Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta Pemerintah Daerah Provinsi Jakarta untuk segera mengambil keputusan penetapan lokasi pembangunan jalan akses Kapuk Raya-PIK 1.

"Yang mempunyai kewenangan untuk penetapan lokasi (penlok) dan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan akses adalah Pemda Jakarta. Untuk itu saya minta agar secepat mungkin ditetapkan keputusannya. Saya akan kembali lagi di tanggal 15 Maret 2025 untuk menindaklanjuti perkembangannya," ujar Ara dalam keterangan tertulis, Minggu (2/3/2025).

Hal itu disampaikan Ara dalam pertemuan dengan Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mewakili Pemda Jakarta, Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP James H. Hutajulu, dan sejumlah perwakilan warga kemarin di Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara.

Penetapan lokasi dibutuhkan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan mengenai pembukaan akses Jalan Kapuk Raya menuju Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1) di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Kesepakatan tersebut merupakan hasil mediasi antara warga Kelurahan Kapuk Muara dengan PT Mandara Permai dan PT Lumbung Kencana Sakti di Kantor Kelurahan Kapuk Muara pada Rabu (19/2) lalu. Mediasi itu dipimpin oleh Ara bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Pada kesempatan itu, Ara mengimbau Pemda Jakarta mengupayakan agar tidak perlu menggusur rumah-rumah warga sekitar dalam menentukan penlok.

"Tetapkan lokasinya yang mudah untuk akses bagi semua. Juga sedapat mungkin sangat sedikit rumah rakyat yang perlu digusur atau kalau perlu tanpa perlu digusur. Kalau menurut saya itu harus juga jadi pertimbangan Pak Wali Kota," imbuhnya.

Selain itu, ia meminta pihak kepolisian yang diwakili Polres Jakarta Utara untuk segera memutuskan penyelesaian masalah penumpukan batu di dekat tembok perumahan PIK 1.

"Untuk investigasi merupakan kewenangan kepolisian, agar diselesaikan permasalahan penumpukan batu yang disebut warga menutup saluran air. Kalau kami Kementerian PKP ditugaskan untuk mengawal mencari keputusan terbaik atas permasalahan ini sesuai instruksi Presiden Prabowo. Saya akan kembali di tanggal 15 Maret 2025 nanti," katanya.

Ara menegaskan prinsip utama dalam pembukaan akses jalan ini adalah inklusivitas dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, tidak boleh ada pemisahan eksklusif antara warga komplek dengan warga sekitar.

Jika akses jalan tersebut dibuka, maka harus dapat digunakan oleh seluruh masyarakat dengan aturan yang disepakati bersama.

"Salah satu poin kesepakatannya adalah jalan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat untuk akses kendaraan roda 2 dan roda 4, bukan kendaraan logistik, industri, atau kendaraan besar. Jangan ada masyarakat yang merasa dirugikan," tuturnya.

Pemerintah rencananya akan menata kawasan pesisir di Pulau Bungin, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Sebelum ditata, kawasan tersebut ditinjau terlebih dahulu oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan permukiman (PKP) Fahri Hamzah bersama Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono pada Rabu (19/2/2025).

Fahri mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginginkan wilayah pesisir menjadi wajah yang paling indah dari Indonesia. Oleh karena itu pemerintah ingin memperbaiki rumah maupun ekonomi masyarakat-masyarakat pesisir.

Nantinya, masyarakat pesisir akan mulai dibiasakan untuk bisa tinggal di rumah susun (rusun) setelah wilayah tersebut ditata.

"Nelayan yang tinggal di kawasan pesisir sebagai pemasok protein di Indonesia masih tinggal di tempat yang kumuh dan tidak layak. Dengan penataan permukiman yang kumuh nantinya masyarakat mulai dibiasakan tinggal di rumah susun setinggi 3 lantai," kata Fahri dalam keterangannya, dikutip Kamis (20/2/2025).

Fahri mengungkapkan, penataan kawasan pesisir Pulau Bungin akan mampu menarik wisatawan dan menaikkan ekonomi masyarakat. Sebagai informasi, Desa Pulau Bungin terletak di Kecamatan Alas dengan luas wilayah kurang lebih 16 hektar, dengan jumlah penduduk sebanyak 3.458 jiwa dan memiliki jumlah kepala keluarga 1.032 kepala keluarga. Hal itu menjadikannya pulau terpadat di dunia.

Ke depan, pihaknya bersama dengan Direktorat Jenderal Budidaya dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan akan membangun kampung nelayan tematik.

"Saya bersama Dirjen Budidaya dan Dirjen Perikanan Tangkap KKP akan membuat program percontohan untuk bagaimana membangun kampung lobster yang lebih produktif dan pembangunan kampung nelayan tematik," kata Wamen Fahri.

Video: Menteri PKP Minta Polisi Usut Pidana Penutupan Akses Jalan di PIK

Video: Menteri PKP Minta Polisi Usut Pidana Penutupan Akses Jalan di PIK

Pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) yang jadi program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto baru berjalan dua hari, namun sudah menuai sorotan tajam dari publik.

Pelbagai keluhan dibeberkan para penerima manfaat program ini. Mulai dari tak ada susu, rasa makanan yang hambar sehingga tak disukai siswa turut mewarnai pelaksanaan perdana MBG.

Banyak siswa juga tidak menyukai sayuran tertentu sehingga tak dihabiskan. Sehingga berharap ke depan menu dapat divariasikan agar bisa tertarik untuk memakannya. Kemudian ada pula keluhan mengenai waktu pengantaran makanan yang mepet dengan jam pulang sekolah atau justru mengurangi waktu belajar.

Ada pula siswa yang belum lapar lantaran sudah sarapan di rumah. Alhasil, tak jarang siswa membungkus makanan yang diberikan untuk dimakan di rumah lantaran tidak habis.

Program makan bergizi gratis merupakan janji kampanye Prabowo-Gibran saat pemilihan presiden 2024. Program ini awalnya bernama 'makan siang gratis', namun kini berubah menjadi makan bergizi gratis. Program MBG ini menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp71 triliun di tahun 2025.

Pada tahap awal, program ini rencananya menyasar 3 juta anak. Namun Badan Gizi Nasional (BGN) hanya menyediakan makanan untuk 600 ribu anak pada tahap awal. Program ini telah tersebar di 190 titik di 26 provinsi di fase awal.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah melihat pelbagai keluhan dari para siswa penerima MBG ini karena tata kelola program MBG yang belum jelas.

Ia melihat program ini seperti belum memiliki standar operasional prosedur (SOP), petunjuk teknis (Juknis) yang rigid. Sehingga masih menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan.

"Masalahnya kan itu masalah tata kelola ini, di lihat dari tata kelola ini memang persoalannya kan seperti belum ada payung hukumnya secara jelas gitu loh, peraturan teknisnya seperti apa, standar operasi prosedurnya apa, juklaknya," kata Trubus kepada CNNIndonesia.com, Rabu (8/1).

Trubus juga menyoroti pelaksanaan awal program MBG ini seperti 'uji coba kebijakan yang diperluas'. Sebab, ia melihat perencanaan yang belum matang sehingga berdampak pada persiapan infrastruktur masih terbatas.

Ia mencontohkan masih banyaknya keluhan pengantaran makanan ke sekolah yang mepet dengan jam pulang sekolah menunjukkan masih terbatasnya infrastruktur pendukung program ini.

Kemudian ia menyoroti masih banyak anak-anak yang tak doyan dengan makanan yang diberikan menandakan adanya penyeragaman dalam program ini.

"Banyak makanan datangnya sudah telat ini, kan harus ada perencanaan sejak awal sebenarnya. Kemudian selera anak tak sesuai. Nah yang memasak harusnya bukan pakai catering. Harusnya yang memasak itu orang tua dari anak-anak yang ada di situ, jadi misalnya PKK gitu lah yang di sekolah itu, jadi dia memahami selera anak sekolah di situ," kata dia.

Di sisi lain, Trubus menjelaskan implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila perencanaan awal sudah berjalan baik.

Ia melihat program MBG sebetulnya sebagai program yang bagus, namun belum ditemukan skema baku yang jelas. Sehingga, pelaksanaan MBG di fase awal ini pemerintah seperti berprinsip 'programnya berjalan dulu nanti diperbaiki'.

Trubus juga menyarankan prioritas awal dari program MBG di fase awal sebaiknya dijalankan di daerah terluar, tertinggal dan terdepan atau 3T. Bagi Trubus, Anak-anak di kawasan ini lebih membutuhkan makan bergizi gratis ketimbang di daerah perkotaan mewah.

"Kebijakan ini bagus itu untuk nilai-nilai yang mungkin di 3T dulu. Atau kalau di Jakarta bisa di kampung-kampung di bantaran sungai, di bawah kolong tol itu. Kalau yang tinggal di Menteng, pondok indah itu enggak usah sekolah-sekolah yang mewah-mewah itu tidak usah," kata dia.

Peneliti Global Health Security di Pusat Lingkungan Hidup dan Kesehatan Penduduk Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman turut menyoroti pelaksanaan distribusi makanan dalam program MBG yang tidak selaras dengan kebutuhan waktu makan anak.

Baginya, waktu distribusi makanan kepada anak-anak sekolah menjadi penting karena untuk memastikan program ini optimal. Ia kemudian menyarankan waktu distribusi makanan bagi anak tingkat TK atau SD dilakukan pada sebelum memulai pelajaran.

"Jadi kalau bicara saran penjadwalan dan logistik saya menyarankan prioritaskan pengantaran makanan ke sekolah TK lebih awal misalnya jam 07.30-08.00 waktu setempat. Sehingga dapat diberikan sebelum pulang," kata Dicky.

Dicky menjelaskan dalam kurun waktu tersebut agar anak-anak pada usia TK dan SD membutuhkan asupan energi untuk menjaga konsentrasi di pertengahan kegiatan belajar.

Di sisi lain, ia memberikan masukan waktu distribusi makanan bagi anak tingkat SMP dan SMA idealnya diberikan saat istirahat tengah hari atau sekitar pukul 11.00-12.00.

"Ini juga untuk mendukung aktivitas belajar mereka selanjutnya. Pemberian makanan di pertengahan pelajaran ini bisa mengganggu proses belajar-mengajar," kata dia.

Di sisi lain, Dicky menyarankan diterapkannya sistem kluster distribusi makanan berdasarkan jarak dan waktu operasional dari dapur. Sistem ini penting supaya pengantaran lebih efisien.

"Dan ini juga penting melibatkan pihak sekolah untuk menentukan waktu makan yang ideal supaya sesuai dengan jadwal mereka. Dan perlu juga dipastikan sekolah ini punya fasilitas yang cukup untuk menyimpan makanan," kata dia.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Barat belum bisa dilaksanakan hari ini, Senin (6/1), karena peralatan dapur umum yang belum ada.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi belum bisa memastikan kapan waktu direalisasikan. Dia bilang waktunya tergantung Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana.

"Sebenarnya kita berencana pada 6 Januari 2025 ini, sesuai dengan jadwal nasional. Dilaksanakan di Kota Padang. Namun, ada beberapa perlengkapan yang kurang sehingga kita undur dulu," kata Gubernur Mahyeldi kepada wartawan, Senin (6/1).

Mahyeldi mengungkapkan pihaknya belum mendapatkan informasi detail terkait program tersebut. Dia kembali menekankan bahwa pelaksanaan makan bergizi gratis ditangani langsung oleh Badan Gizi Nasional dan sudah ada penanggung jawabnya di Sumatra Barat.

Mahyeldi mengungkapkan untuk daftar siswa yang akan mendapatkan makan bergizi gratis di Sumatra Barat sudah diserahkan kepada Badan Gizi Nasional.

"Untuk jumlah siswa di Sumatra Barat yang mendapatkan program makan bergizi gratis ini sebanyak 2 juta siswa," katanya.

Nantinya, jika semua perlengkapan sudah siap maka program tersebut akan dilaksanakan secara menyeluruh di 19 kabupaten dan kota. Khusus di Kota Padang, Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti akan menjadi pusat dapur umum.

Secara terpisah, Pj.Wali Kota Padang, Andree Algamar mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan diri untuk menyukseskan program tersebut, terutama dapur untuk memasak makanan.

"Dapur sudah kami siapkan, hanya saja peralatannya belum ada dan kami masih menunggu konfirmasi dari Badan Gizi," katanya.

Sederet masalah menghiasi persiapan program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah pakar menilai minimnya payung hukum hingga kekosongan struktur di daerah memicu sejumlah pihak melakukan penyelewengan.

Beberapa waktu lalu, viral sebuah video du media sosial tentang pungutan liar (pungli) Makan Bergizi Gratis (MBG). Orang tua siswa diminta membeli perlengkapan makan untuk bisa mendapat bantuan.

Setiap anak diharuskan membeli dua set perlengkapan makan. Setiap set dihargai Rp30 ribu. Artinya, orang tua siswa diminta membayar Rp60 ribu per anak agar bisa dapat Makan Bergizi Gratis.

Ada pula aduan di masyarakat soal Badan Gizi Nasional (BGN) menunjuk Ormas untuk mengoordinasikan pelaksanaan MBG. Isu itu diiringi kasus penipuan yang memakan korban para pengusaha katering.

Puluhan pengusaha katering di Kediri, Jawa Timur diminta Rp1 juta untuk bisa ikut menyediakan 1.000 kotak makan. Duit itu disetor ke orang bernama M yang mengaku bagian dari Pokmas Manunggal Cipto Roso.

Belakangan, Pokmas Manunggal Cipto Roso membantah mengelola penarikan uang itu. Mereka meminta masyarakat tak langsung percaya bila ada orang yang mengaku menang tender dari TNI untuk mengelola MBG.

Badan Gizi Nasional juga membuat pernyataan pers berkali-kali untuk mengklarifikasi berbagai isu itu. Bahkan, ada masa di mana mereka menerbitkan pernyataan pers setiap hari dengan persoalan berbeda-beda.

"BGN sama sekali tidak pernah memberikan mandat atau Surat Keputusan (SK) kepada ormas manapun terkait program makan siang bergizi gratis. Klaim ini adalah informasi yang keliru dan berpotensi menyesatkan masyarakat," ucap Kepala Biro Hukum dan Humas Kombes Pol. Lalu Muhammad Iwan Mahardan, Kamis (26/12).

Persoalan itu juga disertai perubahan teknis Makan Bergizi Gratis yang dilakukan pemerintah. Awalnya, pemerintah merencanakan porsi MBG Rp15 ribu per anak per hari. Namun, Prabowo memangkasnya menjadi Rp10 ribu per anak per hari dengan alasan anggaran.

Selain itu, ada pula kontroversi soal pemilihan menu. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut tak semua anak akan mendapatkan susu. Menurutnya, protein susu terpenuhi lewat telur, sedangkan kalsiumnya bisa diganti lewat daun kelor.

Pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai karut-marut persiapan Makan Bergizi Gratis ini terjadi karena posisi Badan Gizi Nasional masih lemah. Selain karena baru dibentuk, lembaga ini tak mempunyai struktur hingga ke daerah.

Mereka masih mengandalkan kerja sama dengan TNI. Padahal, TNI tak punya koordinasi langsung ke sekolah-sekolah, UMKM pangan, ataupun petani-peternak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG.

"Badan gizi nasional ini yang langsung turun ke bawah dia kan tidak punya kaki di daerah, nah inilah yang akhirnya dimanfaatkan orang-orang tidak bertanggung jawab dengan menjual-jual nama Badan Gizi Nasional," kata Jamiluddin saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (31/12).

Jamiluddin mengatakan BGN belum tentu diberi kewenangan untuk mendirikan perwakilan di daerah-daerah karena aturan otonomi daerah. Oleh karena itu, ia menyarankan BGN untuk bekerja sama dengan instansi-instansi terkait.

Dia berkata BGN bisa bekerja sama dengan dinas pendidikan untuk menyiapkan Makan Bergizi Gratis di sekolah-sekolah. Mereka juga bisa bekerja sama dengan ormas-ormas Islam, sepertinya PBNU dam PP Muhammadiyah, untuk pelaksanaan di sekolah keagamaan.

"Selain itu juga ibu-ibu PKK kan itu juga ada sampai ke bawah nah kalau jaringan ini diperkuat kemungkinan hal-hal tadi usaha-usaha katering tertipu itu lebih bisa diminimalisir," ujarnya.

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyoroti karut-marut Makan Bergizi Gratis karena tiga hal. Pertama, Badan Gizi Nasional tak punya struktur yang matang di daerah.

Kedua, tidak ada payung hukum dan petunjuk teknis (juknis) yang jelas terkait Makan Bergizi Gratis. Celah ini membuat oknum-oknum bisa mendulang keuntungan lewat penipuan.

"Yang terpenting itu juknisnya jelas. Ukuran gizi setiap porsi harus diatur. Termasuk sanksi berat harus diatur bagi yang tidak melakukan. Agar menghindari efek domino seperti penyelewengan anggaran," kata Trubus saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (31/12).

Persoalan ketiga adalah transparansi. Dia menyarankan Badan Gizi Nasional membuka semua persiapan Makan Bergizi Gratis ke publik.

Trubus berkata transparansi dimulai dari penentuan daerah sasaran, data anak penerima bantuan, hingga proses penunjukan mitra pelaksana di daerah.

Hal itu dilakukan demi mencegah penipuan di Kediri terulang kembali. Selain itu, transparansi bisa mencegah timbulnya penyelewengan seperti desa fiktif di program dana desa.

"Khawatirnya seperti dana desa. Desanya enggak maju, bahkan ada yang desanya tidak ada, tapi anggarannya habis. Sangat mungkin terjadi di program ini karena birokrasi kita masih koruptif," ujar Trubus.

Trubus menyarankan penguatan pengawasan untuk program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, hal itu bisa dilakukan dengan melibatkan perguruan tinggi.

Pemerintah bisa bekerja sama dengan kampus-kampus agar menerjunkan dosen atau mahasiswa sebagai pengawas. Dengan demikian, program tersebut bisa berjalan sesuai aturan meski Badan Gizi Nasional tak punya struktur di daerah.

Kementerian Desa PDT berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan ekonomi biru di desa. Menteri Desa PDT Yandri Susanto optimistis kolaborasi lewat penandatanganan MoU ini dapat membantu desa memenuhi bahan baku protein untuk mendukung program makan bergizi gratis.

"Pentingnya kolaborasi ini karena Indonesia hampir sebagian besar adalah desa. Kita punya dana desa 20 persennya untuk ketahanan pangan yang tidak sekali pakai tapi dibuat modal untuk badan usaha milik desa untuk mengelola persiapan bahan baku makan siang bergizi, salah satunya sumber protein," kata Yandri setelah penandatanganan Mou di Gedung Mina Bahari IV Jakarta, Senin (25/11/2024), seperti dalam keterangan tertulis.

Nota kesepahaman bersama demi sinergi dan kolaborasi mewujudkan ekonomi biru yang Inklusif dan berkelanjutan di desa ini akan memanfaatkan badan usaha bersama (BUMDesa) sebagai tonggak penggerak ekonomi desa. Diharapkan ini dapat menjadi ruang dalam memproduksi dan memastikan terpenuhinya kebutuhan bahan baku makan bergizi gratis, salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami mendorong BUMDesa yang akan nanti jadi penggerak utama ekonomi desa tematik sesuai dengan potensinya. Nanti ada desa tomat, desa cabai, desa bawang, desa nila, desa patin kita wujudkan semua dengan kemampuan desa masing-masing," tutur Mendes Yandri.

Mendes Yandri juga sudah melakukan berbagai kunjungan untuk melihat potensi desa sehingga desa tematik di seluruh Indonesia dapat diwujudkan. Sektor yang meliputi di antaranya perkebunan hingga perikanan.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono optimistis keberadaan desa tematik akan memperbesar peluang masyarakat untuk berkontribusi dalam menyediakan bahan pokok yang dibutuhkan.

"Tadi diskusi dengan Pak Mendes dan Pak Wamen kalau beliau mencanangkan desa nila, desa lele, desa patin. Beliau sudah ke 30 desa dan nginep di sana saya pikir kami juga harus ikut. Karena begini ketika makan bergizi gratis jalan dan itu ada di setiap desa lebih dari 75 ribu desa kalau di sana bisa jadi pusat produksi seluruh bahan untuk makan bergizi gratis, maka ekonomi yang bergerak bisa 4 sampai 5 kali lipat," ujar Menteri Sakti.

Simak juga Video Mentan dan Mendes Sepakati MoU Targetkan Swasembada Pangan 2028

[Gambas:Video 20detik]

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya telah memiliki kantor. Kantor badan baru tersebut terletak di Gedung E Kementerian Pertanian (Kementan), Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

"Kami sekarang berkantor di gedung E komplek Kementerian Pertanian," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (31/10/2024).

Seperti diketahui, Badan Gizi Nasional merupakan lembaga yang baru dibentuk untuk menjalankan program makan bergizi gratis di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dadan menyebut pihaknya telah mengisi jajaran eselon I secara lengkap. Sementara jajaran eselon II dan III akan diputuskan dalam waktu dekat.

"Kami dalam waktu dekat, minggu-minggu depan ini akan mengisi personel eselon II dan eselon III yang kami sedang intens berkoordinasi dengan K/L lain karena ini harus diisi oleh ASN. Jadi kami sedang berusaha untuk mencari orang yang cocok yang bisa bekerja sama dengan baik," ucap Dadan.

Terkait Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Gizi Nasional, Dadan berharap bisa menerimanya pada akhir tahun ini. Dengan begitu Januari 2025 program tersebut bisa langsung jalan.

"Kami sedang menginput rancangan kerja anggaran melalui aplikasi Krisna dan juga sedang input aplikasi SAKTI. Sehingga insyaallah DIPA kami barangkali akan bisa kami terima di akhir November atau awal Desember (2024)," ucap Dadan.

Lihat Video: Dadan Hindayana Dosen IPB jadi Kepala Badan Gizi Nasional

[Gambas:Video 20detik]