Sebanyak 50 siswa dari 121 siswa yang diduga keracunan makan bergizi gratis (MBG) sudah diperbolehkan pulang. Kondisi para siswa mulai membaik pasca mendapat perawatan.

"Ada 50 siswa yang sudah diperbolehkan pulang malam ini karena kondisinya sudah membaik. Sisanya, 71 siswa masih dirawat untuk diobservasi lanjutan," ujar Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumsel Deddy Irawan, Senin (5/5/2025).

Tim surveilans dan pusat krisis dari Dinkes Sumsel pada malam ini juga telah diberangkatkan menuju PALI. Mereka akan berkoordinasi dengan tim Dinkes PALI untuk mengetahui penyebab dugaan keracunan ratusan siswa tersebut.

"Saya juga akan ke PALI besok pagi (Selasa pagi)," katanya.

Pihaknya belum mendapat detail asal siswa yang terduga keracunan usai menyantap MBG. Namun, dia memastikan jumlahnya yang dirawat bertambah dari awal hanya 64 siswa menjadi 121 siswa.

Diberitakan sebelumnya, Jumlah siswa yang diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten PALI bertambah menjadi 121 orang. Ratusan siswa itu berasal dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga sekolah menengah atas (SMA).

"Laporan terbaru dari Dinkes PALI ada 121 siswa dari tingkat PAUD, SD, SMP dan SMA yang diduga keracunan usai makan-makanan MBG," ujar Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumsel, Deddy Irawan saat dikonfirmasi.

Deddy memastikan, dugaan keracunan ratusan siswa itu usai menyantap MBG. Para siswa mengalami gejala keracunan seperti mual, muntah, dan pusing.

"Kondisinya mereka mengalami gejala sekitar pukul 11.00 WIB-12.00 WIB setelah makan siang, makan MBG itu, mengalami mual, muntah, dan pusing. Kemudian para siswa dibawa ke rumah sakit (RSUD Talang Ubi) dan puskesmas," katanya.

Dia juga menyebut untuk MBG yang siswa dapat itu berasal dari 1 SPPG. SPPG ini mengakomodir sekitar 2 ribu-3 ribuan siswa.

"MBG di PALI dimulai sekitar Februari kemarin, sebelum puasa rasanya. Di PALI ada 1 SPPG yang mengakomodir 2 ribu-3 ribu siswa yang ada di dekat situ," jelasnya.

Terkait dugaan keracunan ini, Dinkes PALI disebutnya sudah mengambil sampel sisa makanan siswa, muntahan dan sampel yang ada di SPPG. Sampel itu untuk diuji di laboratorium dan untuk memastikan akibat ratusan siswa diduga keracunan.

"Tim juga mengambil air yang digunakan SPPG untuk masak," tukasnya.

Video: MBG di Tasikmalaya Dihentikan Sementara Imbas Siswa Keracunan

Video: MBG di Tasikmalaya Dihentikan Sementara Imbas Siswa Keracunan

(dhm/dhm)

Rusia terus melancarkan serangan drone ke Ukraina. Serangan drone Rusia pada Rabu (30/4) malam waktu setempat menewaskan sedikitnya dua orang dan melukai lima orang lainnya di daerah permukiman di Odesa.

"Dua orang tewas akibat serangan itu, dan lima lainnya terluka," tulis Gubernur Odesa Oleg Kiper di Telegram, dilansir kantor berita AFP, Kamis (1/5/2025).

Ia mengatakan serangan Rusia itu juga merusak gedung-gedung tinggi, rumah-rumah, supermarket, dan sekolah.

"Kebakaran terjadi di beberapa tempat, yang sedang dipadamkan oleh tim penyelamat kami," tambah Kiper.

Ledakan juga terdengar di kota Sumy dan peringatan serangan udara dikeluarkan di beberapa tempat termasuk Sumy, Kyiv, Kharkiv, Chernihiv, Donetsk, Dnipropetrovsk, dan Zaporizhzhia.

"Layanan darurat dan utilitas bekerja di lapangan untuk menanggulangi konsekuensi dari serangan tersebut dan menyediakan bantuan medis yang diperlukan bagi para korban," kata Wali Kota Odesa Gennadiy Trukhanov di Telegram.

Serangan itu terjadi saat Amerika Serikat dan Ukraina pada hari Rabu menandatangani kesepakatan mineral, yang oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump disebut sebagai bentuk baru komitmen AS terhadap Kyiv setelah berakhirnya bantuan militer.

Setelah awalnya ragu-ragu, Ukraina telah menerima kesepakatan mineral tersebut sebagai cara untuk mengamankan investasi jangka panjang oleh Washington, saat Trump mencoba untuk secara drastis mengurangi komitmen keamanan AS di seluruh dunia.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji meninjau salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Majalengka, Jawa Barat. Wihaji juga mengecek penyaluran makan bergizi gratis (MBG) bagi ibu hamil bersama Bupati Majalengka, Eman Suherman.

Pantauan detikcom di SPPG Yayasan Kusuma Raga Utama di Jalan KH Abdul Halim, Senin (21/4/2025), Wihaji tampak meninjau proses produksi makanan di dapur tersebut.

Wihaji mengatakan satu SPPG MBG diharuskan mendistribusikan 10% dari porsi makanannya kepada ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Distribusi juga dilakukan dengan memperhitungkan jarak SPPG dengan rumah penerima manfaat.

Menteri Wihaji cek makan bergizi gratis bagi ibu hamil di Majalengka (Maulani/detikcom)

"Kebetulan memang sini masih uji coba khusus MBG, ibu hamil, ibu menyusui, balita. Karena tugas Kementerian kita tiga. Satu mendata di sekeliling ini titik 6 Km dari 3.294. 3.294 berarti ada 329 itu adalah peruntukannya untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," tutur Wihaji di SPPG Yayasan Kusuma Raga Utama.

Distribusi kepada penerima manfaat dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga dari BKKBN yang bertugas di daerah masing-masing. Selain mendistribusikan, tim itu juga melakukan evaluasi.

"Yang kedua setelah kita data kita ditugasi mendistribusikan. Siapa? Kita punya TPK namanya. Tim Pendamping Keluarga yang selama ini tugas di lini lapangan untuk membantu mendistribusikan. Yang ketiga mengevaluasi," tutur Wihaji.

Wihaji juga ikut menyalurkan langsung menu MBG kepada salah seorang ibu dan balita.. Penerima manfaat tersebut merupakan ibu menyusui berusia 42 tahun yang memiliki balita usia 2 tahun dengan jumlah anak 3 orang.

"Pastikan apakah penerima manfaatnya itu ibu hamil atau nggak. Yang kedua ketika dikasih ibu hamil yang makan suaminya atau ibu hamilnya. Karena kira-kira gitu nanti kita cek. Karena ini penting jangan sampai nanti yang menerima manfaat justru nggak makan yang makan orang lain," tutur Wihaji.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA,investor.id – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menegaskan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) jangan sampai mengorbankan pelaku UMKM yang terlibat. Hal ini merupakan tanggapan atas adanya dugaan pungutan liar (pungli) dan keterlambatan pembayaran dalam pelaksanaan program MBG yang terjadi di wilayah Kalibata.

Sekjen Hipmi Anggawira menuturkan bahwa program MBG yang merupakan inisiatif strategis Presiden RI, harus dijalankan secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik-praktik koruptif. Segala bentuk pungli dalam pelaksanaan program pemerintah merupakan tindakan kriminal yang merusak citra negara dan melemahkan kepercayaan publik.

"Segala bentuk pungli adalah tindakan kriminal yang mencoreng nama baik negara dan harus ditindak tegas. Jangan sampai UMKM dikorbankan karena kelalaian atau permainan oknum,” ujar Anggawira pada Sabtu (19/4/2025).

Dia mengatakan bahwa program ini tidak boleh menjadi ruang penyimpangan, melainkan harus menjadi simbol hadirnya negara dalam melayani kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pungli harus segera dilakukan, agar tidak mencederai tujuan utama dari program ini.

Lalu  Hipmi mendorong penguatan profesionalisme di kalangan mitra pelaksana program. Pelibatan yayasan atau lembaga mitra harus mengikuti standar operasional yang sepadan dengan proyek-proyek nasional.

“Selain itu, Hipmi mengusulkan agar audit internal maupun eksternal diberlakukan secara berkala untuk memastikan tata kelola yang transparan dan akuntabel,” kata dia.

Hipmi menilai bahwa dukungan terhadap UMKM sebagai pelaksana dapur MBG harus bersifat konkret. Kelangsungan operasional mereka sangat bergantung pada jaminan arus kas yang stabil dan pembayaran yang tepat waktu.

“Tanpa dukungan sistemik, UMKM berpotensi mengalami tekanan finansial yang dapat mengganggu keberlanjutan program,” tutur Anggawira.

Hipmi merekomendasikan tiga langkah agar program MBG bisa berjalan secara optimal. Pertama yaitu digitalisasi dan transparansi sistem pengelolaan
HIPMI mendorong penggunaan sistem digital seperti dashboard real-time untuk memantau logistik, status pembayaran, dan kinerja layanan. Sistem e-invoicing dan kontrak digital juga perlu diterapkan agar proses pembayaran dapat dilakukan secara tepat waktu dan terdokumentasi dengan baik.

Kedua,  Hipmi mengusulkan agar bank-bank Himbara dan BPR lokal terlibat dalam penyaluran kredit mikro dengan skema khusus MBG. Selain itu, lembaga seperti LPDB-KUMKM dan institusi keuangan milik negara dapat menyediakan dana bergulir tanpa agunan besar bagi vendor kecil.

“Hipmi juga siap mendampingi melalui program inkubator UMKM MBG untuk membantu validasi, pelatihan, dan penguatan kapasitas manajerial keuangan,” terang Anggawira.

Ketiga, pembentukan  Satuan Tugas (Satgas) Integritas MBG Nasional
Hipmi mendorong pembentukan satuan tugas khusus yang melibatkan KPK, Kejaksaan, dan unsur masyarakat sipil guna memastikan pengawasan menyeluruh terhadap tata kelola program MBG.  Dalam hal ini, Hipmi menyatakan kesiapan untuk duduk bersama sebagai mitra strategis yang menjembatani komunikasi antara pelaku usaha dan pemerintah.

“Hipmi siap menjadi mitra aktif pemerintah dalam mendukung pelaksanaan MBG yang profesional, bersih, dan berdampak luas. Kami percaya bahwa dengan sistem yang kuat dan dukungan pembiayaan yang tepat, UMKM bisa menjadi tulang punggung keberhasilan program ini,” ungkap Anggawira.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengenalkan berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto kepada pengusaha Rusia. Beberapa yang disebut oleh Airlangga adalah program makan bergizi gratis, swasembada pangan hingga swasembada energi.

Airlangga mengatakan, di tengah ketidakpastian global, sektor pangan menjadi sektor yang krusial. Dalam hal ini, kata dia, Indonesia siap berkolaborasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk dengan Rusia.

"Di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia memiliki berbagai program strategis. Makan bergizi gratis misalnya untuk semua pelajar Indonesia. Kedua ada ketahanan pangan dan ketahanan energi," ujarnya dalam The Russia-Indonesia Business Forum di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Senin (14/4/2025).

"Tiga program itu adalah prioritas Indonesia, dan di bawah ketidakpastian global menurut saya yang paling penting bagi orang-orang adalah ketercukupan pangan. Dalam hal itu Indonesia terbuka untuk kolaborasi dan kerja sama, serta membuat mega proyek ini bisa menstimulasi pertumbuhan ekonomi," tambah Airlangga.

Airlangga menambahkan, Indonesia juga membutuhkan investasi US$ 800 miliar atau Rp 13.360 triliun (kurs Rp 16.700) untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%. Dalam hal ini sektor yang bakal menjadi andalan adalah investasi di bidang hilirisasi yang juga terbuka untuk dikerjasamakan.

Hilirisasi tidak hanya menyasar sektor mineral penting seperti nikel atau bauksit, tapi juga menjamah sektor agrikultur seperti minyak kelapa sawit. Nantinya produk-produk mentah akan diolah di dalam negeri agar memberikan nilai tambah sebelum diekspor ke negara lain.

Airlangga juga memamerkan sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan spesialisasi yang berbeda-beda. KEK diharapkan bisa mendukung iklim berusaha di Tanah Air.

"Sumatera ada kelapa sawit, beberapa area lain ada yang fokus ke minyak dan gas, kalau di Kalimantan tambang batu bara juga dengan perkebunan, lalu di Timur ada mineral processing, nikel, tembaga, emas, dan termasuk bauksit di Kalimantan Barat," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, James Riady menilai Indonesia dan Rusia memiliki hubungan bilateral yang cukup baik. Ia juga menyebut Indonesia menawarkan banyak peluang bagi Rusia, namun kurang dikerjasamakan secara optimal.

"Kita butuh banyak B2B engagement, dan kita belum cukup banyak membawa pebisnis Indonesia ke Rusia, begitu pula membawa pengusaha Rusia ke Indonesia. Kita akan melihat peluang ini serta memberikan dukungan, dan akan berpartisipasi lebih aktif untuk itu," tutup James.

Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berprofesi sebagai wartawan bisa mendapat akses rumah yang terjangkau. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menyediakan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan.

Nota kesepakatan tersebut ditandatangani bersama Kementerian Komunikasi (Komdigi) dan Digital dan Badan Pusat Statistik (BPS). Ara mengatakan sudah ada kesepakatan untuk menyerahkan 100 unit rumah terlebih dahulu bulan depan.

"Acara kita hari ini singkat, padat, dan langsung to the point, tanpa banyak ceremonial. Kita sudah menetapkan tanggal 6 Mei, jam 4 sore, untuk melanjutkan pembicaraan. Ibu, nanti kita langsung membagikan 100 kunci ya untuk wartawan," ujar Ara di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Ia mengatakan Kementerian Komdigi bersama Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) perlu mencari solusi dalam memilih skala prioritas wartawan penerima rumah subsidi. Sebab, ia meyakini permintaan akan lebih banyak dibandingkan dengan persediaan rumah yang ada.

Selain itu, Ara menambahkan persyaratan MBR yang bisa menerima rumah subsidi akan diubah batas maksimal pendapatannya. Peningkatan batas pendapatan akan ditingkatkan untuk daerah Jabodetabek saja.

"Tadi ada kesepakatan bahwa batasan pendapatan adalah Rp 13 juta untuk yang sudah menikah dan Rp 12 juta untuk yang belum menikah. Saya ingin transparan tentang hal ini," katanya.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid menyambut baik dukungan dari Kementerian PKP. Ia mengatakan tak semua wartawan memiliki akses terhadap fasilitas perumahan yang terjangkau.

"Program rumah subsidi ini merupakan langkah yang sangat baik untuk mendukung pekerjaan wartawan, terutama dalam menyampaikan berita yang benar dan mendukung demokrasi," kata Meutya.

Meutya menyampaikan tidak ada syarat khusus untuk mendukung pemerintahan bagi wartawan yang menerima rumah subsidi. Ia menegaskan wartawan tetap boleh mengkritik selama berita yang disampaikan benar.

"Saya yakin langkah ini akan membantu menciptakan kesejahteraan bagi wartawan," tuturnya.

Di samping itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widaysanti mengatakan penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan yang ketiga dilakukan bersama Kementerian PKP. Pihaknya ingin statistik menjadi bermakna dan berdampak untuk program pembangunan pemerintah.

"Kami akan berkoordinasi dengan Ibu Menteri Komdigi untuk nanti kita rekonsiliasi data dan kemudian kami integrasikan dengan data tunggal sosial ekonomi nasional dan kami juga bekerja sama dengan BTN dan Tapera," ucapnya.

Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri oleh pihak dari Dewan Pers, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Sebelumnya diberitakan, pemerintah mengalokasikan rumah subsidi dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk masyarakat dari berbagai latar belakang pekerjaan. Salah satu profesi yang bakal disediakan rumah tersebut adalah wartawan.

Dikutip dari detikFinance, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah berencana untuk menyiapkan 1.000 rumah untuk wartawan.

"Nanti kita akan bikin pertemuan dengan wartawan. Saya alokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan," ujar Ara usia menghadiri open house di rumah dinas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Senin (31/3/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Serangan drone Rusia menewaskan setidaknya 2 orang dan memicu kebakaran di Kharkiv, Ukraina, Kamis (3/4).

Serangan ke kawasan pemukiman itu menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan dan mobil-mobil warga.

Petugas pemadam kebakaran setempat langsung berusaha memadamkan api dan mengevakuasi warga sekitar.

Kharkiv yang terletak di timur laut Ukraina telah menjadi target drone Rusia selama seminggu terakhir.

Presiden Prabowo Subianto mengklaim makan bergizi gratis sebagai salah satu program terbesar dunia. Pasalnya, menurut Prabowo, target program makan bergizi gratis menyasar 82,9 juta penerima.

Mereka yang menerima makan bergizi gratis adalah:

(1) Peserta Didik atau Pelajar dari PAUD hingga SMA, Negeri dan Swasta.
(2) Balita atau anak usia di bawah lima tahun.
(3) Ibu hamil.
(4) Ibu menyusui.

"Kita ingin lebih cepat, tapi ya kita harus bertahap, kita harus dengan pengelolaan yang baik, administrasi yang baik karena ini uang rakyat harus dikelola dengan baik. Insya Allah rencana kita akhir tahun ini semua anak-anak Indonesia dan semua ibu hamil akan mendapat makan tiap hari, ini nanti jumlahnya 82,9 juta penerima manfaat," ujar Prabowo dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (28/3/2025).

Prabowo juga membandingkan program makan bergizi gratis andalannya dengan program serupa di Brasil. Menurut Prabowo Brasil mulai program makan bergizi gratis untuk anak tahun 2011.

Cuma, kata Prabowo, butuh waktu 11 tahun untuk menyasar semua anak di Brasil menerima makan bergizi gratis, dengan jumlah penerima sekitar 26 juta anak.

"Kita mulai Januari 2025, berarti satu tahun kita akan mencapai seluruh anak-anak Indonesia di seluruh Tanah Air dengan Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai pulau Rote," janji Prabowo.

Moskow (ANTARA) - Pasukan Rusia merebut kembali lima permukiman di wilayah Kursk dalam sehari terakhir, ungkap Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu (12/3).

"Pasukan dari kelompok utara telah membebaskan permukiman Kazachya Loknya, 1-y Knyazhiy, 2-y Knyazhiy, Zamoste, dan Mirnyi dalam sejumlah operasi ofensif," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.

Ukraina, menurut keterangan Kemenhan Rusia, kehilangan lebih dari 260 tentara dalam pertempuran di wilayah tersebut pada hari itu.

Selain itu, menurut laporan kantor berita TASS, pasukan Rusia telah menguasai distrik-distrik sentral di Kota Sudzha, pusat populasi utama di wilayah Kursk yang diperebutkan.

Penerjemah: Xinhua
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2025

Moskow (ANTARA) - Pasukan Rusia merebut kembali lima permukiman di wilayah Kursk dalam sehari terakhir, ungkap Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu (12/3).

"Pasukan dari kelompok utara telah membebaskan permukiman Kazachya Loknya, 1-y Knyazhiy, 2-y Knyazhiy, Zamoste, dan Mirnyi dalam sejumlah operasi ofensif," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.

Ukraina, menurut keterangan Kemenhan Rusia, kehilangan lebih dari 260 tentara dalam pertempuran di wilayah tersebut pada hari itu.

Selain itu, menurut laporan kantor berita TASS, pasukan Rusia telah menguasai distrik-distrik sentral di Kota Sudzha, pusat populasi utama di wilayah Kursk yang diperebutkan.

Penerjemah: Xinhua
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2025

AMBON, KOMPAS.com - Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Provinsi Maluku, belum menjalankan Makan Bergizi Gratis (MBG) lantaran minim sumber daya manusia (SDM).

Dari 11 kota dan kabupaten di Maluku, Seram Bagian Timur adalah salah satu yang belum menjalankan program pemerintah pusat tersebut.

Kendalanya belum tersedia sumber daya manusia yang cukup.

“Kendalanya sampai saat ini berkaitan dengan SDM Badan Gizi Nasional yang masih sedikit,” kata Kepala Satuan Penanganan Pemenuhan Gizi Kota Ambon, Imran Wally Rahakbau kepada Kompas.com, Kamis (13/3/2025).

Menurutnya, untuk melayani MBG di satu kabupaten, dibutuhkan tenaga di badan gizi yang cukup. Apalagi, banyak wilayah di SBT yang terpisah oleh pulau-pulau kecil.

SDM yang cukup dapat mengontrol kualitas dan membuat program berjalan dengan baik.

Namun, hingga kini anak-anak di SBT belum bisa menikmati program pemerintah itu.

Kabupaten lain yang juga senasib yakni Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).

Sedangkan kabupaten yang sudah menggelar MBG yakni Kota Ambon, Kota Tual, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya, Seram Bagian Barat, dan Buru Selatan.

Menurut Imran, pihaknya tengah mengusahakan dan berkoordinasi agar program ini bisa berjalan secara bertahap.

“Proses penyaluran MBG dilaksanakan bertahap, di SBT sendiri sampai saat ini belum berjalan. Kita berdoa saja semoga dalam waktu dekat dapat menjangkau semua siswa,” terang Imran.

Untuk mempercepat proses MBG, pihaknya kini tengah melakukan perekrutan tenaga di badan gizi.

Harapannya, akan ada tenaga yang mumpuni bisa menjalankan program dengan baik.

“Sekarang sedang direkrut, lewat program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia,” jelasnya.

Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) merupakan program perekrutan dari Badan Gizi Nasional.

Mereka ini nantinya akan ditempatkan di berbagai wilayah di Indonesia untuk menjalankan visi misi Indonesia Emas.