JAKARTA, investor.id – Badan Gizi Nasional (BGN) dan Persatuan Ulama Indonesia (PUI) sepakat menandatangani nota kesepahaman (MoU) yang menandai awal dari kerja sama strategis untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung program-program gizi nasional dan pemberdayaan masyarakat di seluruh Indonesia.

Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Nyoto Suwignyo menyampaikan peningkatan status gizi masyarakat Indonesia merupakan tugas besar yang tidak bisa dilakukan oleh lembaganya saja.

“Oleh karena itu, kerja sama dengan PUI yang memiliki jaringan luas hingga ke akar rumput serta kepercayaan umat yang kuat akan menjadi kunci keberhasilan dalam mendukung program-program gizi nasional,” ujar Nyoto dalam keterangan pers, Kamis (15/5/2025).

Ketua Umum PUI, Raizal Arifin menuturkan kesepakatan kerja sama dengan BGN merupakan langkah nyata dalam mendukung program pemerintah mewujudkan kesejahteraan umat.

“Khususnya dalam bidang gizi. Kami berkomitmen untuk berkolaborasi dengan BGN dalam menyebarluaskan informasi tentang pentingnya gizi yang baik kepada masyarakat Indonesia,” terang Raizal.

Raizal menjelaskan, jaringan anggota dan institusi pendidikan PUI yang tersebar di Indonesia akan berperan aktif dalam mendukung implementasi program-program gizi yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan gizi yang seimbang.

Lebih lanjut, BGN optimistis kerja sama dengan PUI akan memberikan dampak positif yang luas, tidak hanya bagi masyarakat di perkotaan, tetapi juga di daerah-daerah terpencil dan pedesaan.

BGN pun berharap, dengan adanya kerja sama ini, program-program gizi nasional dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga dapat memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Tangerang (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga), Wihaji menginstruksikan 6.000 kader pendamping keluarga (TPK) di seluruh provinsi untuk melakukan pemantauan guna memastikan distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada ibu hamil, menyusui dan anak non-PAUD.

"Jangan saat seremonial saja dipantau. Lakukan pemantauan rutin. Saya akan cek secara acak di setiap provinsi," kata Menteri Wihaji di sela kegiatan pemberian MBG kepada ibu menyusui di Tigaraksa Tangerang, Senin.

Ia mengatakan TPK adalah garda terdepan dalam menyukseskan program MBG bagi ibu hamil dan menyusui. Sebab, sesuai arahan Presiden Prabowo, MBG bagi ibu hamil dan menyusui menjadi solusi utama mengatasi stunting.

Sistem distribusi dan ketepatan sasaran sangat penting, dan ditekankan untuk dilakukan pendataan secara cermat. Tak hanya itu, MBG juga dikonsumsi oleh ibu hamil maupun menyusui.

"Jangan sampai makanan diberikan, tetapi yang makan bukan ibu hamil maupun menyusui. Inilah tugas kader yang penting, melakukan pemantauan," ujarnya.

Mengingat program itu sangat penting, Mendukbangga yang menjadi koordinator dalam kegiatan ini terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendistribusikan MBG tepat sasaran.

"Kita juga pastikan makanan yang diberikan kepada ibu hamil dan menyusui berbeda. Oleh karena itu, jangan sampai ada kesalahan dan kita buat pemantauan," katanya.

Sementara itu, Bupati Tangerang Rudy Maesyal Rasyid mengaku telah memerintahkan jajaran terkait dalam mendata penerima manfaat program ini sebagai upaya mengatasi stunting.

"Kita mendukung dan memastikan program ini terlaksana dengan baik. Dari tiga ribuan penerima manfaat, sekitar sepuluh persen sudah kita sampaikan," kata dia.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Program 3 Juta Rumah melibatkan modal asing, salah satunya dari Qatar. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan akan pergi ke Qatar mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

"Saya mau ke Qatar rencananya hari Jumat," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Ia mengungkapkan dirinya dijadwalkan untuk berangkat ke Qatar pada Jumat (11/4) pukul 18.30. Pada kesempatan itu, ia akan berusaha menawarkan peluang investasi maupun lahan yang dinilai cocok untuk membangun hunian.

"Saya ditugaskan Presiden mendampingi Presiden nanti kita lihat, doain ya supaya bisa bagus," katanya.

Ara mengatakan pihaknya sudah menyiapkan lahan yang dinilai bagus seperti lahan bekas perumahan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kalibata. Selain itu, ada lahan eks bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Lippo Karawaci yang juga yang bakal ditawarkan kepada Qatar.

Menurutnya, lahan di Lippo Karawaci cocok dibangun hunian. Lahan tersebut memiliki lapangan golf, jalannya luas, dan tidak ada masyarakat yang menghuni lokasi tersebut.

"Ya, (lahan Lippo Karawaci) termasuk yang kita tawarkan karena itu bagus. Kalau mau menawarkan sesuatu kepada investor jangan yang bermasalah, jangan yang nggak bagus," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengungkapkanQatar akan memulai proyek pembangunan 1 juta rumah di Indonesia pada April 2025. Lokasi pertama pembangunan tersebut ada di Kalibata, Jakarta Selatan untuk sekitar 20.000 unit.

"Kemungkinan yang pertama itu yang sudah siap lahannya dan perizinannya itu lahan bekas perumahan DPR Kalibata. Sekitar 24 hektare. 20 hektare itu dalam 1 blok, ada 4 hektare di luar blok yang 4 itu karena dibatasi oleh rel kereta api," tuturnya kepada wartawan di The Bellezza Hotel & Suite, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

Hunian tersebut rencananya akan berupa rumah susun milik. Namun, tidak menutup kemungkinan skema sewa hunian juga bisa dilakukan apabila memang dibutuhkan.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Fahri Hamzah resmi diangkat menjadi komisaris Bank BUMN yakni PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN) menyusul hasil Rapat Umum Pemegang Saham BBTN di Menara BTN, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2025). Kariernya memasuki babak baru setelah sebelumnya sangat aktif di dunia politik. Namun, seperti apa latar belakang pendidikan Fahri Hamzah?

Namanya tak asing dalam dunia politik Tanah Air. Fahri pernah menjadi Wakil Ketua DPR pada periode 2014-2019. Kemudian pada masa pemerintahan Prabowo Subianto, ia didapuk sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Profil Pendidikan Fahri Hamzah

Fahri Hamzah lahir di Sumbawa Besar pada 10 November 1971. Ia tumbuh besar di sebuah desa kecil di Sumbawa bernama Utan, yang kini menjadi sebuah kecamatan, demikian dilansir detikBali.

Ia menghabiskan pendidikan dasar hingga menengah di sekolah Muhammadiyah di Sumbawa. Selepas itu, pada masa kuliah, ia melanjutkan pendidikannya hingga Universitas Indonesia (UI).

Berikut profil pendidikannya.

1. Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah-Sekolah Menengah di Sumbawa

2. SMA Muhammadiyah Sumbawa Besar

3. Program studi Pertanian Universitas Mataram (1990 hingga 1992, lalu pindah UI)

4. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1992)

Selama di UI, Fahri dikenal aktif dalam kegiatan organisasi. Beberapa posisi yang pernah ia jabat antara lain:

- Ketua Umum Forum Studi Islam di fakultasnya

- Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan di Senat Mahasiswa Universitas pada periode 1996-1997.

- Turut mendirikan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Malang

- Terlibat dalam gerakan-gerakan perlawanan terhadap rezim pada masa orde baru bersama KAMMI.

Karier Politik Fahri Hamzah

- Staf ahli Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 1999-2002

- Terpilih menjadi anggota DPR mewakili daerah pemilihan NTB melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

- Berada di Komisi III yang membidangi hukum dan menjabat sebagai Wakil Ketua, hingga terpilih kembali pada Pemilu 2009.

- Anggota Komisi IV DPR dan Badan Kehormatan DPR

- Wakil Ketua DPR RI (2014-2019)

- Pada 2016, dipecat oleh PKS karena dianggap melanggar aturan partai yang ditetapkan oleh Majelis Syuro

- Pada 28 Oktober 2019, mendirikan Partai Gelora

- Pada 2020, dianugerahi Bintang Mahaputera Nararya, sebuah penghargaan kehormatan

- Pada 2024, ditunjuk sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Pada 2025 diangkat menjadi komisaris Bank BUMN

Video: Wamen Fahri Hamzah Temui Mensos, Bahas Penyelarasan Data

Video: Wamen Fahri Hamzah Temui Mensos, Bahas Penyelarasan Data

Otoritas Israel memberikan pengakuan terhadap 13 area permukiman Yahudi yang baru di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Pengakuan ini menuai kecaman keras dari Otoritas Palestina.

Pengakuan yang diberikan kabinet keamanan Israel itu meningkatkan status permukiman Yahudi di Tepi Barat menjadi permukiman independen, setelah sebelumnya menjadi bagian dari permukiman Yahudi lainnya yang sudah dibangun terlebih dahulu.

Kementerian Luar Negeri Otoritas Palestina dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (24/3/2025), mengecam keputusan kabinet keamanan Israel itu sebagai bentuk "pengabaian terhadap legitimasi internasional dan resolusinya".

Tepi Barat yang diduduki Israel sejak tahun 1967 silam, menjadi rumah bagi sekitar 3 juta warga Palestina, juga bagi hampir 500.000 warga Israel yang tinggal di area-area permukiman Yahudi, yang ilegal menurut hukum internasional.

Pengakuan untuk belasan permukiman Yahudi baru di Tepi Barat itu diumumkan oleh Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, pada Minggu (23/3). Dia mengatakan bahwa kabinet keamanan Tel Aviv telah menyetujui rencana untuk memisahkan 13 permukiman Yahudi di Tepi Barat dari komunitas tetangga mereka.

Dikatakan Smotrich bahwa permukiman-permukiman itu pada akhirnya akan diakui sebagai permukiman independen. Smotrich mengumumkan persetujuan itu dalam pernyataan via media sosial X, menyusul persetujuan untuk puluhan ribu unit rumah di seluruh area Tepi Barat.

"Pengakuan masing-masing (area permukiman) sebagai komunitas terpisah... merupakan langkah penting yang akan membantu pengembangannya," sebut Smotrich dalam pernyataannya.

"Kita terus memimpin revolusi normalisasi dan regulasi di permukiman-permukiman (Yahudi). Alih-alih bersembunyi dan meminta maaf -- kami mengibarkan bendera, membangun dan menetap," kata Smotrich.

Simak juga Video: Tank-tank Israel Bersiap Masuk Gaza

"Ini adalah langkah penting lainnya pada rute menuju kedaulatan yang sebenarnya di Yudea dan Samaria," ucapnya, menggunakan istilah yang dipakai Israel untuk menyebut Tepi Barat.

Smotrich memuji keputusan itu sebagai "langkah penting" bagi permukiman Israel di Tepi Barat. Smotrich dikenal sebagai tokoh terkemuka yang menyerukan Israel untuk secara resmi menganeksasi Tepi Barat, seperti yang telah dilakukan terhadap Yerusalem Timur -- langkah yang tidak diakui oleh komunitas internasional.

Kecaman juga datang dari kelompok Hamas, yang menguasai Jalur Gaza. Hamas menyebut langkah Israel itu menjadi bukti bahwa permukiman Yahudi di Tepi Barat merupakan "proyek penggantian rasis".

Disebutkan juga oleh Hamas bahwa langkah Tel Aviv itu menjadi "upaya putus asa untuk memaksakan kenyataan di lapangan dan mengkonsolidasikan pendudukan kolonial di tanah Palestina".

Simak juga Video: Tank-tank Israel Bersiap Masuk Gaza

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Nampak sejumlah makanan yang disediakan pada SMP Negeri 174 meliputi nasi, ayam goreng, tahu semur, sayur sawi, dan buah salak, dengan sekotak susu. Sementara pada SMAN 58 Jakarta, menu yang disajikan adalah nasi, ayam katsu, tahu, sayur buncis, dan buah pisang.

"Apabila tidak habis dimakan, makanan dapat dibungkus dan dibawa pulang," pesan Wapres Gibran, mengimbau untuk tidak memiliki kebiasaan gemar membuang makanan.

BACA JUGA:

Menurut Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof Tjandra Yoga Aditama sisa makanan di sekolah sebaiknya diproses menjadi limbah yang bisa kembali dimanfaatkan. Ia meminta pemerintah agar berhati-hati untuk menyarankan membawa sisa makanan MBG.

Pasalnya, dalam beberapa kasus, kondisi sisa pangan yang dibawa pulang sudah tidak lagi higiene dan bahkan bisa memicu keracunan. Kebiasaan untuk tidak membawa sisa makanan juga diterapkan di beberapa negara, salah satunya Jepang.

"Kita biasa kalau makan di restoran dan tidak habis, maka kita akan minta dibungkus untuk dibawa pulang. Di beberapa restoran di Jepang berbeda hal nya. Di salah satu restoran di kota Otaru, daerah Hokaido yang penuh bersalju tinggi di bulan Februari ini maka besar-besar tertulis, mengizinkan makanan yang tidak habis untuk dibawa pulang. Ini untuk mencegah keracunan makanan," sorot Prof Tjandra, dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom Jumat (21/2/2025).

"Kita ingat bahwa pernah juga diberitakan kejadian pada jatah makan Jamaah Haji kita yang disimpan beberapa waktu dan waktu dimakan sudah agak basi dan menimbulkan sakit perut dan lain-lain."

Prof Tjandra berharap, program baik MBG bisa diberikan tepat sasaran secara berhati-hati dengan tetap memastikan keamanan pangan atau food security. Bila kasus keracunan pangan terjadi, pemberian MBG malah membahayakan siswa.

"Dari sekarang baik kalau kita berhati-hati, ingatkan bahwa makanan harus dihabiskan saja di tempat pembagiannya, jangan disimpan untuk dibawa pulang. Ingat, ini program makanan bergizi, perlu antisipasi agar jangan jadi masalah kemungkinan yang tidak diinginkan dan malam jadi kontra produktif," sambung dia.

"Harus dijaga ketat oleh pengelola Makan Bergizi Gratis, sesuai konsep from farm to plate, mulai dari penyediaan bahan pangannya sampai tersaji ke depan yang akan memakannya, dan bahkan juga pengelolaan limbahnya," pungkasnya.

BACA JUGA:

Video: KPAI Harap Program Makan Gratis Bukan Cuma agar Siswa Kenyang, tapi...

Video: KPAI Harap Program Makan Gratis Bukan Cuma agar Siswa Kenyang, tapi...

Para ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan lansia mendapatkan ujicoba program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah, di Desa Sarang Mekar, Kecamatan Ciparay, Selasa (18/2/2025). Mereka mendapatkan menu makanan bergizi ditambah dengan bantuan telur.

Pembagian makanan tersebut dilakukan secara langsung oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala Badan Kependudukan (Mendukbangga) atau Kepala Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Wihaji. Pembagian makanan disalurkan langsung ke rumah-rumah warga.

Kemudian beberapa warga yang belum menerima MBG langsung diberikan di kantor desa. Beberapa ibu hamil dan menyusui nampak antusias dengan pemberian makanan tersebut.

Wihaji mengatakan, memang program MBG tersebut saat ini masih fokus pada anak-anak di sekolah. Namun menurutnya ujicoba untuk ibu hamil dan menyusui harus dilakukan.

"Iya tahapan berikutnya saat ini disimulasikan juga untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita," ujar Wihaji, kepada awak media, Selasa (18/2/2025).

Wihaji menjelaskan, anak-anak penerus bangsa akan lahir dari ibu yang tengah mengandung dan menyusui saat ini. Sehingga dari segi makanan juga perlu diperhatikan.

"Mohon maaf, ibu hamil diurus, ibu menyusui dan balita diurus. Makanya negara hadir, memberikan asupan gizi, harapannya nanti akan lahir generasi-generasi yang hebat untuk masa depan bangsa. Intinya itu," katanya.

Menurutnya pembagian MBG bagi ibu hamil dan menyusui harus disalurkan langsung ke setiap rumah warga. Pasalnya mereka tidak memungkinkan untuk berkumpul setiap hari dalam satu tempat.

"Kalau anak-anak sekolah kan kumpul jadi satu, kita membantunya enak di sekolah langsung kita dropping. Tapi kalau Ibu Hamil, menyusui, tidak mungkin setiap hari ngumpulin ibu hamil," jelasnya.

Wihaji mengaku, saat ini telah mempunyai tim pendamping keluarga untuk pendistribusian MBG ke setiap rumah. Kata dia, setiap daerah warus mampu mendata ibu hamil dan menyusui dengan baik.

"Ini masih simulasi-simulasi, nanti akan se-Indonesia, cuma pelan-pelan," ucapnya.

Pihaknya menyebutkan pendistribusian secara langsung ke ibu hamil dan menyusui supaya tepat sasaran. Sehingga makanan tersebut tidak dimakan oleh orang lain.

"Misalnya, jangan sampai dimakan oleh bapaknya. Jangan sampai dimakan oleh suaminya. Karena itu khusus penerima manfaatnya adalah ibu hamil ataupun ibu menyusui," bebernya.

Wihaji mengungkapkan, menu yang digunakan untuk ibu hamil dan menyusui berbeda dengan anak-anak di sekolah. Menurutnya menu tersebut disesuaikan dengan klasifikasi penerima manfaatnya.

"Menunya nanti disesuaikan, jadi ibu hamil sudah diukur, ibu menyusui juga beda, balita juga beda. Kan gak mungkin balita 3 tahun dikasih yang keras-keras gitu, sudah nanti ada rumusnya, karbohidratnya, karena itu disiapkan ahli gizinya," kata Wihaji.

Sementara itu, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN) Nyoto Suwigyo menyebutkan, ibu hamil dan menyusui merupakan target dari program MBG. Kemudian pendistribusiannya pun dilakukan dengan cara yang berbeda-beda.

"Kami menugaskan disini ada tim kami dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Dia adalah Kepala SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dia adalah pegawai Badan Gizi Nasional yang kita tugaskan untuk memastikan data yang diserahkan oleh BKKBN kepada kami untuk dicek secara langsung di lapangan, dibantu Pak Dandim," kata Nyoto.

Nyoto mengaku saat ini dalam dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Ciparay menyediakan sekitar 3500 porsi makanan. Jumlah tersebut disebar ke 14 sekolah yang ada di wilayah tersebut.

"Dari dapur itu 3.500 porsi. Kemudian kebetulan di sini dapat 14 sekolah, 14 sekolah itu sudah 3.300 porsi. Nah sisanya itu digunakan untuk saat ini, karena ini masih awal, kita targetkan sekitar 200an dulu," bebernya.

Dia menambahkan rencananya program tersebut akan dilaksanakan pada bulan April, Agustus, hingga akhir tahun 2025 mendatang. Makanya saat inu melakukan ujicoba terlebih dahulu di wilayah tersebut.

"Rencananya bulan April nanti sekian juta, bulan Agustus sekian juta, akhir tahun selesai. Kira-kira harapan Pak Presiden gitu, karena itu kita diperintah Presiden," pungkasnya.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menarik perhatian publik. Dadan mengusulkan serangga dapat dijadikan sumber protein alternatif dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, usulan ini menimbulkan polemik di kalangan akademisi dan Masyarakat.

Konsumsi serangga sering dipandang tidak biasa dan bertentangan dengan kebiasaan makan sehari-hari. Mayoritas masyarakat lebih mengenal sumber protein konvensional seperti daging sapi, ayam, dan ikan. Kebiasaan ini telah diwariskan turun-temurun, sehingga serangga belum menjadi bahan makanan yang populer.

Praktik konsumsi serangga sudah dikenal di berbagai budaya di Indonesia. Contohnya, ulat sagu yang menjadi makanan khas di Papua dan Maluku, atau belalang goreng Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Blora Jawa Tengah. Namun, sebagian besar masyarakat Indonesia masih enggan mengkonsumsinya, bahkan serangga masih dianggap asing dan menjijikkan.

Padahal, berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh The Journal of Insects as Food and Feed (Van Huis, 2013), jangkrik dan belalang mengandung protein sekitar 60-70% per berat kering. Bahkan, beberapa serangga dapat mengandung hingga 80% protein, tergantung pada spesies dan tahap perkembangan serangga tersebut. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan protein pada daging sapi atau ayam, yang biasanya berkisar antara 20-30%.

Selama ini, serangga dianggap sebagai makhluk pengganggu, kini dipertimbangkan sebagai sumber protein alternatif yang dapat membantu mengatasi masalah malnutrisi dan stunting. Kemudian muncul pertanyaan, mengapa harus serangga?

Selain, serangga memiliki protein, mungkin mudah ditemukan di berbagai daerah, bahkan sering dianggap sebagai hama yang merugikan petani. Sebagai contoh, petani padi di beberapa wilayah Indonesia mengalami kerugian akibat serbuan belalang, yang menjadi masalah serius bagi mereka.

Di sisi lain, Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Miftahul Huda, menyatakan bahwa dalam Islam hanya belalang yang halal, sementara serangga lainnya umumnya dianggap haram. Pemilihan serangga untuk konsumsi harus melalui kajian ilmiah agar tidak menimbulkan masalah di masa depan.

Sementara itu, ahli gizi Tan Shot Yen menentang rencana memasukkan serangga dalam menu MBG. Ia menyebutkan bahwa hal tersebut tidak etis dan dapat merusak nafsu makan anak-anak. Ia menyarankan pemerintah untuk memilih sumber protein lain, seperti telur, ayam, atau ikan, serta mengingatkan pentingnya keamanan pangan.

Namun, selera makan masyarakat sangat bervariasi di setiap daerah. Masyarakat Jawa Tengah dan Yogyakarta cenderung menyukai makanan yang lebih manis, seperti gudeg dan tempe bacem, sementara orang Jawa Timur lebih menyukai rasa gurih dan pedas, seperti rawon dan rujak cingur.

Memahami Budaya Lokal

Program MBG yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Januari 2025 bertujuan mengurangi malnutrisi dan stunting di Indonesia dengan memberikan makanan bergizi gratis kepada balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Targetnya, akhir 2025, semua anak di Indonesia akan mendapatkan akses makanan bergizi. Program ini juga mendukung kualitas pendidikan dengan menyediakan makanan sehat di sekolah untuk meningkatkan konsentrasi dan partisipasi siswa.

Menurut penelitian Rozin et al. (2008), manusia cenderung merasa jijik terhadap makanan yang belum dikenal dan dianggap tidak wajar. Hal ini menjadi tantangan besar dalam memperkenalkan serangga sebagai makanan.

Makanan bukan hanya sekadar kebutuhan biologis bagi manusia, tetapi memiliki peran penting dalam kehidupan. Bahkan banyak budaya, jenis makanan yang dikonsumsi tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan gizi, sebaliknya bagian dari nilai-nilai yang diturunkan dari generasi ke generasi yang harus dijaga keberadaannya. Contohnya, dalam beberapa budaya, makanan tertentu hanya disajikan pada acara-acara khusus atau perayaan besar, artinya makanan tersebut memiliki makna lebih dari sekadar pemenuhan kebutuhan fisik.

Perubahan dalam kebiasaan makan dapat mengguncang stabilitas simbolis. Menurut penelitian Sobal (2004), makanan memiliki kekuatan simbolik yang kuat dalam budaya. Menggantikan bahan makanan tradisional dengan serangga dapat bisa saja menimbulkan konflik identitas.

Makanan tradisional Indonesia tidak hanya kaya akan cita rasa, tetapi juga memiliki kandungan gizi yang baik untuk kesehatan. Berbagai makanan khas dari berbagai daerah di Indonesia mengandung nutrisi penting seperti protein, serat, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh.

Namun, implementasi program MBG seringkali terhambat oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya konsumsi makanan lokal yang bergizi. Partisipasi masyarakat juga penting agar makanan yang disediakan sesuai dengan preferensi mereka. Misalnya, di Papua, masyarakat lebih memilih makanan berbasis umbi-umbian daripada nasi, sementara di Minangkabau, cita rasa pedas lebih disukai.

Pemanfaatan serangga sebagai sumber protein dalam Program MBG, salah satu langkah inovatif. Namun, pemerintah perlu memberikan penjelasan mengenai serangga sebagai alternatif sumber protein, sambil tetap menghormati norma agama dan budaya. Misalnya memberikan informasi tentang serangga yang diizinkan menurut fatwa MUI. Sebelum serangga dapat dimasukkan dalam MBG, riset yang mendalam mengenai keamanan pangan, terutama terkait kesehatan, perlu dilakukan untuk mengurangi kekhawatiran ahli gizi dan masyarakat umum tentang keamanannya.

Fathurozipegawai Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kami minta wisatawan tidak boleh foto udara dengan menggunakan pesawat drone

Lebak (ANTARA) - Permukiman masyarakat adat Badui di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten, dilarang difoto menggunakan drone, karena sesuai keputusan tokoh adat dan puun (kepala suku) di daerah itu.

"Kami minta wisatawan tidak foto udara dengan menggunakan pesawat drone," kata Sekretaris Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Medi saat dihubungi di Rangkasbiting, Lebak, Senin.

Perkampungan masyarakat adat Badui di Desa Kanekes yang memiliki 68 kampung, termasuk Badui Dalam yang tersebar di Kampung Cibeo, Cikawartana, dan Cikeusik, kini dilarang foto menggunakan kamera drone.

Pelarangan foto menggunakan drone tersebut, kata dia, karena setiap kampung terdapat satu rumah adat yang disebut "Imah Kokolot".

Sedangkan rumah adat itu tidak boleh difoto maupun video dan jika difoto menggunakan pesawat drone maka semua kampung, termasuk rumah adat terkena foto.

Oleh karena itu pihaknya kini memperketat larangan foto dari udara sampai kawasan hak tanah ulayat adat di pemukiman Badui.

"Kami berharap wisatawan tidak melakukan foto udara menggunakan drone," katanya.

Menurut dia, wisatawan boleh foto manual di kawasan pemukiman masyarakat adat Badui. Sebab foto manual itu bisa diarahkan ke satu obyek, sehingga berbeda dengan foto menggunakan drone.

"Kami berharap pelarangan foto udara menggunakan drone dapat dipatuhi wisatawan," kata Medi.

Pewarta: Mansyur suryana
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Presiden Prabowo Subianto mendadak meninjau program makan bergizi gratis (MBG) di sekolah wilayah Jakarta Timur. Prabowo meninjau program tersebut di sekolah dasar (SD) dan taman kanak-kanak (TK).

"Iya betul, tadi pagi-pagi Pak Presiden mendadak ingin mengecek langsung pelaksanaan makan bergizi gratis ke sekolah," kata Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya kepada wartawan, Senin (3/2/2024).

Teddy menyebutkan ada dua sekolah yang dikunjungi, yakni SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02 di wilayah Pulo Gadung, Jakarta Timur. Prabowo juga mengunjungi dapur penyajian program makan bergizi gratis di kawasan setempat.

"Ke SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02, dan dapurnya, di Pulo Gadung, Jakarta Timur," ujarnya.

Momen Prabowo meninjau makan bergizi gratis itu juga beredar di media sosial. Terlihat sejumlah warga di sekitar sekolah antusias menyambut Prabowo. Prabowo pun tampak keluar dari sunroof mobilnya menyapa warga sekitar.

Diketahui, program makan bergizi gratis mulai dilakukan sejak 6 Januari. Pelaksanaan digelar di seluruh Indonesia.

"Tanggal 6 Januari 2025 adalah tonggak yang bersejarah bagi bangsa kita. Kira-kira setelah 78 hari setelah Presiden Prabowo dilantik, kita akan memulai sebuah program yang sangat besar yaitu pemberian makan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah secara bertahap," kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, dalam keterangan video, Minggu (5/1).

Hasan menjelaskan, makan bergizi gratis hari ini akan mengoperasikan 190 satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) atau setingkat dapur. Setiap SPPG dipimpin oleh utusan dari Badan Gizi Nasional.

"Berdasarkan informasi yang kami dapat dari Badan Gizi Nasional, besok itu akan 190 SPPG atau dapur MBG yang beroperasi. Setiap dapur MBG akan dipimpin oleh 1 orang sarjana penggerak pembangunan Indonesia yang dikirimkan langsung oleh Badan Gizi Nasional," ujarnya.

Simak juga Video 'Respons MUI-Dokter Gizi soal Serangga Diusulkan Jadi Menu Makan Gratis':

[Gambas:Video 20detik]

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Program (MBG) ini akan tetap berjalan, tapi pastikan bahwa pelaksanaan program itu benar-benar bisa mengatasi objektif awalnya, which is eradicating stunting.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Jahen Fachrul Rezki menekankan pentingnya untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengandung protein tinggi guna mencapai target pengurangan tengkes (stunting) secara optimal.

Hal itu merupakan bagian dari laporan bertajuk Sector Overview Report on Navigating Opportunities: Nurturing Dynamic Economic Policies in Indonesia yang dirilis oleh US-ASEAN Business Council (USABC) bekerja sama dengan LPEM UI.

"Program (MBG) ini akan tetap berjalan, tapi pastikan bahwa pelaksanaan program itu benar-benar bisa mengatasi objektif awalnya, which is eradicating stunting," kata Jahen dalam acara Peluncuran USABC Sector Overview Report on Navigating Opportunities: Nurturing Dynamic Economic Policies in Indonesia, di Jakarta, Selasa.

Jahen mengungkapkan bahwa meskipun program MBG telah berjalan untuk mengurangi prevalensi stunting, beberapa target menengah terkait intervensi spesifik perlu dioptimalkan.

Dalam laporan tersebut, program MBG harus memastikan kandungan protein dalam makanan yang diberikan, terutama dari sumber hewani.

Penggunaan Pangan Olahan Berkebutuhan Medis Khusus (PKMK) atau Food for Special Medical Purposes (FSMP) diperlukan untuk anak-anak stunting.

Laporan Sector Overview Report on “Navigating Opportunities: Nurturing Dynamic Economic Policies in Indonesia” memberikan empat rekomendasi utama untuk memastikan efektivitas program MBG.

Pertama, Program MBG harus memberikan makanan dengan rasio protein tinggi, khususnya dari sumber hewani. Ini mencakup pengobatan berbasis protein untuk anak-anak stunting di bawah kategori PKMK atau FSMP.

Kedua, Program ini perlu menyasar anak balita hingga usia 10 tahun serta ibu hamil. Setelah masalah mendasar terkait stunting diatasi, cakupan program dapat diperluas untuk kelompok lain.

Ketiga, Pemerintah harus mengembangkan mekanisme yang jelas untuk melibatkan sektor swasta dalam mendukung pembiayaan, rantai pasok, dan pelaksanaan program MBG.

"Mekanisme dari partisipasi swasta dan juga sektor lainnya karena kita tahu tadi pemerintah kan akan punya keterbatasan in terms of financing, supply chain dan sebagainya. Jadi harusnya pemerintah juga berkolaborasi dengan semua pihak agar program ini bisa berjalan secara maksimal," katanya pula.

Keempat, mekanisme pemantauan dan evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu memberantas stunting.

Adapun sebagai upaya lain pemenuhan gizi masyarakat, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengupayakan penerapan nutri-grade atau klasifikasi pangan dan minuman berdasarkan kandungan gula dan lemak jenuh, agar publik dapat lebih cerdas dalam memilih makanan bergizi untuk dikonsumsi.

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Maria Endang Sumiwi, di Jakarta, Selasa, mengatakan saat ini pihaknya masih mengadakan dialog bersama para penyedia produk makanan dan minuman untuk menentukan sistematika penerapannya.

Namun sementara belum ada kebijakan itu, pihaknya berupaya memperluas edukasi publik tentang pemilihan makanan yang sehat.

Maria mencontohkan praktik terbaik dalam pemberian makanan bergizi dengan pangan lokal oleh Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HTS), Kalimantan Selatan (Kalsel), Cheri Bayuni Budjang, perlu direplikasi di daerah lain.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025