Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti menilai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan dengan baik.

"Saya menilai alhamdulillah, pelayanannya baik, menunya juga sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Pak Presiden," kata Abdul Mu'ti ditemui di Kantor Kemendikdasmen di Jakarta, Selasa.

Abdul Mu'ti menuturkan dirinya juga meninjau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis pada hari pertama pelaksanaannya kemarin (Senin, 6/1) di sejumlah sekolah di Semarang.

"Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari ikhtiar kita bersama untuk membangun generasi yang sehat jasmani," ujar Abdul Mu'ti.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang resmi diberlakukan di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia pada Senin (6/1).

Terdapat sekitar 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi buat anak-anak sekolah dan ibu hamil pada saat program ini dilaksanakan pertama kali

Jumlah tersebut akan terus bertambah setiap hari secara bertahap hingga 937 titik di akhir bulan Januari 2025, dan setidaknya akan menjangkau tiga juta penerima manfaat.

Hingga akhir tahun 2025, diharapkan jumlah penerima manfaat mencapai hingga 15 juta sasaran. Pada 2029, program tersebut ditargetkan mencakup 82,9 juta penerima manfaat.

Dalam pelaksanaannya, Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan bahwa standar kebersihan dan kualitas makanan dipertahankan dari dapur hingga ke tangan penerima manfaat. Makanan dikemas dalam bahan baja nirkarat yang aman dan higienis atau stainless steel food grade.

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

saya menilai program ini harus terus dijalankan secara konsisten

Jakarta (ANTARA) - Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio atau akrab disapa Hensa menilai program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto harus berkesinambungan untuk mengutamakan kepentingan rakyat.

"Saya melihat bagus program ini sudah berjalan, tapi saya menilai program ini harus terus dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan, jangan hanya pada awalnya saja berjalan," kata Hensa kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Hensa mengapresiasi keberhasilan program tersebut dapat berjalan sebelum umur 100 hari pemerintahan Prabowo.

Di sisi lain, dia berharap pemerintah jangan ragu untuk meminta bantuan kepada masyarakat, baik dari sisi pembiayaan atau yang lainnya, untuk mewujudkan konsistensi dari program ini.

Manfaat lain

Ditambahkan pemerintah pun harus memberikan manfaat lain jika meminta bantuan kepada masyarakat.

Salah satu yang ia soroti adalah perbaikan penegakan hukum di Indonesia agar semakin baik dan adil kepada rakyat.

"Jadi ngomong aja, jangan malu minta tolong kepada rakyat. Tetapi kalau ditolongin, tolong juga penegakan hukum dibenahi, jangan ada lagi kasus semisal korupsi Rp300 triliun hanya dihukum 6,5 tahun dan sebagainya," ujarnya.

Hensa berharap, program makan bergizi gratis ini memang benar-benar program yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Maka itu, ia menilai, pemerintah juga wajib untuk mengevaluasi secara berkala keberhasilan program ini.

"Saya merasa pemerintah juga penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar program ini benar-benar bisa terus memberikan manfaat yang diharapkan," jelasnya.

Anggaran untuk makan bergizi gratis ini, setelah melalui uji coba sebesar Rp10 ribu per paket untuk di Pulau Jawa. Sedangkan di luar Pulau Jawa itu menyesuaikan dengan ketersediaan pangan dan rekomendasi dari para ahli gizi.

Program MBG yang didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025, menjadi program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Program ini dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, baik umum, kejuruan maupun keagamaan.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dimulai sejak 6 Januari 2025. Pemberian Makan Bergizi Gratis kepada sasaran sesuai kategori penerimanya ini dilakukan secara bertahap mulai tahun ini, dan akan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.

Seperti diketahui, pembagian Makan Bergizi Gratis telah dimulai secara bertahap pada 6 Januari 2024. Sebanyak 190 satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) atau setingkat dapur telah dioperasikan. Dapur-dapur MBG ini tersebar di 26 provinsi Indonesia.

Siapa Saja Penerima Makan Bergizi Gratis?

Selain untuk anak-anak sekolah, program Makan Bergizi Gratis juga ditargetkan untuk kategori lainnya. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, ada empat kategori penerima program Makan Bergizi Gratis, yaitu:

1. Peserta Didik atau Pelajar dari PAUD hingga SMA, Negeri dan Swasta
   - Peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren
2. Balita atau anak usia di bawah lima tahun
3. Ibu hamil
4. Ibu menyusui.

Menurut informasi dari Kantor Komunikasi Kepresidenan, program Makan Bergizi Gratis ini dilakukan bertahap. Pada tahun 2025 ini akan berjalan sekitar 40%, kemudian tahun berikutnya naik menjadi sekitar 80%, dan target pada tahun 2029 sudah mencapai 100%.

Fokus awal program Makan Bergizi Gratis adalah untuk anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya. Makan Bergizi Gratis akan diberikan dua kali, yakni pagi dan siang. Adapun pembagian Makan Bergizi Gratis dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Skema Pembagian Makan Bergizi Gratis

Pembagian program Makan Bergizi Gratis ini dilakukan sesuai kategori penerimanya. Untuk kategori peserta didik atau pelajar dari PAUD hingga SMA dibagikan melalui sekolah-sekolah. Sementara untuk kategori balita atau anak usia di bawah 5 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui dibagikan melalui posyandu.

Seperti yang disampaikan oleh Juru Bicara (Jubir) Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi. Bahwa selain anak-anak sekolah, ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui, dan anak-anak balita juga masuk dalam kelompok penerima Makan Bergizi Gratis.

"(Makanan bergizi) untuk ibu-ibu hamil, balita itu dipersiapkan oleh posyandu (pos pelayanan terpadu). Distribusinya melalui posyandu ada dua skema, yaitu skema pertama posyandu mengantarkan makanan ke rumah-rumah penerima manfaat, dan ada skema dua ibu-ibu penerima manfaat datang ke posyandu," kata Dedek Prayudi kepada wartawan saat dia ditemui pada sela-sela kegiatannya meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di Jakarta, Senin (6/1/2025).

Dedek mengatakan, untuk ibu-ibu yang usia kehamilannya tua atau mendekati masa melahirkan, maka posyandu akan mengantarkan langsung makanan bergizi itu untuk mereka. Kemudian, kader-kader atau penggerak-penggerak posyandu di berbagai daerah juga dikerahkan untuk menjemput ompreng (tray) makanan yang diberikan kepada para penerima.

Jadwal Makan Bergizi Gratis Anak Sekolah

Sebagai informasi, berikut ini jadwal pembagian Makan Bergizi Gratis untuk anak-anak sekolah yang disesuaikan dengan jadwal belajar-mengajar di setiap jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA:

• PAUD, TK, Kelas 2 SD: dibagikan pukul 08.00 waktu setempat
• Kelas 3 hingga 6 SD: dibagikan pukul 09.30 waktu setempat
• SMP hingga SMA: dibagikan pukul 12.00 waktu setempat.

(wia/imk)

Bisnis.com, JAKARTA —Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengingatkan agar jangan ada pihak yang berani cawe-cawe serta mengambil keuntungan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru saja debut kemarin, Senin (7/1/2025).

Menurutnya, jika ada yang berani melakukan hal seperti itu, nantinya haruslah dihukum secara tegas dengan konsekuensi yang ada.

“MBG ini adalah hak anak-anak kita. Jika ada yang tega memangkas anggaran atau kualitas makanan yang disajikan demi keuntungan dirinya, sudah layak dihukum secara tegas dan konsekwen,” ungkapnya dalam keterangan resmi dikutip, Selasa (7/1/2025).

Legislator PAN ini juga berjanjimemastikan kelancaran program MBG supaya siswa mendapatkan haknya sesuai dengan porsi dan kualitas yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa baginya pelaksanaan program MBG ini adalah sejarah baru kebijakan untuk membentuk generasi unggul dalam menyambut Indonesia Emas 2045 mendatang.

Menurutnya, dalam membangun SDM Indonesia yang unggul harus diawali dengan memberikan makanan bernutrisi secara dini dan teratur bagi anak-anak Indonesia.

“Presiden Prabowo mampu mewujudkan mimpi besar membangun SDM Indonesia yang unggul melalui pelaksanaan program MBG. Sebuah terobosan program yang fokus pada mempersiapkan generasi masa depan,” lanjutnya.

Senada, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay juga mengingatkan untuk jangan main-main dengan program MBG ini.

Dia melanjutkan jika masyarakat memang menemukan oknum yang diduga melakukan pelanggaran, maka segera laporkan oknum tersebut.

“Kita harus membuktikan kalau kita bisa. Karena itu, jangan main-main dengan program ini. Mari kita sayangi seluruh anak-anak dan ibu-ibu yang menjadi sasaran program ini,” katanya, di Jakarta pada Senin (6/1/2025).

KOMPAS.com - Para siswa di beberapa sekolah di Indonesia sudah menerima manfaat program makan bergizi gratis mulai Senin (6/1/2025).

Pemberian makan bergizi gratis akan dilakukan dalam beberapa tahap. Pada tahap awal, pemerintah menargetkan memberikan makanan pada 3 juta siswa.

Tahap awal akan berlangsung selama tiga bulan, lalu pada bulan selanjutnya jumlah penerima akan bertambah sebanyak 3 juta siswa.

Secara keseluruhan pemerintah menargetkan sebanyak 40 persen siswa di Indonesia sudah menerima manfaat makan bergizi gratis.

Pada pelaksanaan tahap pertama, Kompas.com mencoba mendatangi sekolah yang dipilih menjalankan program makan bergizi gratis yakni SDN Slipi 07 Pagi, Jakarta Barat.

Siswa antusias dengan program makan bergizi gratis

Berdasarkan pantauan Kompas.com, para siswa di sana tampak antusias mendapatkan makan bergizi gratis dengan menu nasi, sayur, ikan dori tepung, tahu tepung, dan buah jeruk. Namun dalam menu tersebut tidak dimasukkan makanan tambahan seperti susu.

"Kalau susu tidak ada," kata Guru Koordinator Penanggungjawab Makan Bergizi Gratis SDN Slipi 07 Pagi, Hery Pernata saat ditemui Kompas.com, Senin (6/1/2025).

Meski demikian anak-anak tampak tetap menikmati makanan tersebut dan senang karena bisa lebih menghemat uang jajan dan menabung.

Ratu misalnya, siswa kelas 6 SDN Slipi 07 Pagi ini merasa senang karena makanan yang disediakan enak dan gurih. Makan yang disediakan juga pas untuk porsi makannya.

Selain itu, karena sudah mendapat makan gratis, Ratu memilih menyisakan uang jajannya untuk ditabung.

"Senang. Uangnya bisa ditabung jadi enggak kepakai buat jajan-jajan yang banyak," ujar Ratu.

Senada dengan Ratu, siswa kelas 6 SDN Slipi 07 Pagi bernama Aisy mengaku senang mendapat makan bergizi gratis dan bisa menghemat uang jajannya. Karena Aisy tidak perlu terlalu banyak menghabiskan uang untuk jajan di kantin.

"Senang (dapat makan bergizi gratis) jadi enggak nambah duit buat jajan," ucap Aisy.

Makan bergizi gratis belum merata

Meski sudah resmi diterapkan mulai 6 Januari, ternyata implementasi makan bergizi belum merata di semua sekolah di seluruh Indonesia.

SDN Cideng 07 Pagi, Jakarta Pusat yang belum mendapatkan porsi makan bergizi gratis dari pemerintah pusat. Padahal, sekitar Agustus 2024 SDN Cideng 07 Pagi sudah melaksanakan uji coba makan bergizi gratis dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Terkait makan gratis.Untuk info yang saya ketahui memang katanya akan ada dua tahap ya. Tahap pertama dan tahap kedua nanti di bulan April," kata Kepala Sekolah SDN Cideng 07 Pagi Masna Saragih saat ditemui di sekolah, Senin (6/1/2025).

"Nah, sejauh ini sih khususnya sekolah kami ini memang belum mendapatkan info apakah sekolah ini akan diberikan makan gratis tersebut gitu," lanjutnya.

Masna mengatakan, saat ini ia baru diminta data oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait pernah atau tidak melaksanakan uji coba makan bergizi gratis.

Sejak dilakukan uji coba ia menilai program makan bergizi gratis ini sangat bagus untuk membantu siswa utamanya yang kurang mampu untuk memenuhi gizi mereka.

Namun, Masna menyarankan pemerintah juga mempertimbangkan untuk membuat menu makan yang sederhana dan bergizi untuk siswa yang pulang sekolahnya lebih cepat.

Selain itu, juga perlu dipastikan kembali bahwa penerima manfaat program makan bergizi gratis ini memang jatuh pada sekolah yang memang banyak memiliki siswa tidak mampu.

"Kalau bagi saya makan gratis itu langkah baiknya dibedakan. Dalam arti makan bergizi ya. Kalau gizi itu kan bukan hanya di dalam menu makanan saja. Tapi kan bisa juga kayak di susu, telur. Itu kan juga udah bagian dari gizinya. Nah, menurut saya langkah baiknya gini," ungkap dia.

KOMPAS.com – Pemerintah resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 190 titik di 26 provinsi pada Senin (6/1/2025).

Namun, dalam pelaksanaannya, susu sapi dan ikan yang sebelumnya sering menjadi bagian dari menu pada masa uji coba, kini tidak disediakan secara rutin.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa penyediaan susu dalam program ini tidak diwajibkan setiap hari.

“Susu kan tidak diwajibkan setiap hari, jadi itu tergantung daerahnya,” kata Hasan, Selasa (7/1/2025).

Menurut laporan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditunjuk Badan Gizi Nasional (BGN), susu minimal diberikan seminggu sekali.

“Kalau SPPG yang saya kunjungi, dia bilang susu itu per hari Jumat. Tapi, di Cimahi susunya diberikan hari Senin,” jelas Hasan.

Ia menambahkan, “Paling sedikit itu seminggu sekali. Susu bukan menu wajib karena suplai susu belum merata di setiap daerah.”

Hasan juga belum memastikan apakah susu akan diberikan lebih sering jika suplai sudah merata.

“Hal itu tergantung pada keputusan BGN. Sekarang yang dihitung adalah kecukupan kalori, karbohidrat, dan protein dalam porsi makanan,” katanya.

Pada hari pertama program MBG, sejumlah daerah seperti Cimahi dan Karawang telah menerima susu.

Hasan menjelaskan bahwa daerah yang dekat dengan peternakan sapi perah bisa mendapatkan susu lebih dari sekali seminggu.

“Saya dengar ada SPPG yang memberikan susu dua atau tiga kali seminggu,” tambahnya.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa menu susu hanya tersedia di wilayah dengan ketersediaan sapi perah.

“Susu akan menjadi bagian dari makan bergizi di wilayah yang punya sapi perah,” ujar Dadan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Kebijakan ini juga diharapkan mendorong daerah lain untuk memiliki sapi perah, sehingga pemerintah tidak perlu mengimpor susu.

Namun, Dadan menyebut bahwa bahkan di daerah dengan sapi perah, susu hanya diberikan maksimal tiga kali seminggu.

“Kami akan mengombinasikan menu agar tetap memenuhi indeks gizi. Susu minimal diberikan tiga kali seminggu di daerah yang ada sapinya,” jelasnya.

Sebagai alternatif, daerah tanpa sapi perah akan mengganti susu dengan sumber protein lain seperti ikan, telur, atau kelor.

“Untuk daerah yang tidak ada sapi perah, proteinnya bisa digantikan dengan sumber lain, termasuk kelor,” tambah Dadan.

Dana Pribadi untuk Program MBG

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan dana pribadi untuk mendukung pelaksanaan MBG, seperti yang terjadi di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Hasan menjelaskan bahwa program di Kendari masih menggunakan sisa anggaran dari masa uji coba.

“Di Kendari, mereka menggunakan sisa anggaran uji coba yang diberikan Pak Prabowo sebelumnya. Setelah anggaran itu habis, program akan menggunakan dana dari APBN,” kata Hasan.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa anggaran MBG ditetapkan Rp10.000 per porsi, meskipun menu berbeda di tiap daerah.

“Anggarannya tetap sama, hanya menu makanan disesuaikan dengan kebutuhan dan selera anak-anak di setiap daerah,” ujar Meutya saat meninjau program MBG di SDN Cilangkap 5, Depok, Senin (6/1/2025).

Program MBG juga melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di masing-masing daerah.

“Indonesia memiliki ragam masakan dari Sabang sampai Merauke. Kita ingin menu disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah,” kata Meutya.

Program Makan Bergizi Gratis akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memastikan anggaran sebesar Rp71 triliun telah masuk dalam postur APBN 2025 yang disepakati bersama DPR.

“Postur APBN sudah memasukkan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program ini. Anggaran tersebut bertahap dan merupakan 2,29–2,82 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB),” kata Sri Mulyani di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Tak Ada Susu Ikan maupun Sapi di Menu Makan Bergizi Gratis, Prabowo Rogoh Kocek Pribadinya

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang resmi dimulai pada 6 Januari 2025. Dalam dukungan terhadap program pemerintah itu, TNI memiliki tugas yang mencakup tiga aspek utama.

Salah satunya adalah terlibat dalam pendistribusian bahan makanan hingga ke daerah pelosok.

"Pertama fasilitasi logistik, yakni dengan mendukung distribusi bahan makanan ke wilayah-wilayah sasaran, termasuk daerah terpencil," kata Kapuspen TNI Mayjen Hariyanto, Selasa (7/1/2025).

Kedua, kata Hariyanto, adalah aspek operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui Kodim Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (lantamal), dan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud).



"TNI akan menyediakan lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mempersiapkan makanan bergizi yang akan dibagikan ke sekolah-sekolah dan ibu hamil," katanya.

Aspek ketiga, kata Hariyanto, adalah monitoring dan evaluasi, yakni personel TNI akan membantu memastikan program ini berjalan lancar sesuai target pemerintah.

Di sisi lain, Hariyanto mengatakan, program makan bergizi gratis ini merupakan bagian dari kerja sama lintas kementerian dan lembaga, sehingga pendanaannya berasal dari anggaran yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat.

"TNI lebih berperan pada penyediaan fasilitas dan tenaga operasional tanpa pengalokasian khusus dari pagu internal," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Riset Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan, program makan bergizi gratis bakal punya efek berganda lebih besar apabila memasukkan susu pada menu makan bergizi.

Bhima beralasan, pemerintah dapat menggandeng peternak lokal untuk memenuhi kebutuhan susu pada program makan bergizi gratis.

“Tentu dampak berganda-nya akan jauh lebih besar dibandingkan tidak ada susu, atau susunya impor,” kata Bhima kepada Kompas.com, Selasa (7/1/2025).

Bhima menilai, saat ini ada kegamangan di internal pemerintah untuk menggunakan susu peternak lokal atau susu bubuk impor dalam program makan bergizi gratis.

Ia pun menyayangkan langkah pemerintah yang mengambil opsi untuk tidak wajib menyertakan susu dalam menu program makan bergisi gratis.

Padahal, ada 900.000 ton susu yang dihasilkan peternak lokal setiap tahunnya dan 25 persennya dapat digunakan pada program makan bergizi gratis.

“Padahal preferensi susu ini penting, terutama di daerah yang berdekatan dengan peternak lokal,” ujar Bhima.

Bhima menduga, pertimbangan utama pemerintah tidak mewajibkan susu masuk menu program makan bergizi gratis adalah harga beli susu dan faktor biaya logistik.

“Dari awal angka Rp 10.000 per porsi sudah menimbulkan tanda tanya, apa bisa dimasukkan komponen susu? Kalau Rp 15.000 per porsi masih masuk akal,” kata dia.

Bhima menilai, anggaran yang minim menyebabkan penyedia MBG khawatir biaya produksi akan terlalu mahal.

“Karena anggarannya juga dibatasi per porsi, maka beberapa dapur umum penyedia MBG juga khawatir biaya produksinya terlalu mahal,” ujarnya.

Namun demikian, ada lokasi-lokasi lain yang dekat dengan peternak susu, tentu tidak menjadi masalah karena biaya produksinya masih bisa tercukupi.

“Ini tidak jadi soal sebenarnya, contohnya di Boyolali dan sekitarnya masih penting adanya susu di porsi MBG karena biaya logistik tidak terlalu jadi persoalan,” kata Bhima.

Diberitakan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO, Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa menu susu dalam program makan bergizi gratis tidak disediakan setiap hari.

Menurutnya, penyediaan susu diatur minimal seminggu sekali atau bahkan hingga tiga kali dalam seminggu, tergantung pada kecukupan daerah masing-masing.

Hasan telah mengonfirmasi informasi ini kepada Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang dikunjunginya, pada Senin (6/1/2025).

"Susu kan tidak diwajibkan setiap hari. Jadi itu tergantung daerahnya. Tapi minimal, kalau berdasarkan yang saya tanya tadi ke Kepala SPPG, mereka itu sekali seminggu susunya," kata Hasan, Senin.

Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkapkan, penyediaan susu untuk program makan bergizi gratis di Jakarta masih terkendala.

Ketersediaan susu sapi yang belum merata menjadi penyebab utama masalah ini.

Namun, daerah dengan produksi susu sapi yang mencukupi, seperti Jawa Timur, sudah bisa menyalurkan susu dalam menu MBG.

"Jawa Timur sudah bisa, kooperasi susu kita kuat di sana, seperti di Malang. Kalau Jakarta masih susah," ujar Budi Arie saat memberikan keterangan pers setelah kunjungan ke SD Negeri Angkasa 5, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (6/1/2025).

Adapun program makan gratis yang dilaksanakan perdana pada Senin (6/1/2025) diberikan kepada penerima manfaat sebanyak 600.000 orang di 26 provinsi.

Sementara untuk satu porsi makanan, pemerintah telah menetapkan harga acuan sebesar Rp 10.000.

Dalam nilai itu, pemerintah memastikan bahwa makanan tersebut sudah memenuhi gizi yang diperlukan penerima berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Riset Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan, program makan bergizi gratis bakal punya efek berganda lebih besar apabila memasukkan susu pada menu makan bergizi.

Bhima beralasan, pemerintah dapat menggandeng peternak lokal untuk memenuhi kebutuhan susu pada program makan bergizi gratis.

“Tentu dampak berganda-nya akan jauh lebih besar dibandingkan tidak ada susu, atau susunya impor,” kata Bhima kepada Kompas.com, Selasa (7/1/2025).

Bhima menilai, saat ini ada kegamangan di internal pemerintah untuk menggunakan susu peternak lokal atau susu bubuk impor dalam program makan bergizi gratis.

Ia pun menyayangkan langkah pemerintah yang mengambil opsi untuk tidak wajib menyertakan susu dalam menu program makan bergisi gratis.

Padahal, ada 900.000 ton susu yang dihasilkan peternak lokal setiap tahunnya dan 25 persennya dapat digunakan pada program makan bergizi gratis.

“Padahal preferensi susu ini penting, terutama di daerah yang berdekatan dengan peternak lokal,” ujar Bhima.

Bhima menduga, pertimbangan utama pemerintah tidak mewajibkan susu masuk menu program makan bergizi gratis adalah harga beli susu dan faktor biaya logistik.

“Dari awal angka Rp 10.000 per porsi sudah menimbulkan tanda tanya, apa bisa dimasukkan komponen susu? Kalau Rp 15.000 per porsi masih masuk akal,” kata dia.

Bhima menilai, anggaran yang minim menyebabkan penyedia MBG khawatir biaya produksi akan terlalu mahal.

“Karena anggarannya juga dibatasi per porsi, maka beberapa dapur umum penyedia MBG juga khawatir biaya produksinya terlalu mahal,” ujarnya.

Namun demikian, ada lokasi-lokasi lain yang dekat dengan peternak susu, tentu tidak menjadi masalah karena biaya produksinya masih bisa tercukupi.

“Ini tidak jadi soal sebenarnya, contohnya di Boyolali dan sekitarnya masih penting adanya susu di porsi MBG karena biaya logistik tidak terlalu jadi persoalan,” kata Bhima.

Diberitakan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO, Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa menu susu dalam program makan bergizi gratis tidak disediakan setiap hari.

Menurutnya, penyediaan susu diatur minimal seminggu sekali atau bahkan hingga tiga kali dalam seminggu, tergantung pada kecukupan daerah masing-masing.

Jakarta: Cilacap merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Dikenal sebagai kota industri, ada salah satu perusahaan kilang minyak terbesar di Indonesia, yakni PT Pertamina Unit Pengolahan IV.

Pemerintah memberikan subsidi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah dengan harga terjangkau serta spesifikasi rumah yang layak tinggal sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan tempat tinggal.

Perumahan di Cilacap juga beragam jenis dan harga mulai dari Rp150 jutaan. Perumahan ini juga sudah terdaftar di Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Rekomendasi rumah di Cilacap

Perumahan subsidi di CIlacap. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Gunung Batur Residence

Perumahan subsidi terletak di Kawunganten, Kawunganten, Kab. Cilacap, Jawa Tengah dibangun oleh Anuitas Propertindo Indonesia. Perumahan ini memiliki 46 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp150,5 juta.

Tipe rumah tersebut memiliki luas bangunan 36 meter persegi dengan luas lahan 66 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan dua kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap menggunakan baja ringan, dinding hebel, lantai keramik putih polos dan pondasi batu belah.

2. Grand Mahkota Sultan 3

Perumahan ini terletak di Tritih Lor, Jeruklegi, Kab. Cilacap, Jawa Tengah dibangun oleh Mahkota Cahaya Mulia Abadi. Perumahan ini memiliki 25 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp162 juta.

Salah satu tipe rumahnya, yakni tipe 30/60 dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap menggunakan baja ringan dan penutup atap genteng, dinding hebel, aci, cat, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali.

3. Grand Satria Wijaya Residence

Perumahan ini terletak di Salebu, Majenang, Kab. Cilacap, Jawa Tengah dibangun oleh PT Satria Properti Indonesia. Perumahan ini memiliki 47 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap genteng metal pasir dan dinding hebel diplester diaci dan cat. Lantai yang digunakan keramik 40x40, serta pondasi batu belah.

4. Cimalati Indah Residence

Perumahan ini terletak di Madusari, Wanareja, Kab. CIlacap, Jawa Tengah dibangun oleh Anuitas Propertindo Indonesia. Perumahan ini memiliki 43 unit tipe subsidi dengan harga Rp166 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 32 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi rangka atap baja ringan genteng metal, dinding hebel, lantai keramik putih polos, serta pondasi batu belah.

5. Kreong Primera Village

Perumahan subsidi ini terletak di Tritih Kulon, Cilacap Utara, Kab. Cilacap, Jawa Tengah dibangun oleh Baraja Land Development. Perumahan ini memiliki 32 unit tipe subsidi dengan harga Rp162 juta.

Luas bangunannya 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka baja atap, dinding pasangan bata ringan, plester, acian dan pengecetan. Lantai pasangan keramik dan pondasi pasangan batu kali/kosong, sloff beton. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis resmi dilakukan serentak di 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia untuk sejumlah pelajar. Namun, tidak ada menu susu yang disediakan untuk para pelajar.

Wakil Menteri Sosial (Mensos), Agus Jabo Priyono, menjelaskan menu Makan Bergizi Gratis berupa nasi, ayam, tahu goreng, tumis kacang panjang, dan jeruk. Agus mengatakan menu susu akan hadir dalam beberapa waktu ke depan.

Dilansir dari detikFinance, Agus mengungkapkan menu susu tidak setiap hari disediakan dalam Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, pemerintah menargetkan menu susu akan hadir dalam seminggu itu dua atau tiga kali.

"Untuk masalah susu itu direncanakan karena memang hari ini belum ada. Nantinya seminggu dua sampai tiga kali. Jadi memang tidak tiap hari, tetapi ditargetkan seminggu kira-kira dua sampai tiga kali untuk susu nya," kata Agus di SD Barunawati Palmerah, Senin, (6/1/2025).

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Dedek Prayudi menyatakan tidak ada patokan menu Makan Bergizi Gratis tidak harus setiap hari ada ayam ataupun daging.

Dedek mengatakan pemerintah memprioritaskan menu makanan bergizi untuk balita, siswa sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), ibu hamil, dan ibu menyusui. Pemerintah memastikan asupan kandungan gizi mereka tercukupi.

"Nah, kalau kita bicara standar menu, tidak ada standar menu. Misalnya, ada pemenuhan protein ya bisa saja hari ini tadi menunya adalah dada ayam dengan tahu. Bisa saja besok lusa dengan susu. Begitu juga dengan karbohidrat. Ada tadi anak yang tidak bisa makan nasi. Maka karbohidratnya, pemenuhannya dengan kentang. Saudara-saudara kita di Papua, pemenuhan karbohidratnya dengan sagu," terang Dedek.

SPPG Palmerah mendistribusikan sebanyak 2.987 porsi makanan bergizi gratis yang dibagikan kepada 11 sekolah di wilayah Palmerah. Sebanyak 2.987 porsi tersebut dibagikan dalam dua gelombang. Gelombang pertama didistribusikan kepada TK, kelas 1, 2, dan kelas 3 SD. Sementara untuk gelombang 2 akan didistribusikan kepada siswa kelas 4, 5, 6 dan siswa SMP.

Adapun untuk menu makan antara gelombang satu dan gelombang dua tidak banyak alami perbedaan menu. Pada gelombang satu untuk siswa TK, SD kelas 1, 2 dan 3 menu yang disediakan, yakni nasi, ayam tepung, tahu goreng, tumis kacang panjang dan jeruk.

Sementara untuk gelombang kedua untuk siswa SD, ayam teriyaki, tahu goreng, tumis kacang panjang dan jeruk. Di mana satu menu porsi itu berada di kisaran harga Rp 10.000.

Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!

(iws/iws)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menilai bahwa program makan gratis atau MBG yang mulai dilakukan pada Senin (6/1/2025) kemarin adalah bentuk dari investasi untuk generasi muda.

“MBG ini tidak sekadar memberi makanan bergizi bagi anak, ibu hamil, dan menyusui, tapi juga investasi buat generasi muda,” kata Agus dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Selasa (7/1/2025).

Agus berharap, program makan bergizi gratis dapat mendorong generasi yang hebat dan unggul menyongsong Visi Indonesia Emas Tahun 2045.

Ia mengatakan, melalui makanan yang bergizi, generasi muda Indonesia akan memiliki pikiran yang cerdas dan fisik yang kuat seperti yang diharapkan oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

Dengan demikian, para generasi muda itu menjadi aktor penting dalam menyongsong masa depan gemilang sebagai bagian dari Indonesia Emas 2045.

“Kalian harus jadi generasi tangguh dan unggul,” kata dia.

Agus menjelaskan, Program MBG dilaksanakan secara bertahap di 25 provinsi dan dioperasikan oleh 190 satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) atau setingkat dapur.

Dia menargetkan, program ini disalurkan kepada 3 juta penerima pada hingga akhir Januari 2025.

“Mudah-mudahan di akhir Januari target tiga juta penerima manfaat bisa terpenuhi,” lanjutnya.

Sementara, target pada akhir 2025 sebanyak lima belas juta penerima manfaat, dan di tahun 2029 ditargetkan sebanyak 82,9 juta penerima manfaat.

Agus juga mendorong kolaborasi dari seluruh pihak dalam penyelenggaraan program MBG, agar terlibat aktif dan bergotong royong untuk menyukseskan program MBG.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi, menjelaskan anggaran untuk Program MBG yang dicanangkan yaitu sebesar Rp 71 triliun.

Dalam pelaksanaannya, Program MBG memiliki tiga standar, yaitu standar kecukupan gizi, standar higienitas terkait food safety, dan standar pengelolaan limbah yang berkelanjutan.

“Tidak ada standar menu, yang ada hanyalah standar gizi yaitu terpenuhinya kebutuhan gizi harian berupa karbohidrat, protein, dan vitamin,” ujarnya.

“Untuk menu bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan, seperti di Papua kebutuhan karbohidratnya berasal dari sagu, dan tadi juga ada anak yang fobia nasi, kita ganti menjadi kentang,” tambah dia.