TEMANGGUNG, investor.id - Kementrian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah mengalokasikan anggaran 19 triliun untuk pembangunan dan renovasi sekolah Negeri maupun Swasta. Hal ini dilakukan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan anak secara nasional.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menjelaskan, pada tahap awal, Kementerian PKP mengalokasikan anggaran sebesar Rp 19 triliun untuk renovasi sekolah-sekolah dasar dan menengah. Anggaran ini dibagi untuk sekolah reguler sebesar Rp 17 triliun dan Rp 2 triliun untuk pondok pesantren.

“Renovasi itu artinya bisa renovasinya dan juga penambahannya," Ungkap Fahri Hamzah, Wakil Menteri PKP saat kunjungan kerjanya meninjau rumah susun di Pondok Pesantren Karang Santri, Desa Bandung Gede, Kecamatan Kedu, Temanggung, Jawa Tengah pada Minggu (26/1/2025).

Dalam kesempatan itu pihaknya juga berfokus untuk mengatasi backlog dan penanganan asrama maupun sekolahan memakai standar tradisional atau local wisdom.

"Kami sudah koordinasi dengan kementrian dasar dan menengah dan kementerian agama agar penanganan asrama betul-betul memakai standard yang secara tradisional Local wisdom di pesantren-pesantren dan di sekolah-sekolah yang ada di penjuru Indonesia," katanya.

Sementara, terkait penyaluran anggaran, akan menggunakan data pokok pendidikan atau dapodik yang dimiliki oleh kementerian pendidikan dasar dan menengah, serta kementerian agama.  Data dapodik itu digunakan untuk pengusulan program kegiatan dana alokasi khusus (DAK) fisik. 

Selain mendukung dalam peningkatan kualitas pendidikan, kementrian PKP saat ini juga tengah fokus dalam mengatasi becklog terutama pada soal anggaran.

"Kementrian PUPR yang lalu belum fokus, sementara kami di kementrian perumahan di fokuskan untuk mengatasi becklog asrama dan lain-lain. Kita akan koordinasikan anggaran yang sudah ada di kementrian dasar menengah dan di kementrian agama, ujarnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah sempat mengusulkan untuk membuat omnibus law khusus perumahan. Ia mengaku pihaknya tengah membuat tim untuk hal tersebut.

Fahri mengaku mengusulkan adanya omnibus law perumahan itu untuk mempermudah bagi pelaku usaha yang ingin terjun ke industri perumahan.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan, itu satu dokumen seperti kita membuat omnibus tenaga kerja, kesehatan itu kan satu dokumen, menyelesaikan semua satu buku undang-undang. Supaya memudahkan saja. Iya kita lagi membentuk timnya," kata Fahri di gedung Menara Mandiri, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Fahri juga menuturkan sempat dikontak oleh beberapa akademisi yang ingin membantunya menyusun omnibus law di sektor perumahan. Hingga saat ini, kata Fahri, masih dalam tahap diskusi mengenai omnibus law perumahan.

"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi, itu ingin kita gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus tapi semua sedang dalam diskusi," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Wamen PKP Fahri Hamzah mengatakan perlu adanya omnibus law yang khusus mengatur perihal perumahan. Fungsinya agar perumahan memiliki satu kesatuan peraturan dan tidak terpisah-pisah seperti saat ini.

"Pada level berikutnya saya sendiri ingin mengusulkan bahwa perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini, tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana," ungkapnya dalam acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Wamen PKP) Republik Indonesia, Fahri Hamzah, melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), NTB Minggu, (17/11/2024).

Rombongan diterima Pjs Bupati KSB, Julmansyah, di Pendopo Bupati Sumbawa Barat.

Hadir dalam kesempatan tersebut dua wakil pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, unsur Forkopimda dan anggota DPRD provinsi.

Julmansyah menyampaikan rasa bangganya kepada Fahri Hamzah karena telah diberi amanah oleh negara yang sekaligus menjadi menjadi representasi "Tau Samawa" di pentas nasional.

"Lewat Bang Fahri kita terasa terwakili. Meskipun kita lahir di pulau-pulau kecil, kita punya wakil di kabinet Merah Putih."

"Beliau akan memberikan manfaat yang besar bukan hanya untuk bangsa tapi khususnya Sumbawa dan Sumbawa Barat," kata Julmansyah.

Dalam kesempatan tersebut Julmansyah menyampaikan kondisi perumahan di KSB.

la mengatakan terdapat sekitar 330 unit rumah tidak layak huni (RTLH) dan 320 unit backlog (jumlah rumah belum tertangani).

"Harapan kami kementerian PKP bisa membantu. Selain itu juga pasti akan didukung oleh PT AMNT," ucap Julmansyah.

"Kami berharap Menteri PKP bisa menjadikan KSB sebagai contoh kabupaten tuntas RTLH dan tuntas backlog," sambung kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB ini.

Sementara itu Fahri Hamzah menyampaikan bahwa dirinya ditugaskan presiden untuk menata kembali perumahan rakyat dan pemukiman.

Satu persolan besar yang dihadapi manusia dalam hal perumahan dan pemukiman adalah sampah.

"Manusia itu menciptakan sampah tapi tidak memikir bagaimana cara mengelolanya. Yang keluar dari tubuh kita tidak diurus. Jadi tolong kalau mau bangun rumah fokuskan di MCK dan sampah,” kata Fahri.

Disebutkan, mengorkestrasi masalah sampah di luar rumah, pasar, kantor, ruang umum menjadi tugas Pemda. Sebab, Pemda yang punya warga.

Pemerintah tidak punya rakyat, yang punya rakyat itu Pemda sehingga serahkan pengelolaannya di daerah.

KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Wamen PKP) Republik Indonesia, Fahri Hamzah, melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), NTB Minggu, (17/11/2024).

Rombongan diterima Pjs Bupati KSB, Julmansyah, di Pendopo Bupati Sumbawa Barat.

Hadir dalam kesempatan tersebut dua wakil pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, unsur Forkopimda dan anggota DPRD provinsi.

Julmansyah menyampaikan rasa bangganya kepada Fahri Hamzah karena telah diberi amanah oleh negara yang sekaligus menjadi menjadi representasi "Tau Samawa" di pentas nasional.

"Lewat Bang Fahri kita terasa terwakili. Meskipun kita lahir di pulau-pulau kecil, kita punya wakil di kabinet Merah Putih."

"Beliau akan memberikan manfaat yang besar bukan hanya untuk bangsa tapi khususnya Sumbawa dan Sumbawa Barat," kata Julmansyah.

Dalam kesempatan tersebut Julmansyah menyampaikan kondisi perumahan di KSB.

la mengatakan terdapat sekitar 330 unit rumah tidak layak huni (RTLH) dan 320 unit backlog (jumlah rumah belum tertangani).

"Harapan kami kementerian PKP bisa membantu. Selain itu juga pasti akan didukung oleh PT AMNT," ucap Julmansyah.

"Kami berharap Menteri PKP bisa menjadikan KSB sebagai contoh kabupaten tuntas RTLH dan tuntas backlog," sambung kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB ini.

Sementara itu Fahri Hamzah menyampaikan bahwa dirinya ditugaskan presiden untuk menata kembali perumahan rakyat dan pemukiman.

Satu persolan besar yang dihadapi manusia dalam hal perumahan dan pemukiman adalah sampah.

"Manusia itu menciptakan sampah tapi tidak memikir bagaimana cara mengelolanya. Yang keluar dari tubuh kita tidak diurus. Jadi tolong kalau mau bangun rumah fokuskan di MCK dan sampah,” kata Fahri.

Disebutkan, mengorkestrasi masalah sampah di luar rumah, pasar, kantor, ruang umum menjadi tugas Pemda. Sebab, Pemda yang punya warga.

Pemerintah tidak punya rakyat, yang punya rakyat itu Pemda sehingga serahkan pengelolaannya di daerah.

“Marilah kita tata dan kita kelola agar semua orang punya tempat yang menyenangkan."

"Kita berbicara tentang hadist, maka rumah adalah surga. Rumah sebagai tempat ibadah, belajar, mendidik, dan tempat menjadikan generasi masa depan tumbuh dengan baik,” ujar Fahri.

Terkait dengan program di Kementerian PKP, Fahri Hamzah menyebutkan bahwa untuk program perumahan targetnya tiga juta per tahun, dengan komposisi 2 juta di desa dan 1 juta di kota.

Sementara tugas yang amanahkan adalah membangun institusi baru.

"Kementerian kami ini belum ada pegawainya, Perpres Struktur Organisasi dan Tata Kelola sebentar lagi mau terbit, sebanyak 6.000 pegawai dalam waktu dekat akan direkrut, membangun organisasi dan balai di daerah."

"Saya berharap kita membangun di KSB ini harus tegak pikiran dan niat. Memelihara iman dan niat baik kita. Insting harus tetap menginspirasi. Mari kita bekerja sama, bahu membahu menjadi contoh dan menjadi rahmatanlilalamain," pungkas Fahri.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Fahri Hamzah mengatakan pelaksanaan program 3 juta rumah Prabowo-Gibran akan dimulai pada Januari 2025 mendatang. Sementara dalam waktu 100 hari kerja pertama akan mengejar sisa target penyediaan rumah tahun ini.

"Kita ingin dalam 100 hari pertama ini, paling tidak kita akan menyampaikan kepada publik skema dan eksekusi yang bisa kita lakukan, sehingga juga dalam 100 hari pertama ini juga ada gerak cepat ya. Karena data yang ada di Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) sebelumnya, penyediaan rumah tahun ini sampai bulan September masih sekitar 700 ribuan," kata Fahri kepada wartawan seusai rapat di Gedung Tata Ruang, Raden Patah No. 1, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024) malam.

Fahri mengatakan pihaknya akan berusaha mencapai sisa pekerjaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di bulan Oktober hingga Desember 2024.

"Mudah-mudahan dalam sisa tahun bulan ini, dari Oktober, November, Desember, kita coba push sekuat-kuatnya berapa yang bisa kita capai dari sisa pekerjaan Kementerian sebelumnya," katanya.

Untuk mengejar sisa target penyediaan rumah, pihaknya sedang mengusulkan mekanisme digital untuk memantau pertumbuhan kepemilikan rumah di masyarakat. Selain itu, masih ada proses pemecahan kementerian, sebab Kementerian PKP baru saja dipisah dari Kementerian PUPR.

"Tentu kalau yang full menjadi pekerjaan dari Kementerian baru, jangan lupa ini Kementerian dipecah dulu, ini memerlukan kerja administrasi juga, karena misalnya sekjennya cuma satu kan harus jadi dua, dirjennya nanti akan dipecah sesuai kebutuhan masing-masing," katanya.

Ia pun menyebutkan pembangunan akan mengejar pembangunan rumah untuk target 3 juta rumah di awal tahun 2025.

"Ini harus sejalan dan paralel dengan kepentingan kita untuk menjelang akhir tahun kita selesaikan sisa dari pembangunan rumah yang ada, nanti di bulan Januari tahun 2025, kita mulai dengan mengejar target 3 juta per tahun," sambung Fahri.

Kemudian, pihaknya juga tengah membahas pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Adapun anggaran Kementerian PUPR untuk tahun depan mencapai Rp 116,23 triliun.

"Setahu saya APBN 2025 itu untuk dua kementerian itu Rp 115 T kalau tidak salah ya. Sekarang itu kan kita mau bagi dua. Nah ini alokasi teknisnya sedang kita bahas juga di dalam, mana yang untuk operasional dan yang lain-lainnya," pungkasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi