Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku sependapat dengan opini publik bahwa keikutsertaan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) seharusnya tidak wajib, melainkan bersifat sukarela.

"Posisi saya kalau tabungan, ya tabungan. Nama harus menyesuaikan fungsinya. Kalau mau wajib jangan pakai nama tabungan," ucap pria yang akrab disapa Ara itu dalam rapat pembahasan program 3 juta rumah dengan BP Tapera di Jakarta, Senin (25/11), melansir Antara.

Untuk itu, Ara meminta BP Tapera untuk membuat terobosan dan membuat sistem yang menarik agar program Tapera ini bisa didukung oleh masyarakat.

"Jangan kerjanya kita maksa-maksa saja. Terkadang kita maksa, tapi tidak ada manfaatnya, ya orang yang dipaksa marah lah. Jadi bapak tolong pikirkan bagaimana masyarakat mau menabung dengan Tapera dan keuntungan buat mereka apa," tuturnya.

Ia juga meminta kepada BP Tapera untuk memikirkan jika harus ada aturan yang perlu diubah. Hal itu guna mendukung program 3 juta rumah dan masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.

Pemerintah bakal memotong gaji pekerja sebesar 3 persen untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) paling lambat pada 2027.

Potongan gaji ini menyasar semua pekerja mulai dari PNS, TNI, Polri, karyawan swasta, pekerja mandiri hingga freelancer.

Simpanan ini bersifat wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Mei 2024.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan anggaran program Makan Bergizi Gratis sudah ditentukan Rp15 ribu per anak.

Dadan mengatakan hal itu sudah ditetapkan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Akan tetapi, anggaran itu bakal disesuaikan di setiap daerah.

"Hitungan APBN itu adalah Rp15 ribu per anak, tetapi nanti kan fleksibel tergantung kemahalan daerah," kata Dadan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/11).

Dadan mengatakan bisa saja anggaran per anak di suatu daerah lebih dari Rp15 ribu. Ada kemungkinan juga di beberapa daerah anggarannya tak sampai Rp15 ribu per anak.

Nantinya, Badan Gizi Nasional akan membagi anggaran secara proporsional. Ia berkata Rp15 ribu per anak hanya asumsi di APBN.

"Kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih," ujarnya.

"Kami kan tidak beli paket makan, kami membeli bahan baku yang akan dimasak," ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo-Gibran mencanangkan program Makan Bergizi Gratis. Pemerintah berencana memberi makan untuk 82,9 juta orang anak setiap hari. Anggaran program ini diperkirakan mencapai Rp400 triliun per tahun.

Jakarta -

Program makan bergizi gratis akan dimulai pada Januari 2025. Target awal, program tersebut akan menyasar 3 juta anak di tiga bulan pertama.

"Januari mungkin 3 juta anak untuk 3 bulan pertama, 3 bukan berikutnya kita tambah," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Dadan mengatakan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 15 ribu per anak. Namun, anggaran tersebut fleksibel tergantung nilai bahan pokok di tiap daerah.

"Begini hitungan APBN itu adalah Rp 15 ribu per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung kemahalan di daerah, mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya sehingga bisa digunakan di daerah yang lebih mahal. Jadi ditentukan di APBN per anak segitu. Tapi implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing. Kami kan tidak beli paket makan, kami beli bahan baku yang akan dimasak," katanya.

Terkait menu, Dadan mengatakan Badan Gizi Nasional tidak mengatur hal tersebut. Menu akan ditentukan para ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan di wilayah.

"Menu tidak ditentukan Badan Gizi, tapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi gizi nasional. Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan. Kan kita menempatkan satu ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan," ujarnya.

Dadan menyebut pihaknya akan memperkerjakan masyarakat lokal untuk memasak. Ia tidak menutup kesempatan bagi usaha katering yang siap bekerja sama, tapi tetap di bawah pengawasan Badan Gizi untuk menjamin kualitas makanannya.

"Sistemnya itu kita akan membangun satuan pelayanan yang seluruhnya dikelola badan gizi tapi yang kerja adalah masyarakat lokal," ujarnya.

"Kalau ada katering yang bersedia dan siap hadir bagian Badan Gizi Nasional, kita gunakan catering itu tapi kita akan tempatkan personel Badan Gizi untuk menjamin seluruh pengendalian operasional dan kualitas," ujarnya.

Simak Video: Kepala Badan Gizi soal Program Makan Gratis: 2 Januari Kita Laksanakan

[Gambas:Video 20detik]

(eva/azh)

Program 3 Juta Rumah ini jadi mesin (engine) untuk pemerintah bisa menggerakkan sektor properti, sektor jasa konstruksi untuk pertumbuhan ekonomi dan para pelaku di belakangnya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan Surat Keputusan Bersama atau SKB Tiga Menteri untuk mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah per tahun menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

"Program 3 Juta Rumah ini jadi mesin (engine) untuk pemerintah bisa menggerakkan sektor properti, sektor jasa konstruksi untuk pertumbuhan ekonomi dan para pelaku di belakangnya. Satu rumah itu bisa menggerakkan 150-an industri turunan mulai dari pasir, genteng, batu, semen sampai dengan peralatan perumahan, itu panjang rantai pasoknya," ujar Staf Ahli Menteri (SAM) PU Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, target Presiden RI Prabowo Subianto adalah pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, bahkan menyebut angka 8 persen. Salah satu yang menjadi kontributor untuk pertumbuhan ekonomi adalah sektor jasa konstruksi.

"Sektor jasa konstruksi ini memberikan kontribusi 10-12 persen dari pertumbuhan ekonomi kita. Kalau kita berdasarkan data tersebut, berarti kita harus menggerakkan sektor konstruksi ini seoptimal mungkin supaya bahkan bisa lebih dari itu termasuk di dalamnya Tingkat Komponen Dalam Negerinya (TKDN) tinggi, sektor jasa konstruksi ini impornya rendah, jadi kita masih bisa ambil dari sumber daya lokal," kata Staf Ahli V Menteri PU itu.

SKB Tiga Menteri untuk mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah per tahun juga memiliki dalam mendorong penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.

"Jadi SKB Tiga Menteri semangatnya di situ. Artinya ada output-nya berbentuk rumah untuk rakyat, tapi juga ada dampak turunannya atau dampak di dalam proses konstruksinya itu masyarakat sudah bisa menerima manfaat selama proses konstruksi. Itulah yang dimaksud dengan semangat dari SKB Tiga Menteri tersebut," kata Endra.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

SKB tersebut mengatur tiga hal penting yang akan membantu kelancaran Program Tiga Juta Rumah, yakni terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

Dengan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG untuk rumah MBR maka akan berpengaruh terhadap penurunan harga rumah MBR.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Pertemuan dilakukan sebagai bentuk koordinasi dalam menjalankan visi Presiden Prabowo Subianto tekait swasembada pangan dan makan bergizi gratis.

?Pertama saya mengapresiasi atas waktu Prof Dadan yang tadi sudah banyak berbincang dengan kami di dalam, kami di Kementerian Kehutanan secara serius mendukung visi besar Pak Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan dan makan bergizi gratis ini,? ujar Menhut Raja Antoni, usai pertemuan di Badan Gizi Nasional Gedung Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2024).

Raja Antoni mengatakan Kementerian Kehutanan memiliki program Perhutanan Sosial untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menjelaskan saat ini terdapat 8 juta hektare yang diretribusi untuk masyarakat untuk Perhutanan Sosial dan 7 juta hektare lahan lagi yang nantinya dapat dimanfaatkan.

?Kami memiliki program Perhutanan Sosial, ada 8 juta hektare yang sudah diretribusi kepada masyarakat, dan ada masih sisa 7 juta lagi lahan yang bisa di manfaatkan,? kata Raja Antoni.

Selain itu, kata Raja Antoni, lahan yang sudah diretribusikan ke masyarakat perlu diintensifikasi atau dilakukan peningkatan hasil prduksi. Menhut Raja Antoni menuturkan, perlu adanya kerja sama dengan Badan Gizi agar nantinya produk Perhutanan Sosial dapat memenuhi gizi untuk didistribusikan kepada masyakarat, baik ibu hamil maupun anak-anak.

?Nah dari 8 juta ini kan perlu diintensifikasi bagaimana kemudian area 8 juta ini dapat dihubungkan dengan area kerja Badan Gizi Nasional,? kata Raja Antoni.

Raja Antoni menambahkan, hal ini bukan hanya menjalankan program pemerintah Presiden Prabowo terkait Makan Gizi Gratis, namun juga menjalankan tujuan besar Prbowo untuk membantu ekonomi petani dan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

?Pertama tentu program ini akan sukses dalam pengertian deliverinya tadi, ibu hamil, pada anak-anak kita. Tapi pada saat yang bersamaan, ini yang menjadi tujuan besar Pak Prabowo membuat ekonomi petani di masyarakat bawah di ujung-ujung pulau Indonesia itu menggeliat karena ada aktifitas ekonomi, misal nanti melalui perhutanan sosial tersebut misalkan tadi, susu bisa di produksi secara lokal dan bisa di distribusikan ke unit kerja beliau,? tuturnya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan Indonesia memiliki lahan luas yang tersimpan potensi untuk memproduksi pangan. Ia memastikan pihaknya akan mendukungn program Perhutanan Sosial dengan menjadi opteker terdepan bagi produk-produk yang dikembangkan.

?Di situ banyak tersimpan potensi untuk memproduksi pangan, di mana nanti hutan itu menjadi perhutanan sosial dan dibuka untuk meningkatkan produktifitas optimalitas. Jadi ketika nanti Produksinya ada maka akan dibutuhkan siapa yang bisa menyerap hasil dari produksi tersebut,? katanya.

Hindayana menegaskan, Badan Gizi hadir di lokasi-lokasi itu menjadi opteker terdepan bagi produk-produk yang dikembangkan di Perhutanan Sosial dan produknya akan kita deliver untuk makan bergizi, untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah dari PAUD sampai SMA.

?Kita melihat sudah ada beberapa perhutanan sosial yang sudah sangat produktif nanti akan kami dukung dengan kehadiran satuan pelayanan di wilayah-wilayah tersebut. Contohnya yang sudah bagus ada di Lumajang, di Cikajang, nanti kita akan lihat hasil program yang di kembangankan Kementerian Kehutanan, nanti badan Gizi akan melihat untuk menghadirkan satuan pelayanan di daerah-daerah tersebut agar sinergi,? ucapnya.

Jika sebelumnya target penyaluran KPR FLPP 200.000 unit maka saya berharap tahun depan bisa naik menjadi 800.000 unit

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap meningkatkan target Program Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Program KPR FLPP yang disalurkan oleh pemerintah bersama perbankan ini sangat bagus dan perlu ditingkatkan targetnya. Banyak yang bisa memanfaatkan KPR FLPP untuk dapat memiliki rumah bersubsidi dengan harga yang murah dan angsuran terjangkau," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Selasa.

KPR FLPP dinilai sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin memiliki rumah bersubsidi dengan harga dan angsuran yang terjangkau. Program penyaluran KPR FLPP yang telah dilaksanakan pemerintah sejak tahun 2010 sangat baik guna mendukung Program 3 Juta Rumah.

Hal itu karena masyarakat berpenghasilan rendah membutuhkan bantuan pembiayaan KPR sehingga mereka dapat mengangsur dengan biaya angsuran yang tetap dengan masa tenor yang cukup lama.

KPR FLPP diluncurkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan merupakan program kredit pemilikan rumah dengan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyaluran dari pemerintah yang dikelola dan disalurkan oleh sejumlah perbankan nasional.

"Jika sebelumnya target penyaluran KPR FLPP 200.000 unit maka saya berharap tahun depan bisa naik menjadi 800.000 unit. Hal ini membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak baik pengembang maupun perbankan," ujar Ara.

Menteri PKP tersebut juga mengatakan Kementerian PKP di bawah kepemimpinannya tidak segan untuk melanjutkan berbagai program perumahan yang dinilai baik meskipun kebijakan dan program tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Penyaluran KPR FLPP yang dilaksanakan sejak 2010 kalau bermanfaat, bagus dan benar untuk perumahan rakyat harus dilanjutkan dan ditingkatkan targetnya. Saya siap habis - habisan dorong KPR FLPP dan sebagai birokrat juga harus memiliki jiwa negarawan dan jangan saling menyalahkan jika ada pergantian pemerintahan dengan melanjutkan berbagai program bidang perumahan yang ada untuk rakyat," katanya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com - Kabupaten Tulang Bawang Barat di Lampung sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Tulang Bawang Barat:

1. Perum Griya Jaya Asri: Tipe 36/150

   Terletak di Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, perumahan ini dikembangkan PT Putra Manshurin dengan banderol Rp 135 juta.

   Bangunan rumah dibuat 36/150 meter persegi. Dari total 129 unit, hingga kini masih tersedia 55 rumah lagi.

2. Ratu Residence : Tipe 36/108

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Tigasatu Mandiri Prima yang terletak di Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan banderol Rp 151 juta.

   Luas rumah masing-masing dirancang 36/108 meter persegi. Hingga saat ini, baru terjual 4 unit, dan menyisakan 48 rumah lagi.

IDXChannel- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) terus mendorong inovasi di sektor perumahan dengan mengedepankan keberlanjutan lingkungan.

Direktur Distribution & Institutional Funding BTN Jasmin mengatakan, BTN sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara memiliki tanggung jawab untuk berperan serta secara aktif dalam pembangunan yang memenuhi pilar ekonomi, sosial dan lingkungan.

Salah satunya dengan menggelar ajang kompetisi BTN Housingpreneur. “Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) dipilih sebagai roadshow perdana ajang ini, dikarenakan UGM sudah terbukti sebagai wadah dan tempat yang sukses dalam membangun kreativitas bagi mahasiswa. Dan UGM sangat sesuai karena BTN Housingpreneur merupakan event kompetisi bagi para wirausahawan pada sektor perumahan dan industri pendukungnya, bagi mahasiswa serta masyarakat umum untuk mendukung tumbuh kembang kewirausahaan terkait perumahan di Indonesia yang berorientasi pada keberlanjutan,” ujar Jasmin dalam rilis Selasa (26/11/2024).

Jasmin mengungkapkan, dalam program BTN Housingpreneur ini, BTN membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh calon peserta di seluruh pelosok negeri untuk berpartisipasi dalam bidang- bidang yang sesuai dengan keahlian, passion, serta program studi mahasiswa yang mendukung tema kompetisi ini.

BTN mengusung tema seputar keberlanjutan (sustainability), teknologi terkait perumahan maupun inovasi dan teknologi baru untuk industri-industri pendukung perumahan (ekosistem perumahan) dengan basis kewirausahaan.

“Kami berharap acara ini dapat turut menciptakan munculnya wirausahawan baru yang akan berkontribusi untuk mengurangi backlog perumahan di Indonesia sekaligus untuk mendukung program 3 juta rumah. Pada akhirnya nanti, setiap pemenang berkesempatan menjadi mitra bisnis BTN dan tergabung dalam komunitas ekosistem perumahan skala nasional,” katanya.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando menambahkan, dalam ajang kompetisi BTN Housingpreneur total hadiah yang disediakan sekitar Rp1 miliar. Untuk itu, dia berharap seluruh masyarakat dan mahasiswa di Indonesia bisa berpartisipasi dalam ajang tersebut.

Menurut Ramon, BTN Housingpreneur layak diikuti oleh masyarakat dan mahasiswa karena ajang ini dimaksudkan untuk memberdayakan pengusaha muda dan inovator yang peduli dengan kelestarian lingkungan dalam industri properti. Harapannya, acara ini dapat meng-akselerasi "Next Level" para Wirausahawan Properti dengan orientasi berkelanjutan.

"Untuk itu, BTN HousingPreneur menjadi salah satu kontribusi kami terhadap visi Indonesia Emas 2045 dengan menumbuhkembangkan wirausahawan muda unggul dan berkualitas di bidang properti," ujar Ramon.

Adapun, ajang kompetisi ini akan mencari ide-ide unggulan dari beberapa kategori. Ada kategori yang bisa diikuti oleh developer dan pengusaha yang sudah memiliki bisnis established seperti, Best Eco House Design, Best Housing Related Innovation,

Best Landed Residential: Best Affordable House Development, Best Resdential: Best Eco Residential, dan Best Residential: Best Syariah Project. Lalu, ada juga dua kategori lain yang bisa diikuti oleh mahasiswa dan umum yang berbentuk ide bisnis, yakni Best Eco House Design dan Best Housing-Related Innovations.

Peserta BTN Housingpreneur akan menjalani 2 tahap penjurian, tahap pertama adalah seleksi berkas dan evaluasi bisnis serta ide. Lalu, tahap kedua melakukan Live Pitching an Grand Judging.

Setelah acara Kick Off di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta ini, BTN Housingpreneur akan dilanjutkan dengan Roadshow di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan beberapa kampus lainnya.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Direktur Distribution dan Institutional Funding BTN Jasmin bersama Sekretaris Univeritas Gadjah Mada (UGM) Andi Sandi Antonius (ketiga kiri), Ketua DPD REI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Ilham M Nur (kedua kiri) dan Corporate Secretary BTN Ramon Armando meresmikan kick off BTN Housingpreneur dalam acara Roadshow BTN Housingpreneur di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Yogyakarta, Selasa (26/11/2024).

Ajang kompetisi BTN Housingpreneur digelar untuk mendorong inovasi di sektor perumahan dengan mengedepankan keberlanjutan lingkungan. Adapun total hadiah yang diperebutkan dalam ajang yang bertujuan melahirkan pengusaha di sektor perumahan tersebut sebesar Rp1 miliar.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait merespons pandangan masyarakat mengenai Tabungan Perumahan (tapera). Ara sepakat dengan pendapat bahwa tabungan perumahan harusnya bersifat sukarela, bukan wajib.

"Posisi saya kalau tabungan, ya tabungan. Nama harus menyesuaikan fungsinya. Kalau mau wajib jangan pakai nama tabungan," kata pria yang akrab disapa Ara itu dalam rapat pembahasan program 3 juta rumah dengan BP Tapera di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (26/11/2024).

Karena itu, Ara meminta BP Tapera untuk merumuskan kebijakan yang sifatnya bisa menarik masyarakat untuk mau menabung dengan sukarela.

"Jangan kerjanya kita maksa-maksa saja. Terkadang kita maksa tapi tidak ada manfaatnya, ya orang yang dipaksa marah lah. Jadi bapak tolong pikirkan bagaimana masyarakat mau menabung dengan Tapera dan keuntungan buat mereka apa," kata dia.

Ia juga meminta kepada BP Tapera untuk memikirkan seandainya harus ada aturan yang perlu diubah guna mendukung program tiga juta rumah dan masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.

Seperti diketahui, pemerintah bakal memotong gaji pekerja sebesar 3 persen untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) paling lambat pada 2027.

Potongan gaji ini menyasar semua pekerja mulai dari PNS, TNI, Polri, karyawan swasta, pekerja mandiri hingga freelancer.

Simpanan ini bersifat wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Mei 2024.

(zlf/das)

Sleman -

Suparjan dan keluarganya yang terdampak longsor diduga imbas proyek perumahan di Jering VI, Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Godean, Sleman, memutuskan mengungsi. Hal itu karena ada bagian rumah mereka yang rusak dan sumur terendam lumpur.

"Kalau air belum ada, keluarga belum kembali ke sini karena kebutuhan air kan krusial. Sementara masih di rumah adik dulu, simbah juga masih di sana," jelasnya saat ditemui di rumahnya, Selasa (26/11/2024).

Sementara itu, saat ini Suparjan melakukan pembersihan sumur secara manual. Secara perlahan material lumpur dikeluarkan dengan ember kecil.

Suparjan menuturkan pembersihan sumur tergolong sulit karena endapan sumur mencapai ketebalan sekitar satu meter. Ditambah lagi tekstur lumpur yang cenderung liat dan mengeras karena sudah empat hari.

"Hari ini dari pagi menguras sumur, karena tumpukannya belum bersih. Tebal lumpurnya ini 1 meter lebih, jadi tidak butuh waktu lama," ujarnya.

Kondisi kerusakan di rumah Suparjan memang tergolong parah dibanding dua rumah lainnya yang turut terdampak longsor. Selain sisi dalam rumah dibanjiri air, lumpur dan batu, kondisi sumur juga rusak.

"Sumurnya memang tidak pakai bibir buis beton jadi air lumpurnya kemarin langsung masuk ke bawah. Kalau ke dalam sumur ini sekitar empat meter," katanya.

"Dulu ini tuk (sumber mata air) terus akhirnya dijadikan sumur. Makanya tingginya cuma empat meter, kalau sumur lain sekitarnya lebih dalam lagi," imbuhnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman Mirza Anfansury sebut timnya akan melakukan tinjauan hari ini. Baik di lokasi calon perumahan maupun rumah warga terdampak.

Tinjauan ini bertujuan untuk mendapatkan catatan atas kejadian longsoran. Termasuk evaluasi bagi pihak kontraktor calon perumahan. Khususnya sisi lahan yang berhadapan dengan permukiman.

"Hari ini tim sudah perintahkan agar meninjau lokasi calon perumahan itu. Nanti akan ada sejumlah catatan untuk kontraktor pascatinjauan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, air bercampur lumpur dan batu membanjiri tiga rumah warga di Dusun Jering VI, Sidorejo, Godean. Penyebabnya adalah pembangunan perumahan di belakang ketiga rumah tersebut. Derasnya hujan membuat material tanah batu bercampur air mengalir ke bawah dan masuk ke rumah warga.

Selain rumah Suparjan, aliran material ini juga membanjiri rumah Sukarman dan Sugiyanto. Walau begitu, dari ketiga rumah ini, rumah milik Suparjan mengalami kerusakan terberat. Ini karena tumpukan material mencapai ketinggian 1 meter.

(rih/rih)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana terkait visi Presiden Prabowo Subianto tentang swasembada pangan dan makan bergizi gratis.

Raja Juli menilai, perlu adanya kerja sama dengan Badan Gizi agar produk Perhutanan Sosial dapat memenuhi gizi untuk didistribusikan kepada masyarakat, baik ibu hamil maupun anak-anak.

Ia mengatakan ada 8 juta hektare yang diretribusi untuk masyarakat dalam program Perhutanan Sosial tersebut.

“Nah dari 8 juta ini kan perlu diintensifikasi bagaimana kemudian area 8 juta ini dapat dihubungkan dengan area kerja Badan Gizi Nasional,” kata Raja Juli usai bertemu dengan Kapala Badan Gizi Nasional, melalui keterangannya, Selasa (26/11/2024).

Menurutnya, hal ini bukan hanya menjalankan program pemerintah terkait Makan Gizi Gratis, namun sekaligus menjalankan tujuan besar Prabowo untuk membantu ekonomi petani dan masyarakat di seluruh Indonesia.

"Tapi pada saat yang bersamaan, ini yang menjadi tujuan besar Pak Prabowo membuat ekonomi petani di masyarakat bawah di ujung-ujung pulau Indonesia itu menggeliat karena ada aktivitas ekonomi," kata Raja Juli.

"Misal nanti melalui perhutanan sosial tersebut misalkan tadi, susu bisa di produksi secara lokal dan bisa di distribusikan ke unit kerja beliau,” jelasnya lagi.

Sekretaris Jenderal PSI ini pun menegaskan kementeriannya secara serius mendukung visi besar Presiden Prabowo.

“Kami di Kementerian Kehutanan secara serius mendukung visi besar Pak Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan dan makan bergizi gratis ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan Indonesia memiliki lahan luas yang tersimpan potensi untuk memproduksi pangan.

Dia memastikan pihaknya akan mendukung program Perhutanan Sosial dengan menjadi opteker terdepan bagi produk-produk yang dikembangkan.

“Jadi ketika nanti produksinya ada maka akan dibutuhkan siapa yang bisa menyerap hasil dari produksi tersebut, Badan Gizi hadir di lokasi-lokasi itu menjadi opteker terdepan bagi produk-produk yang dikembangkan di Perhutanan Sosial dan produknya akan kita deliver untuk makan bergizi, untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah dari PAUD sampai SMA,” ujar Dadan.