Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menegaskan komitmennya dalam mendukung keberhasilan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemprov Sulsel pun menyiapkan lokasi dapur umum di tiap kabupaten dan kota di Sulsel.

"Dari 24 Kabupaten/Kota sudah 20 yang telah kita tetapkan masing-masing tiga titik (lokasi dapur MBG)," kata Sekda Sulsel Jufri Rahman dalam rapat percepatan realisasi APBD Tahun 2025 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara virtual, Kamis (8/5/2025).

Program MBG merupakan salah satu fokus utama Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah daerah diminta untuk mencari lokasi pembangunan dapur MBG dengan memanfaatkan aset tanah yang berada di bawah pengelolaan pemerintah daerah.

Pemprov Sulsel pun akan memaksimalkan aset lahan dan bangunan untuk menjadi dapur umum MBG. Pihaknya sisa mendorong 4 kabupaten dan kota lagi untuk menyiapkan lokasi dapur umum program nasional tersebut.

"Itu (dapur umum MBG) semua menggunakan aset yang ada di bawah penguasaan Pemprov, lagi empat (kabupaten/kota), ini yang kita akan porsir (matangkan)," tambah Jufri Rahman.

Jufri Rahman pun mendorong agar pemerintah kabupaten dan kota bekerja sama dalam menyukseskan program MBG. Badan Keuangan dan Aset (BKAD) tiap daerah diharapkan melakukan langkah taktis menyiapkan aset.

"Saya kira Plt Kepala BKAD sudah melakukan langkah-langkah taktis di lapangan, khususnya untuk kabupaten/kota yang sampai saat ini belum melaporkan ketersediaan penetapan lokasi untuk pembangunan titik MBG," terangnya.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mempercepat realisasi pendapatan dan belanja daerah dalam APBD 2025 guna mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan, peningkatan layanan publik, serta kesejahteraan masyarakat.

Realisasi APBD Sulsel Tertinggi

Dalam arahannya dalam rapat tersebut, Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya dukungan penuh dari pemerintah daerah terhadap program-program prioritas pemerintah pusat. Dia mengingatkan pemerintah daerah melaksanakan MBG.

"Kita harap ada percepatan realisasi program Makan Bergizi Gratis, karena ini program yang menyentuh langsung masyarakat," ujar Tito.

Dia juga mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi pendapatan dan belanja guna memperkuat perputaran ekonomi, baik di tingkat regional maupun nasional.

Tito melaporkan, realisasi pendapatan APBD 2025 di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 29,11 persen, menempati peringkat keenam dari 38 provinsi di Indonesia. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai 17,65 persen, menjadikan Sulsel masuk dalam 10 besar provinsi dengan pencapaian tertinggi secara nasional.

Pemprov Sulsel menyambut baik arahan tersebut dan siap berkontribusi aktif dalam menjalankan program nasional demi kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan.

Video: Mendikdasmen Bakal Terapkan Senam Otak Bagi Siswa Setelah Santap MBG

Video: Mendikdasmen Bakal Terapkan Senam Otak Bagi Siswa Setelah Santap MBG

Bupati Bandung, Dadang Supriatna menyuarakan kegelisahannya atas lambannya Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menetapkan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kabupaten Bandung. Padahal, langkah ini sangat krusial untuk mendukung suksesnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Aspirasi itu disampaikannya secara langsung saat menghadiri acara Halal bi Halal bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bandung, sekaligus sosialisasi Program MBG yang digelar di Gedung Mochammad Toha, Soreang, Kamis (24/4).

"Mumpung ada BGN di sini, saya ingin menyampaikan aspirasi. Dari kuota Kabupaten Bandung yang sebanyak 361 titik lokus SPPG, sampai sekarang baru terealisasi 15 titik lokus SPPG. Satu titik lokus SPPG untuk melayani 3.500 jiwa," ungkap Bupati yang akrab disapa Kang DS ini.

Ia menegaskan masyarakat Kabupaten Bandung sangat antusias menyambut program MBG ini. Bahkan dukungan juga datang dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga pondok pesantren dan lembaga keagamaan.

"Jadi, ini aspirasi saya langsung, bisakah BGN mempercepat dengan mempermudah proses penentuan titik lokus SPPG?" tanya dia.

Kang DS menjelaskan, Pemkab Bandung melalui Dinas Koperasi dan UKM siap mendukung pembiayaan melalui dana APBD untuk pendirian Koperasi Merah Putih di 280 desa dan kelurahan, Bahkan Bank Bjb juga siap membantu menyukseskan program ini.

"Termasuk para pengelola pondok pesantren sudah hampir 60 pesantren juga menyatakan siap untuk menjadi SPPG. Dari PCNU Kabupaten Bandung juga siap membantu berperan aktif, tidak hanya mau jadi penonton," tutur Kang DS.

Kang DS mengingatkan bahwa program MBG bukan sekadar wacana, melainkan janji politik presiden yang harus terealisasi mulai 2025 hingga 2030. Bahkan targetnya akhir Desember 2025 ini program MBG sudah bisa diimplementasikan di seluruh Indonesia.

"Kepada BGN, mohon bantuannya untuk segera memutuskan lokus SPPG berdasar aspirasi dari pimpinan pesantren. Jadi, jangan terkesan menghambat atau mempersulit proses penentuan titik lokus SPPG. Kepada Yang Terhormat Anggota Komisi IX DPR RI Bapak Asep Romny Romaya kami juga mohon dorongannya, demi kemajuan bangsa," ucap Kang DS.

Kepala Dinas KUKM Kabupaten Bandung, Dindin Syahidin menambahkan, Sosialisasi Program MBG dan Pembentukan Koperasi Merah Putih ini akan sangat bermanfaat bagi peserta sosialisasi dari seluruh pengurus NU Kabupaten Bandung, mulai dari tingkat ranting PARNU dan PRNU, termasuk MWC sampai PCNU.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, Dindin Syahidin menambahkan, pihaknya terus menggencarkan sosialisasi pendirian Koperasi Merah Putih (KMP) sebagai tulang punggung program MBG. Koperasi ini merupakan amanat dari Inpres Nomor 9 Tahun 2025.

"Pak bupati sangat cepat merespon Inpres ini dengan menggratiskan biaya pendirian koperasi di 280 desa dan kelurahan," ujar Dindin.

Pihaknya menargetkan, pembentukan KMP di 280 desa/kelurahan sudah bisa terlaksana sebelum peringatan Hari Koperasi 12 Juli 2025.

"Secara bertahap sesuai arahan pak bupati di beberapa desa yang sudah terbentuk KMP akan kita dorong untuk percepatan untuk segera djadikan SPPG," pungkas Dindin.

Pemerintah sudah resmi menerbitkan peraturan yang menaikkan batas maksimum penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi Rp 14 juta. Langkah ini dinilai dapat menurunkan angka backlog perumahan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan backlog perumahan sebesar 9,9 juta adalah orang yang belum memiliki rumah. Dengan menaikkan batas penghasilan akan memberikan masyarakat akses untuk mempunyai rumah.

"(Kenaikan batas maksimalgaji di) Beberapa zona 1 sampai 4 yang sudah dipaparkan tadi, ini adalah memberikan ruang yang lebih besar supaya masyarakat yang belum punya rumah tadi 9,9 juta ini bisa mendapatkan akses kepada pemilikan rumah murah," ujar Amalia di Kantor Menteri Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Ia menjelaskan pertimbangan kriteria MBR dalam hal batas maksimal penghasilan masyarakat dihitung itu berdasarkan dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024. Kemudian BPS juga menyesuaikan angka tersebut dengan tingkat inflasi 2025.

Amalia menambahkan data terbaru terkait perkembangan backlog perumahan akan diumumkan dari hasil Susenas pada Juli 2025 mendatang.

"Ini akan sangat membantu untuk menurunkan backlog karena ini kan akses kepada masyarakat, bisa jadi ini juga memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan akses kepada fasilitas perumahan yang murah," katanya ke awak media.

"Kalau dulu kan hanya Rp 8 juta (maksimum gaji), untuk Papua itu Rp 10 juta. Nah yang Rp 8 juta ini kan kalau penghasilannya Rp 8,1 (juta) itu kan nggak bisa (masuk kriteria). Oleh sebab itu, untuk bisa lebih memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk bisa mengakses FLPP ini," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah resmi mengeluarkan kebijakan baru terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan itu mengatur kenaikan batas maksimum MBR penerima rumah subsidi sampai Rp 14 juta untuk wilayah Jabodetabek.

"Dari proses ini saya merasakan betul Menteri Hukum dan jajaran membantu kami. Maka minggu lalu dua hari pun sudah siap, ini true story. Dua hari itu sudah siap. Artinya, beliau begitu membantu koleganya. Banyak sekali membantu. Tadi saya juga umumkan resmi," ujar Ara di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Ia menaikkan batas gaji di beberapa wilayah dan terbagi dalam 4 zona wilayah. Salah satunya di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Untuk Jabodetabek, batas maksimum penghasilan MBR dari Rp 7 juta menjadi Rp 12 juta bagi MBR yang belum menikah. Lalu, MBR yang sudah menikah batas gajinya dari Rp 8 juta menjadi Rp 14 juta.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan peraturan menteri tersebut sudah memiliki landasan hukum.

"Sesuai dengan hasil diskusi kami bersama dengan Menteri Perumahan dan Ibu Kepala BPS mengenai dengan dibutuhkannya sebuah regulasi terkait dengan terbitnya peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk masyarakat. Besaran penghasilan dan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah subsidi," katanya.

"Alhamdulillah pada tanggal 22 April (2025) Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, yakni peraturan nomor 5 tahun 2025 itu sudah selesai kita harmonisasi dan selesai diundangkan," tambahnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah resmi mengeluarkan kebijakan baru terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan itu mengatur kenaikan batas maksimum MBR penerima rumah subsidi sampai Rp 14 juta untuk wilayah Jabodetabek.

Ia menaikkan batas gaji dari Rp 7 juta menjadi Rp 12 juta bagi MBR yang belum menikah. Lalu, MBR yang sudah menikah batas gajinya dari Rp 8 juta menjadi Rp 14 juta. Hal ini berlaku di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Dari proses ini saya merasakan betul Menteri Hukum dan jajaran membantu kami. Maka minggu lalu dua hari pun sudah siap, ini true story. Dua hari itu sudah siap. Artinya, beliau begitu membantu koleganya. Banyak sekali membantu. Tadi saya juga umumkan resmi," ujar Ara di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengumumkan peraturan menteri tersebut sudah memiliki landasan hukum.

"Sesuai dengan hasil diskusi kami bersama dengan Menteri Perumahan dan Ibu Kepala BPS mengenai dengan dibutuhkannya sebuah regulasi terkait dengan terbitnya peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk masyarakat. Besaran penghasilan dan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah subsidi," katanya.

"Alhamdulillah pada tanggal 22 April (2025) Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, yakni peraturan nomor 5 tahun 2025 itu sudah selesai kita harmonisasi dan selesai diundangkan," tambahnya.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia No. 5 Tahun 2025 tentang besaran penghasilan dan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah serta persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah.

Sebelumnya diberitakan, Ara menyatakan keputusan soal kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan keluar pada Kamis (24/4) pukul 15.00 WIB. Ia mengundang para pengembang untuk hadir dalam kegiatan tersebut.

"Keputusan saya tentang kriteria MBR yang saya naikkan tinggi sekali. Doakan ya. Nanti saya minta ketua umum (asosiasi pengembang) hadir. Ikut hari Kamis sore ya. Menyaksikan ya. Datang ya. Kalian jangan cuma minta diperjuangkan. Datanglah kalian datang ke kantor Menteri Hukum itu," tuturnya.

Ara sempat menaikkan batas maksimal penghasilan untuk MBR yang bisa membeli rumah subsidi di Jabodetabek jadi Rp 14 juta/bulan. Sementara itu, untuk MBR yang belum menikah dan membeli rumah subsidi di daerah tersebut maksimal penghasilannya Rp 12 juta.

Hal itu diungkapkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) saat acara penandatanganan MoU dukungan rumah subsidi untuk buruh di kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

"Jadi kita sepakati buat Jabodetabek kalau dia single Rp 12 juta kalau sudah menikah Rp 14 juta. Sepakat ya bu (Kepala BPS)? Ini berubah lagi, tapi bagus. Ini kabar baik," katanya di lokasi.

Gubernur Banten Andra Soni menyebut pelajar di Banten akan menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhir 2025. Pembiayaan program ini tidak akan membebani pemerintah daerah.

"Arahan langsung dari Presiden Prabowo, pertama Makan Bergizi Gratis tidak dibebankan kepada pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi," kata Andra dalam sambutan serah terima jabatan Bupati Lebak di Rangkasbitung, Senin (3/3/2025).

Program ini akan menyasar anak-anak sekolah dan ibu hamil. Targetnya, akhir 2025 program ini akan terlaksana di Lebak maupun Provinsi Banten.

"Pelajar-pelajar di Lebak, ibu-ibu hamil di Lebak, anak-anak di bawah balita di Lebak, insyaallah menjelang akhir tahun 2025, janji Pak Prabowo akan bisa dapat haknya mendapat Makan Bergizi Gratis," tuturnya.

Menurut Andra, program ini salah satu cara untuk memperbaiki sumber daya manusia. Pemprov Banten juga akan mendukung peningkatan sumber daya manusia lewat program sekolah gratis.

"Makan Bergizi Gratis salah satu cara memperbaiki sumber daya manusia. Oleh karena itu, Pemprov Banten menindaklanjuti hal tersebut dengan sekolah gratis setingkat SMA,SMK, SKH, dan sekolah swasta untuk seluruh masyarakat Banten," pungkasnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) disebut akan ditambah 200.000 unit. Dengan demikian, total kuota FLPP tahun 2025 menjadi 420.000 unit dari yang sebelumnya 220.000 unit.

Hal tersebut disampaikan oleh anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang dalam acara Diskusi Media 'Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP' di Bellezza Hotel & Suite, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

"Kami dengar, saya minggu lalu rapat dengan Pak Rio Silaban (Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan). Pak Rio bilang sudah ditetapkan 420.000 (unit), penambahan dari 200.000 (unit). Dan akan diturunkan Rp 6 triliun dulu supaya bisa jalan nih (FLPP)," katanya dalam acara tersebut.

Meski kuota FLPP ditambah, menurut Bonny tidak semuanya akan terserap sempurna. Sebab, waktunya sudah mepet ke akhir tahun ini.

"Dan kami dari saat itu juga memberitahu kepada Pak Rio bahwa kita tinggal berapa lama lagi sampai Desember? Mau kita usahakan 500.000-600.000 (unit)? Tidak mungkin, bener gak? Waktu tinggal mepet. Dikasih 420.000 (unit), paling pengembang bisa sampai 300.000 (unit)," ungkapnya.

Bonny menuturkan, pihak pemerintah harus merangkul para pengembang untuk bertanya mengenai kemampuan pembangunan rumah untuk FLPP. Hal itu supaya program FLPP bisa dilaksanakan dengan baik.

Ia kemudian mengatakan untuk tidak cepat kecewa kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) karena merupakan kementerian baru. Ditambah lagi, menteri dan wakil menterinya juga butuh penyesuaian karena sudah lama tidak ada kementerian yang khusus menangani persoalan perumahan.

"Jadi memang ada yang kurang, saya rasa. Tapi sabarlah. Be tough. Setiap satu permasalahan itu membuat kita lebih kuat. Mungkin ada benefit-nya di belakang ini yang kita nggak tahu. Paling nggak sudah ada kenaikan (kuota FLPP) 420.000 (unit)," ujarnya.

Sebagai informasi, kuota FLPP tahun 2025 sebanyak 220.000 unit. Hal itu diungkapkan oleh Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho. Ia mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 28,2 triliun untuk penyaluran 220.000 unit rumah melalui skema FLPP.

"Di tahun 2025 pemerintah melalui BP Tapera telah mengalokasikan dana Rp 28,2 triliun yang ditargetkan dapat disalurkan untuk 220 ribu unit rumah dengan skema saat ini 75% APBN, 25% perbankan," kata Heru dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama KPR Sejahtera FLPP dengan Bank Penyalur dan Asosiasi Pengembang Perumahan 2025 di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin, (23/12/2024).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Pengembang Pertanyakan soal Mengelolah Tanah Sitaan untuk Rumah MBR

Video Pengembang Pertanyakan soal Mengelolah Tanah Sitaan untuk Rumah MBR

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait sebagai Ketua Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Penunjukan itu dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 5/M Tahun 2025. Dengan begitu, Maruarar resmi menggantikan posisi yang sebelumnya diduduki Basuki Hadimuljono.

"Menindaklanjuti penataan tugas dan fungsi kementerian Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, mengangkat Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat, masing-masing: 1. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai ketua merangkap anggota," bunyi diktum pertama keppres tersebut.

Keppres itu juga menyertakan empat anggota Komite Tapera. Pertama, Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Kemudian, ada Menteri Ketenagakerjaan Yassierli yang menggantikan posisi menteri ketenagakerjaan sebelumnya, Ida Fauziyah.

Anggota berikutnya adalah Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi. Selain itu, ada Eko Djoeli Heripoerwanto yang menjadi anggota Komite Tapera dari jalur profesional.

Situs resmi Tapera juga telah memampang foto Maruarar Sirait beserta empat anggota Komite Tapera.

Situs itu menyebut fungsi Komite Tapera adalah perumus dan penetap kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.

Sementara itu, tugas Komite Tapera ada tiga. Pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.

Kedua, melakukan evaluasi atas pengelolaan Tapera, termasuk melakukan pengawasan dan pelaksanaan tugas BP Tapera.

"Menyampaikan laporan hasil evaluasi atas pengelolaan Tapera kepada presiden," bunyi tugas ketiga Komite Tapera yang dicantumkan situs resmi Tapera.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalami efisiensi anggaran untuk tahun 2025 dari yang sebelumnya Rp 5.274.391.058 menjadi Rp Rp 1.613.296.058. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.

"Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, APBN tahun 2025 pagu semula sebesar Rp 5.274.391.058.000 mengalami efisiensi sebesar Rp 3.661.095.000.000. Maka APBN tahun 2025 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman setelah mengalami efisiensi menjadi Rp 1.613.296.058.000," katanya dalam rapat kerja dengan pemerintah dan rapat dengar pendapat dengan Kepala BMKG dan BNPP/Basarnas, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Tak hanya Kementerian PKP, sejumlah kementerian lainnya juga terdampak efisiensi anggaran tahun 2025. Misalnya seperti Kementerian Pekerjaan Umum dari yang sebelumnya Rp 110.952.654.252.000 menjadi Rp 29.571.948.255.000, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dari Rp 2.192.287.697.000 menjadi Rp 1.157.991.697.000, lalu Kementerian Transmigrasi dari Rp 122.419.152.000 menjadi Rp 75.023.152.000.

Sementara itu, anggaran BMKG turun dari yang sebelumnya Rp 2.826.897.302.000 menjadi Rp 1.403.500.302.000. Lalu anggaran Basarnas turun dari Rp 1.496.578.812.000 menjadi Rp 1.011.480.512.000.

Lasarus mengatakan, pembahasan terkait program kementerian yang akan dilaksanakan setelah adanya efisiensi anggaran akan dilakukan dalam rapat mendatang.

"Bapak ibu sekalian, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (APBN-nya) kita setujui?" kata Lasarus.

"Setuju," kata anggota Komisi V DPR.

Sebagai informasi, efisiensi anggaran kementerian terjadi berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Dalam Inpres tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kementerian/lembaga melakukan review sesuai tugas dan kewenangan dalam rangka efisiensi.

Video: CT Minta Pemerintah Lebih Aktif Sosialisasikan Efisiensi Anggaran

Video: CT Minta Pemerintah Lebih Aktif Sosialisasikan Efisiensi Anggaran

Peta jalan (road map) Program Tiga Juta Rumah masih terus digodok oleh pemerintah. Dengan alokasi APBN yang terbatas, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tengah menyiapkan sejumlah skenario agar mencapai target Program Tiga Juta Rumah ini.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan sekenario yang tengah disiapkan merupakan rencana kerja yang nantinya akan disampaikan dalam rapat bersama DPR RI.

Skenario yang disiapkan Kementerian PKP di antaranya dengan memanfaatkan anggaran APBN Tahun 2025 yang telah ditetapkan serta mendorong ekosistem perumahan dalam pembangunan perumahan bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Skenario lainnya adalah dengan realokasi APBN dan dukungan ekosistem perumahan. Skenario terakhir adalah dengan tambahan APBN-P dan dukungan ekosistem perumahan.

Agenda selanjutnya adalah Kementerian PKP akan bertemu dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas) untuk membahas target kerjanya.

"Selanjutnya kita agendakan bertemu dengan Bappenas untuk memperjelas target kerja yang harus dicapai Kementerian PKP beserta rencananya," kata Ara seperti yang dikutip dari pernyataan tertulis, Sabtu (18/1/2025).

Dalam rapat yang digelar pada Jumat (17/1/2024), Kementerian PKP mengundang sejumlah perwakilan asosiasi pengembang sebagai bagian dari ekosistem perumahan untuk menyiapkan skenario Program Tiga Juta Rumah.

Wakil Ketua MPR RI dari FPKS Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritisi dan menolak wacana penggunaan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis. Dia mendorong agar anggaran Rp 71 Triliun pada APBN Tahun 2025 dioptimalkan untuk menyukseskan program tersebut. Sebab menurutnya setiap dana sudah memiliki peruntukan masing-masing.

"Kita dukung suksesnya program MBG, melalui optimalisasi anggaran APBN yang diperuntukkan untuk itu. Tapi bukan melalui Zakat, karena Zakat juga bukan sumber pemasukan bagi APBN. Zakat dan APBN mempunyai aturan dan peruntukan yang berbeda. Zakat perlu dimaksimalkan untuk para fakir dan miskin sebagai komplementer program MBG," ujarnya dalam keterangannya, Jumat (17/1/2025).

Anggota DPR RI Fraksi PKS ini menyebutkan penggunaan dana zakat sudah ada peruntukannya untuk 8 kelompok penerima manfaat, dan tidak bisa digabungkan dengan anggaran pemerintah yang antara lain berbasiskan pajak.

Karena itu dia meminta untuk dipertimbangkan kembali terkait penggunaan dana zakat untuk MBG, seperti oleh Majelis Ulama Indonesia, PBNU, Muhammadiyah, hingga internal pemerintah sendiri seperti Menko Pemberdayaan Masyarakat dan Kepala Kantor Staf Presiden.

Dia mengatakan karena kemungkinan adanya kekurangan anggaran, sejumlah Menteri sudah mengindikasikan bahwa akan diajukan penambahan anggaran tahun 2025 untuk program Makan Bergizi Gratis, tapi bukan melalui zakat. Hal itu terbuka disampaikan di antaranya oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

"Menko Pangan misalnya menyebut anggarannya akan diusulkan naik dari Rp 71 Triliun ke Rp 140 Triliun untuk mengoptimalkan implementasi MBG sepanjang tahun 2025. Artinya, dana filantropis publik seperti zakat, infak, sedekah, bahkan wakaf, biarkan sesuai peruntukannya dan tidak dicampur-campur dengan program pemerintah sebagaimana sudah berjalan selama ini," sambungnya.

Anggota Komisi VIII DPR RI yang bermitra dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) ini menjelaskan outlook pengumpulan dana ZIS DSKL tahun 2024 bisa melebihi target yang telah ditetapkan yakni Rp 41 Triliun, di mana yang berhasil dikumpulkan oleh Baznas Pusat Rp 1 Triliun. Adapun tahun 2025 secara nasional nilainya ditargetkan Rp 49,9 Triliun.

Meskipun terkesan besar, dana tersebut sudah ada peruntukannya menjangkau lebih dari 50 juta warga, dan masih belum cukup untuk memenuhi hak para fakir dan miskin. Dan penyaluran dana Zakat ke depan diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi sehingga bisa membantu menghapuskan kemiskinan dengan mengubah dari mustahik (penerima manfaat) menjadi munfiq (pembayar infak), mutashoddiq (bisa bersedekah) hingga menjadi muzakki (pembayar zakat).

"Maka memang sudah disusun skema dukungan lembaga zakat terhadap program Makan Bergizi Gratis, namun kaitannya adalah menghubungkan antara pemberdayaan usaha mustahik untuk penyediaan bahan pangan MBG. Bukan dalam konteks dana zakatnya yang digunakan sebagai anggaran program yang sudah didanai secara jauh lebih besar oleh APBN seperti MBG itu," lanjutnya.

HNW mengatakan dalam berbagai kunjungan dapil, reses, dan serap aspirasi, dia menemukan dana ZIS yang terkumpul belum bisa memenuhi kebutuhan warga mustahik, mulai dari fakir, miskin, yatim, janda, hingga yang terkena kesulitan ekonomi sehingga menimbulkan tunggakan sekolah dan kesulitan biaya untuk pendidikan tinggi, terjerat pinjol dengan segala permasalahannya.

Oleh karena itu dirinya mendukung peran program MBG yang berfungsi memastikan kecukupan gizi, sehingga membantu para penerima program yang fakir dan miskin. Akan tetapi menurutnya peran dana ZIS harus tetap difokuskan sesuai peruntukan sebenarnya, di antaranya untuk kebutuhan hidup lain dari para pihak yang berhak menerima zakat, sehingga pendekatan bantuan sosial khususnya bagi fakir miskin bisa komprehensif dan saling menguatkan.

"Semua pihak mestinya membantu menyukseskan program MBG yang baik ini, berbagi peran dengan program dan sumber dana lainnya sebagai bagian integral pemenuhan hak hidup layak sesuai amanat UU dan Konstitusi. Jangan malah menambah kegaduhan atau polemik yang malah membuat ruwet, kontroversi, sehingga menimbulkan kesan negatif di masyarakat, dan tidak menjadi solusi bantu warga fakir dan miskin," pungkasnya.

Pemerintah sudah mulai menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) per Senin (6/1) di sejumlah sekolah di Tanah Air. Seiring dengan implementasi perdananya, sejumlah kritik disampaikan dari berbagai kalangan terhadap program Presiden Prabowo Subianto itu.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai, program tersebut akan mendatangkan dampak besar bagi perputaran ekonomi di daerah, khususnya di pedesaan. Namun menurutnya, implementasi program ini masih terlalu dini untuk dikritik.

"Kalau ada kritik-kritik itu jangan kritik-kritik sebenarnya. Jangan cepat-cepat kritik, tunggu lihat dulu. Kita ini kadang-kadang sok tahu padahal waktu dia jadi pejabat, dia juga maling juga. Jadi, kita tunggu saja lihat," ujar Luhut dalam acara Semangat Awal Tahun 2025 di Menara Global, Jakarta Selatan, Rabu (15/1/2025).

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto menyelenggarakan MBG dengan tujuan mencapai pemerataan, mengurangi stunting, dan kemiskinan. Hal ini dipercaya dapat terwujud karena MBG mampu mendorong perputaran ekonomi di desa-desa.

Luhut mengatakan, dalam 10 tahun terakhir perputaran dana desa di Indonesia mencapai Rp 1,1 miliar per desa. Dengan adanya program MBG, ditambah dengan rencana penerapan Government Technology (GovTech), diproyeksikan perputaran dana di desa bisa mencapai Rp 9 miliar.

"Sekarang ada MBG, kita mau bikin GovTech membuat lebih tertata dengan lebih baik baik. Kami hitung-hitung ada dana berputar di desa Rp 8-9 miliar. Ini angak yang besar," ujarnya.

Ekonomi didorong dengan proses pengadaan bahan baku MBG yang berbasis lokal, mulai dari pembelian telur hingga ayam. Manfaat penerapan MBG di sekolah-sekolah pun menurut Luhut juga perlahan-pahan mulai terlihat.

"Anda lihat muka anak-anak yang makan itu, itu mereka mungkin banyak yang jarang makan ayam, makan telur, sekarang makan. Itu nanti akan terjadi perputaran ekonomi di desa itu harus beli ayam telor dan sebagainya," kata dia.

"Ini yang disebut Prof Mubyarto dari UGM Ekonomi Pancasila. Tanpa kita sadari, kita mulai implementasi apa itu ekonomi Pancasila. Itu bagus jadi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita juga," sambungnya.

Video: Makan Bergizi Gratis di Kendari Pakai Uang Prabowo, Ini Kata DPR

Video: Makan Bergizi Gratis di Kendari Pakai Uang Prabowo, Ini Kata DPR

Jadi ada rumah, ada keluarga, tapi tidak cuma soal KPR. Tapi bagaimana mereka (nasabah) bayar listrik, bayar air, bayar sekolah juga di BTN. Setelah rumah terbentuk, kita melayani semua yang dibutuhkan oleh keluarga

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan, pihaknya menargetkan jumlah aset meningkat menembus Rp500 triliun pada tahun ini.

Ia mengatakan, saat ini aset perseroan telah mencapai Rp470 triliun, terutama berkat dukungan dari implementasi program Satu Juta Rumah di bawah pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Ia pun berharap kinerja perseroan semakin meningkat dengan adanya Program 3 Juta Rumah yang kini tengah digencarkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Saat ini BTN mencatat ada 632 ribu unit (rumah) di management stock per hari ini. Semoga angka ini bisa membantu pemerintah untuk merealisasikan Program 3 Juta Rumah,” ujar Nixon LP Napitupulu di Jakarta, Jumat.

Selain peningkatan aset, ia menyampaikan bahwa pihaknya juga menargetkan peningkatan proporsi dana murah (current account saving account/CASA) menjadi lebih dari 54 persen dengan menggenjot perolehan dana ritel melalui berbagai upaya, salah satunya transformasi digital.

Perseroan telah melakukan transformasi mobile banking app menjadi Bale by BTN dan kini berencana memperbanyak perubahan terhadap kantor cabang menjadi digital branch yang akan meningkatkan efisiensi dan memodernisasi proses bisnis.

Pihaknya juga berupaya untuk memperkuat sarana pendanaan yang berkelanjutan (engine for sustainable funding), mengingat pendanaan menjadi fokus industri perbankan saat ini di tengah ketatnya dan mahalnya likuiditas akibat persaingan yang tinggi.

Nixon mengatakan bahwa biaya dana (cost of fund) BTN merupakan yang paling tinggi di antara bank-bank milik negara lainnya. Pihaknya pun berupaya untuk mengurangi biaya dana tersebut, namun masih belum maksimal.

“Jadi banyak inisiatif yang akan kita lakukan di banyak area, seperti digitalisasi, services, dan funding,” katanya.

Pihaknya pun menetapkan visi baru pada periode 2025-2029 untuk menjadi “Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia”. Melalui visi baru tersebut, BTN berupaya untuk memperkuat layanan di luar KPR.

“Jadi ada rumah, ada keluarga, tapi tidak cuma soal KPR. Tapi bagaimana mereka (nasabah) bayar listrik, bayar air, bayar sekolah juga di BTN. Setelah rumah terbentuk, kita melayani semua yang dibutuhkan oleh keluarga,” kata Nixon.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025