Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan melakukan kunjungan ke SMP Negeri 23 Kota Depok dan salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Depok, Rabu (30/4/2025). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kunjungan ke SMPN 23 Depok, Luhut berdialog dengan para siswa untuk mendengarkan secara langsung pengalaman mereka terkait hararapan dan juga masukan program MBG. Hasilnya, ia percaya bahwa program MBG ini sangat bermanfaat bagi generasi muda.

"Cerahnya wajah mereka membuat saya yakin bahwa program ini menyentuh kehidupan nyata dan berdampak langsung bagi masa depan generasi penerus bangsa," kata Luhut dalam salah satu unggahan di akun Instagram resminya (@luhut.pandjaitab), Rabu (30/4/2025).

Luhut mengatakan kepada beberapa pihak bahwa program MBG tidak bisa dinilai hanya dari besaran anggaran yang dikeluarkan. Namun perlu juga dilihat dari dampak program tersebut kepada tumbuh kembang generasi muda Indonesia maupun perekonomian yang ikut terlibat dalam program tersebut.

Misalnya salah satu restoran yang sudah tutup, namun kini berubah fungsi menjadi tempat dapur MBG yang mempekerjakan sekitar 50 karyawan. Hal ini ia temui saat melakukan kunjungan ke salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Depok.

"Karena itu, saya juga meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dulunya merupakan restoran yang terpaksa tutup. Kini, tempat itu bertransformasi menjadi dapur penyedia makan bergizi dan mempekerjakan sekitar 50 pegawai. Ini contoh nyata bagaimana program MBG menghidupkan kembali ekonomi lokal," katanya.

Luhut mendorong terbentuknya ekosistem agar SPPG membeli bahan baku dari petani sayur, peternak telur, dan pelaku UMKM pangan lain di sekitarnya. Hal ini dilakukan agar manfaat ekonomin dari program MBG bisa menjalar ke ladang, pasar, dan rumah tangga kecil yang menopang perekonomian lokal.

Luhut menambahkan, berdasarkan kajian Dewan Ekonomi Nasional menunjukkan bahwa program ini memiliki potensi sosial dan ekonomi yang luas. Selain memperbaiki gizi anak, program ini turut menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli keluarga, dan mempercepat perputaran produk pangan dalam negeri.

"Jika berjalan penuh, akan ada sekitar 30.000 SPPG tersebar di seluruh Indonesia," katanya.

Lebih lanjut, Luhut mengingatkan bahwa keberhasilan program sebesar ini sangat bergantung pada tata kelola yang transparan, partisipatif, dan berbasis data. Ia mendorong agar audit berkala dilakukan, melibatkan masyarakat. Hal ini penting agar manfaat yang dirasakan tanpa menimbulkan keraguan.

"MBG bukan hanya tentang mencukupi gizi anak-anak Indonesia. Ia juga pengungkit ekonomi yang menggerakkan dapur masyarakat, menyerap hasil tani lokal, membuka lapangan kerja, dan membangun ketahanan sosial. Setiap makanan yang disajikan mencerminkan harapan akan peningkatan kualitas SDM Indonesia serta denyut ekonomi yang kita hidupkan bersama," katanya.

Inilah wujud ekonomi sirkuler yang menggerakkan roda ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, yang menghidupkan para penjual pakan, peternak, dan di sini hasilnya dibeli oleh koperasi...

Sumedang (ANTARA) - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mewujudkan ekonomi sirkuler dengan memberdayakan UMKM masyarakat saat mengunjungi peternakan sapi untuk suplai susu MBG di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

"Di sini misalnya ada peternakan sapi, ada pekerjanya, sapi-sapi juga diberikan pakan dan lain-lain. Inilah wujud ekonomi sirkuler yang menggerakkan roda ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, yang menghidupkan para penjual pakan, peternak, dan di sini hasilnya dibeli oleh koperasi, jadi ada koperasi di sini yang juga hidup," katanya, di Sumedang, Kamis.

Menurutnya, ekonomi sirkuler menjadi semakin berkembang karena MBG mengalokasikan 85 persen dari anggaran Rp71 triliun untuk membeli bahan baku yang sebagian besar diproduksi oleh UMKM di masing-masing daerah.

"Jadi, kalau kita berbicara Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG)-nya sendiri saja, serapan tenaga kerja di sana ada 50 orang per satu SPPG, tapi di sini enggak hanya itu, 85 persen dari Rp71 triliun ini untuk membeli bahan baku, bayangkan ekonomi sirkuler di sini yang digerakkan oleh Program MBG," paparnya.

Ia menegaskan tujuan MBG tidak hanya soal peningkatan kualitas gizi anak, ibu hamil, menyusui, atau balita, tetapi juga peningkatan kualitas ekonomi masyarakat, terutama masyarakat yang betul-betul bersentuhan dengan pangan.

Selama ini, lanjut dia, di beberapa daerah banyak terjadi, misalnya ternak atau lahan yang menganggur akibat tidak adanya offtaker (pembeli) dari hasil pertanian atau peternakan.

Untuk itu Program MBG hadir untuk memberdayakan masyarakat yang dapat mengumpulkan hasil usahanya ke koperasi sebagai offtaker pertama untuk menjual ke SPPG sehingga ekonomi sirkuler dapat terus berjalan secara berkelanjutan.

"Dari peternakan ini saja misalnya, bisa menyuplai 150 liter, artinya di sekitar sini masih ada area-area peternakan lain, yang kemudian juga menyuplai ke koperasi dulu, dan dari koperasi baru dibeli oleh SPPG. Jadi di sini koperasi berfungsi sebagai offtaker pertama, sebagai pengepul, tidak ada tengkulak, tidak ada middle man, atau perantara-perantara yang sifatnya bisa menekan para peternak atau petani, tetapi langsung ke koperasi yang itu milik masyarakat juga," tuturnya.

Sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan Program MBG dapat menciptakan lapangan kerja langsung di masing-masing SPPG untuk memacu kemandirian masyarakat.

Dadan mengungkapkan alasan mengapa tiap SPPG masing-masing harus melayani penerima manfaat sebanyak 3.000-4.000 jiwa, yakni agar tercipta permintaan untuk membuka peluang pasar baru yang terus berkembang atau new emerging market.

"Secara ekonomi, Program MBG dapat menciptakan lapangan kerja langsung yang bekerja di SPPG," katanya.

Ia menjelaskan untuk tiga tenaga kerja inti yakni kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang menjadi pegawai BGN dibayar langsung melalui APBN.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Inilah wujud ekonomi sirkuler yang menggerakkan roda ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, yang menghidupkan para penjual pakan, peternak, dan di sini hasilnya dibeli oleh koperasi...

Sumedang (ANTARA) - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mewujudkan ekonomi sirkuler dengan memberdayakan UMKM masyarakat saat mengunjungi peternakan sapi untuk suplai susu MBG di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

"Di sini misalnya ada peternakan sapi, ada pekerjanya, sapi-sapi juga diberikan pakan dan lain-lain. Inilah wujud ekonomi sirkuler yang menggerakkan roda ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, yang menghidupkan para penjual pakan, peternak, dan di sini hasilnya dibeli oleh koperasi, jadi ada koperasi di sini yang juga hidup," katanya, di Sumedang, Kamis.

Menurutnya, ekonomi sirkuler menjadi semakin berkembang karena MBG mengalokasikan 85 persen dari anggaran Rp71 triliun untuk membeli bahan baku yang sebagian besar diproduksi oleh UMKM di masing-masing daerah.

"Jadi, kalau kita berbicara Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG)-nya sendiri saja, serapan tenaga kerja di sana ada 50 orang per satu SPPG, tapi di sini enggak hanya itu, 85 persen dari Rp71 triliun ini untuk membeli bahan baku, bayangkan ekonomi sirkuler di sini yang digerakkan oleh Program MBG," paparnya.

Ia menegaskan tujuan MBG tidak hanya soal peningkatan kualitas gizi anak, ibu hamil, menyusui, atau balita, tetapi juga peningkatan kualitas ekonomi masyarakat, terutama masyarakat yang betul-betul bersentuhan dengan pangan.

Selama ini, lanjut dia, di beberapa daerah banyak terjadi, misalnya ternak atau lahan yang menganggur akibat tidak adanya offtaker (pembeli) dari hasil pertanian atau peternakan.

Untuk itu Program MBG hadir untuk memberdayakan masyarakat yang dapat mengumpulkan hasil usahanya ke koperasi sebagai offtaker pertama untuk menjual ke SPPG sehingga ekonomi sirkuler dapat terus berjalan secara berkelanjutan.

"Dari peternakan ini saja misalnya, bisa menyuplai 150 liter, artinya di sekitar sini masih ada area-area peternakan lain, yang kemudian juga menyuplai ke koperasi dulu, dan dari koperasi baru dibeli oleh SPPG. Jadi di sini koperasi berfungsi sebagai offtaker pertama, sebagai pengepul, tidak ada tengkulak, tidak ada middle man, atau perantara-perantara yang sifatnya bisa menekan para peternak atau petani, tetapi langsung ke koperasi yang itu milik masyarakat juga," tuturnya.

Sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan Program MBG dapat menciptakan lapangan kerja langsung di masing-masing SPPG untuk memacu kemandirian masyarakat.

Dadan mengungkapkan alasan mengapa tiap SPPG masing-masing harus melayani penerima manfaat sebanyak 3.000-4.000 jiwa, yakni agar tercipta permintaan untuk membuka peluang pasar baru yang terus berkembang atau new emerging market.

"Secara ekonomi, Program MBG dapat menciptakan lapangan kerja langsung yang bekerja di SPPG," katanya.

Ia menjelaskan untuk tiga tenaga kerja inti yakni kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang menjadi pegawai BGN dibayar langsung melalui APBN.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Denpasar (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Tutik Kusuma Wardhani memastikan program makan bergizi gratis (MBG) memberdayakan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) karena melibatkan pelaku dan tenaga kerja lokal.

"MBG bertujuan untuk memberdayakan UMKM dan ekonomi kerakyatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lebih inklusif," kata Tutik Kusuma Wardhani dalam keterangan pers di Denpasar, Bali, Jumat.

Ia menjelaskan setiap harinya, ribuan porsi makanan disiapkan di dapur yang dikelola oleh tenaga kerja dari masyarakat lokal.

Tak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, wakil rakyat asal Provinsi Bali itu mengungkapkan MBG juga mengurangi angka malanutrisi dan stunting (tengkes). berdasarkan studi Bank Dunia pada 2024.

Dari studi itu, ia menambahkan pemberian makan bergizi juga meningkatkan tingkat kehadiran dan partisipasi anak di sekolah.

Ia menilai kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul.

"Program MBG merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi, khususnya bagi anak-anak sekolah," ucapnya.

Untuk itu, ia mengajak masyarakat Indonesia khususnya warga Bali untuk mendukung program yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia itu.

"Makanan bergizi adalah hak semua orang, dan kita semua berperan dalam mewujudkannya. Mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif," imbuhnya.

Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional terus memperluas implementasi program MBG yang diharapkan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Bidang Promosi dan Edukasi Gizi BGN Fatimah Zahrah Santoso di sela sosialisasi MBG kepada masyarakat yang dipusatkan di Puri Jero Kuta Denpasar pada Sabtu (1/3) menambahkan MBG bertujuan meningkatkan gizi dan kualitas SDM.

"Harapannya dengan adanya gizi yang diberikan pada masyarakat dengan program ini akan meningkat gizi berkualitas pada masyarakat," ucap Fatimah.

Badan Gizi Nasional bekerja sama dengan petani, peternak, dan nelayan setempat untuk memasok bahan baku makanan ke dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan Lembaga Negara non-kementerian yang berdedikasi untuk pemenuhan gizi nasional.

Berdasarkan riset, Indonesia diproyeksikan akan memiliki populasi muda yang besar pada tahun 2045 dan program ini dapat menjadi pilar penting dalam mendukung generasi muda yang sehat, produktif, dan siap bersaing di masa depan.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Kami memastikan UMKM-UMKM yang terlibat nanti dalam program pembangunan 3 juta rumah tersebut memiliki kualifikasi, kualitas manajemen keuangan, operasi, dan teknisnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Kementerian Perumahan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan bahwa UMKM yang terlibat dalam pembangunan 3 juta rumah sudah terkurasi secara kualitas manajemen dan kompetensi teknis.

Maman menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) untuk memastikan UMKM yang terlibat tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam proses pembangunan rumah.

"Kami memastikan UMKM-UMKM yang terlibat nanti dalam program pembangunan 3 juta rumah tersebut memiliki kualifikasi, kualitas manajemen keuangan, operasi, dan teknisnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Kementerian Perumahan," ujar Maman di Jakarta, Senin.

Dalam proses kurasi, lanjut Maman, Kementerian UMKM dan Kementerian PKP bekerja sama dalam menentukan pelaku UMKM yang bisa terlibat dalam proses pembangunan tersebut.

Menurut dia, pelaku UMKM sudah lama terlibat dalam pembangunan. Namun kali ini, pelaku tersebut akan lebih diawasi dan dipantau, khususnya UMKM yang perlu mendapat dukungan finansial.

"Di Kementerian Perumahan Rakyat kan memang keterlibatan UMKM itu kan sudah berjalan, itu kan memang sudah ada. Nanti kita sambil kita monitoring, mana-mana yang kira-kira UMKM yang perlu dapat support, misalnya masalah pembiayaan, isu masalah kualitas manajemen, dan lain sebagainya, itu juga masuk di situ," kata Maman.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Helvy Moraza mengatakan UMKM perlu dilibatkan dalam program Pembangunan 3 Juta Rumah Masyarakat.

Hal ini menyusul kepastian dari Menteri Pekerjaan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait yang mengatakan kontraktor dan penyelia bahan bangunan yang digunakan untuk program nanti berasal dari UMKM setempat.

“Ya, sudah ngobrol dengan Pak Ara (Menteri PKP Mauarar) dan skemanya jelas, bahwa di mana pun proyek ini dibangun, UMKM lokal harus terlibat, baik sebagai kontraktor maupun penyedia bahan bangunan,” kata Wamen Helvy saat ditemui di SMESCO Indonesia, Jakarta, Jumat (20/2).

Selain itu, Helvy memastikan bahwa UMKM yang akan terlibat tapi memiliki kendala terkait pembiayaan akan dibantu pihaknya melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan Group (KS Group) membagikan paket makanan di sekolah. Hal ini merupakan bagian dari Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) KS Group dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan gizi dasar bagi anak Indonesia.

Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Akbar Djohan turun langsung membagikan Paket Makanan Bergizi sekaligus berinteraksi dengan siswa Madrasah Ibtidaiyah Mathla'ul Huda, Cilegon. Dirinya menjelaskan, Krakatau Steel Peduli berbagi makanan bergizi yang perdana dilakukan pihaknya secara khusus mendistribusikan paket makanan kepada Madrasah Ibtidaiyah. Sebanyak 1.450 siswa yang tersebar di enam Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Ciwandan dan Kecamatan Citangkil Kota Cilegon mendapatkan paket makanan bergizi dari Krakatau Steel Peduli.

"KS Group berkomitmen mengambil bagian dalam mendukung program prioritas nasional yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemberian paket makanan ini akan dilaksanakan berkelanjutan dengan misi membentuk generasi muda Cilegon yang lebih sehat dan produktif," jelas Akbar Djohan dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/2/2025).

Sementara itu Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Mathla'ul Huda, Ali Imron mengaku bersyukur dan apresiasi terhadap adanya program Krakatau Steel Peduli.

"Alhamdulillah, kami sangat bersyukur dengan adanya program ini benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi pemenuhan gizi anak-anak kami di sekolah. Kami berharap ke depan tidak hanya pemberian paket makanan tapi juga bantuan fasilitas pendidikan lainnya," ungkapnya.

Ia menambahkan, pemenuhan gizi yang baik menjadi salah satu kunci utama dalam mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Dengan tubuh yang sehat dan nutrisi yang tercukupi, siswa dapat lebih fokus, aktif, dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan di sekolah.

Dalam penyiapannya, paket makanan sehat bergizi ini memang diupayakan mengusung kearifan lokal baik dari pemilihan menunya, maupun penggunaan bahan baku lokal yang banyak ditemukan di sekitar Kota Cilegon. Program Krakatau Steel Peduli ini ke depan akan terus mengutamakan Madrasah Ibtidaiyah yang belum mendapatkan bantuan paket makanan.

Akbar Djohan turut mengapresiasi dukungan seluruh pihak termasuk pelaku UMKM Kota Cilegon yang telah memenuhi standar kualitas produk yang ditetapkan.

"Program Krakatau Steel Peduli menjamin makanan yang diberikan telah memenuhi standar komposisi nutrisi seimbang dan bersertifikasi halal," tegasnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) merespons usulan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mitra program makan bergizi gratis (MBG) mendapat modal hingga Rp 500 juta. Usulan tersebut disampaikan oleh Kementerian UMKM.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan penyaluran modal kepada UMKM yang telah menjadi mitra MBG, bukanlah ranah Badan Gizi. Hal tersebut menjadi ranah dari Kementerian UMKM.

"Nah permodalan untuk mengolah, mengadakan bahan baku dan lain-lain itu wilayahnya kementerian UMKM bukan Badan Gizi," kaya Dadan saat ditemui di Gedung DPR Jakarta Pusat, Senin (3/1/2025).

Dadan menjelaskan Badan Gizi hanya mengkategorikan para UMKM yang dapat menjadi mitra MBG. Pertama, UMKM yang ingin menjadi mitra dapat mendaftar melalui website resmi BGN, mitra.bgn.go.id.

Kedua, bagi UMKM yang memasok bahan baku tidak diwajibkan mendaftar. Namun, bisa langsung berhubungan dengan satuan pelayanan atau dapur umum setempat.

Dadan menegaskan siapapun bisa menjadi mitra MBG dengan mendaftar. Dia menegaskan bagi masyarakat yang mau jadi mitra MBG tidak dipungut biaya sedikitpun. Untuk itu, dia mengimbau agar masyarakat tidak tidak tertipu kepada oknum-oknum yang mengaku pegawai BGN.

"Jangan tertipu oleh orang-orang yang mengaku-ngaku pegawai Badan Gizi di daerah. Karena kami tidak pernah memungut bayaran sepersen pun. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku itu dipastikan bukan orang Badan Gizi Nasional," tegas Dadan.

Penjelasan Menteri UMKM

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan ada syarat yang perlu dipenuhi mitra MBG untuk mengakses modal tersebut. Ia mengatakan, UMKM perlu mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai mitra program MBG.

"Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku," kata Maman dikutip dari laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

Berdasarkan data Kementerian UMKM, kata Maman, terdapat sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia. Selain itu, tercatat sebanyak 30.900 UMKM bergerak di jasa katering yang potensial terlibat dalam program MBG.

Maman mengatakan pemerintah juga menargetkan pengadaan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. "Selain itu, ada 30.900 UMKM jasa katering yang berpotensi besar terlibat dalam MBG," jelasnya.

Maman menambahkan, pihaknya melakukan langkah strategis melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah dan fasilitas legalitas bisnis. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi UMKM dalam program MBG.

Simak Video Cak Imin soal Usulan Modal Rp 500 Juta untuk UMKM Mitra Makan Gratis

[Gambas:Video 20detik]

SUMENEP, KOMPAS.com - Gaji untuk 47 relawan yang bekerja di Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) sepenuhnya ditangani oleh Satuan Pemenuhan Gizi Gratis (SPPG) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Kepala SPPG Sumenep, Mohammad Kholilur Rahman menyatakan, tidak benar bahwa Kodim 0827 menangani gaji relawan di dapur makan bergizi gratis, seperti yang sebelumnya ditulis oleh sejumlah awak media.

Namun demikian, Kholilur mengakui bahwa hingga hari ini tidak ada memorandum of understanding (MoU) antara relawan yang bekerja di dapur makan bergizi gratis dan SPPG yang menaungi mereka selama bekerja.

"Kami belum membuat MoU dengan semua relawan (hingga hari ini)," katanya, Jumat (31/1/2025).

Selain itu, Kholilur enggan mengungkap besaran gaji atau upah yang akan diterima oleh relawan yang bekerja di dapur makan bergizi gratis.

Dia hanya memastikan bahwa upah yang akan diterima oleh mereka di bawah upah minimum kabupaten (UMK) karena mereka dikategorikan sebagai relawan, bukan karyawan.

"Tidak akan mendapat gaji sesuai UMK, karena relawan bukan karyawan," ucapnya.

Setiap relawan yang bekerja di dapur makan bergizi gratis akan menerima gaji dengan sistem harian. Namun, gaji itu akan direalisasikan setiap akhir bulan.

"Sistemnya harian, bayarannya bulanan," katanya.

Gaji untuk relawan akan diambilkan dari pagu anggaran yang diterima oleh SPPG.

Namun, hingga kini, Kholilur, sebagai kepala SPPG, belum mengetahui besaran pagu anggaran yang akan diterima.

Pihaknya juga belum mengetahui bagaimana mekanisme pagu anggaran itu akan direalisasikan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihak yang untung besar dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yakni Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Terlebih jika anggarannya ditambah Rp 100 triliun menjadi Rp 171 triliun di 2025.

"Apabila program MBG ini ditingkatkan dari Rp 71 triliun ditambah Rp 100 triliun, maka menjadi 171 triliun, jumlah sentranya akan meningkat, maka saya berharap ini akan menimbulkan multiplier yang luar biasa bagi UMKM di seluruh Indonesia," kata Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2025).

Menurut Sri Mulyani, program MBG adalah salah satu program pemerintah yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh UMKM di semua wilayah Indonesia. Terlebih jika keberadaannya di dekat sekolah.

"Selama ada sekolah di situ, karena sekolah yang memberikan MBG setiap hari kepada muridnya, berarti ada yang harus menyiapkan makanan tersebut, ada yang harus membeli bahannya, ada yang harus memasak, mengantar, mencuci mulai dari sayuran, bahan baku, sampai tempat makannya. Ini merupakan pekerjaan masif, labour intensive dan merata di seluruh Indonesia," beber Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut tujuan dari program ini adalah untuk menjamin anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup sehingga mampu melakukan kegiatan belajar dengan baik. Ini dinilai sebagai investasi penting dan jangka panjang yang pelaksanaannya membutuhkan anggaran luar biasa besar.

Program MBG ditargetkan bisa menyasar seluruh anak-anak Indonesia dan ibu hamil secara bertahap. Dukungan anggaran dipastikan siap untuk memastikan program ini berjalan dengan baik.

"Apabila mencakup seluruh anak-anak di Indonesia, ibu hamil, PAUD sampai dengan anak sekolah jumlahnya mencapai sekitar 90 juta penerima manfaat dan ini harus disiapkan setiap hari, harus ada belanja, harus ada yang mengerjakan, saya membayangkan efek pengalinya atau multiplier efeknya akan luar biasa," tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga telah berpesan kepada Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan agar lembaga-lembaga keuangan di Indonesia ikut mensukseskan dan mendukung program MBG. Nantinya UMKM yang menjadi mitra MBG akan diberi kredit modal kerja.

"Apabila sebuah perusahaan telah mendapatkan purchasing order untuk makan bergizi gratis, dia seharusnya bisa mendapatkan kredit untuk bisa modal kerja maupun dari sisi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan itu. Ini merupakan sebuah transformasi yang sangat masif," ucap Sri Mulyani.

Target Penerima Makan Bergizi Gratis

Presiden Prabowo Subianto menargetkan program MBG bisa sasar 15 juta anak mulai September 2025. Jumlahnya diharapkan terus meningkat hingga bisa menyasar semua anak-anak Indonesia pada akhir tahun ini.

"Untuk Januari sampai April 2025 program ini sasarannya adalah 3 juta anak, bulan April sampai Agustus 2025 akan menuju 6 juta anak. September kita harapkan 15 juta anak dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makanan bergizi," kata Prabowo dalam Pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/1).

Target tersebut sangat signifikan jika melihat realisasi saat ini, di mana Prabowo menyebut program MBG telah menyasar 650 ribu anak di 31 provinsi sejak dimulai 6 Januari 2025.

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut mengamankan dan mensukseskan program MBG. Program ini dinilai sangat strategis untuk memperkuat masa depan anak-anak Indonesia.

"Ini adalah masalah strategis, kita memperkuat masa depan Indonesia. Anak-anak Indonesia harus kuat, harus cerdas, harus semangat, harus sekolah dengan baik," imbuhnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihak yang untung besar dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yakni Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Terlebih jika anggarannya telah ditambah Rp 100 triliun menjadi Rp 171 triliun.

"Apabila program MBG ini ditingkatkan dari Rp 71 triliun ditambah Rp 100 triliun, maka menjadi 171 triliun, jumlah sentranya akan meningkat, maka saya berharap ini akan menimbulkan multiplier yang luar biasa bagi UMKM di seluruh Indonesia," kata Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2025).

Menurut Sri Mulyani, program MBG adalah salah satu program pemerintah yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh UMKM di semua wilayah Indonesia. Terlebih jika keberadaannya di dekat sekolah.

"Selama ada sekolah di situ, karena sekolah yang memberikan MBG setiap hari kepada muridnya, berarti ada yang harus menyiapkan makanan tersebut, ada yang harus membeli bahannya, ada yang harus memasak, mengantar, mencuci mulai dari sayuran, bahan baku, sampai tempat makannya. Ini merupakan pekerjaan masif, labour intensive dan merata di seluruh Indonesia," beber Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut tujuan dari program ini adalah untuk menjamin anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup sehingga mampu melakukan kegiatan belajar dengan baik. Ini dinilai sebagai investasi penting dan jangka panjang yang pelaksanaannya membutuhkan anggaran luar biasa besar.

Program MBG ditargetkan bisa menyasar seluruh anak-anak Indonesia dan ibu hamil secara bertahap. Dukungan anggaran dipastikan siap untuk memastikan program ini berjalan dengan baik.

"Apabila mencakup seluruh anak-anak di Indonesia, ibu hamil, PAUD sampai dengan anak sekolah jumlahnya mencapai sekitar 90 juta penerima manfaat dan ini harus disiapkan setiap hari, harus ada belanja, harus ada yang mengerjakan, saya membayangkan efek pengalinya atau multiplier efeknya akan luar biasa," tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga telah berpesan kepada Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan agar lembaga-lembaga keuangan di Indonesia ikut mensukseskan dan mendukung program MBG. Nantinya UMKM yang menjadi mitra MBG akan diberi kredit modal kerja.

"Apabila sebuah perusahaan telah mendapatkan purchasing order untuk makan bergizi gratis, dia seharusnya bisa mendapatkan kredit untuk bisa modal kerja maupun dari sisi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan itu. Ini merupakan sebuah transformasi yang sangat masif," ucap Sri Mulyani.

Pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) diisyaratkan mendapatkan modal. UMKM tersebut harus lebih dulu mendapatkan surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Akbar Himawan Buchari menilai, pemberian akses permodalan merupakan bentuk keberpihakan negara bagi UMKM yang menjadi mitra MBG. Akbar mengatakan, dengan skema ini, Indonesia bukan hanya akan mendapatkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dari MBG, tetapi juga membuat pelaku UMKM naik kelas.

"Hasilnya, ekonomi akan tumbuh, baik di sektor mikro maupun makro. Sendi-sendi perekonomian di daerah akan bergeliat, sehingga mengerek pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Akbar dalam keterangan tertulis, Rabu (29/1/2025).

Selain itu, pemberian modal awal juga merupakan bukti bahwa negara hadir untuk UMKM. Mengingat, program bersejarah yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini membutuhkan uang yang tidak sedikit.

Untuk diketahui. Pada APBN 2025, anggaran untuk Program MBG sebesar Rp 71 triliun. Namun, anggaran itu belum mencakup seluruh penerima.

"Bayangkan, perputaran uang sekitar Rp 171 triliun dalam setahun hanya dari program MBG. Jika UMKM terlibat di dalamnya, sudah pasti efek ekonominya sangat besar," ulas Akbar.

Meski begitu, ia berpesan kepada industri perbankan agar tidak menyulitkan pelaku UMKM yang telah ditunjuk Badan Gizi Nasional sebagai mitra program MBG. Khususnya, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Akbar juga meminta kepada pelaku UMKM yang nantinya ditunjuk oleh BGN untuk meningkatkan kualitas dan mengikuti aturan main yang telah ditetapkan.

"Teman-teman UMKM juga harus profesional. Terlebih, program ini menyasar kepada anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Jadi harus diprioritaskan gizi dan kualitasnya," pesan Akbar.