Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menyebut bantuan para konglomerat untuk program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto sudah mencapai Rp500 miliar.

Bantuan-bantuan itu melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Para pengusaha itu membangun rumah untuk dibagikan gratis ke masyarakat.

"Kami sudah mungkin sekitar Rp400 miliar-Rp500 miliar itu dari CSR, dari pengusaha," kata Ara dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/4).

"Jangan-jangan nanti tahun ini berakhir, mudah-mudahan bisa lebih banyak daripada Rp800 miliar, anggaran negara itu Pak," ujar Ara tertawa.

Dia menjelaskan PT Harum Energy/PT Santan Batubara menyumbang 30 unit rumah panggung di Muara Angke, Jakarta, dengan nilai Rp4,5 miliar. Lalu, Agung Sedayu Group akan membangun 250 rumah di Tangerang.

Adaro Group membangun 500 unit rumah di Kalimantan Selatan. Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia akan merenovasi 2.000 rumah di Jakarta.

Selain itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) akan merenovasi 500 rumah di Jakarta dan Bangka Belitung.

Ara menyampaikan pemerintah hanya memfasilitasi para pengusaha untuk membangun rumah untuk rakyat. Dia memastikan tak ada sepeser uang pun yang dititipkan pengusaha ke kementerian.

"Ini kita menjaga kepercayaan orang. Jadi, saya tidak terima uang, tidak terima barang," ujar Ara.

Sebelumnya, Prabowo mencanangkan program 3 juta rumah. Dia ingin membangun dan merenovasi rumah untuk rakyat sebanyak 3 juta unit per tahun.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan kemungkinan program itu belum terwujud sepenuhnya tahun ini.

Dia berkata APBN 2025 hanya Rp800 miliar. Menurutnya, uang itu hanya mampu membiayai renovasi 40 ribu rumah dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) 220 ribu unit.

"APBN di zaman Pak Prabowo nanti akan disahkan atau dimulai dibahas pada proposal anggaran 16 Agustus 2025 tahun ini. Itu APBN 2026. Karena itu sebenarnya seluruh program Bapak Presiden itu baru akan masuk di APBN 2026," ungkap Fahri pada jumpa pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (29/4).

Konglomerat Sugianto Kusuma atau yang biasa disapa Aguan akan ikut membangun 3 juta rumah, salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Program 3 Juta Rumah ini telah digaungkan oleh Prabowo sejak masa kampanye. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk dapat memiliki hunian sendiri dengan harga terjangkau dan mengentaskan kemiskinan. Dalam Program 3 Juta Rumah, pemerintah akan membangun dan merenovasi rumah tak layak huni.

Aguan bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam dua program tersebut. Pertama, program renovasi rumah tak layak huni dan kedua adalah program pembangunan rumah untuk MBR yang tidak dikenakan biaya alias rumah gratis.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), mengatakan untuk program renovasi rumah tak layak huni, pemerintah dan Aguan menargetkan dapat membantu 2.000 unit rumah. Lokasinya berada di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah dengan masing-masing 500 unit rumah.

Program ini tidak ada yang memakai anggaran negara baik APBN dan APBD, semuanya dibiayai oleh Aguan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Aguan menyampaikan anggaran yang disiapkan untuk renovasi ini sekitar Rp 30-50 juta per unit. Namun, Aguan enggan menyebutkan total anggaran yang ia siapkan untuk 2.000 unit rumah tersebut.

"Saya kan udah bilang, budget kita kan Rp 30 juta sampai Rp 50 juta. Liat keadaan rumahnya. Coba dihitung aja tuh 2.000 rumah dikali berapa itu," tutur Aguan saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

detikcom mencoba menghitung total modal yang disiapkan Aguan untuk merenovasi 2.000 unit rumah. Dengan anggaran Rp 30-50 juta per unit, maka total anggarannya sekitar Rp 60-100 miliar.

Tidak hanya itu, Aguan juga ikut menggarap proyek pembangunan rumah subsidi untuk MBR yang semuanya akan diberikan secara gratis. Total ada 750 unit rumah yang akan mereka bangun bersama Kementerian PKP. Sebanyak 250 unit berada di Kabupaten Tangerang di atas lahan milik Ara dan 500 unit akan dibangun di Kalimantan Selatan.

"Kemudian yang membangun rumah 250 di Kabupaten Tangerang dan 500 di Kalimantan Selatan. Yang sedang berjalan sekarang pembangunan di Kota Tangerang," sebut Ara di tempat yang sama.

Rumah gratis di Kabupaten Tangerang sudah mulai dibangun sejak awal November 2024 lalu. Ini merupakan salah satu program pertama yang dijalankan Ara setelah Kabinet Merah Putih terbentuk. Ara menyampaikan pembangunannya akan selesai pada 28 Oktober 2025.

"Sudah pengurukan, lagi pembangunan," ucap Aguan.

Aguan menyampaikan anggaran yang disiapkan untuk membangun rumah gratis, jauh lebih besar dari modal renovasi rumah yakni lebih dari Rp 100 juta per unit.

"Yang bangun lebih (anggarannya), yang bangun itu sekitar Rp 100-200 juta. Kira-kira segitu, yang bangun beda dong (anggarannya dengan renovasi rumah)," sebut Aguan kepada awak media.

Apabila dihitung, dengan modal Rp 100 juta per rumah dikalikan dengan 750 rumah yang akan dibangun, Aguan sedikitnya harus menyiapkan Rp 75 miliar.

Aguan menyampaikan keputusannya ikut dalam menggarap Program 3 Juta Rumah ini dikarenakan hal seperti ini sudah dilakukannya sejak lama. Selain itu, setiap pelaku usaha, terutama perusahaan besar memiliki kewajiban untuk melakukan CSR.

"Saya rasa itu kan semuanya kan di undang-undang kan ada ya 2,5 persen dari keuntungannya wajib untuk CSR dan semua perusahaan besar walaupun yang udah go publik, dia ada selokannya ESG, Environment, Social, Governance. Jadi itu semuanya udah digerakin, memang internasional. Jadi saya rasa sekarang walaupun asing pun kalau dimintain bangun sendiri kan dia bisa keluar cost, saya yakin itu semua mau kerja," jelas Aguan.

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang membangun 250 rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sejak November 2024 lalu. Rumah tersebut berdiri di tanah pemberian dari Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) dan PT Bumi Samboro Sukses seluas 2,5 hektare.

Sementara itu, untuk pembangunannya, Konglomerat Sugianto Kusuma atau yang biasa disapa Aguan ikut serta dalam pembiayaan dan pembangunannya melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).

Rumah hasil kerja sama pemerintah dan pihak swasta ini akan diberikan secara gratis kepada MBR yang terpilih.

Setelah 5 bulan pengerjaan, bagaimana progres pembangunannya?

Pendiri Agung Sedayu Group, Aguan, menyampaikan proses pengerukan telah selesai dilakukan. Saat ini pembangunan rumah masih berlangsung.

"Sudah pengurukan, lagi pembangunan," kata Aguan di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Pemilik PIK 2 ini menyampaikan anggaran yang disiapkan untuk membangun rumah gratis ini lebih dari Rp 100 juta per unit.

"Yang bangun lebih (anggarannya), yang bangun itu sekitar Rp 100-200 juta. Kira-kira segitu, yang bangun beda dong (anggarannya dengan renovasi rumah)," sebut Aguan kepada awak media.

Dalam kesempatan ini, Ara menanyakan apakah pihak Aguan sudah siap untuk menentukan tanggal perampungan proyek tersebut. Ara dan Aguan langsung sepakat pembangunan 250 gratis rumah di Kabupaten Tangerang bisa selesai pada 28 Oktober 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

"Pas Sumpah Pemuda ya, Deal ya pak Aguan ya, 28 Oktober," tutur Ara ke Aguan sembari berjabatan tangan.

Lebih lanjut, Ara menyampaikan mengenai usulan Aguan soal penyaluran 250 rumah gratis. Aguan mengusulkan jika rumah gratis tersebut bisa diberikan kepada MBR yang saat ini aktif bekerja, tetapi belum mampu memiliki rumah yang layak.

"Nanti baginya bagaimana, Pak Aguan tadi idenya bagus, misalnya nanti di Tangerang, bisa nggak 250 dibagi buat 10 komunitas (profesi) guru-guru, perawat, TNI yang berpangkat rendah, Polri-Polri yang berpangkat rendah," jelas Ara.

Groundbreaking rumah gratis Menteri PKP Maruarar Sirait dan Aguan/Almadinah-detikcom Foto: Groundbreaking rumah gratis Menteri PKP Maruarar Sirait dan Aguan/Almadinah-detikcom

Ada pun terkait spesifikasi rumah, berdasarkan catatan detikcom, rumah tersebut dibangun tipe 36 di atas luas lahan 60 m2 atau 6x10 meter. Isi rumah terdiri dari 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang keluarga, dan dapur.

Selain itu, akan ada area untuk parkir 1 mobil dan 1 motor. Desain rumahnya tampak memiliki bergaya minimalis serta bernuansa warna abu-abu. Rumah akan dibuat desain yang inklusif dan hijau atau ramah lingkungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Akses keluar masuk perumahan akan menggunakan one gate system. Adapun fasilitas umum yang bakal dibangun di rumah ini antara lain taman, masjid, lapangan serbaguna, dan sekolah.

Video Pemerintah Berencana Bangun Rumah Subsidi untuk Guru

Video Pemerintah Berencana Bangun Rumah Subsidi untuk Guru

Konglomerat Sugianto Kusuma atau yang biasa disapa Aguan akan ikut membangun 3 juta rumah, salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Program 3 Juta Rumah ini telah digaungkan oleh Prabowo sejak masa kampanye. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk dapat memiliki hunian sendiri dengan harga terjangkau dan mengentaskan kemiskinan. Dalam Program 3 Juta Rumah, pemerintah akan membangun dan merenovasi rumah tak layak huni.

Aguan bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam dua program tersebut. Pertama, program renovasi rumah tak layak huni dan kedua adalah program pembangunan rumah untuk MBR yang tidak dikenakan biaya alias rumah gratis.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), mengatakan untuk program renovasi rumah tak layak huni, pemerintah dan Aguan menargetkan dapat membantu 2.000 unit rumah. Lokasinya berada di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah dengan masing-masing 500 unit rumah.

Program ini tidak ada yang memakai anggaran negara baik APBN dan APBD, semuanya dibiayai oleh Aguan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Aguan menyampaikan anggaran yang disiapkan untuk renovasi ini sekitar Rp 30-50 juta per unit. Namun, Aguan enggan menyebutkan total anggaran yang ia siapkan untuk 2.000 unit rumah tersebut.

"Saya kan udah bilang, budget kita kan Rp 30 juta sampai Rp 50 juta. Liat keadaan rumahnya. Coba dihitung aja tuh 2.000 rumah dikali berapa itu," tutur Aguan saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

detikcom mencoba menghitung total modal yang disiapkan Aguan untuk merenovasi 2.000 unit rumah. Dengan anggaran Rp 30-50 juta per unit, maka total anggarannya sekitar Rp 60-100 miliar.

Tidak hanya itu, Aguan juga ikut menggarap proyek pembangunan rumah subsidi untuk MBR yang semuanya akan diberikan secara gratis. Total ada 750 unit rumah yang akan mereka bangun bersama Kementerian PKP. Sebanyak 250 unit berada di Kabupaten Tangerang di atas lahan milik Ara dan 500 unit akan dibangun di Kalimantan Selatan.

"Kemudian yang membangun rumah 250 di Kabupaten Tangerang dan 500 di Kalimantan Selatan. Yang sedang berjalan sekarang pembangunan di Kota Tangerang," sebut Ara di tempat yang sama.

Rumah gratis di Kabupaten Tangerang sudah mulai dibangun sejak awal November 2024 lalu. Ini merupakan salah satu program pertama yang dijalankan Ara setelah Kabinet Merah Putih terbentuk. Ara menyampaikan pembangunannya akan selesai pada 28 Oktober 2025.

"Sudah pengurukan, lagi pembangunan," ucap Aguan.

Aguan menyampaikan anggaran yang disiapkan untuk membangun rumah gratis, jauh lebih besar dari modal renovasi rumah yakni lebih dari Rp 100 juta per unit.

"Yang bangun lebih (anggarannya), yang bangun itu sekitar Rp 100-200 juta. Kira-kira segitu, yang bangun beda dong (anggarannya dengan renovasi rumah)," sebut Aguan kepada awak media.

Apabila dihitung, dengan modal Rp 100 juta per rumah dikalikan dengan 750 rumah yang akan dibangun, Aguan sedikitnya harus menyiapkan Rp 75 miliar.

Aguan menyampaikan keputusannya ikut dalam menggarap Program 3 Juta Rumah ini dikarenakan hal seperti ini sudah dilakukannya sejak lama. Selain itu, setiap pelaku usaha, terutama perusahaan besar memiliki kewajiban untuk melakukan CSR.

"Saya rasa itu kan semuanya kan di undang-undang kan ada ya 2,5 persen dari keuntungannya wajib untuk CSR dan semua perusahaan besar walaupun yang udah go publik, dia ada selokannya ESG, Environment, Social, Governance. Jadi itu semuanya udah digerakin, memang internasional. Jadi saya rasa sekarang walaupun asing pun kalau dimintain bangun sendiri kan dia bisa keluar cost, saya yakin itu semua mau kerja," jelas Aguan.

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Konglomerat Sugianto Kusuma atau yang biasa disapa Aguan akan ikut membangun 3 juta rumah, salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Program 3 Juta Rumah ini telah digaungkan oleh Prabowo sejak masa kampanye. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk dapat memiliki hunian sendiri dengan harga terjangkau dan mengentaskan kemiskinan. Dalam Program 3 Juta Rumah, pemerintah akan membangun dan merenovasi rumah tak layak huni.

Aguan bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam dua program tersebut. Pertama, program renovasi rumah tak layak huni dan kedua adalah program pembangunan rumah untuk MBR yang tidak dikenakan biaya alias rumah gratis.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), mengatakan untuk program renovasi rumah tak layak huni, pemerintah dan Aguan menargetkan dapat membantu 2.000 unit rumah. Lokasinya berada di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah dengan masing-masing 500 unit rumah.

Program ini tidak ada yang memakai anggaran negara baik APBN dan APBD, semuanya dibiayai oleh Aguan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Aguan menyampaikan anggaran yang disiapkan untuk renovasi ini sekitar Rp 30-50 juta per unit. Namun, Aguan enggan menyebutkan total anggaran yang ia siapkan untuk 2.000 unit rumah tersebut.

"Saya kan udah bilang, budget kita kan Rp 30 juta sampai Rp 50 juta. Liat keadaan rumahnya. Coba dihitung aja tuh 2.000 rumah dikali berapa itu," tutur Aguan saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

detikcom mencoba menghitung total modal yang disiapkan Aguan untuk merenovasi 2.000 unit rumah. Dengan anggaran Rp 30-50 juta per unit, maka total anggarannya sekitar Rp 60-100 miliar.

Tidak hanya itu, Aguan juga ikut menggarap proyek pembangunan rumah subsidi untuk MBR yang semuanya akan diberikan secara gratis. Total ada 750 unit rumah yang akan mereka bangun bersama Kementerian PKP. Sebanyak 250 unit berada di Kabupaten Tangerang di atas lahan milik Ara dan 500 unit akan dibangun di Kalimantan Selatan.

"Kemudian yang membangun rumah 250 di Kabupaten Tangerang dan 500 di Kalimantan Selatan. Yang sedang berjalan sekarang pembangunan di Kota Tangerang," sebut Ara di tempat yang sama.

Rumah gratis di Kabupaten Tangerang sudah mulai dibangun sejak awal November 2024 lalu. Ini merupakan salah satu program pertama yang dijalankan Ara setelah Kabinet Merah Putih terbentuk. Ara menyampaikan pembangunannya akan selesai pada 28 Oktober 2025.

"Sudah pengurukan, lagi pembangunan," ucap Aguan.

Aguan menyampaikan anggaran yang disiapkan untuk membangun rumah gratis, jauh lebih besar dari modal renovasi rumah yakni lebih dari Rp 100 juta per unit.

"Yang bangun lebih (anggarannya), yang bangun itu sekitar Rp 100-200 juta. Kira-kira segitu, yang bangun beda dong (anggarannya dengan renovasi rumah)," sebut Aguan kepada awak media.

Apabila dihitung, dengan modal Rp 100 juta per rumah dikalikan dengan 750 rumah yang akan dibangun, Aguan sedikitnya harus menyiapkan Rp 75 miliar.

Aguan menyampaikan keputusannya ikut dalam menggarap Program 3 Juta Rumah ini dikarenakan hal seperti ini sudah dilakukannya sejak lama. Selain itu, setiap pelaku usaha, terutama perusahaan besar memiliki kewajiban untuk melakukan CSR.

"Saya rasa itu kan semuanya kan di undang-undang kan ada ya 2,5 persen dari keuntungannya wajib untuk CSR dan semua perusahaan besar walaupun yang udah go publik, dia ada selokannya ESG, Environment, Social, Governance. Jadi itu semuanya udah digerakin, memang internasional. Jadi saya rasa sekarang walaupun asing pun kalau dimintain bangun sendiri kan dia bisa keluar cost, saya yakin itu semua mau kerja," jelas Aguan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan merenovasi 2.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Jawa Barat, Banten, Jakarta, dan Jawa Tengah. Renovasi ini akan dilakukan bekerja sama dengan pengusaha swasta Agung Sedayu Group melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.

Program renovasi ini tidak memakai anggaran negara seperti APBN dan APBD, melainkan dalam bentuk corporate social responsibility (CSR). Agung Sedayu Group telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 30-50 juta per unit.

Lebih lanjut, Ara menyebutkan dari 2.000 rumah yang akan direnovasi 500 unit berada di Jakarta, 500 unit di Jawa Barat, 500 unit di Jawa Tengah, dan 500 unit di Banten.

"Yang sudah banyak sekali membantu di sektor perumahan dalam bentuk komitmen CSR, 500 merenovasi di Jawa Barat, 500 di Jawa Tengah, Banten 500, dan Jakarta 500 yaitu Pak Aguan dari Buddha Tzu Chi dan itu renovasi ya. Jadi 2.000 totalnya," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Selain merenovasi rumah, Agung Sedayu juga akan menyediakan sekitar 750 unit rumah gratis, terdiri dari 250 unit di Kabupaten Tangerang dan 500 unit di Kalimantan. Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma (Aguan), menyampaikan anggaran yang disiapkan untuk membangun rumah gratis lebih dari Rp 100 juta per unit.

"Yang bangun lebih (anggarannya), yang bangun itu sekitar Rp 100-200 juta. Kira-kira segitu, yang bangun beda dong (anggarannya dengan renovasi rumah)," sebut Aguan kepada awak media.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengapresiasi langkah pemerintah yang ia sebut selaras dengan program daerahnya yakni Satu KK, Satu Rumah Layak Huni.

"Sangat terbantu sekali pak, itu selaras dengan program kita terkait dengan RTLH. Jadi di Jawa Tengah itu punya program Satu KK Satu Rumah Layak Huni dan ini sudah kita hitung berdasarkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita. Kalau nanti dibantu oleh Pak Menteri, itu sangat membantu sekali Untuk masyarakat kita," ujar Ahmad Luthfi yang hadir di Jakarta.

Ara menambahkan pihaknya akan mengunjungi Banyumas dan Bandung minggu depan untuk melakukan survei terkait program renovasi rumah di daerah tersebut. Ia berharap program ini dapat tepat sasaran yakni dapat memperbaiki rumah masyarakat berpenghasilan rendah menjadi lebih layak. Pihaknya juga akan mencocokkan data di lapangan dengan data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Sementara itu, Aguan menyampaikan bahwa bantuan renovasi dan pembangunan melalui program CSR sudah dilakukannya sejak lama dan memang kewajiban bagi pelaku usaha.

"Saya rasa itu kan semuanya kan di undang-undang kan ada ya 2,5 persen dari keuntungannya wajib untuk CSR dan semua perusahaan besar walaupun yang udah go publik, dia ada selokannya ESG, Environment, Social, Governance. Jadi itu semuanya udah digerakin, memang internasional. Jadi saya rasa sekarang walaupun asing pun kalau dimintain bangun sendiri kan dia bisa keluar cost, saya yakin itu semua mau kerja," jelas Aguan.

Sebelumnya diberitakan, Ara bersama Aguan akan merenovasi 500 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

"Kalau untuk direnovasi, budget-nya Rp 30-50 juta," kata Aguan di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025) lalu.

Aguan menyatakan siap membantu pemerintah untuk renovasi rumah. Ia pun bersedia membangun rumah vertikal untuk permukiman padat.

"Saya rasa bangunnya (renovasi) mulai sekarang, kita udah mulai. Ntar kita bisa lihat semuanya. Jadi saya rasa, saya yakin dalam sebulan, dua bulan semua bisa kita beresin," ujar Aguan.

Wali Kota Jakarta Pusat Arifin mengatakan seluruh 232 keluarga akan siap pindah untuk mulai direnovasi rumahnya pada 22 April 2025 mendatang. Kemudian, sisa 268 keluarga akan siap pindah pada 22 Juni 2025.

"232 (keluarga) siap pindah minggu depan dari sekarang, tanggal 22 bulan April semuanya 232," imbuhnya.

Selain rumah di Johar Baru, Jakarta, Aguan mengatakan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia juga akan merenovasi rumah di Jawa Barat dan Banten, masing-masing 500 unit. Dengan begitu, total 1.500 unit rumah akan direnovasi oleh Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.

Video: Menteri PKP Janjikan Renovasi 700 Rumah Tak Layak Huni di Johar Baru

Video: Menteri PKP Janjikan Renovasi 700 Rumah Tak Layak Huni di Johar Baru

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat program Makan Bergizi Gratis telah menembus 3 juta penerima. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan anggaran pemerintah yang telah digunakan hampir Rp 1 triliun.

"Sekarang kan sudah 3 juta (penerima), sudah 1.050 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), seusai dengan target awal. (Realisasi anggaran) hampir Rp 1 triliun," kata Dadan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

Pekan depan, penyaluran MBG kepada anak sekolah sementara dihentikan mengingat memasuki libur jelang Lebaran. Sementara distribusi untuk ibu hamil, menyusui dan balita tetap akan dilakukan.

Meski begitu, dia menargetkan dapat mempercepat penyaluran MBG. Targetnya bulan depan penerima MBG bisa tembus 6 juta orang.

"Break Lebaran ini, minggu depan ini kan kita sudah tidak melayani penerima manfaat, kecuali ibu hamil, menyusui dan balita," jelasnya.

Untuk mempercepat penyaluran, Dadan mengatakan akan mengubah metode pembayaran kepada SPPG. Sebelumnya sistem pembayarannya melalui reimburse atau dibayar di belakang, ke depan akan dibayar di muka.

"Kita perbaiki terus aspek administrasi sehingga setelah Lebaran seluruh mitra menerima uang muka dulu, bukan reimburse," jelasnya.

Dengan begitu, target penyaluran MBG diyakini akan lebih cepat. Pada April 2025, realisasi anggaran ditargetkan Rp 1 triliun, kemudian Rp 2 triliun pada Mei, serta Rp 5 triliun pada September 2025.

"Itu akan mempercepat pencairan juga. Saya perkirakan mulai bulan depan satu bulan Rp 1 triliun minimal, nanti Mei mungkin Rp 2 triliun per bulan, baru September minimal Rp 5 triliun per bulan," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut penerima MBG telah mencapai 2.053.248 orang. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program tersebut telah mencapai Rp 701,5 miliar.

Total anggaran untuk program MBG ini telah naik dari sebelumnya Rp 71 triliun dengan 17,9 juta penerima, menjadi Rp 171 triliun untuk 82,9 juta orang.

"Sampai dengan Maret 2025, penerima manfaat MBG telah mencapai 2.053.248 orang," kata Sri Mulyani dalam Instagram resmi @smindrawati, dikutip Kamis (20/3/2025).

Sebanyak 2 juta orang telah mendapatkan Makan Bergizi Gratis hingga Maret 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program tersebut telah mencapai Rp 701,5 miliar.

Untuk diketahui, total anggaran untuk program MBG ini telah naik dari sebelumnya Rp 71 triliun dengan 17,9 juta penerima, menjadi Rp 171 triliun untuk 82,9 juta orang.

"Sampai dengan Maret 2025, penerima manfaat MBG telah mencapai 2.053.248 orang," kata Sri Mulyani dalam Instagram resmi @smindrawati, dikutip Kamis (20/3/2025).

Keberlangsungan program MBG ini melibatkan 726 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang telah beroperasi. Sri Mulyani menjelaskan program MBG diharapkan dapat mengurangi beban perekonomian masyarakat kategori bawah hingga membantu UMKM.

"Selain untuk memastikan anak-anak dan kelompok rentan mendapatkan asupan nutrisi yang memadai, MBG juga diharapkan mengurangi beban ekonomi keluarga dan mendorong perekonomian lokal dengan melibatkan nelayan, petani, dan UMKM dalam rantai pasoknya," jelasnya.

Rincian 2 Juta Orang Penerima MBG:

- Siswa pra SD sebanyak 111.127 orang;
- Siswa SD/MI sebanyak 912.023 orang;
- Siswa SMP/MTs sebanyak 578.465 orang;
- Siswa SMA/MA/SMK sebanyak 424.145 orang;
- Santri pondok pesantren sebanyak 10.681 orang;
- Siswa SLB sebanyak 4.548 orang;
- Balita sebanyak 7.811 orang;
- Ibu hamil sebanyak 1.835 orang; dan
- Ibu menyusui sebanyak 2.613 orang

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hingga 12 Maret 2025 sebanyak 2.053.248 orang telah mendapatkan Makan Bergizi Gratis (MBG). Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program tersebut telah mencapai Rp 701,5 miliar.

Total anggaran untuk program MBG ini telah naik dari sebelumnya Rp 71 triliun dengan 17,9 juta penerima, menjadi Rp 171 triliun untuk 82,9 juta orang.

"Sampai dengan Maret 2025, penerima manfaat MBG telah mencapai 2.053.248 orang," kata Sri Mulyani dalam Instagram resmi @smindrawati, dikutip Kamis (20/3/2025).

Keberlangsungan program MBG ini melibatkan 726 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang telah beroperasi. Sri Mulyani menjelaskan program MBG diharapkan dapat mengurangi beban perekonomian masyarakat kategori bawah hingga membantu UMKM.

"Selain untuk memastikan anak-anak dan kelompok rentan mendapatkan asupan nutrisi yang memadai, MBG juga diharapkan mengurangi beban ekonomi keluarga dan mendorong perekonomian lokal dengan melibatkan nelayan, petani, dan UMKM dalam rantai pasoknya," jelasnya.

Rincian 2 Juta Orang Penerima MBG:

- Siswa pra SD sebanyak 111.127 orang;
- Siswa SD/MI sebanyak 912.023 orang;
- Siswa SMP/MTs sebanyak 578.465 orang;
- Siswa SMA/MA/SMK sebanyak 424.145 orang;
- Santri pondok pesantren sebanyak 10.681 orang;
- Siswa SLB sebanyak 4.548 orang;
- Balita sebanyak 7.811 orang;
- Ibu hamil sebanyak 1.835 orang; dan
- Ibu menyusui sebanyak 2.613 orang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas soal landasan hukum penyaluran tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) dari pihak swasta.

"Berkat imbauan Presiden Prabowo Subianto sangat banyak perusahaan yang bekerja sama dan juga yayasan, dan juga organisasi, seperti Kadin, seperti Yayasan Buddha Tzu Chi, dan beberapa perusahaan besar yang sudah mulai mempercayakan CSR-nya untuk merenovasi rumah dan membangun rumah," kata Ara, sapaan akrab Maruarar, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Kementerian PKP selanjutnya berkoordinasi dengan komisi antirasuah soal landasan hukum pelaksanaan program tersebut dan memastikan bahwa penyaluran CSR swasta oleh Kementerian PKP mempunyai landasan hukum yang sah.

"Dan ini jadi ada suatu kepastian hukum, bahwa itu bisa dilakukan sesudah hari ini kami mendapatkan arahan yang jelas, clear dan tegas dari KPK," ujarnya.

Selain soal pekerjaan pembangunan dan perbaikan rumah, dalam kunjungan tersebut Maruarar juga membahas soal ketepatan data bantuan sosial bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf.

Dalam kesempatan itu Wakil Ketua KPK Johanis Tanak juga membahas soal ketepatan dan akurasi data penyaluran bantuan agar tidak ada penyalahgunaan anggaran.

"Kunjungan ini dilakukan tidak lain adalah untuk mewujudkan program Presiden, khususnya yang terkait dengan pekerjaan KPK ini adalah pembangunan 3 juta rumah, serta bantuan sosial tepat sasaran, sehingga keuangan negara tidak disalahgunakan," kata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa.

Tanak mengatakan kunjungan kedua menteri tersebut adalah bentuk keseriusan untuk mewujudkan Astacita ketujuh serta dalam menjalankan program-program pemerintah.

"Nah, maksud dan tujuan beliau ke sini, Pak Menteri ke sini, tidak lain adalah bagaimana kami diarahkan supaya dana-dana yang ada untuk mewujudkan tujuan pemerintah membangun 3 juta rumah, pembangunan 3 juta rumah dan bantuan sosial kepada masyarakat dan renovasi serta bantuan sosial kepada masyarakat yang layak untuk menerima ini, tidak salah sasaran," ujarnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Sampai dengan 12 Maret, pencairan anggaran telah mencapai Rp710,5 miliar, dan sesuai laporan ini telah menjangkau penerima manfaat sebanyak lebih dari 2 juta orang

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah telah menggelontorkan anggaran senilai Rp710,5 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) per 12 Maret 2025.

“Sampai dengan 12 Maret, pencairan anggaran telah mencapai Rp710,5 miliar, dan sesuai laporan ini telah menjangkau penerima manfaat sebanyak lebih dari 2 juta orang,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis.

Jumlah penerima manfaat program itu sebanyak 2.053.248 orang dengan rincian pra SD (Sekolah Dasar) 111.127, SD/MI (Madrasah Ibtidaiyah) 912.023, SMP/ MTs (Madrasah Tsanawiyah) 578.465, dan SMA/MA (Madrasah Aliyah)/SMK 424.145 penerima.

Kemudian, ponpes (pondok pesantren) 10.681, SLB (Sekolah Luar Biasa) 4.548, balita 7.811, ibu hamil 1.835, dan ibu menyusui 2.613 penerima.

Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG (dapur umum) yang telah beroperasi sebanyak hingga sejauh ini 246 SPPG.

Sebelumnya, alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis yang disalurkan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tahun ini sebesar Rp71 triliun dengan target sasaran 17,9 juta penerima manfaat.

Namun, Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar cakupan penerima manfaat diperluas secara maksimal pada 2025, sehingga targetnya meningkat menjadi 82,9 juta penerima.

Dengan peningkatan target ini, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp171 triliun.

Penambahan anggaran itu bakal menyerap dana hasil efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) yang telah diinstruksikan Prabowo.

Pada akhir Januari lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal mengabulkan permintaan tambahan anggaran program MBG senilai Rp100 triliun. Menurut dia, program MBG merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan anggaran besar.

Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) diaudit tiap kuartal atau tiga bulan sekali.

“Kami sudah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Kami sepakat untuk diaudit tiap kuartal, sehingga dengan begitu kita tahu apa yang kurang dan segala macam. Karena butuh waktu untuk perbaikan,” kata Luhut.

Dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan pengelolaan anggaran Rp171 triliun, lanjut Luhut, keberhasilan program ini harus didukung bersama.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Tiga tower Wisma Atlet di Blok C2 Pademangan sudah selesai direnovasi dan siap huni. Rumah susun (rusun) ini rencananya akan menjadi hunian bagi aparat sipil negara (ASN).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengaku telah mengusulkan kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) agar ada porsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Adapun porsi penghuni maupun harga sewa pun diserahkan kepada wewenang kementerian tersebut.

Ketika ditanyakan terkait harga sewa sebesar Rp 1,2 juta per bulan, Ara membenarkan nominal tersebut menjadi pertimbangan dalam diskusi sengan Kemensetneg. Namun, ia meminta agar MBR bisa mendapat harga yang lebih terjangkau.

"(Harga sewa Rp 1,2 juta?) Dalam pembicaraan begitu, tapi buat yang rakyat kita turunkan ya, karena buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kita rencanakan nanti diumumkan lah. Tapi buat rakyat tentu kalau bisa, kami perlukan lebih di bawah daripada ASN," ujar Ara di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara, Minggu (2/3/2025).

Hal itu disampaikan usai meninjau kembali Wisma Atlet, tepatnya di Tower 10. Ara turut ditemani Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya, Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati, dan Direktur Pembangunan Perkotaan Ditjen Perumahan Perkotaan Aswin Grandiarto Sukahar dalam kunjungan itu.

Ia menyebutkan tiga tower yakni, 8, 9, dan 10 sudah selesai direvitalisasi sejak akhir Januari lalu. Sementara sisa tujuh tower di Kemayoran bisa selesai pada 15 April 2025 mendatang.

"Kami sudah memang ready untuk serah terimakan (3 tower). Nanti kalau yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita rencana tanggal 22 April kita sudah siap serah terimakan," ujar Ara di Wisma Atlet di Pademangan, Jakarta Utara.

Lalu, ia menyebut Wisma Atlet dapat dimanfaatkan secara bertahap. Ia berharap tiga tower yang sudah siap huni tersebut bisa diserahterimakan pada Maret ini.

Untuk diketahui, wisma atlet terdiri dari sepuluh tower dengan total 7.426 unit hunian. Tiga tower di antaranya ada di Blok C2 sebanyak 1.932 unit yang sudah siap huni.

Setiap unit berukuran 36 meter persegi dengan dari 2 kamar tidur dan satu kamar mandi. Rusunnya sudah dilengkapi dengan furniture, mulai tempat tidur, sofa, lemari, hingga meja nakas.

Sebelumnya diberitakan tiga tower Wisma Atlet yang telah rampung itu nantinya bisa dihuni oleh ASN, TNI, Polri, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ketiga tower yang sudah rampung tersebut nantinya akan diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk dikelola.

"Untuk tower yang sudah selesai segera diserahkan pengelolaannya ke Kementerian Sekretariat Negara. Untuk seluruhnya ditargetkan rampung pada April 2025 yang rencananya akan diresmikan Presiden Prabowo," kata Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (25/2/2025) lalu.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini