pkp

Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Polres Jaksel Bagikan Paket ke Ponpes

Jakarta -

Polres Metro Jakarta Selatan membagikan paket makanan ke pondok pesantren di Gandaria Utara. Kegiatan 'Jumat Berkah' ini digelar untuk mendukung program pemerintah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Kali ini, Polres Jaksel memberikan makanan bergizi gratis kepada siswa dan siswi di lingkungan Yayasan Pesantren Assa'adah, Gandaria Utara, Jakarta Selatan. Kapolres Metro Jaksel Kombes Ade Rahmat Idnal mengatakan pihaknya akan melakukan kegiatan tersebut secara rutin.

"Pada pagi hari ini, kita dapat melaksanakan Jumat Berkah, kemudian juga mendukung program pemerintah Bapak Presiden, pembagian makan siang gratis, anak-anak yatim, anak sekolah, yang ada di Yayasan Pesantren Assa'adah," kata Ade Rahmat Idnal di lokasi, Jumat (6/12/2024).

Dia menjelaskan kegiatan tersebut masih dalam tahap uji coba. Menurutnya, ke depan, kegiatan makan bergizi gratis akan dilakukan secara rutin di sejumlah titik di Jakarta Selatan.

Polres Metro Jaksel membagikan makanan bergizi gratis di pondok pesantren kawasan Gandaria Utara. (Maulana Ilhami Fawdi/detikcom)

"Karena program di pemerintah masih running, yang dari pemerintah anggarannya masih dihitung, namun kita berupaya start duluan, sehingga kita tidak ada kesulitan," katanya.

"Ini uji coba sudah masuk minggu yang kedua, sudah dua kali, nanti apabila berkenan mungkin nanti kita kembali lagi ke sini. Nanti langsung di kelas-kelas, masuk di pelajaran, kita bawakan makan siangnya, nanti insyaallah bisa rutin ya. Jadi nanti kita pilih beberapa tempat kita uji cobakan sambil menunggu running dari pemerintah," ucapnya.

Di tempat yang sama, pimpinan Yayasan Pesantren Assa'adah, KH Ahmad Yani Rahman, menyampaikan apresiasi atas kegiatan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Dia berharap program tersebut dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan untuk membentuk generasi masa depan yang cerdas dan kuat.

"Alhamdulillah hari ini saya menerima Pak Kapolres beserta rombongan menyampaikan makan gratis dari pemerintah, berbagi Jumat Berkah," kata KH Ahmad Yani Rahman.

"Mudah-mudahan, insyaallah, Jumat Berkah ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, untuk menjadikan anak generasi yang cerdas dan kuat," harapnya.

(mea/mea)

Potret Permukiman Petojo Binatu Jakpus, Tak Disinari Matahari, Dikepung Gedung Tinggi

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Kelurahan Petojo Binatu, Gambir, Jakarta Pusat, menjalani aktivitas mereka di rumah tanpa menikmati sinar matahari. Tepatnya di Jalan Petojo Binatu Gang 3.

Setidaknya ada sembilan rumah yang tak mendapat cukup cahaya matahari di lingkungan padat penduduk itu.

Masing-masing rumah ini bisa ditempati oleh beberapa kepala keluarga (KK). Ada yang isinya dua atau tiga KK. Yang terbanyak, ada satu rumah yang dihuni delapan KK.

Warga bernama Sri Mulyati (51) mengatakan, kondisi tempat tinggalnya memang sudah padat sejak dia lahir di Petojo. Meski bangunan di RT 11 ini ada yang dua lantai, warga yang tinggal di lantai satu dan dua bukan satu keluarga.

Sri tinggal di lantai dua. Namun, sehari-harinya, Sri menghabiskan waktunya di lantai satu yang merupakan tempat tinggal kakaknya.

Dikelilingi perkantoran

Warga yang tinggal di lantai satu tidak kedapatan sinar matahari karena dua hal. Pertama, karena lokasi bangunan yang berdempetan.

Kedua, celah antarbangunan ini dipasangi genteng supaya warga di lantai satu tidak kehujanan.

“(Di sini area) rumah kumuh. Sekarang mah masih mending. Dulu mah, rumah dulu, masih bilik, sekarang mah masih mending sudah tembok. Sudah direnovasi,” ujar Sri saat ditemui di rumah keluarganya di Petojo Binatu, Jumat (6/12/2024).

Secara keseluruhan, kondisi rumah di RT 11 Petojo Binatu terbilang layak. Meski ada sebagian warga yang rumahnya dibangun di samping pinggir anak sungai dari Kali Krukut, kebanyakan rumah warga sudah terbuat dari beton.

Namun, beberapa masih terbuat dari seng dan kayu. Bahkan, mereka harus berbagi WC umum untuk mandi dan buang air.

Rumah Sri dan sejumlah keluarga lain lebih memprihatinkan karena hanya mereka yang rumahnya gelap dan lembap.

Terlebih, di seberang pemukiman warga atau di sekeliling SMP Negeri 39 Jakarta, berdiri kompleks perkantoran dan sejumlah gedung yang baru direnovasi.

Sementara, di kanan kiri pemukiman warga juga dikelilingi oleh perkantoran dan hotel bintang lima.

Kondisi rumah warga

Dari jembatan yang menghubungkan Jalan Sekolah dengan Jalan Petojo Binatu Gang3, jalan masuk ke rumah Sri terletak di sebelah kanan.

Ketika hendak memasuki gang, sekitar lima sepeda untuk anak kecil terparkir di sebelah kanan.

Lebar gang itu sekitar satu meter. Semua yang mau keluar dan masuk harus bergantian karena gang ini tidak bisa dilewati dua orang sekaligus.

Area yang tidak dapat ditembus oleh sinar matahari hanya selebar kurang dari 20 meter. Namun, warga yang tinggal di area ini kebanyakan adalah anak bayi, balita, dan lansia.

“Habis melahirkan, ada lagi. Habis melahirkan, melendung (hamil) lagi,” canda Sri.

Rumah petak dua lantai yang ditempati Sri menjadi rumah bagi enam anggota keluarga. Meski tidak terbilang ramai, lebar rumah Sri paling besar hanya dua meter. Sementara, ke belakang sekitar 5-6 meter.

Ruang gerak Sri dan keluarganya semakin sempit karena perabotan di rumah. Di antaranya, lemari dan kulkas yang berukuran cukup besar untuk menyimpan sayur mayur.

Ditambah lagi, depan rumah Sri ditaruh beberapa etalase dan rak tempat menjajakan lauk pauk untuk warung nasinya.

Ketika ditemui Kompas.com, Sri dibantu dua keponakannya tengah sibuk membungkus makanan untuk nikahan kerabatnya.

Saat itu, ruang tamu Sri penuh dengan bakul nasi, dan tiga baskom, masing-masing berisi tempe orek, telor rebus masak cabai, dan ayam masak kecap.

Sementara, di bagian belakang ada satu kantong besar kerupuk udang yang perlu dikemas juga.

“(Depan dipasang genteng) kan semisal hujan kan biar kita enggak kehujanan, becek. Ada dagangan juga saya. Makanya saya bikin gitu (atap) biar enggak becek,” jelas ibu dua anak ini.

Sri menjelaskan, atap di depan rumah kakaknya ini sudah dua kali direnovasi. Pasalnya, tiang-tiang penyangganya sudah mulai rapuh dan rentan ambruk jika tidak rutin diperbaiki.

“Ini mah sudah saya benerin kalau enggak mah sudah ambruk itu. Dari sini ke sini mah sudah ambruk (area atap) kalau kesenggol tiangnya. Orang tiangnya dari tahun baheula,” lanjut Sri.

Tak banyak pilihan

Setiap kali menerima tamu, warga yang berlalu lalang mau tidak mau menyenggol tamu Sri yang berdiri di depan pintu. Alhasil, tamu Sri harus melipir sedikit ke sisi gang agar warga bisa lewat.

Rumah Sri dan kakaknya sebenarnya berada di satu bangunan yang sama. Untuk naik ke lantai dua, Sri dan anggota keluarganya harus masuk dari tangga di dekat pinggir kali.

Sri mengatakan, di rumah kakaknya tidak ada tangga yang menghubungkan kedua lantai ini lagi.

Meski hidup di lokasi yang lembab dan gelap, Sri mengaku tidak punya banyak pilihan.

Mau pindah tempat lain, biayanya mahal. Jika pindah ke rusun, kakinya sudah tidak sanggup menaiki anak tangga.

“Ya dicukupkan. Habis (beli) rumah kan mahal, kontrak mahal, yang ada saja dimanfaatkan,” imbuh dia.

Sesekali, warga di RT 11 dan sekitarnya mendapatkan bantuan dari pemerintah maupun perusahaan yang tengah berbaik hati. Namun, Sri mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan itu.

Dia mengaku tidak mempermasalahkan meski jarang mendapat bantuan sembako atau semacamnya. Sri mengandalkan warung nasi kecilnya walaupun penghasilannya tak seberapa.

“Saya mah bantuan atau apa enggak dapat. Tapi, Alhamdulillah, dari dagang (ada) lah,” kata Sri.

Chef Devina Beri Ide Menu Makan Gratis Rp10 Ribu: 2 Telur dan Susu UHT

Anggaran program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program dari Presiden Prabowo Subianto kembali dipangkas. Semula anggaran per porsi untuk program tersebut senilai Rp15 ribu, dan kini kembali dipangkas menjadi Rp10 ribu saja.

Tentu tak sedikit yang menyampaikan kritikan. Namun, ada juga yang memberi ide. Salah satunya Chef Devina Hermawan. Dia baru-baru ini mengunggah ide di platform media sosial X (dulu Twitter) mengenai menu makanan bergizi dengan anggaran hanya Rp10 ribu.

Menurut Devina, dua butir telur dan satu kotak susu UHT sudah cukup memenuhi kebutuhan gizi harian.

Tapi, apakah dua butir telur dan satu susu kotak UHT cukup untuk makanan bergizi gratis sekaligus memenuhi kebutuhan gizi?

Dokter spesialis gizi di Rumah Sakit Melinda Bandung, Johanes Casay Chandrawinata menyebut ide tersebut cukup layak untuk diaplikasikan.

"Dua butir telur dan susu UHT memang kaya gizi. Susu memberikan tambahan asupan kalsium, protein, lemak, dan karbohidrat, sementara telur menyumbang protein yang penting untuk pertumbuhan dan daya tahan tubuh," kata dia saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (6/12).

Namun, kombinasi ini sebenarnya lebih ideal sebagai makanan tambahan. Terutama untuk anak yang pola makannya didominasi karbohidrat seperti nasi dan mi.

"Protein dalam susu dan telur membantu menunjang pertumbuhan optimal dan memperkuat sistem imun tapi tetap saja memenuhi asupan lain, misal buah, nasi, dan sayuran," ujarnya.

Selain itu, ada juga alternatif sumber protein lain yang lebih murah seperti tempe, tahu, atau ikan kembung, bisa menjadi pilihan lain untuk menekan biaya tanpa mengurangi kualitas gizi.

[Gambas:Twitter]

Di sisi lain, dokter dan ahli gizi Tan Shot Yen menyoroti tantangan konsumsi susu di Indonesia. Menurutnya, tidak semua anak menyukai susu UHT plain karena rasanya yang hambar.

"Anak-anak Indonesia cenderung menyukai susu dengan rasa manis, sehingga yang sering dikonsumsi adalah susu dengan tambahan gula atau pemanis buatan," ungkap Tan.

Sebagai solusi, Tan menyarankan agar fokus pada menu makan siang yang lebih sehat dan berbasis real food. Ia memberikan contoh menu bergizi yang tetap terjangkau, seperti nasi dengan ayam bakar dan buah melon, atau sup kacang merah dengan singkong dan telur balado.

"Banyak makanan sehat yang harganya terjangkau dan menggunakan bahan alami. Dengan kombinasi tepat, kita bisa menciptakan menu yang mendukung gizi anak tanpa harus bergantung pada makanan olahan," tambahnya.

1.000 Pengembang Kumpul di Bandung, Kompak Dukung Program 3 Juta Rumah

KOMPAS.com - Sejumlah 1.000 pengembang anggota Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) dari seluruh Indonesia berkumpul di Bandung, Jawa Barat, untuk mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) REI tahun 2024.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, adalah tugas pemerintah sebagai fasilitator dan regulator menjamin kepentingan semua pihak.

Termasuk bagaimana pengembang selaku pelaku usaha dapat dibantu dengan perizinan yang mudah dan murah untuk mendukung pembangunan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Sebagai organisasi yang terbesar di Indonesia, saya mau saat nanti ketemuan apa saja masalah di lapangan dapat disampaikan, juga saran dan apa solusi yang terbaik yang bisa dilakukan pemerintah," ujar Ara, dalam keterangan tertulis, Jumat (6/12/2024).

Menurut Ara, Kementerian PKP berupaya menyediakan lahan-lahan gratis untuk penyediaan perumahan sebagai salah satu usaha dan peta jalan dari pemerintah.

Selain itu, telah ditandatangani surat kesepakatan bersama (SKB) 3 menteri untuk pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Presiden Prabowo meminta kami memikirkan MBR, sehingga biaya sekitar Rp 7 juta sampai Rp 9 juta dapat mereka gunakan untuk keperluan hidup lainnya," sebut Ara.

Menteri PKP mengakui REI sebagai organisasi yang besar penuh dengan orang-orang hebat dari seluruh Indonesia.

Dia berjanji akan menyiapkan waktu 2 jam untuk mendengar masukan dari REI dalam pertemuan minggu depan.

Ara juga siap memfasilitasi perbaikan regulasi di sektor perumahan dengan instansi terkait seperti Kementerian ATR/BPN, PLN, BTN, Ditjen Pajak, dan lain-lain.

Tahun depan, anggaran Kementerian PKP hanya Rp 5,2 triliun. Anggaran tersebut tidak mencukupi tanpa dukungan dan kerjasama dari pelaku usaha swasta termasuk pengembang anggota REI.

Selain itu, Ara juga akan tetap memprioritaskan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sudah berjalan sejak 2010.

Salah satu program yang sudah dia pelajari dalam 1,5 bulan terakhir adalah efektivitas FLPP yang diyakini baik untuk konsumen, perbankan dan juga pengembang rumah MBR.

Ara menegaskan meski FLPP adalah konsep yang lahir di masa pendahulunya, namun dia mengaku tidak ragu untuk meneruskan sesuatu yang baik.

"Kita harus sportif. Ini (FLPP) sudah baik dan akan terus ditingkatkan. Semoga di 2025 kita memiliki pandangan yang sama dengan Kementerian Keuangan soal FLPP, sehingga anggarannya bisa ditingkatkan lagi," pungkasnya.

Siap Dukung

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengatakan, industri properti memberikan kontribusi besar dan strategis bagi ekonomi nasional.

Antara lain berkontribusi sebesar 14,6 persen-16,3 persen terhadap PDB nasional, berkontribusi 10,2 persen terhadap penciptaan lapangan kerja atau setara 13,8 juta org per tahun, dan memberikan dampak berganda terhadap 185 sektor lainnya.

Selain itu, berkontribusi 9,3 persen terhadap penerimaan pajak pemerintah pusat dan 31,9 persen terhadap PAD, serta berkontribusi 7,83 persen dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan menjadi salah satu sektor dengan upah tertinggi.

"Tapi di sisi lain kita juga menghadapi persoalan backlog (kekurangan) perumahan karena dalam 13 tahun terakhir backlog hanya berkurang 3,6 juta unit atau setara 27 persen," jelasnya.

Ke depan, tantangan backlog perumahan semakin berat karena pada tahun 2045 penduduk Indonesia mencapai 318 juta jiwa, jumlah yang tinggal di perkotaan sekitar 228 juta jiwa.

Perkiraan business as usual, backlog kepemilikan rumah akan mencapai 22,74 juta unit di 2045.

Tahun ini, REI berkontribusi sebesar 64 persen terhadap pembangunan rumah komersial dan 44 persen terhadap pembangunan rumah subsidi atau sebanyak 86.936 unit.

REI terus konsisten untuk menyukseskan program 3 juta rumah. Diantaranya, REI sudah membentuk 8 satuan tugas (satgas) dalam mendukung program tersebut yakni Satgas Kementerian PKP, Satgas Tapera, Satgas Perbankan, Satgas Kemenkeu, Satgas ATR-BPN, Satgas PLN, Satgas Lingkungan Hdup, dan Satgas Kemendagri.

REI juga menyampaikan tiga usulan kepada pemerintah yaitu adanya kepastian anggaran rumah subsidi tahun 2025 minimal 350.000 unit.

Kedua, merealisasikan pembebasan pajak sektor properti sebesar 17 persen, dan terakhir mendukung omnibus law properti.

1.000 Pengembang Kumpul di Bandung, Kompak Dukung Program 3 Juta Rumah Halaman all