JAKARTA, investor.id – Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mewaspadai adanya potensi pihak swasta mendominasi program sosial pemerintah yakni makan bergizi gratis (MBG). Dia menyebut bahwa keterlibatan swasta harus dibatasi dan proporsional.

Hal ini dinilai Achmad patut diterapkan agar pemerintah tidak ketergantungan kepada pihak swasta tertentu. Artinya, pemerintah harus tetap menjadi penguasa dalam penerapan program sosial yang dicanangkan dalam hal ini adalah MBG.

“Keterlibatan swasta dalam program sosial harus dilakukan secara proporsional agar tidak menciptakan ketergantungan pemerintah pada entitas bisnis tertentu,” ungkap Achmad dalam keterangannya yang diterima pada Rabu (18/12/2024).

Ketergantungan program MBG kepada pihak swasta diyakini Achmad dapat melemahkan posisi pemerintah. Imbasnya akan berpengaruh pada pengambilan kebijakan pemerintah di masa mendatang.

Achmad juga menyatakan bahwa kondisi tersebut bisa memperkokoh posisi pihak swasta. Hal yang dikhawatirkan lebih lanjut adalah kontribusi pihak swasta yang demikian besar dijadikan alat tawar untuk meminta adanya perubahan regulasi yang hanya menguntungkan swasta, tetapi merugikan masyarakat luas.

“Ketergantungan seperti ini berpotensi melemahkan posisi pemerintah dalam pengambilan kebijakan di masa depan, terutama jika pihak swasta menggunakan kontribusi mereka sebagai alat tawar untuk mendapatkan keuntungan regulasi atau proteksi bisnis,” lanjut Achmad.

Oleh karena itu, Achmad menekankan pemerintah harus memastikan program makan bergizi gratis tetap spesial dirancang untuk kemaslahatan masyarakat selayaknya program sosial. Pandangan ini yang terus diwanti-wanti agar MBG tepat sasaran sesuai harapan masyarakat di Tanah Air.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Dana sebesar Rp 71 triliun yang dialokasikan untuk program makan bergizi gratis (MBG) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) sejauh ini masih belum berubah. Namun tim ahli Menko Pangan, Drajad Hari Wibowo, menyampaikan alokasi di dalamnya masih bisa berubah menyesuaikan kondisi yang ada.

“Yang saya tahu sekarang kan sudah dianggarkan di APBN ya, jadi selama tidak ada perubahan APBN ya tetap segitu (Rp 71 triliun). Cuma mungkin alokasi di dalamnya masih bisa diubah-ubah akan disesuaikan dengan kondisi yang ada,” ungkapnya saat ditemui di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Dia mengatakan saat ini kondisi persiapan untuk penerapan MBG masih dinamis. Seiring dengan itu, program anyar prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut juga masih dalam tahap uji coba.

Rencananya, MBG akan mulai diimplementasikan pada 2 Januari 2025 mendatang. Adapun target yang disasar program tersebut adalah para pelajar mulai dari tingkat dasar hingga menengah serta para ibu hamil di Indonesia.

“Sekarang masih dinamis. Itu kan yang terjadi di MBG sekarang ini kan baru uji coba, belum benar-benar mulai program kan. Programnya kan baru mulai Januari,” jelas Drajad.

Dalam proses implementasi MBG, pemerintah bekerja sama dengan banyak pihak dari elemen masyarakat. Termasuk di antaranya para petani dan peternak di daerah-daerah Indonesia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melaksanakan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 19 Tangsel, Jalan Widya Kencana, Ciater, Serpong, pada Rabu (18/12/2024).

Pada uji coba kedua ini, menu yang disajikan meliputi nasi dengan lauk ayam katsu, daun selada yang dipotong kecil, sepotong buah semangka, dan susu putih 200 mililiter.

"Ini yang kali kedua uji coba makan bergizi gratis setelah sebelumnya di TK Pembina 1. Tadi Alhamdulillah ada 40 lebih siswa yang mengikuti, itu kelas 7 semua," ujar Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan saat ditemui di lokasi.

Pagu per porsi makanan pada uji coba ini adalah Rp 12.000, sama dengan harga pada uji coba sebelumnya di TK Pembina 1.

Meskipun demikian, Pilar memastikan pihaknya akan berusaha menyesuaikan harga tersebut sesuai dengan arahan pemerintah pusat, yang menetapkan harga makanan MBG sebesar Rp 10.000 per porsi.

"Hari ini harga masih sama Rp 12.000, sudah sama susu tapi nanti kami sesuaikan. Makanya kami akan menunggu petunjuk teknisnya seperti apa. Kalau memang Rp10.000, nanti disesuaikan lagi," kata Pilar.

Pada uji coba sebelumnya di TK Negeri Pembina 1, menu yang disajikan terdiri dari nasi, ayam goreng, tumis sayur buncis dan wortel, dua potong buah semangka, dan susu coklat ukuran 50 mililiter dengan harga yang sama, yaitu Rp12.000 per porsi.

Meskipun harga dan menu bisa berubah, semua disesuaikan dengan kondisi bahan pangan di Tangsel dan penghitungan gizi yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangsel, Deden Deni, menyatakan bahwa pelaksanaan program MBG secara penuh akan direalisasikan pada tahun depan.

"Insya Allah di Tangsel akan direalisasikan di tahun depan," kata Deden.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan gizi anak-anak di Tangsel serta mendukung perkembangan mereka di usia dini.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan membagikan makanan ke siswa siswi SMP Negeri 19 Tangsel saat uji coba program Makan Bergizi Gratis, Rabu (18/12/2024).

Pengamatan Kompas.com, Pilar yang mengenakan kemeja batik lengan panjang berwarna cokelat kuning memberikan kotak berisi makanan kepada salah satu siswa kelas 7 bernama Fadel (12).

Fadel yang saat itu duduk sebelahan dengan temannya, Keano (13), menerima kotak makanan yang diberikan oleh Pilar.

Dalam kotak makan itu, terdapat nasi dengan lauk Chicken katsu atau ayam filet yang digoreng dengan tepung roti, daun selada yang dipotong kecil, satu potong buah semangka, dan susu putih ukuran 200 mililiter.

Setelah makanannya dibagikan satu per satu untuk 40 siswa, mereka membaca doa makan terlebih dahulu kemudian langsung menyantap hidangan itu.

Sesekali Pilar juga mengajak berbicara siswa kelas 7 SMPN 19 Tangsel. Salah satunya adalah Fadel.

"Bagaimana makanannya?," tanya Pilar dan dijawab oleh Fadel dengan senyuman.

"Biasanya suka dibawain bekal?," tanya Pilar lagi.

"Iya, pak. Biasanya suka dibawain sama orangtua," jawab Fadel.

Kemudian, Pilar meminta Fadel untuk menghabiskan makanan yang sudah disediakan itu.

"Dihabiskan ya makanannya. Pelan-pelan makannya, nanti tersedak," kata Pilar.

Setelah itu, Pilar berkeliling untuk memastikan makanan yang disajikan kepada para murid tanpa sisa.

SMPN 19 Tangsel merupakan sekolah kedua yang menjalankan uji coba program makan bergizi gratis. Sebelumnya, uji coba makan bergizi gratis di Tangsel pertama kali dilakukan di TK Negeri Pembina 1 pada Kamis (5/12/2024).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangsel, Deden Deni menyatakan, pelaksanaan program makan bergizi gratis secara penuh direncanakan pada tahun depan.

"Insya Allah di Tangsel akan direalisasikan di tahun depan," kata Deden, Kamis (5/12/2024).

Program makan bergizi gratis ini diharapkan dapat meningkatkan gizi anak-anak di Tangsel sekaligus mendukung perkembangan mereka di usia dini.

Manado (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey menyiapkan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG) tahun 2025 di provinsi setempat.

"Kami menganggarkan dalam APBD Provinsi dana sebesar Rp10 miliar untuk Program MBG," kata Olly saat menghadiri penyerahan DIPA 2025 di Manado, Rabu.

Dia berharap kabupaten dan kota di Sulut juga bisa menganggarkan dalam APBD 2025. "Jika bersama-sama kita mendukung program ini, pasti akan berjalan lancar dan berdampak pada generasi mendatang, khususnya generasi emas 2045," kata Olly.

Agar lebih optimal, lanjutnya, pimpinan daerah juga menyediakan anggaran untuk mendukung program makan bergizi ini.

Olly menjelaskan Program MBG ini dalam upaya menunjang pertumbuhan generasi penerus bangsa sebagai program yang penting dan berdampak positif.

“Kesuksesan program ini juga akan berdampak terhadap menurunnya angka stunting, dengan ini kita bisa menyelesaikan persoalan stunting,” katanya.

Program MBG adalah program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan makanan sehat dan bergizi kepada kelompok yang membutuhkan, terutama anak-anak dan kelompok rentan lainnya. Program ini merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengatakan Program MBG memiliki beberapa tujuan, di antaranya mengurangi kesenjangan gizi, meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia, membentuk SDM unggul, memperbaiki kualitas hidup masyarakat, dan membuka peluang ekonomi.

Program MBG diluncurkan pada Januari 2025. Pada tahap awal, program ini menargetkan 3 juta anak di seluruh Indonesia. Uji coba program tersebut dimulai pada Desember 2024 di 150 lokasi.

Pewarta: Nancy Lynda Tigauw
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com - Pemerintah telah menetapkan pemangkasan anggaran makan bergizi gratis (MBG), yang semula Rp 15.000 menjadi Rp 10.000. Pemangkasan ini merupakan imbas dari terbatasnya anggaran pemerintah.

Pemerintah menilai, dana Rp 10.000 cukup untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi gratis untuk setiap porsi. Kebijakan ini tentu menuai ragam pro kontra, terutama dari para ahli.

Pakar Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) menyoroti pemangkasan ini.

Ia mengatakan bahwa kebijakan ni merupakan keputusan yang rasional dari sisi pemerintah, namun juga perlu pertimbangan dari sisi rakyat.

“Keputusan untuk mengurangi anggaran makan bergizi gratis merupakan keputusan yang rasional bagi pemerintah mengingat keterbatasan anggaran. Bagi rakyat sebaliknya. Yang penting sekarang bagaimana dengan anggaran yang terbatas, pemerintah dapat menyediakan MBG yang layak dan bergizi,” ujarnya dikutip pada Rabu (18/12/2024), dilansir dari laman Unair.

Pentingnya komunikasi kebijakan

Prof. Jusuf menilai komunikasi kebijakan merupakan aspek krusial bagi pemerintah, sehingga pejabat perlu berhati-hati dalam membuat janji kepada rakyat.

“Omongan pejabat pada dasarnya itu kebijakan yang sifatnya tidak tertulis. Omongannya menjadi pegangan rakyat. Jika tidak terealisasi bisa menimbulkan kekecewaan. Jadi, pemerintah harus belajar bagaimana berkomunikasi yang baik dengan rakyatnya,” jelasnya.

Ia mencontohkan kasus kenaikan gaji guru yang tidak terealisasikan. Menurutnya, hal serupa berpotensi terjadi pada program MBG apabila pemerintah tidak memastikan implementasinya dengan baik.

“Program ini merupakan program andalan Presiden untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Khususnya dalam mengatasi masalah stunting. Oleh karena itu, pemerintah harus sungguh-sungguh dalam pelaksanaannya,” ungkapnya.

Program MBG harus terealisasi sesuai harapan rakyat

Program makan bergizi gratis menjadi salah satu janji kampanye yang paling digadang-gadang oleh Presiden. Mengingat hal tersebut, Prof. Jusuf pun menekankan bahwa realisasi program ini harus sesuai dengan harapan rakyat.

“Jika janji kampanye adalah memberikan makan siang gratis, maka itu harus dipenuhi tanpa mengurangi kualitasnya. Komunikasikan kebijakan yang tidak sesuai dengan rencana awal kepada masyarakat dengan sejelas jelasnya tanpa mengabaikan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut,” tambahnya.

Tak hanya itu, Prof. Jusuf juga mengingatkan pentingnya pasti dalam menjalankan program ini.

“Pemimpin itu baru makan setelah rakyatnya makan. Itu harus direnungkan oleh pemimpin kita bersama. Kalau seperti itu pemerintah tidak akan asal merealisasikan program MBG ini. Pemerintah harus menunjukkan kesungguhan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui program ini,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil penelitian Litbang Kompas mengungkap bahwa program makan bergizi gratis bagi masyarakat lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas Kementerian Sosial (Kemensos) di Banjarnegara, Jawa Tengah, membuat masyarakat setempat meraup keuntungan ekonomi.

Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto mengatakan bahwa penelitian dilakukan di salah satu kecamatan yang melaksanakan program Kementerian Sosial (Kemensos) dalam waktu satu bulan.

Program itu sudah berjalan selama setahun terakhir.

Litbang Kompas menemukan bahwa pihak Kemensos menyalurkan dana sebesar Rp 496 juta untuk biaya program makan gratis di kecamatan tersebut, yang menimbulkan multiplier effect.

Adapun penelitian ini dilakukan atas permintaan pihak Kemensos untuk mengukur efektivitas program tersebut.

"Ternyata adalah duit bergulir di kelompok masyarakat yang menyediakan makanan itu, kelompok masyarakat di situ yang dibentuk oleh Kementerian Sosial mendapatkan keuntungan," kata Kris saat Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) di Sleman, Yogyakarta, Rabu (18/12/2024).

"(Menjadi) sekitar dapat Rp 576-an juta," ujarnya.

Kris lantas mencontohkan bagaimana dana yang dikucurkan Kemensos menjadi keuntungan ekonomi yang berputar di masyarakat.

Dari Rp 1 yang disalurkan Kemensos untuk bantuan makan bergizi gratis, di masyarakat berputar dan berlipat menjadi Rp 1,01.

Padahal, seharusnya ketika Kemensos mengucurkan dana bantuan, hanya akan tercipta keuntungan Rp 0.

"Justru duit itu bergulir, membuat keuntungan ekonomi di situ menjadi lapangan pekerjaan sendiri di kelompok masyarakat di situ. Ini yang luar biasa contoh, dan ini memperkuat kelembagaan kelompok masyarakat di situ," ujar Kris.

Ia mengatakan bahwa ketika program bantuan makan bergizi gratis bagi lansia dan disabilitas dihentikan akhir tahun ini, keuntungan ekonominya masih berputar dua hingga tiga kali lipat pada tahun depan.

Ketika program dilanjutkan, katanya, keuntungan ekonomi yang berputar di masyarakat akan lebih besar lagi.

Namun, ia menggarisbawahi bahwa keuntungan itu bisa timbul karena program makan bergizi gratis ini dikerjakan atau memberdayakan masyarakat setempat.

"Nah, ini sukses sebenarnya. Suksesnya kenapa? Karena ini dijalankan oleh masyarakat lokal, lokal yang menyelenggarakan sehingga berputarnya di lokal," tutur Kris.

Peneliti itu mengatakan bahwa keuntungan tersebut baru hanya dari sisi ekonomi.

Sementara itu, dampak pada perkembangan sosial, kesehatan penerima bantuan, dan kesadaran gotong royong belum diukur.

Menurut Kris, jika pelaksanaan program Kemensos ini disalin dan diterapkan pada program makan siang gratis pemerintah Prabowo-Gibran juga bisa sukses.

"Kalau ini misalnya diadopsi untuk makan siang gratis, program pemerintah itu akan sukses karena ini sudah jalan lama, tinggal di-copy sebenarnya. Kalau dari temuan kami, ya," tutur Kris.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bahwa hasil penelitian Litbang Kompas menjadi data yang penting bagi Kemensos.

Melalui survei itu, pihaknya akan bisa memperbaiki program terkait dalam waktu ke depan.

Sementara itu, program makan siang gratis yang akan direalisasikan pemerintah pusat secara konsep juga mirip dengan program Kemensos.

"Mirip-mirip, enggak terlalu jauh, dan tadi, di samping program ini untuk memenuhi kebutuhan para lansia, tapi sekaligus menggerakkan perekonomian lokal. Ini yang ditemukan oleh Litbang Kompas," ujar Gus Ipul.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 19, Ciater, Serpong, Rabu (18/12/2024).

Program ini bertujuan meningkatkan gizi siswa sekolah sekaligus mendukung perkembangan anak-anak usia dini.

Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, tiba di lokasi pukul 14.15 WIB bersama Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Tangsel, Dedi. Keduanya disambut penampilan Tari Nong Anggrek, tarian khas Kota Tangsel, yang dibawakan oleh seorang siswi SMPN 19.

Para guru sekolah kompak mengenakan kemeja putih, bawahan hitam, dan kerudung merah muda bagi guru perempuan, sambil berdiri di sepanjang karpet merah sepanjang 10 meter yang disiapkan untuk menyambut kedatangan Pilar.

“Terima kasih,” ujar Pilar kepada para guru usai menikmati suguhan tarian tersebut.

Setelah itu, Plt Kepala Sekolah SMPN 19 Tangsel, Frida Tesalonik, mengarahkan Pilar dan rombongan menuju ruang kelas yang telah disiapkan untuk acara tersebut. “Mari bapak-bapak,” kata Frida.

SMPN 19 Tangsel merupakan sekolah kedua yang menjalankan uji coba program MBG. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangsel, Deden Deni, menyatakan bahwa program ini akan diterapkan secara penuh di sekolah negeri lainnya mulai tahun depan.

“Insya Allah di Tangsel akan direalisasikan di tahun depan,” ujar Deden.

Program MBG dirancang untuk memberikan makanan bergizi kepada siswa sekolah dan diharapkan dapat menjadi solusi peningkatan gizi di kalangan pelajar.

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Erwin Aksa bertemu langsung warga RW 10 Cengkareng Barat dan RW 16 Kapuk di Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dia berkomitmen mendorong pengembangan industri bernilai tinggi, meningkatkan daya saing tenaga kerja, serta mempercepat pembangunan perumahan di Jakarta.

Dia menyoroti perbedaan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Jakarta dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerah industri seperti Bekasi dan Karawang.

?Saat ini, UMP Jakarta ditetapkan Rp5.067.381 lebih rendah dibandingkan Kota Bekasi yang mencapai Rp5.343.430 dan Kabupaten Karawang Rp5.257.834. Hal ini karena industri bernilai tinggi banyak tumbuh di daerah tersebut yang mampu memberikan upah lebih baik. Sementara itu, biaya hidup di Jakarta cukup tinggi, sehingga kita perlu mendorong investasi di sektor industri bernilai tambah untuk menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas,? ujar Erwin, Rabu (18/12/2024).

Menurut dia, Jakarta memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri dengan nilai tambah tinggi, seperti manufaktur teknologi dan pabrik handphone yang mampu meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di Jakarta.

Selain itu, Erwin menekankan pentingnya mendukung program pembangunan perumahan rakyat yang menjadi prioritas pemerintah pusat.

?Pemerintahan Pak Prabowo berfokus pada target pembangunan 3 juta rumah per tahun. Ini harus dimulai dari kota-kota besar seperti Jakarta. Banyak aset bangunan peninggalan zaman Belanda yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan rusunawa. Pemprov Jakarta selama ini sudah banyak membangun rusun, tetapi tidak bisa berjalan sendiri. Perlu kolaborasi dengan pemerintah pusat dan dukungan pembiayaan dari bank-bank lokal,? ungkapnya.

Kebijakan ini penting untuk memberikan hunian yang layak bagi masyarakat, terutama di perkotaan dengan tingkat kepadatan tinggi.

Di sektor tenaga kerja, Erwin juga menekankan pentingnya menyiapkan tenaga kerja Indonesia agar mampu bersaing di pasar global melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK). Fokus utama adalah penguasaan bahasa asing seperti Inggris, China, dan Arab.

?Negara seperti Jepang membutuhkan banyak tenaga kerja karena populasinya semakin menua. Indonesia memiliki tenaga kerja usia produktif, tetapi kita harus membekali mereka dengan keterampilan bahasa asing agar bisa bersaing. Jangan sampai kita kalah dengan Filipina yang sudah lebih dulu berinvestasi dalam pendidikan bahasa Inggris,? ujar Erwin.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mewacanakan penduduk yang belum memiliki rumah dimasukkan dalam kategori masyarakat miskin.

"Saya pikir sangat pantas kita masukkan juga kalau orang belum punya rumah, rumah yang pertama, masuk kategori miskin," ujar pria yang akrab disapa Ara ini dalam acara Rakornas Keuangan Daerah Kemendagri, Jakarta, Rabu (18/12).

Ara lantas membandingkan kriteria masyarakat miskin yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, yakni konsumsi batas kalori harian tertentu saja sudah dianggap keluar dari kategori masyarakat miskin.

"Bagaimana dia dianggap sudah tidak miskin. Sementara dia belum punya rumah?" ucapnya.

Pada saat yang sama, Ara juga mengusulkan tanah hasil sitaan koruptor dijual murah kepada masyarakat yang kurang mampu.

Ia mengaku telah menyampaikan usulan itu ke Presiden Prabowo Subianto untuk dimasukkan dalam program strategis nasional bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ara mengatakan program itu akan menyasar MBR yang tersebar di 30 hingga 50 kota di seluruh Indonesia.

"Bagaimana tanah-tanah dari kejaksaan, satu kasus saja ada 1000 hektare dari eks BLBI. Bagaimana tanah-tanah koruptor itu bisa juga kita berikan atau kita jual dengan harga murah kepada rakyat," ucap Ara.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut bahwa penduduk yang belum memiliki rumah masuk dalam kategori masyarakat miskin. Ara mengaku, usulan itu tercetus setelah dirimya bertemu dengan perwakilan Bank Dunia (World Bank).

Hal itu disampaikan Ara di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Award Tahun 2024. Bahkan, Ara menyebut, berdasarkan Bank Dunia memiliki indikator warga yang kekurangan konsumsi kalori harian sudah dianggap masuk kategori masyarakat miskin.

"Saya pikir sangat pantas kita masukkan juga kalau orang belum punya rumah, rumah pertama masuk kategori miskin," kata Ara di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).

"Bagaimana dia dianggap sudah tidak miskin, sementara dia belum punya rumah?" lanjutnya.

Masih dalam kesempatan yang sama, Ara juga mengusulkan agar tanah hasil sitaan koruptor dijual murah kepada masyarakat yang kurang mampu. Ara mengaku, usulan itu telah disampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk dimasukkan dalam program strategis nasional bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ara menerangkan program itu direncanakan akan menyasar MBR yang tersebar di 30 hingga 50 kota di seluruh Indonesia.

"Bagaimana tanah-tanah dari kejaksaan, satu kasus saja ada 1000 hektare dari eks BLBI. Bagaimana tanah-tanah koruptor itu bisa kita berikan atau kita jual dengan harga murah kepada rakyat, saya pikir negara ini akan bagus. Mohon doannya, imbuh Ara.

(ond/azh)

Kabupaten Bandung (ANTARA) -

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024