Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI merilis data temuan kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan di program makan bergizi gratis (MBG). Hingga pertengahan Mei, tercatt 17 KLB keracunan pangan MBG yang tersebar di 10 provinsi di Indonesia.

"Menurut data yang kami miliki ada 17 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait dengan MBG di 10 provinsi yang teridentifikasi," ungkap Kepala BPOM RI Taruna Ikrar dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Kamis, 15 Mei 2025.

Ikrar mengatakan salah satu penyebab keracunan pangan yakni kontaminasi bahan pangan mentah. Dia menegaskan pengawalan keamanan MBG sangat penting untuk memastikan sasaran program menerima manfaat tanpa risiko kesehatan.

BPOM juga mendapati proses penyimpanan makanan yang tidak sesuai standar yang menyebabkan pertumbuhan bakteri berbahaya pemicu keracunan.

Ia mencontohkan kondisi makanan yang dimasak terburu-buru, namun distribusinya lambat. Hal itu menciptakan celah berkembangnya mikroorganisme yang berisiko tinggi jika dikonsumsi.

"Kita belajar dari kondisi ini agar tidak terjadi lagi," tutur Ikrar.

Daftar wilayah yang melaporkan keracunan pangan program MBG antara lain:

• Sumatera Selatan: Penukai Adab Lematang Iir, Empat Lawang
• Banten: Pangdeglang
• Jawa Barat: Indramayu, Cianjur, Bogor, Bandung, Tasikmalaya
• Jawa Tengah: Batang, Sukoharjo, Karanganyar
• Kalimantan Utara: Nunukan Selatan
• Gorontalo
• Sulawesi Selatan: Takalar
• Sulawesi Tenggara: Bombana
• Nusa Tenggara Barat: Lombok Tengah
• Nusa Tenggara Timur: Waingapu

Video: BPOM Ungkap Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Makan Gratis

Video: BPOM Ungkap Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Makan Gratis

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI merilis data temuan kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan di program makan bergizi gratis (MBG). Hingga pertengahan Mei, tercatt 17 KLB keracunan pangan MBG yang tersebar di 10 provinsi di Indonesia.

"Menurut data yang kami miliki ada 17 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait dengan MBG di 10 provinsi yang teridentifikasi," ungkap Kepala BPOM RI Taruna Ikrar dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Kamis, 15 Mei 2025.

Ikrar mengatakan salah satu penyebab keracunan pangan yakni kontaminasi bahan pangan mentah. Dia menegaskan pengawalan keamanan MBG sangat penting untuk memastikan sasaran program menerima manfaat tanpa risiko kesehatan.

BPOM juga mendapati proses penyimpanan makanan yang tidak sesuai standar yang menyebabkan pertumbuhan bakteri berbahaya pemicu keracunan.

Ia mencontohkan kondisi makanan yang dimasak terburu-buru, namun distribusinya lambat. Hal itu menciptakan celah berkembangnya mikroorganisme yang berisiko tinggi jika dikonsumsi.

"Kita belajar dari kondisi ini agar tidak terjadi lagi," tutur Ikrar.

Daftar wilayah yang melaporkan keracunan pangan program MBG antara lain:

• Sumatera Selatan: Penukai Adab Lematang Iir, Empat Lawang
• Banten: Pangdeglang
• Jawa Barat: Indramayu, Cianjur, Bogor, Bandung, Tasikmalaya
• Jawa Tengah: Batang, Sukoharjo, Karanganyar
• Kalimantan Utara: Nunukan Selatan
• Gorontalo
• Sulawesi Selatan: Takalar
• Sulawesi Tenggara: Bombana
• Nusa Tenggara Barat: Lombok Tengah
• Nusa Tenggara Timur: Waingapu

Video: BPOM Ungkap Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Makan Gratis

Video: BPOM Ungkap Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Makan Gratis

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan pihaknya telah menandatangani MoU dengan Badan Gizi Nasional (BGN) yang di dalamnya menyangkut 13 program, termasuk pengawasan terhadap Makan Bergizi Gratis. Namun, Ikrar menyebut pada kenyataannya di lapangan pihaknya tak dilibatkan, misalnya untuk mengawasi dapur-dapur MBG.

Hal itu disampaikan Ikrar dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025). Ikrar mulanya menjawab pertanyaan mayoritas anggota Komisi IX DPR RI terkait makan bergizi hingga kasus keracunan di sejumlah daerah.

"Sesuai dengan MOU BPOM dan BGN, itu kita mempunyai kesepakatan akan membuat kegiatan, ada 13 program yang akan kami lakukan untuk menjalankan dan mengawasi dan mengawal MBG ini. Namun, kenyataannya, kami dari BPOM, dari 13 yang harus kami lakukan, sebetulnya ada beberapa kendala," kata Ikrar dalam rapat.

Ikrar mengatakan BPOM mempunyai personel untuk mengawasi produksi pangan, tetapi tak dilibatkan. Dia mengatakan penentuan personel di sana menjadi tanggung jawab penuh BGN.

"Contoh paling konkret untuk penyiapan. Kita punya tenaga, kita punya personel, kita punya keahlian dalam hal pengawasan untuk produksi pangan itu. Nah, selama ini dapur-dapur yang dilakukan untuk pelaksanaan MBG ini kami tidak dilibatkan dalam penanganan. Ini sudah layak dapurnya atau tidak, ini sudah sesuai standar atau tidak, kami tidak dilibatkan dalam hal itu," ujar Ikrar.

"Tentu kami sebagai lembaga yang tentu bukan kewenangan kami menjalankan Makan Bergizi Gratis itu, domainnya ada di BGN, kami akan turun, bekerja, kalau dilibatkan. Kan begitu logikanya. Jadi bukan kami tidak mau bekerja untuk itu, tapi kami tidak dilibatkan untuk pengajuan hal itu," tambahnya.

Dia pun menjelaskan pelibatan BPOM dalam pemberian modul-modul untuk pelatihan. Ikrar mengatakan semestinya untuk pengawasan dapur, BPOM diikutsertakan lantaran menjadi hal yang sangat mendasar.

"Tetapi dalam hal yang sangat prinsip, menurut saya itu dapurnya itu kami harus dilibatkan seharusnya," ujarnya.

Ikrar mengatakan pihaknya akan dilibatkan saat sudah terjadi kejadian luar biasa atau keracunan pada siswa-siswa. Dia berharap nantinya BPOM dilibatkan sepenuhnya dalam pengawasan itu.

"Nah kami dilibatkan pada saat sudah terjadi kejadian luar biasa karena memang itu kenyataannya. Jadi maksudnya kami menjelaskan secara transparan apa adanya, supaya menggugah Badan Gizi untuk melibatkan kami," kata Ikrar.

"Karena tidak mungkin kami sekonyong-konyong kami menugaskan kami punya tim sementara tim kami tidak dibukakan pintu untuk itu," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menjabarkan temuan kejadian luar biasa keracunan pangan terkait makan bergizi gratis (MBG). Selama periode 2025 dilaporkan ada 17 kejadian keracunan MBG di 10 provinsi RI.

Hal itu disampaikan Taruna Ikrar dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025). Ikrar mengatakan laporan terkait keracunan itu terjadi pada periode 6 Januari sampai 12 Mei 2025.

"Kejadian luar biasa keracunan pangan pada program MBG 2025 menurut data yang kami miliki bahwa ada 17 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait dengan MBG di 10 provinsi yang teridentifikasi dan dengan konteks tersebut, kontaminasi yang terlihat yaitu ada kontaminasi awal pangan," kata Ikrar dalam rapat.

Ia menyebut kontaminasi mayoritas terjadi pada bahan mentah. Ikrar mengatakan ada pula perkembangan bakteri akibat suhu kondisi makanan.

"Dengan sumber kontaminasi bahan mentah lingkungan pengelola penjamin dan kita belajar dari kondisi kejadian ini supaya berikutnya tidak terjadi lagi," ujar Ikrar.

"Yaitu kita juga mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan akan bakteri bagi suhu, kondisi makanan, proses," tambahnya.

Ia mengatakan dari 17 temuan itu, beberapa makanan diketahui dimasak terlalu cepat tetapi lambat untuk didistribusikan. Akibatnya, makanan itu sampai ke siswa dalam keadaan yang tidak segar lagi.

"Contohnya ada beberapa makanan dimasak terlalu cepat sehingga lambat didistribusikan sehingga menimbulkan kejadian luar biasa atau poisoning pada anak-anak kita," ujar Ikrar.

"Kemudian ada hal yang perlu kita perhatikan betul tentang kegagalan pengendalian keamanan pangan yang hubungannya dengan higienis dan sanitasi," tambahnya.

Ia menyebut akan ada evaluasi dari pihak terkait supaya kejadian yang sama tak terulang. Ikrar mengatakan BPOM berkomitmen untuk memberikan pendampingan secara intens.

"Nah ini perlu kami jelaskan karena sebagian mungkin dapurnya itu perlu dievaluasi perlu diperbaiki. Badan POM berkomitmen untuk memberikan pendampingan pada petugas khususnya yang berhubungan dengan dapur," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar menanggapi kejadian keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di Kota Bogor, Jawa Barat. Taruna menuturkan pihaknya akan mempelajari kejadian tersebut dan menjadikannya pelajaran untuk ke depan.

Pihaknya juga akan lebih memperhatikan penyimpanan dan pengolahan baku mengingat kejadian keracunan disebabkan oleh kontaminasi bakteri Salmonella dan E Coli.

"Itu akan kami back-up, kalau terjadi kita akan belajar dari kejadian itu dan akan kita cegah. Yang salmonella kalau terjadi ini nanti kita obatin, kemudian kita belajar bagaimana dapurnya nanti diperbaiki. Dari (keamanan) bahan baku juga pasti akan kita lihat," ucap Taruna ketika ditemui awak media di Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2025).

Taruna menegaskan pihak BPOM akan bekerja lebih keras terkait pengamanan program MBG. Langkah mitigasi yang dipersiapkan diharap bisa menekan tingkat keparahan kasus keracunan ketika terjadi.

Menurutnya, ini menjadi salah satu tanggung jawab yang besar bagi BPOM RI, mengingat ada 80 juta lebih orang Indonesia yang ditargetkan menerima manfaat MBG.

"Kita akan gerakkan sekitar 30 ribu SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) yang telah kita latih untuk MBG supaya tidak terjadi kejadian luar biasa, keracunan dan sebagainya. Kalaupun terjadi, bagaimana caranya tidak fatal lewat mitigasinya itu tetap komitmen kami dari Badan POM untuk MBG," tandasnya.

Sebelumnya terjadi kejadian luar biasa (KLB) keracunan massal akibat menu MBG di Kota Bogor, Jawa Barat. Tercatat ada sebanyak 223 orang siswa-siswi TK sampai SMA menjadi korban.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa selama bulan puasa, skema program makan bergizi gratis (MBG) mengalami penyesuaian. Nantinya, menu MBG akan dibagikan pada anak-anak saat pulang sekolah agar bisa dimakan di rumah.

Merespons hal ini, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) Taruna Ikrar memastikan bahwa makanan-makanan tersebut akan melewati pengawasan yang ketat, sehingga tidak akan basi meskipun dibawa pulang.

"BPOM kan berperan untuk memitigasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanan yang dibawa pulang itu sudah dalam pertimbangan dan perhitungan. Misal kalau dibawa pulang, sayurnya tidak dicampur dengan nasi," kata Ikrar saat ditemui di Kantor BPOM RI, Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2025).

"Dipisah-pisahkan di kontainer khusus, jadi dengan demikian tidak akan ada masalah," lanjut dia.

Ikrar mengetahui masih banyak masyarakat yang mungkin takut bahwa makanan tersebut akan basi, sehingga bisa berdampak kepada kesehatan anak-anak. Namun, BPOM sendiri menegaskan akan memberikan pendampingan di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG.

"Iya, makanan pasti aman. Kami dari Badan POM bagaimana mendampingi SPPG untuk memberikan layanan sesuai prosedur yang aman tadi. Jadi aman, tidak ada masalah," tegasnya.

Pemerintah sendiri melalui BGN memiliki target bahwa di tahun ini sasaran penerima MBG akan menyentuh angka 82,9 juta. Diperkirakan, target ini bisa tercapai di bulan November mendatang.

Video: Persagi Usul Ada 2 Ahli Gizi di SPPG untuk Awasi Keamanan Makan Gratis

Video: Persagi Usul Ada 2 Ahli Gizi di SPPG untuk Awasi Keamanan Makan Gratis

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, dan Badan Gizi Nasional (BGN) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU), untuk kerjasama pengawasan keamanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BPOM RI Taruna Ikrar mengatakan langkah pengawasan penting dilakukan untuk memastikan MBG yang sampai ke tangan masyarakat benar-benar berkualitas.

Dalam praktiknya, BPOM RI akan ikut melakukan mitigasi kesehatan dan kebersihan makanan yang nantinya dibagikan. Taruna menuturkan keterlibatan BPOM RI akan dimulai sejak makanan tersebut diproduksi.

"Pertama kita tahu bahwa ada yang kita sebut dengan kesehatan dan kebersihan makanan. Oleh karena itu, pertama dalam hal mitigasi karena ada risiko terjadinya hal-hal yang kejadian luar biasa," kata Taruna ketika ditemui awak media usai penandatanganan MoU, Kamis (23/1/2025).

Selain itu, Taruna menuturkan pihak BPOM nanti juga ikut memberikan pelatihan pada orang-orang yang terlibat dalam proses distribusi MBG ke masyarakat. Pengembangan laboratorium pemeriksaan juga akan dilakukan.

Menurut Taruna, apabila mitigasi dilakukan dengan baik, maka probabilitas untuk kejadian luar biasa terjadi bisa ditekan.

"Kita juga membantu seperti pemadam kebakaran, bisa secepatnya bertindak supaya tidak terjadi kejadian, bisa berbahaya pada tingkatan anak sakit bahkan kehilangan jiwa," sambungnya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menuturkan keterlibatan BPOM RI sangat penting dalam mendukung kelancaran program MBG. Ia berharap kerjasama yang dilakukan bisa berjalan lancar sehingga masyarakat tetap sehat dan aman.

"Kita butuh segala pihak termasuk BPOM untuk bisa mitigasi, evaluasi, dari aspek higienis, keamanan pangan. Memitigasi apa yang akan terjadi di lapangan, sehingga keterlibatan BPOM ini penting. Kita masak setiap hari selama seminggu selama setahun," tutupnya.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2025

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengaku menemukan adanya hasil olahan sayur yang basi saat hendak digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut temuan itu didapati pihaknya ketika ikut melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program MBG.

Ia mengatakan kasus sayur basi itu ditemukan di salah satu daerah.

"Seluruh Balai Besar dan UPT bekerja bersinergi, mulai dari bagaimana mengevaluasi produk yang akan diberikan, bagaimana dapurnya, bagaimana produknya," ujarnya dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jumat (10/1).

Kendati demikian, Ikrar memastikan kasus sayur basi yang tidak layak itu ditemukan oleh petugas saat masih belum diedarkan kepada para siswa. Karenanya, ia menjamin hal itu tidak berdampak pada kesehatan siswa."Ada beberapa yang seharusnya sudah hampir sampai terus kita cegah, ini jangan diberikan karena mungkin ada hal yang bisa menimbulkan gangguan kesehatan," tuturnya.

"Ada sayur yang basi intinya begitu, sayur yang basi ini kita cegah untuk tidak diminum, tidak didistribusikan itu contohnya," imbuhnya.

Meski begitu, Ikrar tidak mengungkap dimana lokasi pasti ditemukannya kasus makanan tidak layak edar tersebut. Ia hanya menyebut BPOM akan terus melakukan pengawasan agar kasus serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

"Tidak elok kalau saya menyampaikan tempatnya. Karena kami tidak mau menimbulkan kepanikan. Tapi kami ingin tunjukkan bahwa BPOM sudah berperan di garis terdepan untuk kesuksesan MBG ini," katanya.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu (11/12) sore.

Burhanuddin menjelaskan pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas pendampingan serta pengawasan dari Kejagung dalam sektor pidana maupun perdata di seluruh kegiatan BPOM.

"Pembicaraan kami adalah sinergitas kita dalam rangka tentunya mendukung kegiatan-kegiatan Balai POM baik itu masalah kepidanaan maupun masalah perdata dan tata usaha negara," ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (11/12).

Dalam kesempatan yang sama, Ikrar menyebut pihaknya juga turut meminta adanya pengawasan dari Kejagung terkait proses sertifikasi obat dan makanan yang dinilai rawan diselewengkan.

"Surat keterangan izin ekspor, surat keterangan izin impor, dan sebagainya memiliki kerawanan khusus. Karena yang namanya sertifikasi memiliki kerawanan berbagai macam hal," jelasnya.

Melalui pengawasan dari Kejagung, ia berharap nantinya tidak akan ada kasus korupsi ataupun suap yang terjadi di BPOM. Selain itu, Ikrar berharap tidak akan ada lagi pelanggaran ataupun oknum-oknum mafia di internal BPOM.

Lebih lanjut, ia juga meminta Jaksa Agung untuk memberi pengarahan kepada jajaran di bidang Deputi Penindakan agar dapat menangani pelanggaran-pelanggaran pidana secara cermat dan tepat.

"Karena ternyata kejahatan dari siber, kejahatan pangan yang ilegal, kejahatan obat dan sebagainya masih sangat banyak. Kita akui itu, tapi kita ingin membenahi secara tepat sasaran," tuturnya.

Terakhir, Ikrar mengatakan dalam pertemuan itu kedua lembaga juga turut membahas tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar dapat mengawal keamanan makanan dalam program makan siang bergizi.

"Mengawasi rumah produksi atau dapurnya sampai dengan distribusi, sampai pada tahap terakhirnya kalau terjadi kejadian luar biasa. Nah, tentu semua ini memiliki kerawanan-kerawanan khusus," pungkasnya.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengaku pihaknya mendapat tugas baru dari Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebut BPOM juga diminta untuk mengawal UMKM dan program makan bergizi gratis.

"Kami juga mendapat tugas dari pemerintah, hubungannya dalam pengawalan UMKM. Jadi kalau industri farmasi, obat-obatan, pangan, dan sebagainya itu ratusan ribu, dengan jutaan sertifikat yang kami keluarkan," kata Taruna di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

Taruna mengatakan ada sekitar 60 ribu UMKM yang terdata di BPOM dan masih ada jutaan UMKM yang harus didata. Kini, kata dia, BPOM tengah bekerja sama dengan sejumlah kementerian.

"Kami sudah bekerja sama dengan kementerian terkait untuk itu. Dalam hal sertifikasi pangan, olahan, ataupun obat tradisional, dan sebagainya, dan obat-obat atau retail obat ya," ucapnya.

Taruna menyebut BPOM juga ditugasi untuk mengawal program makan bergizi gratis, yang rencananya akan dimulai pada awal Januari tahun 2025.

"Nah, tetapi juga kami mendapat tambahan tugas baru juga untuk mengawal food security-nya, yang disebut dengan makan siang bergizi atau makan siang bergizi ini kita tahu mulai berlaku tanggal 2 Januari, dengan budget yang sangat besar," ujarnya.

Taruna mengatakan ada 13 item yang ditugaskan pemerintah kepada BPOM. Mulai dari mengawasi rumah produksi hingga distribusi makanan untuk program prioritas Prabowo tersebut.

"Kami ada mendapat 13 item untuk pelaksanaan tugas ini. Mulai dari hubungannya yang kita sebut dengan mengawasi rumah produksi atau dapurnya, sampai dengan distribusi, sampai pada tahap terakhirnya kalau terjadi kejadian luar biasa," katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Dadan mengatakan lembaganya baru dibentuk dan belum punya kantor.

"Saya nunggu arahan karena ini badan baru kan, baru dibentuk dan belum ada (kantor), jadi kita nunggu arahan saja," ujar Dadan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Dadan mengatakan Badan Gizi Nasional dibentuk untuk mempersiapkan pelaksanaan program prioritas presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis. Dadan berharap program tersebut bisa dimulai pada Januari 2025.

"Saya bertugas untuk menyiapkan segala sesuatunya, agar Januari program makan bergizi gratis bisa dilaksanakan," ujar Dadan.

"2 Januari kita langsung melaksanakan program makan bergizi," imbuh Dadan.

Berikut ini daftar menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga yang dilantik hari ini:

1.⁠ ⁠Supratman Andi Agtas jadi Menkumham RI
2.⁠ ⁠Bahlil Lahadalia jadi Menteri ESDM
3.⁠ ⁠Rosan Roeslani jadi Menteri Investasi
4.⁠ ⁠Angga Raka Prabowo Jadi Wamenkominfo
5. Prof Dadan Hindayana jadi Kepala Badan Gizi
6.⁠ ⁠Hasan Nasbi jadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan
7.⁠ ⁠Taruna Ikrar jadi Kepala BPOM.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik sejumlah pejabat baru hari ini. Pejabat yang dilantik itu antara lain Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional dan Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pelantikan digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024). Selain melantik pejabat baru, Jokowi juga melakukan perombakan di jajaran Kabinet Indonesia Maju.

Sebagai informasi, Badan Gizi Nasional merupakan lembaga yang baru dibentuk Presiden Jokowi pada 15 Agustus 2024. Lembaga ini dibentuk Jokowi lewat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Badan Gizi Nasional dipimpin oleh seorang Kepala yang kini telah sah dijabat oleh Dadan Hindayana. Dadan akan bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas tugas di lembaga ini. Dadan juga akan dibantu banyak deputi untuk melaksanakan tugas-tugas Badan Gizi Nasional.

Sementara, Taruna Ikrar dilantik sebagai Kepala BPOM definitif setelah Penny K Lukito mengakhiri tugasnya sebagai Kepala BPOM pada November 2023. Saat ini, jabatan Kepala BPOM diisi oleh pelaksana tugas, yakni Rizka Andalusia.

Total, ada tujuh pejabat yang dilantik Jokowi hari ini. Berikut sumpah yang dibacakan Jokowi dan diikuti para pejabat yang dilantik:

Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Berikut daftar Menteri, Wakil Menteri dan Kepala Badan yang dilantik Jokowi:

1.⁠ ⁠Supratman Andi Agtas jadi Menkumham RI
2.⁠ ⁠Bahlil Lahadalia jadi Menteri ESDM
3.⁠ ⁠Rosan Roeslani jadi Menteri Investasi
4.⁠ ⁠Angga Raka Prabowo Jadi Wamenkominfo
5. Prof Dadan Hindayana jadi Kepala Badan Gizi
6.⁠ ⁠Hasan Nasbi jadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan
7.⁠ ⁠Taruna Ikrar jadi Kepala BPOM.

Simak Video '7 Posisi yang Dilantik Jokowi dari Menteri, Wamen, hingga Kepala Badan':

[Gambas:Video 20detik]