Bisnis.com, JAKARTA – Sosok konglomerat sekaligus pemilik raksasa properti nasional Agung Sedayu Group (ASG) yakni Sugianto Kusuma atau Aguan kerap turun gunung menggarap proyek dukungan program 3 juta rumah.

Terbaru, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa Aguan lewat Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia miliknya berkomitmen mendukung pendanaan renovasi sebanyak 2.000 rumah.

“Dalam bentuk komitmen CSR 500 (unit) merenovasi di Jawa Barat, 500 (unit) di Jawa Tengah, 500 (unit) di Banten dan Jakarta 500 (unit) yaitu digarap Pak Aguan dari Buddha Tzu Chi, dan itu renovasi ya jadi 2.000 totalnya,” kata Maruarar di Wisma Mandiri II, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Membenarkan hal itu, Aguan mengaku menyiapkan anggaran di sekitar Rp30 juta hingga Rp50 juta untu proses renovasi 2.000 rumah tersebut.

Apabila diakumulasi, maka total anggaran yang diguyurkan Aguan lewat Yayasan Buddha Tzu Chi mencapai Rp60 miliar hingga Rp100 miliar.

“Kan saya kan sudah bilangin, budget kita kan Rp30 juta sampai Rp50 juta. Lihat keadaan rumahnya itu aja, coba dihitung aja 2.000 rumah dikali berapa, gitu aja,” tegasnya.

Selain itu, Aguan juga berkomitmen membangun sebanyak 750 unit rumah rakyat lewat Agung Sedayu Group. Di mana, pada tahap pertama dirinya telah merealisasikan pembangunan sebanyak 250 unit rumah di wilayah Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang.

Aguan menjelaskan, proyek yang telah dilakukan groundbreaking pada akhir tahun lalu itu kini telah rampung tahap penyiapan lahan dan siap mulai dilakukan pembangunan.

“Sudah pengurukan tanah, itu sudah selesai. Sekarang lagi pembangunan,” kata Aguan di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Selain itu, dia juga berencana melanjutkan pembangunan sebanyak 500 unit rumah rakyat di wilayah Kalimantan Selatan. Dia menegaskan, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun satu rumah antara Rp100 juta hingga 150 juta.

“Sekitar Rp100 juta sampai Rp150 juta ya [per unit], kira-kira segitu,” tuturnya.

Dengan demikian, bila dikalkulasikan total anggaran yang bakal diguyurkan Aguan mendukung pembangunan 750 unit rumah di Tangerang dan Kalimantan Selatan mencapai Rp75 miliar hingga Rp112,5 miliar.

...Kami akan menggunakan pola asrama dalam menerapkan MBG. Jadi, tidak diterapkan di sekolah biasa, ujarnya seusai dilantik menjadi gubernur definitif Papua Pegunungan di Istana Negara, Jakarta, Kamis

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahap awal di wilayah setempat akan difokuskan hanya untuk lembaga pendidikan yang menerapkan sistem asrama.

"Kami akan menggunakan pola asrama dalam menerapkan MBG. Jadi, tidak diterapkan di sekolah biasa," ujarnya seusai dilantik menjadi gubernur definitif Papua Pegunungan di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

John menyatakan bahwa langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi persoalan gizi, pendidikan, dan kesehatan di daerah-daerah tertinggal.

Gubernur John juga akan meningkatkan sosialisasi program MBG guna mengatasi penolakan dan kesalahpahaman yang selama ini terjadi di masyarakat setempat.

Meski tidak menjelaskan secara spesifik bentuk penolakan tersebut, tapi John menilai hal itu terjadi akibat kurangnya informasi yang utuh serta adanya pihak-pihak yang mencoba mempengaruhi opini masyarakat.

“Tidak ada masalah sebenarnya. Ini kan pertarungan mempengaruhi. Kadang-kadang ada orang yang lempar batu, sembunyi tangan. Kasihan, yang dikorbankan rakyat kecil,” ujarnya.

Ia menyatakan, dengan telah dilantiknya gubernur definitif, pihaknya akan segera meluruskan informasi yang keliru serta melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat.

“Kami akan dudukkan persoalan ini dengan baik, menjelaskan manfaat program MBG secara langsung kepada masyarakat. Kami yakin, jika disampaikan dengan benar, program ini bisa diterima dan dijalankan dengan baik,” katanya menegaskan.

Terkait target realisasi program MBG, John menyebut pihaknya masih menunggu kejelasan teknis dari pemerintah pusat, termasuk skema penyaluran, tanggung jawab pemerintah daerah, serta mekanisme pengawasan.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Bengkulu (ANTARA) - Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyatakan Presiden Prabowo Subianto menghadirkan pasar-pasar tempat masyarakat menjual komoditas mereka lewat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Selama ini orang malas menanam (secara serius), karena yang belinya tidak ada. Nah sekarang pasar dihadirkan langsung oleh Presiden di setiap tempat Makan Bergizi Gratis," kata Gubernur Bengkulu Helmi Hasan di Bengkulu, Kamis.

Menurut Helmi dapur umum program Makan Bergizi Gratis mengambil bahan pokok yang dimasak dan buah-buahan dibeli dari produk-produk sekitar.

"Prosesnya (penyediaan MBG) luar biasa mulai dari proses menerima bahan makanan, termasuk buah-buahan semuanya dipilih betul-betul, standarnya internasional, dan sumbernya dari lingkungan sekitar, akhirnya manfaatnya itu bukan hanya untuk siswa tapi juga wilayah sekitar," kata dia.

Gubernur menyatakan masyarakat juga semakin semangat membangun pertanian mereka karena sekarang memiliki pasar yang pasti. Perputaran ekonomi menjadi lebih baik, kesejahteraan masyarakat tentunya juga meningkat.

Dukungan terhadap program pemerintah Prabowo - Gibran memberikan makanan gizi gratis untuk anak anak terus digeber di sejumlah daerah. Di Bengkulu, Polda Bengkulu membangun dapur MBG berskala internasional dan akan melayani ribuan anak anak.

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengapresiasi dapur umum penyedia paket MBG di Bengkulu. Menurut dia fasilitas dapur umum yang yang ada di Bengkulu sangat higienis, rapi dan dikelola oleh tenaga tenaga yang terlatih.

"Ini terbaik dan pertama di Sumatera, dan Bengkulu terdepan mendukung program bapak presiden," kata dia

Dapur MBG tersebut menurut gubernur sebagai bukti dukungan pemerintah pusat dalam menciptakan anak anak yang sehat dan berprestasi sebagai investasi negara masa depan.

"Bila masih ada kekurangan sana sini, banyak kritik menyalahkan kita anggap vitamin dan tidak boleh berhenti memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara" kata Helmi Hasan.

Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiyono menyebut dapur tersebut akan melayani 3.179 anak anak usia TK, SD hingga SMP yang tersebar pada tujuh sekolah di Kota Bengkulu. Dapur akan secara resmi menyalurkan makanan bergizi gratis kepada ribuan anak anak sekolah pada tanggal 28 April 2025 ini.

"Ini adalah bentuk kesiapan dan secara prakteknya akan dimulai tanggal 28 April," ujarnya.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengaku telah melaporkan kisruh pengembangan hunian vertikal Meikarta kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ara menegaskan, dirinya bakal mengawal kisruh Meikarta hingga para konsumen mendapat hunian yang telah dibelinya.

“Dan saya sudah laporkan kepada Presiden Prabowo, Presiden minta hak-hak rakyat harus dibela dan dikembalikan dan kita memang banyak sekali pengaduan [terkait Meikarta],” kata Ara saat ditemui di sela-sela agenda Halalbihalal Apindo di Jakarta, Senin (14/5/2025).

Pasalnya, tambah Ara dirinya mengaku telah mengantongi seluruh aduan yang masuk terkait Meikarta. Aduan itu didapatnya lewat kanal pengaduan Kementerian PKP serta dukungan data aduan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Pada saat yang sama, Ara menyebut Presiden Prabowo memberikan respons positif mengenai aduannya tersebut.

“Presiden [Prabowo] mendukung, berkomitmen menegakkan hukum,” pungkasnya.

Adapun, Ara dijadwalkan bakal bertemu dengan petinggi Lippo Group selaku pengembang Meikarta pada 23 April 2025.

Ara menekankan telah bersurat kepada James Riady maupun John Riady untuk dapat menghadiri langsung pertemuan tersebut tanpa mengirim perwakilan.

“Kita terbuka ya, hari Rabu [23 April 2025] datang jam 4 sore ke sini [kantor PKP] ya. Saya sudah ngomong sama Bapak James untuk datang kesini tanpa diwakili dan Pak John,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ara memang telah menegaskan bakal melakukan penyelesaian aduan konsumen Meikarta yang meminta ganti rugi dapat rampung dalam kurun waktu 4 bulan.

Adapun, tuntutan tersebut disampaikannya dalam pertemuan dengan konsumen dan pengembang Meikarta di Kantor Kementerian PKP di Jalan Raden Patah I Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (10/4/2025).

"Kami ingin proses penyelesaian masalah yang diharapkan selesai semua tuntutan konsumen paling lambat 4 bulan. Jangan sampai harapan masyarakat memiliki hunian tidak lagi berubah menjadi kekecewaan karena unit huniannya belum ada sampai saat ini," katanya, Kamis (10/4/2025).

KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi Nasdem, Irma Suryani Chaniago, mengungkapkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) telah mentransfer dana dengan lancar ke yayasan yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta.

Namun, meskipun dana hampir Rp 1 miliar sudah diterima, mitra MBG di Kalibata mengaku belum dibayar.

"Program ini kan memang sensitif dan harus ekstra kontrol ketat, karena soal makanan. Saya sudah check ke Pak Dadan," ujar Irma, dikutip dari Kompas.com, Kamis (17/4/2025).

"Kalau soal pembayaran BGN ke yayasan lancar, bahkan BGN memodali pembelanjaan seminggu ke depan tiap bulan," kata dia lagi.

Apa Alasan Yayasan Tidak Membayar Mitra MBG di Kalibata?

Namun, setelah dikonfirmasi lebih lanjut ke pihak yayasan, Irma menemukan bahwa alasan yang disampaikan oleh yayasan terkait belum dibayarnya mitra adalah karena kuitansi pembelian bahan makanan yang tidak lengkap.

Pihak yayasan mengklaim telah melakukan verifikasi ulang terhadap mitra yang menjalankan program MBG.

Meski demikian, Irma berpendapat bahwa alasan tersebut tidak bisa dijadikan pembenaran untuk tidak membayar mitra yang sudah bekerja.

"Tapi kan enggak bisa juga alasan seperti itu digunakan untuk tidak membayar pihak katering karena anggaran yang belum dibayar ke katering, tetapi sudah dibayar BGN, sudah selesai," jelas Irma.

Irma menambahkan bahwa Komisi IX DPR akan meminta klarifikasi lebih lanjut dari BGN mengenai masalah ini.

DPR juga mendesak agar ada perbaikan dalam tata kelola distribusi serta pembayaran agar kwejadian serupa tidak merugikan pihak yang terlibat, terutama anak-anak.

"Satu lagi, syarat penggunaan kemitraan yayasan bukan PT atau CV dicurigai hanya bagian untuk cari cuan (agar pengusaha bikin yayasan agar bisa berpartisipasi) dan ada hengki pengki dengan notaris-notaris dalam pembuatan yayasan. Hal seperti ini harus diminimalkan agar tidak ada yang berpikir negatif terhadap program ini," tambah Irma.

Mitra MBG Tanggung Kerugian Hampir Rp 1 Miliar

Kasus ini muncul setelah laporan dari Ira Mesra, mitra dapur MBG di Kalibata, yang mengungkapkan dugaan penggelapan dana MBG oleh Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) di Jakarta Selatan.

Dana operasional dapur MBG, senilai Rp 386.500.000 yang sudah diterima oleh yayasan dari BGN, diduga tidak disalurkan kepada mitra.

Ira telah memasak lebih dari 65.000 porsi makanan, tetapi belum menerima pembayaran sama sekali.

"Untuk laporan polisi sudah kita serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Laporan ditujukan ke yayasan, dan ada perorangan. Masalahnya dari yayasan ini," ujar kuasa hukum Ira, Danna Harly.

Menurut Harly, Yayasan MBN mengklaim bahwa Ira masih memiliki utang sekitar Rp 45 juta, dengan alasan ada invoice yang belum dipertanggungjawabkan.

Namun, Harly membantah klaim tersebut, karena semua biaya operasional telah ditanggung sendiri oleh Ira.

Total kerugian yang ditanggung oleh Ira dari dua tahap pelaksanaan program MBG ini diperkirakan mencapai hampir Rp 1 miliar, yaitu sebesar Rp 975.375.000.

"Sejauh ini total kerugian dari Ibu Ira itu adalah Rp 975.375.000, baru dua tahap. Makanya kita sekarang coba ngomong ke masyarakat supaya pemerintah aware," kata Harly.

"Baru dua tahap saja sudah seperti ini, berarti sudah harus ada pembenahan dalam pelaksanaan MBG supaya ke depan tidak lagi seperti ini," ujarnya lagi.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ternyata Ini Alasan Yayasan Tak Bayar Mitra MBG di Kalibata Hampir Rp 1 Miliar, padahal Uang Sudah di Tangan".

Kudus (ANTARA) - Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, kini memiliki tiga dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah ada tambahan dua dapur dan mulai beroperasi untuk menyalurkan paket menu makan bergizi terhadap ribuan pelajar di Kabupaten Kudus.

"Dua dapur MBG yang baru tersebut, yakni di Kecamatan Jekulo dan Kota sehingga menambah jumlah sasaran menjadi 9.081 siswa yang dilayani tiga dapur MBG," kata Komandan Kodim (Dandim) 0722/Kudus Letkol Inf Hermawan Setya Budi ditemui usai halal bi halal anggota Kodim 0722/Kudus di Sidji Cafe Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Kamis.

Sebelumnya, kata dia, satu dapur MBG, yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ponpes Nashrul Ummah Kudus hanya melayani 3.263 siswa, kini ada tambahan dua dapur jumlahnya semakin bertambah.

Jika dapur MBG di Kecamatan Mejobo beroperasi mulai Januari 2025, maka dua MBG tambahan mulai beroperasi pekan ini.

Adapun total sekolah yang dilayani yang tersebar di tiga kecamatan berjumlah 45 sekolah.

Rinciannya, untuk Kecamatan Mejobo terdapat 16 sekolah tingkat PAUD, TK, SD, hingga SMA/SMK dengan jumlah sasaran 2.942 orang.

Sementara SPPG Dapur BGN Mitra Mandiri Yayasan Ponpes Al Chalimi yang ada di Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, melayani 14 sekolah dari tingkat KB hingga SMP/MTs dengan sasaran 3.109 siswa. Sedangkan SPPG BGN Mitra Jepangpakis, Kecamatan Jati, melayani 15 sekolah dari TK hingga SMA dengan sasaran 2.967 siswa.

Ia memastikan semua dapur MBG yang ada di Kabupaten Kudus dibayar lunas, sehingga tidak ada tunggakan.

"Kami mengimbau masyarakat jika ada pihak yang menawarkan kerja sama terkait MBG silakan menghubungi kami untuk memastikan kebenaran informasinya, guna menghindari kemungkinan adanya penipuan," ujarnya.

Untuk menu makan yang disajikan dari ketiga dapur MBG tersebut, berbeda-beda karena ada yang menyajikan lauk ayam, ikan fillet atau potongan, dan ikan asam manis. Sedangkan buah-buahan yang disajikan juga berbeda-beda karena ada yang semangka, pisang, dan pepaya.*

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Siswa SMPN 1 Kota Semarang dikejutkan dengan ulat buah yang ditemukan di tempat makan untuk program makan bergizi gratis (MBG). Ulat buah itu berasal dari buah yang disertakan di menu makan siswa.

Dalam video yang beredar di media sosial, tampak ulat muncul di tempat makan atau ompreng milik siswa. Diketahui, peristiwa itu terjadi pada Rabu (16/4).

Dimintai konfirmasi, Kepala SMPN 1 Kota Semarang, Siminto membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan terdapat ulat dalam buah yang disediakan untuk salah satu siswa.

"Memang ini yang kemarin itu ada satu yang ndilalah (kebetulan) di omprengnya ada yang uget-uget, ternyata dari buah yang disajikan," kata Siminto di SMPN 1 Semarang, Kecamatan Semarang Barat, Kamis (17/4/2025).

Ia menjelaskan pihak sekolah telah melaporkan hal tersebut kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyedia MBG di SMPN 1 Kota Semarang.

"Sudah kami laporkan ke penyedia dan sudah diganti, kami juga mewanti-wanti ke penyedia agar tidak terulang lagi, harus lebih baik," tuturnya.

"Posisi kami hanya menerima, barang datang ke sini langsung kami bagikan. Bisa jadi luarnya nggak apa-apa, tapi saat di sini ndilalah keluar (ulatnya)," lanjutnya.

Siminto mengatakan ulat buah yang ditemukan di salak itu pun langsung dibuang dan tidak dimakan oleh siswa.

"Langsung kami laporkan karena ini menyangkut kesehatan anak. Nggak dimakan sama anaknya. Itu ulat buah," jelasnya.

Sementara itu, dimintai konfirmasi, Direktur Utama Prima Raja Sari Resto, mitra penyedia SPPG Tawangsari, Amin Wasono, mengatakan hewan yang ditemukan dalam buah siswa SMPN 1 Kota Semarang merupakan ulat buah.

"Saya kira itu ulat buah, bukan magot atau belatung seperti yang dinarasikan. Kami sudah koordinasikan, sudah kami ganti, itu pure dari buah bukan dari sayur. Kalau dari sayur harusnya mati," jelas Amin.

Ia menegaskan selama ini belum ada temuan di sekolah lain. Adapun pihaknya menyediakan menu MBG di 3 TK, 5 SD, 1 SMP, dan 1 SMA di Semarang.

"Itu kita kecolongan satu buah, kita prosesnya di sini sudah sortir, pilih, tapi ada satu kecolongan. TK, SD, SMA nggak ada masalah," kata Amin.

"Ini kami jadikan evaluasi, menu yang berpotensi ada ulat buah dan yang lain akan kami hindari. Ini jadi catatan kami juga, kami di sini standar makanan disamakan dengan standar restoran," imbuh dia.

Ke depan, kata Amin, menu MBG tidak akan menyertakan buah salak, dan hanya akan menggunakan buah yang tak berpotensi terdapat ulat buah di dalamnya.

"Saya sampaikan ke ahli gizi sementara nggak boleh pakai salak, ke depan pun saya hindari, karena potensi untuk ada ulatnya tidak bisa dilihat. Kita cari buah yang tidak berpotensi ada ulatnya," tutupnya.

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan ibu rumah tangga yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendapatkan penghasilan sebesar Rp 2 juta per bulan. Hal ini disampaikan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana.

Dadan menilai salah satu dampak dari MBG, yakni banyak ibu rumah tangga (IRT) yang semula tidak berpenghasilan, kini bisa menerimanya. Dadan menyebut IRT yang berusia sekitar 40-45 tahun ini dapat bekerja di SPPG dengan penghasilan Rp 2 juta per bulan. SPPG sendiri merupakan fasilitas yang dibangun oleh pemerintah untuk menyediakan menu program makan bergizi gratis (MBG).

"Dampak MBG ini banyak ibu rumah tangga (40-45 tahun) yang sebelumnya tak berpenghasilan kini bisa memperoleh gaji Rp 2 juta per bulan dengan bekerja di SPPG, " kata Dadan dalam keterangannya, dikutip Kamis (17/4/2025).

Dadan menyebut program MBG merupakan program investasi sumber daya manusia terbesar pemerintah yang memerlukan dukungan tenaga kerja yang massif. Dengan target 30 ribu SPPG di seluruh Indonesia, Dadan menjelaskan MBG diperkirakan mampu menyerap atau menciptakan 1,5 juta lapangan pekerja langsung di sektor penyediaan makanan bergizi.

Hingga bulan April 2025 ini, sudah ada 1.072 1.072 kepala SPPG, 1072 ahli gizi, 1072 ahli akuntansi yang sudah bekerja.

"Setiap SPPG itu ada tiga pegawai badan fungsional yakni kepala satuan pelayanan (satpel) pemenuhan gizi, ahli gizi dan ahli akuntansi serta para relawan bertugas memasak, memotong, membersihkan dengan total yang bekerja langsung 50 orang, " terang Dadan.

Selain itu, keberadaan SPPG di seluruh Indonesia juga mampu menciptakan 15 wirausaha baru di sektor pangan. Mulai dari pemasok daging, telur, aneka buah-buahan, sayur, tepung, dan susu. Termasuk pengelola minyak jelantah dan limbah/sampah organik.

Simak juga Video: BGN Targetkan Bangun 1.542 SPPG, Daerah 3T Jadi Fokusnya

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Sri Haryati mengatakan penguatan regulasi penting untuk percepatan program-program terkait perumahan pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Kami dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman mengidentifikasi langkah percepatan program ini, apa yang harus kita berikan solusi. Pertama, adalah tentu saja regulasi,” kata Sri dalam paparannya pada “Indonesia CEO & Leaders Forum 2025: Redefining Indonesia’s Sustainable and Investment-Driven Property Sector” di Jakarta, Kamis.

“Ada beberapa regulasi yang tentu saat ini sedang kami siapkan perubahan, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh teman-teman dari pengembang,” ujar dia menambahkan.

Lebih lanjut, Sri juga menyinggung rencana revisi Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan, yang diharapkan bisa mengakselerasi Program 3 Juta Rumah dan pemberian insentif untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Bersama-sama dengan asosiasi pengembang dan seluruh stakeholder perumahan, kita ingin agar regulasinya betul-betul bisa mempercepat program ini,” kata Sri.

Tak hanya itu, Sri juga menggarisbawahi pentingnya perhatian dari para pemangku kepentingan terkait untuk tetap memperhatikan kualitas rumah subsidi.

“Utamanya kita ingin, walaupun misalnya tadi program subsidi rumah, tetap kualitasnya harus bagus,” kata Sri.

“Saatnya sekarang kita juga sudah berpikir, bahwa rumah juga bisa tahan terhadap gempa, bagaimana rumah juga dari sisi keberlanjutan atau sustainability-nya juga kita perhatikan, termasuk bagaimana pengelolaan air, limbah, dan lain-lain,” imbuhnya.

Selain memberikan dampak positif bagi calon penghuni, diharapkan dengan memperhatikan kualitas dan karakteristik bangunan yang tepat, bisa membuat program-program terkait perumahan ini berkelanjutan dan membuka peluang untuk berinvestasi.

“Kita ingin betul-betul memberikan yang terbaik untuk masyarakat yang akan menghuni, maupun juga tentu memberikan iklim investasi yang sehat bagi para developer atau pengembang,” ujar Sri.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Sri Haryati mengatakan penguatan regulasi penting untuk percepatan program-program terkait perumahan pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Kami dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman mengidentifikasi langkah percepatan program ini, apa yang harus kita berikan solusi. Pertama, adalah tentu saja regulasi,” kata Sri dalam paparannya pada “Indonesia CEO & Leaders Forum 2025: Redefining Indonesia’s Sustainable and Investment-Driven Property Sector” di Jakarta, Kamis.

“Ada beberapa regulasi yang tentu saat ini sedang kami siapkan perubahan, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh teman-teman dari pengembang,” ujar dia menambahkan.

Lebih lanjut, Sri juga menyinggung rencana revisi Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan, yang diharapkan bisa mengakselerasi Program 3 Juta Rumah dan pemberian insentif untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Bersama-sama dengan asosiasi pengembang dan seluruh stakeholder perumahan, kita ingin agar regulasinya betul-betul bisa mempercepat program ini,” kata Sri.

Tak hanya itu, Sri juga menggarisbawahi pentingnya perhatian dari para pemangku kepentingan terkait untuk tetap memperhatikan kualitas rumah subsidi.

“Utamanya kita ingin, walaupun misalnya tadi program subsidi rumah, tetap kualitasnya harus bagus,” kata Sri.

“Saatnya sekarang kita juga sudah berpikir, bahwa rumah juga bisa tahan terhadap gempa, bagaimana rumah juga dari sisi keberlanjutan atau sustainability-nya juga kita perhatikan, termasuk bagaimana pengelolaan air, limbah, dan lain-lain,” imbuhnya.

Selain memberikan dampak positif bagi calon penghuni, diharapkan dengan memperhatikan kualitas dan karakteristik bangunan yang tepat, bisa membuat program-program terkait perumahan ini berkelanjutan dan membuka peluang untuk berinvestasi.

“Kita ingin betul-betul memberikan yang terbaik untuk masyarakat yang akan menghuni, maupun juga tentu memberikan iklim investasi yang sehat bagi para developer atau pengembang,” ujar Sri.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Sri Haryati mengatakan penguatan regulasi penting untuk percepatan program-program terkait perumahan pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Kami dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman mengidentifikasi langkah percepatan program ini, apa yang harus kita berikan solusi. Pertama, adalah tentu saja regulasi,” kata Sri dalam paparannya pada “Indonesia CEO & Leaders Forum 2025: Redefining Indonesia’s Sustainable and Investment-Driven Property Sector” di Jakarta, Kamis.

“Ada beberapa regulasi yang tentu saat ini sedang kami siapkan perubahan, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh teman-teman dari pengembang,” ujar dia menambahkan.

Lebih lanjut, Sri juga menyinggung rencana revisi Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan, yang diharapkan bisa mengakselerasi Program 3 Juta Rumah dan pemberian insentif untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Bersama-sama dengan asosiasi pengembang dan seluruh stakeholder perumahan, kita ingin agar regulasinya betul-betul bisa mempercepat program ini,” kata Sri.

Tak hanya itu, Sri juga menggarisbawahi pentingnya perhatian dari para pemangku kepentingan terkait untuk tetap memperhatikan kualitas rumah subsidi.

“Utamanya kita ingin, walaupun misalnya tadi program subsidi rumah, tetap kualitasnya harus bagus,” kata Sri.

“Saatnya sekarang kita juga sudah berpikir, bahwa rumah juga bisa tahan terhadap gempa, bagaimana rumah juga dari sisi keberlanjutan atau sustainability-nya juga kita perhatikan, termasuk bagaimana pengelolaan air, limbah, dan lain-lain,” imbuhnya.

Selain memberikan dampak positif bagi calon penghuni, diharapkan dengan memperhatikan kualitas dan karakteristik bangunan yang tepat, bisa membuat program-program terkait perumahan ini berkelanjutan dan membuka peluang untuk berinvestasi.

“Kita ingin betul-betul memberikan yang terbaik untuk masyarakat yang akan menghuni, maupun juga tentu memberikan iklim investasi yang sehat bagi para developer atau pengembang,” ujar Sri.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Ya, kasus keracunan pada siswa pada Senin (14/4) baru pertama kali terjadi. Oleh karena itu sebelum menu MBG didistribusikan pada siswa, pengelola akan memberikan sampel untuk dicicipi dulu oleh guru

Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang, Jawa Tengah, memperketat pengawasan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan didistribusikan pada siswa Sekolah Dasar (SD) sebagai upaya mencegah kasus keracunan.

Kepala Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Batang Bambang Suryantoro Sudibyo di Batang, Kamis, mengatakan guru akan mencicipi menu MBG itu sebelum didistribusikan kepada para siswa sebagai upaya meminimalisasi hal yang tidak diinginkan.

"Ya, kasus keracunan pada siswa pada Senin (14/4) baru pertama kali terjadi. Oleh karena itu sebelum menu MBG didistribusikan pada siswa, pengelola akan memberikan sampel untuk dicicipi dulu oleh guru," katanya.

Kepada pengelola atau vendor penyedia menu MBG, kata dia, diharapkan lebih memperhatikan dalam pengawasan pada makanan itu, apalagi tidak semua siswa menyukai menu yang disajikan.

"Kami mohon bagi yang bertugas memasak bisa memperhatikan kesehatan anak. Yang jelas, dengan adanya kasus keracunan pada siswa maka kami memperketat pengawasan menu MBG," katanya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Batang Didiet Wisnuhardanto mengatakan usai mendapatkan laporan pihaknya segera bergegas melakukan penyelidikan epidemiologi dan mengambil beberapa sampel untuk diperiksa.

Berdasar data hingga per 16 April 2025 disebutkan ada 60 siswa yang diduga mengalami gejala keracunan dengan ditandai mual, muntah, dan perut sakit.

"Penyebab masih dipelajari karena kami telah mengirim spesimen ke BP Labkesmas Semarang. Alhamdulillah, anak sudah sehat kembali dan bisa melakukan aktivitas pembelajaran di sekolah," katanya.

Pewarta: Kutnadi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025