Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan memanfaatkan lahan sitaan bekas koruptor untuk pembangunan rumah subsidi. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan selama itu untuk kepentingan masyarakat, KPK siap menyerahkan aset tersebut.

"Dalam hal ini tadi kami sudah sampaikan kalau misalnya Pak Menteri (Ara) berkenan silahkan mengajukan permintaan kepada kami atas aset-aset tanah. Kalau memang itu kemudian dapat dimanfaatkan ya kami akan serahkan. Demikian untuk kepentingan masyarakat dan bangsa," kata Johanis kepada awak media di Kantor KPK, Selasa (18/3/2025).

Lebih lanjut, Johanis menjelaskan aset berupa tanah sitaan milik koruptor biasanya akan dilelang olek KPK. Namun, jika tidak laku, lahan tersebut bisa diserahkan untuk kepentingan negara.

"Kalau ada aset tanah sitaan dari perkara korupsi yang kemudian dilelang tidak laku, maka kami dapat menyerahkan kepada yang meminta," jelasnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan saat ini pihaknya telah mendapatkan lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di daerah Bekasi dan Karawaci, Tangerang. Ara pun sudah melihat secara langsung kedua lahan tersebut pada Sabtu (22/2/2025) lalu.

Setelah dilakukan survei ke lahan eks-BLBI tersebut, ternyata yang dinyatakan clean and clear atau tidak diduduki oleh masyarakat hanya berada di Karawaci.

"Dan memang kita pilih yang clear and clean. Artinya yang di Karawaci itu sudah clear and clean karena tidak ada penghuni, tidak ada warga di atasnya. Kemudian juga lokasinya bagus banget," ungkap Ara.

Ia menargetkan dalam waktu dekat pihaknya akan menyiapkan desain hunian yang akan dibangun di lahan tersebut. Rencananya rumah yang akan dibangun di tanah eks-BLBI Karawaci dapat ditempati oleh berbagai kalangan karena akan tersedia rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan kelas menengah.

Sementara itu, lahan eks-BLBI di Bekasi statusnya tidak clean and clear karena sudah diduduki sekitar 1.000 KK.

"Bekasi itu tidak bisa kami gunakan dengan cepat karena di situ sudah ada rumah di atasnya. Jadi memang kami sedang mencari-mencari lokasi-lokasi yang bisa dikatakan clear and clean supaya bisa cepat dibangun," ucapnya.

Setelah ini, Ara berencana mengirimkan surat ke KPK untuk meminta aset sitaan koruptor yang bisa digunakan untuk lahan pembangunan rumah subsidi.

"Boleh kami berkirim surat ya, supaya kami diberikan kesempatan untuk mengelola aset-aset tanah yang ada di KPK. Tadi kami sudah sampaikan tentu diutamakan buat MBR yaitu masyarakat berpenghasilan rendah. Paling lama besok akan sampai surat dari kami ke sini Pak," ujar Ara.

Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Heri Jerman melakukan survei ke lahan sitaan Kejaksaan RI di Provinsi Banten dan Jawa Barat pada Selasa (25/2). Tinjauan tersebut merupakan instruksi Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) untuk melihat langsung lokasi tanah yang potensial buat dibangun perumahan masyarakat.

"Survei dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran kesesuaian lahan yang diusulkan dengan maksud dan tujuan pembangunan perumahan yang akan menjadi program Kementerian PKP. Lingkup pelaksanaan survei mengacu pada persyaratan kelayakan teknis sebagaimana pada PermenPUPR Nomor 7 Tahun 2022," kata Heri dalam keterangan tertulis, Kamis (27/2/2025).

Heri menjelaskan kelayakan teknis meliputi kesesuaian dengan RT/RW setempat, ketersediaan jalan akses, bebas banjir dan longsor, tidak melanggar garis sempadan bangunan/sungai/pantai, ketersediaan sumber air dan listrik, dan kondisi kesiapan lahan ataupun keperluan pematangan lahan.

"Sebagai komitmen Jaksa Agung RI Bapak Burhanudin dan Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan Bapak Maruarar Sirait untuk senantiasa bersinergi, bergotong royong membangun dan merenovasi rumah untuk rakyat, maka Kejaksaan RI melalui Badan Pemulihan Aset telah menyerahkan beberapa bidang tanah yang sudah Incracht (yang sudah diputus dan tidak ada lagi sengketa hukum) melalui Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan untuk bisa digunakan pembangunan perumahan untuk rakyat," ucapnya.

Heri menyebutkan terdapat tiga lokasi yang direkomendasi oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, yakni di Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bogor. Lokasi tersebut berpotensi untuk dimanfaatkan.

Lokasi lahan pertama terdapat di Desa Mekarsari Kecamatan Maja Kabupaten Lebak yang terdiri dari dua hamparan lahan masing-masing seluas 2,4 hektare dan 3,5 hektare. Status lahannya sertifikat hak guna bangunan (SHGB) atas nama PT. Harvest Time.

"Lahan sudah didukung infrastruktur dasar permukiman di sekitarnya dan berdekatan dengan Perumahan Citra Maja Raya yang sudah terbangun. Jalan perumahan berupa beton lebar 6 meter. Terdapat drainase lingkungan eksisting yang terhubung ke perumahan. Lahan sangat luas, sebagian besar tanah kebun. Lahan siap bangun namun akses hanya bisa melalui area PT. Harvest time. Terdapat Perumahan Citra Maja Raya, perumahan belum diminati dan belum banyak yang menghuni," imbuhnya.

Kemudian, lokasi kedua adalah di Desa Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Lokasi tersebut terdiri atas satu lahan seluas 2,2 Ha. Status lahan hak guna bangunan (HGB) atas nama PT. Faduma Jaya.

"Lahan ini bersebelahan dengan Perumahan Cikupa Asri Tangerang yang sudah terhuni dan lahan sudah didukung infrastruktur dasar permukiman," ujarnya.

Terakhir, lokasi yang berpotensi terdapat di Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor dengan luas masing-masing 4,1 ha, 3,9 ha, 3,6 ha, dan 4,9 ha. Status tanah SHGB atas nama PT Chandra Tribina.

"Sebelah timur berupa jalan tanah dengan lebar 1,5-2 meter, sebelah barat berupa jalan paving dan perkerasan aspal, juga terdapat jalan akses setapak lebar 1-2 meter. Sumber air dan listrik terdekat berjarak +200 meter. Dari hasil survei perlu pematangan lahan, karena kontur tanah berbukit dan datar," tutur Heri.

Selanjutnya, tiga lokasi yang sudah disurvei akan dipertimbangkan untuk pembangunan perumahan untuk masyarakat. Lokasi tersebut akan dikaji dari segala aspek.

Sebagai informasi, tinjauan tersebut turut dihadiri oleh Inspektur 3 Kombes Pol. Leonardo Simarmata, Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Aziz Andriansyah, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, perwakilan Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu, perwakilan BP Tapera, perwakilan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, perwakilan pengembang dan perwakilan BPN Lebak dan Tangerang.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Pengembang Pertanyakan soal Mengelolah Tanah Sitaan untuk Rumah MBR

Video Pengembang Pertanyakan soal Mengelolah Tanah Sitaan untuk Rumah MBR

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) meninjau lokasi tanah sitaan bekas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Lokasinya berada di Tangerang dan Bekasi Barat.

Dalam kunjungan ini, ia didampingi oleh Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Diki Zenal Abidin.

Rionald atau yang kerap disapa Rio mengatakan tanah eks-BLBI yang berada di Tangerang statusnya sudah clean and clear, bukan tanah sengketa, dan memiliki sertifikat.

Tanah tersebut terbentang seluas 3,7 hektare yang terdiri dari dua hamparan tanah yang bentuknya persegi yakni 3,5 hektare dan 2.000 meter persegi.

Plang tanah sitaan bekas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Tangerang Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Ia menyebut nilai aset tanah tersebut mencapai Rp 495 miliar. Dengan status tanah atas nama Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang termasuk dalam aset milik Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

"Jadi status tanah ini atas nama BPPN dan ada di dalam aset DJKN. Jadi nanti sebagaimana yang disampaikan Pak Menteri makanya kita juga panggil Bank Tanah. Karena kita ingin memastikan bahwa kita bisa segera menyerahkan tanah ini untuk menjadi bagian dari program rumah," jelas Rio di Tangerang, Sabtu (22/2/2025).

Lokasi tanah sitaan eks-BLBI di Tangerang Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Ara mengatakan nantinya tanah tersebut akan dipakai untuk membangun rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), rumah komersial, hingga rusun jika memungkinkan. Namun, untuk gambaran jelasnya perlu dipelajari lebih lanjut.

"Dengan area yang sangat bagus ini mungkin ide saya gabungan ada komersialnya, ada MBR-nya Begitu. Disini saya tahu disini kan banyak juga milenial ya? Ada kampus, ada juga rumah sakit ya? Mungkin bisa juga buat perawat-perawatnya (rumah sakit) ya? Kalau ada guru juga bisa guru masuk (tinggal) ke sini juga ya? Nanti kita pikirkan konsepnya yang bagus," ungkap Ara.

Lokasi tanah eks-BLBI ini sangat strategis yakni hanya 1,9 km dari Mall Lippo Karawaci atau sekitar 6 menit dengan kendaraan. Lokasinya juga bersebelahan dengan lapangan golf Imperial Klub Golf Twin Island. Di sekitar sana banyak tempat kuliner, hiburan, universitas, hingga rumah sakit.

Sementara itu, lokasi tanah sitaan eks-BLBI yang berada di Bekasi Barat kondisinya lebih rumit daripada tanah di Tangerang. Lokasi tersebut sudah diduduki oleh sekitar 1.000 KK sehingga untuk dibangun rumah MBR cukup sulit karena ada rumah warga yang berdiri di atasnya. Rio menyebutkan luas tanah sitaan di Bekasi Barat mencapai 5,2 hektare.

"Sudah diduduki masyarakat 1.000 KK. Saya maunya tanah negara yang clean and clear. Nanti rencananya kita akan follow up dengan TNI Angkatan Darat," ujar Ara sebelum pergi menuju lokasi tanah sitaan eks-BLBI di Tangerang.

Tim detikcom berkesempatan datang ke lokasi pada Sabtu (22/2/2025). Lokasi tanah sitaan ini bisa dikunjungi melalui jalan tol Becakayu. Kondisi lalu lintas menuju lokasi cukup padat karena adanya perbaikan jalan dan lampu merah di ujung jalan.

Dari jalan utama tersebut lokasinya tidak begitu jauh, meskipun kamu harus masuk ke dalam jalan yang lebih kecil. Semakin masuk ke dalam kondisi jalannya ada yang mulus dan tidak. Namun, lokasi tanah tersebut dekat dengan area komersial sehingga untuk membeli kebutuhan sehari-hari mudah. Di jalan utama juga masih ditemui angkutan umum yakni angkot nomor M19 rute Cililitan sampai Kranji.

Presiden sudah menyampaikan arahan bagaimana tanah-tanah itu tetap milik negara ya, tapi nanti bangunannya itu bisa dimiliki oleh konsumen, oleh rakyat.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk mengoptimalkan aset negara, seperti tanah sitaan kasus korupsi, untuk membangun perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal itu diungkapkan Menteri PKP Maruarar Sirait setelah rapat terbatas dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan. Terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, yaitu yang berpenghasilan Rp8 juta ke bawah," kata Maruarar saat memberikan keterangan, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Maruarar menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan yang sangat jelas tentang optimalisasi lahan, yakni lahan hasil sitaan kasus korupsi, hingga lahan dengan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang untuk membangun perumahan MBR.

Menurut Maruarar, lahan-lahan tersebut akan dilegalisasi menjadi aset negara melalui Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan Bank Tanah, sehingga dapat digunakan untuk program percepatan pembangunan 3.000.000 rumah MBR.

Menteri PKP selanjutnya akan berkoordinasi dengan Menteri ATR, agar masyarakat dapat memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) pada lahan tersebut.

"Presiden sudah menyampaikan arahan bagaimana tanah-tanah itu tetap milik negara ya, tapi nanti bangunannya itu bisa dimiliki oleh konsumen, oleh rakyat," kata Maruarar.

Pemerintah pun sudah menyiapkan skema pembiayaan untuk MBR dengan penghasilan di bawah Rp8 juta.

Skema pembiayaan itu ditujukan kepada masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang bakso, hingga penjual sayur yang tidak memiliki gaji tetap, namun memiliki usaha dan penghasilan.

"Kita membuat skema, cara sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan dengan cara-cara mensupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya, dan sebagainya," kata Maruarar.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait ingin menggunakan lahan sitaan dari berbagai kasus hukum untuk membangun perumahan rakyat, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan hari ini, Maruarar mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar lahan sitaan Kejaksaan Agung digunakan untuk membangun perumahan rakyat.

"Arahannya sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita, kemudian juga dari BLBI, kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya," jelas Maruarar usai rapat terbatas, Selasa (7/1/2025).

Dia menjelaskan, lahan tersebut akan diinventarisir terlebih dahulu dan dikuasai negara lewat pencatatan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan kemudian dipindahkan ke Bank Tanah.

Dari situ pihaknya baru bisa menggunakan lahan tersebut untuk membangun perumahan rakyat. Pihaknya sedang berkoordinasi dengan lintas lembaga untuk membentuk kepastian hukum yang melandasi proses tersebut.

"Lahan-lahan itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian ke Bank Tanah. Kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan," tegas Maruarar.

Yang jelas, Maruarar bilang, Prabowo mengarahkan agar tanah-tanah tadi bisa tetap dimiliki negara, namun peruntukannya bisa untuk rumah MBR.

"Beliau sudah menyampaikan arahan, bagaimana tanah-tanah itu tetap berada di lingkungan negara, tapi nanti bangunannya itu bisa dimiliki oleh konsumen, oleh rakyat. Kami akan menindaklanjuti dengan Menteri ATR," beber Maruarar.

Rumah rakyat yang dibangun akan digunakan untuk MBR yang berpenghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan. Pihaknya juga akan menyiapkan skema khusus untuk masyarakat yang berpenghasilan tak tetap.

"Ya, terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, yaitu yang berpenghasilan Rp 8 juta ke bawah dan juga untuk masyarakat yang tak bergaji tapi punya penghasilan," pungkas Maruarar.

Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menjelaskan soal wacana tanah sitaan dari koruptor yang hendak dijual murah dan dibangun rumah rakyat. Fahri mengungkapkan itu merupakan hak dari Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Itu melalui Kejaksaan Agung (Kejagung) ya. Karena soal itu hak (wewenang) Kejagung," kata Fahri Hamzah kepada detikBali di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (23/12/2024).

Fahri menjelaskan proses kebijakan tersebut. Menurutnya, Kejagung akan menyerahkan tanah sitaan dari koruptor itu kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Setelah tuntas di situ, baru kami manfaatkan," ujar Wakil Ketua Umum (Waketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini.

Fahri mengungkapkan wacana tersebut kini tengah dibahas dan difinalisasi bersama Ditjen Kekayaan Negara. Menurutnya, akan ada banyak yang terlibat dalam pembahasan, mengingat persoalan tersebut melibatkan lintas departemen.

Khusus di Kementerian PKP, ada Ditjen Kawasan Permukiman yang mengurus kebijakan tersebut bersama Ditjen Pengadaan Tanah. Kementerian PKP juga akan mengumpulkan semua tanah yang siap bangun untuk rumah.

"Inilah yang kami ambil dari beberapa tempat. Kami data, kami kerjasamakan dengan yang mau bangun (rumah)," jelas Fahri.

Diberitakan sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengusulkan agar tanah hasil sitaan koruptor dijual murah kepada masyarakat yang kurang mampu. Ara mengungkapkan usulan itu telah disampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk dimasukkan dalam Program Strategis Nasional (PSN) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Ara ini di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Award Tahun 2024 di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024). Ara menerangkan program itu direncanakan menyasar MBR pada 30 hingga 50 kota di Indonesia.

"Bagaimana tanah-tanah dari kejaksaan, satu kasus saja ada 1.000 hektare dari eks BLBI. Bagaimana tanah-tanah koruptor itu bisa kami berikan atau kami jual dengan harga murah kepada rakyat, saya pikir negara ini akan bagus. Mohon doanya," jelas Ara dilansir dari detikNews.

Ara mengaku usulan itu tercetus setelah dirinya bertemu dengan perwakilan Bank Dunia (World Bank). Sebab, menurutnya, penduduk yang belum memiliki rumah bisa masuk dalam kategori miskin. Ara menyebut, berdasarkan Bank Dunia, indikator warga yang kekurangan konsumsi kalori harian sudah dianggap masuk kategori masyarakat miskin.

"Saya pikir sangat pantas kami masukkan juga kalau orang belum punya rumah, rumah pertama masuk kategori miskin. Bagaimana dia dianggap sudah tidak miskin, sementara dia belum punya rumah?" ungkap Ara.

Video Asosiasi Pengembang Berkumpul Siap Bantu Program Prabowo 3 Juta Rumah

Video Asosiasi Pengembang Berkumpul Siap Bantu Program Prabowo 3 Juta Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengusulkan agar masyarakat yang belum memiliki rumah pribadi dimasukkan ke dalam kategori miskin.

Dia pun menyinggung indikator yang digunakan Bank Dunia atau World Bank untuk mengkategorikan rakyat miskin dan tidak miskin, salah satunya adalah konsumsi kalori per hari.

“Saya baru ketemu beberapa hari lalu dengan World Bank. Kalau World Bank itu ya sekian ribu kalori saja, orang sudah tidak miskin lagi, Pak Mendagri,” kata Maruarar dalam acara Penganugerahan APBD Award dan Rakornas Keuangan Daerah 2024 di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

“Saya pikir sangat pantas kita masukkan juga kalau orang belum punya rumah, rumah yang pertama, masuk kategori miskin. Bagaimana dia dianggap sudah tidak miskin, sementara dia belum punya rumah,” ujar dia.

Maruarar pun mengusulkan agar tanah dan bangunan hasil sitaan kasus korupsi sebaiknya dijual kepada rakyat kurang mampu yang belum memiliki rumah.

Eks politikus PDI-P ini juga mengajak Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menyusun data warga yang membutuhkan rumah dan menentukan kriterianya.

“Saya dua bulan jadi Menteri, Pak. Kita belum punya sistem data yang cukup. Kalau ada yang tanya sama saya hari ini, apakah dari Pak Bappenas, Bapak Menteri yang saya hormati, apakah kita punya data rakyat yang membutuhkan rumah sesuai kriteria? Enggak ada, Pak,” kata Maruarar.

“Kalau boleh, Pak Bappenas nanti dengan BPS-nya menyiapkan, supaya kita bisa percaya dengan single data. Supaya kita setiap kementerian tidak perlu membuat survei atau sensus sendiri,” ujar dia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membeberkan berbagai upaya terkini untuk menyediakan tiga juta rumah per tahun yang terdiri dari pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan pembangunan satu juta apartemen di perkotaan.

Pertama ialah pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor yang dialihfungsikan antara lain untuk perumahan rakyat.

“Dalam dua minggu ini, saya ketemu dengan Jaksa Agung (Sanitiar Burhanuddin). Dua kali di Rapat Kabinet (untuk) ngobrol, dan dua kali datang (bertemu dengan Jaksa Agung di Kantor Kejaksaan Agung), termasuk tadi siang. Beliau sudah serahkan kurang lebih yang sudah bisa dikatakan siap 200 hektare (ha) dari total 10 ribu hektare,” ujarnya dalam acara Developer Gathering bersama Menteri Perumahan & Kawasan Permukiman, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang diadakan PT Bank Tabungan Negara/BTN (Persero) di Menara BTN, Jakarta, Jumat.

Pemerintah juga akan memanfaatkan lahan atau aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) guna menunjang program tersebut.

Dirinya disebut bakal meyakinkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban pada pekan depan untuk membahas perihal pemanfaatan lahan tanah sitaan Kejaksaan dan aset BLBI.

Beberapa lahan lain yang bisa dimanfaatkan antara lain tanah dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang tidak digunakan, lalu lahan idle/eks Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) dari Kementerian ATR/Badan Pertahanan Nasional (BPN).

Pasca pelantikan dirinya sebagai Menteri PKP, pihaknya dinyatakan sudah mendapatkan sekitar 1.200 ha untuk dipersiapkan sebagai lahan pembangunan rumah, yakni 1.000 ha dari Kejaksaan Agung dan 200 ha dari Kementerian ATR/BPN.

“Doakan saya bisa meyakinkan DJKN dan Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) supaya itu (lahan-lahan dapat dialihfungsikan) bisa diberikan ke rakyat,” ucap dia yang akrab dipanggil Ara.

Menteri PKP melaporkan pula bahwa enam grup perusahaan besar di Indonesia, antara lain Agung Sedayu Group, Sinar Mas Group, Salim Group, Adaro Group, dan Barito Group, berkomitmen mendukung program 3 juta rumah melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).

Ara sendiri menyumbangkan tanahnya seluas 2,5 hektare di Tangerang, Banten, untuk program ini bagi masyarakat kecil secara gratis.

“Saya pikir kita mulai kepedulian sosial itu dengan tidak basa-basi, tetapi dengan aksi nyata,” kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengharapkan adanya kerja sama yang kompak antara pemerintah dan pelaku usaha untuk mendukung pencapaian target pembangunan 3 juta rumah mengingat program ini menjadi prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.

“Kalau Pak Jokowi (Presiden RI ke-7 Joko Widodo) bisa membagikan sertifikat bagi rakyat, tanah bagi rakyat selama 10 tahun kemarin, doakan Pak Prabowo juga bisa memberikan rumah gratis atau rumah murah bagi rakyat Indonesia. Harus ada satu langkah maju, dan yuk kita (kerja) bersama-sama,” ungkap Maruarar.

Seperti diketahui, pemerintah memiliki program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu program prioritas dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tiga juta rumah yang dimaksud memiliki berbagai skema pembiayaan, dan tergolong gratis untuk kategori tertentu saja.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024