Jakarta -

Menteri Perumahan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara menghadap Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan pembangunan 3 juta rumah. Ara mengatakan sesuai arahan Prabowo Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan mendukung program di sektor perumahan, termasuk Program 3 Juta Rumah.

"Tadi malam saya sudah berbicara dengan Presiden Prabowo dan mendapatkan arahan langsung bersama Pak Hasyim (Ketua Satuan Tugas Satgas Perumahan) bahwa Danantara men-support full untuk sektor perumahan," kata Ara dikutip detikProperti

Ada pun mengenai mengenai besar dana yang akan diberikan Danantara untuk sektor perumahan dan detail lainnya, Ara mengatakan semuanya akan dikaji dahulu.

"Kami akan menjajaki, kami juga akan mendalami satu-satu dengan perbankan, dengan bank BUMN, juga dengan bank swasta. Kami juga sudah mulai komunikasi terutama dengan BCA, sehingga nanti pada waktunya kami akan terbuka ke publik, bentuknya seperti apa, berapa angkanya, skemanya seperti apa. Tapi ini baru langkah awal," ujar Ara.

Pertemuan hari ini ia sebut sebagai langkah awal yang baik, agar sektor perumahan tidak hanya bergantung pada investasi dari luar negeri.

"Karena prinsip Pak Prabowo adalah kita berdiri di kaki kita sendiri. Kita juga kalau ada investasi itu sangat bagus, tapi kita juga punya danantara yang luar biasa, yang sudah mendapatkan kepercayaan internasional. Contohnya, bagaimana Emir Qatar juga siap untuk berinvestasi, join bersama kita, itu adalah contoh kepercayaan," ungkapnya.

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang menyampaikan pertemuan hari ini membahas mengenai dukungan Danantara terhadap program perumahan dari segi likuiditas.

"Nah pertemuan tadi hanya menekankan, Pak Hasim menyampaikan pesan Pak Presiden, kita tidak boleh hanya bergantung dengan pihak luar negeri. Mereka para perbankan ini dan Danantara diminta untuk mencarikan alternatif likuiditas. Danantara kan memiliki cash, bagaimana bisa menyertakan dananya ke perbankan. Dari keuntungan itu, perbankan untuk membantu pemerintah likuiditasnya cicilannya sudah siap," jelas Bonny.

(astj/astj)

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkap masalah dalam sektor perumahan di Indonesia. Ia menyebut masalah utama adalah regulasi yang tidak solid, sehingga membentuk institusi yang tidak solid pula.

"Problem utamanya itu adalah tidak solidnya regulasi. Karena itulah kemudian di atas regulasi yang tidak solid itu lahir institusi juga yang tidak solid. Makanya institusi-institusi pengatur sektor perumahan, pengatur sektor properti juga secara umum itu berubah-ubah," ujar Fahri di The Energy Building, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

Hal itu disampaikan Fahri dalam acara '2nd Innovation Summit Southeast Asia' yang digelar oleh Center for Market Education.

Ia menyebut Kementerian PKP sebelumnya pernah bergabung dalam Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil), Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah (Kimbangwil), Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), dan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ke depannya bisa jadi ada perubahan lagi.

Menurutnya, institusi yang tidak solid merugikan karena menghilangkan kesempatan untuk mengumpulkan ahli-ahli terbaik dalam bidang tersebut. Padahal, ahli-ahli itu menurutnya dapat memberikan rujukan yang kuat.

"Suatu hari kita memerlukan satu konsolidasi hukum sektor perumahan ini yang solid semacam Omnibus Law yang kuat, sehingga tidak ada lagi kemudahan bagi rezim-rezim yang akan berganti untuk mengombang-ambing sektor ini, sehingga di atasnya lahir institusi yang solid dan kemudian kebijakan publik policy yang solid ke depan," ucapnya.

Selain itu, ia mengatakan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan mengidentifikasi dua masalah perumahan yang terbagi dari sisi permintaan dan suplai rumah. Dari segi suplai, masalah utama adalah harga tanah yang semakin mahal.

"Kita abai menegaskan bahwa di antara mandat terpenting Pasal 33 adalah soal tanah, sehingga tanah dibiarkan untuk menjadi mekanisme spekulatif, sehingga harga tanah terutama di kota-kota melambung tinggi," ucapnya.

Ia menyebut orang-orang dari kota datang ke desa-desa untuk memborong tanah. Hal tersebut mengakibatkan harga tanah menjadi tidak layak untuk dibangun perumahan.

Mengingat harga tanah memakan porsi 30-40 persen dari harga rumah. Jika rumah ingin dibuat murah, maka harga tanahnya harus murah juga.

Menurutnya, tanah seharusnya mendapat subsidi ketimbang kredit perbankan. Subsidi perbankan saat ini bisa mencapai sekitar Rp 30 triliun setiap tahun.

"Tanah sebagai elemen subsidi daripada pemerintah. Nanti begitu di supply side, di demand side-nya, kita bisa mengatur subsidi lagi, tapi subsidi awalnya sudah masuk di tanah," tuturnya.

Kemudian, Fahri mengatakan perizinan dan pembayaran untuk perumahan perlu didesentralisasikan dalam satu kemudahan. Pasalnya, ada banyak sekali perizinan, sehingga masyarakat perlu pergi ke berbagai institusi untuk mengurusnya.

Terakhir dari sisi suplai, perlu ada lembaga yang membantu pegembang dalam memasarkan rumah subsidi setelah rumah selesai terbangun. Dengan begitu, perusahaan konstruksi dan inovasi tidak perlu memikirkan pasar untuk perumahan masyarakat.

Sementara dari sisi permintaan, Fahri mengatakan ada permasalahan database di Indonesia. Ia masih mengumpulkan institusi-institusi untuk memastikan satu data.

"Presiden sudah mengeluarkan inpres satu data. Berapa sebenarnya data ini ada? Ada kekeliruan di beberapa institusi, sehingga mengumumkan data yang berbeda-beda. Jumlah keluarga sebenarnya berapa? Cara menghitung jumlah keluarga itu sebenarnya gimana?" tuturnya.

(dhw/zlf)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengajak Badan Bank Tanah, BP Tapera, PT SMF, BTN, Semen Indonesia Gresik (SIG), PT Asatu Realty serta developer untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia ingin memberi dukungan melalui sektor perumahan untuk membantu mencapai target pertumbuhan 8 persen.

"Sektor perumahan itu memiliki ekosistem yang luar biasa. Dampak dari sektor perumahan ke pertumbuhan ekonomi juga bagus sekali. Sehingga saya yakin kontribusinya akan cukup besar," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (1/5/2025).

Hal itu disampaikan Ara di sela-sela kunjungan kerjanya di Perumahan Bumi Svarga Asri (BSA), Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Senin (28/4).

Pada kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi terhadap kolaborasi Badan Bank Tanah dengan Tapera, PT SMF, Bank BTN, dan PT SIG dalam penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Jadi terima kasih. Mari kita bekerja keras, memberi contoh, cari terobosan. Salah satu terobosannya dengan Bank Tanah dan sudah ada pertemuan dengan pengembang. Saya rasa dengan model (perumahan) hari ini dengan (ekosistem) Bank Tanah, Tapera, PT SMF, SIG, BTN itu sudah sangat baik," ucapnya.

Di sisi lain, Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Perdananto Aribowo mengatakan Badan Bank Tanah mendukung program-program pemerintah, khususnya di sektor perumahan.

"Sebagai bagian dari ekosistem perumahan, kami terus berkomitmen untuk mendukung program-program perumahan rakyat melalui penyediaan lahan yang tepat, legal dan berkelanjutan. Kami juga pastikan bahwa tanah-tanah yang dikelola dapat diakses berbagai program pembangunan nasional," kata Ari.

Ari menyebut penyediaan tanah untuk perumahan rakyat merupakan pondasi penting dalam membangun keadilan sosial serta kesejahteraan masyarakat.

"Oleh karenanya, kami mengajak semua pihak untuk terus bersinergi dan berinovasi demi membangun masa depan Indonesia, khususnya di sektor perumahan, menjadi lebih baik, lebih inklusif, dan berkelanjutan," jelasnya.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Kendal Dyah Kartika Permanasari menyatakan pihaknya mendukung dan siap bersinergi untuk menyukseskan program nasional untuk rumah layak huni bagi MBR.

"Salah satunya dengan menetapkan BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) gratis pada transaksi perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tentunya menurunkan biaya kepemilikan rumah bersubsidi. Ini sudah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2024. Kami siap mendukung dan selalu menyukseskan program pemerintah pusat," ungkapnya.

Sebagai informasi, perumahan Bumi Svarga Asri dibangun oleh PT Asatu Realty sebagai developer dan berada di HPL (hak pengelolaan) Badan Bank Tanah seluas 4,2 hektare.

PT Asatu dengan Badan Bank Tanah melakukan perjanjian pemanfaatan dan didukung oleh Pemerintah Kabupaten Kendal, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Bank Tanah, dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) membangun plot rumah yang berkelanjutan.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

kami terus berkomitmen untuk mendukung program-program perumahan rakyat melalui penyediaan lahan yang tepat, legal dan berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Badan Bank Tanah berkomitmen penuh dalam mendukung program-program pemerintah, khususnya di sektor pembangunan perumahan.

Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Perdananto Aribowo mengatakan komitmen ini ditunjukkan melalui penyediaan lahan yang tepat dan berkelanjutan.

"Sebagai bagian dari ekosistem perumahan, kami terus berkomitmen untuk mendukung program-program perumahan rakyat melalui penyediaan lahan yang tepat, legal dan berkelanjutan. Kami juga pastikan bahwa tanah-tanah yang dikelola dapat diakses berbagai program pembangunan nasional," kata Ari dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Ari mengatakan bahwa penyediaan tanah untuk perumahan rakyat adalah pondasi penting dalam membangun keadilan sosial serta mensejahterakan masyarakat.

"Oleh karenanya kami mengajak semua pihak untuk terus bersinergi dan berinovasi demi membangun masa depan Indonesia, khususnya di sektor perumahan, menjadi lebih baik, lebih inklusif, dan berkelanjutan," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meminta Badan Bank Tanah, BP Tapera, PT SMF, BTN, Semen Indonesia Gresik (SIG), PT Asatu Realty hingga developer lainnya untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming sebesar 8 persen di 2025 melalui sektor perumahan dalam kunjungan kerja ke Perumahan Bumi Svarga Asri (BSA), Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, pada Senin (28/4).

"Sektor perumahan itu memiliki ekosistem yang luar biasa. Dampak dari sektor perumahan ke pertumbuhan ekonomi juga bagus sekali. Sehingga saya yakin kontribusinya akan cukup besar," ujarnya.

Menteri Maruarar menyampaikan apresiasi kolaborasi Badan Bank Tanah dengan Tapera, PT SMF, Bank BTN, dan PT SIG dalam penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sementara itu, Bupati Kabupaten Kendal Dyah Kartika Permanasari menyampaikan, pihaknya mendukung dan siap bersinergi penuh untuk mensukseskan program nasional untuk rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Ini sudah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2024. Kami siap mendukung dan selalu mensukseskan program pemerintah pusat," kata Dyah.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan merenovasi 2.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Jawa Barat, Banten, Jakarta, dan Jawa Tengah. Renovasi ini akan dilakukan bekerja sama dengan pengusaha swasta Agung Sedayu Group melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.

Program renovasi ini tidak memakai anggaran negara seperti APBN dan APBD, melainkan dalam bentuk corporate social responsibility (CSR). Agung Sedayu Group telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 30-50 juta per unit.

Lebih lanjut, Ara menyebutkan dari 2.000 rumah yang akan direnovasi 500 unit berada di Jakarta, 500 unit di Jawa Barat, 500 unit di Jawa Tengah, dan 500 unit di Banten.

"Yang sudah banyak sekali membantu di sektor perumahan dalam bentuk komitmen CSR, 500 merenovasi di Jawa Barat, 500 di Jawa Tengah, Banten 500, dan Jakarta 500 yaitu Pak Aguan dari Buddha Tzu Chi dan itu renovasi ya. Jadi 2.000 totalnya," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Selain merenovasi rumah, Agung Sedayu juga akan menyediakan sekitar 750 unit rumah gratis, terdiri dari 250 unit di Kabupaten Tangerang dan 500 unit di Kalimantan. Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma (Aguan), menyampaikan anggaran yang disiapkan untuk membangun rumah gratis lebih dari Rp 100 juta per unit.

"Yang bangun lebih (anggarannya), yang bangun itu sekitar Rp 100-200 juta. Kira-kira segitu, yang bangun beda dong (anggarannya dengan renovasi rumah)," sebut Aguan kepada awak media.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengapresiasi langkah pemerintah yang ia sebut selaras dengan program daerahnya yakni Satu KK, Satu Rumah Layak Huni.

"Sangat terbantu sekali pak, itu selaras dengan program kita terkait dengan RTLH. Jadi di Jawa Tengah itu punya program Satu KK Satu Rumah Layak Huni dan ini sudah kita hitung berdasarkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita. Kalau nanti dibantu oleh Pak Menteri, itu sangat membantu sekali Untuk masyarakat kita," ujar Ahmad Luthfi yang hadir di Jakarta.

Ara menambahkan pihaknya akan mengunjungi Banyumas dan Bandung minggu depan untuk melakukan survei terkait program renovasi rumah di daerah tersebut. Ia berharap program ini dapat tepat sasaran yakni dapat memperbaiki rumah masyarakat berpenghasilan rendah menjadi lebih layak. Pihaknya juga akan mencocokkan data di lapangan dengan data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Sementara itu, Aguan menyampaikan bahwa bantuan renovasi dan pembangunan melalui program CSR sudah dilakukannya sejak lama dan memang kewajiban bagi pelaku usaha.

"Saya rasa itu kan semuanya kan di undang-undang kan ada ya 2,5 persen dari keuntungannya wajib untuk CSR dan semua perusahaan besar walaupun yang udah go publik, dia ada selokannya ESG, Environment, Social, Governance. Jadi itu semuanya udah digerakin, memang internasional. Jadi saya rasa sekarang walaupun asing pun kalau dimintain bangun sendiri kan dia bisa keluar cost, saya yakin itu semua mau kerja," jelas Aguan.

Sebelumnya diberitakan, Ara bersama Aguan akan merenovasi 500 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

"Kalau untuk direnovasi, budget-nya Rp 30-50 juta," kata Aguan di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025) lalu.

Aguan menyatakan siap membantu pemerintah untuk renovasi rumah. Ia pun bersedia membangun rumah vertikal untuk permukiman padat.

"Saya rasa bangunnya (renovasi) mulai sekarang, kita udah mulai. Ntar kita bisa lihat semuanya. Jadi saya rasa, saya yakin dalam sebulan, dua bulan semua bisa kita beresin," ujar Aguan.

Wali Kota Jakarta Pusat Arifin mengatakan seluruh 232 keluarga akan siap pindah untuk mulai direnovasi rumahnya pada 22 April 2025 mendatang. Kemudian, sisa 268 keluarga akan siap pindah pada 22 Juni 2025.

"232 (keluarga) siap pindah minggu depan dari sekarang, tanggal 22 bulan April semuanya 232," imbuhnya.

Selain rumah di Johar Baru, Jakarta, Aguan mengatakan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia juga akan merenovasi rumah di Jawa Barat dan Banten, masing-masing 500 unit. Dengan begitu, total 1.500 unit rumah akan direnovasi oleh Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.

(aqi/zlf)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah meluncurkan layanan pengaduan masyarakat di sektor perumahan bernama BENAR-PKP. Nantinya, para konsumen bisa mengadukan berbagai pengaduan, seperti sengketa hingga janji 'palsu' pengembang.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menuturkan, meski layanan pengaduan bisa digunakan selama 24 jam, pengaduan yang masuk akan diproses pada jam kerja.

"(Layanan) aktif 24 jam tapi respons di jam kerja, jam 08.00-17.00, Senin sampai Jumat. Kalau untuk pengaduan bisa kapan saja," katanya saat ditemui usai acara.

Fitrah menambahkan, layanan pengaduan konsumen sektor perumahan bisa dilakukan melalui WhatsApp di nomor 0812-88888-911. Di layanan tersebut nantinya akan ada informasi dan edukasi, ada juga pengaduan terkait integritas pegawai, serta pengaduan konsumen.

"Umpamanya ada permasalahan lahan, lahan itu kita akan koordinasi dengan ATR/BPN, kan nggak instan gitu kan. Kalau respons pengaduan mereka tercatat, itu pasti. (Proses penyelesaiannya) butuh waktu, tergantung dari berat tidaknya pengaduan," ungkapnya.

Meski memerlukan waktu untuk menyelesaikan masalah, Fitrah berharap bisa menyelesaikan setiap aduan yang masuk ke kanal BENAR-PKP. Permasalahan yang bisa diadukan beragam, mulai dari sengketa tanah, janji 'palsu' pengembang, dan lainnya.

"Ada janji-janji pengembang tidak sesuai. Pokoknya (permasalahan) sektor perumahan," ujarnya.

Bagi masyarakat yang ingin melakukan pengaduan, hanya perlu melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp untuk kemudian pengaduan akan diterima oleh Tim Satgas Pengaduan Perumahan yang terdiri dari lintas sektor dan lintas unit organisasi. Tim satgas Pengaduan Perumahan akan menindaklanjuti untuk melakukan fasilitasi, mediasi, dan verifikasi pengaduan antara konsumen dan pihak terkait. Pelayanan ini tidak dipungut biaya apapun alias gratis.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)

Jakarta -

Badan Perlindungan Konsumen Indonesia (BPKN) mengungkapkan banyaknya diadukan di sektor perumahan. Ketua BPKN Muhammad Mufti Mubarok mengatakan ada 1.326 kasus pengaduan di sektor perumahan yang diterima.

Salah satu kasus yang ditanganinya terkait dengan Meikarta. Mufti menuturkan, pihaknya sempat mendapat pengaduan dari sekitar 100.000 konsumen Meikarta yang dirugikan. Dari kasus tersebut, ada sekitar 13.000 konsumen yang sudah selesai permasalahannya.

Tak hanya itu, ada juga kasus wanprestasi dari pelaku usaha. Belum lagi persoalan mengenai sertifikat tanah yang belum dipecah, sertifikat masih tertahan di bank, sertifikat dianggurkan, dan sebagainya.

"Dan ini seringkali menjadi masalah yang kita hadapi, sehingga sulit akses pengaduan dan tentu kepastian hukum yang paling penting sehingga nanti Kanal BENAR-PKP ini juga bisa memberikan kepastian," katanya dalam acara Peluncuran Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP), di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Rabu (26/3/2025).

Menurutnya, sulitnya menyelesaikan pengaduan terkait perumahan karena oknum pengembang kerap mengganti-ganti namanya maupun nama perusahaan hingga mencantumkan alamat palsu. Ia berharap, para pelaku 'nakal' tersebut bisa mendapatkan sanksi atas perbuatannya melalui BENAR-PKP.

"Dan harapan kita sekali lagi kepada pelaku usaha ini, karena banyak pelaku usaha yang nakal. Mudah-mudahan nanti kita bisa memberikan satu guidance. Ini pengusaha yang memang benar-benar bagus, kita apresiasi. Tapi kalau ada pengusaha yang nakal, ya tentu terimalah sanksi dari kita semua," katanya.

Ditemui wartawan sesuai acara, Mufti mengungkapkan pihaknya sempat membuka posko pengaduan untuk kasus Meikarta beberapa waktu lalu. Posko pengaduan tersebut sudah dibuka dua kali.

"Cuman yang (batch) pertama kan nggak kami expose karena pihak Meikarta kompromi datang ke kantor kami, tapi yang kedua semakin banyak di posko itu sudah melawan Meikarta kan gitu. Konsumen digugat, sampai kemudian diproses di peradilan dan kami juga lawan sebenarnya dan melalui kekuatan DPR kemarin berhasil (konsumen mendapat haknya)," tuturnya kepada wartawan.

Untuk kasus terbaru yaitu pada 2024, Mufti mengaku pihaknya belum menerima aduan terkait Meikarta. Bertepatan dengan meluncurnya layanan BENAR-PKP, ia berharap kasus konsumen Meikarta bisa terselesaikan.

"Dan harapan kita sampai hari ini mudah-mudahan Satgas yang dibentuk ini melalui BENAR-PKP ini menjadi bisa mengeksekusi," tuturnya.

Mufti menambahkan saat ini sedang membantu menyusun draft Peraturan Menteri PKP yang mengatur hak-hak konsumen perumahan terlindungi. Ia berharap dalam 1-2 bulan ke depan penyusunan draft tersebut bisa selesai.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/zlf)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Badan Perlindungan Konsumen Nasional untuk menjamin hak konsumen di sektor perumahan khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin membeli rumah subsidi. Agar hal itu bisa terlaksana, Menteri PKP Maruarar Sirait bertemu dengan Kepala BPKN Muhammad Mufti Mubarok untuk membahasnya lebih lanjut.

Pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan sudah berdiskusi terkait kerja sama dengan BPKN untuk melindungi hak-hak masyarakat di sektor perumahan.

"Sore ini saya menerima Kepala BPKN Muhammad Mufti Mubarok, kita sedang mendiskusikan kerja sama supaya bisa melindungi konsumen perumahan, saya mendukung rakyat untuk dilindungi secara konstitusi," kata Ara dalam keterangannya, dikutip Rabu (26/3/2025).

Ara menambahkan, untuk memperkuat rencana kerja sama dalam menjamin hak konsumen di sektor perumahan diperlukan ada dasar hukum yang kuat untuk tindak lanjut berbagai aduan.

"Kita dukung penuh sesuai arahan Presiden Prabowo, doakan tidak hanya jumlah penanganannya juga kualitas penanganannya. Yang penting disiapkan dasar hukum untuk penegakan aturannya dari aduan-aduan konsumen di sektor perumahan," paparnya.

Kepala BPKN Muhammad Mufti Mubarok mengatakan, masyarakat berharap tindak lanjut pengajuan semakin cepat ditangani dengan adanya kerja sama dengan Kementerian PKP.

"Terutama intuk mengatasi hal-hal yang tidak dipenuhi dalam perjanjian jual beli perumahan dan masalah-masalah yang ada dapat terselesaikan dengan cepat," ujar Mufti.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap meluncurkan layanan pengaduan di bidang perumahan bagi masyarakat.

"Sebentar lagi kita akan meluncurkan, kalau di luar negeri ada yang namanya layanan pengaduan 911, kita akan buat layanan pengaduan di bidang perumahan," ujar Ara dikutip dari Antara, Senin, 17 Maret 2025.

Pembentukan layanan pengaduan tersebut dilatarbelakangi oleh tingginya pengaduan di bidang perumahan dari masyarakat.

"Contohnya apa yang dijanjikan pengembang tidak sesuai dengan apa yang diberikan kepada konsumen. Ini akan kita tindaklanjuti, karena kita juga diminta membuat pelayanan publik yang baik," ungkap dia.

Menteri PKP akan melibatkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk menjamin hak konsumen di sektor perumahan terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang membeli rumah subsidi.

Menurut dia, kepentingan rakyat adalah yang utama. Pemerintah ingin rakyat mendapatkan kualitas rumah yang baik hal itu tentunya dimulai dengan memastikan pengembang yang benar dan bermanfaat.

Ara meminta kepada BPKN untuk segera menyiapkan draf nota kesepahaman untuk kelanjutan rencana kerja sama, terutama dalam hal menangani pengaduan konsumen di sektor perumahan.

Dengan adanya hal tersebut dapat memberi efek jera kepada para pengembang perumahan yang tidak berkomitmen memberikan kualitas dalam membangun rumah bagi rakyat.

Ara mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir, tim Kementerian PKP yang dipimpin Eselon I telah turun ke lapangan untuk mengecek kualitas rumah subsidi dan menemukan beberapa pengembang yang tidak berkomitmen memberikan kualitas baik dari segi bangunan, ketersediaan air, dan fasilitas umum lainnya.

Oleh karena itu, Kementerian PKP telah mengirim surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar dapat melakukan audit dengan tujuan tertentu.

Sementara itu, Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Muhammad Mufti Mubarok menyambut baik rencana kerja sama tersebut dan menyatakan berkomitmen untuk membantu konsumen di sektor perumahan mendapatkan hak-haknya.

(KIE)

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Jawa Timur berkolaborasi mendukung pengembangan sektor perumahan.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Prawansa di Surabaya, Senin menyatakan bahwa sinergi antara pemerintah dan sektor properti sangat penting untuk memastikan pembangunan perumahan berjalan sesuai target, khususnya memenuhi target nasional Program 3 Juta Rumah per tahun.

“Sinergi juga akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat melalui program sosial yang berkelanjutan,” katanya.

Langkah memperkuat kolaborasi dengan para pengembang tersebut diawali dengan audiensi antara Gubernur Jatim dan DPD REI Jatim untuk membahas berbagai upaya mendorong sektor perumahan agar membawa kebermanfaatan.

Dalam audiensi tersebut, DPD REI Jatim menyampaikan sejumlah usulan strategis salah satunya terkait implementasi Program 3 Juta Rumah.

REI Jatim menekankan pentingnya kejelasan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) program tersebut agar para pengembang dapat berkontribusi lebih optimal dalam menyediakan hunian yang terjangkau bagi masyarakat.

Selain itu, pertemuan ini juga menyoroti program Corporate Social Responsibility (CSR) Zakat Produktif yang menjadi salah satu inisiatif unggulan Gubernur Jawa Timur.

Program ini diharapkan dapat semakin berkembang dengan dukungan sektor properti sehingga zakat tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif dalam membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Khofifah pun menyambut baik masukan dari REI Jatim dan menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kolaborasi dengan para pengembang.

Sementara itu, Ketua DPD REI Jatim Mochamad Ilyas berharap agar sinergi dengan Pemprov Jawa Timur dapat terbina dengan baik terutama untuk menunjang sektor properti.

“Semoga dukungan Pemprov Jatim dapat menghasilkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor properti sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat,” ujar Ilyas.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Bank Indonesia (BI) akan membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah untuk mendukung program 3 juta rumah.

Direktur Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, R. Triwahyono menjelaskan, pembelian SBN akan dilakukan di pasar perdana untuk tenor yang sampai dengan 1 tahun.

"Pembelian SBN kita tetap sama. Jadi artinya kita melakukan pembelian SBN bisa di pasar perdana untuk yang tenor sampai dengan 1 tahun," kata Tri dalam acara Pembahasan Asesmen Ekonomi Terkini di Tugu Kuntskring Palais, Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).

BI juga akan melakukan pembelian SBN melalui pasar sekunder melalui perbankan untuk mendukung program 3 juta rumah.

"Dan kita membeli di pasar sekunder itu artinya beneran kita sama perbankan, kita beli di bank. Jadi kita transaksi dengan perbankan pembelian untuk yang Surat Utang Negara (SUN), yang bukan SBN dan SBNS," terang Tri.

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juli Budi Winantya mengatakan, dukungan terhadap program 3 juta rumah akan diberikan dalam bentuk Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dana pihak ketiga atau DPK menjadi 5%.

"Yang sudah resmi diumumkan adalah dalam bentuk peningkatan KLM dari 4% ke 5%. Selain itu apakah ada? Sementara mungkin baru KLM dukungan-dukungan lainnya masih dalam pembicaraan," jelas Juli.

Sebagai informasi, penerbitan surat utang ini merupakan tambahan skema pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Keputusan untuk menerbitkan SBN perumahan berdasarkan hasil pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Ketu

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim S Djojohadikusumo mengatakan, BI menyiapkan dana Rp 130 triliun untuk sektor perumahan.

Langkah ini sebagai bentuk dukungan untuk pembiayaan program Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 3 juta rumah per tahun. Namun hashim tak merincikan dukungan dana tersebut berupa penerbitan Surat berharga Negara (SBN) ataupun insentif likuiditas makroprudensial (KLM).

"Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu minggu lalu keputusan Pak Perry (Gubernur BI), saya dengar," kata Hashim, dalam acara Economic Outlook 2025 di Westin Hotel Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Hashim mengatakan, dana Rp 130 triliun tersebut seluruhnya berasal dari dalam negeri. Hal ini menunjukkan pemerintah tidak hanya mengejar investasi asing untuk merealisasikan program tersebut.

Di samping itu, sejumlah investor asing juga telah berkomitmen untuk menanamkan modalnya ke proyek 3 juta rumah. Hal ini mulai dari India, Singapura, serta yang terbaru ada Turki. Kondisi ini membuatnya semakin optimistis bahwa program ini bisa terealisasi dengan baik.

(shc/hns)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) PerumahanHashim Djojohadikusumo mengaku terkejut saat mengetahui rumah yang disebut tidak layak huni adalah gubuk.

"Saya baru tahu itu berapa bulan lalu, setahun lalu. RTLH, rumah tidak layak kuni. Ini adalah apa Pak CT (Chairul Tanjung)? Gubuk," ungkap Hashim dalam acara di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat 11 juta keluarga di Indonesia menunggu rumah layak huni.

Ini artinya, lebih dari 50 juta jiwa bangsa Indonesia menunggu rumah layak kuni.

"Dan di sini ada demand (permintaan), demand ada. Di samping itu ada 27 juta keluarga di pedesaan yang saat ini tinggal di RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)," katanya.

Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto ingin memberikan rumah layak huni bagi 37 juta keluarga di Indonesia.

"Itu target dia, target kita, kita mau berikan. Kita mulai dengan yang 11 juta dulu, 27 juta nanti akan nyusul," lanjutnya.

Untuk memenuhi target tersebut, maka Pemerintah harus mendapatkan suntikan modal dari asing. Salah satu yang sudah berkomitmen adalah Qatar maupun Uni Emirat Arab (UEA).

Meskipun di Indonesia ada dana untuk memenuhi target tersebut walaupun terpencah di sana-sini.

"Tapi dana ini terpencah-pencah di sini, di sana. Ada di BPJS (Badan Penyelengara Jaminan Nasional), ada di SBN (Surat Berharga Negara), di BI (Bank Indonesia), dan ini, dan itu, dan ini, dan itu. Ternyata besar sekali dana likuiditas kita yang tidak dipakai untuk the real economy (ekonomi nyata)," tutup Hashim.