Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons penolakan sejumlah siswa di Papua terhadap program makan bergizi gratis (MBG). Dadan menghormati pihak-pihak yang tak ingin menerima program tersebut.

"Kita itu memberikan hak kepada anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan lain-lain. Kalau yang berhak, tidak ingin menerima, kita hormati," kata Dadan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Dadan menekankan program ini akan diberikan kepada mereka yang berhak. Jika ada yang berhak tidak menerima, menurutnya, tak menjadi persoalan.

"Ya kan ini program, program diberikan kepada yang berhak. Kalau yang berhaknya tidak ingin menerima, ya, kita hormati, kan gitu. Sesederhana itu," imbuhnya.

Diketahui, aksi penolakan program makan bergizi gratis yang dilakukan oleh sejumlah siswa terjadi di beberapa wilayah di Papua, salah satunya di Nabire, Papua Tengah, pada Senin (17/2). Mereka berunjuk rasa imbas isu sejumlah pelajar di Pulau Jawa keracunan dari menu MBG.

"Mereka juga tidak menginginkan makan gratis, melainkan sekolah gratis. Menurut para pelajar tersebut, untuk makanan, orang tua mereka sudah menyiapkannya," kata Kapolres Nabire AKBP Samuel Dominggus Tatiratu kepada wartawan.

Sejumlah siswa SMA di Jayawijaya juga menggelar demo menolak MBG. Massa menuntut agar pemerintah memprioritaskan pendidikan gratis.

"Mereka menuntut pendidikan gratis dan menolak program MBG dari pemerintah pusat. Dan kasus demo ini sama dengan yang terjadi di beberapa kota di Papua," kata Wakapolres Jayawijaya Kompol I Wayan Laba dalam keterangannya, Senin (17/2).

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi buka suara soal siswa di Jawawijaya dan Nabire demo menolak Makan Bergizi Gratis (MBG). Hasan mengingatkan menyampaikan aspirasi boleh saja asal jangan sampai ada kekerasan.

"Gini, kalau masyarakat mau berunjuk rasa dan menyampaikan pendapat silakan. Tapi jangan sampai melakukan kekerasan," kata Hasan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Hasan mengatakan tidak masalah jika ada yang menolak makan bergizi gratis, asal jangan menghalangi ke siswa lain yang membutuhkan. Ia mengingatkan agar dalam unjuk rasa pun tidak dalam menuntut untuk membatalkan makan bergizi gratis.

"Kedua, kalau ada yang nolak MBG karena itu hak mereka boleh tak menerima. Tapi jangan sampai menghalangi hak saudara dan teman-teman mereka mendapatkan makan bergizi gratis. Kalau ada orang yang bilang mereka nggak perlu, mereka bisa sampaikan hal itu. Bisa bilang 'kami nggak usah dikasih', nggak apa-apa," ujarnya.

"Tapi jangan sampai berunjuk rasa untuk membatalkan dan menolak, itu halangi hak-hak saudara-saudara yang lain, teman-teman yang lain, untuk mendapatkan layanan makan bergizi gratis," lanjutnya.

Sebelumnya, dilansir detikSulsel, siswa SMP dan SMA menggelar demo di sejumlah titik di Nabire pada Senin (17/2). Mereka kemudian digiring ke Mapolres Nabire untuk diberi pemahaman dan edukasi.

"Pelajar yang menggelar aksi demo ini karena ada informasi beberapa pelajar di Pulau Jawa keracunan sehingga mereka menolak program tersebut," kata Kapolres Nabire AKBP Samuel Dominggus Tatiratu kepada wartawan, Senin (17/2).

Namun, Samuel menegaskan isu siswa yang keracunan akibat program tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya. Samuel mengklaim belum ada bukti terkait kabar tersebut.

"Mereka juga tidak menginginkan makan gratis melainkan sekolah gratis. Menurut para pelajar tersebut, untuk makanan, orangtua mereka sudah menyiapkannya," imbuhnya.

Di hari yang sama, demo pelajar menolak makan bergizi gratis juga terjadi di di Jalan Hom-Hom, Wamena, Jayawijaya, Senin (17/2) pukul 09.00 WIT. Demonstrasi tersebut melibatkan sekitar 2.500 hingga 3.000 pelajar SMA di Jayawijaya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengirim surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini merupakan langkah lanjutan atas temuan mereka mengenai pengembang nakal yang tidak bertanggung jawab dalam membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan penyediaan rumah MBR seharusnya tepat sasaran dan memiliki kualitas yang tak kalah bagus dengan rumah komersial. Namun di lapangan, beberapa kali ia menemukan ada perumahan subsidi yang kondisinya tidak sesuai standar seperti banyak genangan meski tidak hujan dan dinding yang retak-retak.

"Rumah subsidi itu harus tepat sasaran dan harus dijaga kualitasnya. Artinya tepat sasaran itu, harus ada kriterianya yaitu untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Mengenai kualitas, kita sudah ngecek langsung ke lapangan. Eselon 1 semuanya ngecek di lapangan dan menemukan beberapa yang menurut kami itu tidak sesuai dengan yang seharusnya," kata Ara kepada detikcom, Jumat (14/2/2025).

Sebagai tindak lanjut, mereka meminta kepada BPK untuk melakukan audit. Mengingat penyediaan rumah MBR menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yakni 75 persennya memakai dana dari APBN yakni uang dari negara dan 25 persennya dari perbankan.

"Makanya Irjen mengirim surat kepada BPK untuk melakukan audit supaya hak-hak rakyat terlindungi," imbuhnya.

Di samping itu, Ara menegaskan jangan sampai karena ulah pengembang nakal, pengembang yang bertanggung jawab terkena dampaknya. Sebab, di lapangan banyak pula ia temukan pengembang-pengembang yang berhasil menyediakan rumah yang nyaman, layak huni, dan mementingkan penghijauan sesuai AMDAL.

"Tapi saya juga percaya, saya sudah banyak turun, seperti di rumah yang dibangun Ketua Umum REI yang di Bandung, itu ada penghijauan, rumahnya bagus, airnya bagus. Seperti juga dibangun Pak Wawan di Serang, Samuel di Serang. Terus Pak Angga itu bagus di Bogor dan banyak dapat penghargaan. Menurut saya banyak (pengembang) yang bagus," ungkapnya.

Ia berharap dengan adanya tindak lanjut dan audit dari BPK, penyediaan rumah subsidi tepat sasaran dan dapat dilakukan oleh pengembang yang bertanggung jawab.

"Supaya rakyat-rakyat yang mendapat rumah subsidi juga tetap berkualitas, bukan berarti rumah subsidi kualitasnya asal-asalan. Nggak boleh begitu dan supaya ke depannya yang mengerjakan rumah subsidi adalah pengembang-pengembang yang bertanggung jawab dan berkualitas," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Inspektur Jenderal PKP Heri Jerman menyebut pengembang nakal tersebar di seluruh Indonesia. Ada pun untuk wilayah Jabodetabek, saat ini mereka baru menemukan 14 pengembang nakal.

"Berdasarkan data yang saya sampaikan ke BPK, untuk di daerah Jabodetabek saja ini sekitar ada 14 (pengembang). Ini belum (keseluruhan), masih sebagian yang baru kita kelilingi. Rata-rata sudah ada yang (membangun) 1.000 unit, ada yang 1.200 unit," kata Heri di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Hingga saat ini, PKP masih berusaha mengumpulkan daftar lengkap pengembang nakal tersebut. Bukan hanya di wilayah Jabodetabek, melainkan seluruh Indonesia. Data tersebut akan menjadi acuan mereka untuk menindak tegas pengembang nakal.

Setelah daftar pengembang nakal tersebut terkumpul, masyarakat dengan bebas dapat mengakses daftar tersebut. Selain itu, data ini juga dapat membantu perbankan agar tidak memberikan layanan pembiayaan kepada pengembang yang terkena blacklist.

"Itulah tujuan kami, memberikan eskpos seperti ini, selain menyampaikan kepada masyarakat bahwa para pengembang yang akan kami anggap kategori tidak layak lagi untuk bisa membangun perumahan bersubsidi, ya tentu kami akan membuat daftar-daftar blacklist, supaya tidak lagi digunakan oleh perbankan," jelasnya.

Video: Ara Lantik 113 Pejabat Eselon II-IV, Ingatkan Tanggung Jawab Dunia Akhirat

Video: Ara Lantik 113 Pejabat Eselon II-IV, Ingatkan Tanggung Jawab Dunia Akhirat