Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) Yandri Susanto meresmikan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Pembangunan SPPG Desa Panongan hasil kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BuMDes) dan pertama di Indonesia.

"Jadi ini Badan Usaha Milik Desa yang pertama di Indonesia yang punya unit usaha Satuan Pelayanan pemenuhan gizi atau dapur makan bergizi gratis yang ada di Indonesia. Jadi kita sudah meresmikan bersama Pak Bupati, Pak Maesyal Rasyid di Desa Panongan Kecamatan Panongan kabupaten Tangerang provinsi Banten," kata Yandri di Tangerang, Rabu (14/5/2025).

Menteri Yandri hadir langsung untuk meresmikan SPPG Desa Panongan. Hadir juga dalam kegiatan tersebut, sejumlah pejabat Kementerian Desa PDT, Bupati Tangerang Maesyal Rasyid, Kepala Desa Panongan Suhendi dan perwakklan Forkpimda Tangerang.

Pembangunan SPPG melalui BumDes merupakan upaya mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo. Selain itu, pembangunan SPPG melalui BUMDes dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

"Insyaallah dengan adanya unit usaha SPPG ini, maka ada gerakan ekonomi atau kegiatan yang akan menguntungkan bagi desa yang dimaksud, melalui badan usaha milik desa. Maka terima kasih dan apresiasi setinggi tingginya kepada Desa Panongan yang hari ini pertama kali di Indonesia yang kita resmikan," kata Yandri dalam sambutannya.

Yandri Berharap, pendirian SPPG melalui BumDes bisa dicontoh oleh desa lain di Banten. Menurutnya, butuh kerja sama banyak pihak untuk menyukseskan program MBG.

"Insyaallah ini sebagai pemacu dan pemicu untuk daerah-daerah lain desa-desa yang lain, pertama di Kabupaten Tangerang atau di Kabupaten Lebak di Kabupaten Serang, kemudian di 4 kota di Banten insyaallah banyak yang mencontoh atau melakukan kerjasama seperti Desa Panongan," pungkasnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI (Mendes PDT) Yandri Susanto mengajak kepala desa (Kades) untuk mempersiapkan diri untuk membangun satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dalam program makan bergizi gratis (MBG).

Dalam hal ini, dana desa bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Desa (Permendesa) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.

"Saya mengajak seluruh kepala desa, untuk memanfaatkan situasi yang sangat luar biasa ini. Sebab putaran ekonomi ini sangat bagus," jelas Yandri, dalam keterangan tertulis, Senin (3/2/2025).

saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan SPPG pada program MBG disaksikan oleh Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional, Suardi Samiran, di kompleks Pondok Pesantren BAI Mahdi Sholeh Ma'mun, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Minggu (2/2).

Yandri juga menegaskan Kemendes dan Badan Gizi Nasional (BGN) punya misi yang sama dalam memandirikan pangan masyarakat desa. Menurutnya, kemandirian ekonomi desa diartikan sebagai desa yang memiliki ketahanan ekonomi terhadap berbaga macam krisis dan tidak bergantung pada pemerintahan provinsi dan/atau pemerintahan kabupaten/kota.

"Kementerian Desa dan BGN ini sangat erat bapak ibu. Karena BGN sejatinya yang akan memanfaatkan hasil dari desa. Karena di desa itu ada sekurang-kurangnya dua puluh persen dari dana desa itu dialokasikan untuk ketahanan pangan," jelas mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Yandri juga menjelaskan program MBG ini penting, karena membantu anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup, sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak-anak yang mendapatkan makanan bergizi dan merasa kenyang memiliki kemampuan konsentrasi yang lebih baik, serta menunjukkan peningkatan dalam performa akademik mereka.

"Inti pokoknya kalau semua bahan baku yang ada di desa itu kita satu padukan, maka akan membantu makan bergizi gratis. Maka antara BGN dan Kemendes ini adalah dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan," ungkap mantan Anggota DPR RI tersebut.

Sementara itu, Ketua Yayasan BAI Mahdi Sholeh Ma'mun, Ratu Rachmatu Zakiyah menjelaskan dalam pelaksanaannya, MBG ini bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting di Indonesia. Selain itu, juga mendukung tumbuh kembang anak-anak, kesehatan ibu hamil dan ibu menyusui, serta meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air.

"SPPG ini diharapkan bisa memberi makan bergizi gratis. Dan dengan ini saya yakin ke depan kita akan bisa menyongsong Indonesia Emas 2045," jelas Mahdi.

Sebagsi informasi, dalam kegiatan ini Yandri turut didampingi Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, dan Dirjen PEID Kemendes PDT Tabrani. Serta Anggota Komisi X DPR RI Hoerudin.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Serang (ANTARA) - Yayasan Pondok Pesantren Bai Mahdi Sholeh Ma'mun milik Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) secara mandiri.

"Pembangunan SPPG ini merupakan sebagai contoh awal bahwa partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Sebab se-Indonesia dibutuhkan sebanyak 30.000 dapur MBG," kata Yandri saat peletakan batu pertama pembangunan dapur MBG di Serang, Banten, Minggu.

Ia menjelaskan, SPPG ini dibangun di atas lahan seluas 20x20 meter persegi. Dilengkapi dengan lapangan parkir yang luas untuk akses keluar masuk kendaraan.

Sedangkan untuk anggaran pembangunan SPPG, Yandri mengatakan, bersumber dari dana yayasan Ponpes Bai Mahdi Sholeh Ma’mun dengan total biaya diperkirakan mencapai Rp1,5 miliar.

"Tidak ada dana dari Kemendes atau BGN, ini murni dari yayasan, karena BGN ini membuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat nanti BGN yang sewa dan standar makan dari mereka jadi profit sharing," katanya.

Pembangunan SPPG ini ditargetkan akan selesai dalam kurun waktu satu sampai dua bulan. Dan dalam program Kemendes akan lebih concern pada penyediaan bahan baku seperti beras, sayuran, ikan, telur, dengan desa tematik melalui dana ketahanan pangan dari Dana Desa sebesar 20 persen.

"Dari anggaran Rp71 triliun minimal Rp16 triliun atau bisa Rp20 triliun untuk ketahanan pangan menyiapkan bahan baku makan bergizi, karena ini boleh lebih tetapi tidak boleh kurang," katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN) Suwardi mengatakan, bangunan SPPG ini paling cepat akan mulai beroperasi pada April 2025. Yang diharapkan mampu memberikan kontribusi pada Program Makan Bergizi Gratis.

"Untuk kapasitas satu bangunan SPPG ini, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sebanyak 3.000 penerima manfaat. Ini adalah bentuk yang mulia untuk meneruskan program presiden," katanya.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Sejumlah menteri, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. Mereka diketahui membahas evaluasi dan perkembangan soal realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Alhamdulillah hari ini kami dipanggil oleh Bapak Presiden khusus membicarakan terkait program Makan Bergizi Gratis dan beliau menyampaikan bahwa program ini sangat penting karena ini sudah dilaksanakan di 76 negara," kata Dadan usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Dadan menyampaikan perkembangan realisasi program MBG sudah mencapai 31 provinsi dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

"Karena sampai hari ini sudah ada 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di seluruh Indonesia, mencakup 31 provinsi dan ini bisa terjadi karena semua dukungan semua pihak," katanya.

"Dan Bapak Presiden menginginkan agar program ini betul-betul menjadi lintas sektor dan kemudian saling bekerja sama satu dengan yang lainnya," lanjut dia.

Lebih lanjut, Dadan menyampaikan cerita Prabowo merasa terusik lantaran masih banyak siswa yang masih belum menikmati program MBG. Dia pun mengatakan mendapat arahan dari Prabowo agar seluruh sektoral mempercepat realisasi program tersebut.

"Satu hal yang paling membuat Bapak Presiden ingin melakukan percepatan karena beliau sangat concern dengan tuntutan anak-anak yang belum kebagian makan bergizi karena banyak laporan, banyak anak-anak yang bilang ke orang tuanya. Bahkan yang baru berumur 5 tahun mengatakan, 'Ibu, kenapa saya belum dikasih makan oleh Bapak Prabowo. Sementara teman-teman saya sudah'. Jadi ini satu hal yang mengusik kalbu beliau," kata Dadan.

"Sehingga kami dikumpulkan untuk melakukan proses percepatan yang perlu dilakukan dan ini dilakukan lintas sektoral," tambahnya.

Diketahui, menteri-menteri mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Prabowo di Istana Jakarta hari ini. Beberapa yang hadir, yakni Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri PPN/Kepala Bapennas Rachmat Pambudy, Menteri Desa-PDTT Yandri Susanto, Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Wamentan Sudaryono, dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

Selain itu, hadir Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

JAKARTA, investor.id – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan bahwa paling tidak mencakup 20% dari dana desa akan dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (BMG) pada 2025.

Hal ini Menteri Yandri sampaikan setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri lainnya di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

“Untuk ketahanan pangan makan siang bergizi itu dari dana desa. Tadi saya sampaikan 20% dari Rp 71 triliun dana desa tahun 2025 untuk ketahanan pangan,” jelas Yandri.

Mendes bilang, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan menjadi salah satu pemasok bahan baku program Makan Bergizi Gratis. Nantinya, setiap desa akan memasok bahan-bahan tertentu.

“Ada desa padi, ada desa jagung, ada desa ikan nila, ada desa melon dan lain sebagainya. Jadi kita akan menyukseskan (program) Makan Bergizi Gratis,” ujar Yandri.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, peran BUMDes dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari dukungan Kemendes PDT agar bahan baku program tersebut tidak perlu impor.

“Jadi kita arahan bapak presiden makan bergizi gratis itu kerja sama dengan koperasi, BUMDes itu sepatutnya bahan bakunya dari desa, tidak impor,” ucap Yandri.

Kesiapan Koperasi dan BUMDes

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi juga menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung program makan bergizi gratis. Kementerian Koperasi, kata Budi, sudah menyiapkan 1.923 koperasi yang siap menampung dan berkontribusi dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis.

Dalam mekanismenya, Budi menyatakan bahwa koperasi dan BUMDes akan bersinergi menyiapkan bahan baku untuk program strategis Presiden Prabowo tersebut.

Budi menjelaskan bahwa dukungan ini selain untuk memitigasi impor bahan baku, tetapi juga ditujukan supaya ikut menggerakan ekonomi masyarakat.

“Ada datanya kok itu termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, koperasi beras, koperasi ikan, dan lain sebagainya. (Konsepnya) membantu misalnya koperasi ternak telur, membantu menyediakan telur. Termasuk desa, desa juga BUMDes sudah menyiapkan, semuanya,” ungkap Budi.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana telah menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis akan dimulai pada Senin, 6 Januari 2025 serentak di seluruh Indonesia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) akan membuat desa tematik untuk tahun 2025. Setiap desa akan dikembangkan sesuai dengan potensinya untuk mendukung ketahanan pangan.

Mendes PDT Yandri Susanto menyebut program prioritas itu mengalokasikan dana sebesar Rp 71 triliun. Menurutnya, program ini sesuai dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan ketahanan pangan.

"Jadi kita tulis di situ (Permendes), kita cantumkan di Pasal 7 ayat 4 bahwa sekurang-kurangnya dana desa itu dibuat untuk ketahanan pangan. Jadi nanti akan kita buat desa tematik apakah desa tomat, desa cabai, desa padi, desa ikan nila, desa ayam petelur, dan lain sebagainya," kata Yandri usai meninjau lokasi pengungsian korban bencana tanah bergerak di Sukabumi, Jawa Barat, Senin (23/12/2024).

Yandri menjelaskan hasil dari program ini adalah membuat lumbung pangan di desa. Ke depan, kata dia, lumbung pangan ini salah satunya untuk menopang kesiapan program makan bergizi gratis.

"Jadi ujungnya itu adalah lumbung pangan di desa untuk kesiapan makan siang bergizi dan kalau bisa kita jadi lumbung pangan dunia. Jadi itu lebih fokus ke sana kita," ucapnya.

Yandri menjelaskan Kemendes PDT bersama dengan TNI-Polri, termasuk pihak swasta maupun BUMN akan bergerak mendorong desa untuk swasembada pangan, swasembada energi dan air hingga hilirisasi produk-produk di desa.

Yandri ingin Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa ambil bagian dalam pengelolaan program tersebut. Sehingga ke depannya bisa menjadi salah satu sumber pendapatan desa.

"Bisa menyerap tenaga kerja yang banyak, mengurangi angka pengangguran, ujungnya adalah kesejahteraan rakyat. Tahun depan ada lagi kan dana desa kan? Jadi dana desa yang sekarang dipakai tetap ada untuk ketahanan pangan karena dia diolah secara program-program BUMDes, tahun depan nambah lagi. Jadi semakin besar modalnya, insyaallah akan bisa membuat produksi di desa itu semakin bagus," imbuhnya.

Nanti ada desa tomat, desa cabe, desa bawang, desa nila, desa patin, kita wujudkan semua dengan kemampuan desa masing-masing

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) siap membentuk desa-desa tematik di Indonesia untuk menyukseskan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan perwujudan swasembada pangan.

"Nanti ada desa tomat, desa cabe, desa bawang, desa nila, desa patin, kita wujudkan semua dengan kemampuan desa masing-masing," kata Menteri Desa PDT (Mendes PDT) Yandri Susanto seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Menurut Mendes Yandri, desa tematik yang mengembangkan tema tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan warisan budaya, dan menciptakan identitas desa yang kuat itu, dapat memberikan pengaruh positif pada setiap program Presiden Prabowo Subianto.

Tidak hanya kebutuhan pangan yang pasti terpenuhi, kata dia, peningkatan SDM serta kesejahteraan masyarakat desa juga dapat terwujud dengan adanya desa tematik.

Untuk menyukseskan pembentukan desa tematik itu, lanjutnya, Kemendes PDT pun akan mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki desa.

"Kami mendorong BUMDes yang nanti akan jadi penggerak utama ekonomi desa tematik, sesuai dengan potensinya," ucap Mendes.

Hal tersebut juga sejalan dengan misi Presiden Prabowo yang disampaikan dalam acara Tanwir dan Milad Ke-112 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu yang dihadiri pula oleh Mendes PDT Yandri Susanto.

Presiden Prabowo menyerukan sejumlah hal, seperti upaya Indonesia memakmurkan rakyat dengan swasembada pangan dan energi serta hilirisasi.

"Kita perjuangkan kemakmuran rakyat, menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, meningkatkan sumber daya manusia," kata dia.

Upaya Indonesia dalam memberantas kelaparan dan kemiskinan itu juga selaras dengan pembahasan dalam KTT G20 di Rio de Janeiro yang dihadiri Presiden Prabowo November lalu.

Dengan sumber daya alam yang melimpah dan tidak dimiliki negara lain, Presiden Prabowo mengaku optimistis bahwa swasembada pangan serta peningkatan ekonomi Indonesia hingga delapan persen dapat dipenuhi dalam rentan waktu yang lebih singkat.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto ingin masyarakat desa dilibatkan secara aktif dalam penyediaan makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi program andalan Presiden Prabowo Subianto.

Yandri berharap Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) jadi pemasok bahan utama program makan bergizi gratis.

"Jadi Badan Usaha Milik Desa itu kita berharap menjadi pelaku utama untuk menyiapkan bahan baku makan siang bergizi. Karena di desa-desa itu potensinya sangat bagus," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12).

Yandri yakin Bumdes mampu berperan sebagai penyuplai utama bahan baku makan bergizi gratis dengan memanfaatkan potensi daerah masing-masing. Ia mengaku sudah berkunjung ke sejumlah daerah sejak menjabat jadi menteri.

"Mungkin desa ini menyiapkan padinya, berasnya. Mungkin desa yang lain menyiapkan cabainya, desa yang lain menyiapkan tomatnya, desa yang lain menyiapkan telurnya," ujar Yandri.

"Karena perputaran ekonomi di makan siang bergizi sangat besar dan itu peluang yang sangat bagus di desa," tambahnya.

Yandri juga menyatakan sudah berkoordinasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan harapan tersebut.

Ia berharap keterlibatan Bumdes dalam program makan bergizi gratis dapat mengurangi kasus warga desa yang tertipu agen imigran ilegal.

"Nah, ini yang kita mau urai, dengan melibatkan kerjasama kementerian lembaga yang lain," tutur dia.

Presiden Prabowo menetapkan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp10 ribu per anak per hari. Penetapan itu diputuskan setelah rapat terbatas di Istana pada Jumat (29/11).

"Program makan bergizi ini nanti rata-rata minimumnya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil, itu Rp10 ribu rupiah per hari," kata Prabowo dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (29/11).

Prabowo mengatakan keputusan itu dibuat usai melihat data keluarga menengah ke bawah rata-rata memiliki tiga hingga empat orang anak. Dengan begitu, sebenarnya setiap keluarga mendapatkan bantuan makan bergizi gratis Rp30-40 ribu per hari.

"Sebulan Rp2,7 juta. Kalau ini semua dengan bansos, dan bantuan sosial lainnya, termasuk PKH, saya kira upaya pemerintah mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya buruh, sudah sangat maksimal saat ini," jelas dia.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Yandri Susanto, berharap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi penyuplai bahan pokok untuk program makan siang bergizi gratis. Ia menyebut potensi sumber daya manusia hingga sumber daya alam di desa sangat menunjang.

"Jadi badan usaha milik desa itu kita berharap menjadi pelaku utama untuk menyiapkan bahan baku makan siang bergizi," kata Yandri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2024).

Ia berharap desa tak hanya jadi penonton dari program makan bergizi gratis. Ia menyebut BUMDes mumpuni untuk menjadi suplai bahan pokok makan bergizi gratis itu.

"Saya beberapa kali keliling menyampaikan jangan sampai desa itu menjadi penonton. Mohon bisa menyiapkan bahan baku, mungkin desa ini menyiapkan padinya, berasnya, mungkin desa yang lain menyiapkan cabainya, desa yang lain menyiapkan tomatnya, desa yang lain menyiapkan telurnya," ujar Yandri.

Ia mengatakan perputaran ekonomi di program tersebut sangat baik. Bahkan, ia mendorong adanya kolaborasi antarunsur kementerian.

"Karena perputaran ekonomi di makan siang bergizi sangat besar dan itu peluang yang sangat bagus di desa. Ya, mereka punya lahan, punya potensi untuk ditingkatkan," ujar Yandri.

"Maka Kementerian Desa sudah bekerja sama dengan Menteri Pertanian, dengan Menteri kelautan Perikanan, dengan Kementerian Sosial, dengan Badan Pangan Nasional. Semua kita lakukan kolaborasi," tambahnya.

Yandri mengatakan banyak masyarakat desa justru ke luar negeri dan akhirnya ada yang berujung pada kejadian tak mengenakkan. Yandri pun mendorong BUMDes terlibat dalam kegiatan makan siang gratis.

"Termasuk tadi karena di desa itu banyak sebagai penyuplai tenaga migran keluar negeri yang banyak menjadi korban persoalan ketika mereka bekerja atau banyak penipuan. Tadi kami sudah kerjasama juga Menteri Desa, dengan Menteri Pendapatan Pekerjaan Migran Indonesia, bersama Menteri Dalam Negeri," tutur Yandri.

"Mungkin akan ada desa-desa yang dibuatkan khusus peraturan desa tentang rekrutmen pekerjaan migran. Intinya, semua potensi ada di desa, tapi banyak juga persoalan ada di desa," imbuhnya.

Lihat juga video: Mendes Yandri Akui Pengawasan Dana Desa Belum Maksimal

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana mengupayakan suplai bahan baku protein untuk program makan bergizi gratis melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Hal ini disampaikan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dalam penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Senin (25/11/2024).

Yandri menekankan potensi besar yang dimiliki desa dalam penyediaan kebutuhan protein hewani.

"Kita punya dana desa 20 persen untuk ketahanan pangan yang tidak sekali pakai, tetapi dibuat modal untuk badan usaha milik desa dalam mengelola persiapan bahan baku makan siang bergizi, salah satunya sumber protein," ujarnya dikutip dari keterangan pers.

"Pentingnya kolaborasi ini karena Indonesia hampir sebagian besar adalah desa," tambahnya.

Menteri Yandri optimistis kolaborasi ini akan menyukseskan upaya desa dalam menyuplai bahan baku untuk program makan bergizi gratis, berkat pendampingan khusus dari kedua kementerian.

Menurutnya, banyak desa di Indonesia yang memiliki potensi yang belum dimaksimalkan.

"Kami mendorong BUMDesa yang akan jadi penggerak utama ekonomi desa tematik sesuai dengan potensinya," jelas Yandri.

Ia juga menilai, berdasarkan berbagai kunjungan kerjanya sejauh ini, banyak desa di Indonesia yang dapat dijadikan desa tematik sesuai potensi suplai bahan bakunya.

"Nanti ada desa tomat, desa cabai, desa bawang, desa nila, desa patin, kita wujudkan semua dengan kemampuan desa masing-masing," sebut politikus PAN.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan optimismenya mengenai rencana suplai bahan baku protein untuk makan bergizi gratis dari desa.

"Tadi diskusi dengan Pak Mendes dan Pak Wamen, kalau beliau mencanangkan desa nila, desa lele, desa patin, beliau sudah ke 30 desa dan nginep di sana saya pikir kami juga harus ikut," ungkap Sakti.

"Ketika makan bergizi gratis jalan dan itu ada di setiap desa, lebih dari 75 ribu desa, kalau di sana bisa jadi pusat produksi seluruh bahan untuk makan bergizi gratis, maka ekonomi yang bergerak bisa 4 sampai 5 kali lipat," sambungnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana mengupayakan suplai bahan baku protein untuk program makan bergizi gratis melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Hal ini disampaikan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dalam penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Senin (25/11/2024).

Yandri menekankan potensi besar yang dimiliki desa dalam penyediaan kebutuhan protein hewani.

"Kita punya dana desa 20 persen untuk ketahanan pangan yang tidak sekali pakai, tetapi dibuat modal untuk badan usaha milik desa dalam mengelola persiapan bahan baku makan siang bergizi, salah satunya sumber protein," ujarnya dikutip dari keterangan pers.

"Pentingnya kolaborasi ini karena Indonesia hampir sebagian besar adalah desa," tambahnya.

Menteri Yandri optimistis kolaborasi ini akan menyukseskan upaya desa dalam menyuplai bahan baku untuk program makan bergizi gratis, berkat pendampingan khusus dari kedua kementerian.

Menurutnya, banyak desa di Indonesia yang memiliki potensi yang belum dimaksimalkan.

"Kami mendorong BUMDesa yang akan jadi penggerak utama ekonomi desa tematik sesuai dengan potensinya," jelas Yandri.

Ia juga menilai, berdasarkan berbagai kunjungan kerjanya sejauh ini, banyak desa di Indonesia yang dapat dijadikan desa tematik sesuai potensi suplai bahan bakunya.

"Nanti ada desa tomat, desa cabai, desa bawang, desa nila, desa patin, kita wujudkan semua dengan kemampuan desa masing-masing," sebut politikus PAN.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan optimismenya mengenai rencana suplai bahan baku protein untuk makan bergizi gratis dari desa.

"Tadi diskusi dengan Pak Mendes dan Pak Wamen, kalau beliau mencanangkan desa nila, desa lele, desa patin, beliau sudah ke 30 desa dan nginep di sana saya pikir kami juga harus ikut," ungkap Sakti.

"Ketika makan bergizi gratis jalan dan itu ada di setiap desa, lebih dari 75 ribu desa, kalau di sana bisa jadi pusat produksi seluruh bahan untuk makan bergizi gratis, maka ekonomi yang bergerak bisa 4 sampai 5 kali lipat," sambungnya.

Kementerian Desa PDT berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan ekonomi biru di desa. Menteri Desa PDT Yandri Susanto optimistis kolaborasi lewat penandatanganan MoU ini dapat membantu desa memenuhi bahan baku protein untuk mendukung program makan bergizi gratis.

"Pentingnya kolaborasi ini karena Indonesia hampir sebagian besar adalah desa. Kita punya dana desa 20 persennya untuk ketahanan pangan yang tidak sekali pakai tapi dibuat modal untuk badan usaha milik desa untuk mengelola persiapan bahan baku makan siang bergizi, salah satunya sumber protein," kata Yandri setelah penandatanganan Mou di Gedung Mina Bahari IV Jakarta, Senin (25/11/2024), seperti dalam keterangan tertulis.

Nota kesepahaman bersama demi sinergi dan kolaborasi mewujudkan ekonomi biru yang Inklusif dan berkelanjutan di desa ini akan memanfaatkan badan usaha bersama (BUMDesa) sebagai tonggak penggerak ekonomi desa. Diharapkan ini dapat menjadi ruang dalam memproduksi dan memastikan terpenuhinya kebutuhan bahan baku makan bergizi gratis, salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami mendorong BUMDesa yang akan nanti jadi penggerak utama ekonomi desa tematik sesuai dengan potensinya. Nanti ada desa tomat, desa cabai, desa bawang, desa nila, desa patin kita wujudkan semua dengan kemampuan desa masing-masing," tutur Mendes Yandri.

Mendes Yandri juga sudah melakukan berbagai kunjungan untuk melihat potensi desa sehingga desa tematik di seluruh Indonesia dapat diwujudkan. Sektor yang meliputi di antaranya perkebunan hingga perikanan.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono optimistis keberadaan desa tematik akan memperbesar peluang masyarakat untuk berkontribusi dalam menyediakan bahan pokok yang dibutuhkan.

"Tadi diskusi dengan Pak Mendes dan Pak Wamen kalau beliau mencanangkan desa nila, desa lele, desa patin. Beliau sudah ke 30 desa dan nginep di sana saya pikir kami juga harus ikut. Karena begini ketika makan bergizi gratis jalan dan itu ada di setiap desa lebih dari 75 ribu desa kalau di sana bisa jadi pusat produksi seluruh bahan untuk makan bergizi gratis, maka ekonomi yang bergerak bisa 4 sampai 5 kali lipat," ujar Menteri Sakti.

Simak juga Video Mentan dan Mendes Sepakati MoU Targetkan Swasembada Pangan 2028

[Gambas:Video 20detik]