IDXChannel - Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menegaskan, peran pengembang swasta terutama lima asosiasi dalam program 3 juta rumah sangat strategis. Sebab, pemerintah hanya berperan sebagai regulator.

Maka dari itu, pemerintah terus menjaga hubungan baik dengan para pengembang. Hal ini bertujuan agar program 3 juta rumah tidak mengalami banyak kendala.

“Pemerintah itu berperan sebagai regulator. Jika pemerintah mengambil peran sebagai pengembang, maka akan muncul banyak kendala,” ujarnya dalam acara diskusi media bertajuk 'Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP' yang diadakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Fahri mengakui kapasitas asosiasi pengembang jauh lebih besar dibandingkan kapasitas pemerintah dalam membangun rumah. Oleh karena itu, kementerian sangat bergantung kepada pengembang untuk merealisasikan program 3 juta rumah.

“Tugas pemerintah itu bikin kebijakan, dan membimbing aparatnya dan ekosistem yang ada. Itu saja yang kita jaga, anggaran tidak masalah karena pemerintah enggak perlu belanja (untuk pembangunan rumah),” kata dia.

Hal senada ditegaskan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang. Dia mengajak semua pihak untuk duduk bersama. Kementerian PKP perlu merangkul pengembang.

“Rangkul, tanya, kemampuannya berapa? Kalau sudah ketemu angkanya, nah itu saja yang diusahakan sehingga bisa diimplementasikan dengan baik,” katanya.

Masih dalam kesempatan yang sama, Pengamat Kebijakan Perumahan Muhammad Joni menilai perumahan tidak hanya soal fisik bangunan tetapi merupakan amanat konstitusi dan cita-cita kemerdekaan.

Untuk itu, perumahan harus menjadi pilar negara yang kuat sehingga kita bersama harus mendukung program 3 juta rumah.

“Kementerian PKP harus bekerja keras agar program 3 juta rumah bisa berjalan dan tercapai. Saat ini ada kegamangan dalam menentukan arah kebijakan, sehingga arah kebijakan belum ada,” ujar dia.

Menurutnya, pelaku pembangunan maupun Bank Tanah harus diperkuat dalam ekosistem perumahan karena menjadi bagian penting dalam program 3 juta rumah. Terpentingnya lagi adalah diperlukan rencana induk Bank Tanah.

Saat ini, kata dia, rintangan urusan perumahan rakyat masih banyak. Dalam hal ini, Kementerian PKP harus bisa membuat regulasi yang selama ini menjadi penghambat bisa menjadi pendorong.

Selain itu juga perlu gerakan bersama yang lebih masif dengan kecepatan yang tinggi agar program 3 juta rumah bisa sukses.

“Program 3 juta rumah tidak boleh gagal. Dibutuhkan kebijakan yang pasti, tepat, cepat, dan happy sehingga menjadi kebijakan yang tangguh,” katanya.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana menerbitkan surat utang untuk pembiayaan program 3 juta rumah. Bank Indonesia bahkan berkomitmen membeli SBN Perumahan itu di pasar sekunder.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai langkah pemerintah dan Bank Indonesia (BI) itu berpotensi menimbulkan efek crowding out atau berkurangnya investasi sektor swasta di sektor riil.

"Pembelian SBN ini berisiko mendorong crowding out para investor bila tidak dilaksanakan secara hati-hati," ujar Josua kepada Bisnis, Senin (24/2/2025).

Di samping itu, dia berpendapat komitmen pembelian SBN Perumahan oleh BI di pasar sekunder itu bertujuan untuk untuk menjaga stabilitas risk premia obligasi domestik.

Risk premia obligasi sendiri merujuk tambahan imbal hasil yang diminta investor sebagai kompensasi atas risiko yang lebih tinggi dalam berinvestasi di obligasi.

"[Saat ini] ketidakpastian global masih tinggi akibat risiko perang dagang," ingat Josua.

Sejalan, Kepala Ekonom PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo menilai pemerintah tidak boleh hanya bergantung kepada SBN Perumahan.

Banjaran mendorong pemerintah mengembangkan skema pembiayaan lain. Menurutnya, penerbitan SBN Perumahan saja tidak akan cukup.

"Mungkin perlu dikembangkan pola lain. Selain KPBU [Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha], ada DIRE [Dana Investasi Real Estat] misalnya," jelasnya kepada Bisnis, Minggu (23/2/2025).

KPBU sendiri merujuk skema pembiayaan di mana pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta, biasanya untuk membangun dan mengelola infrastruktur atau layanan publik.

Sementara itu, DIRE merupakan bentuk investasi kolektif yang memungkinkan investor memiliki kepemilikan tidak langsung atas aset properti melalui pasar modal. Investasi DIRE bisa berbasis ekuitas maupun berbasis utang.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi.

Untuk memaksimalkan upaya tersebut, sambungnya, Kementerian Keuangan berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah bisa tercapai.

"Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) malam.

Menurut bendahara negara itu, pembiayaan melalui penerbitan SBN perumahan itu merupakan modifikasi dari skema FLPP atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Dengan demikian, target penerima manfaat bisa bertambah.

Saat ini, pemerintah sudah memberikan dukungan 220.000 rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah dalam bentuk FLPP. Hanya saja, Kementerian PKP mempunyai target hingga tiga juta rumah per tahun—bukan cuma 220.000.

"Kami akan terus mengembangkan berbagai kreativitas financing [pembiayaan] bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif," jelas Sri Mulyani.

Kami terus mendorong bagaimana sektor swasta bisa ikut menyediakan perumahan yang terjangkau. Untuk itu kita bisa mendiskusikan lebih lanjut terkait bagaimana skema pembiayaan kerja sama pemerintah dan swasta (private public partnership) yang dapat d

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong terlaksananya skema Kerja Sama Pemerintah dan Swasta dalam membangun hunian terjangkau bagi rakyat.

"Kami terus mendorong bagaimana sektor swasta bisa ikut menyediakan perumahan yang terjangkau. Untuk itu kita bisa mendiskusikan lebih lanjut terkait bagaimana skema pembiayaan kerja sama pemerintah dan swasta (private public partnership) yang dapat dilaksanakan di Indonesia di sektor perumahan," kata Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati di Jakarta, Kamis.

Menurut Sri, Kementerian PKP selaku perwakilan pemerintah dan fungsinya sebagai fasilitator serta regulator siap mendengar masukan dari semua sektor swasta yang ingin berinvestasi dalam pembangunan hunian layak bagi rakyat.

"Kami pemerintah terbuka mendengar masukkannya, jika perlu ada perubahan aturan untuk menarik dan memudahkan bagi investor bisa didiskusikan, karena kolaborasi adalah kunci," ujarnya.

Sri mengatakan, pemerintah siap memberikan dukungan bagi swasta dalam kerja sama pembangunan di sektor perumahan lewat pemberian insentif likuiditas dan penyediaan lahan.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, penyediaan hunian bagi masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah, melainkan gotong royong antara berbagai pihak.

Menurut dia, perlu kerja tim untuk bisa mewujudkan pembangunan 3 juta unit rumah yang jadi salah satu program Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, lantaran tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia. Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah. Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta bank swasta ikut berkontribusi dalam pembiayaan program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, program ini sangat besar dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, mengingat masih banyak masyarakat yang belum memiliki hunian layak.

“Ini masif, 3 juta unit. Kami harapkan peran bank-bank swasta untuk mendukung program pemerintah ini. Jadi tidak hanya kami sendirian,” ujar Erick usai menghadiri rapat pembiayaan perumahan di Kantor Bank Indonesia (BI), Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Ia menyoroti backlog perumahan yang masih tinggi, sehingga program ini harus dijalankan dengan serius.

BI Siapkan Insentif Rp 80 Triliun

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pihaknya akan memberikan insentif likuiditas makroprudensial bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan.

“Saat ini kami menyediakan Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” ungkap Perry.

Ia berharap kolaborasi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Langkah ini, menurutnya, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Progres Program 3 Juta Rumah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan perkembangan program 3 juta rumah.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah menyalurkan 36.057 unit rumah senilai Rp 4,54 triliun sejak 20 Oktober 2024 hingga 20 Januari 2025.

Dari jumlah itu, 34.673 unit merupakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sedangkan 1.384 unit KPR Tapera.

“Untuk KPR Tapera, itu khusus bagi pegawai negeri. Dari sisi suplai, kami juga mendapat tambahan stok 43.857 unit,” ujar Maruarar dalam kunjungannya ke Lovina, Kabupaten Buleleng, Bali, Selasa (28/1/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta bank swasta ikut berkontribusi dalam pembiayaan program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, program ini sangat besar dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, mengingat masih banyak masyarakat yang belum memiliki hunian layak.

“Ini masif, 3 juta unit. Kami harapkan peran bank-bank swasta untuk mendukung program pemerintah ini. Jadi tidak hanya kami sendirian,” ujar Erick usai menghadiri rapat pembiayaan perumahan di Kantor Bank Indonesia (BI), Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Ia menyoroti backlog perumahan yang masih tinggi, sehingga program ini harus dijalankan dengan serius.

BI Siapkan Insentif Rp 80 Triliun

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pihaknya akan memberikan insentif likuiditas makroprudensial bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan.

“Saat ini kami menyediakan Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” ungkap Perry.

Ia berharap kolaborasi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Langkah ini, menurutnya, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Progres Program 3 Juta Rumah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan perkembangan program 3 juta rumah.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah menyalurkan 36.057 unit rumah senilai Rp 4,54 triliun sejak 20 Oktober 2024 hingga 20 Januari 2025.

Dari jumlah itu, 34.673 unit merupakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sedangkan 1.384 unit KPR Tapera.

“Untuk KPR Tapera, itu khusus bagi pegawai negeri. Dari sisi suplai, kami juga mendapat tambahan stok 43.857 unit,” ujar Maruarar dalam kunjungannya ke Lovina, Kabupaten Buleleng, Bali, Selasa (28/1/2025).

Menteri BUMN Erick Thohir meminta bank swasta ikut membiayai program 3 juta rumah, sehingga target tersebut tercapai. Erick mengatakan program 3 juta rumah merupakan program masif dan perlu dukungan dari berbagai pihak, termasuk bank swasta.

Program tersebut juga untuk mengatasi kekurangan 9,9 juta unit rumah. Selain itu, ada 25-26 juta rumah tidak layak huni yang harus segera direnovasi secara masif.

"Karena ini masif 3 juta (rumah), kita mengharapkan juga peran dari bank-bank swasta untuk mendukung program pemerintah ini. Jadi tidak kami sendirian saja," kata Erick usai bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun, pengusaha sekaligus investor kawakan Pandu Sjahrir dan bank-bank BUMN di Kantor BI, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Erick menambahkan Kementeriannya dan Himpunan Bank Negara (Himbara) alias bank BUMN berkomitmen untuk mendukung pembiayaan terhadap program 3 juta rumah.

Erick mengatakan Bank BUMN, terutama BTN, sudah mendominasi sekitar 80% pasar pendanaan rumah subsidi.

"Lalu tadi kita harapkan juga bank-bank Himbara seperti Mandiri lalu Bank Syariah, BTN, BNI untuk terus berkolaborasi untuk mendukung program 3 juta rumah," katanya.

Di tempat yang sama, Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya dalam mendukung program 3 juta rumah melalui kebijakan Insentif Likuiditas pembiayaan bank. Dalam hal ini ialah menaikkan likuiditas kepada bank yang menyalurkan kredit di sektor perumahan.

Gubernur BI, Perry Warjiyo menyampaikan pihaknya akan menambahkan insentif likuiditas Rp 80 triliun, dari sebelumnya hanya Rp 23,19 triliun.

"Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi ini kami akan naikan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini," terang Perry.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pemerintah akan meninjau ulang kinerja investor swasta yang terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Langkah ini dilakukan setelah ditemukan lambatnya realisasi pembangunan dari sejumlah proyek yang telah melakukan groundbreaking.

Maruarar, yang akrab disapa Ara, mengungkapkan banyak proyek swasta telah memulai seremoni groundbreaking, namun hanya sedikit yang melanjutkan pembangunannya. Untuk itu, pemerintah akan mengevaluasi komitmen para investor.

"Kami diskusi panjang soal bagaimana peranan swasta di IKN. Karena yang groundbreaking banyak tapi yang membangun sedikit. Tadi saya sudah diskusikan, Pak Bas (Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono) juga setuju, direview yang sudah groundbreaking," ujar Ara, dilansir dari detikFinance, Rabu (22/1/2025).

Ara menambahkan, pemerintah akan meminta klarifikasi dari pengusaha yang telah melakukan groundbreaking namun belum menunjukkan kemajuan signifikan. Investor yang tidak sanggup melanjutkan pembangunan dapat kehilangan hak atas proyek tersebut.

"Pengusaha yang memang sudah groundbreaking tapi mungkin tidak jadi atau tidak cepat membangun supaya itu bisa ditanya baik-baik apakah mau lanjut atau tidak. Nanti akan diberikan kepada yang memang serius mau membangun. Sehingga kesempatan itu juga jadi produktif waktunya," imbuhnya.

Arahan Presiden Prabowo

Ara mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar peran swasta diutamakan dalam percepatan pembangunan IKN. Namun, pemerintah akan memberlakukan tenggat waktu yang tegas bagi para investor untuk menyelesaikan proyek mereka.

"Jadi tidak usah menunggu misalnya dikasih kesempatan 1,5 tahun, tapi ditanya saja satu-satu direview supaya ada suatu gerak cepat sesuai arahan Pak Prabowo supaya langkah-langkahnya juga swasta itu diutamakan untuk bisa menjalankan melakukan investasi di IKN, terutama yang serius," jelasnya.

Jika ada investor yang tidak mampu memenuhi tenggat waktu, proyek tersebut akan dialihkan ke pihak lain yang lebih kompeten.

"Saya rasa itu harus dikasih deadline waktunya kapan. Kalau nggak ada ya sudah berarti diberikan kesempatan ke yang lain. Kalau nggak digituin nanti jadinya lama, sementara arahan Presiden Prabowo harus ada waktu deadlinenya," pungkas Ara.

Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan menegaskan bahwa anggaran program Makan Bergizi Gratis pada tahun ini hanya Rp71 triliun. Pemerintah membuang ruang kepada swasta dan BUMN untuk terlibat.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte mengatakan bahwa pada dasarnya MBG merupakan program jangka panjang, sehingga anggaran yang digelontorkan juga akan berkembang. Namun yang pasti, Philips menegaskan bahwa anggaran MBG pada 2025 adalah sebesar Rp71 triliun.

Philips juga menyampaikan bahwa lapisan masyarakat, korporasi, swasta, hingga BUMN juga bisa ikut berpartisipasi di dalam program MBG ke depan.

“Program [MBG] ini bukan multiyears lagi, multidecades, sehingga mungkin dia bisa bertambah [anggaran MBG]. Atau kalau kemudian ada ekonomi lokal, ada supporter dari masyarakat, mungkin korporasi, mungkin BUMN, dan lain-lain, tentu saja akan menjadi sesuai ketika dia berjalan. Tapi yang jelas anggaran tahun ini adalah Rp71 triliun,” kata Philips saat ditemui di SLB Negeri 5 Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Menurutnya, sejalan dengan MBG yang merupakan jangka panjang, maka semua pihak bisa ikut berpartisipasi. “Nanti kalau multi years dia [anggaran] berkembang, masyarakat mungkin berpartisipasi, pihak swasta, dan lainnya. Itu ke depan, ya,” ungkapnya.

Adapun untuk saat ini, Philips menjelaskan bahwa tambahan anggaran MBG sedang dalam tahap pembicaraan dengan DPR dan pihak terkait.

“Tambahan [anggaran] kan sedang dibicarakan, dibicarakan dengan DPR dan lain-lain, itu akan menjadi keputusan pemerintah dengan DPR yang akan menyetujui. Tetapi yang jelas, tahun ini Rp71 triliun,” terangnya.

Sayangnya, Philips enggan berkomentar berapa permintaan tambahan anggaran untuk mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini. “Itu mungkin BGN [Badan Gizi Nasional] yang berhak jawab, silakan tanya ke BGN, ya,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membutuhkan tambahan anggaran program Makan Bergizi Gratis alias MBG senilai Rp100 triliun supaya bisa mencakup 82,9 juta penerima.

Dadan menturkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran senilai Rp71 triliun yang diproyeksikan mencakup 15 juta sampai dengan 17,5 penerimaan manfaat. Namun demikian, program ini baru mencakup 650.000 penerima manfaat hingga 10 hari pelaksanaan.

Hal ini disampaikannya usai melaksanakan rapat terbatas terkait dengan Program MBG dengan Presiden Prabowo Subianto bersama beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jumat (17/1/2025).

"Alhamdullilah ini sudah berjalan hampor 10 hari dan kami sudah melakukan kegiatan di 31 provinsi mencakup 238 satuan pelayanan yang sudah melayani lebih dari 650.000 penerima manfaat," katanya kepada wartawan.

Pemerintah mengajak pengusaha swasta untuk ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur, termasuk perumahan di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mendorong porsi yang lebih besar untuk keterlibatan swasta.

"Saya sangat gembira dan ucapkan selamat kepada tokoh-tokoh KADIN, saudara-saudara memegang peran penting dalam menjalankan ekonomi Indonesia. Saya ingin memberikan peran yang lebih besar kepada swasta pada proyek infrastruktur, karena swasta lebih efisien serta lebih inovatif dan lebih pengalaman," kata Prabowo dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (17/1/2025).

Hal itu disampaikannya dalam Musyawarah Nasional (Munas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta pada Kamis (16/1). Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih.

Senada dengan itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta untuk bergotong royong dalam melakukan pembangunan di sektor perumahan.

"Saya akan mendorong pengusaha swasta, pengembang (developer), pengusaha di bidang lainnya untuk bersama, berlomba, bergotong-royong dalam membangun rumah untuk rakyat. Misalnya ada lahan di BUMN, TNI bisa dibantu dengan teman-teman dari swasta," kata Ara.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Andi Yuslim Patawari mengatakan Kadin Indonesia siap mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen di bawah kepemimpinan Prabowo.

Menurutnya, perputaran ekonomi terutama untuk kalangan kelas menengah ke bawah akan lebih besar dari sebelumnya. Pasalnya ada Program 3 Juta Rumah dan Makan Bergizi Gratis untuk mencapai hal tersebut.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video BPHTB dan PPN Pembelian Rumah Mau Dihapus!

Video BPHTB dan PPN Pembelian Rumah Mau Dihapus!

JAKARTA, iNewsSerpong.id -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, bertemu dengan delegasi Bank Dunia, pada Jumat (13/12/2024).

Dalam pertemuan tersebut, Maruarar Sirait mencari dukungan untuk pinjaman dana guna merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah.

Ia menyampaikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian PKP sebesar Rp5,2 triliun dirasa tidak mencukupi untuk membiayai proyek ambisius tersebut.

Karena itu, diperlukan sumber pembiayaan lain di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seperti pinjaman atau skema investasi dari sektor swasta.

"Untuk mencapai target 3 juta rumah, kami perlu menggabungkan pendekatan teknis dan strategis. Dengan anggaran yang ada, kami hanya mampu membangun kurang dari 300.000 unit," ujarnya dalam keterangan resmi pada Minggu (15/12/2024).

Country Director for Indonesia and Timor-Leste di Bank Dunia, Carolyn Turk, menjelaskan bahwa dukungan yang bisa diberikan oleh Bank Dunia mencakup pinjaman atau permodalan.

Selain itu, rencana kerja sama antara Bank Dunia dan Kementerian PKP juga akan mencakup upaya analitis untuk menyelesaikan dan mengkonsolidasikan isu-isu data, termasuk pengumpulan, pengkajian, dan perumusan pertanyaan yang relevan dalam menghadapi berbagai persoalan untuk mewujudkan target yang telah ditetapkan.

"Analisis ini mencakup penyusunan dan penetapan target serta sasaran penerima manfaat dari program. Juga penting untuk menyusun sistem yang menjamin proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan, terutama dalam konteks desentralisasi yang melibatkan pemerintah daerah," kata Carolyn.

Carolyn menekankan bahwa untuk merealisasikan Program 3 Juta Rumah, sangat penting untuk melibatkan semua elemen pemangku kepentingan, baik dari sektor publik maupun swasta, serta bisnis domestik dan internasional.

"Kami percaya ini sangat penting, karena Program 3 Juta Rumah adalah program besar yang tidak mungkin dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah saja," pungkasnya. (*)

Editor : Syahrir Rasyid

Pemerintah dinilai perlu menjalin kerja sama untuk mendorong keberlanjutan program prioritas yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, terutama program Tiga Juta Rumah. Pasalnya, program tersebut dinilai tak cukup jika mengandalkan keuangan dari sektor publik dan pemerintah.

Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank Carolyn Turk menilai, program tiga juta rumah perlu melibatkan seluruh stakeholder, baik sektor publik maupun privat. Selain itu, ia juga menilai perlu pemerintah melibatkan pelaku bisnis internasional.

Hal itu ia ungkap usai menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pada Jumat (13/12/2024) kemarin.

"Kami yakin sangat penting untuk menggunakan seluruh elemen ini, karena Program Tiga Juta Rumah merupakan program yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah," jelas Carolyn dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/12/2024).

Bank Dunia sendiri, tutur Carolyn, menyediakan layanan permodalan. Selain itu, pihaknya juga menyediakan kerja analisis untuk menyelesaikan, mengkonsolidasikan isu data baik pengumpulan, pengkajian, hingga perumusan pertanyaan yang relevan untuk menjawab persoalan program tersebut.

"Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu juga analitis dalam penyusunan sistemnya, karena ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan dengan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait mengakui, pertemuan dengan delegasi Bank Dunia itu merupakan upaya penjajakan kerja sama lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai tak sanggup biayai pembangunan tiga juta rumah.

"Jika hanya mengandalkan APBN, kami hanya mampu membangun rumah sebanyak 257.000 rumah," katanya.

Pria yang akrab disapa Ara ini menuturkan, pihaknya tidak hanya menjadi kementerian teknis, melainkan juga strategis. Karenanya, ia menilai perlu langkah inovatif dengan pertimbangan teknis dan rencana strategis.

"Karena jika teknis saja kami akan gagal karena berdasarkan anggaran kami hanya mampu membangun tidak sampai 300.000 rumah, sementara target kami dari Bapak Presiden adalah tiga juta rumah. Jadi kami harus mengkombinasikan antara teknis dan strategis untuk mencapai target tersebut," jelas Ara.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah juga menilai kepemilikan rumah memiliki efek domino yang positif ke berbagai sektor. Karenanya, ia mengaku diminta untuk membangun skema yang melibatkan kontraktor kecil di desa.

"Selain itu Kementerian PKP juga diminta membuat skema untuk melibatkan usaha kecil di desa-desa agar pelaku usaha juga dapat terlibat secara lebih masif dalam gerakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman," tutupnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan menyiapkan rumah singgah untuk korban kebakaran di Kelurahan Kebon Kosong, Jakarta Pusat. Langkah itu merupakan rangkaian penanganan jangka pendek dan jangka panjang penanganan kejadian kebakaran tersebut.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak dalam mempersiapkan rumah singgah. Rumah singgah tersebut sebagai tempat pengungsian sementara untuk membantu para korban kebakaran di Kelurahan Kebon Kosong, Jakarta Pusat.

"Kami (Kementerian PKP-red) akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak agar korban kebakaran Kebon Kosong ke rumah singgah," ujar Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah usai Rapat Tingkat Menteri Penanganan Pascabencana Kebakaran dilansir dari keterangan tertulis Kementerian PKP, Kamis (12/12/2024).

Fahri menambahkan, guna penanganan peristiwa kebakaran ini, Kementerian PKP juga menyiapkan penanganan jangka pendek hingga jangka panjang.Dalam jangka pendek, perlu adanya kesepakatan terkait beberapa lokasi yang bisa secara cepat menjadi rumah singgah.

Penanganan jangka pendek ini menurut Wamen PKP diperlukan agar para korban kebakaran yang tinggal di pengungsian bisa segera berpindah kepada kehidupan yang lebih normal di rumah singgah dengan fasilitas yang memadai. Selain itu ia mengatakan bagi warga yang terdampak akan didata dan dikomunikasikan secara baik tentang pilihan-pilihan yang ada ke depan bagi mereka yang mengalami musibah ini.

"Itu tadi arahan dari Pak Menko PMK, saya kira cukup tegas karena beliau memang cukup menjadi tokoh senior kami di Kabinet. Jadi sangat terarah tadi penanganan ke depannya," kata Wamen Fahri.

Pada tahapan berikutnya, Kementerian PKP yang diberi tugas oleh Presiden untuk mendesain wilayah tempat tinggal masyarakat akan melakukan penataan ulang permukiman padat penduduk. "Kalau bisa memang dipindahkan ke rumah susun, sehingga kami juga nanti koordinasi dengan Pemda DKI dan Kementerian terkait untuk mendesain jangka panjangnya," katanya.

Sementara itu Menko PMK Pratikno menjelaskan, pihaknya telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri untuk membahas terkait penanganan kebakaran di Kemayoran tepatnya di Kelurahan Kebun Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Jadi selama di dalam pengungsian, baik itu Pemprov DKI,kemudian juga pemerintah lintas kementerian yakni Kementerian Sosial,Kementerian PU dan Kementerian PKP dan juga kementerian lain, termasuk swasta dan BUMN telah berusaha maksimal memberikan pelayanan yang terbaik,meringankan beban dari para keluarga yang terdampak yang berada di dalam pengungsian," terangnya.

Dikatakan Menko PMK, pemerintah menyadari bahwa keluarga korban kebakaran tidak boleh terlalu lama di pengungsian.Oleh karena itu, menurutnya diperlukan penanganan bersama untuk memikirkan, dan merancang solusi dengan kepindahan pengungsi ke rumah singgah.

"Pak Fahri sebagai Wamen PKP secara tegas tadi mengusulkan mengenai posisinya rumah singgah itu bagi para korban terdampak.Saat ini, nanti Pak Wamen PKP dan juga Pemprov DKI, dan juga Dirut Kemayoran akan meninjau ke lapangan ke beberapa rusun yang tersedia yang akan kita alokasikan sebagai rumah singgah," kata Menko PMK.

Seperti diberitakan, kebakaran besar di Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Desember 2024 lalu menghanguskan 197 bangunan. Sebanyak 594 kepala keluarga dengan total 1.520 jiwa terdampak kebakaran. Saat ini, para korban ditempatkan di pengungsian sementara, termasuk di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kebon 09 serta beberapa tenda yang didirikan di lahan kosong.