Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara mengungkap dugaan penyelewengan program bedah rumah senilai Rp109 miliar.

Ara mengatakan Kementerian PKP telah melakukan penelusuran terhadap program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Mereka menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan program di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

"Kami menemukan penyalahgunaan BSPS dalam jumlah yang besar. Jumlahnya berapa Pak Sekjen? Rp109 miliar, Rp109 miliar di Semenep, satu kabupaten," kata Ara dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/4).

Ara memastikan Kementerian PKP tidak tinggal diam. Dia telah melaporkan dugaan penyelewengan itu ke kepolisian.

Terpisah, Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman mengungkap beberapa modus penyelewengan program bedah rumah BSPS. Misalnya, ada modus semua nama dalam satu kartu keluarga (KK) mendapatkan bantuan BSPS.

Ada pula modus pemilik rumah mewah menerima bantuan itu. Kemudian, ada modus lokasi pelaksanaan program tak sesuai hasil verifikasi.

Beberapa modus lainnya, yaitu pengerjaan program diserahkan kepada orang tertentu dan penerima bantuan tinggal menerimanya, nota pembelian bahan bangunan yang itemnya sama, serta transfer pemilik toko bahan bangunan ke nomor rekening seseorang dengan nominal ratusan juta rupiah.

Heri menyebut ada 5.490 rumah di Sumenep yang menjadi target Program BSPS 2024. Rumah-rumah itu tersebar di 24 dari 27 kecamatan di Sumenep.

"Hasil temuan kami dan tim di lapangan, termasuk di wilayah kepulauan, memang menunjukkan mekanisme yang seharusnya dijalankan ternyata tidak sepenuhnya dilaksanakan. Ada dugaan penyimpangan dan itu akan kami proses lebih lanjut," ujar Heri dilansir Antara, Senin (28/4).

Sebelumnya, Kementerian PKP kembali menggelar program BSPS di 2025. PKP menganggarkan Rp850 miliar untuk membedah 38.504 unit rumah.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman menemukan sejumlah kejanggalan saat sidak ke sejumlah rumah yang direnovasi dengan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Sumenep. Kejanggalan itu ditemukan di 3 rumah.

Pantauan detikjatim, total ada 3 rumah yang didatangi pada Senin (28/4/2025). Ketiganya berada di Desa Gedungan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep.

Di lokasi pertama, Heri langsung berdialog dengan pemilik rumah. Kejanggalan terlihat dari belum selesainya pembangunan padahal berdasarkan data Kementerian PKP progress pembangunan renovasi rumah itu sudah selesai.

"Bahwa sudah dibangun, tetapi dilaporkan sudah selesai. Ini ada fotonya dalam sistem sudah dilaporkan 100%," kata Heri sembari menunjukkan data dari telepon genggamnya, Senin (28/4/2025).

"Tetapi ini bukan rumah ini, beda. Rumah yang lain," kata Heri.

Saat disinggung siapa yang memverifikasi hal ini, Heri mengungkapkan ada dugaan sejumlah oknum yang terlibat.

"Tadi yang terlibat komponennya ada banyak, ada korlap, tenaga ahli, tenaga lapangan, dan PPK. Itu lebih banyak di adminstratif," ujar Heri

Sementara di rumah kedua, penyimpangan langsung terlihat dari penampilan rumah yang dihuni pemilik rumah. Terlihat rumah penerima bantuan berukuran cukup besar bahkan memiliki 2 tingkat. Sementara dana bantuan BSPS digunakan untuk membangun toko yang terletak persis di samping rumah.

Rumah hasil renovasi dengan program BSPS yang didatangi Irjen Kementerian PKP di Sumenep. (Foto: Istimewa)

"Ini di rumah pak M, anda tadi sudah mengetahui di depan sudah punya rumah sebelah cukup besar. Kemudian beliau sebagai ketua RT. Kemudian beliau dipanggil oleh aparat desa. Apakah Anda mau? Nah beliau mengatakan ya mau-mau saja," jelas Heri.

Dari jawaban pemilik rumah, Heri juga mendapat kepastian bahwa dana BSPS digunakan untuk membangun warung.

"Nah ternyata rumah ini dijadikan warung, bukan tempat tinggal," ujarnya.

Hal senada ditemukan Heri saat meninjau rumah ketiga. Posisi rumah ini berada di tengah ladang sawah warga. Bahkan ada papan yang menandakan bahwa bangunan itu dibangun dari dana BSPS.

Namun, Tim Irjen PKP mencurigai bangunan itu tidak difungsikan sebagai rumah tinggal tetapi hanya untuk penyimpanan padi. Hal ini terlihat dari kondisi ruangan yang hanya terdiri dari 1 ruangan tanpa dilengkapi kamar mandi maupun dapur.

Rumah hasil renovasi dengan program BSPS yang didatangi Irjen Kementerian PKP di Sumenep. (Foto: Istimewa)

Tidak terlihat ada perabotan dasar seperti lemari atau pun alas tidur seperti rumah pada umumnya. Diduga bangunan itu menjadi gudang padi atau tembakau.

"Ini lahan rumah yang dibangun atas nama BSPS, yang katanya untuk rumah tinggal. Padahal bapak itu sudah punya tanah (rumah) bersama anak-anak. Dengan alasan tidak punya tempat tinggal. Dibangun di sini, memang tanahnya di sini, tetapi ini masalahnya di sini apakah itu tempat tinggal? Tidak ada kamar mandi, tidak ada tempat tidur. Saya menduga ini untuk gudang, silakan teman-teman media apakah ini sudah tepat sasaran?" Kata Heri.

Berbagai temuan penyimpangan itulah yang kemudian menjadi bahan pelaporan Heri Jerman ke Kejari Sumenep. Heri melaporkan adanya dugaan korupsi dalam pelaksanaan BSPS.

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

Inspektur Jenderal (Irjen), Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman melaporkan dugaan korupsi dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk tahun anggaran 2024. Heri memaparkan sebanyak 18 temuan penyimpangan.

"Bersama tim 3 kali ke Sumenep mencari data dan fakta untuk mendapatkan kebenaran informasi. Komitmen kementerian mengungkap korupsi sangat tinggi," kata Heri saat konferensi pers usai pelaporan ke Kejari Sumenep, Senin (28/4/2025).

Menurut data Kementerian PKP, anggaran program BSPS di seluruh Indonesia mencapai 445,81 miliar untuk 22.258 penerima. Sumenep menjadi salah satu penerima terbesar dengan anggaran Rp 109,80 miliar untuk 5.490 unit rumah.

Kementerian PKP mengambil sampling di 13 kecamatan yang ada di Sumenep, termasuk di kepulauan. Setelah terjun ke lapangan diketahui jika mekanisme yang dijalankan tidak sepenuhnya berjalan.

"(Kami) turun ke lapangan, mekanisme yang seharusnya dijalankan ternyata tidak sepenuhnya dijalankan. Kami menyimpulkan adanya beberapa penyimpangan," katanya.

Dia paparkan 18 temuan penyimpangan yang dia dapatkan kepada awak media. Antara lain bantuan salah sasaran, upah pekerja tidak dibayarkan, hingga kondisi bangunan yang tidak sesuai yang dilaporkan.

"Saya temukan pembayaran ke toko dilakukan secara tunai oleh kepala desa bukan transfer uang dari rekening penerima bantuan tapi penerima bantuannya ini suruh tanda tangan slip penarikan kosong,"katanya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Sigit Waseso mengatakan pihaknya akan segera mempelajari dan menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan oleh Irjen Kementerian PKP.

"Kami akan menindaklanjuti dengan langkah berikutnya, baik penyelidikan maupun penyidikan untuk memperjelas atau membuat terang suatu perkara," katanya.

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman mendatangi Kejaksaan Tinggi Sumenep. Dia melaporkan dugaan korupsi terkait Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Pantauan detikjatim, Heri Jerman tiba di Kejaksaan Tinggi Sumenep pada pukul 09.40 pagi. Ia didampingi sejumlah stafnya akan menemui kepala kejaksaan negeri Sumenep, Sigit Waseso.

"Saya ke sini ingin melaporkan kasus BSPS Kabupaten Sumenep kepada kejaksaan negeri," ujarnya saat ditemui wartawan di depan kantor Kejari Sumenep, Senin (28/4/2025).

BSPS adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam merenovasi rumah secara swadaya. Setiap kepala keluarga dapat bantuan sekitar Rp 20 juta dalam bentuk material bangunan.

Diketahui bahwa anggaran BSPS pada 2024 untuk Kabupaten Sumenep mencapai 109 Miliar. Namun saat ditanya secara rinci terkait kasus yang akan dilaporkan, Ia masih belum bisa memberikan rinciannya karena akan melaporkan terlebih dahulu.

"Nanti setelah acara penyerahan kami akan konferensi pers ya. Sabar dulu, ya," katanya.

Meski demikian dalam keterangan singkat saat ditemui wartawan Heri membenarkan bahwa kasus BSPS yang dia laporkan terkait dengan dugaan korupsi.

"iya insyaallah (dugaan korupsi). Oke ya, makasih ya," tutupnya.

Dari seorang sumber diketahui bahwa Irjen PKP sudah berada di Madura sejak Jumat (18/4). Dia berkeliling Sumenep hingga ke Pulau Kangean untuk meninjau para penerima BSPS.

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan melanjutkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal bedah rumah. Tak hanya rumah-rumah di perdesaan dan perkotaan saja, tetapi di kawasan pesisir juga termasuk dalam program tersebut.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan, pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di kawasan pesisir menjadi salah satu program prioritas. Pihaknya juga telah menyiapkan anggaran Rp 255 miliar untuk Program BSPS di kawasan pesisir.

"BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 Provinsi untuk 11.697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp 255 miliar," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (17/2/2025).

Selain program BSPS di Kawasan Pesisir, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan, yakni di Panjunan Kota Cirebon Jawa Barat, Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Riau, Jempol Kabupaten Sumbawa NTB, Wringtappareng Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, Kali Code Yogyakarta, dan Cibangkong Kota Bandung Jawa Barat.

Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sebesar Rp 30 miliar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Kawasan Awakaluku Kabupaten Wajo Sulsel, Provinsi DK Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat.

Sementara itu, sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan, Ditjen Kawasan Permukiman juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) untuk Hunian Berimbang dan Dana Konversi.

Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja. Badan ini akan mendorong percepatan Program 3 Juta Rumah melalui Lembaga khusus sebagai eksekutor teknis, mengelola sumber pendanaan selain APBN (Dana konversi, Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)), menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR (housing stock dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR).

Sebagai informasi, pada rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pihaknya akan melakukan program BSPS di wilayah perdesaan, perkotaan, dan pesisir mulai tahun ini. Total anggaran yang dikucurkan untuk Program BSPS sebesar Rp 850.003.800.000 untuk target 38.505 unit.

"Kami sepakat dengan Komisi V bahwa program ini sangat bermanfaat sangat padat karya dan bisa dirasakan di masyarakat. Dan kami juga menginginkan mulai tahun ini itu kita bagi 3 Pak, perdesaannya 40% pesisirnya 30%, kemarin Pak Ridwan Bae (Wakil ketua Komisi V) pesan dia buat pesisir jadi saya sudah mulai 30% pesisir, dan perkotaannya 30% di situ juga kita tingkatkan (anggaran) menjadi Rp 850.003.800.000 untuk BSPS," papar Ara dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan pemerintah, Kamis (13/2/2025).

Video: Kaesang Blusukan di Tangerang Pakai Rompi 'Putra Mulyono'

Video: Kaesang Blusukan di Tangerang Pakai Rompi 'Putra Mulyono'

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mewanti-wanti agar program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi tidak salah sasaran. Pria yang akrab disapa Ara itu mengingatkan agar subsidi tidak dinikmati oleh orang-orang kaya.

Ara menegaskan FLPP adalah program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah. "Jangan sampai orang kaya dapat subsidi, itu tidak tepat sasaran," ujarnya dalam kunjungan kerjanya di Buleleng, Bali, Selasa (28/1/2025).

Ia menjelaskan program rumah subsidi tersebut akan dibahas dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Selain itu, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga akan turut dibahas.

"Minggu depan saya rapat dengan komisi V. Tentu saya akan membahas bagaimana APBN yang ada yang terbatas, bisa kami gunakan untuk yang paling bermanfaat. Menurut saya, BSPS juga harus diprioritaskan selain FLPP atau rumah subsidi," imbuh politikus Partai Gerindra itu.

Ara mengatakan pemerintah harus membuat skala prioritas di tengah anggaran yang terbatas. Kementerian PKP, dia berujar, tengah berusaha merancang skema pembiayaan baru untuk program FLPP.

Selama ini, program rumah subsidi tersebut dibiayai 75 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sisanya, sebesar 25 persen dari perbankan.

"Kami sudah rapat berkali-kali dengan Kementerian Keuangan, perbankan, Tapera, BPKP, untuk membuat formula baru di tahun ini. Apakah 60/40, apakah 50/50, apakah pola yang lain. Tujuannya hanya satu, bagaimana dengan anggaran yang sama, penerima manfaat rumah subsidi, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah jumlahnya meningkat," imbuhnya.

Larang Pembangunan di Lahan Pertanian

Kementerian PKP, Ara berujar, memiliki target untuk membangun rumah, merenovasi, dan memperbaiki rumah warga di Indonesia. Namun, dia melanjutkan, Presiden Prabowo Subianto juga memiliki program swasembada pangan sehingga pembangunan perumahan di atas lahan pertanian produktif dilarang.

"Kami mau bangun rumah buat rakyat? Iya, tapi kami juga mau swasembada pangan, swasembada energi, jadi jangan menyelesaikan masalah dengan masalah itu tegas jelas," kata Ara.

Ia berharap pemerintah daerah dapat membuat kebijakan untuk mendukung program swasembada pangan sekaligus melarang pembangunan permukiman di lahan pertanian produktif di daerah masing-masing.

"Kalau boleh itu dikeluarkan kebijakan. Jangan kita menyelesaikan masalah satu ada masalah lain yang muncul. Jangan lahan pertanian sawah produktif digunakan untuk perumahan bahkan untuk hal-hal lain," pungkasnya.

Video BPHTB dan PPN Pembelian Rumah Mau Dihapus!

Video BPHTB dan PPN Pembelian Rumah Mau Dihapus!

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mengusulkan 3 skema pembiayaan subsidi untuk Program 3 Juta Rumah. Ketiganya memiliki masa tenor yang panjang yakni hingga 30 tahun.

VP Subsidized Mortgage Division PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero), Nur Ridho menyebutkan skema pembiayaan tersebut di antaranya Rumah Desa Sehat, Rumah Sejahtera, dan Rumah Perkotaan.

Hal ini disampaikan dalam acara Banking & Property Outlook 2025: Era Baru Kebangkitan Industri Properti yang digelar oleh Indonesia Housing Creative Forum & Urban Forum di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Rumah Desa Sehat merupakan program yang diperuntukkan untuk perumahan di desa. Nantinya BTN akan menawarkan 4 layanan pembiayaan, di antaranya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), KPR, kredit bangun rumah, dan kredit renovasi rumah. Masa tenornya cukup panjang yakni bisa sampai 30 tahun untuk KPR subsidi maupun yang normal.

Kedua, Rumah Sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Layanan pembiayaannya di antaranya KPR rumah tapak dan rusun, kredit bangun rumah, dan kredit renovasi rumah. Dengan masa tenor sampai 10 tahun untuk KPR subsidi dan sampai 30 tahun untu KPR normal.

Ketiga, Rumah Perkotaan diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan. Layanan pembiayaannya lebih sedikit yakni hanya untuk kredit kepemilikan rumah dan rusun. Dengan masa tenor sampai 10 tahun untuk KPR subsidi dan sampai 30 tahun untu KPR normal.

"Kalau nggak salah satu desa, 25 unit rumah. Saya optimis juga kalau 25 unit dikali berapa desa di Indonesia, insyaAllah 3 juta kalau memang bisa dilaksanakan, insyaAllah bisa dilaksanakan, dalam tempo satu tahun," ujarnya.

Ada pun besaran anggaran yang disiapkan untuk program subsidi sekitar Rp 53 triliun.

Kemudian, BTN juga sudah mengusulkan kuota FLPP ditambah tahun depan, dari yang semula 200 ribu unit akan menjadi 400 ribu.

"Program FLPP tahun kemarin 166 (ribu), kemudian ditambah atau digenapkan jadi 200 (ribu) unit. Tahun depan insyaAllah sesuai dengan anggaran yang sudah dicanangkan, sekitar 220 ribu unit rumah lagi. Atau kemarin ada diskusi juga sekitar 400 (ribu) unit untuk tahun depan, ini akan terus berkembang," jelasnya.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah meninjau rumah tidak layak huni dan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia menyoroti pentingnya memiliki sistem pengolahan sampah dan mandi cuci kakus (MCK) di perumahan.

Menurutnya Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan khususnya di bidang perumahan. Dirinya mencontohkan masih banyak RTLH (rumah tidak layak huni) tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan data kekurangan kepemilikan rumah yang cukup tinggi.

"Jadi saya bersama Bupati Lombok Tengah melihat langsung secara nyata bahwa masih banyak rumah tidak layak huni di NTB," ujar Fahri dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (17/11/2024).

Hal itu diungkapkannya ketika melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke lokasi pembangunan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Fahri berharap para warga sekitar ke depan bisa ikut saling membantu sesama warga jika memang ada masyarakat kurang mampu yang ingin membangun rumah.

Pemenuhan Sarana MCK

Fahri menjelaskan, salah satu tugas Kementerian PKP mengusahakan agar masyarakat bisa memiliki rumah dengan cara yang sebaik-baiknya. Ia pun mendorong pemenuhan sarana mandi cuci kakus (MCK) agar terwujud rumah layak sehat, sehingga para penghuninya tinggal dengan nyaman.

"Banyak rumah rakyat yang dihuni lebih dari satu kepala keluarga dan kurang memiliki sanitasi yang baik. Seperti rumah nenek berusia lebih dari 100 tahun yang saya kunjungi dan dia tinggal empat generasi yakni anak cucu dan cicitnya di rumah," katanya.

Adanya Program BSPS selama ini juga dinilai sudah baik, tetapi perlu ada tambahan dalam hal sarana MCK. Dengan demikian, rumah yang sudah ditingkatkan kualitasnya menjadi layak huni serta dilengkapi dengan sarana sanitasi. Masyarakatnya juga perlu diedukasi agar menjaga kebersihan agar membuang sampah pada tempatnya.

"Kami juga mengimbau agar rumah-rumah di pinggir sungai jangan ada pembuangan limbah ke aliran sungai. Prioritas utama Program BSPS selain program peningkatan kualitas rumah adalah MCK. Pokoknya semua rumah di Indonesia MCK nya harus bagus, dapurnya harus bagus dan fasilitas standar rumah sehat," ucapnya.

Penjabat sementara (Pjs) Bupati Lombok Tengah, Abdul Aziz mengatakan melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Nusa Tenggara I telah membantu pembangunan 883 unit rumah yang tidak layak bagi masyarakat Lombok Tengah. Sedangkan di Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah terdapat 42 unit rumah yang mendapatkan Program BSPS.

"Kami juga mendorong masyarakat yang mendapat Program BSPS agar bisa berswadaya secara dana maupun tenaga karena jumlah bantuan stimulannya hanya Rp 20 juta per unit rumah. Kami harap dengan Program BSPS penataan wilayah ini bisa lebih bagus karena alamnya Asri ada sungai dan rumah yang layak huni," katanya.

Sistem Pengelolaan Sampah

Pada kesempatan lain, Fahri menyatakan perlu ada regulasi khusus tentang pengelolaan sampah di setiap perumahan termasuk perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) jalan lingkungan, juga diperlukan fasilitasi dari pemerintah untuk pemilahan sampah sehingga lingkungan rumah bersubsidi menjadi lebih bersih dan sehat serta nyaman untuk dihuni.

"Jadi harus ada regulasi tentang pengelolaan sampah yang dimulai dari pemilahan, sehingga fasilitas dasar pemilahan sampah itu harus ada di setiap perumahan termasuk rumah bersubsidi," tegasnya.

Hal itu disampaikannya saat meninjau Perumahan Bersubsidi Alam Kerato Asri di Kabupaten Sumbawa, NTB pada Sabtu (16/11) lalu.

Fahri meminta para pengembang tidak hanya fokus pada fasilitas PSU seperti jalan lingkungan saja, tetapi juga perlu mengatasi masalah pengelolaan sampah. Nantinya, hal ini harus diwajibkan di setiap perumahan agar terwujud lingkungan yang asri dan nyaman untuk dihuni.

"Kalau dibiarkan begini terus, tentu tidak akan pernah ada pemilahan. Padahal kalau tidak ada pemilahan akan jadi 'dosa' kita. Jadi jangan biarkan masalah sampah dibiarkan begitu saja tanpa ada solusi yang tepat ataupun mengandalkan pihak tertentu seperti kepala desa setempat untuk mengelolanya," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Lihat juga Video Fahri Hamzah Bicara soal Satgas Perumahan Usai Temui Prabowo

[Gambas:Video 20detik]