Jakarta (ANTARA) - Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mendorong inovasi dan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pasalnya, Ombudsman mencatat layanan program MBG bukan hanya berupa penyediaan makanan bergizi untuk siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita saja, melainkan memiliki snowbolling effect (tindakan kecil dapat menyebabkan tindakan yang lebih besar dan menghasilkan dampak besar) terhadap peningkatan kesejahteraan petani di lingkungan terdekat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Dengan demikian program MBG akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di pedesaan dan pengurangan pengangguran melalui penyediaan tenaga kerja di SPPG," kata Yeka, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Maka dari itu sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman berkomitmen untuk terus mengawal dan mendorong penyempurnaan program MBG.

Ombudsman, kata dia, ingin memastikan setiap tantangan mendapatkan solusi nyata agar program MBG semakin baik ke depannya. Ia juga berharap program MBG dapat berjalan semakin optimal dan berdampak positif bagi anak-anak Indonesia.

Salah satu pengawalan yang dilakukan Ombudsman terhadap program MBG gratis dilakukan melalui kunjungan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) ke Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (14/3).

Dari hasil pemantauan tersebut, Yeka menyampaikan beberapa masukan kepada BGN, termasuk optimalisasi administrasi, penyempurnaan distribusi pangan, serta penguatan pengawasan.

"Kami berharap saran ini dapat membantu program MBG berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak sekolah," ujarnya.

Lokasi pertama yang dikunjungi adalah SPPG Warungkiara, yang merupakan pusat distribusi makanan bergizi untuk anak-anak sekolah. Pada saat kunjungan, Tim Ombudsman menyaksikan persiapan 3.088 porsi makanan yang akan disalurkan kepada 22 sekolah di Kecamatan Warungkiara.

Ombudsman melihat bahwa sistem distribusi makanan di tempat tersebut sudah tertata dengan baik dan berbasis data yang akurat. Dengan pengawasan yang lebih ketat, dia menilai kualitas dan ketepatan sasaran dapat terus terjaga.

Sementara itu Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa lokasi itu telah menjadi proyek percontohan sejak Januari 2024 dan memberikan manfaat, tidak hanya bagi anak-anak sekolah, tetapi juga bagi perekonomian masyarakat.

Program tersebut melibatkan sekitar 50 tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi lokal, mulai dari peternak ayam dan petani beras hingga nelayan yang memasok ikan langsung dari pelabuhan.

Selanjutnya, Ombudsman mengunjungi SD Negeri 3 Warungkiara yang tidak jauh dari lokasi SPPG. Pemantauan bertujuan untuk meninjau langsung proses distribusi MBG.

Menurut Yeka, penerapan teknologi fingerprint (sidik jari) dalam pembagian MBG ideal untuk menjaga ketepatan distribusi. Namun, perlu dipastikan sistem tersebut terus berjalan optimal tanpa kendala teknis.

Pada titik terakhir, Tim Ombudsman meninjau sentra makanan bergizi gratis yang telah dirancang sesuai standar Badan Gizi Nasional.

Di lokasi itu, seluruh proses mulai dari pengolahan hingga distribusi, dilakukan dengan standar ketat untuk menjaga keamanan pangan dan kandungan gizi.

"Kami mengapresiasi penerapan standar ini yang memastikan setiap makanan yang disajikan benar-benar bermanfaat bagi pertumbuhan anak-anak," ucap Yeka menambahkan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), diubah selama Ramadan. Hidangan yang biasanya berupa nasi dan lauk-pauk diganti dengan makanan kecil berupa takjil.

"Iya betul, menu MBG saat puasa berubah," kata Kepala Unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Bima, Eri Ulfah, kepada detikBali, Jumat (7/3/2025).

Eri mengungkapkan menu MBG yang disalurkan sebelum puasa adalah makanan berat yang memenuhi kriteria gizi yang sehat, seperti nasi, sayur, buah, ikan, hingga daging. Saat Ramadan, menu MBG berupa takjil, seperti buah kurma, telur rebus, makanan tinggi nutrisi, dan buah," terangnya.

"Menu MBG berupa takjil ini disalurkan hingga sampai libur sekolah," terang Eri.

Jumlah penerima program MBG di Kota Bima saat Ramadan masih sama dengan sebelumnya. Penerimanya adalah 3.262 siswa dari 21 sekolah berbagai jenjang, mulai dari TK, PAUD, SD, SMP dan SMAN/SMK di Kecamatan Asakota.

Diberitakan sebelumnya, program MBG untuk siswa di Kota Bima, NTB, akan tetap disalurkan selama Ramadan 2025. Hal itu telah dipastikan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Bima.

"MBG di Kota Bima selama bulan Ramadan akan tetap diadakan," ucap Sekretaris Disdikpora Kota Bima, Muhammad Humaidin, kepada detikBali, Selasa (4/3/2025).

Humaidin mengungkapkan rencana penyaluran MBG di Kota Bima pada Ramadan 2025 akan menyesuaikan dengan jadwal siswa yang masuk sekolah pada Kamis (6/3/2025) hingga Selasa (25/3/2025). Selain itu, juga disalurkan untuk buka bersama satu kali di sekolah sebelum libur Lebaran.

Video: Komisi X soal Ada Laporan Foto Menu MBG Tak Boleh Disebar di Medsos

Video: Komisi X soal Ada Laporan Foto Menu MBG Tak Boleh Disebar di Medsos

Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari, meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Boyolali. Qodari mengungkap hasil evaluasi program MBG setelah sekitar satu bulan berjalan.

Qodari meninjau dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Dukuh Kelipan, Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Selain itu, dia juga meninjau ke SMAN 1 Ngemplak.

"Jadi ini dua tempat, dua SPPG masing-masing ini bisa (melayani) 6.000 (porsi). Kalau saya pribadi melihat tempat ini adalah tempat yang ideal untuk menjadi percontohan bagi SPPG di Indonesia," ujar Qodari kepada para wartawan usai meninjau SPPG Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Senin (3/2/2025).

Namun demikian, untuk di beberapa daerah kondisinya perlu penyesuaian. Karena SPPG Gagaksipat ini dibangun dari awal atau dari tanah kosong.

"Mungkin nanti Pak Puspo (pengelola SPPG Gagaksipat) bagaimana nanti kalau ada bangunannya kriterianya seperti apa, yang tetap bisa memenuhi syarat," jelasnya.

Qodari mengemukakan, SPPG di Gagaksipat ini sangat ideal sebagai dapur. Misalnya untuk bahan makanan ruangnya berbeda atau dipisahkan. Dapur dan alat-alat masaknya juga didesain sedemikian rupa. Lantainya juga dibangun tanpa adanya nat atau sela pertemuan antar keramik dan tidak ada lekukan yang berpotensi menyimpan bakteri.

"Karena itulah tidak mengherankan kalau nanti produk makanan bergizi gratis dari tempat ini adalah produk berkualitas, dalam pengertian bahan bagus, gizi cukup, kemudian bersih juga," imbuh dia.

Tak hanya harus sesuai standar, makanan yang disalurkan juga harus enak.

"Bahwa makanan itu harus standar dan enak. Ini harus diingat oleh MBG. Bahwa makanan itu juga harus enak, kasihan anak-anak kalau dikasih makanan tidak enak," sambungnya.

Ditanya terkait evaluasi program MBG setelah sekitar satu bulan berlalu, Qodari menilai program ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Bahkan, dia bilang terdapat penerima makan gratis yang diam-diam menyampaikan rasa terima kasih untuk Prabowo.

"Reaksi dari masyarakat juga sangat bagus. Saya juga dapat laporan dari beberapa tempat ketika empreng (Tempat makan) itu dibuka ketika mau dicuci, itu di dalamnya ada ucapan-ucapan terimakasih kepada Pak Prabowo," katanya.

"Sambutan luar biasa, tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita bisa melakukan makan bergizi gratis ini secepat mungkin kepada seluruh warga masyarakat Indonesia. Tadinya MBG ini kan sekitar hampir 83 juta penerima itu kan (sampai) pada 2029. Tapi Pak Prabowo karena bisa melakukan penghematan di APBN, menemukan dalam tanda kutip ya, anggaran yang bisa dipakai untuk MBG dalam satu tahun bisa diselesaikan," ucap Qodari.

Yang menjadi tantangan adalah bagaimana bisa memenuhi target 83 juta penerima. Jika satu SPPG untuk 3.000 penerima, maka dibutuhkan 28 ribu SPPG. Hingga akhir tahun ini diharapkan bisa selesai.

Berdasarkan data BGN, lanjut dia, hingga akhir Januari 2025 kemarin ada sekitar 240 SPPB. Melayani sekitar 600 ribu penerima.

Sementara itu pengelola SPPG Gagaksipat, Puspo Wardoyo, mengatakan pihaknya memiliki dua dapur untuk mencukupi total 12 ribu penerima setiap hari. Pasokan bahan baku juga diambilkan dari produksi lokal.

"Sebagai orang swasta, saya ingin berprestasi saja kepada pemerintah, untuk membantu kelancaran (program MBG). Mudah-mudahan diterima dan Di dapur yang dikelolanya ini melibatkan 70 karyawan setiap outlet menjadi contoh juga bisa," kata Puspo Wardoyo.

Video: 190 SPPG Makan Bergizi Gratis Resmi Beroperasi Hari Ini

Video: 190 SPPG Makan Bergizi Gratis Resmi Beroperasi Hari Ini

Ombudsman Republik Indonesia (RI) menilai, penanggung jawab program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih belum jelas, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun begitu, belum tercatat laporan masyarakat yang diterima Ombudsman terkait penyelenggaraan MBG.

"Belum, ini belum (ada laporan) karena kita lihat ini kan, program ini masih belum berjalan seperti harapan ya kan. penanggung jawab utama siapa? Kemudian di daerah siapa?" kata Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, kepada wartawan di Gedung Pusat Ombudsman, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Meski begitu, Najih mengatakan pihaknya akan terus memberi masukan kepada penyelenggara MBG untuk memastikan proses tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini juga dikabarkan turut melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kita juga berikan beberapa saran terkait dengan penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis, ini sebenarnya bagaimana alur penggunaan penyelenggaraan ini apakah sepenuhnya APBN? ataukah juga menggunakan APBD? karena kita dengar juga di daerah kan diminta refocusing untuk beberapa persen APBD-nya ke dukungan untuk makan siang gratis. Jadi memang ini masih proses ya," terangnya.

Najih mengatakan, program MBG di beberapa daerah masih dalam tahap uji coba. Berkenaan dengan hal tersebut, Ombudsman juga akan memberikan pendampingan untuk memastikan MBG sesuai dengan harapan yang dicanangkan.

Ketika disinggung temuan kasus keracunan dari program MBG, Najih juga mengaku belum menerima laporan masyarakat. Menurutnya, kasus keracunan akibat MBG merupakan kejadian yang tidak disengaja.

"Keadaan yang tidak disengaja barangkali, ya, mungkin. Meskipun di situ ada juga aspek-aspek yang potensi ada karena kelalaian pihak pengolah bahan, ini mungkin masaknya kurang matang atau bagaimana, itu kami belum mengetahui secara detailnya," tutupnya.

Diketahui sebelumnya, puluhan siswa SDN Dukuh 3, Sukoharjo, Jawa Tengah, diduga keracunan usai menyantap paket MBG. Adapun 40 anak mengalami mual dan muntah-muntah itu sudah ditangani dan telah dalam kondisi membaik.

Kepala Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi menyebut, Para siswa itu diduga muntah setelah memakan ayam yang dimarinasi.

"Ada kejadian di salah satu sekolah yang dilayani oleh SPPG di Sukoharjo. 40 anak yang memakan ayam yang dimarinasi mengalami mual dan muntah-muntah. Anak-anak ini sudah ditangani dan diobati di puskesmas terdekat dan keadaannya sudah kembali membaik," kata Hasan kepada wartawan, Kamis (16/1).

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan, kejadian tersebut merupakan masalah tersebut terjadi karena human error. Ia menekankan, tidak ada pelanggaran SOP dalam kejadian tersebut.

"Nggak ada (pelanggaran SOP), hanya kesalahan teknis. Semua sudah diselesaikan, hanya human error yang sudah terjadi dan sudah diatasi," kata Dadan seusai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1).

Dadan menambahkan, para siswa yang mengalami keracunan telah ditangani dan kembali bersekolah. Dia pun memastikan pihaknya telah melakukan penanggulangan agar insiden serupa tidak terjadi lagi.