Pemerintah telah membuat kebijakan untuk membebaskan biaya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, sejumlah asosiasi pengembang perumahan masih mengalami kendala di lapangan terkait implementasi kebijakan tersebut.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Selasa (22/4) dan sepakat untuk mengecek langsung sejumlah daerah terkait pembebasan BPHTB dan retribusi PBG untuk MBR yang masih belum berjalan dengan baik di lapangan.

"Hari ini saya bersama Mendagri telah bertemu dengan asosiasi pengembang yang menyampaikan data bahwa masih ada pemerintah daerah (pemda) yang belum melaksanakan pembebasan biaya BPHTB dan PBG, serta percepatan proses penerbitan PBG bagi MBR," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, dikutip Rabu (23/4/2025).

Ia bertemu sejumlah asosiasi pengembang perumahan seperti Apersi, REI, Himperra, Pengembang Indonesia, Asprumnas Jaya, dan Apernas Jaya di Wisma Mandiri 2 Kebon Sirih, Jakarta.

Pada pertemuan itu, sejumlah perwakilan asosiasi pengembang menyampaikan data terkait pemerintah daerah yang sudah dan belum melaksanakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait penghapusan biaya BPHTB dan PBG bagi MBR yang membeli atau membangun rumah. Kebijakan tersebut telah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tanggal 25 November 2024 lalu.

Sejumlah daerah yang akan dikunjungi oleh Ara dan Tito pada pertengahan bulan Mei 2025 mendatang antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan.

"Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Mendagri selama ini terhadap Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat. Tentunya data dari asosiasi pengembang ini perlu di crosscheck dan diklarifikasi langsung ke daerah karena SKB 3 Menteri ini sudah ditandatangani dan harus dilaksanakan di lapangan," ucapnya.

Sebagai informasi, dengan adanya SKB tersebut, para kepala daerah diimbau untuk segera menetapkan peraturan kepala daerah untuk membebaskan BPHTB mempercepat proses pelayanan pemberian izin PBG, dan menghapuskan retribusi PBG bagi MBR.

"Ini merupakan bentuk kemudahan pelayanan publik yang diberikan secara gratis dari pemerintah bagi masyarakat yang ingin mengurus BPHTB. Selain itu saya juga mengajak masyarakat yang belum memiliki PBG atau yang dulu biasa disebut IMB (izin mendirikan bangunan) untuk segera mengurus karena sekarang sangat mudah dan cepat," katanya.

Di sisi lain, Tito mengaku siap menindaklanjuti adanya data dari pengembang terkait pemerintah daerah yang belum melaksanakan kebijakan SKB 3 Menteri tersebut.

"Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian PKP dan mengecek langsung data dari asosiasi pengembang. Sudah ada SKB 3 Menteri dan itu harus segera dijalankan ke daerah," tutur Tito.

Berdasarkan data dari perwakilan asosiasi pengembang REI Maria, dari sejumlah kabupaten/ kota yang ada di Indonesia baru ada sekitar 130 pemerintah daerah yang sudah menjalankan kebijakan SKB 3 Menteri. Beberapa pemerintah daerah yang belum menjalankan kebijakan tersebut di Jawa Tengah antara lain di Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Purbalingga, Grobogan, Rembang, dan Jepara.

Sementara itu, daerah yang sudah menjalankan kebijakan SKB 3 Menteri di Jateng secara efektif antara lain Kendal dan Kota Semarang. Namun, kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan di Demak, Karanganyar, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali.

Kemudian, wilayah Jawa Timur yang sudah menjalankan kebijakan tersebut ada di Jember, Malang, Kediri, Tulungagung, Banyuwangi, dan Madiun. Daerah yang belum menjalankan kebijakan tersebut ada di Trenggalek, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, dan Situbondo.

"Ada juga pemerintah yang surat kemudahan pengurusan BPHTB sudah ditandatangani wali kota dan bupati namun belum dilaksanakan oleh Dispenda. Ada juga pemda yang menyatakan edaran dari kementerian belum turun ke daerah," imbuhnya.

Ketua Umum Apernas Jaya Andre Bangsawan menyampaikan terima kasih atas dukungan Menteri PKP dan Mendagri terhadap masukan dari pengembang.

"Kami siap mendukung Program 3 Juta Rumah dan mendampingi saat kunjungan kerja menteri ke daerah untuk mengecek pengurusan BPHTB dan PBG di daerah," katanya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Prabowo Minta Tanah Sitaan Kasus Korupsi-BLBI Dibangun Rumah MBR

Video: Prabowo Minta Tanah Sitaan Kasus Korupsi-BLBI Dibangun Rumah MBR

Pemerintah resmi meluncurkan program rumah subsidi khusus jurnalis. Program ini digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai bentuk sinergi lintas sektor untuk memastikan wartawan mendapatkan akses terhadap hunian yang manusiawi dan terjangkau.

Target awal sebanyak 1.000 unit di berbagai daerah. Total 100 unit rumah subsidi akan diserahkan pada tanggal 6 Mei 2025.

Berikut informasi selengkapnya.

Kriteria Penerima Rumah Subsidi Khusus Jurnalis

Dilansir situs Komdigi, program rumah subsidi khusus jurnalis digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai bentuk sinergi lintas sektor untuk memastikan wartawan mendapatkan akses terhadap hunian yang manusiawi dan terjangkau.

Berikut daftar kriteria penerima rumah subsidi khusus jurnalis:

• Diperuntukkan khusus bagi wartawan yang terdaftar dan bekerja di media massa, baik itu media cetak, elektronik, maupun online.
• Batas maksimal penghasilan penerima (wilayah Jabodetabek):
  - Rp 13 juta (bagi yang sudah berkeluarga)
  - Rp 12 juta (bagi yang berstatus lajang)

Wartawan yang berdomisili di Jabodetabek dengan penghasilan hingga Rp 13 juta (untuk yang sudah berkeluarga) dan Rp 11 - 12 juta (untuk yang masih lajang) tetap dapat mengakses subsidi ini.

Melalui program ini, pemerintah berharap wartawan Indonesia dapat menjalankan tugasnya dengan lebih tenang dan produktif, tanpa harus terus dibebani oleh persoalan dasar, seperti tempat tinggal. Wartawan yang sejahtera adalah fondasi kuat bagi demokrasi yang sehat.

Ada Rumah Subsidi untuk Nakes, Guru, dan Nelayan

Sebelumnya, pemerintah tengah menyiapkan program rumah subsidi yang diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan (nakes), guru, serta nelayan. Hal itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) setelah hadir acara open house di rumah dinas Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani pada Selasa (1/4/2025).

Rumah bersubsidi bagi nakes akan disiapkan sebanyak 30 ribu rumah, kemudian untuk guru sebanyak 20 ribu rumah, dan untuk nelayan sebanyak 20 ribu rumah. Selain itu, dia sudah mengalokasikan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan.

"Kita sudah mengalokasikan buat petani 20 ribu, nelayan 20 ribu, buruh 20 ribu, tenaga migran 20 ribu, kemudian nakes itu 30 ribu, nakes itu terdiri dari perawat. Kemudian ada bidan dan tenaga kesehatan masyarakat, kemudian TNI-AD kurang lebih sekitar 5.000, kepolisian 14.500, dari kuota 220 ribu," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyatakan bahwa konsumen Meikarta yang belum mendapatkan unit dan mengajukan pengembalian uang (refund) akan mendapatkan full refund. Hal itu merupakan kesepakatan antara pengembang dan konsumen pada pertemuan yang lalu.

Direktur Bina Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Mulyansari, menuturkan pengembalian uang akan dilakukan sesuai dengan yang dibayarkan oleh konsumen Meikarta.

"Iya full refund, sesuai dengan apa yang mereka bayarkan ya yang dikembalikan yang itu," ungkapnya kepada wartawan di kantor Kementerian PKP, Kamis (10/4/2025).

Dikonfirmasi secara terpisah, administrator dari PT Mahkota Sentosa Utama atau pengembang Meikarta, Handri, mengaku belum tahu pasti mengenai hal itu. Sebab hal tersebut di luar kuasanya.

"Kalau kami di sini ranahnya untuk pengumpulan data jadi belum sampai ke situ," ujarnya kepada wartawan.

Handri mengatakan, saat ini pihaknya hanya mengumpulkan data konsumen Meikarta untuk diverifikasi lebih lanjut. Dokumen yang dikumpulkan berupa bukti pembelian unit dan nantinya akan diverifikasi di kantor Meikarta.

"Yang pasti hari ini kita bawa (dokumennya) ke kantor untuk verifikasi lebih lanjut terkait status unit dari masing-masing costumer," tuturnya.

Sebagai informasi, hari ini Kementerian PKP mengadakan pertemuan antara konsumen dengan pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama. Pertemuan hari ini membahas mengenai verifikasi data konsumen yang mengajukan refund maupun meminta unit yang sudah dibeli namun tak kunjung didapatkan.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pemerintah mencatat 39 situ di kawasan Bekasi, Bogor, dan Banten yang terancam punah. Bahkan, Beberapa di antaranya sudah berubah fungsi, termasuk menjadi kawasan perumahan.

Kondisi ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Menghilangnya situ-situ tersebut disinyalir menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana banjir bandang di kawasan Jabodetabek beberapa waktu lalu.

"Sebagian perumahan, sebagian jadi apa yang lain, karena sedimentasi juga jadi tidak semuanya perumahan," kata Dody di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (21/3/2025).

Dody menjelaskan pada mulanya kondisi lenyapnya situ-situ ini ditemukan dari hasil komparasi data Google Maps. Pihaknya pun melakukan perbandingan kondisi dari Google Maps beberapa tahun lalu dengan yang tersisa saat ini.

Kondisi menghilangnya situ di kawasan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten masih dalam pembahasan bersama dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan pemerintah daerah (Pemda) terkait.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan, pihaknya baru saja mengantongi data baru, di mana ditemukan 7 situ lainnya yang terancam 'punah' alias menghilang.

Keberadaan ketujuh situ ini berdasarkan informasi yang dihimpun dalam rapat bersama Gubernur Banten Andra Soni dan Dody siang ini. Dengan demikian, jumlahnya bertambah dari 32 situ menjadi 39 situ yang terancam hilang.

"Teridentifikasi di kawasan Tangerang Raya tadi dan di kawasan Banten ada setidaknya berdasarkan pemantauan sementara 39 situ yang sudah hampir 'punah'," kata Nusron.

Penemuan 7 situ hampir 'punah' di kawasan Banten ini didapatkan dari hasil pendataan ulang sempadan sungai, batang sungai, dan situ di Tangerang Raya dan Banten. Terhadap penggunaan ruang di kawasan tersebut, sudah terbit sertifikat hak milik (SHM) maupun sertifikat hak guna bangunan (SHGB).

Nusron menjelaskan, ketujuh situ ini beralih fungsi karena berbagai alasan, mulai dari reklamasi hingga diokupasi oleh masyarakat lokal di sana. Selain itu, ada temuan sejumlah situ yang luasannya berkurang.

"Ini yang secara tidak langsung juga menjadi pemicu dan dampak terjadinya banjir di kawasan Banten, terutama di kawasan Tanglang Raya, yang itu tidak terpisahkan dengan kawasan strategis nasional Jabodetabek," ujarnya.

Atas kondisi ini, akan dilakukan beberapa langkah antisipasi. Pertama, melakukan sertifikasi lahan sempadan sungai, batang sungai, serta sempadan situ yang masih aman atau kosong belum ada kepemilikan.

Sedangkan terhadap area yang sudah didirikan bangunan di atas sempadan sungai maupun situ, Nusron mengatakan, pihaknya akan mencoba melakukan pendekatan kemanusiaan untuk mencari jalan keluarnya.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan program 3 Juta Rumah akan dilanjutkan jika Prabowo Subianto kembali terpilih menjadi presiden pada 2029 mendatang.

Adik Prabowo itu mengatakan 3 juta rumah dan apartemen ditargetkan terbangun pada tahun ini. Artinya, selama lima tahun kepemimpinan Prabowo bakal ada 15 juta rumah yang dibangun selama Prabowo menjabat.

Jika Prabowo terpilih sebagai presiden untuk periode kedua, maka rumah yang terbangun ditargetkan mencapai 30 juta unit."Dan kalau nanti Pak Prabowo diberikan mandat lagi, bisa dilanjut lagi lima tahun, jadi nanti target kita 30 juta apartemen dan rumah," katanya dalam acara CNBC Economic Outlook 2025, Rabu (26/2).

Hashim mengatakan pembangunan 3 juta rumah akan dimulai April mendatang, dengan membangun 1 juta apartemen. Rumah-rumah tersebut akan dibangun dengan investasi Qatar bernilai US$20 miliar.

Tak berhenti sampai di situ, ia menyebut Qatar juga akan membangun 3 juta hingga 5 juta apartemen dan rumah di pedesaan. Selain itu, Abu Dhabi melalui BUMN-nya Mubadala Investment Company juga akan berinvestasi di sektor perumahan Indonesia.

"Ini adalah FDI (Foreign Direct Investment), ini direct investment di housing sector," katanya.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI), kata Hashim, juga menyiapkan Rp130 triliun untuk pembangunan rumah di Indonesia.

"Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu minggu lalu keputusan Pak Perry Warjiyo (Gubernur BI) saya dengar. Dan ini dananya semua dari dalam negeri," pungkasnya.

Pengusaha sukses Jakob Fugger mendirikan perumahan sosial di Kota Augsburg, Jerman pada 1521. Perumahan itu diperuntukkan buat masyarakat miskin, sehingga harga sewanya sangat murah.

Content creator Akasa Dinarga sempat berkunjung ke perumahan sosial tertua di dunia itu. Ia menceritakan rumah-rumah di sana disewakan seharga 88 sen Euro atau sekitar Rp 15 ribu (kurs Rp 17.085) per tahun.

"Ada pengusaha kaya dari kota Augsburg ini. Dia mau buat perumahan sosial yang digunakan untuk orang yang beragama Katolik dan kurang mampu. Dan dia membuat aturan karena itu perumahannya dia kan," ujar Akasa kepada detikProperti belum lama ini.

Terdapat 67 bangunan yang dihuni oleh 142 orang di perumahan ini. Dalam satu rumah bisa diisi oleh beberapa keluarga. Huniannya berbentuk rumah tapak sebagaimana bangunan zaman dulu.

Harga Sewa Tak Pernah Naik Selama 5 Abad

Harga rumahnya memang tidak berubah selama lebih dari 500 tahun. Peraturan yang berlaku di perumahan ini juga tetap dipertahankan sejak pertama kali berdiri.

"Dia mau memberikan kembali kepada komunitas sebagai pengusaha yang kaya, sebagai penganut agama Katolik yang kuat. Dia ingin memberikan kekayaannya pada yang membutuhkan di kota itu," katanya.

Tentunya, harga sewa Rp 15 ribu per tahun tidak termasuk dengan biaya utilitas. Meski perumahan tua, rumahnya dilengkapi penghangat, internet, dan listrik layaknya zaman rumah zaman sekarang.

Dilansir dari situs resmi Fuggerei, Jakob Fugger menjalankan tradisi umat Kristiani, yakni donasi sebagai bentuk tanggung jawab kepada Tuhan dan masyarakat. Pada saat itu, yayasan amal merupakan menunjukkan kehormatan dan kedudukan sosial, khususnya bagi keluarga pedagang yang sukses.

Ia pun mendirikan perumahan sosial Fuggerei atas nama saudara laki-lakinya yang telah wafat saat itu, yakni Ulrich dan Georg. Hal itu menjadi bentuk untuk beramal bersama.

Umat Katolik percaya pada api penyucian sebagai pemurnian jiwa. Donasi, pengampunan dosa, dan penyesalan dosa dapat membantu proses api penyucian.

Kriteria Calon Penyewa Rumah

Tinggal di rumah yang harga sewanya terjangkau tentu menjadi idaman banyak orang. Namun, ia menyebutkan ada empat syarat atau kriteria calon penyewa yang harus dipenuhi kalau mau tinggal di Fuggerei.

Kriteria pertama adalah orang itu harus beragama Katolik. Mengingat, Jakob Fugger merupakan penganut agama Katolik yang kuat.

Kedua, orang tersebut merupakan warga kota Augsburg. Ketiga, orang itu membutuhkan rumah yang terjangkau, sehingga memang tergolong sebagai masyarakat kurang mampu.

"Yang keempat, mereka mau berdoa untuk keluarga Jakob Fugger ini. Mereka harus ada ibadah sehari sampai tiga kali," tuturnya.

Perumahan ini juga sudah dilengkapi dengan gereja untuk warga setempat beribadah. Lalu, ada bunker dari masa Perang Dunia II. Kemudian, ada museum yang menceritakan kisah pendiri perumahan itu.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Selatan (Sulsel) membawa buaya berukuran 3,8 meter yang ditangkap saat banjir di Kota Makassar ke tempat wisata Cimory di Kabupaten Gowa. Buaya tersebut dititipkan untuk sementara.

"Dititip di Cimory, di Gowa," ujar Kepala Seksi Wilayah 4 BKSDA Sulsel Tamsil kepada detikSulsel, Kamis (13/2/2025).

Tamsil mengatakan tempat wisata Cimory merupakan mitra BKSDA Sulsel. Dia menegaskan bahwa buaya itu hanya dititipkan untuk sementara waktu.

"(Cimory) itu salah satu mitra BKSDA, lembaga konservasi yang ada di Kabupaten Gowa. Kita titip sementara di sana," katanya.

Di sisi lain, Tamsil mengatakan beberapa titik di Kecamatan Manggala memang rawan kemunculan buaya. Hal ini karena ada sungai di wilayah tersebut yang menjadi habitat alami buaya.

"Ya, untuk sementara ini yang ada laporannya itu di Antang, sungai Antang," bebernya.

Buaya juga dilaporkan muncul di rawa belakang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang dan di sungai wilayah Tamangapa. Pihaknya telah mencoba mengevakuasi buaya tersebut namun belum berhasil.

"Jadi itukan kita sudah melakukan upaya evakuasi kemarin dengan memasang kandang perangkap namun belum berhasil (buaya) masuk di dalam kandang," sebutnya.

Dia mengimbau agar warga berhati-hati dengan kemunculan buaya. Tamsil pun meminta warga tidak beraktivitas di lokasi yang menjadi tempat kemunculan buaya.

"Yah untuk warga yang di sekitar kelurahan Tamangapa yang dekat dengan pembuangan sampah TPA Antang harap berhati-hati beraktivitas di sungai, karena di situ masih ada buaya di situ," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, buaya berukuran 3,8 meter ditangkap warga usai muncul saat banjir merendam permukiman warga di Kampung Kajang, Lorong 1, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Rabu (12/2) sekitar pukul 23.00 Wita. Buaya itu kemudian diamankan Damkarmat Makassar sebelum akhirnya diserahkan ke BKSDA Sulsel.

Video: Ada Buaya di Tambak Bandeng, Agus di Sidoarjo Terancam Gagal Panen

Video: Ada Buaya di Tambak Bandeng, Agus di Sidoarjo Terancam Gagal Panen

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membuka peluang serangga dijadikan menu makanan bergizi gratis (MBG). Namun, itu hanya bisa dilakukan di daerah tertentu yang memang terbiasa memakan serangga.

"Itu salah satu contoh ya (menu serangga), kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, itu bisa menjadi menu di situ," kata Dadan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Dadan mengatakan pihaknya tidak menetapkan standar menu nasional untuk makan bergizi gratis. Namun, kata dia, makan bergizi gratis berlandaskan standar komposisi gizi.

"Tapi itu contoh bahwa badan gizi ini tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi," sambungnya.

Menurutnya, isi protein di berbagai daerah bergantung pada potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Dia pun meminta semua pihak tidak mengartikan lain tentang kemungkinan ini.

"Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telur lah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikan lah yang mayoritas, seperti itu," ujarnya.

"Sama juga dengan karbohidratnya, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung. Meskipun nasi mungkin diberikan juga. Tapi di daerah-daerah yang memang tidak terbiasa makan jagung, ya makan nasi," sambung dia.

Dadan lalu memberikan contoh, ada pula beberapa wilayah yang tidak terbiasa makan nasi. Dadan menyebut nasi di wilayah-wilayah akan diganti dengan singkong atau pisang rebus, sesuai dengan sumber daya lokal yang dimiliki.

"Ada misalnya di Halmahera Barat itu, orang biasa makan singkong dan pisang rebus, itu kan karbohidrat juga. Itu contoh ya, contoh bagaimana keragaman pangan itu bisa diakomodir dalam program makan bergizi," tuturnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Program makan bergizi gratis milik pemerintah pusat di Situbondo hingga kini belum juga dimulai. Alasannya, administrasinya belum selesai. Padahal, sesuai rencana program makan gratis bagi para siswa di Situbondo itu seharusnya dimulai kemarin, Senin (13/1).

Menurut Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Situbondo, M Haekal Riski Fajrial program makan bergizi gratis di Situbondo memang belum bisa terealisasi karena ada beberapa kendala.

"Dapur umum SPPG yang akan memenuhi seluruh siswa di Situbondo masih proses pembangunan," katanya kepada wartawan, Selasa (14/1/2025).

Lebih lanjut Haikal menjelaskan bahwa nanti pada tahap awal pelaksanaan sesuai rencana ada 20 sekolah yang akan mendapatkan program makan bergizi gratis meski belum tahu kapan realisasinya.

"Kalau ditanya kapan akan memulai, saya sendiri masih belum tau dan juga masih sounding ke Dandim," imbuhnya.

Haikal menjelaskan hingga saat ini tahapan yang terealisasi masih terbatas. Ini karena baru ada satu dapur SPPG yang siap melaksanakan penyediaan menu Makan Bergizi Gratis.

Pantauan di lapangan, dapur umum Situbondo yang berlokasi di eks markas Batalyon 514 Kostrad di Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo tidak tampak adanya aktivitas. Bahkan terpantau juga instalasi jaringan listrik di dapur umum SPPG tersebut baru akan dipasang.

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengatakan pihaknya ingin dilibatkan dalam program makan bergizi gratis. Dia mengatakan PBNU punya UMKM untuk mengerjakan program itu.

"Kalau kami nanti bisa dilibatkan dalam program makan siang bergizi itu. Nah, tentu kami ingin berkontribusi kalau memang ada ruang kontribusi di situ," ujar ujar Gus Yahya di acara Ngopi Bareng Gus Yahya dengan Sahabat Media di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2025).

"Kami sadar bahwa UMKM ini menjadi salah satu arena hikmah strategis bagi NU," tambahnya.

Gus Yahya mengatakan pesantren-pesantren milik PBNU telah dihubungi oleh pemerintah untuk menjadi lokasi pilot project makan bergizi gratis. Dia mengatakan program itu akan dilaksanakan dengan koordinasi pemerintah bersama NU.

"Sekarang ini ada beberapa pesantren yang sudah dihubungi untuk dijadikan pilot project. Dijadikan tempat pembangun pilot project bagi pelaksanaan makan bergizi gratis ini. Ini semuanya nanti akan dijalankan dengan koordinasi dengan NU," ujarnya.

Yahya mengatakan PBNU masih menunggu finalisasi program andalan Presiden Prabowo Subianto itu. Dia mengatakan PBNU siap berkontribusi.

"Nah kami sekarang sudah menunggu bagaimana konstruksi yang dibangun pemerintah untuk pengelolaan program makan siang ini. Kita sekarang respons itu sesuai dengan apa yang (nanti) sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan tentu saja kami berharap NU bisa memberikan kontribusi," ujarnya.

Melansir dari situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR dan BP Tapera, Senin (9/12/2024), berikut ini daftar rumahnya.

Polres Situbondo melakukan uji coba makan pagi bergizi gratis. Makanan bergizi itu diberikan pada para siswa dan santri.

Pada tahap ini makan gratis bergizi tersebut sasarannya adalah 100 santri di MTS Darun Najah Desa Sliwung, Panji, Situbondo. Program itu akan diberikan secara bertahap.

Program ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam rangka mendukung kesehatan anak-anak.

"Program makan bergizi gratis ini sasarannya yakni sekolah atau madrasah yang ada di pedesaan," terang Kapolres Situbondo AKBP Rezi Dharmawan, saat dikonfirmasi detikJatim, Jumat (6/12/2024).

Menurutnya, alasan pemberian ke sekolah di pedesaan tersebut agar tepat sasaran. Karena di pedesaan siswanya kebanyakan dari masyarakat yang kurang mampu.

"Saat ini makan pagi atau sarapan bergizi gratis ini memang masih tahap uji coba. Selanjutnya akan dilakukan secara berkala," imbuhnya.

Lebih lanjut Rezi menguraikan, paket makan pagi gratis tersebut berisi nasi dengan lauk bergizi, serta 1 susu dalam kemasan.

"Alhamdulillah, anak-anak kita tersebut sangat antusias menyambut program makan gratis tersebut," kata Rezi Dharmawan.

Untuk selanjutnya, dikatakan Kapolres, program akan dilaksanakan secara berkala dan bergiliran di sekolah-sekolah lainnya.

Salah satu siswa MTS Darun Najah, Afif Maulana, mengungkapkan kegembiraannya dengan adanya makan pagi atau sarapan ini. Menurutnya, selain bergizi, makanan yang disajikan juga lezat dan gratis.

"Semoga setiap hari bisa makan seperti ini. Enak dan asyik, menghemat uang saku untuk jajan" ujarnya.

Video: IDAI Sebut Anak Gemuk Bukan Berarti Sehat

Video: IDAI Sebut Anak Gemuk Bukan Berarti Sehat