Presiden Prabowo Subianto memiliki sejumlah program prioritas, di antaranya Program 3 Juta Rumah dan Makan Siang Bergizi (MBG). Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menilai program prioritas utama Prabowo adalah program perumahan.

"Dalam pengertian saya, kalau melihat semua prioritas kebijakan Presiden Prabowo, menurut saya bukan MBG nomor satu. Perumahan itu nomor satu. Perumahan memiliki efek yang paling dahsyat kepada rakyat. Kalau kita benar meng-address kebijakannya," ujar Fahri dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Apersi 2025 di Mövenpick Hotel Jakarta Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Ia pun menjelaskan tiga mandat dari Kementerian PKP. Mandat pertama adalah memberantas kemiskinan. Fahri mengungkap data Badan Pusat Statistik (BPS) backlog perumahan kini 15 juta unit.

"Yang kedua, kita menambah tenaga kerja dari daerah sampai ke pusat karena sektor ini akan menyebabkan terjadinya begitu banyak pekerjaan baru, terutama di renovasi kalau di daerah-daerah," katanya.

Ketiga, kementerian berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi 8 persen. Dengan demikian, muncul Program 3 Juta Rumah. Fahri mengatakan Prabowo mengkampanyekan program tersebut, berupa pembangunan 1 juta di kota, 1 juta di desa, dan 1 juta di pesisir.

Kemudian, ia mengatakan jumlah keluarga bertambah, sementara jumlah rumah tidak bertambah secara signifikan. Menurutnya, hal ini menunjukkan pasar perumahan yang semakin besar.

Selain menyediakan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Fahri menyoroti perlunya mendorong pembiayaan renovasi rumah tidak layak huni di Indonesia. Ia menyarankan agar Bank Tabungan Negara (BTN) menambah dana program renovasi rumah untuk masyarakat.

Di samping itu, Fahri mengungkap pembahasan dalam rapat dewan komisaris Bank Tabungan Negara (BTN). Ia berharap BTN menjadi pilihan utama dan terbesar sebagai bank tabungan untuk rumah.

"Ada mandat yang clear di situ bahwa BTN harus menjadi bank mortgage terbesar dan terbaik di Asia Tenggara, maka kita bekerja dengan skema ini. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan sinyal ini untuk membesarkan BTN," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pemerintah berupaya mendorong renovasi rumah tidak layak huni di Indonesia dengan memperoleh pembiayaan dari organisasi donor. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut lembaga donor seperti World Bank dapat memberikan US$ 1 miliar atau setara Rp 16,8 triliun (kurs rp 16.800) untuk renovasi rumah.

Fahri mengungkap saat ini sedang berkoordinasi dengan 5-6 organisasi donor di Indonesia. Ia menyebutkan organisasi tersebut di antaranya World Bank, Asian Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank, Islamic Development Bank, dan GID (German Infrastructure Development) dari Jerman, dan lainnya.

"Kalau direnovasi bahkan World Bank mengatakan setahun dia minimal US$ 1 miliar itu artinya kan sekitar Rp 16 triliun minimal. Yang lain akan menambah dan leadnya saya kira World Bank. Kalau World Bank-nya sudah berminat tinggi, yang lain akan ikut semua," kata Fahri di Mövenpick Hotel Jakarta Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Hal itu disampaikannya usai acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Apersi 2025.

Fahri mengatakan organisasi donor yang sudah memiliki komitmen, memberikan pembiayaan dengan bunga yang sangat murah, terutama untuk renovasi perumahan secara masif. Ia menyebut mereka prihatin dan ingin merenovasi rumah-rumah di Indonesia dengan standar ramah lingkungan.

Menurutnya Indonesia mendapatkan banyak dukungan dari internasional untuk renovasi rumah. Adapun renovasi rumah teruntuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sebelumnya, dalam sambutannya di acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Apersi 2025, Fahri menyoroti anggaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk renovasi rumah tahun ini hanya Rp 900 miliar. Menurutnya, anggaran tersebut perlu diperbanyak untuk memperindah Indonesia serta menghilangkan kawasan kumuh.

"Ini yang saya berbicara dengan lembaga-lembaga donor World Bank, Islamic Development Bank, Asian Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank. Saya bicara semuanya, mereka tertarik untuk berkontribusi untuk melakukan renovasi total kepada wajah bangsa Indonesia," ujar Fahri di Mövenpick Hotel Jakarta Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Ia mengatakan perlu ada modifikasi pola dan pembiayaan untuk renovasi rumah. Ia menyarankan agar anggaran renovasi per rumah tak hanya Rp 20 juta. Menurutnya, anggaran itu sebaiknya ditambah agar kredit mikro bisa masuk dan pengembang di daerah bisa terlibat renovasi.

Fahri mencontohkan renovasi bisa dilakukan untuk menambah kamar di rumah. Sebab, ia mengungkap data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru menunjukkan jumlah keluarga bertambah menjadi 93,1 juta di Indonesia.

"Artinya ini banyak keluarga baru yang masih numpang sama orang-orang tuanya. Termasuk pengantin-pengantin baru yang bingung mau malam pertama di mana karena rumah mertuanya kamarnya kurang," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Wamen Fahri Hamzah Temui Mensos, Bahas Penyelarasan Data

Video: Wamen Fahri Hamzah Temui Mensos, Bahas Penyelarasan Data

Menteri BUMN Erick Thohir buka suara soal pengangkatan sejumlah pejabat kementerian menjadi komisaris di bank BUMN. Langkah ini ditujukan sebagai bagian dari strategi meningkatkan efisiensi, transparansi dan sinergi program pemerintah dengan kebijakan perbankan BUMN.

"Kita lihat juga kemarin perwakilan daripada para kementerian yang hadir, tentu komposisi pemegang saham yang ada di Himbara sendiri tidak lain untuk memastikan sinergitas program pemerintah, tetapi tetap transparansi publik terus terjadi secara korporasi," kata Erick saat ditemui di Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Erick mengatakan, pengangkatan pejabat kementerian menjadi komisaris tersebut disesuaikan dengan fokus daripada bank tersebut. Misalnya, kata Erick, Komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI) diisi oleh perwakilan Kementerian Usaha Kecil Menengah (UMKM). Kemudian, Bank Tabungan Negara (BTN) diisi oleh perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Kita lihat kemarin di BRI ada perwakilan dari Kementerian UMKM misalnya. Lalu kita lihat dari BTN ada perwakilan pemerintahan perumahan. Nah tidak lain ini untuk mensinergikan," katanya.

Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan meskipun ada pejabat kementerian dalam jajaran komisaris Himbara, transparansi bakal tetap dijaga dengan pengawasan ketat dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya.

"Tetapi tetap diawasi ada Kemenkeu, BI dan lain-lainnya," katanya.

Berikut beberapa pejabat kementerian yang jadi komisaris di bank pelat merah:

-Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza: Komisaris BRI
-Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah: Komisaris BTN
-Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung: Komisaris Bank Mandiri
-Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo: Komisaris Utama BTN
-Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman: Komisaris Bank Mandiri
-Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata: Wakil Komisaris Utama BNI

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkap pihaknya tengah membentuk tim khusus bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Nantinya tim ini akan membantu agar perumahan-perumahan terintegrasi dengan fasilitas umum dan infrastruktur yang sudah ada.

Hal ini ia sampaikan saat hadir dalam seminar internasional bertajuk Sustainable Housing, Building, and Cities di Fairmont Jakarta pada Selasa (14/1/2025).

"Kami lagi bentuk tim dengan Kementerian PU supaya infrastruktur di masa Pak Basuki dan Pak Jokowi dulu, sekitarnya kita masukkan perumahan. Tinggal kita isi dengan rumah," kata Fahri.

Menurutnya, kendala yang ditemukan di lapangan adalah banyaknya proyek perumahan yang tidak ditempati karena jauh dari pusat kota atau aksesnya sulit.

"Kalau (rumah) di pinggiran, lagi kita evaluasi. Itu kan harus terintegrasi karena selama ini jadi banyak yang mangkrak karena tidak terintegrasi," jelasnya.

Pembentukan tim ini juga merupakan salah satu upaya Kementerian PKP dalam penyediaan lahan, terutama di perkotaan. Seperti yang diketahui lahan di perkotaan seperti di Jakarta terbatas. Untuk memenuhi target 3 juta rumah, maka bentuk hunian yang bisa disediakan adalah hunian vertikal seperti apartemen dan rusun.

"Kalau di kota kan kita memanfaatkan lahan yang sudah ada karena kita nggak bisa menyiapkan lahan baru. Kota sudah terlalu padat. Tinggal nanti pengaturannya dibikin tower-tower gitu, kayak Jepang. (Misalnya) Sehektare tanah, penghuni lamanya ambil seperempat hektare, tiga perempat hektare kita bangun lahan baru untuk menyerap pemukim-pemukim baru," jelasnya.

Selain penyediaan lahan, Kementerian PKP juga mendorong agar adanya kemudahan perizinan.

"Nah yang kedua adalah izin, perizinan. Kalau selama ini memang terdengar sektor ini tidak berkembang karena tumpang tindih perizinan dan sebagainya, terutama di pemerintah-pemerintah daerah. Kami sedang mempersiapkan strategi supaya perizinan ini bisa dipercepat," ujarnya.

Ia juga menyinggung sektor perumahan membutuhkan omnibus law untuk mengatasi regulasi yang berbelit-belit. Namun, usulan ini masih dalam tahap diskusi sebelum nantinya diserahkan ke DPR.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono bicara soal wacana naiknya anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, Kementerian Pertanian akan mendukung upaya penambahan anggaran MBG.

Sebab, sejauh ini memang cakupan MBG belum sampai pada targetnya. Menurutnya, dengan anggaran yang ada saat ini sebesar Rp 71 triliun baru belasan juta saja penerima MBG, padahal targetnya hampir 83 juta orang.

"Saya kira kalau jumlah sekian belas juta siswa kan banyak ya, cuma siswa di Indonesia lebih banyak dari itu. Kalau mau dinaikin ya kita posisinya dukung, kan bagus juga untuk ekonomi kita. Kan targetnya kan 82 koma sekian, hampir 83 juta kan ya," sebut Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Anggaran MBG yang sudah ada Rp 71 triliun dinilai belum cukup untuk membiayai program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan penambahan anggaran memang masuk dalam rencana Prabowo, tapi keputusannya memang belum bulat.

"Masih dalam rencana Pak Presiden, masih harus sabar," kata Dadan ketika ditanya detikcom soal rencana penambahan anggaran.

Dia mengungkapkan anggaran Rp 71 triliun sebetulnya cukup untuk program MBG berjalan selama setahun. Dengan catatan, skema pemberian yang dilakukan dalam tiga tahap.

Pada Januari hingga April MBG diberikan melalui 937 SPPG untuk 3 juta penerima manfaat. Kemudian, April hingga Agustus melalui 2.000 SPPG untuk 6 juta penerima manfaat. Terakhir, Makan Bergizi akan total menyentuh 17,5 juta orang penerima manfaat pada akhir 2025.

Nah masalahnya jumlah itu pun masih jauh dari target awal mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Maka dari itu, bila ada anggaran yang ditambahkan, tentu MBG akan makin luas pembagiannya.

"Kalau ada penambahan (anggaran), artinya akan ada penambahan penerima manfaat," sebut Dadan.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah sedih melihat banyak sawah di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai dibangun perumahan oleh pengembang. Hal itu disinyalir akan berdampak pada swasembada beras NTB.

"Saya sedang berkeliling untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam program pengadaan perumahan rakyat. Kami ingin ke depan rumah itu tambah murah. Tidak saja murah tapi memenuhi persyaratan sebagai tempat yang layak bagi seluruh masyarakat," kata Fahri saat berkunjung di Perumahan Nata Alam Mavila 3 di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Jumat (27/12/2024) sore.

Itu sebabnya, kata Fahri, Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menambah satu kementerian yaitu Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bertanggung jawab menuntaskan masalah kawasan dan perumahan.

"Tanggung jawabnya bukan saja perumahannya. Tapi juga kawasan pemukimannya. Sekarang kami punya masalah di sini," tegas Waketum Partai Gelora ini.

Alumni Universitas Mataram itu mengatakan masalah inti dari perumahan adalah ketersediaan tanah atau lahan. Khusus di Pulau Lombok, banyak perumahan mulai menghabisi lahan sawah untuk memenuhi kebutuhan papan.

"Di Lombok ini gegara harga tanah dianggap mahal dan sudah beberapa perumahan yang saya datangi rata-rata menggunakan sawah. Saya tidak tahu apa yang terjadi, saya belum mendapatkan laporan. Ini sedih saya melihat," sesal Fahri.

Dia akan meminta data ke pemerintah daerah dan dinas terkait luas sawah, khususnya di Kota Mataram dan Lombok Barat, yang sudah dibangun perumahan rakyat. "Kalau trennya dibangun rumah di atas sawah. Itu artinya kita akan impor beras tidak ada habisnya," geram Fahri di hadapan para pengembang.

Menurut mantan Politikus PKS ini, pengadaan lahan untuk membangun rumah tentu akan merugikan masyarakat itu sendiri. Sebab, karena keterbatasan lahan banyak pengembang mulai menguruk sawah dijadikan perumahan.

"Jadi jangan ada alasan pengadaan tanah sulit, di satu sisi, di sisi lain gara-gara itu kita membangun rumah di atas sawah. Kalau kita membangun rumah di atas sawah ini akan merugikan kita," katanya.

Dia pun beranggapan jika situasi ini terus terjadi di Lombok, maka bukan tidak mungkin pemerintah akan terus melakukan impor beras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. "Kalau ini terjadi terus kita akan jadi pengimpor beras. Bisa jadi Pulau Lombok menjadi penyebab impor beras tambah banyak," tandas Fahri.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah melakukan kunjungan kerja (kunker) perdana ke Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Wakil Ketum DPP Gelora itu tiba di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin, Minggu (22/12/2024) sore.

"Kedatangan Wamen PKP dalam rangka meresmikan rumah layak huni (RLH) di Kota Bima," kata Penjabat (Pj) Wali Kota Bima, Muhktar Landa, kepada detikBali, Minggu malam.

Muhktar mengungkapkan Fahri Hamzah akan meresmikan rumah layak huni di Kelurahan Rabadompu Barat dan Kelurahan Paruga Senin (23/12/2024) besok. Selain itu, Fahri juga dijadwalkan akan meninjau perumahan khusus Apernas di Kelurahan Sambinae.

"Ini sebagai wujud komitmen pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Kota Bima," imbuh Muhktar.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bima, Faruk, menyebutkan ada 13 unit rumah layak huni yang akan diresmikan Fahri di Kelurahan Rabadompu Barat. Sementara, di Kelurahan Sambinae sebanyak 23 unit.

"Kami berharap Wamen dapat memperjuangkan penambahan unit rumah layak huni di Kota Bima," harap Faruk.

Video: Maruarar Ingin Bangun Rumah Rakyat di Tanah Sitaan Koruptor

Video: Maruarar Ingin Bangun Rumah Rakyat di Tanah Sitaan Koruptor

Pemerintah sedang menyiapkan insentif untuk sektor perumahan. Insentif ini diyakini bisa mengakselerasi industri perumahan di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah. Fahri mengatakan, pengumuman tersebut akan dilakukan minggu depan.

"Pekan depan akan diumumkan resmi oleh Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan," katanya kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Saat ditanya insentif apa yang akan diberikan, Fahri masih merahasiakan skema apa yang akan diberikan oleh pemerintah. Ia meminta untuk menunggu pengumuman dari Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pekan depan.

"Besok biar tepat omongannya, angkanya, segala macam nanti kita tunggu pekan depan," ujarnya.

Ia enggan menyebutkan hari apa insentif tersebut akan diumumkan. Ia hanya mengatakan "Ya pekan depan tunggu aja," tutupnya.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menuturkan perlu adanya omnibus law yang mengatur khusus soal perumahan. Hal itu agar regulasi terkait perumahan berada dalam satu kesatuan peraturan, tidak tepisah-pisah.

Fahri mengatakan, ia akan mengusulkan hal tersebut ke DPR jika ada pertemuan nantinya. Sebab, pertemuan-pertemuan sebelumnya baru perkenalan dan pembahasan awal mengenai Kementerian PKP. Saat ini, pihaknya masih mengkaji terkait omnibus law perumahan.

"Pada level berikutnya saya sendiri ingin mengusulkan bahwa perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini, tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana," ungkapnya dalam acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya regulasi yang ada saat ini cukup berbelit karena ada di setiap Kementerian terkait perumahan. Jika regulasi berbelit, tata kota suatu daerah juga bisa terbelit-belit.

"Ini semua kan bikin mempersulit, daerah-daerah bikin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit. Padahal yang di depan mata kita nggak lihat. Kalau Jakarta tumbuh menjadi kota kumuh kayak begitu yang salah negara Pak. Karena ketidakhadiran regulasi yang baik," tuturnya.

Dalam acara tersebut, Fahri juga menjabarkan beberapa permasalahan dalam penyediaan perumahan, salah satunya terkait ketersediaan lahan. Ia menuturkan, pihaknya ke depan akan memiliki direktorat yang akan mencari tahu keberadaan tanah-tanah yang siap dibangun hunian.

Lalu, ada juga masalah perizinan. Fahri mengucapkan bahwa Indonesia dikenal sebagai negara yang perizinannya berbelit-belit dan pihaknya ingin mengatasi hal tersebut, khususnya dalam perizinan perumahan.

"Jangan sampai kita ini menjadi pengusaha sudah menikmati pula izin-izin yang sulit itu karena dianggap perizinan bagian dari kompetisi. Yang punya uang banyak yang sanggup dapatkan izin, yang nggak punya uang nggak dapat izin. That is competition, salah Pak," ucap Fahri.

"Izin harus mudah bagi yang sulit maupun yang punya keuangan," tambahnya.

Selain itu, ia juga membeberkan permasalahan lainnya dalam pembangunan rumah, yaitu penyediaan air dan listrik serta skema pembiayaan perumahan.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan perusahaan besar serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak akan masuk ke desa-desa dalam program perumahan. Menurutnya, peran pemerintah daerah dan masyarakat desa harus lebih optimal dalam membangun perumahan di desa.

"Kami akan memobilisasi agar pembangunan rumah di pedesaan targetnya lebih banyak dibanding di perkotaan. Jangan orang kota datang membangun desa, tapi biarkan orang desa membangun rumahnya sendiri dengan bantuan dari pemerintah," ujar Fahri dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (17/11/2024).

Ia pun meminta dukungan para kepala desa untuk ikut mewujudkan Program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, Kepala Desa merupakan pihak yang paling memahami kondisi rumah masyarakatnya, sehingga diharapkan dapat ikut membantu pemerintah dalam pembangunan rumah masyarakat di kawasan pedesaan.

"Kepala Desa merupakan aktor utama dalam pembangunan perumahan rakyat di kawasan pedesaan," ucapnya.

Hal itu disampaikannya dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Sumbawa, NTB pada Sabtu (16/11) lalu.

Menurutnya, ke depan pembangunan rumah masyarakat juga harus memperhatikan sanitasi. Pemenuhan sarana MCK (mandi cuci kakus) di setiap rumah, khususnya masyarakat miskin menjadi prioritas agar masyarakat bisa hidup sehat.

Pada kesempatan itu, Fahri juga meminta Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang memiliki 157 desa dan delapan kelurahan serta 24 kecamatan untuk melakukan pendataan tanah-tanah yang bisa digunakan untuk hunian. Selain itu, ia meminta data rumah-rumah yang tidak layak huni agar bisa dibedah menjadi layak huni. Ia juga mengingatkan agar bahan bangunan untuk rumah masyarakat bisa sesuai dengan kondisi lingkungannya, sehingga tidak mengandalkan dari pemerintah.

"Bahan material pembangunan rumah di pedesaan jangan dipasok dari pusat saja. Tapi kalau masyarakat ingin membangun rumah dari kayu dan pasokan kayunya ada ya silakan, yang mau pakai bata silakan, teknisnya kira-kira begitu," tuturnya.

Di samping itu, Pjs Bupati Sumbawa, Najamudiin Amy mengaku siap mendukung Program 3 Juta Rumah. Berdasarkan data yang ada, Kabupaten Sumbawa memiliki 166 ribu Kepala Keluarga dan 117.593 unit rumah.

Kemudian, jumlah masyarakat miskin mencapai 67.400 orang. Sementara jumlah RTLH yang ada sekitar 34 ribu rumah dan backlog perumahan lebih dari 48 ribu keluarga.

"Kami siap mendukung dan menyukseskan Program 3 Juta Rumah. Kami berharap Kementerian PKP menjadikan Kabupaten Sumbawa sebagai percontohan program pembangunan rumah masyarakat desa," kata Najamudiin.

Sebagai informasi, turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Rumah Swadaya Ditjen Perumahan Salahuddin Rasyidi, Direktur PPP Haryo Bekti, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan ratusan Kepala Desa di Kabupaten Sumbawa.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan perlu ada subsidi perumahan bagi masyarakat dalam Program 3 Juta Rumah. Kementerian PKP menyiapkan skema dan strategi pembiayaan perumahan agar rakyat yang bekerja di sektor informal bisa memiliki akses pembiayaan perumahan yang baik.

"Kami terus membahas secara mendalam bagaimana skema serta strategi pembiayaan perumahan dalam mendukung Program 3 Juta Rumah untuk rakyat," ujar Fahri dalam keterangan tertulis, Jumat (15/11/2024).

Ia mengatakan Kementerian PKP dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat. Target pembangunan yang ingin dicapai adalah sebanyak 3 juta rumah setiap tahun, yang terdiri dari 2 juta unit rumah di pedesaan dan 1 juta di perkotaan.

Kementerian PKP bersama sejumlah pihak merumuskan bagaimana pola pembiayaan perumahan yang tepat dan melengkapi kekurangan penyaluran pembiayaan perumahan yang ada saat ini. Pihaknya ingin masyarakat yang bekerja di sektor informal dan tidak memiliki slip gaji juga bisa diakomodir dan mendapatkan pembiayaan perumahan sesuai aturan yang ada.

"Selama ini banyak dana pembiayaan perumahan yang sudah disalurkan ke masyarakat mulai dari KPR FLPP, skema bantuan uang muka, subsidi selisih bunga. Jika dana-dana tersebut dikelola dengan lebih baik tentu masyarakat juga yang diuntungkan," katanya.

Fahri mengatakan ke depannya Kementerian PKP ingin pola pembiayaan perumahan tidak menjadi tanggungan pemerintah melalui APBN saja. Menurutnya, harus ada sumber-sumber dana perumahan lainnya yang bisa digunakan, sehingga lebih banyak masyarakat bisa mendapatkan rumah bersubsidi dengan kualitas yang baik.

"Semangat gotong royong ini juga harus ada dalam pembiayaan perumahan. Kami akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan mengenai sistem yang ada serta rencana penyempurnaan pola pembiayaan yang kami rencanakan untuk Program 3 Juta Rumah," tuturnya.

Pekerja sektor informal adalah pekerja yang tergolong pekerja bebas yang memiliki ciri antara lain: tidak memiliki slip gaji, berusaha sendiri, tidak terikat. Contoh pekerja informal antara lain: pedagang kaki lima, tukang cukur, ojol, tukang bakso, tukang gali sumur, tukang bangunan, dan lain sebagainya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah membahas tindak lanjut rencana pemanfaatan aset lahan bersama Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria. Lahan milik sejumlah BUMN yang berada di bawah Kementerian BUMN itu untuk dibangun rumah bagi rakyat kecil atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Yang jelas harus segera dilakukan sinkronisasi data aset tanah di bawah lingkungan Kementerian BUMN beserta seluruh statusnya sehingga bisa kita mulai sisir untuk tindak lanjutnya," kata Fahri dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (14/11/2024).

Setelah dilakukan sinkronisasi data, Fahri mengatakan skema pemanfaatan aset akan dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Untuk itu, perlu segera dilakukan penyusunan regulasi terkait hal itu.

"Kita perlu perubahan regulasi apa untuk hal itu," ujarnya.

Di samping itu, Fahri Hamzah juga mendorong para BUMN Karya yang selama ini terlibat konstruksi pembangunan jembatan layang dan jalan tol untuk memberikan saran untuk solusi penertiban permukiman di kolong jembatan.

"Untuk rekan-rekan BUMN Karya perlu lebih detail lagi bagaimana menyelesaikan persoalan permukiman di kolong jembatan. Selama ini, rekan-rekan BUMN Karya yang banyak terlibat dalam pembangunan jembatan dan jalan tol," katanya.

Kemudian, ia juga meminta keterlibatan semua pihak untuk juga memikirkan solusi penertiban permukiman di bantaran sungai. Ia ingin ada keputusan untuk memindahkan semua bangunan.

"Bagaimana ke depannya kita bisa memberikan keputusan bahwa seluruh rumah atau bangunan yang di bantaran sungai harus pindah, tetapi konsep penataannya juga harus mulai dipikirkan seperti diikuti dengan normalisasi sungai dan penataan kawasannya," tuturnya.

Hal itu disampaikan Fahri saat pertemuan di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (13/11) lalu.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini