Parepare -

Damkar Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengevakuasi ular jenis Black Boiga saat masuk permukiman warga. Ular hitam berbisa tersebut diamankan setelah sempat masuk ke dalam rumah warga.

Ular berukuran 1,5 meter itu muncul di Kompleks Perumnas, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Parepare pada Minggu (27/4) sekitar pukul 21.00 Wita. Damkar Parepare yang menerima laporan pun turun ke lokasi.

"Tim damkar mengevakuasi ular hitam berbisa dekat permukiman warga. Panjangnya sekitar 1,5 meter," ungkap Komandan Peleton Rescue Damkar Parepare, Pato kepada detikSulsel, Senin (28/4/2025).

Pato mengatakan ular hitam itu termasuk binatang yang membahayakan. Tim Damkar melakukan evakuasi karena ular itu meresahkan warga.

"Kan itu ular hitam. Dia jenis Black Boiga Sulawesi. Berbisa itu. Membahayakan karena sudah ganti kulit. Warga sudah resah dengan adanya ular itu," katanya.

Ular itu tidak hanya berkeliaran di pohon tapi sempat memasuki rumah warga. Warga pernah menemukan kulit ular di dalam rumahnya.

"Sebelum dia naik di pohon itu sebenarnya sudah masuk di rumahnya warga. Bahkan ada ditemukan kulit itu ada di dalam rumahnya warga. Dia ganti kulit di dalam rumah," ujarnya.

Pato melanjutkan Damkar melakukan evakuasi dengan menggunakan stik penangkap ular. Saat tiba di lokasi, tim Damkar dengan mudah menangkap ular karena terlihat bergelantung di pohon.

"Kita pakai stik ular namanya. Karena kan begitu kita tiba, hewannya kelihatan di atas pohon," ucap dia.

Tim damkar kemudian membawa ular itu ke penangkaran milik Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Parepare. Ular itu diamankan dalam botol dengan mulut terikat isolasi.

"Kita bawa ke penangkarannya di BKSDA," imbuh dia.

Dia mengimbau warga agar segera melaporkan jika ada hewan berbahaya yang berkeliaran di sekitar pemukiman. Pato mengatakan tim Damkar selalu siaga untuk melakukan penyelamatan.

"Kita imbau agar warga melapor cepat kalau ada ditemukan hewan berbahaya. Jangan sampai nanti ada korban," pungkasnya.

(sar/hsr)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan investigasi menyeluruh usai kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di sejumlah daerah.

Sebab dalam beberapa kasus keracunan MBG, tak semua murid yang menyantap menu mengalami gejala sakit perut hingga muntah.

"Dari beberapa kejadian yang saya pantau, dari pendistribusian di satu sekolah, rata-rata tidak semua jadi korban keracunan makanan. Misalnya, dari satu sekolah yang jumlah siswanya kurang lebih 200-250 orang, yang mengalami masalah sekitar 10 sampai 20 persen," ujar Irma kepada Kompas.com, Senin (28/4/2025).

"Nah ini yang butuh diinvestigasi, jika keracunan, harusnya semua anak yang makan mengalami muntah-muntah, pusing, dan sebagainya," sambungnya.

Irma mengatakan pendistribusian menu MBG menjadi penting dalam menjamin kualitas makanan.

Ia pun mendorong BGN untuk melakukan pengawasan ketat dalam hal pendistribusian agar kasus keracunan MBG tak kembali terulang.

"Maka BGN perlu berkoordinasi dengan pihak penyedia, dalam hal ini catering, yayasan, dan perwakilan BGN," ujar Irma.

Ratusan Siswa Jadi Korban

Setidaknya sudah terjadi sederet kasus keracunan MBG selama 2025. Mulai kasus keracunan yang menimpa 78 siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat.

Bahkan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) karena kejadian tersebut.

Kedua adalah 13 siswa yang mengalami gejala muntah dan sakit perut akibat menu MBG ayam tepung yang diduga basi SDN 33 Kasipute, Bombana, Sulawesi Tenggara.

Kemudian, sebanyak 60 siswa mengalami mual dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan program MBG di SDN Proyonanggan 5 Batang, Jawa Tengah.

Selanjutnya terjadi di SD Katolik Andaluri, Waingapu, Sumba Timur, di mana 29 siswa mengalami keracunan.

Kelima, sebanyak 40 siswa juga mengalami keracunan massal usai mengkonsumsi menu MBG di SDN Alaswangi 2, Pandeglang, Jawa Barat.

Terakhir, keracunan makanan juga dialami oleh 40 siswa setelah mengkonsumsi MBG di SDN 3 Dukuh, Sukoharjo, Jawa Tengah.

Jika mengacu pada kasus-kasus keracunan MBG di atas, setidaknya terdapat 260 siswa yang menjadi korban. Mayoritas korban MBG tersebut mengeluhkan gejala mual, diare, hingga sakit perut.

SUMENEP, KOMPAS.com - Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman, melaporkan pemotongan dana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2024.

Laporan tersebut dilakukan setelah Irjen PKP melakukan sidak dan serangkaian penyelidikan, serta menemukan 18 temuan penyimpangan, baik di wilayah daratan maupun kepulauan.

"(Tim) tiga kali ke Sumenep mencari data dan fakta untuk mendapatkan kebenaran informasi, dan hari ini kami laporkan,” kata Heri Jerman di Kejari Sumenep, Senin (28/4/2025).

Heri menambahkan, Kabupaten Sumenep menjadi salah satu penerima program BSPS terbesar dengan anggaran Rp 109,80 miliar untuk 5.490 unit rumah.

Data kementerian PKP mencatat, anggaran program BSPS di seluruh Indonesia mencapai Rp 445,81 miliar untuk 22.258 penerima.

“Kami turun ke lapangan. Mekanisme yang seharusnya dijalankan ternyata tidak sepenuhnya dijalankan. Kami menyimpulkan adanya beberapa penyimpangan,” ungkapnya.

Heri menambahkan, 18 temuan penyimpangan yang ditemukan di antaranya adalah bantuan salah sasaran, upah pekerja tidak dibayarkan, hingga kondisi bangunan yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan.

“Kami juga temukan pembayaran ke toko dilakukan secara tunai oleh kepala desa, bukan transfer uang dari rekening penerima bantuan, tetapi penerima bantuannya diminta tanda tangan slip penarikan kosong,” Heri menjabarkan.

Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep, Sigit Waseso, mengatakan akan segera mempelajari dan menindaklanjuti laporan ini.

"Akan segera kami tindak lanjuti. Pak Irjen sudah memberikan adanya peristiwa pidana di awal, jadi kami akan menindaklanjuti berikutnya dengan langkah-langkah baik penyelidikan maupun penyidikan untuk memperjelas atau membuat terang suatu perkara,” ujarnya.

JAKARTA - Koordinator Nasional Kawan Indonesia Darmawan mendesak aparat penegak hukum segera mengusut tuntas pihak-pihak yang mencoba menodai program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN). Diketahui, MBG merupakan program prioritas nasional Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

"Program MBG adalah bagian langsung dari Asta Cita Presiden Prabowo yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak dini. Karena itu, setiap upaya sabotase atau permainan kotor dalam pelaksanaannya harus ditindak tegas tanpa pandang bulu, karena program ini menggunakan uang rakyat, ujar Darmawan, Senin (28/4/2025).

Desakan ini muncul setelah ditemukan indikasi penyimpangan dalam implementasi MBG di Kabupaten Sumedang, di mana sejumlah dapur operasional MBG diberhentikan secara sepihak.

Salah satu dapur yang dikelola Event Organizer (EO) sempat beroperasi setelah melalui verifikasi awal, namun tiba-tiba dihentikan dengan alasan tidak memenuhi standar sarana dan prasarana.

"Padahal, pihak EO telah melakukan perbaikan sesuai permintaan dan menyerahkan bukti perbaikan lengkap, tetapi tetap tidak diberikan izin beroperasi kembali tanpa alasan jelas", katanya.

Lebih memprihatinkan lagi, muncul dugaan dalam proses verifikasi ulang, pihak EO diminta melakukan setoran tambahan di luar ketentuan resmi.

Darmawan menuturkan dugaan permainan kotor ini tidak hanya merugikan penyedia jasa MBG secara finansial, tetapi juga menghambat distribusi manfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak yang seharusnya menerima makanan bergizi setiap hari.

"Kejadian ini bukan semata-mata soal kerugian material. Ini tentang kehormatan negara dan kredibilitas Presiden Prabowo dalam merealisasikan janji-janji besarnya kepada rakyat," ujarnya.

Dia juga menyoroti masalah tata kelola internal BGN yang terkesan tidak transparan. Pergantian koordinator SPPI di lapangan yang dilakukan tanpa surat resmi dan hanya melalui pemberitahuan lisan menunjukkan indikasi kekacauan administrasi yang harus segera dibenahi.

"Jika tidak, ketidakjelasan ini bisa menjadi celah besar bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk mempermainkan nasib rakyat dengan mendompleng program prioritas Presiden Prabowo," ucapnya.

Kawan Indonesia mendesak aparat penegak hukum, khususnya KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung bergerak cepat mengungkap siapa saja para Sengkuni yang bermain di balik program MBG.

"Presiden Prabowo telah mengamanatkan program ini untuk kepentingan bangsa, bukan untuk dimanfaatkan oleh segelintir orang tamak. Tidak boleh ada yang berani mengkhianati amanah ini," tegasnya.

JAKARTA - Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digelar di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, Sabtu (26/4/2025). Melalui kegiatan ini, warga Kayong Utara diedukasi mengenai asupan gizi yang terpenuhi.

Staf Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi Badan Gizi Nasional (BGN) Riza Affandi menjelaskan, program MBG menyediakan makanan yang mengikuti standar gizi yang ditetapkan, termasuk kebutuhan protein, vitamin, mineral, dan energi yang mencukupi.

?Program Makan Bergizi Gratis merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak dan mencegah kasus gagal ginjal yang disebabkan oleh konsumsi makanan yang tidak sehat di masyarakat,? kata Riza Affandi dalam keterangannya dikutip, Senin (28/4/2025).



Anggota Komisi IX DPR Alifudin yang hadir dalam sosialisasi menyampaikan komitmennya untuk terus membawa program-program bermanfaat bagi masyarakat Kayong Utara.

?Program Makan Bergizi Gratis merupakan wujud dukungan program strategis nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto, dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas di masa medatang,? katanya.

Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Program MBG juga sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

Ia berharap.sosialisasi dapat memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat Kayong Utara mengenai program MBG, sehingga dapat mendukung implementasinya secara optimal.

Selain Riza dan Alifuddin, hadir dalam sosialisasi Tenaga Ahli Komisi IX DPR Marwan Hadi, Tenaga Ahli DPR Rahma Dewi Aulia Sari, Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara Yusman, serta tokoh pemuda, dan masyarakat Kabupaten Kayong Utara.

Pontianak (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin kembali memperkuat sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai pentingnya asupan gizi yang seimbang untuk jangka panjang.

"Sosialisasi ini merupakan langkah strategis yang dilakukan BGN dalam mendukung Program MBG, yang telah diinisiasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan gizi yang tepat, terutama bagi anak-anak dan generasi muda. Program ini juga bertujuan mencegah penyakit terkait pola makan tidak sehat, seperti gagal ginjal, yang marak terjadi akibat konsumsi makanan yang tidak bergizi," kata Staf Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi BGN Riza Affandi di Pontianak, Senin.

Dia menegaskan sosialisasi seperti ini sangat penting untuk mengedukasi masyarakat Kayong Utara tentang pola makan yang sehat dan bergizi.

"Program MBG adalah upaya nyata untuk membantu masyarakat mengakses makanan yang memenuhi standar gizi lengkap, termasuk kebutuhan protein, vitamin, mineral, dan energi yang diperlukan tubuh. Ini akan berdampak langsung pada kesehatan masyarakat," ujarnya.

Dalam kesempatan itu hadir pula Alifudin, Anggota Komisi IX DPR RI, yang berkomitmen untuk terus memperjuangkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam hal peningkatan kualitas gizi.

"Program MBG ini adalah bagian dari upaya strategis nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kami berharap program ini dapat berkontribusi pada terciptanya generasi Indonesia yang sehat dan unggul," kata Alifudin.

Dia menjelaskan Program MBG sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas yang sehat dan mampu mendorong Indonesia menjadi negara maju. Alifudin menambahkan kualitas pangan dan gizi sangat penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, yang pada gilirannya akan mendukung kemajuan bangsa.

Dengan adanya sosialisasi ini, kata dia, diharapkan masyarakat Kayong Utara lebih memahami pentingnya gizi seimbang dan dapat mengakses makanan yang bergizi, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup mereka.

"Program MBG diharapkan dapat menjadi langkah awal yang efektif dalam memperbaiki pola makan masyarakat dan mendukung pembangunan kesehatan di Kalimantan Barat," kata Alifudin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya masih melakukan uji lab di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Cianjur, Jawa Barat.

Sebelumnya, puluhan siswa dari dua sekolah mengalami gejala keracunan usai mereka menyantap hidangan MBG.

Adapun jumlah siswa yang terdampak akibat mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis, yaitu 52 dari 788 siswa MAN 1 dan 20 dari 167 siswa SMP PGRI 1.

“Uji lab untuk mikrobiologinya di Cianjur belum keluar,” kata Dadan saat dihubungi Kompas.com, Senin (28/4/2025).

Selain melakukan uji lab, BGN juga memeriksa air dan peralatan makan yang digunakan.

Dadan mengatakan, untuk masalah air dan peralatan MBG sejauh ini sudah tidak ada masalah.

“Kalau dari air dan peralatan sudah clear aman dan tidak ada masalah,” lanjut dia.

Sebagai informasi, SPPG Cianjur setiap harinya memproduksi makanan bergizi hingga 3.470 porsi yang dibagikan ke 9 sekolah.

Atas kejadian ini, Dadan menegaskan akan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan salah satu program prioritas utama pemerintah ini.

“Meningkatkan SOP aspek higienis, dan melakukan penyegaran melalui pelatihan penjamah makanan,” lanjutnya.

Dadan juga menegaskan, meski mengalami berbagai kendala dalam penyalurannya, dia menargetkan ke depannya MBG akan zero accident.

“BGN memiliki target tidak ada kejadian,” tegas dia.

Sebelumnya, kasus siswa yang keracunan seusai menyantap MBG terjadi di berbagai tempat sepanjang 2025, yakni di MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur; SDN 33 Bombana; SDN Proyonanggan 5 Batang; SD Katolik Andaluri, Waingapu; SDN 2 Alaswangi, Pandeglang; hingga SDN 3 Dukuh, Sukoharjo.

Bahkan, kasus keracunan MBG di Cianjur, Jawa Barat, telah ditetapkan sebagai kasus luar biasa (KLB) karena 78 siswa dari 2 sekolah mengalami gejala keracunan makanan.

Dadan menyebutkan, keracunan massal di Cianjur disebabkan tempat makanan atau food tray MBG yang masih menggunakan bahan dasar plastik.

"Yang pertama, food tray-nya harus diganti, karena setengah dari food tray itu masih plastik," kata Dadan saat ditemui di Asrama Haji Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025).

Madura Raya (ANTARA) - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP ) menemukan puluhan motif dugaan penyimpangan realisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2024 di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

"Kami bersama tim sejak akhir pekan lalu berada di Sumenep untuk mencari informasi dan data dugaan penyimpangan Program BSPS. Kami mengecek ke lokasi penerima bantuan di 13 dari 24 kecamatan di Sumenep," kata Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PKP Heri Jerman di Sumenep, Senin.

Sesuai data di Kementerian PKP, terdapat 5.490 rumah warga berpenghasilan rendah di Sumenep yang menjadi sasaran Program BSPS 2024. Total anggaran Program BSPS 2024 di Sumenep sebesar Rp109,8 miliar.

Ribuan warga yang menjadi penerima bantuan BSPS di Sumenep itu tersebar di 24 dari 27 kecamatan baik di wilayah daratan maupun kepulauan.

"Kami bersama tim sudah cek lokasi dan temukan puluhan motif dugaan penyimpangan dalam realisasi BSPS di Sumenep. Ada dokumennya dan lengkap, baik rekaman wawancara maupun foto di lokasi," katanya.

Motif dugaan penyimpangan itu antara lain terdapat semua nama warga di satu Kartu Keluarga (KK) menjadi penerima bantuan, penerima bantuan tak tepat sasaran karena memiliki telah rumah mewah, dan lokasi program tak sesuai verifikasi sebelumnya.

Selain itu pengerjaan program tersebut diserahkan kepada orang tertentu dan penerima bantuan tinggal menerimanya, nota pembelian bahan bangunan yang itemnya sama, dan transfer pemilik toko bahan bangunan ke nomor rekening seseorang dengan nominal ratusan juta rupiah.

"Hasil temuan kami dan tim di lapangan, termasuk di wilayah kepulauan, memang menunjukkan mekanisme yang seharusnya dijalankan ternyata tidak sepenuhnya dilaksanakan. Ada dugaan penyimpangan dan itu akan kami proses lebih lanjut," kata Heri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengeklaim, BGN sudah menyiapkan beberapa langkah untuk mengatasi persoalan keracunan akibat makan bergizi gratis (MBG).

Dadan menyebutkan, salah satu langkah yang akan diterapkan adalah meningkatkan penerapan prosedur operasi standar (standard operating procedure/SOP) dalam pelaksanaan program MBG.

“Meningkatkan SOP aspek higienis dan melakukan penyegaran melalui pelatihan penjamah makanan,” ujar Dadan saat dihubungi Kompas.com, Senin (28/4/2025).

Dadan menyatakan, BGN punya target agar tidak ada lagi kasus keracunan akibat program MBG.

“BGN memiliki target tidak ada kejadian,” kata dia.

Ia melanjutkan, BGN juga masih menunggu hasil uji laboratorium terkait kasus keracunan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur yang menimbulkan ratusan korban.

Namun, Dadan menyebut masalah air dan peralatan MBG sejauh ini sudah tidak ada masalah.

“Kalau dari air dan peralatan sudah clear aman dan tidak ada masalah,” kata Dadan.

Kasus siswa yang keracunan seusai menyantap MBG terjadi di berbagai tempat sepanjang 2025, yakni di di MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur; SDN 33 Bombana; SDN Proyonanggan 5 Batang; SD Katolik Andaluri, Waingapu; SDN 2 Alaswangi, Pandeglang; hingga SDN 3 Dukuh, Sukoharjo.

Bahkan, kasus keracunan MBG di Cianjur, Jawa Barat, telah ditetapkan sebagai kasus luar biasa (KLB) karena 78 siswa dari dua sekolah mengalami gejala keracunan makanan.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) melatih 10 ribu relawan di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk meningkatkan kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pelatihan penjamah makanan tersebut berlangsung serentak di area Jabodetabek dan Jawa Barat untuk memastikan para pekerja di SPPG memiliki kompetensi dalam menangani dan menyajikan makanan bergizi dalam skala besar.

"Pengetahuan relawan harus dibentuk, karena penyajian makanan itu tidak bisa sembarangan. Ini soal kesehatan, keamanan makanan dalam upaya membangun gizi bangsa," kata Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN Sony Sanjaya dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan pembekalan pengetahuan bagi para relawan tersebut penting mengingat setiap hari program MBG perlu menyediakan makanan hingga kurang lebih 4.000 penerima manfaat.

"Kita harus pahami, memasak untuk tiga atau empat orang tentu berbeda dengan menyiapkan makanan untuk 500, 1.000, bahkan sampai 4.000 orang. Jadi, semua relawan wajib dibekali pelatihan ini agar memahami pengetahuan, menguasai keterampilan, dan mematuhi etika atau standar operasional prosedur (SOP)," ujar dia.

Dia menjelaskan teknis penyiapan makanan harus dilakukan dengan benar untuk meningkatkan kualitas MBG yang dibagikan kepada para penerima manfaat.

"Mereka harus tahu bagaimana menangani bahan makanan yang baik, misalnya, daging ayam tidak boleh berada terlalu lama di suhu ruang. Penanganan sayuran juga berbeda-beda, yang itu semua dijelaskan oleh para pakar hari ini," ucapnya.

Sony mengemukakan pelatihan tersebut juga menjadi bagian dari penguatan integritas dan kualitas layanan SPPG yang sering menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan program MBG.

Berdasarkan data BGN, hingga saat ini terdapat lebih dari 43.000 relawan penjamah makanan yang bertugas di 1.071 SPPG se-Indonesia, sedangkan total relawan SPPG yang telah mengikuti pelatihan 10.300 orang per April 2025.

Materi pelatihan disampaikan langsung oleh para ahli dan pejabat teknis dari berbagai instansi, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).

BGN berharap, pengetahuan yang disampaikan oleh para pakar tersebut selama pelatihan dapat diimplementasikan dengan baik oleh seluruh relawan di lapangan agar program MBG berjalan lebih optimal.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025

Pangkep -

Petugas Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Pangkep, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengevakuasi buaya berukuran 4 meter yang masuh permukiman warga. Petugas kesulitan saat melakukan penangkapan karena buaya itu melakukan perlawanan.

Peristiwa itu terjadi di Kampung Kokoa, Desa Manakku, Kecamatan Labakkang, Senin (28/4) sekitar pukul 06.00 Wita. Buaya itu awalnya masuk ke kolong rumah warga hingga kabur ke areal persawahan.

"Awalnya di rumah warga, di kolong rumah tapi karena kaget dia lari ke sawah. Buaya tersebut ditangkap di sawah," ujar Koordinator Lapangan (Korlap) Damkar Pangkep, Hizbul Wathan kepada wartawan, Senin (28/4/2025).

Damkar Pangkep yang mendapat laporan kemudian mengerahkan 9 petugas ke lokasi. Buaya itu memberontak ketika petugas melakukan penangkapan bermodalkan seutas tali.

"Ada 9 orang yang menangkap buaya. Kita pakai alat seadanya, pakai tali," ujarnya.

Selama 30 menit, buaya itu akhirnya dikendalikan. Beruntung tidak ada petugas Damkar Pangkep yang terkena serangan buaya agresif tersebut.

"Cukup agresif, buayanya melawan," kata Hizbul.

Aksi Damkar Pangkep mengevakuasi buaya turut menjadi tontonan warga. Sejumlah warga nekat mendekati buaya tersebut.

"Banyak sekali warga. Kendalanya di situ ada juga yang nekat mau dekati buaya," ujarnya.

Hizbul mengatakan Damkar Pangkep rencananya akan menyerahkan buaya tersebut ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulsel. Pihaknya sementara berkoordinasi terkait hal ini.

"Akan diserahkan ke BKSDA. Ini sementara kita tunggu," imbuh Hizbul.

(sar/asm)

Sumenep -

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman menemukan sejumlah kejanggalan saat sidak ke sejumlah rumah yang direnovasi dengan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Sumenep. Kejanggalan itu ditemukan di 3 rumah.

Pantauan detikjatim, total ada 3 rumah yang didatangi pada Senin (28/4/2025). Ketiganya berada di Desa Gedungan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep.

Di lokasi pertama, Heri langsung berdialog dengan pemilik rumah. Kejanggalan terlihat dari belum selesainya pembangunan padahal berdasarkan data Kementerian PKP progress pembangunan renovasi rumah itu sudah selesai.

"Bahwa sudah dibangun, tetapi dilaporkan sudah selesai. Ini ada fotonya dalam sistem sudah dilaporkan 100%," kata Heri sembari menunjukkan data dari telepon genggamnya, Senin (28/4/2025).

"Tetapi ini bukan rumah ini, beda. Rumah yang lain," kata Heri.

Saat disinggung siapa yang memverifikasi hal ini, Heri mengungkapkan ada dugaan sejumlah oknum yang terlibat.

"Tadi yang terlibat komponennya ada banyak, ada korlap, tenaga ahli, tenaga lapangan, dan PPK. Itu lebih banyak di adminstratif," ujar Heri

Sementara di rumah kedua, penyimpangan langsung terlihat dari penampilan rumah yang dihuni pemilik rumah. Terlihat rumah penerima bantuan berukuran cukup besar bahkan memiliki 2 tingkat. Sementara dana bantuan BSPS digunakan untuk membangun toko yang terletak persis di samping rumah.

Rumah hasil renovasi dengan program BSPS yang didatangi Irjen Kementerian PKP di Sumenep. (Foto: Istimewa)

"Ini di rumah pak M, anda tadi sudah mengetahui di depan sudah punya rumah sebelah cukup besar. Kemudian beliau sebagai ketua RT. Kemudian beliau dipanggil oleh aparat desa. Apakah Anda mau? Nah beliau mengatakan ya mau-mau saja," jelas Heri.

Dari jawaban pemilik rumah, Heri juga mendapat kepastian bahwa dana BSPS digunakan untuk membangun warung.

"Nah ternyata rumah ini dijadikan warung, bukan tempat tinggal," ujarnya.

Hal senada ditemukan Heri saat meninjau rumah ketiga. Posisi rumah ini berada di tengah ladang sawah warga. Bahkan ada papan yang menandakan bahwa bangunan itu dibangun dari dana BSPS.

Namun, Tim Irjen PKP mencurigai bangunan itu tidak difungsikan sebagai rumah tinggal tetapi hanya untuk penyimpanan padi. Hal ini terlihat dari kondisi ruangan yang hanya terdiri dari 1 ruangan tanpa dilengkapi kamar mandi maupun dapur.

Rumah hasil renovasi dengan program BSPS yang didatangi Irjen Kementerian PKP di Sumenep. (Foto: Istimewa)

Tidak terlihat ada perabotan dasar seperti lemari atau pun alas tidur seperti rumah pada umumnya. Diduga bangunan itu menjadi gudang padi atau tembakau.

"Ini lahan rumah yang dibangun atas nama BSPS, yang katanya untuk rumah tinggal. Padahal bapak itu sudah punya tanah (rumah) bersama anak-anak. Dengan alasan tidak punya tempat tinggal. Dibangun di sini, memang tanahnya di sini, tetapi ini masalahnya di sini apakah itu tempat tinggal? Tidak ada kamar mandi, tidak ada tempat tidur. Saya menduga ini untuk gudang, silakan teman-teman media apakah ini sudah tepat sasaran?" Kata Heri.

Berbagai temuan penyimpangan itulah yang kemudian menjadi bahan pelaporan Heri Jerman ke Kejari Sumenep. Heri melaporkan adanya dugaan korupsi dalam pelaksanaan BSPS.

(dpe/iwd)