Purworejo -

Seorang pengembang perumahan di Purworejo dibekuk polisi lantaran diduga melakukan penipuan dan merugikan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Purworejo hingga bangkrut. Kini polisi tengah melakukan penyelidikan dan penyidikan gabungan dengan Polda Jateng guna menetapkan tersangka lain.

Pengembang perumahan yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut adalah Irwan Irjas (52) warga Kelurahan Cangkreplor, Kecamatan Purworejo. Pemilik PT Puriland Development Indonesia itu diduga telah melakukan tindakan pidana korupsi miliaran rupiah pada Perumda BPR Purworejo dalam proses pengajuan dan realisasi kredit 13 debitur.

"Tindak pidana korupsi dimaksud dalam perkara ini terjadi pada kurun waktu semenjak tahun 2019-2020," ungkap Kapolres Purworejo, AKBP Andry Agustiano saat menggelar pers rilis di Mapolres Purworejo, Senin (28/4/2025) sore.

Andry menjelaskan, tersangka melakukan tindak pidana korupsi tersebut dengan memanfaatkan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan menerbitkan covernote sebagai jaminan sementara guna melengkapi berkas pengajuan kredit pembiayaan pembelian rumah. Adapun cara yang digunakan dengan pengajuan 13 debitur fiktif.

"Selain itu, tersangka juga menjaminkan ke bank lain atas jaminan kredit yang menjadi hak Perumda Bank BPR Purworejo. Kemudian, tersangka juga menjadikan tanah bukan miliknya untuk jaminan kredit di Perumda Bank BPR Purworejo serta menjual kembali jaminan kredit di Perumda Bank BPR Purworejo kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak Perumda Bank BPR Purworejo," jelasnya.

Atas peristiwa tersebut, berdasarkan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jawa Tengah disimpulkan bahwa terdapat kerugian negara khususnya Pemkab Purworejo selaku pemilik Perumda BPR sebesar Rp. 3.416.343.000.

"Jadi kerugian negara dalam hal ini sekitar Rp 3 miliar lebih," imbuh Andry.

Hingga kini proses tersebut masih terus berjalan dan dimungkinkan akan ada tersangka lainnya. Bahkan, untuk menetukan tersangka lain, Polres Purworejo tengah melakukan penyelidikan dan penyidikan gabungan dengan Polda Jateng.

"Kemungkinan nanti akan ada tersangka yang lain," sebutnya.

Sementara itu, tersangka mengaku bahwa dalam hal ini bukan hanya dirinya saja yang salah. Ia menyebut, pihak lain seperti direktur hingga analis kredit juga pantas dipersilahkan.

"Ya sebenarnya kalau ini kan bukan saya saja yang salah, jadi memang dari jajaran direktur sampai bagian analis kredit itu banyak yang tidak sesuai SOP dalam melaksanakan pemberian kredit dan lain-lain," ucapnya.

Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 90.355.000 dan penyitaan aset senilai Rp 1 miliar berupa empat bidang tanah beserta bangunan rumah di daerah Kabupaten Bantul, DIY berikut sertifikat sertifikat hak milik (SHM).

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka harus mendekam sel tahanan Mapolres Purworejo dan dijerat pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Sub sider Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Sebagai informasi, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Purworejo dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 20 Februari 2024 karena masalah tersebut. Izin usaha bank yang terletak di Jl Brigjen Katamso No 51 A, Pangen Jurutengah, Kecamatan Purworejo itu dicabut berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-20/D.03/2024.

(aku/dil)

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto merupakan pelaksanaan dari amanat UUD 1945. Program ini juga langkah tepat untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Hal itu dibahas dalam diskusi interaktif yang digelar Pusat Kajian Strategis Indonesia (Pustaka Institute Indonesia) dengan mengangkat tema "Kehadiran Program MBG Sebagai Pemenuhan Gizi Anak Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045" di Tebet, Jakarta Selatan.

Hadir sebagai narasumber yakni Sekjen Pejuang Muda Demokrat Wawan Sugianto, Akademisi Andra Bani Sagalane, Pengamat Politik Hadi Suprapto Rusli, dan Sekjen DPP Papera Nandang Sudrajat.

Wawan Sugianto menjelaskan kehadiran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu aplikasi Sila ke 5 Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat. Hal ini merupakan jalan bagi anak Indonesia seluruhnya khususnya kalangan menengah ke bawah bisa merasakan makanan bergizi untuk kebutuhan pangan mereka.

Ex Tim Fanta Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 ini juga menyoroti adanya penolakan MBG di wilayah Indonesia Timur khususnya Provinsi Papua. Menurut Wawan hal itu terjadi karena kurang harmonisnya hubungan pemerintah pusat dengan daerah.

?Program MBG merupakan kebijakan yang baik untuk anak-anak Indonesia khususnya di Wilayah Timur karena hal ini merupakan agenda pemerintah pusat untuk memeratakan kebutuhan pangan yang bergizi. Maka dari itu pemerintah harus betul-betul memperhatikan distribusi MBG khususnya di wilayah Indonesia timur," ujurnya, Jumat (25/4/2025).

Wawan juga mendorong agar program yang baik seperti MBG harus diperhatikan, jangan sampai program sebagus ini hanya untuk bahan bancakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Sementara, Andra Bani Sagalane mengungkapkan Indonesia merupakan negara hukum, untuk itu segala sesuatu yang ada harus berlandaskan hukum. MBG merupakan turunan dari UUD 1945 karena seluruh rakyat harus merasakan pangan yang cukup.



?Hari ini pemerintah membuktikan masyarakat harus makan bergizi. Berkat perangkat hukum yang ada maka MBG merupakan hal yang penting untuk kehidupan bangsa Indonesia,? ucapnya.

Perpres 2024 tentang makanan bergizi adalah landasan MBG hadir di Indonesia untuk anak-anak yang akan mencapai Indonesia Emas 2045. Program MBG merupakan kebijakan yang digalang pemerintah untuk mengentaskan stunting agar anak Indonesia bisa tumbuh dengan baik.

Senada, Nandang Sudrajat juga mengungkap MBG merupakan jalan agar stimulus ekonomi berjalan pada kalangan masyarakat menengah dan ke bawah. Distribusi pasokan kebutuhan MBG adalah salah satu jalan agar kehidupan perekonomian Indonesia tetap berjalan.

Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian (Kementan) bekerja sama untuk menentukan agar ketahanan pangan lewat MBG bisa berjalan dengan baik. ?Pemenuhan kebutuhan MBG harus dilakukan pemetaan yang benar agar distribusi yang ada bisa tetap sasaran,? ucapnya.

Sementara, Hadi Suprapto Rusli mengungkapkan Program MBG memiliki beberapa manfaat yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusia dan menghilangkan stunting yang ada. MBG harus bisa menjadi pelopor untuk Indonesia 2045 agar bisa bersaing dengan negara maju lainnya. Tapi di sisi lain, pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik akan tetapi pertumbuhannya tidak merata.

?Kehadiran MBG di harapkan bisa memertakan perekonomian yang ada agar Asta Cita bisa berjalan dengan baik. Perputaran uang dengan hadirnya MBG dapat menciptakan perputaran perekonomian yang baik agar kemerataan bisa tercapai,? katanya.

Untuk itu MBG harus dengan pemerataan yang adil mulai dari awal hingga akhir jangan sampai dikuasai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena program yang baik harus di eksekusi dengan benar.

Jakarta -

TNI Angkatan Darat (AD) memastikan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola tidak mengalami masalah. Ada 71 dapur MBG yang dikelola oleh TNI AD.

"Yang ada di area atau lahan TNI Angkatan Darat 71 (dapur MBG). Sampai sekarang masih beroperasi, itu yang bisa saya pastikan, saya yakinkan," terang Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AD Brigjen Wahyu Yudhayana kepada wartawan di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Rabu (16/4/2025).

Brigjen Wahyu menyampaikan pengoperasian dapur MBG ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran yang diperoleh dari Badan Gizi Nasional (BGN). Dia mengatakan tidak ada masalah yang terjadi hingga saat ini pada dapur-dapur hasil kelola TNI AD.

"Untuk anggarannya itu berasal dari Badan Gizi, itu anggarannya kita dapat dari Badan Gizi. Sampai sekarang semuanya beroperasi," ungkap Wahyu.

Seperti diketahui, terdapat salah satu mitra dapur MBG di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke kepolisian. Laporan terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp 975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeser pun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly, dilansir Antara, Rabu (16/4).

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dijelaskan bahwa pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA, atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp 13 ribu. Pihak yayasan juga disebut telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp 2.500. Jadi dari Rp 15 ribu dipotong Rp 2.500 menjadi Rp 12.500 dan dari Rp 13 ribu dipotong pula Rp 2.500 setiap porsinya," katanya.

Terlebih, diketahui dari BGN telah melakukan pembayaran kepada pihak yayasan sebesar Rp 386.500.000. Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah mengatakan Ira kekurangan bayar sebesar Rp 45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

"Fakta di lapangannya, seluruh dana operasional dikeluarkan oleh Ibu Ira, mulai dari bahan pangan, sewa tempat, kendaraan, listrik, peralatan dapur dan juru masak. "Itu semua Ibu Ira yang membiayai," katanya.

Saat ditagih untuk pencairan tahap dua, pihaknya mengaku tidak dibayarkan sama sekali oleh pihak yayasan. Pihaknya juga menyesalkan tindakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak ada keterbukaan informasi.

Hingga akhirnya, pihaknya sepakat untuk mengakhiri menjadi mitra Program MBG di Kalibata dan melaporkan yayasan ke kepolisian.

"Saya sudah somasi, sudah ajukan hak tagih dan sudah ke BGN untuk mengonfirmasi ini dan sampai sekarang belum ada. Maka dari itu kami sudah siapkan untuk langkah hukum baik gugatan maupun laporan polisi," katanya.

Atas perbuatannya, MBN disangkakan dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau 372 KUHP.

(jbr/jbr)

Jakarta -

Di perumahan terkadang ada rumah yang diubah menjadi tempat usaha. Seperti yang terjadi di kawasan Pondok Indah, terdapat rumah yang dijadikan kafe namun hal itu mendapatkan penolakan dari warga sekitar.

Warga menunjukkan penolakan karena merasa terganggu dengan adanya usaha di kawasan perumahan. Lantas, sebenarnya apa boleh rumah dijadikan tempat usaha? Berikut ini penjelasannya.

Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna menjelaskan boleh tidaknya rumah di perumahan dijadikan tempat usaha tergantung pada peraturan setempat. Peraturan soal alih fungsi rumah bisa diatur oleh manajemen perumahan dari pengembang, RT/RW, maupun rencana detil tata ruang (RDTR) yang dulu diatur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Kalau rumah jadi tempat usaha itu sebetulnya harus melalui perizinan. Pertama, kesepakatan di tingkat RT/RW. Kalau dia perumahan formal harus estate management. Boleh nggak? Kalau tidak boleh, ada aturannya tidak boleh," ujar Yayat kepada detikProperti, Senin (7/4/2025).

Menurutnya, banyak perumahan yang secara tata ruang terjadi pelanggaran. Terjadi penetrasi atau tekanan dari kegiatan ekonomi di sekitar perumahan, sehingga banyak rumah terpaksa atau dipaksa berubah menjadi tempat usaha.

Ia mengatakan dalam perumahan ada peta yang menentukan zona tata ruang. Sebagian hanya untuk permukiman, komersial, ataupun campuran.

Yayat menambahkan adapun rumah yang dijadikan tempat usaha tergantung pada tujuannya. Usaha tersebut semestinya memenuhi kebutuhan untuk warga di dalam perumahan, bukan mengundang masyarakat dari luar perumahan.

"Membuat usaha di rumahnya, tujuannya sebetulnya rumah itu bukan untuk melayani di luar lingkungan, tapi untuk di dalam lingkungan. Nah itu masih boleh. Jadi rumah dengan fungsi usaha untuk kegiatan mendukung kegiatan lingkungan. Tapi kalau di tempat-tempat perumahan yang resmi lainnya, itu tidak boleh, harus ada di kawasan pertokoannya atau di zona bisnisnya," tuturnya.

Selain itu, ia menyarankan bagi yang ingin membuka usaha di rumah agar berkompromi dengan warga setempat. Langkah ini guna mencegah timbulnya konflik antarwarga.

Soal rumah yang dijadikan tempat usaha di Pondok Indah, Yayat mengatakan warga Pondok Indah sudah lama menolak adanya rumah beralih fungsi jadi tempat usaha.

"Warga di Pondok Indah itu menolak rumah jadi tempat usaha. Itu fenomena sudah viral dari beberapa tahun yang lalu gitu. Karena warga kalau di Pondok Indah estate management-nya lemah, maka akan banyak rumah beralih fungsi," kata Yayat.

Terpisah, Pengacara Properti Muhammad Rizal Siregar mengungkapkan alih fungsi rumah menjadi tempat usaha diperbolehkan di mata hukum. Hal ini dengan catatan tempat usaha tersebut tidak membahayakan masyarakat sekitar dan lingkungan.

Ia menyebutkan aturan itu tertuang dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (UU 1/2011) yang menyatakan bahwa pemanfaatan rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian.

Rizal menjelaskan alih fungsi rumah menjadi tempat usaha adalah salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Selama pemilik properti tidak mengganggu tetangganya atau menimbulkan kerugian untuk lingkungan sekitar, maka kegiatannya sah-sah saja. Terkait izin, pemilik rumah dapat meminta izin agar tetangga memahami situasinya nanti.

"Terkait bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Dalam pengaturan bangunan gedung mengacu pada pengaturan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, serta harus diselenggarakan secara tertib," kata Rizal kepada detikProperti beberapa waktu lalu.

Sebelumnya diberitakan, sebuah video tentang rumah di kawasan Pondok Indah sedang viral di media sosial. Video itu bernarasi rumah tersebut mendapat penolakan dari warga lantaran dijadikan tempat usaha.

Berdasarkan video dari Instagram @jakartainpo, tampak sebuah spanduk merah dengan tulisan 'Kami Warga RW 15 MENOLAK KERAS !!! Hunian dijadikan tempat usaha'. Spanduk itu dipasang di atas jalan dekat rumah besar berwarna putih.

"Kami warga RW 15 Pondok Indah sudah kompak menolak jika rumah atau hunian itu dijadikan tempat usaha seperti salah satu rumah yang akan kita lewati ini yang tiba-tiba saja diam-diam ingin menjadikan rumah tersebut sebagai restoran atau kafe tentu saja itu nggak boleh dan ditolak warga sekitar," kata narasi dalam video Instagram @jakartainpo, dikutip Minggu (6/4/2025).

Dari penelusuran detikProperti, video tersebut sempat viral pada Oktober 2024 lalu ketika diunggah oleh warganet bernama mirhan. Namun, video tersebut kembali heboh belum lama ini.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) memberikan apresiasi kepada para prajurit TNI, khususnya Babinsa yang telah berperan aktif dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu diungkapkan olehnya saat meninjau Program MBG di acara 'Silaturahmi Kebangsaan: Tinjau MBG dan Silaturahmi Babinsa' Kabupaten Ngawi, Sabtu (22/3).

"Saya seperti anak pulang ke rumah. Mengingat di masa-masa itu, saya juga sebagai anak tentara, tinggal di tangsi-tangsi militer. Ternyata, tidak berbeda, penerimaan, kehangatan, dan kekeluargaan dari tentara-tentara Republik Indonesia," kata Ibas dalam keterangan, Minggu (23/3/2025).

Ibas menyampaikan pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sedang menjadi perhatian publik.

"Kami memastikan agar supremasi sipil tetap berlaku di Tanah Air. Setuju?" ucapnya.

"Dan saya yakin, Presiden Prabowo, juga mengerti tentang hal itu. Untuk itulah, kami justru memberikan pembatasan, melakukan penyempurnaan, agar TNI yang hari ini, tugas utamanya adalah mempertahankan kedaulatan NKRI juga memiliki kesempatan untuk memberikan pengabdiannya dengan penugasan-penugasan yang dibatasi dan disesuaikan dengan keterampilan, kemampuan, dan spesialisasi," sambungnya.

Ibas juga mengapresiasi peran Kodim Ngawi dalam memastikan program MBG berjalan dengan baik.

"Tidak hanya bergerak untuk memastikan program makan bergizi gratis sampai dirasakan dan berkualitas, tapi lebih dari itu, lihat bagaimana inovasi dan kreativitasnya memastikan sumber-sumber pangan kita benar-benar bisa lebih modern dan mandiri," tuturnya.

"Mari kita semuanya, ikhtiar, mendukung program MBG ini karena dapur-dapur umum pun banyak bekerja sama dengan TNI. Di sudut Tanah Air ini ibu-ibu pun banyak terlibat sebagai juru masak, libatkan teman-teman dari pemerintah daerah dan masyarakat sipil, pastikan anak-anak kita dari Tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP, merasakan, dengan kualitas yang baik dan sehat," tambahnya.

Edhie Baskoro juga menyoroti pentingnya menjawab kegelisahan masyarakat dengan aksi nyata.

"Kadang-kadang, berita yang tidak baik, menjadi berita besar. Tapi, bukan berarti kita tidak mendengar, harapan, dan aspirasi dan masukannya. Sehingga saya juga ingin bapak-bapak semua di sini tetap peka, terhadap keputusan dan aspirasi masyarakat. Apa yang mereka harapkan, sesuai dengan karakter kewilayahan, sesuai dengan kebutuhan, dan selera, anak-anak kita," ungkapnya.

"Dari 27 sekolah dan 2.800 siswa hari ini yang sudah merasakan program Makan Bergizi Gratis, kami berharap ke depan lebih banyak sasarannya, lebih luas dan tentunya tepat sasaran," sambungnya.

Ibas menyampaikan pentingnya peran pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan TNI dan POLRI.

"Di DPR RI, kami semuanya memperjuangkan juga kesejahteraan untuk TNI dan POLRI kita. Itulah komitmen kami. Memastikan, tidak hanya gaji, tunjangan kinerja, uang lauk-pauk, uang kemahalan, dan lain sebagainya, mesti terus meningkat dari waktu ke waktu," ungkapnya.

Dia berharap kesejahteraan TNI tidak hanya kepada mereka yang bertugas tapi juga pada keluarganya, istri, dan anak-anak prajurit.

"Sehingga kami juga mohon saran dan kolaborasi jika anak-anak dari keluarga besar TNI dan POLRI yang ada di Kabupaten Ngawi yang memerlukan program-program terkait pendidikan, beasiswa, dan lain sebagainya, kami bisa terus mensinkronkan agar mereka mendapatkan manfaat. Termasuk ibu-ibu dari para Babinsa," tuturnya.

Edhie Baskoro pun mengajak semua pihak untuk terus bersinergi dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

"Mari kita terus perjuangkan merah putih di dada kita. Mari kita terus mempersiapkan diri untuk menjaga NKRI, dan juga terus ramah dan cinta kepada masyarakat yang ada di sekeliling kita, untuk menjawab kemiskinan, pengangguran, dan juga keamanan serta kenyamanan dalam melakukan kegiatan aktivitas yang bermanfaat untuk Kabupaten Ngawi," jelasnya.

Sementara itu, ahli gizi dapur MBG, Werdiningtyas menyambut baik kehadiran Ibas saat meninjau program MBG di Ngawi. Dia berharap kehadiran Ibas mampu membuat dapur MBG menjadi lebih berkembang.

"Terima kasih Mas Ibas atas kedatangannya langsung menemui kami. Di sini, saya sebagai ahli gizi, dalam menentukan variasi menu memang ada panduan dari pusat, tapi tetap disesuaikan dengan bahan, komoditas, kekayaan alam dari Kabupaten Ngawi. Telur, ayam, dan lainnya bervariasi. Semoga dengan kedatangan Mas Ibas, dapur MBG ini bisa terus berkembang dan bisa menjangkau lebih banyak lagi," tutup Werdiningtyas.

(akn/ega)

Denpasar -

Puluhan mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Mataram berdemonstrasi di depan gedung DPRD NTB, Rabu (12/3/2025). Mereka mendesak pengesahan UU Perampasan Aset hingga menolak pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami tolak pelaksanaan makan bergizi gratis ini. Ini berdampak pada banyaknya dana infrastruktur harus disetop akibat efisiensi anggaran karena program MBG ini," kata Koordinator Umum Aksi IMM Mataram, Ahamid.

Ahamid mengatakan banyak kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang tumpang tindih. Salah satunya soal kewenangan TNI. "Tampak dalam hal ini (Prabowo) ingin memberikan peran ganda terhadap TNI," kata Ahamid.

Koordinator Lapangan Yogi Setiawan mengatakan pada program MBG, Prabowo dengan kebijakannya melakukan efisiensi APBN dengan dalih mengurangi anggaran tidak terlalu penting yang difokuskan pada keberlangsungan masyarakat.

"Tapi kami sadari bahwa semua itu hanyalah untuk mempermulus janji politiknya di awal Pemilu," tegasnya.

Ia menyoroti pemerintah yang menempatkan perwira TNI aktif dalam lembaga-lembaga sipil negara, bahkan menjabat di badan usaha milik negara (BUMN). Hal itu dinilai melanggar konstitusi negara sesuai UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Berdasarkan UU tersebut, Yogi menyebut tugas utama TNI melakukan operasi militer perang dan operasi militer. Terlepas daripada itu, TNI memiliki 14 peran, termasuk mengamankan presiden.

"Seyogyanya TNI hanya difokuskan pada titik, keamanan objek vital dalam negara, bukan untuk ikut serta menjadi bagian yang memonitoring kebutuhan pokok masyarakat. Itu jelas menyalahi aturan," ujarnya.

Yogi mendesak pemerintah segera berbenah jika ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045. "Kalau begini kondisinya bagaikan mimpi yang tidak pernah terwujudkan. Bukan jadi Indonesia Emas tapi Indonesia Cemas," tandasnya.

Berikut enam tuntutan IMM Mataram:

1. Mendesak DPRD mengesahkan RUU Perampasan Aset
2. Menolak revisi UU TNI Polri
3. Evaluasi Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di NTB
4. Menolak kebijakan efisiensi anggaran di sektor Pendidikan dan Kesehatan
5. Mengecam tindakan represif oknum terhadap masa aksi lader IMM
6. Batalkan kebijakan 'Multifungsi' TNI Polri.

Wakil Ketua DPRD NTB, Lalu Wirajaya, mengapresiasi setinggi-tingginya kepada mahasiswa telah menunjukkan semangat juang membela kepentingan masyarakat. Semua tuntutan mahasiswa bisa disampaikan dengan analisa mendalam untuk disampaikan ke DPR RI.

"Terkait ada tindakan represif oknum TNI di Bima, saya kira TNI Polri ada mekanisme yang harus dilalui jika memang terbukti melakukan tindakan demikian yang disampaikan para mahasiswa," ujar politikus Gerindra ini saat menemui para mahasiswa. Ia meminta mahasiswa melengkapi narasi terhadap enam tuntutan tersebut agar bisa disampaikan ke pusat.

Terkait RUU perampasan aset, Wirajaya meminta mahasiswa membuat analisa dalam narasi yang lengkap apa saja poin yang mengharuskan RUU itu segera disahkan. Mahasiswa juga diminta ikut bagian dalam mengawasi program MBG. Dia juga memastikan anggaran pendidikan dan kesehatan di NTB tidak akan dipangkas untuk program MBG.

"Kami sepakat pendidikan dan kesehatan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Semua tuntutan mahasiswa kami bawa kajian ini ke tingkat pusat," tandasnya.

(nor/gsp)

Surabaya -

Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur melakukan kunjungan ke sekolah yang menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam kunjungan tersebut, ditemukan beberapa temuan, salah satunya adanya buah yang sudah basi.

Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Jatim, Ahmad Azmi mengatakan, pihaknya telah mengunjungi SMPN 13 Surabaya dan melakukan konfirmasi ke berbagai pihak, termasuk Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim dan pihak sekolah. Hasilnya, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian.

"Pertama, terkait dengan MBG ini ada mekanisme pendataan yang dilakukan pihak Dispendik ke siswa. Masalahnya, proses pendataan itu, terutama berkaitan dengan alergi makanan, dilakukan atas inisiatif sekolah dan Dispendik, tapi tidak didorong oleh BGN (Badan Gizi Nasional) selaku penyelenggara program," kata Azmi kepada wartawan di SMPN 13 Surabaya, Selasa (25/2/2025).

Temuan kedua, menurut Azmi, pendistribusian MBG belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam regulasi tersebut, salah satu standar pelayanan adalah memastikan adanya evaluasi kerja. Seharusnya, menu makanan bergizi gratis diinformasikan kepada penerima manfaat sebelum didistribusikan.

"Teknisnya adalah semua siswa diperkenankan memberikan masukan terkait dengan menu yang dia makan, untuk dijadikan bahan evaluasi terhadap pembuatan menu MBG berikutnya. Kami melihat di lapangan, beberapa siswa tidak diberikan instrumen jelas dari BGN untuk mengevaluasi makanan yang mereka terima. Lebih seringnya, siswa menyampaikan umpan balik kepada sekolah, lalu sekolah baru menyampaikannya ke BGN. Inisiatif ini baru muncul dari sekolah," jelasnya.

Menu MBG di Surabaya Foto: Esti Widiyana/detikJatim

Temuan ketiga, lanjut Azmi, MBG merupakan treatment bagi anak Indonesia agar mendapatkan asupan gizi lebih baik. Seharusnya, mekanisme program ini dibarengi dengan evaluasi untuk mengukur efektivitasnya.

"MBG itu treatment, maka harus ada alat evaluasi untuk mengukur keberhasilannya. Namun, kami melihat inisiatif evaluasi ini justru muncul dari pihak sekolah, bukan dari BGN. Seharusnya, ada alat ukur yang disediakan BGN untuk mengevaluasi gizi yang diterima siswa. Saat ini, keberhasilan treatment dari MBG belum disediakan oleh BGN," ungkapnya.

Selain itu, Ombudsman Jatim juga menemukan adanya buah yang basi dalam menu MBG. Meski tidak semua buah dalam kondisi buruk, beberapa siswa melaporkan bahwa ada buah dan sayur yang tidak layak konsumsi.

"Tadi ada informasi yang kami peroleh dari siswa, ternyata menu MBG ada yang basi. Temuan ini lebih banyak menyangkut dua hal, yakni buah dan sayur. Hari ini kami mendapat informasi bahwa buah melon yang disediakan dalam keadaan basi, beberapa di antaranya sudah tidak layak konsumsi," ujar Azmi.

Ombudsman Jatim akan merumuskan temuan ini dan memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan MBG.

"Hal yang mungkin bisa kami lakukan adalah mendorong agar Dispendik dan sekolah penerima MBG menginisiasi hal-hal yang belum dilaksanakan BGN. Program ini sudah berjalan, sehingga harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan yang lebih baik sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009. Kami akan mendorong instansi yang paling memungkinkan untuk melakukan perbaikan," pungkasnya.

(hil/iwd)

Jakarta -

Pembuatan polisi tidur di perumahan tidak bisa sembarangan. Untuk membuatnya, harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari warga dan RT setempat.

Jangan sampai seperti kasus yang terjadi di Bogor. Di sana ada kasus seorang pria ditusuk diduga gara-gara bikin polisi tidur di perumahan tanpa izin RT setempat.

Pembuatan polisi tidur dilakukan tanpa izin bisa terkena hukuman, baik pidana maupun berupa denda. Hal ini diutarakan oleh Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Deddy Herlambang.

"(Warga bikin polisi tidur tanpa izin) bisa ada hukumannya. Di UU Nomor 22 tahun 2009 ada hukuman (denda) sampai Rp 24 juta bila tidak berizin dan sampai ada korban," ujarnya kepada detikProperti, Selasa (18/2/2025).

Penelusuran detikProperti, pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 28 ayat 2 disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan. Hal itu meliputi alat pengendali dan pengaman pengguna jalan yang di dalamnya termasuk speed bump atau polisi tidur.

Pada pasal 274 ayat 1 dan 2 disebutkan sanksi bagi orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan yaitu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta.

"(Hukuman tersebut karena termasuk mengganggu fungsi jalan kalau bangun polisi tidur tanpa izin?) Betul," kata Deddy.

Sebelumnya diberitakan, viral di media sosial seorang warga jadi korban penusukan di salah satu perumahan di Desa Cikahuripan, Klapanunggal, Kabupaten Bogor. Dinarasikan penusukan terjadi gara-gara pembuatan polisi tidur yang diduga tanpa izin RT setempat.

Dilansir detikNews, Sekertaris Desa Cikahuripan Encin mengatakan penusukan terjadi di dalam kawasan perumahan. Penusukan diduga akibat pembangunan polisi tidur tanpa izin RT.

"Bener terjadi di Desa Cikahuripan, tapi (pelaku) bukan Pak RT, bukan. (Pemicu penusukan) masalahnya itu tadi, miskomunikasi lah dengan warga. Gara-garanya itu tadi, ada yang bikin polisi tidur, tapi tidak ada konfirmasi ke Pak RT koordinasi lah," kata Encin dihubungi terpisah.

"(Kejadian penusukan) di dalam perumahan, jadi bukan di kampungnya, di perumahan. RT juga di perumahan. Itu kan di jalan perumahan, itu warga di situ (yang bangun polisi tidur)," imbuhnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan melanjutkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal bedah rumah. Tak hanya rumah-rumah di perdesaan dan perkotaan saja, tetapi di kawasan pesisir juga termasuk dalam program tersebut.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan, pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di kawasan pesisir menjadi salah satu program prioritas. Pihaknya juga telah menyiapkan anggaran Rp 255 miliar untuk Program BSPS di kawasan pesisir.

"BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 Provinsi untuk 11.697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp 255 miliar," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (17/2/2025).

Selain program BSPS di Kawasan Pesisir, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan, yakni di Panjunan Kota Cirebon Jawa Barat, Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Riau, Jempol Kabupaten Sumbawa NTB, Wringtappareng Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, Kali Code Yogyakarta, dan Cibangkong Kota Bandung Jawa Barat.

Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sebesar Rp 30 miliar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Kawasan Awakaluku Kabupaten Wajo Sulsel, Provinsi DK Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat.

Sementara itu, sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan, Ditjen Kawasan Permukiman juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) untuk Hunian Berimbang dan Dana Konversi.

Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja. Badan ini akan mendorong percepatan Program 3 Juta Rumah melalui Lembaga khusus sebagai eksekutor teknis, mengelola sumber pendanaan selain APBN (Dana konversi, Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)), menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR (housing stock dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR).

Sebagai informasi, pada rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pihaknya akan melakukan program BSPS di wilayah perdesaan, perkotaan, dan pesisir mulai tahun ini. Total anggaran yang dikucurkan untuk Program BSPS sebesar Rp 850.003.800.000 untuk target 38.505 unit.

"Kami sepakat dengan Komisi V bahwa program ini sangat bermanfaat sangat padat karya dan bisa dirasakan di masyarakat. Dan kami juga menginginkan mulai tahun ini itu kita bagi 3 Pak, perdesaannya 40% pesisirnya 30%, kemarin Pak Ridwan Bae (Wakil ketua Komisi V) pesan dia buat pesisir jadi saya sudah mulai 30% pesisir, dan perkotaannya 30% di situ juga kita tingkatkan (anggaran) menjadi Rp 850.003.800.000 untuk BSPS," papar Ara dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan pemerintah, Kamis (13/2/2025).

(abr/zlf)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berharap pengembang memilih lokasi yang strategis dan dekat dengan transportasi umum untuk membangun rumah subsidi. Pernyataan itu menimbulkan pertanyaan soal kemungkinan hal itu dapat diwujudkan.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menyoroti tentang ketersediaan angkutan umum. Menurutnya, sekarang banyak angkutan umum sudah tidak beroperasi.

"Bukan dekat dengan angkutan umum, tetap setiap kawasan perumahan yang dibangun harus disertai layanan angkutan umum. Kalo dekat berarti angkutan umum masih ada," ujar Djoko kepada detikProperti, Sabtu (18/1/2025).

Layanan angkutan umum tersebut untuk memudahkan penghuni perumahan subsidi bepergian. Djoko menyebutkan layanan tersebut juga dapat menghemat pengeluaran biaya transportasi.

Ia mengungkapkan rata-rata keluarga di Indonesia menghabiskan lebih dari 30 persen dari penghasilan sebulan untuk transportasi. Oleh karena itu, penyediaan angkutan umum di kawasan perumahan subsidi menjadi kewajiban pemerintah dan bukan beban penghuni karena menyangkut kehidupan banyak orang.

"Tanggungjawab pemerintah daerah. Makanya, UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman harus direvisi dengan memasukkan layanan angkutan umum di setiap kawasan perumahan," ucapnya.

Sebelumnya, Ara menyampaikan harapannya saat kunjungan kerja ke Perumahan Puri Delta Tigaraksa Kabupaten Tangerang, Selasa (14/1/2025) malam. Hal itu supaya para penghuninya, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), bisa beraktivitas dengan mudah dan terjangkau.

"Semoga ke depannya masih banyak lagi pengembang-pengembang yang bisa membangun rumah subsidi yang layak, terjangkau serta strategis lokasinya dengan transportasi umum, agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menikmati dan tinggal dengan nyaman, bekerja pun juga nyaman dan dapat transportasi yang murah dan terjangkau," kata Ara dalam keterangannya, dikutip Kamis (16/1/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) seharusnya bersifat sukarela, tidak wajib.

Ia mengaku sudah bertemu dengan BP Tapera selaku penyelanggara untuk membahas peluang iuran Tapera sukarela.

Selain itu, Maruarar juga sudah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto tentang usulan iuran Tapera seharusnya sukarela.

"Memang saya sudah undang Tapera (BP Tapera), dan saya sudah laporkan juga tadi (ke Presiden Prabowo), memang tabungan itu kan harusnya bersifat sukarela," ujar pria yang akrab disapa Ara itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa kemarin (7/1).

Terkait penerapan iuran wajib Tapera berlaku pada 2027, Ara juga menyebut hal itu masih dibicarakan. Apalagi UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera kini tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ara menyebut pemerintah akan menghormati dan mengikuti putusan hukum.

"Kan regulasinya (UU Tapera) sedang ada di MK. Kita mengacu di MK ya, kan sudah berproses," imbuhnya.

Pemerintah mewajibkan seluruh pekerja ikut program Tapera. Para pengusaha diminta mendaftarkan para pekerja mereka menjadi peserta Tapera paling lambat Mei 2027.

Sebagai konsekuensi itu, pekerja harus membayar iuran sebesar 3 persen dari gaji. Besaran iuran itu 0,5 persen ditanggung atau dibayari oleh pengusaha. Sementara itu, 2,5 persen lainnya dibayar oleh pekerja.

Iuran tersebut akan dipotong dari gaji pekerja setiap tanggal 10.

Namun, sifat wajib menjadi perserta ini menjadi polemik dan mendapat penolakan dari kelompok pekerja. Para buruh pun menggugat UU Tapera ke MK.

Para buruh menguji Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU Tapera yang mengatur kewajiban pekerja dan pekerja mandiri ikut Tapera lantaran dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sifatnya harus menjadi sukarela dan bukan kewajiban.

Kebijakan Tapera sendiri membuat gaji para pekerja swasta maupun PNS dipotong setiap bulannya hingga 3%. Nah, Maruarar ingin agar potongan 3% itu tak wajib dan harus sukarela.

Kini, Maruarar mengaku telah bertemu dengan Badan Pengelola (BP) Tapera untuk membicarakan agar iuran Tapera bisa menjadi sukarela. Dia juga melapor langsung ke Presiden Prabowo Subianto agar kebijakan Tapera tidak lagi jadi tarikan wajib kepada masyarakat.

"Saya sudah undang Tapera, dan saya sudah laporkan juga tadi (ke Presiden Prabowo). Memang tabungan itu kan harusnya bersifat sukarela," ungkap Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

Iuran Tapera menjadi kewajiban sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang dituangkan aturan teknisnya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

Dalam aturan itu, pemberi kerja wajib mendaftarkan karyawannya ke program paling lambat 2027. Dalam aturan tersebut dijelaskan, Tapera adalah simpanan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.

Besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% gaji atau penghasilan. Dari total 3% iuran Tapera, pekerja kebagian menanggung 2,5% dari gaji yang diterima setiap bulan, lalu 0,5% sisanya ditanggung oleh pemberi kerja. Sedangkan untuk pekerja mandiri menanggung seluruh simpanan atau 3%. Dana yang dihimpun lewat Tapera dikelola oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera).

Tapera Mau Direvisi?

Maruarar bilang sejauh ini sudah ada gugatan dari masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal aturan Tapera.

Pemerintah ingin agar proses gugatan itu selesai terlebih dahulu, kemudian mengambil langkah berikutnya apabila aturan Tapera perlu diubah.

"Saya rasa itu, kita tahu sekarang sedang berproses di MK. Dan kita menghormati keputusan hukum lah. Kita tunggu dari MK selesai dahulu," sebut Maruarar.

Setidaknya ada dua gugatan ke MK soal UU nomor 4 tahun 2016 tentang Tapera. Pertama, pada Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Leonardo Olefins Hamonangandan Ricky Donny Lamhot Marpaung.

Kedua, Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Salah satu gugatan itu meminta agar kepesertaan masyarakat pada Tapera bukan menjadi sebuah kewajiban.

(hal/rrd)