JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku siap menghadapi kemungkinan perombakan (reshuffle) kabinet setelah 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Maruarar mengatakan, menteri sebagai pembantu presiden harus siap menghadapi kemungkinan dicopot dari jabatannya.

"Ya kita kan sebagai pembantunya harus siap dong, kita harus siap," kata Maruarar di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

Ara melanjutkan, sebagai pembantu presiden, jajaran Kabinet Merah Putih juga harus siap menjalankan tugas.

Para menteri juga mesti siap untuk bekerja sama dan tidak korupsi.

"Kita pembantu presiden ya menjalankan tugas presiden. Saya pikir begitu dan kita bekerja seperti kata visi Prabowo, bekerja keras. Tidak boleh korupsi, dan kerja sama, karena enggak mungkin kita bekerja sendirian," ucap Maruarar.

Kemungkinan reshuffle kabinet disampaikan Prabowo dalam Hari Lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) malam.

Prabowo mengatakan, dirinya akan menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk rakyat.

"Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan," ujar Prabowo saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam.

"Mau lebih jelas lagi? Hahaha," sambungnya seraya tertawa.

Menurut Prabowo, pada dasarnya, rakyat menuntut pemerintah yang bersih.

Dia menyatakan akan bekerja murni untuk kepentingan bangsa dan rakyat.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, sinyal reshuffle itu adalah peringatan bagi para menteri.

Dasco menyebutkan, semua menteri harus melakukan evaluasi di internalnya masing-masing.

"Saya pikir kan Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah warning kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pagu anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dipangkas 69, 23 persen dari Rp 5,2 triliun menjadi sekitar Rp 1,6 triliun pada 2025.

Hal itu disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait usai rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

“Efisiensi kami dari Rp 5,2 triliun menjadi sekitar Rp 1,6 triliun. Tentunya itu tetap membuat kami semangat dan membuat kami kreatif,” kata Ara, sapaan akrabnya.

Ara mengatakan, jajarannya akan lebih kreatif dalam menjalankan program-program arahan dari Presiden Prabowo Subianto. “Untuk selama satu tahun ini, (program) 3 juta rumah, baik yang dibangun maupun direnovasi,” ujar Ara.

Ara mengakui, pemangkasan itu membuat anggaran menjadi terbatas.

Oleh karena itu, Kementerian PKP akan menjalankan program-program yang lebih menyentuh masyarakat. “Dengan anggaran yang sudah diefisienkan dan terbatas, kami berpikir program-program yang menyentuh ke masyarakat langsung seperti BSPS (bantuan stimulan perumahan swadaya) dan FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) paling tidak 220.000 kami jalankan,” kata Ara.

Dalam rapat itu, Ara tidak berkesempatan memaparkan pemotongan anggaran Kementerian PKP.

Namun, saat Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memaparkan pemangkasan, Ara sempat menopang dagunya.

Sementara itu, anggota Komisi V dari Fraksi PDI-P Adian Napitupulu menentang pemangkasan anggaran, khususnya Kementerian PU.

Sebagai informasi, pagu anggaran Kementerian PU yang semula Rp 110,95 triliun dipangkas 73,35 persen menjadi Rp 29,57 triliun pada 2025.

“Ini emang harus kita setujui ya? Karena emang enggak masuk di akal. Itu memang kecil sekali. Jadi pimpinan, mau kita-kita putar yang enggak kita dapat dapilnya,” kata Adian. “Artinya memang pengurangan Rp 81 triliun ini dampaknya ke mana-mana,” tutur dia.

Adian tidak masalah apabila para menteri siap bertanggung jawab dengan efisiensi anggaran tersebut.

“Jadi kalau menurut saya, teman-teman di DPR harus rela enggak buat apa-apa untuk dapilnya. Jadi pembohong lah setahun, karena tidak mampu menepati janjinya,” kata Adian.

“Apa yang mau kita utak-atik ini? Enggak ada lagi. Tapi kalau memang tidak bisa diubah lagi angkanya, ya ketuk saja,” ucap dia.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalami efisiensi anggaran untuk tahun 2025 dari yang sebelumnya Rp 5.274.391.058 menjadi Rp Rp 1.613.296.058. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.

"Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, APBN tahun 2025 pagu semula sebesar Rp 5.274.391.058.000 mengalami efisiensi sebesar Rp 3.661.095.000.000. Maka APBN tahun 2025 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman setelah mengalami efisiensi menjadi Rp 1.613.296.058.000," katanya dalam rapat kerja dengan pemerintah dan rapat dengar pendapat dengan Kepala BMKG dan BNPP/Basarnas, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Tak hanya Kementerian PKP, sejumlah kementerian lainnya juga terdampak efisiensi anggaran tahun 2025. Misalnya seperti Kementerian Pekerjaan Umum dari yang sebelumnya Rp 110.952.654.252.000 menjadi Rp 29.571.948.255.000, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dari Rp 2.192.287.697.000 menjadi Rp 1.157.991.697.000, lalu Kementerian Transmigrasi dari Rp 122.419.152.000 menjadi Rp 75.023.152.000.

Sementara itu, anggaran BMKG turun dari yang sebelumnya Rp 2.826.897.302.000 menjadi Rp 1.403.500.302.000. Lalu anggaran Basarnas turun dari Rp 1.496.578.812.000 menjadi Rp 1.011.480.512.000.

Lasarus mengatakan, pembahasan terkait program kementerian yang akan dilaksanakan setelah adanya efisiensi anggaran akan dilakukan dalam rapat mendatang.

"Bapak ibu sekalian, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (APBN-nya) kita setujui?" kata Lasarus.

"Setuju," kata anggota Komisi V DPR.

Sebagai informasi, efisiensi anggaran kementerian terjadi berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Dalam Inpres tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kementerian/lembaga melakukan review sesuai tugas dan kewenangan dalam rangka efisiensi.

Video: CT Minta Pemerintah Lebih Aktif Sosialisasikan Efisiensi Anggaran

Video: CT Minta Pemerintah Lebih Aktif Sosialisasikan Efisiensi Anggaran

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengonfirmasi anggaran kementeriannya dipangkas sebesar Rp3,66 triliun pada Tahun Anggaran (TA) 2025.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara itu menjelaskan, usai efisiensi itu anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) hanya tersisa Rp1,6 triliun saja dari semula Rp5,2 triliun.

“Saya pikir sudah terbuka bahwa ada efisiensi, kami dari Rp5,2 triliun menjadi sekitar Rp1,6 triliun, tentunya itu tetap membuat kita semangat dan membuat kita harus kreatif ya,” kata Maruarar saat ditemui di Kompleks Parlemen, Kamis (6/2/2025).

Sejalan dengan hal itu, Ara mengaku bakal merumuskan berbagai skema pembiayaan kreatif untuk memastikan agar target pembangunan itu bisa tercapai.

Salah satunya, mendorong implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) hingga memperluas cakupan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Kemudian juga soal FLPP paling tidak Rp220.000 itu tetap kita jalankan tahun ini FLPP ya dan itu minimal karena kami sudah berusaha menstimulasi mencari jalan untuk bagaimana meningkatkan jumlahnya, tapi setidaknya kita punya titik awal itu minimal Rp220.000 yang tetap kita bangun,” ujarnya.

Selain itu, Ara juga menyebut bakal terus menggaet komitmen investor swasta melalui program CSR yang sebelumnya telah dilakukan di Tangerang, Berau hingga Muara Angke.

Terakhir, Ara memastikan bakal menggenjot investasi asing untuk mendukung pembangunan program 3 juta rumah.

“Misalnya investasi luar negeri yang sudah datang kan dua dari Qatar dan dari United Arab. Mereka sudah datang dan kita sudah sampaikan aset-aset yang bisa dikerjasamakan di mana saja,” tegasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melakukan efisiensi anggaran, termasuk dengan memangkas jatah infrastruktur sebesar 34,4% dari yang telah dicanangkan dalam APBN 2025.

Adapun, pemangkasan anggaran tersebut dilakukan sebagai pelaksanaan dari Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Melalui Inpres itu, Prabowo menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menghemat hingga 8,4% dari total belanja yang disiapkan APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.

"[Menginstruksikan] Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306,69 triliun," demikian bunyi Inpres 1/2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait buka suara soal kemungkinan pengusaha batu bara, Pandu Sjahrir, menjadi bos Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Diketahui, jabatan keponakan Luhut Binsar Pandjaitan di Danantara sempat disampaikan Maruarar dalam akun Instagramnya beberapa hari lalu.

Menurut pria yang karib disapa Ara ini, hal tersebut merupakan bagian dari doanya.

"Kita doa lah, kita doa kan boleh. Masa doa aja enggak boleh ya?" kata Maruarar di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

Namun, Maruarar enggan menjelaskan lebih lanjut perihal posisi Pandu Sjahrir di Danantara.

Hanya saja, Pandu terlihat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis ini.

Sama seperti Maruarar, Pandu memilih menjawab tidak tahu perihal kemungkinan dirinya bakal masuk struktur BP Danantara.

"Oh, belum tahu aku," kata Pandu, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Pandu menegaskan bahwa kedatangannya ke Istana Negara untuk membahas soal investasi mobil listrik di Indonesia. Pembicaraan itu dilakukan bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani.

"Tadi hanya ngomongin soal mobil nasional saja," ujarnya.

Sebagai informasi, BP Danantara diproyeksikan bakal menjadi salah satu badan pengelola investasi besar di dunia.

Pasalnya, berdasarkan dokumen profil Danantara yang diperoleh Kompas.com, badan ini akan menjadi superholding dari tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ketujuh BUMN tersebut, adalah Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, MIND ID, dan Indonesia Investment Authority (INA).

Dengan begitu, pada tahap awal, aset yang bakal dikelola Danantara mencapai 600 miliar dollar AS atau Rp 9.480 triliun (kurs Rp 15.800/dollar AS).

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapatkan persetujuan dari Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan efisiensi anggaran menjadi Rp1,61 triliun.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa upaya tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.

"Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp435,67 miliar dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1,177 triliun. Pembagian anggaran detailnya sudah ada. Kita bicarakan secara terbuka pemanfaatan anggarannya," kata Maruarar Sirait di Jakarta, Kamis.

Ia menyatakan bahwa sejak awal, Kementerian PKP telah melaksanakan berbagai upaya efisiensi anggaran, dari pagu awal Kementerian PKP Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp5,27 triliun yang dipangkas sebesar Rp3,66 triliun.

Sehingga, setelah dilakukan efisiensi APBN TA 2025, anggaran Kementerian PKP TA 2025 menjadi sebesar Rp1,61 triliun.

Persetujuan dari Komisi V DPR tersebut diperlukan agar Kementerian PKP dapat menyampaikan usulan berupa pembintangan anggaran sesuai besaran efisiensi kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan paling lambat pada 14 Februari 2025.

Keputusan terkait efisiensi anggaran tersebut diambil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama sejumlah kementerian yang dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

“Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, APBN tahun 2025 pagu semula sebesar Rp5.274.391.058.000 mengalami efisiensi sebesar atau diefisiensikan sebesar Rp3.661.095.000.000. Maka, APBN tahun 2025 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman setelah mengalami efisiensi menjadi Rp1.613.296.058.000,” ujar Lasarus.

Kementerian Keuangan telah menerbitkan surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang memerintahkan K/L untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.

Pos belanja alat tulis kantor (ATK) diminta untuk dihemat hingga 90 persen; kegiatan seremonial 56,9 persen; rapat, seminar, dan sejenisnya 45 persen; kajian dan analisis 51,5 persen; diklat dan bimtek 29 persen; serta honor output kegiatan dan jasa profesi 40 persen.

Kemudian, percetakan dan suvenir 75,9 persen; sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3 persen; lisensi aplikasi 21,6 persen; jasa konsultan 45,7 persen; bantuan pemerintah 16,7 persen; pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen; perjalanan dinas 53,9 persen; peralatan dan mesin 28 persen; infrastruktur 34,3 persen; serta belanja lainnya 59,1 persen.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah meminta semua pihak untuk tidak salah membaca keputusan efisiensi anggaran kementerian/lembaga.

Fahri mengatakan, efisiensi anggaran merupakan strategi Presiden Prabowo Subianto agar birokrasi berpikir lebih kritis.

“Jadi gini, jangan salah membaca langkah Pak Prabowo soal anggaran. Ini adalah strategi Pak Prabowo untuk mengajak birokrasi berpikir lebih kritis tentang semua penyelenggaraan negara yang kita laksanakan,” kata Fahri usai rapat dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

PIXABAY/MOHAMAD TRILAKSONO Ilustrasi rupiah, uang rupiah.

Menurut dia, efisiensi anggaran akan membuat kementerian/lembaga berpikir terkait program-program yang benar-benar menyasar masyarakat.

“Jadi, beliau ngajak berpikir dulu ini. Kalau saya, saya sangat happy dengan yang disebut efisiensi ini. Dahsyat sekali ini langkah,” tutur Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu.

Fahri mengatakan, kementerian/lembaga akan refocusing anggaran setelah efisiensi.

“Jangan-jangan anggaran banyak tapi tidak sampai kepada rakyat. Nah, ini yang kita akan kritisi sekarang ini. Jadi, ini semua positif,” kata Fahri.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar kementerian/lembaga menghemat anggaran.

Sejumlah kementerian/lembaga mulai menghitung ulang pengeluaran mereka, agar anggaran yang dihemat sesuai dengan target pemerintah pusat, yaitu sebesar Rp 306,6 triliun.

Lewat instruksi presiden (inpres), Prabowo meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan review sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Instruksi itu juga merinci jumlah efisiensi anggaran yang diperlukan, yakni senilai Rp 306,6 triliun anggaran belanja negara yang terdiri atas anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) tahun 2025 sebesar Rp 256,1 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berupaya mengembangkan pola kerja sama baru antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pelaku swasta untuk program 3 juta rumah usai anggaran kementerian tersebut diefisienkan menjadi Rp1,61 triliun.

“Kemudian juga kami kemarin (berdiskusi) dengan Menteri BUMN (Erick Thohir), bagaimana membuat kerjasama pola baru, bagaimana aset-aset BUMN itu bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta, pengembang, supaya bisa dengan prinsip ya, tanahnya tetap milik negara,” ucap Menteri PKP Maruarar Sirait di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan bahwa salah satu skema yang memungkinkan untuk mewujudkan kolaborasi BUMN dan swasta tersebut adalah membangun bangunan dengan pola strata title, sehingga properti tersebut bisa diperjualbelikan, tapi tanahnya tetap menjadi milik negara.

Strata title merupakan hak milik atas satuan rumah susun. Strata title juga merupakan hak kepemilikan bersama atas kompleks bangunan yang terdiri dari hak eksklusif atas ruang pribadi sekaligus hak bersama atas ruang publik.

Selain menyusun pola kerja sama baru, Maruarar menyatakan bahwa pihaknya juga berupaya untuk mencari pendanaan alternatif untuk implementasi program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut.

“Saya pikir bahwa ada efisiensi kami dari Rp5,2 triliun menjadi sekitar Rp1,6 triliun tentunya itu tetap membuat kami semangat dan membuat kami harus kreatif ya, kreatif membuat program-program sesuai arahan Presiden Prabowo,” ujarnya.

Ia menyatakan bahwa tidak hanya untuk pembangunan rumah baru, pembiayaan alternatif tersebut juga dibutuhkan untuk merenovasi rumah masyarakat berpendapatan rendah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

“Kami kan diminta Pak Prabowo itu membangun dan merenovasi 3 juta rumah. Ya, membangun dan merenovasi 3 juta rumah di desa, di pesisir, dan di perkotaan,” ucapnya.

Maruarar menyatakan bahwa salah satu upaya untuk mendapatkan pembiayaan alternatif tersebut adalah dengan memanfaatkan lahan-lahan aset BUMN, seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) dan Perum Perumnas.

Pihaknya juga menjalin kerja sama dengan para pelaku usaha swasta untuk memanfaatkan dana program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Ia menuturkan bahwa hingga kini terdapat tiga lokasi pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah hasil kolaborasi dengan pihak swasta, yakni di Tangerang, Banten; Berau, Kalimantan Timur; dan Muara Angke, Jakarta Utara.

Kementerian PKP menjalin kerja sama dengan PT Bumi Samboro Sukses dan Agung Sedayu Grup untuk program rumah di Tangerang, dengan PT Berau Coal di Berau, serta PT Harum Energy Tbk. di Muara Angke.

Selain dengan pelaku usaha dalam negeri, Maruarar menyampaikan bahwa pihaknya juga menggandeng berbagai investor asal Qatar dan Uni Emirat Arab untuk mendukung program 3 juta rumah tersebut.

Ia mengatakan bahwa pihaknya dan investor-investor luar negeri tersebut telah berdiskusi mengenai aset apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk kerja sama.

“Kami bekerja sama dengan prinsip saling menguntungkan ya, mereka tentu harus membawa uang, membawa investasi, dan kita (Indonesia) punya market (pasar) yang besar ya, kita juga ada lahan. Saya pikir kita punya bargaining (daya tawar) yang besar,” imbuh Maruarar Sirait.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Pagu anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tahun 2025 dipangkas sebesar Rp 3,66 triliun.

Ini menyusul Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Awalnya, pagu anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian PKP adalah Rp 5,27 triliun.

Sehingga saat ini, sisa pagu anggaran kementerian yang baru dibentuk tersebut adalah Rp 1,61 triliun.

"Kami tetap berusaha, kami diminta Pak Prabowo (Presiden Prabowo Subianto) untuk tetap optimis dengan situasi yang ada, tetap optimis," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (06/02/2025).

Ada pun sisa anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk program Dukungan Manajemen sebesar Rp 435,67 miliar.

Kemudian untuk program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp 1,177 triliun.

"Pembagian anggaran detailnya sudah ada. Kita bicarakan secara terbuka pemanfaatan anggarannya," kata Ara.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait optimistis program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto tetap berjalan meski anggaran kementeriannya disunat sebesar Rp3,66 triliun pada tahun anggaran 2025.

Maruarar menyampaikan, program 3 juta rumah tidak hanya sebatas membangun rumah, tetapi juga merenovasi rumah masyarakat di desa, kota, dan pesisir. Untuk itu, pihaknya berupaya untuk kerja keras, kerja cerdas, dan kerja bersih guna mewujudkan program tersebut.

“Saya optimistis, saya tambah semangat. Jadi menurut saya kita harus kerja keras, kerja cerdas, dan kerja bersih, tidak korupsi, dan efisien, dan berdoa tentunya,” kata Ara saat ditemui di Kantor Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie memastikan peran Kadin dalam mendukung program 3 juta rumah, di tengah pemangkasan anggaran kementerian/lembaga.

Dalam hal ini, Anin menyebut bahwa Kadin perlu memikirkan kepentingan masyarakat luas dan negara demi mewujudkan program tersebut.

“Pak Menteri, ini akan menjadi salah satu program unggulan kami juga, bagaimana bisa men-support program Kementerian PKP dan tentu Pak Prabowo,” ujar Anin.

Dalam catatan Bisnis, Ara memastikan untuk menggenjot investasi asing guna mendukung pembangunan program 3 juta rumah. Upaya ini perlu dilakukan imbas pemangkasan anggaran Kementerian PKP di 2025 sebesar 69%.

“Misalnya investasi luar negeri yang sudah datang kan dua dari Qatar dan dari United Arab. Mereka sudah datang dan kita sudah sampaikan aset-aset yang bisa dikerjasamakan di mana saja,” kata Ara di Kompleks Parlemen, Kamis (6/2/2025).

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo melakukan efisiensi anggaran termasuk dengan memangkas jatah infrastruktur sebesar 34,4% dari yang telah dicanangkan dalam APBN 2025.

Pemangkasan anggaran tersebut dilakukan sebagai pelaksanaan dari Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Melalui beleid itu, Prabowo menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menghemat hingga 8,4% dari total belanja yang disiapkan APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.

“[Menginstruksikan] Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306,69 triliun,” demikian bunyi beleid itu.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah mencapai 220 ribu unit rumah tahun ini, meskipun anggaran Kementerian PKP dipangkas menjadi Rp1,61 triliun.

“Tetap kami jalankan tahun ini FLPP ya, karena kami sudah berusaha menstimulasi (realisasi rumah murah), mencari jalan untuk bagaimana meningkatkan jumlahnya. Tapi, setidaknya kami punya target awal itu minimal 220 ribu (unit rumah) yang tetap kami bantu,” ujarnya, di Jakarta, Kamis.

Terkait skema baru FLPP, Maruarar menyatakan kini pihaknya tengah mempersiapkan hal tersebut bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), BP Tapera, serta PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF).

Melalui skema baru tersebut, ia berharap dengan alokasi APBN yang tetap, pemerintah dapat memberikan bantuan subsidi rumah pada lebih banyak masyarakat.

“Kami sudah rapat 9 kali (terkait skema baru FLPP dengan para mitra)... Tujuannya cuma satu, bisa tidak dengan dana yang ada, kami buat formula yang baru, supaya penerima manfaatnya, yaitu penerima rumah subsidi, makin banyak,” ucapnya.

Maruarar menargetkan agar skema baru tersebut dapat diluncurkan pada bulan depan.

“Saya berusaha paling lama bulan depan, (sekarang) kami (tengah) mencari titik temu yang supaya program ini bisa kami luncurkan,” katanya.

Selain pelaksanaan program FLPP, ia memastikan bahwa implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga akan terus berjalan meskipun anggaran Kementerian PKP terdampak efisiensi APBN dengan pemangkasan sebesar Rp3,66 triliun.

Maruarar mengatakan bahwa program tersebut tetap dipertahankan karena berdampak langsung dalam membantu masyarakat untuk memiliki rumah yang layak. Pihaknya pun telah melakukan peninjauan di sejumlah lokasi untuk pelaksanaan program BSPS.

“Jadi, saya melihat program BSPS itu saya sudah tinjau, sangat baik, sangat bermanfaat ya, untuk bedah rumah,” ujarnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, investor.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan pihaknya semakin semangat dan kreatif, meskipun anggaran telah dipangkas menjadi Rp 1,61 triliun.

Pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan walaupun pagu anggaran Kementerian PKP dipangkas, kementeriannya berhasil mengeluarkan tiga terobosan kebijakan pembangunan rumah untuk rakyat secara gratis.

Ara menyebutkan tiga terobosan kebijakan tersebut belum pernah terjadi di masa pemerintahan sebelumnya. Terobosan pertama, Kementerian PKP berhasil menerapkan kebijakan Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Mungkin ini belum pernah terjadi sebelumnya. Nomor satu, memberikan bagi rakyat MBR, BPHTB itu 0%. Saya pikir sebelumnya belum pernah terjadi,” ucap Ara di kompleks parlemen Senayan, Kamis (6/2/2025).

Kemudian, Ara melanjutkan, terobosan kedua yaitu ditiadakannya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dalam arti menjadi gratis.

“Yang kedua, PBG, dulu IMB, Persetujuan Bangunan Gedung itu gratis. Yang ketiga adalah PPN di bawah Rp 2 miliar sampai Juni ini 0%,” terang Ara.

Lebih lanjut, Ara mengatakan, adanya tiga terobosan kebijakan ini diharapkan dapat menstimulasi rakyat untuk mau membangun rumah. Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak terlalu konsumtif, melainkan supaya mengalokasikan uangnya di saat negara tidak lagi menarik biaya perizinannya.

“Karena harga tanah kan juga meningkat. Harga bahan bangunan juga relatif pada akhirnya dengan inflasi meningkat. Jadi dengan kemudahan yang kita lakukan, yang menurut saya sebelumnya mungkin belum pernah dilakukan,” ujar Ara.

Anggaran Dipangkas Rp 3,66 Triliun

Diketahui, pagu anggaran awal Kementerian PKP untuk tahun 2025 yang awalnya sebesar Rp 5,27 triliun, kini dipangkas Rp 3,66 triliun menjadi tersisa Rp 1,61 triliun. Ara mengatakan keputusan pemangkasan anggaran itu justru membuat Kementerian yang diampunya lebih bersemangat. Selain memaksimalkan anggaran yang tersedia, ia mengatakan Kementerian PKP akan semakin kreatif kedepannya.

“Saya pikir sudah terbuka bahwa ada efisiensi, kami dari Rp 5,2 triliun menjadi sekitar Rp 1,6 triliun, tentunya itu tetap membuat kita semangat dan membuat kita harus kreatif ya,” kata Ara.

Ara menjelaskan, sisi kreatif ini dilancarkan guna melaksanakan program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo, baik yang baru dibangun maupun yang akan direnovasi.

Akan tetapi, Ara mengatakan bahwa masih terdapat program yang bermanfaat bagi masyarakat seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), untuk tetap dilanjutkan.

“Tapi kami berpikir ya misalnya program-program yang menyentuh masyarakat langsung seperti BSPS, kami juga udah lihat di lapangan program itu sangat bermanfaat ya sama masyarakat,” ungkap Ara.

Di sisi lain, Ara menuturkan pihaknya juga masih berfokus pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kemudian juga soal FLPP paling nggak 220.000 itu tetap kita jalankan tahun ini FLPP ya dan itu minimal karena kami sudah berusaha mensimulasi, mencari jalan untuk bagaimana meningkatkan jumlahnya. Tapi setidaknya kita punya titik awal itu,” jelas Ara. 

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News