Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan melakukan kunjungan ke SMP Negeri 23 Kota Depok dan salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Depok, Rabu (30/4/2025). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kunjungan ke SMPN 23 Depok, Luhut berdialog dengan para siswa untuk mendengarkan secara langsung pengalaman mereka terkait hararapan dan juga masukan program MBG. Hasilnya, ia percaya bahwa program MBG ini sangat bermanfaat bagi generasi muda.

"Cerahnya wajah mereka membuat saya yakin bahwa program ini menyentuh kehidupan nyata dan berdampak langsung bagi masa depan generasi penerus bangsa," kata Luhut dalam salah satu unggahan di akun Instagram resminya (@luhut.pandjaitab), Rabu (30/4/2025).

Luhut mengatakan kepada beberapa pihak bahwa program MBG tidak bisa dinilai hanya dari besaran anggaran yang dikeluarkan. Namun perlu juga dilihat dari dampak program tersebut kepada tumbuh kembang generasi muda Indonesia maupun perekonomian yang ikut terlibat dalam program tersebut.

Misalnya salah satu restoran yang sudah tutup, namun kini berubah fungsi menjadi tempat dapur MBG yang mempekerjakan sekitar 50 karyawan. Hal ini ia temui saat melakukan kunjungan ke salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Depok.

"Karena itu, saya juga meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dulunya merupakan restoran yang terpaksa tutup. Kini, tempat itu bertransformasi menjadi dapur penyedia makan bergizi dan mempekerjakan sekitar 50 pegawai. Ini contoh nyata bagaimana program MBG menghidupkan kembali ekonomi lokal," katanya.

Luhut mendorong terbentuknya ekosistem agar SPPG membeli bahan baku dari petani sayur, peternak telur, dan pelaku UMKM pangan lain di sekitarnya. Hal ini dilakukan agar manfaat ekonomin dari program MBG bisa menjalar ke ladang, pasar, dan rumah tangga kecil yang menopang perekonomian lokal.

Luhut menambahkan, berdasarkan kajian Dewan Ekonomi Nasional menunjukkan bahwa program ini memiliki potensi sosial dan ekonomi yang luas. Selain memperbaiki gizi anak, program ini turut menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli keluarga, dan mempercepat perputaran produk pangan dalam negeri.

"Jika berjalan penuh, akan ada sekitar 30.000 SPPG tersebar di seluruh Indonesia," katanya.

Lebih lanjut, Luhut mengingatkan bahwa keberhasilan program sebesar ini sangat bergantung pada tata kelola yang transparan, partisipatif, dan berbasis data. Ia mendorong agar audit berkala dilakukan, melibatkan masyarakat. Hal ini penting agar manfaat yang dirasakan tanpa menimbulkan keraguan.

"MBG bukan hanya tentang mencukupi gizi anak-anak Indonesia. Ia juga pengungkit ekonomi yang menggerakkan dapur masyarakat, menyerap hasil tani lokal, membuka lapangan kerja, dan membangun ketahanan sosial. Setiap makanan yang disajikan mencerminkan harapan akan peningkatan kualitas SDM Indonesia serta denyut ekonomi yang kita hidupkan bersama," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) mengklaim program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai mulai menunjukkan dampak positif terhadap sektor peternakan rakyat.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi menilai keberhasilan program MBG sebagai wujud nyata dari ekonomi sirkuler yang memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Uki menyebutkan dari total anggaran Program MBG sebesar Rp71 triliun, sekitar 85% dialokasikan untuk pembelian bahan baku, yang mayoritas diproduksi oleh UMKM lokal.

Hal ini membuat ekosistem produksi pangan lokal kembali bergeliat, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya mengalami stagnasi akibat tidak adanya off taker hasil pertanian atau peternakan.

“Di sini koperasi berfungsi sebagai off taker pertama, sebagai pengepul, tidak ada tengkulak, tidak ada perantara-perantara yang sifatnya bisa menekan para peternak atau petani, tetapi langsung ke koperasi yang itu milik masyarakat juga,” katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (19/4/2025).

Melalui model ini, pemerintah berharap Program MBG tidak hanya memberi manfaat bagi siswa penerima, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui koperasi dan UMKM sebagai pilar utama ekonomi lokal.

Dia mencontohkan bahwa salah satu peternakan yang merasakan dampaknya adalah Nusa Dairy Indonesia. Peternakan ini bekerja sama dengan Koperasi Jagri dalam menyuplai susu ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Cimahi - Cimahi Utara / SPPG Yayasan Arara Visi Hijau.

Dari segi ekonomi jelas ada penambahan, terutama harga penerimaan sebelum MBG di kisaran Rp7.000 per liter, setelah ada program MBG harga penerimaan susu jadi Rp10.000 per liter.

Saat ini, SPPG Kota Cimahi melayani sekitar 3.500 siswa penerima manfaat dengan distribusi susu sebanyak tiga kali dalam sepekan. Setiap kali distribusi, kebutuhan susu mencapai 370 liter.

Namun, produksi susu dari peternakan sapi perah yang tergabung dalam koperasi baru mampu mencukupi sekitar 150 liter per hari.

JAKARTA,investor.id – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menegaskan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) jangan sampai mengorbankan pelaku UMKM yang terlibat. Hal ini merupakan tanggapan atas adanya dugaan pungutan liar (pungli) dan keterlambatan pembayaran dalam pelaksanaan program MBG yang terjadi di wilayah Kalibata.

Sekjen Hipmi Anggawira menuturkan bahwa program MBG yang merupakan inisiatif strategis Presiden RI, harus dijalankan secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik-praktik koruptif. Segala bentuk pungli dalam pelaksanaan program pemerintah merupakan tindakan kriminal yang merusak citra negara dan melemahkan kepercayaan publik.

"Segala bentuk pungli adalah tindakan kriminal yang mencoreng nama baik negara dan harus ditindak tegas. Jangan sampai UMKM dikorbankan karena kelalaian atau permainan oknum,” ujar Anggawira pada Sabtu (19/4/2025).

Dia mengatakan bahwa program ini tidak boleh menjadi ruang penyimpangan, melainkan harus menjadi simbol hadirnya negara dalam melayani kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pungli harus segera dilakukan, agar tidak mencederai tujuan utama dari program ini.

Lalu  Hipmi mendorong penguatan profesionalisme di kalangan mitra pelaksana program. Pelibatan yayasan atau lembaga mitra harus mengikuti standar operasional yang sepadan dengan proyek-proyek nasional.

“Selain itu, Hipmi mengusulkan agar audit internal maupun eksternal diberlakukan secara berkala untuk memastikan tata kelola yang transparan dan akuntabel,” kata dia.

Hipmi menilai bahwa dukungan terhadap UMKM sebagai pelaksana dapur MBG harus bersifat konkret. Kelangsungan operasional mereka sangat bergantung pada jaminan arus kas yang stabil dan pembayaran yang tepat waktu.

“Tanpa dukungan sistemik, UMKM berpotensi mengalami tekanan finansial yang dapat mengganggu keberlanjutan program,” tutur Anggawira.

Hipmi merekomendasikan tiga langkah agar program MBG bisa berjalan secara optimal. Pertama yaitu digitalisasi dan transparansi sistem pengelolaan
HIPMI mendorong penggunaan sistem digital seperti dashboard real-time untuk memantau logistik, status pembayaran, dan kinerja layanan. Sistem e-invoicing dan kontrak digital juga perlu diterapkan agar proses pembayaran dapat dilakukan secara tepat waktu dan terdokumentasi dengan baik.

Kedua,  Hipmi mengusulkan agar bank-bank Himbara dan BPR lokal terlibat dalam penyaluran kredit mikro dengan skema khusus MBG. Selain itu, lembaga seperti LPDB-KUMKM dan institusi keuangan milik negara dapat menyediakan dana bergulir tanpa agunan besar bagi vendor kecil.

“Hipmi juga siap mendampingi melalui program inkubator UMKM MBG untuk membantu validasi, pelatihan, dan penguatan kapasitas manajerial keuangan,” terang Anggawira.

Ketiga, pembentukan  Satuan Tugas (Satgas) Integritas MBG Nasional
Hipmi mendorong pembentukan satuan tugas khusus yang melibatkan KPK, Kejaksaan, dan unsur masyarakat sipil guna memastikan pengawasan menyeluruh terhadap tata kelola program MBG.  Dalam hal ini, Hipmi menyatakan kesiapan untuk duduk bersama sebagai mitra strategis yang menjembatani komunikasi antara pelaku usaha dan pemerintah.

“Hipmi siap menjadi mitra aktif pemerintah dalam mendukung pelaksanaan MBG yang profesional, bersih, dan berdampak luas. Kami percaya bahwa dengan sistem yang kuat dan dukungan pembiayaan yang tepat, UMKM bisa menjadi tulang punggung keberhasilan program ini,” ungkap Anggawira.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Inilah wujud ekonomi sirkuler yang menggerakkan roda ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, yang menghidupkan para penjual pakan, peternak, dan di sini hasilnya dibeli oleh koperasi...

Sumedang (ANTARA) - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mewujudkan ekonomi sirkuler dengan memberdayakan UMKM masyarakat saat mengunjungi peternakan sapi untuk suplai susu MBG di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

"Di sini misalnya ada peternakan sapi, ada pekerjanya, sapi-sapi juga diberikan pakan dan lain-lain. Inilah wujud ekonomi sirkuler yang menggerakkan roda ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, yang menghidupkan para penjual pakan, peternak, dan di sini hasilnya dibeli oleh koperasi, jadi ada koperasi di sini yang juga hidup," katanya, di Sumedang, Kamis.

Menurutnya, ekonomi sirkuler menjadi semakin berkembang karena MBG mengalokasikan 85 persen dari anggaran Rp71 triliun untuk membeli bahan baku yang sebagian besar diproduksi oleh UMKM di masing-masing daerah.

"Jadi, kalau kita berbicara Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG)-nya sendiri saja, serapan tenaga kerja di sana ada 50 orang per satu SPPG, tapi di sini enggak hanya itu, 85 persen dari Rp71 triliun ini untuk membeli bahan baku, bayangkan ekonomi sirkuler di sini yang digerakkan oleh Program MBG," paparnya.

Ia menegaskan tujuan MBG tidak hanya soal peningkatan kualitas gizi anak, ibu hamil, menyusui, atau balita, tetapi juga peningkatan kualitas ekonomi masyarakat, terutama masyarakat yang betul-betul bersentuhan dengan pangan.

Selama ini, lanjut dia, di beberapa daerah banyak terjadi, misalnya ternak atau lahan yang menganggur akibat tidak adanya offtaker (pembeli) dari hasil pertanian atau peternakan.

Untuk itu Program MBG hadir untuk memberdayakan masyarakat yang dapat mengumpulkan hasil usahanya ke koperasi sebagai offtaker pertama untuk menjual ke SPPG sehingga ekonomi sirkuler dapat terus berjalan secara berkelanjutan.

"Dari peternakan ini saja misalnya, bisa menyuplai 150 liter, artinya di sekitar sini masih ada area-area peternakan lain, yang kemudian juga menyuplai ke koperasi dulu, dan dari koperasi baru dibeli oleh SPPG. Jadi di sini koperasi berfungsi sebagai offtaker pertama, sebagai pengepul, tidak ada tengkulak, tidak ada middle man, atau perantara-perantara yang sifatnya bisa menekan para peternak atau petani, tetapi langsung ke koperasi yang itu milik masyarakat juga," tuturnya.

Sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan Program MBG dapat menciptakan lapangan kerja langsung di masing-masing SPPG untuk memacu kemandirian masyarakat.

Dadan mengungkapkan alasan mengapa tiap SPPG masing-masing harus melayani penerima manfaat sebanyak 3.000-4.000 jiwa, yakni agar tercipta permintaan untuk membuka peluang pasar baru yang terus berkembang atau new emerging market.

"Secara ekonomi, Program MBG dapat menciptakan lapangan kerja langsung yang bekerja di SPPG," katanya.

Ia menjelaskan untuk tiga tenaga kerja inti yakni kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang menjadi pegawai BGN dibayar langsung melalui APBN.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Inilah wujud ekonomi sirkuler yang menggerakkan roda ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, yang menghidupkan para penjual pakan, peternak, dan di sini hasilnya dibeli oleh koperasi...

Sumedang (ANTARA) - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mewujudkan ekonomi sirkuler dengan memberdayakan UMKM masyarakat saat mengunjungi peternakan sapi untuk suplai susu MBG di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

"Di sini misalnya ada peternakan sapi, ada pekerjanya, sapi-sapi juga diberikan pakan dan lain-lain. Inilah wujud ekonomi sirkuler yang menggerakkan roda ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, yang menghidupkan para penjual pakan, peternak, dan di sini hasilnya dibeli oleh koperasi, jadi ada koperasi di sini yang juga hidup," katanya, di Sumedang, Kamis.

Menurutnya, ekonomi sirkuler menjadi semakin berkembang karena MBG mengalokasikan 85 persen dari anggaran Rp71 triliun untuk membeli bahan baku yang sebagian besar diproduksi oleh UMKM di masing-masing daerah.

"Jadi, kalau kita berbicara Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG)-nya sendiri saja, serapan tenaga kerja di sana ada 50 orang per satu SPPG, tapi di sini enggak hanya itu, 85 persen dari Rp71 triliun ini untuk membeli bahan baku, bayangkan ekonomi sirkuler di sini yang digerakkan oleh Program MBG," paparnya.

Ia menegaskan tujuan MBG tidak hanya soal peningkatan kualitas gizi anak, ibu hamil, menyusui, atau balita, tetapi juga peningkatan kualitas ekonomi masyarakat, terutama masyarakat yang betul-betul bersentuhan dengan pangan.

Selama ini, lanjut dia, di beberapa daerah banyak terjadi, misalnya ternak atau lahan yang menganggur akibat tidak adanya offtaker (pembeli) dari hasil pertanian atau peternakan.

Untuk itu Program MBG hadir untuk memberdayakan masyarakat yang dapat mengumpulkan hasil usahanya ke koperasi sebagai offtaker pertama untuk menjual ke SPPG sehingga ekonomi sirkuler dapat terus berjalan secara berkelanjutan.

"Dari peternakan ini saja misalnya, bisa menyuplai 150 liter, artinya di sekitar sini masih ada area-area peternakan lain, yang kemudian juga menyuplai ke koperasi dulu, dan dari koperasi baru dibeli oleh SPPG. Jadi di sini koperasi berfungsi sebagai offtaker pertama, sebagai pengepul, tidak ada tengkulak, tidak ada middle man, atau perantara-perantara yang sifatnya bisa menekan para peternak atau petani, tetapi langsung ke koperasi yang itu milik masyarakat juga," tuturnya.

Sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan Program MBG dapat menciptakan lapangan kerja langsung di masing-masing SPPG untuk memacu kemandirian masyarakat.

Dadan mengungkapkan alasan mengapa tiap SPPG masing-masing harus melayani penerima manfaat sebanyak 3.000-4.000 jiwa, yakni agar tercipta permintaan untuk membuka peluang pasar baru yang terus berkembang atau new emerging market.

"Secara ekonomi, Program MBG dapat menciptakan lapangan kerja langsung yang bekerja di SPPG," katanya.

Ia menjelaskan untuk tiga tenaga kerja inti yakni kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang menjadi pegawai BGN dibayar langsung melalui APBN.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memproyeksikan target 6 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa dicapai lebih cepat sebelum akhir April 2025. Dadan, seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, optimistis target itu bisa dicapai seiring gairah dari para UMKM bergabung ke Badan Gizi untuk menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang semakin tinggi.

"Sekarang kan sudah 3 juta penerima manfaat, sudah 1.050 SPPG sesuai dengan target awal. Mulai akhir April itu kan 6 juta, dan mudah-mudahan bisa kita capai lebih cepat karena semakin banyak orang yang ingin bergabung di SPPG," katanya, Jumat (21/3/2025) malam.

Hal itu sekaligus merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta percepatan peningkatan jumlah penerima manfaat MBG di Indonesia.

Dadan menjelaskan bahwa ada tiga faktor utama yang menjadi kunci sukses percepatan program ini, yakni anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. Ketiga aspek tersebut akan dikondisikan sesuai pedoman agar distribusi manfaat berjalan optimal.

Terkait anggaran, Dadan mengungkapkan bahwa dana MBG saat ini hampir mencapai Rp 1 triliun, meningkat dari sekitar Rp 700 miliar lebih sebelumnya. Peningkatan ini terjadi karena proses administrasi dan pencairan dana semakin lancar.

"Kalau awal-awal, ada penyelesaian administrasi dan banyak yang belum reimburse. Sekarang reimburse sudah lancar. Setelah Lebaran, mitra akan menerima uang muka, bukan lagi reimburse, sehingga pencairan akan lebih cepat," katanya.

Dadan memperkirakan bahwa mulai bulan depan, anggaran program MBG akan mencapai Rp1 triliun per bulan, meningkat menjadi Rp2 triliun per bulan pada Mei, dan mencapai minimal Rp 5 triliun per bulan pada September tahun ini.

Untuk memastikan efektivitas dan transparansi anggaran, BGN terus berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna melakukan audit rutin terhadap program MBG.

"Bulan Mei nanti, ketika tidak ada lagi penambahan sementara SPPG, kami akan bekerja sama dengan lembaga independen untuk melakukan akreditasi dan sertifikasi. Ini agar proses pelayanan di SPPG lebih terstandar," katanya.

Denpasar (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Tutik Kusuma Wardhani memastikan program makan bergizi gratis (MBG) memberdayakan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) karena melibatkan pelaku dan tenaga kerja lokal.

"MBG bertujuan untuk memberdayakan UMKM dan ekonomi kerakyatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lebih inklusif," kata Tutik Kusuma Wardhani dalam keterangan pers di Denpasar, Bali, Jumat.

Ia menjelaskan setiap harinya, ribuan porsi makanan disiapkan di dapur yang dikelola oleh tenaga kerja dari masyarakat lokal.

Tak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, wakil rakyat asal Provinsi Bali itu mengungkapkan MBG juga mengurangi angka malanutrisi dan stunting (tengkes). berdasarkan studi Bank Dunia pada 2024.

Dari studi itu, ia menambahkan pemberian makan bergizi juga meningkatkan tingkat kehadiran dan partisipasi anak di sekolah.

Ia menilai kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul.

"Program MBG merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi, khususnya bagi anak-anak sekolah," ucapnya.

Untuk itu, ia mengajak masyarakat Indonesia khususnya warga Bali untuk mendukung program yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia itu.

"Makanan bergizi adalah hak semua orang, dan kita semua berperan dalam mewujudkannya. Mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif," imbuhnya.

Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional terus memperluas implementasi program MBG yang diharapkan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Bidang Promosi dan Edukasi Gizi BGN Fatimah Zahrah Santoso di sela sosialisasi MBG kepada masyarakat yang dipusatkan di Puri Jero Kuta Denpasar pada Sabtu (1/3) menambahkan MBG bertujuan meningkatkan gizi dan kualitas SDM.

"Harapannya dengan adanya gizi yang diberikan pada masyarakat dengan program ini akan meningkat gizi berkualitas pada masyarakat," ucap Fatimah.

Badan Gizi Nasional bekerja sama dengan petani, peternak, dan nelayan setempat untuk memasok bahan baku makanan ke dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan Lembaga Negara non-kementerian yang berdedikasi untuk pemenuhan gizi nasional.

Berdasarkan riset, Indonesia diproyeksikan akan memiliki populasi muda yang besar pada tahun 2045 dan program ini dapat menjadi pilar penting dalam mendukung generasi muda yang sehat, produktif, dan siap bersaing di masa depan.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Kami memastikan UMKM-UMKM yang terlibat nanti dalam program pembangunan 3 juta rumah tersebut memiliki kualifikasi, kualitas manajemen keuangan, operasi, dan teknisnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Kementerian Perumahan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan bahwa UMKM yang terlibat dalam pembangunan 3 juta rumah sudah terkurasi secara kualitas manajemen dan kompetensi teknis.

Maman menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) untuk memastikan UMKM yang terlibat tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam proses pembangunan rumah.

"Kami memastikan UMKM-UMKM yang terlibat nanti dalam program pembangunan 3 juta rumah tersebut memiliki kualifikasi, kualitas manajemen keuangan, operasi, dan teknisnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Kementerian Perumahan," ujar Maman di Jakarta, Senin.

Dalam proses kurasi, lanjut Maman, Kementerian UMKM dan Kementerian PKP bekerja sama dalam menentukan pelaku UMKM yang bisa terlibat dalam proses pembangunan tersebut.

Menurut dia, pelaku UMKM sudah lama terlibat dalam pembangunan. Namun kali ini, pelaku tersebut akan lebih diawasi dan dipantau, khususnya UMKM yang perlu mendapat dukungan finansial.

"Di Kementerian Perumahan Rakyat kan memang keterlibatan UMKM itu kan sudah berjalan, itu kan memang sudah ada. Nanti kita sambil kita monitoring, mana-mana yang kira-kira UMKM yang perlu dapat support, misalnya masalah pembiayaan, isu masalah kualitas manajemen, dan lain sebagainya, itu juga masuk di situ," kata Maman.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Helvy Moraza mengatakan UMKM perlu dilibatkan dalam program Pembangunan 3 Juta Rumah Masyarakat.

Hal ini menyusul kepastian dari Menteri Pekerjaan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait yang mengatakan kontraktor dan penyelia bahan bangunan yang digunakan untuk program nanti berasal dari UMKM setempat.

“Ya, sudah ngobrol dengan Pak Ara (Menteri PKP Mauarar) dan skemanya jelas, bahwa di mana pun proyek ini dibangun, UMKM lokal harus terlibat, baik sebagai kontraktor maupun penyedia bahan bangunan,” kata Wamen Helvy saat ditemui di SMESCO Indonesia, Jakarta, Jumat (20/2).

Selain itu, Helvy memastikan bahwa UMKM yang akan terlibat tapi memiliki kendala terkait pembiayaan akan dibantu pihaknya melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Pemprov Jatim melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop UKM) menyiapkan pelatihan bagi pelaku UMKM di daerah-daerah untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG). Ada 300 pelaku UMKM yang mendapat pelatihan tersebut.

Kadinkop UKM Jatim, Endy Alim Abdi Nusa mengatakan pelatihan ini sebagai bentuk dukungan kepada pelaku UMKM untuk terlibat dalam program MBG.

"Kami akan beri pelatihan kepada pelaku UMKM, khususnya pelaku UMKM yang ada di bidang kuliner. Kami target 300 pelaku UMKM khusus kuliner ikut pelatihan ini," kata Endy di Surabaya, Selasa (25/2/2025).

Endy mengatakan pelatihan ini bertujuan agar para pelaku UMKM siap untuk mengerjakan program MBG. Apalagi, program MBG seiring berjalannya waktu akan menyasar lebih banyak anak-anak sekolah.

"Bagaimana pelaku usaha siap, ketika sewaktu-waktu ternyata UMKM ditunjuk sebagai penyedia MBG," tambahnya.

Lebih lanjut Endy mengatakan para pelaku UMKM tersebut akan diberi pelatihan mulai memasak menu MBG sesuai dengan takaran gizi Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kami beri pelatihan menyusun menu. Kemudian membuat menu sesuai acuan gizi BGN untuk program MBG, tetapi dengan kearifan lokal," ujarnya.

"Target kami pelatihan akan dilakukan selama 3 hingga 6 bulan ke depan dengan menyasar UMKM sektor kuliner di Jatim," tandasnya.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diminta untuk ikut berperan dalam program prioritas pemerintah, termasuk program tiga juta rumah. Sejalan dengan itu, Wakil Menteri UMKM (Wamen) Helvi Yuni Moraza menyampaikan Kementerian UMKM telah berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Helvi mengatakan Menteri UMKM Maman Abdurrahman telah melakukan pertemuan beberapa kali dengan Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara). Helvi menjelaskan di manapun proyek tersebut dibangun harus melibatkan UMKM setempat, termasuk untuk pasok bahan bangunan dan kontraktor.

"Pak Menteri sudah berapa kali pertemuan teknis sama Pak Ara. Skemanya yang jelas kita diminta, bahwa di manapun itu dibangun harus melibatkan UMKM lokal. Ya, kontraktornya UMKM lokal, kemudian pemasok bahannya UMKM lokal," kata Helvi saat ditemui di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).

Helvi mengakui memang masih ada kendala dalam akses pembiayaan UMKM untuk merealisasikan hal tersebut. Untuk mengatasinya, Helvi menggandeng himpunan bank milik negara (Himbara) melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Itu kan kita kerjasama sama Himbara, kan ada KUR-nya ada. Iya, nanti juga akan dibantu oleh BTN dan penyiapan ini," jelas Helvi.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan UMKM akan terlibat dalam program prioritas pemerintahan, termasuk program tiga juta rumah. Maman menyebut pihaknya tengah mengkurasi dan mendata pengusaha-pengusaha UMKM kelas menengah untuk terlibat dalam program tersebut.

"Pembangunan rumah dan sekarang kami sedang kurasi di bawah Kedeputian Menengah melakukan pendataan usaha-usaha menengah yang bisa ikut terlibat di pembangunan 3 juta rumah di Kementerian Perumahan dan Rakyat," kata Maman saat Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Maman menyebut telah berkoordinasi dengan Menteri PKP Maruarar Sirait. Sebab, Maman menerangkan keterlibatan UMKM dalam program prioritas pemerintah ini merupakan arahan dan perintah dari Presiden Prabowo Subianto.

"Saya sudah koordinasi dengan Menteri Perumahan dan Insya Allah ini akan terus berjalan. Karena ini arahan dan perintah presiden, untuk MBG dan pembangunan 3 juta rumah diharapkan ada keterlibatan UMKM di situ, koperasi dan juga BUMDES," tambah Maman.

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Y Moraza menyebut UMKM lokal wajib dilibatkan dalam proyek pembangunan 3 juta rumah rakyat.

Menurutnya, Menteri Pekerjaan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah memastikan kontraktor dan bahan bangunan yang digunakan harus berasal dari UMKM lokal.

"Sudah ngobrol dengan Pak Ara (Menteri PKP Maruarar), skemanya jelas. Di mana pun proyek ini dibangun, UMKM lokal harus terlibat, baik sebagai kontraktor maupun penyedia bahan bangunan," ujarnya usai menghadiri acara Shopee di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Dukungan Pendanaan dari Bank Himbara dan BTN

Helvi mengatakan, UMKM yang mengalami kendala pendanaan akan mendapat dukungan dari bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

"Nanti juga akan dibantu oleh Bank BTN dalam menyiapkan ini," katanya.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurahman juga menegaskan pentingnya keterlibatan sektor UMKM dalam proyek ini. Saat ini, pihaknya sedang menyeleksi pelaku usaha yang layak bergabung.

"Kami sedang kurasi di bawah Kedeputian Usaha Menengah dengan melakukan pendataan usaha yang bisa ikut program ini," ujar Maman usai rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Helvy Moraza mengatakan UMKM perlu dilibatkan dalam program Pembangunan 3 Juta Rumah Masyarakat.

Hal ini menyusul kepastian dari Menteri Pekerjaan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait yang mengatakan kontraktor dan penyelia bahan bangunan yang digunakan untuk program nanti berasal dari UMKM setempat.

“Ya, sudah ngobrol dengan Pak Ara (Menteri PKP Mauarar) dan skemanya jelas, bahwa di mana pun proyek ini dibangun, UMKM lokal harus terlibat, baik sebagai kontraktor maupun penyedia bahan bangunan,” kata Wamen Helvy saat ditemui di SMESCO Indonesia, Jakarta, Jumat.

Selain itu, Helvy memastikan bahwa UMKM yang akan terlibat tapi memiliki kendala terkait pembiayaan akan dibantu pihaknya melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Itu kan kita kerja sama sama Himbara, nanti juga akan dibantu oleh BTN dan penyiapannya,” ujar dia.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman pada Kamis (20/2) mengatakan pihaknya sedang menyeleksi pelaku usaha yang layak bergabung untuk proyek ini.

Hal ini pun senada dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mendorong agar semua pihak terkait turut andil dalam program pembangunan perumahan yang berpihak pada rakyat kecil ini.

AHY, seusai menghadiri rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2) menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN telah melakukan pemetaan menyeluruh atas isu tata ruang dan pengelolaan lahan di seluruh Indonesia, sementara Kementerian PKP bersama instansi terkait tengah fokus pada penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih terjangkau.

Ia mengatakan, dorongan kolaborasi lintas kementerian/lembaga juga penting untuk menyatukan kebijakan tata ruang dan perumahan, sehingga program yang dijalankan mampu mengatasi berbagai tantangan secara efektif.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025