Di Indonesia ini karena memang sulit mendata angka persisnya, ada kurang lebih 100 ribu saat ini wartawan dan 70 persen itu belum memiliki rumah yang layak

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendukung kesejahteraan wartawan melalui program rumah bersubsidi bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan masih banyak wartawan di Indonesia belum memiliki rumah layak.

"Di Indonesia ini karena memang sulit mendata angka persisnya, ada kurang lebih 100 ribu saat ini wartawan dan 70 persen itu belum memiliki rumah yang layak," kata Meutya saat peluncuran program rumah untuk karyawan industri media, di Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa.

Menurut Meutya yang juga pernah menjadi jurnalis memahami perjuangan insan media dalam menjalankan tugas menjaga demokrasi, namun kerap kali melupakan kebutuhan pribadi, termasuk rumah yang layak untuk keluarga.

Ia mengapresiasi atas inisiasi program Kementerian PKP dan juga kolaborasi lintas sektor mencakup BP Tapera, BTN, BPS, Dewan Pers dan pengembang yang bertujuan memberikan akses hunian yang terjangkau bagi para jurnalis. Program ini juga dirasa sebagai bukti nyata bahwa negara hadir sebagai mitra, yang juga peduli kebutuhan insan media.

"Jadi ini tepat sekali negara hadir atas arahan Presiden Prabowo tentu, kemudian oleh Pak Ara (Maruarar Sirait, Menteri PKP) didetailkan dan memberikan juga keberpihakan terhadap teman-teman awak media karena memang 70 persen belum memiliki rumah yang layak," ucapnya.

Meutya juga menyampaikan bahwa pemerintah menaikkan kuota program ini menjadi 3.000 unit rumah subsidi dari sebelumnya 1.000 rumah yang disiapkan bagi karyawan industri media di seluruh Indonesia.

"Batasnya juga tadinya 1.000 sudah dinaikkan oleh beliau (Menteri PKP, Maruarar Sirait) menjadi 3.000 dengan harapan tentu wartawannya itu juga mengawasi, jadi perumahan masing-masing kalau memang ada masukan untuk pemerintah khususnya Kementerian PKP terbuka sangat lebar untuk diberikan kritikan konsultif masukkan untuk kita perbaiki terus program ini," jelasnya.

Pewarta: Sri Dewi Larasati
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengapresiasi kolaborasi lintas kementerian dan instansi dalam program pemberian rumah subsidi untuk pekerja industri media.

Dalam sambutannya di acara peresmian rumah subsidi untuk karyawan industri media, di Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa, Meutya mengatakan program ini guna mendukung bagi seluruh ekosistem media di Tanah Air.

“Ini merupakan bukti nyata bahwa negara hadir bukan hanya sebagai pemerintah, tapi sebagai mitra, yang juga peduli terhadap kebutuhan dasar insan media, yaitu kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau,” kata Meutya, di Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa.

Meutya juga mengaku pernah menjadi jurnalis kurang lebih selama 10 tahun, sehingga memahami betul perjuangan insan media, dalam menjalankan tugas menjaga demokrasi.

Namun, menurut dia, hal ini kerap kali membuat para jurnalis melupakan kebutuhan pribadi, termasuk rumah yang layak untuk keluarga.

“Dan ketika orang bekerja dengan passion dan merasakan bahwa itu hobinya, kadang-kadang melupakan hak-hak dasar yang sebetulnya tidak hanya mengikat dirinya tapi keluarga, seperti pemenuhan rumah yang layak bagi keluarganya kadang terlupa, atas nama kepentingan umum, atas nama semangat menulis yang baik, atas nama semangat menyunting dan menghadirkan demokrasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Meutya juga mengapresiasi program rumah untuk karyawan pekerja media murni inisiasi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan juga kolaborasi dengan berbagai instansi.

“Ini merupakan bentuk dari kolaborasi yang paten ciamik” antara lintas kementerian, dalam hal ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta BP Tapera, Bank BTN, Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Dewan Pers,” katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyerahkan 100 kunci rumah subisidi untuk wartawan secara simbolis dilakukan di Perumahan Gran Harmoni Cibitung, Kecamatan, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa.

Penyerahan 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan tersebut merupakan bagian dari total rumah subsidi dengan kuota sebanyak 1.000 unit rumah yang dialokasikan untuk wartawan di seluruh Indonesia.

Pewarta: Sri Dewi Larasati
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah akan menyiapkan rumah murah untuk masyarakat yang berprofesi sebagai wartawan. Sebanyak 1.000 unit rumah bisa dibeli oleh wartawan yang telah memenuhi persyaratan.

Program ini digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Komdigi akan memperbarui data-data wartawan di seluruh Indonesia, di mana data tersebut didapat dari Dewan Pers. Lalu, data tersebut akan dicek dan divalidasi oleh BPS. Data tersebut kemudian, akan diberikan kembali kepada Komdigi dan Kementerian PKP untuk diseleksi siapa yang berhak menerima rumah murah.

Dalam bagan yang dibagikan oleh Kementerian PKP, wartawan dengan penghasilan lebih Rp 7 juta ke atas dapat membeli rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sementara itu, untuk wartawan dengan penghasilan di bawah Rp 7 juta akan diarahkan menempati rumah susun dan rumah swadaya dengan syarat memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan pada tahap awal sebanyak 100 kunci rumah akan diserahkan kepada wartawan terpilih. Ia juga menegaskan pentingnya transparansi dalam proses seleksi, yang akan melibatkan Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Ia juga menyampaikan peluncuran program ini akan dilakukan pada 6 Mei 2025.

"Kami menyadari tantangan dalam menentukan prioritas penerima, karena pasti akan ada lebih banyak permintaan daripada unit yang tersedia. Maka kami ingin pastikan seleksi dilakukan secara objektif dan tepat sasaran," ujar Ara, seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (10/4/2025).

Menteri Komdigi Meutya Hafid menyatakan program subsidi rumah untuk wartawan merupakan bentuk komitmen negara untuk membantu kebutuhan insan pers.

"Kami menyampaikan apresiasi karena dulu lama berkecimpung 10 tahun jadi wartawan, bahwa belum semua wartawan sejahtera, belum semua wartawan punya akses pembiayaan perumahan yang terjangkau dan belum semua wartawan bisa hidup dengan standar kelayakan yang baik," tuturnya dalam Konferensi Pers Dukungan Perumahan Subsidi untuk Wartawan di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa lalu.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia menjelaskan bahwa pihaknya telah menyesuaikan kriteria penerima program agar lebih inklusif.

Wartawan yang berdomisili di Jabodetabek dengan penghasilan hingga Rp 13 juta bagi yang sudah berkeluarga dan Rp 11-12 juta untuk yang masih lajang bisa mendapat kesempatan membeli rumah subsidi ini.

"Awalnya kami menetapkan batas penghasilan Rp 7-8 juta. Namun, setelah mempertimbangkan kondisi lapangan dan pentingnya peran wartawan dalam masyarakat, batas ini kami longgarkan. Ini langkah agar lebih banyak jurnalis bisa merasakan manfaat program," kata Amalia.

Sementara itu, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kementerian PKP dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk program rumah untuk wartawan telah digelar pada Selasa (8/4/2025).

Persyaratan Wartawan yang Berhak Dapat Rumah Subsidi

1. Batas Penghasilan

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyebutkan batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi bagi yang belum pada umumnya adalah Rp 7 juta per bulan bagi yang belum menikah. Kemudian, masyarakat yang sudah berkeluarga atau menikah sebesar Rp 8 juta per bulan.

Untuk diketahui, batas gaji penerima rumah subsidi di wilayah Papua mencapai Rp 10 juta per bulan.

Namun, ia membuat penyesuaian dengan menetapkan batas penghasilan untuk MBR di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Bagi yang masih lajang sebesar Rp 12 juta dan yang sudah menikah sebesar Rp 13 juta per bulan.

"Tadi kesepakatan kami di Jabodetabek itu Rp 13 juta yang nikah, yang belum nikah Rp 12 juta," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

2. Daftar ke Komdigi

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid menyebutkan wartawan yang ingin membeli rumah subsidi bisa mendaftarkan diri ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Wartawan tersebut nantinya akan diverifikasi dan dipastikan datanya oleh Dewan Pers dan BPS.

"Kami akan berkoordinasi dengan Ibu Menteri Komdigi untuk nanti kita rekonsiliasi data dan kemudian kami integrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan kami juga bekerja sama dengan BTN dan Tapera," ucap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widaysanti.

3. Media Terverifikasi di Dewan Pers

Anggota Dewan Pers Paulus Tri Agung Kristanto mengatakan Dewan Pers mempunyai persyaratan wartawan terverifikasi, yakni berasal dari media yang memberikan gaji minimal setara dengan upah minimum provinsi (UMP).

"Kalau media sudah terverifikasi, artinya dia menggaji setara UMP. Kalau UMP DKI kira-kira Rp 5-9 (juta), jadi semua sudah memenuhi syarat," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan, 100 unit rumah subsidi khusus untuk wartawan akan diserahterimakan pada pada 6 Mei 2025.

Penyerahan 100 unit rumah itu merupakan tahap awal dari penyediaan kuota 1.000 rumah subsidi khusus untuk wartawan yang dikerjakan pemerintah.

"Kami sudah tentukan tanggal 6 Mei, jam 4 sore, titiknya nanti kita bicarakan, langsung 100 kunci," ujar Maruarar di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Maruarar pun sudah meneken nota kesepahaman mengenai program ini bersama Badan Pusat Statistik, Bank BTN, Tapera, dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Selasa malam.

Ara, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa syarat utama karyawan yang berhak mendapatkan rumah subsidi adalah pendapatan tidak boleh melebihi batas maksimal Rp 8 juta per bulan.

Namun, BPS memberikan kelonggaran dengan menetapkan batas maksimal pendapatan wartawan di Jabodetabek adalah Rp 13 juta bagi yang sudah menikah dan Rp 12 juta bagi yang belum menikah.

"Jadi kesepakatan kami di Jabodetabek itu Rp 13 juta buat yang menikah, yang belum menikah Rp 12 juta," kata Ara.

Ara menyampaikan, pendaftaran rumah subsidi untuk wartawan ini akan melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).

"Wartawan harus lolos verifikasi oleh Dewan Pers dan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia)," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Menkomdigi Meutya Hafid meminta wartawan tetap berpikir kritis meskipun diberikan kemudahan memiliki rumah oleh pemerintah.

"Ini tidak ada syaratnya, kalau begitu harus mendukung pemerintahan? Tidak. Tidak boleh mengkritik? Tidak. Jadi tetap silakan kritik kami," ucap Meutya.

"Kami tetap diterima dan yang paling utama adalah ini untuk mendukung agar menyampaikan berita-berita yang benar," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Ara menjanjikan ada 1.000 unit rumah subsidi bagi wartawan saat menghadiri open house Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani di Jakarta, Senin (31/3/2025).

"Saya juga terus terang lagi berpikir bagaimana membuat program (rumah subsidi) buat wartawan ya, nanti pada waktunya benar enggak apa-apa," tegas Ara.

Menurut Ara, wartawan juga merupakan bagian dari masyarakat yang menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan, serta merupakan salah satu pilar demokrasi.

KOMPAS.com - Program rumah subsidi yang diluncurkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi angin segar bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk kalangan jurnalis.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengalokasikan 1.000 unit rumah subsidi khusus untuk wartawan sebagai bentuk penghargaan atas peran mereka dalam menyuarakan kebenaran dan menjaga demokrasi.

Dalam pesan singkat kepada Kompas.com pada Jumat (5/4/2025), Maruarar atau yang akrab disapa Ara menyampaikan bahwa rumah-rumah ini diperuntukkan bagi wartawan yang membutuhkan dan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.Pembangunan akan difokuskan di wilayah strategis luar Jakarta, seperti Bogor dan Banten.

“Biasanya, rumah subsidi tidak di Jakarta, tapi di luar Jakarta yang masih terjangkau,” ujar Ara.

Program ini dirancang melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dengan harga terjangkau, cicilan ringan, dan bunga rendah.

Ini memungkinkan wartawan, baik dari media besar maupun yang bekerja paruh waktu, untuk memiliki hunian tanpa beban finansial berat.

Ara menegaskan bahwa MoU alokasi rumah wartawan akan ditandatangani bersama Kementerian Komunikasi dan Digital RI pada Selasa (8/4/2025).

Siapa Saja yang Masuk Daftar Penerima Rumah Subsidi?

Tak hanya wartawan, Kementerian PKP juga menetapkan alokasi rumah subsidi untuk berbagai kelompok profesi strategis:

1. Petani (20.000 unit): Kelompok ini dianggap sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional.
2. Nelayan (20.000 unit): Kontribusi besar mereka dalam sektor perikanan membuat mereka layak mendapat perhatian.
3. Buruh (20.000 unit): Pekerja sektor industri dan manufaktur yang kerap kesulitan memiliki rumah.
4. Tenaga Kerja Migran (20.000 unit): Bentuk apresiasi atas sumbangsih devisa bagi negara.
5. Tenaga Kesehatan (30.000 unit): Perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya yang berjuang di garda depan kesehatan.
6. Guru (20.000 unit): Penghargaan bagi pendidik generasi bangsa.
7. Prajurit TNI AD (5.000 unit): Disusul rencana alokasi untuk AL dan AU.
8. Personel Kepolisian (14.500 unit): Menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat.

Total kuota rumah subsidi mencapai 420.000 unit, yang dialokasikan agar setiap profesi mendapat bagian pasti. Hal ini juga menjadi dasar koordinasi dengan bank penyalur, pengembang, dan lembaga seperti Tapera.

Program ini merupakan bagian dari janji kampanye Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun untuk MBR dengan penghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan.

Meski ambisius, tantangan utama mencakup keterbatasan lahan, kualitas bangunan, dan ketepatan sasaran.

Ara menekankan pentingnya kolaborasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengawasi kualitas konstruksi, serta pemanfaatan data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyasar penerima manfaat yang benar-benar layak.

“Jangan lagi ada rumah subsidi yang retak dalam setahun atau salah sasaran,” tegas Ara.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Selain Wartawan, Profesi Mana Lagi yang Mendapat Kuota Rumah Subsidi?".

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya menyiapkan 1.000 unit rumah subsidi untuk wartawan.

Menurutnya, jumlah unit rumah untuk pekerja media sudah dialokasikan.

"Wartawan sudah kami alokasikan 1.000 (unit)," ujar Maruarar usai menghadiri open house di rumah dinas CEO Danantara Rosan Roeslani di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (1/4/2025).

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi

Dengan demikian, semua kelompok masyarakat sudah mendapat alokasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Kita sudah mengalokasikan buat petani 20.000, nelayan 20.000, buruh 20.000, tenaga migran 20.000, kemudian nakes 30.000," ungkap Maruarar.

"Nakes itu terdiri dari perawat, kemudian ada bidan dan tenaga kesehatan masyarakat," lanjutnya.

Kemudian untuk TNI-AD ada alokasi sekitar 5.000 unit dan kepolisian 14.500 unit. Secara total alokasi rumah subsidi nantinya sebanyak 220.000 unit.

Maruarar mengungkapkan, alokasi rumah subsidi untuk masing-masing kelompok masyarakat penting dilakukan untuk memberi kepastian kepada pengembang dan konsumen.

Lokasi rumah subsidi tersebut menurutnya tersebar di seluruh Indonesia.