Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mencapai 40.000 orang. Sebagian besar yang bekerja di SPPG merupakan perempuan.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan saat ini ada sekitar 1.081 SPPG untuk melayani program MBG. Dari total tersebut, sebanyak 40.000 orang telah bekerja di SPPG.

"Dan ini adalah peluang bagi ibu-ibu untuk ikut terlibat dalam program makan bergizi dan kami punya data bahwa yang terlibat sekarang di program makan bergizi itu sudah ada 40.000 orang yang bekerja dengan 1.081-an SPPG dan 55%-nya adalah ibu-ibu. Jadi yang bekerja di program makan bergizi sekarang itu 55% ibu-ibu," kata Dadan dalam acara Kongres Pejuang Perempuan di Golden Boutique Hotel Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (25/4/2025)

Menurut Dadan, program MBG membutuhkan perempuan karena dapat memperhatikan nilai gizinya sedari awal. Jika program ini dapat berjalan dengan target sasaran 82,9 juta penerima dengan 30.000 SPPG, dapat membuka peluang lapangan pekerjaan hingga 1,5 juta orang.

"Perempuan sudah memberikan kontribusi 55% lebih dari para laki-laki, karena yang masak, ahli gizi, kemudian pimpinan SPPG itu 55% perempuan. Bahkan kami merekrut sarjana penggerak perempuan Indonesia tahap 1 dan tahap 2, 65% itu perempuan," jelas Dadan.

Dadan menerangkan 65% petugas di BGN merupakan perempuan. Meski begitu, saat ini dia membuka lowongan pekerjaan untuk sarjana penggerak laki-laki agar seimbang.

"Makanya jangan heran kalau sekarang pergi ke mana-mana ada petugas Badan Gizi di daerah yang 65% itu perempuan. Nah, baru yang tahap ketiga karena tidak imbang antara perempuan dan laki-laki, akhirnya ada emansipasi laki-laki. Jadi ada pembatasan perempuan di dalam rekrutmen sarjana perempuan Indonesia tahap 3 karena perempuan sudah terlalu dominan," imbuh dia.

Sebelumnya, BGN menyampaikan ibu rumah tangga yang bekerja di SPPG mendapatkan penghasilan Rp 2 juta per bulan. Dadan menilai salah satu dampak dari MBG, yakni banyak ibu rumah tangga (IRT) yang semula tidak berpenghasilan, kini bisa mendapatkan penghasilan.

Dadan menyebut IRT yang berusia 40-45 tahun dapat bekerja di SPPG dengan penghasilan Rp 2 juta per bulan. SPPG merupakan fasilitas yang dibangun oleh pemerintah untuk menyediakan menu program MBG.

"Dampak MBG ini banyak ibu rumah tangga (40-45 tahun) yang sebelumnya tak berpenghasilan kini bisa memperoleh gaji Rp 2 juta per bulan dengan bekerja di SPPG, " kata Dadan dalam keterangannya, dikutip Kamis (17/4/2025).

Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono menegaskan pentingnya sinergi lintas kementerian dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem. Salah satunya melalui program perumahan yang tepat sasaran.

"Tugas dari Kemensos (Kementerian Sosial) adalah penghapusan kemiskinan ekstrem dan pengentasan kemiskinan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (25/4/2025).

Hal itu dia sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Satu Data Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah di Jakarta beberapa waktu lalu. Rapat yang digelar di Gedung Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) ini menjadi forum penting untuk menyatukan persepsi soal data perumahan.

Agus Jabo menjelaskan Kemensos pada dasarnya bukan kementerian teknis pembangunan, melainkan fokus pada penghapusan kemiskinan ekstrem. Namun lantaran banyaknya permintaan dari masyarakat, membuat Kemensos turut terlibat dalam program renovasi rumah dan sanitasi.

Dia menambahkan sejak beberapa tahun terakhir Kemensos telah memiliki program Rumah Layak Huni, meski kuotanya sangat terbatas.

"Jadi kita kemarin-kemarin ini punya program untuk membangun rumah layak huni, basisnya adalah rehabilitasi, tahun 2025 kuotanya 1.500. Padahal kebutuhan lebih banyak lagi," kata dia.

Dalam skema yang sedang berjalan, pihaknya berfokus pada pembangunan atau revitalisasi rumah di kawasan miskin. Agus Jabo menyebut banyak warga miskin yang masih tinggal di rumah tidak layak huni.

"Ini yang menjadi program pertama kita, yaitu melakukan pembangunan ataupun revitalisasi terhadap sanitasi-sanitasi yang belum beres di masyarakat miskin," katanya.

Ia mencontohkan salah satu model lain yang sedang dikerjakan, yakni pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera di Indramayu. Di lokasi tersebut, Kemensos bersama Pemerintah Kabupaten Indramayu dan Baznas serta instansi terkait menyediakan lahan serta membiayai pembangunan rumah bagi warga yang kerap terdampak banjir rob.

Adapun saat ini progres pembangunannya telah mencapai 95 persen. Terdapat 93 unit rumah yang dibangun di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur. Kemensos menargetkan seluruh rangkaian program selesai maksimal pada 1 Juni 2025, dengan total anggaran yang telah dikucurkan mencapai Rp 9,3 miliar.

Agus Jabo mengusulkan agar sinergi serupa dilakukan di banyak titik rawan lainnya, terutama kampung-kampung nelayan di sepanjang garis pantai yang rentan terdampak bencana. Ia menekankan pentingnya kerja sama dengan KemenPKP dalam pembangunan rumah tidak layak huni dan rumah bagi nelayan. Namun ia juga menyoroti bahwa peran Kemensos dalam pembangunan perumahan sebagai pendukung.

"Karena orang tahu urusan orang miskin ke Kemensos, akhirnya lari ke Kemensos semua, maka perlu urusan perumahan ini dibagi-bagi," ujarnya.

Dia pun mendorong adanya rapat koordinasi ini menjadi sarana untuk memperkuat sinergi program-program antar kementerian. Ia berharap rumah layak huni menjadi salah satu pilar utama dalam strategi pengentasan kemiskinan ekstrem sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah menambahkan perbedaan data kerap menjadi penghambat realisasi program.

"Kami mendapatkan beberapa banyak data yang berubah-ubah dan kita harus memutuskan data yang sebenarnya itu seperti apa. Sehingga nanti begitu melihat data yang sama, kita bisa menciptakan program yang sama," tuturnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kapolres Wonogiri, AKBP Jarot Sungkowo, menyatakan pihaknya mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pihaknya memastikan makan gratis itu dapat terdistribusi tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Kapolres Wonogiri saat menghadiri launching program MBG oleh SPPG Wuryorejo di Wonogiri hari ini. Selain mendukung MBG, Kapolres Wonogiri juga akan menjaga dan mengawasi kebutuhan pangan program MBG.

"Kami mendukung penuh program pemerintah, khususnya dalam hal pangan untuk mencukupi kebutuhan gizi yang diperlukan pelajar di wilayah Kabupaten Wonogiri ini," kata Kapolres Wonogiri AKBP Jarot Sungkowo dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/4/2025).

"Kami juga ingin memastikan makanan tersebut terdistribusikan dengan lancar dengan terus memantau dan memonitoring serta mengawal agar program berjalan baik," imbuhnya.

Disebutkan bahwa SPPG Wuryorejo menyediakan makan bergizi gratis untuk 1.158 tingkat TK dan SD di Wonogiri bagian kota. Jarot berharap program tersebut dapat membantu untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

"Dengan menyediakan gizi bagi anak secara baik dan berkala di Kabupaten Wonogiri, harapannya tercapai Indonesia yang lebih maju dan menuju Indonesia emas 2045 dapat terwujud," pungkasnya.

Video: Mitra Dapur MBG Kalibata Ditagih Rp 400 juta oleh Yayasan

Video: Mitra Dapur MBG Kalibata Ditagih Rp 400 juta oleh Yayasan

Provinsi Jawa Tengah menerima bantuan renovasi sebanyak 500 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pemprov Jateng akan memprioritaskan bantuan RTLH ini bagi warga yang masuk kategori miskin ekstrem.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan bantuan ini selaras dengan program Pemprov Jateng yang terus meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Program yang akan digenjot adalah setiap kepala keluarga (KK) di Jateng memiliki satu rumah layak huni.

"Sangat terbantu sekali dengan program dari kementerian (PKP). Jika dihitung kekuatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita, maka ini sangat membantu masyarakat miskin ekstrem," kata Luthfi dalam keterangan tertulis, Kamis (17/4/2025).

Terkait warga mana yang akan mendapatkan bantuan renovasi rumah dari kementerian itu, Luthfi menyampaikan sudah siap untuk disurvei. Sebab, rencananya Menteri PKP Maruarar Sirait akan melakukan survei dua pekan mendatang di Banyumas.

Sebagai informasi, perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) menjadi prioritas Gubernur Ahmad Luthfi. Sebab, jumlah RTLH sampai dengan Desember 2024 tercatat sebanyak 1.022.113 unit. Untuk menanggulangi masalah ini diperlukan penanganan secara kolaboratif dan komprehensif dari berbagai sumber pendanaan, seperti APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Corporate Social Responsibilty (CSR), Baznas, serta swadaya masyarakat.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menginginkan semua penerima bantuan renovasi rumah dilakukan pemeriksaan by name dan by address, sehingga tidak terjadi salah sasaran.

Ia menjelaskan bantuan renovasi rumah warga miskin yang dialokasikan untuk Jateng, Jabar, Banten, dan DKI Jakarta ini berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR) Yayasan Buddha Tzu Chi. Total ada 2.000 rumah yang akan direnovasi di empat provinsi tersebut.

Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia Sugianto Kusuma atau Aguan mengatakan, penerima bantuan renovasi ini diharapkan merupakan rumah sendiri atau milik pribadi. Sehingga tidak ada sengketa kedepannya saat rumah sudah selesai direnovasi dan menjadi bagus.

"Sebaiknya rumah sendiri dan ditinggali sendiri. Supaya tidak ada sengketa kedepannya dengan keluarga. Rumahnya tidak di jalur hijau, dan lokasi rumah itu memang peruntukanya untuk permukiman," kata Aguan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengunjungi KPK. Kedatangan mereka untuk berkonsultasi terkait program penyocokan data terpadu sosial ekonomi nasional (DTSEN) guna penyaluran bantuan di sektor perumahan.

Ara mengatakan program DTSEN akan membantu realisasi Program 3 Juta Rumah, salah satunya pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal dengan bedah rumah. Pihaknya menerima pesan dari KPK agar penyelarasan data tersebut harus dipastikan tepat sasaran.

"Tadi kami mendapatkan masukan dari pimpinan KPK bahwa menyangkut data-data yang ada itu harus benar, harus tepat sasaran, terutama yang menyangkut bantuan sosial. Karena di program kami ada program BSPS buat masyarakat yang kalau di Desil 1 itu ada miskin ekstrim, kemudian juga Desil 2-nya yaitu miskin, dan juga yang ketiga yang rentan. Itu harus menjadi prioritas," kata Ara kepada awak media setelah pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Kemudian, keterlibatan KPK dalam program ini juga dikarenakan penyediaan rumah subsidi menggunakan APBN. Ke depannya, ia ingin melibatkan KPK dalam berbagai program-program Kementerian PKP terutama yang berhubungan dengan data dan penegakkan hukum di badan kementeriannya.

"Kami ingin melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk level lembaga. Dalam beberapa hal soal data, soal capacity building, SDM, soal pencegahan dan soal penegakan hukum," ujarnya.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak berpesan Program 3 Juta Rumah dan renovasi rumah harus tepat sasaran yakni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia menyatakan keuangan negara tidak boleh disalahgunakan atau diselewengkan untuk tujuan pribadi.

"Pembangunan 3 Juta Rumah dan bantuan sosial tepat sasaran sehingga keuangan negara tidak disalahgunakan," ucapnya.

Dalam pertemuan hari ini, Ara juga telah mendapat lampu hijau dari KPK perihal program-program CSR yang merupakan bagian dari Program 3 Juta. Beberapa program tersebut di antaranya program CSR bedah rumah bersama Aguan, Berau, Kadin Indonesia, dan lainnya.

"Tadi juga sudah mendapatkan arahan bahwa CSR itu diperkenankan, selama itu untuk kesejahteraan rakyat. Bukan untuk keperluan kantor. Jadi bukan untuk keperluan pribadi," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Ara, Gus Ipul, dan Amalia telah bertemu di kantor Kementerian PKP pada Senin (17/3/2025) untuk membahas program perumahan yang membutuhkan DTSEN. Salah satunya untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal dengan bedah rumah.

Bantuan ini akan diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin meningkatkan kualitas rumah, baik dari sisi kesehatan, sanitasi, air bersih, maupun kekuatan bangunan.

"Ya itu tadi salah satu program yang beririsan dengan kami. Sebab, umumnya yang masuk miskin ekstrim atau miskin itu tidak punya rumah. Atau punya rumah tapi tidak layak huni," kata Gus Ipul.

Masyarakat yang diutamakan untuk mendapat bantuan perumahan tersebut adalah mereka yang berada di desil satu atau miskin ekstrem (pengeluaran tidak sampai Rp 400 ribu/bulan), desil dua atau miskin (pengeluaran tidak sampai Rp 600 ribu/bulan), desil tiga atau rentan (pengeluaran tidak sampai Rp 900 ribu/bulan), serta sebagian desil empat.

Selain bantuan bedah rumah, data tersebut juga bisa digunakan untuk bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) agar penerimanya lebih tepat sasaran.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengunjungi KPK. Kedatangan keduanya untuk konsultasi terkait program yang ada di setiap kementerian agar tepat sasaran dan tidak dikorupsi.

"Dan inilah yang sedang dilakukan supaya tidak ada hal-hal yang buruk atau uang negara yang masuk ke kantong pribadi atau kepada kantong-kantong yang tidak sah. Inilah pencegahan yang kita lakukan, yang dipikirkan oleh Pak Menteri berdua bersama BPS agar ada pencegahan, tidak terjadi korupsi," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Tanak mengatakan program yang dikonsultasikan terkait program 3 juta rumah milik Kementerian PKP dan Kemensos terkait penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bagi penerima bansos. Diskusi dilakukan agar keuangan negara tidak disalahgunakan.

"Ini tidak lain adalah untuk mewujudkan asta cita yang ketujuh dalam menjalankan program-program pemerintah khususnya yang ada pada dua kementerian ini tidak disalahgunakan," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ara mengatakan berkonsultasi dengan KPK terkait program 3 juta rumah. Ara mengatakan KPK memberikan masukan agar data yang ada harus tepat sasaran.

"Yang pertama tadi kami bisa mendapatkan bahwa masukan dari pimpinan KPK bahwa menyangkut data-data yang ada itu harus benar harus tepat sasaran terutama yang menyangkut bantuan sosial," kata Ara.

Dia melanjutkan turut berkonsultasi dengan KPK terkait program rumah subsidi. Ara mengatakan rumah subsidi menjadi salah satu program utama pemerintah.

"Kemudian yang kedua karena rumah subsidi juga adalah program yang sangat diminati dan sangat dibutuhkan rakyat Indonesia dan itu juga ada APBN-nya jelas itu adalah bagian dari keuangan negara jadi itu juga menjadi perhatian KPK karena sesuai arahan presiden Prabowo termasuk rumah subsidi ini adalah salah satu program andalan," sebutnya.

Sementara itu, Gus Ipul menjelaskan DTSEN akan jadi acuan untuk pemberian bansos yang 3 bulan sekali datanya diperbaharui. Sehingga bansos yang diberikan bisa tepat sasaran.

"Berdasarkan data itu pula ke depan, bansos yang akan diserahkan kepada mereka yang berhak akan berpedoman kepada data tunggal terpadu atau data tunggal sosial ekonomi nasional ini pada triwulan kedua," kata Gus Ipul.

Gus Ipul mengatakan Kemensos dan KPK sudah ada kerja sama dalam hal pencegahan korupsi. Dirinya pun berharap hal itu bisa terus berlanjut.

"Jujur kami sampaikan dengan adanya kerjasama itu, kinerja Kementerian Sosial khususnya dalam pencegahan korupsi terus meningkat. Jadi, ini satu hal yang saya syukuri dan mudah-mudahan ke depan kami juga bisa terus meningkatkan kinerja kita khususnya di dalam pencegahan korupsi itu," sebutnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Program Makan Bergizi Gatis (MBG) menyasar SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 6 Denpasar, Senin (17/3/2025). Tidak ada nasi dan lauk-pauknya pada serposi menu MBG kali ini. Namun, diganti dengan pisang, telur rebus, kurma, kacang rebus, susu, dan biskuit.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Denpasar Timur Ni Wayan Risnawati menjelaskan program MBG di SMPN 1 Denpasar menyasar 929 siswa. Sementara, di SMPN 6 ada 1.287 siswa yang disasar.

"Untuk hari ini memang disiapkan menu seperti Ramadan sesuai perintah juknis (petunjuk teknis) dari pemerintah pusat. Setelah Idulfitri, mulai dari 8 April menunya sesuai dengan porsinya anak-anak. Seperti makan nasi, sayuran, dan lain-lain," ujar Risnawati di SMPN 1 Denpasar.

Menurutnya, program MBG bakal terus berjalan ke depannya. Risnawati membeberkan nantinya setiap dua minggu porsi MBG akan bertambah 500 porsi. Risnawati menuturkan MBG bakal menyasar seluruh tingkat sekolah dan rencananya juga menyasar anak balita hingga ibu hamil.

"Untuk budget (menu MBG) anak-anak TK sampai kelas 4 SD sebesar Rp 8 ribu dan dari kelas 4 hingga SMA Rp 10 ribu. (Perbedaan budget) Karena disesuaikan dengan kebutuhan gizi. Gizi anak-anak itu kan berbeda," jelasnya.

Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara hadir memantau pelaksanaan MBG di SMPN 1 Denpasar, Senin. Jaya Negara menjelaskan Pemkot Denpasar telah menyiapkan anggaran pendamping sebesar Rp 10 miliar untuk program MBG.

"Tapi, untuk di lapangan sementara ini dikerjakan oleh Badan Pangan Nasional," bebernya.

Sementara itu, salah seorang siswa SMPN 1 Denpasar, I Gede Jaya Wijaya Bagus, mengaku senang. Menurutnya, program MBG sangat bermanfaat.

"(Menu hari ini) Cocok karena di pagi hari belum banyak aktivitas, dan baru mulai aktivitas. Jadi, makan makanan yang ringan dulu tapi bergizi itu cocok banget," jelasnya.

Meskipun demikian, Gede mengaku ke depan ingin menu MBG berisikan nasi dan lauk lengkap. Sebab, menu makanan berat dapat menambah energi siswa saat belajar.

"Saya inginnya ke depan program MBG dilanjutin terus karena sekarang banyak sekali teman-teman kami di luar sana yang kekurangan gizi. Sehingga program ini perlu dilanjutkan sampai lama dan berlanjut terus," tandas Gede Jaya.

Video: 3 Poin yang akan Dievaluasi dari Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis

Video: 3 Poin yang akan Dievaluasi dari Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa selama bulan puasa, skema program makan bergizi gratis (MBG) mengalami penyesuaian. Nantinya, menu MBG akan dibagikan pada anak-anak saat pulang sekolah agar bisa dimakan di rumah.

Merespons hal ini, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) Taruna Ikrar memastikan bahwa makanan-makanan tersebut akan melewati pengawasan yang ketat, sehingga tidak akan basi meskipun dibawa pulang.

"BPOM kan berperan untuk memitigasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanan yang dibawa pulang itu sudah dalam pertimbangan dan perhitungan. Misal kalau dibawa pulang, sayurnya tidak dicampur dengan nasi," kata Ikrar saat ditemui di Kantor BPOM RI, Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2025).

"Dipisah-pisahkan di kontainer khusus, jadi dengan demikian tidak akan ada masalah," lanjut dia.

Ikrar mengetahui masih banyak masyarakat yang mungkin takut bahwa makanan tersebut akan basi, sehingga bisa berdampak kepada kesehatan anak-anak. Namun, BPOM sendiri menegaskan akan memberikan pendampingan di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG.

"Iya, makanan pasti aman. Kami dari Badan POM bagaimana mendampingi SPPG untuk memberikan layanan sesuai prosedur yang aman tadi. Jadi aman, tidak ada masalah," tegasnya.

Pemerintah sendiri melalui BGN memiliki target bahwa di tahun ini sasaran penerima MBG akan menyentuh angka 82,9 juta. Diperkirakan, target ini bisa tercapai di bulan November mendatang.

Video: Persagi Usul Ada 2 Ahli Gizi di SPPG untuk Awasi Keamanan Makan Gratis

Video: Persagi Usul Ada 2 Ahli Gizi di SPPG untuk Awasi Keamanan Makan Gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) akan menyiapkan tiga dapur umum untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Badung. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung berkomitmen menyukseskan program tersebut. Bahkan, Bupati I Wayan Adi Arnawa menegaskan akan menambah enam dapur umum, sehingga seluruhnya berjumlah 9 dapur.

"Malahan kami sudah menyiapkan, malah nambah lagi 6 dapur umum sehingga menjadi 9 dapur umum di Badung," ucap Adi Arnawa, Senin (3/3/2025) ditemui di Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung.

Menurutnya, satu dapur umum yang akan dibangun bisa memasak mencakup 3.500 sasaran penerima. Ia meyakini dengan dukungan dana yang mumpuni, Badung bisa dengan siap melaksanakan program pemerintah pusat.

"Bahkan kalau tidak salah sudah ada anggaran Rp 16 miliar. Masing-masing dapur umum estimasi bisa Rp 3 miliar lebih sehingga ditambah ada 3 dapur oleh pusat. Mudah mudahan bisa cepat sehingga kami di Badung bisa cepat memberikan pelayanan MBG ini ke masyarakat," jelas Adi Arnawa.

Sebelumnya, uji coba pemberian menu makanan kepada siswa sudah berjalan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Badung. Pemkab Badung menyiapkan anggaran Rp 16,7 miliar untuk program itu.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Badung saat itu, Ida Bagus Surya Suamba, dalam uji coba muncul skema penganggaran untuk satu porsi sebesar Rp 20 ribu per anak. Besaran ini dua kali lipat dari yang dirancang pemerintah pusat sebesar Rp 10 ribu.

Anggaran Rp 20 ribu per anak dinilai ideal untuk melengkapi komponen pemenuhan gizi pada konsumsi tersebut. Surya menambahkan anggaran Rp 16,7 miliar ini untuk siswa PAUD, SD, hingga SMP dengan kemungkinan pola penerapan secara bergilir.

"Kami tentu mendukung program pemerintah pusat," kata Surya.

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan program makan bergizi gratis (MBG) tetap berjalan selama ramadan. Lauk yang dipilih oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG juga disesuaikan, yakni jenis-jenis makanan yang tahan lama.

"Misalnya susu, telur, buah, kurma, kemudian kue kering. Kami hari ini mencoba sayur-sayuran yang bisa tahan 12 jam. Nantinya disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah, tergantung dengan bahan baku yang ada," kata Dadan saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Dadan menambahkan, selama bulan ramadan ini, para SPPG akan membagikan MBG setelah pulang sekolah. Makanan ini diharapkan bisa dikonsumsi siswa saat berbuka puasa.

"Kantongnya besoknya dibawa lagi untuk ditukar dengan kantong yang (ada) isi, sehingga tidak menimbulkan sampah," ujar Dadan.

Ke depannya, BGN akan lebih mengutamakan ayam dan telur sebagai menu makanan untuk MBG. Selain sebagai pilihan menu yang baik untuk gizi anak, ayam dan telur juga menjadi menu makanan yang sulit diakses bagi banyak masyarakat.

"Hanya 30 persen penduduk Indonesia yang mampu beli telur dan ayam," katanya.

Selain itu, lanjut Dadan, ini juga bisa membantu para peternak ayam dan telur dalam menghabiskan persediaan. Pasalnya, beberapa waktu lalu para peternak mengeluh karena persediaan mereka terlalu banyak dan sulit untuk diserap pasar.

BGN memiliki target bahwa di tahun ini sasaran penerima MBG akan menyentuh angka 82,9 juta. Diperkirakan, target ini bisa tercapai di bulan November mendatang.

"Kalau sudah 82,9 juta berjalan dan badan gizi menetapkan satu hari satu telur, maka dibutuhkan 82,9 juta butir telur kan. Itu misal satu kilonya 16 butir, maka butuh 5 juta ton telur per sekali makan," tutur Dadan.

"Kami harus meng-sinkronisasi kebutuhan kami yang terus meningkat dengan rantai pasoknya. Mungkin saat ini telur lebih, ayam lebih, tapi kalau tidak dipersiapkan pasti suatu saat akan kekurangan," tutupnya.

Video: BGN Minta Menu Makan Bergizi Gratis Diunggah di Medsos

Video: BGN Minta Menu Makan Bergizi Gratis Diunggah di Medsos

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG ke depannya akan memiliki tugas baru. Ini karena Badan Gizi Nasional (BGN) meminta setiap SPPG membuat akun media sosial untuk mengunggah menu makan bergizi gratis setiap harinya.

"Kami selanjutnya meminta kepada seluruh SPPG membuat media sosial, Instagram, Facebook. Agar semua yang dimasak di hari itu di-upload ke media sosial sebagai bagian dari pengawasan bersama," kata Kepala BGN, Dadan Hindayana, kepada wartawan di Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Dadan menambahkan, meskipun nantinya yang tersebar ke masyarakat adalah hanya dalam bentuk foto di media sosial, dirinya memastikan bahwa rasa, aroma, dan keamanan makanan tetap menjadi prioritas utama.

"Biasanya akan ada laporan dari lokasi (MBG) masing-masing. Perlu diketahui bahwa dari pengalaman kami yang sudah hampir 14 bulan, itu setiap bulan bahan kami dicek. Baik bahan baku dan makanan yang disajikan," kata Dadan.

Di bulan puasa seperti saat ini, Dadan menambahkan bahwa SPPG akan mengganti menu-menu makanan yang bisa tahan lama.

"Misalnya susu, telur, buah, kurma, kemudian kue kering. Kami hari ini mencoba sayur-sayuran yang bisa tahan 12 jam. Nantinya disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah, tergantung dengan bahan baku yang ada," tambahnya.

"Dibagikan pada saat pulang sekolah kemudian dibawa pulang. Dimakan pada saat buka (puasa), kantongnya besoknya dibawa lagi untuk ditukar dengan kantong yang (ada) isi, sehingga tidak menimbulkan sampah," lanjut dia.

BGN memiliki target bahwa di tahun ini sasaran penerima MBG akan menyentuh angka 82,9 juta. Diperkirakan, target ini bisa tercapai di bulan November mendatang.

Dadan Hindayana Dosen IPB jadi Kepala Badan Gizi Nasional

Dadan Hindayana Dosen IPB jadi Kepala Badan Gizi Nasional

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengirim surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini merupakan langkah lanjutan atas temuan mereka mengenai pengembang nakal yang tidak bertanggung jawab dalam membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan penyediaan rumah MBR seharusnya tepat sasaran dan memiliki kualitas yang tak kalah bagus dengan rumah komersial. Namun di lapangan, beberapa kali ia menemukan ada perumahan subsidi yang kondisinya tidak sesuai standar seperti banyak genangan meski tidak hujan dan dinding yang retak-retak.

"Rumah subsidi itu harus tepat sasaran dan harus dijaga kualitasnya. Artinya tepat sasaran itu, harus ada kriterianya yaitu untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Mengenai kualitas, kita sudah ngecek langsung ke lapangan. Eselon 1 semuanya ngecek di lapangan dan menemukan beberapa yang menurut kami itu tidak sesuai dengan yang seharusnya," kata Ara kepada detikcom, Jumat (14/2/2025).

Sebagai tindak lanjut, mereka meminta kepada BPK untuk melakukan audit. Mengingat penyediaan rumah MBR menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yakni 75 persennya memakai dana dari APBN yakni uang dari negara dan 25 persennya dari perbankan.

"Makanya Irjen mengirim surat kepada BPK untuk melakukan audit supaya hak-hak rakyat terlindungi," imbuhnya.

Di samping itu, Ara menegaskan jangan sampai karena ulah pengembang nakal, pengembang yang bertanggung jawab terkena dampaknya. Sebab, di lapangan banyak pula ia temukan pengembang-pengembang yang berhasil menyediakan rumah yang nyaman, layak huni, dan mementingkan penghijauan sesuai AMDAL.

"Tapi saya juga percaya, saya sudah banyak turun, seperti di rumah yang dibangun Ketua Umum REI yang di Bandung, itu ada penghijauan, rumahnya bagus, airnya bagus. Seperti juga dibangun Pak Wawan di Serang, Samuel di Serang. Terus Pak Angga itu bagus di Bogor dan banyak dapat penghargaan. Menurut saya banyak (pengembang) yang bagus," ungkapnya.

Ia berharap dengan adanya tindak lanjut dan audit dari BPK, penyediaan rumah subsidi tepat sasaran dan dapat dilakukan oleh pengembang yang bertanggung jawab.

"Supaya rakyat-rakyat yang mendapat rumah subsidi juga tetap berkualitas, bukan berarti rumah subsidi kualitasnya asal-asalan. Nggak boleh begitu dan supaya ke depannya yang mengerjakan rumah subsidi adalah pengembang-pengembang yang bertanggung jawab dan berkualitas," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Inspektur Jenderal PKP Heri Jerman menyebut pengembang nakal tersebar di seluruh Indonesia. Ada pun untuk wilayah Jabodetabek, saat ini mereka baru menemukan 14 pengembang nakal.

"Berdasarkan data yang saya sampaikan ke BPK, untuk di daerah Jabodetabek saja ini sekitar ada 14 (pengembang). Ini belum (keseluruhan), masih sebagian yang baru kita kelilingi. Rata-rata sudah ada yang (membangun) 1.000 unit, ada yang 1.200 unit," kata Heri di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Hingga saat ini, PKP masih berusaha mengumpulkan daftar lengkap pengembang nakal tersebut. Bukan hanya di wilayah Jabodetabek, melainkan seluruh Indonesia. Data tersebut akan menjadi acuan mereka untuk menindak tegas pengembang nakal.

Setelah daftar pengembang nakal tersebut terkumpul, masyarakat dengan bebas dapat mengakses daftar tersebut. Selain itu, data ini juga dapat membantu perbankan agar tidak memberikan layanan pembiayaan kepada pengembang yang terkena blacklist.

"Itulah tujuan kami, memberikan eskpos seperti ini, selain menyampaikan kepada masyarakat bahwa para pengembang yang akan kami anggap kategori tidak layak lagi untuk bisa membangun perumahan bersubsidi, ya tentu kami akan membuat daftar-daftar blacklist, supaya tidak lagi digunakan oleh perbankan," jelasnya.

Video: Ara Lantik 113 Pejabat Eselon II-IV, Ingatkan Tanggung Jawab Dunia Akhirat

Video: Ara Lantik 113 Pejabat Eselon II-IV, Ingatkan Tanggung Jawab Dunia Akhirat