Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan asuransi bagi korban keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih sebatas wacana.

Ia menyebut pembahasan lebih lanjut dengan Presiden Prabowo Subianto masih diperlukan sebelum wacana tersebut dapat direalisasikan. Menurutnya, produk asuransi semacam ini belum pernah ada di Indonesia sehingga masih memerlukan kajian mendalam.

"Terkait dengan asuransi untuk penerima manfaat, ini masih dalam wacana ya, karena wacana, karena produknya pun belum ada di Indonesia," kata Dadan di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (14/5), melansir detikfinance.

Dadan menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membahas kemungkinan pengembangan produk asuransi tersebut.

Dua asosiasi yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan yaitu Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

Meski begitu, Dadan menyebut bahwa pembahasan terkait mekanisme pemberian asuransi maupun besaran premi masih belum dilakukan secara rinci.

"Kita belum secara detail bagaimana mekanismenya, kemudian berapa besar premi yang harus dikeluarkan. Jadi, belum sampai ke arah situ, dan terus terang, kita belum secara intensif juga berbicara terkait dengan ini, dengan Pak Presiden (Prabowo)," ujar dia.

"Jadi nanti apakah diizinkan atau tidak atau ada mekanisme lain. Ini baru kita sedang melihat ada usulan dari Komisioner OJK untuk melihat peran asuransi di dalam program MBG ini," sambungnya.

Sebelumnya, OJK menyatakan program MBG akan dilengkapi dengan perlindungan asuransi. Hal ini menyusul sejumlah insiden keracunan makanan yang diduga terjadi akibat distribusi makanan dalam program tersebut.

Skema asuransi dirancang untuk melindungi baik penerima manfaat, termasuk anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, maupun pelaksana program dari berbagai risiko seperti keracunan dan kecelakaan kerja.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyatakan OJK bersama AAJI dan AAUI sedang menyusun proposal awal untuk keterlibatan industri asuransi dalam mendukung MBG.

"Beberapa risiko yang mungkin bisa disupport oleh asuransi yaitu pertama risiko keracunan bagi para penerima MBG, anak sekolah, balita, ibu hamil, menyusui," ujarnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (9/5).

Ogi juga menyebutkan skema perlindungan akan mencakup seluruh tahapan program mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi.

Pelindungan juga diperluas kepada penyelenggara seperti Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) serta pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat langsung.

Selain cakupan risiko, OJK juga mempertimbangkan nilai pertanggungan dan besaran premi agar tetap terjangkau namun efektif memberikan perlindungan.

"Kami sedang berkoordinasi dengan asosiasi dan menyampaikan proposal untuk dukungan industri asuransi kepada program MBG dan tentunya nanti kita akan membicarakan masalah besarnya pertanggungan atau santunan yang diberikan dan premi yang harus dibayarkan," jelas Ogi.

"Tapi kami ingin memastikan bahwa besarnya premi, karena ini menyeluruh, mungkin tidak terlalu besar sehingga bisa memenuhi harapan bagi risiko-risiko untuk keracunan makanan ataupun kecelakaan kerja," imbuhnya.

BANDA ACEH, KOMPAS.com – Badan Gizi Nasional (BGN) akan mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) di seluruh kabupaten/kota di Aceh.

"Minimal 3 titik SPPG bakal dibangun di setiap kabupaten/kota," kata Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional, Boby Kusuma, saat bertemu Plt Sekda Aceh, M Nasir, di Kantor Gubernur Aceh, Rabu (14/5/2025).

Untuk mempercepat pembangunan, Boby meminta pemerintah kabupaten/kota segera menyediakan lahan yang dapat dipinjam pakai oleh BGN. Pihaknya juga siap membangun lebih dari tiga SPPG jika lahan tambahan tersedia.

“Kriteria lahan yang dibutuhkan di antaranya memiliki luas minimal 1.000 meter persegi dan berada di dekat lingkungan sekolah,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Plt Sekda Aceh, M Nasir, menyatakan siap mengkoordinasikan seluruh pemerintah daerah untuk mempercepat penyediaan lahan, demi kelancaran program makan bergizi gratis di Aceh.

"Program makan bergizi gratis ini sangat penting agar berjalan sukses, dampaknya akan kita rasakan 10 tahun ke depan dalam menurunkan angka stunting," kata Nasir.

Jakarta (ANTARA) - Ombudsman Republik Indonesia mendorong Badan Gizi Nasional untuk mengatasi masalah calo yayasan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

"Saya melihat bahwa bergentayangan calo-calo yayasan," ujar anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika usai melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu.

Selain itu, Yeka mengatakan bahwa Ombudsman RI juga mendorong BGN untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program MBG.

Dorongan Ombudsman RI tersebut telah disepakati untuk dijalankan oleh BGN ke depannya.

"Ke depan, BGN sudah meminta Kemenkum (Kementerian Hukum) untuk mempermudah proses legalisasi yayasan," katanya.

Ia menjelaskan bahwa langkah itu diambil BGN agar masyarakat yang sudah memiliki kesiapan untuk berkontribusi dalam membentuk atau membangun dapur MBG dapat dimudahkan oleh pemerintah.

Di sisi lain, Yeka mengatakan bahwa BGN memastikan mulai Mei 2025 tidak ada lagi persoalan anggaran dalam program MBG.

Program MBG merupakan salah satu dari delapan program hasil terbaik cepat Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Ombudsman RI menemukan maraknya praktik 'calo yayasan' di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi tersebut dikhawatirkan menambah masalah pada program andalan Presiden Prabowo Subianto itu di kemudian hari.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) menjalankan program MBG ini dengan penuh keterbatasan, terutama menyangkut masalah anggaran hingga mekanisme penyaluran dana ke SPPG yang belum matang. Hal ini menjadi celah untuk para 'calo yayasan' ini masuk.

"Memang ada mekanisme yang katakanlah selama ini masih belum, masih sifatnya itu bukan trial and error, tapi masih, artinya gini, BGN intinya di lapangan itu satu pemilik. Antara yayasan dengan pemilik dapur gitu. Asumsi itu ternyata, ini bahasa saya bukan bahasanya Pak Dadan, saya melihat bahwa bergentayangan lah calo-calo yayasan," kata Yeka, dalam usai pertemuan dengan Kepala BGN Dadan Hindayanadi Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Sebagai langkah antisipasi, menurut Yeka, BGN akan meminta Kementerian Hukum untuk mempermudah proses yayasan yang siap berkontribusi untuk membangun dapur MBG. Hal ini termasuk juga dengan masyarakat sekitar dapur.

Selain itu, sebelumnya juga ditemukan pembayaran yang tertunda imbas mekanisme reimburse untuk para mitra dan dapur MBG. Yeka mengatakan, ke depannya hal serupa tidak akan terjadi lagi. Sebab, perubahan mekanisme telah dilakukan mulai bulan Mei ini.

"Anggaran untuk pelaksanaan program MBG ini dilakukan dengan cara dana uang muka. Jadi biaya untuk 10 hari ke depan itu sudah ditransfer dari awal, dan nanti 5 hari berikutnya SPPG mengajukan anggaran untuk 10 hari berikutnya lagi. Jadi negara tidak ada lagi hutang kepada pelaku usaha," jelasnya.

Anggaran untuk operasional ini juga bersifat add cost, di mana setiap akhir periode harus dilaporkan berapa uang yang tersisa. Dengan demikian, harapannya ke depan tidak ada lagi persoalan-persoalan terkait penundaan pembayaran serta ruang untuk para calo ini bermain-main.

"Ombudsman melihat bahwa yang add cost ini tidak ada ruang untuk main-main. Jadi ruang korupsi ini diharapkan di sini harus ditutup dengan berbagai mekanisme pertanggungjawaban yang sudah di, mekanismenya disusun oleh BGN," kata dia.

Ombudsman juga akan memperketat pengawasan terhadap dapur-dapur MBG di daerah. Yeka mengatakan, uji petik juga akan dilakukan di 34 provinsi.

Monitoring juga akan terus dilakukan selama pelaksanaan program, khususnya untuk dua hal, antara lain melihat pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh yayasan setempat selama program, serta melihat kesesuaian menu MBG.

"Dua hal itu nanti yang mudah-mudahan akan mengurangi ekses-ekses yang sekarang ini terjadi. Dan kami sudah mulai juga melihat bahwa calo-calo yayasan, rasanya nanti di Mei atau Juni ini sudah pada out lah. Karena sudah tidak ada ruang lagi bagi mereka untuk bermain-main di program ini," ujar Yeka.

Simak juga Video: BGN Klaim Program Makan Gratis Ciptakan 90 Ribu Lapangan Pekerjaan

Samarinda (ANTARA) - Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji mengupayakan langkah mitigasi tanah longsor di permukiman warga, setelah meninjau lokasi bencana di kawasan Belimau, Kelurahan Lempake, Kota Samarinda, Rabu.

"Kami tinjau ke sini memang keberadaannya kalau kita lihat dari aspek morfologi tanah memang tidak layak huni. Nah, ini juga perlu kita mitigasi bencana oleh ahli geologi," ujarnya di lokasi longsor yang menewaskan satu keluarga berjumlah empat jiwa di Samarinda.

Sebagai langkah mitigasi, ia telah berkoordinasi dengan Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Kaltim untuk melakukan kajian bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) sehingga memberikan rekomendasi penanganan kawasan rawan longsor.

Hasil kajian tersebut, disampaikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim.

"Hasil kajian tersebut kami perintahkan untuk ditindaklanjuti oleh BPBD Kaltim supaya tidak ada lagi penduduk yang bermukim atau berdomisili di daerah rawan longsor," ujarnya.

Bencana tanah bergerak pada Senin (12/5) dini hari tersebut, menyebabkan lima kepala keluarga terdampak, dengan satu keluarga kehilangan nyawa berjumlah empat orang dan dua lainnya luka-luka.

Setelah meninjau lokasi, Wagub Seno Aji menyatakan keprihatinan atas kejadian tersebut.

Terkait dengan bantuan bagi korban, Pemprov Kaltim telah menyalurkan bantuan logistik, berupa beras, sembako, dan uang tunai. Santunan Rp5.000.000 diberikan kepada masing-masing keluarga korban meninggal dunia. Selain itu, BPJS juga menyalurkan santunan sekitar Rp40.000.000 per korban.

Ia juga menawarkan bantuan pembangunan rumah layak huni bagi korban yang memiliki lahan.

Salah satu korban selamat, Nuraini (27), menceritakan detik-detik terjadinya longsor saat hujan deras mengguyur pada Senin (12/5) subuh.

Ia mengaku terbangun saat mendengar suara gemuruh dan melihat rumah di depannya ambruk akibat longsor.

Ia menyatakan beruntung karena bersama anggota keluarga lainnya berhasil menyelamatkan diri.

Saat ini, Nuraini dan keluarga mengungsi di rumah kerabat di kawasan Bendungan, Kelurahan Lempake.

Ia mengaku trauma dan tidak ingin lagi tinggal di kawasan rawan longsor.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pihaknya akan menghentikan sementara layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bosowa Bina Insani imbas ratusan siswa di Bogor keracunan Makan Bergizi Gratis. Dadan mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terlebih dulu buntut kasus keracunan massal yang kini ditetapkan menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB).

"Sementara ini untuk di Bosowa Bina Insani kita stop dulu, kita akan lakukan evaluasi mendasar," kata Dadan, dalam konferensi pers, Rabu (14/5/2025).

Ia mengatakan inspeksi telah dilakukan ke SPPG Bosowa Bina Insani. Ia menyebut awalnya SPPG Bosowa Bina Insani adalah proyek percontohan sebagai SPPG yang dibangun di kantin sekolah. Sebab BGN menilai kantin SPPG Bosowa Bina Insani memiliki fasilitas yang besar dan bersih, serta memiliki layanan pengiriman yang mudah ke siswa.

Dadan mengatakan SPPG Bosowa Bina Insani telah beroperasi sejak Januari 2025 dan tidak pernah terjadi masalah. Namun kini, menurut Dadan pihaknya akan meminta pihak SPPG meningkatkan kebersihannya.

"Inspeksi sudah dilakukan misalnya ada keinginan meningkatkan aspek higienis di satuan pelayanannya meskipun kita sudah lihat bahwa itu salah satu kantin yang paling baguslah di Bogor ya yang dimiliki oleh sekolah, tetap harus dinaikkan kelasnya dengan mengikuti standar Badan Gizi," katanya.

Dadan mengatakan penghentian layanan SPPG Bosowa Bina Insani dilakukan hingga pihak SPPG memenuhi syarat.

"Kita akan lihat seberapa lama itu akan bisa dipenuhi, dan selama itu masih belum terpenuhi mungkin kita akan hentikan sementara sampai akhirnya bisa yakin bahwa nanti kalau jalan lagi itu bisa berjalan lebih baik," katanya.

Selain itu BGN akan meningkatkan SOP (Standar Operating Procesure) pengolahan makanan. Ia juga akan memerintahkan SPPG lebih selektif dalam pemilihan bahan baku, mempersingkat waktu pengolahan makanan dan mempersingkat pengiriman.

"Kemudian pada saat pengiriman pun kita akan perketat ya mekanismenya dan termasuk juga memperketat waktu antara pengiriman sampai di sekolah dengan waktu konsumsi, karena ada kejadian deliverynya tepat waktu, tapi karena ada kegiatan di sekolah, makannya agak terlambat sehingga makanan itu terlalu lama disimpan," katanya.

"Nah sekarang kita perketat, kemudian mungkin juga kita karena selama ini ada anak yang ingin bawa pulang ke rumah gitu ya. Nah ini mungkin kita sudah akan harus perketat supaya tidak terjadi karena masakan ini kan ada batas waktunya untuk dikonsumsi," sambungnya.

Selain itu, Dadan juga menjelaskan terkait tuduhan adanya penghematan kualitas bahan baku makanan. Menurutnya saat ini anggaran untuk memproduksi MBG menggunakan sistem at cost sehingga tidak mungkin mempengaruhi kualitas makanan.

"Nah terkait dengan tadi ada pertanyaan apakah ada aspek-aspek dimana kualitas makanan diirit segala macam itu tidak ada, kenapa? karena dengan ketetapan at cost itu tidak ada gunanya seperti itu," katanya.

"Jadi kenapa kami menetapkan at cost untuk bahan baku dan operasional? Karena yang kami jaga adalah kualitas makanan jadi harga itu baik naik maupun turun tidak boleh mempengaruhi kualitas makanan, naik, kita akan tambahkan kekurangannya, turun kita akan carry over akan simpan dananya. jadi tidak ada gunanya mengirit dari bahan baku, ya seperti itu karena yang kita tetapkan adalah at cost," sambungnya.

Sebelumnya, Korban kejadian luar biasa (KLB) keracunan massal akibat menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bogor, Jawa Barat (Jabar), bertambah. Data terbaru mencatat jumlah korban yang merupakan siswa-siswi TK hingga SMA sebanyak 223 orang hingga hari ini.

Data tersebut berdasarkan penyelidikan epidemiologi hingga Senin (12/5). Penyelidikan dilakukan terhadap 13 sekolah.

Kemarin terdapat tambahan data siswa yang keracunan sebanyak 9 orang. Lima orang menjalani rawat inap dan empat orang lainnya menjalani rawat jalan.

"Korban yang terdata hari ini sebanyak 9 orang, sehingga total korban menjadi 223 orang," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, Selasa (13/5/2025).

Masih dari data yang diperbarui kemarin, 27 korban selesai rawat inap. "Sehingga jumlah total yang masih berada di RS (rumah sakit) sebagai pasien rawat inap sebanyak 18 orang," ungkap Sri.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Tanjung Selor (ANTARA) - Polda Kalimantan Utara (Kaltara) mulai membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di markas Polresta Bulungan untuk mendukung implementasi program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah itu.

"Ini komitmen nyata Pori, khususnya Polda Kaltara dalam mendukung program prioritas Nasional, yaitu Makan Bergizi Gratis yang terkait pemenuhan gizi anak sekolah," kata Kapolda Kaltara Irjen Pol Hary Sudwijanto di Tanjung Selor, Bulungan, Rabu.

Peletakan batu pertama ini dihadiri Kajati Kaltara Amiel Mulandari, perwakilan Danrem 092/Maharajalila, Sekprov Kaltara Bustan, jajaran Bhayangkari, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara.

Kapolda Kaltara menegaskan bahwa pembangunan SPPG ini merupakan wujud nyata implementasi program yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Kapolda menjelaskan bahwa dapur SPPG ini dibangun di atas lahan seluas 600 meter persegi dengan luas bangunan 400 meter persegi. Pembangunan ditargetkan selama 90 hari kerja, sehingga diproyeksikan dapat beroperasi pada awal September 2025.

Kapolda mengatakan kapasitas dapur ini mampu melayani hingga 3.500 siswa. Namun, berdasarkan kriteria nasional dan pertimbangan jarak tempuh ideal 1-2 kilometer untuk menjaga kualitas makanan dari tingkat TK hingga SMA, cakupan ini belum dapat mengakomodasi seluruh siswa di Tanjung Selor.

Data siswa dari beberapa sekolah di sekitar lokasi pembangunan SPPG juga dipaparkan, antara lain SMA 1 Tanjung Selor (965 siswa), SD 01 Tanjung Selor (501 siswa), SLB Tanjung Selor (114 siswa), SD 6 Tanjung Selor (271 siswa), SMP 1 Tanjung Selor (749 siswa), SMK 1 Tanjung Selor (789 siswa), dan TK Kemala Bhayangkari (75 siswa).

Pembangunan SPPG ini sepenuhnya diinisiasi dan akan dikelola oleh manajemen Yayasan Kemala Bhayangkari Polda Kaltara. Pengelolaannya akan dikerjasamakan dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Kapolda optimistis langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi lembaga lain dan memberikan manfaat signifikan bagi seluruh siswa di wilayah tersebut.

"Penyediaan akses makanan bergizi ini juga krusial dalam percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan generasi muda," imbuhnya.

Kapolda mengajak seluruh elemen masyarakat terus mendukung dan berpartisipasi dalam program ini, sehingga target operasional pada September mendatang dapat tercapai.

Peletakan batu pertama dilakukan secara simbolis sebagai tanda dimulainya pembangunan SPPG Polda Kaltara di Tanjung Selor.

"Saya sudah perintahkan seluruh Kapolres di wilayah hukum Polda Kaltara untuk melakukan pembangunan serupa, sebagai bagian dari upaya percepatan implementasi program Presiden RI, yaitu MBG," katanya.

Pewarta: Muh. Arfan
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Program Makan Bergizi (MBG) telah dimulai secara resmi sejak 6 Januari 2025. Pada awal Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa penerima manfaat program MBG telah mencapai 3 juta.

"Hari ini memang ada yang keracunan, yang keracunan sampai saat ini dari 3 koma sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang (yang keracunan)," kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Negara, Jakarta, pada Senin (5/5/2025) lalu.

Namun, keberhasilan ini dibarengi dengan berbagai permasalahan, termasuk adanya siswa yang keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Terkait hal ini, Prabowo mengatakan bahwa persentase siswa yang keracunan hanya 0,005 persen, yang berarti keberhasilannya mencapai 99,99 persen.

"Yang rawat inap hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya nggak enak sejumlah 200 orang, itu 200 dari 3 koma sekian juta kalau tidak salah adalah 0,005 persen. Berarti keberhasilannya adalah 99,99 persen," ungkapnya.

Hanya beberapa hari setelah Prabowo menyampaikan bahwa siswa yang keracunan hanya 0,005 persen, ratusan siswa di Bogor menjadi korban keracunan makanan dari program MBG. Jumlah siswa yang dirawat inap, bahkan mencapai 30-an orang.

Lantas apa saja catatan program MBG selama kurang lebih empat bulan berjalan? berikut ini dirangkum dari arsip detikcom dan berbagai sumber lain.

Catatan Program Makan Bergizi Gratis

Siswa Terus Berjatuhan Jadi Korban Keracunan Program MBG

Kasus dugaan keracunan makanan telah terjadi hanya beberapa minggu setelah Program MBG diluncurkan. Pada 16 Januari 2025, beberapa siswa di SDN Dukuh 3 mengeluhkan mual dan sakit karena ada makanan yang bau.

Pada bulan-bulan selanjutnya, kasus keracunan juga terjadi mulai dari di SD di wilayah Takalar, Sulawesi Selatan hingga di MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur serta di Kota Bandung. Terbaru, lebih dari 200 siswa di Bogor menjadi korban keracunan makanan dari program MBG, karena adanya makanan yang mengandung bakteri E.coli dan Salmonella.

Belum Kuatnya Sistem Keamanan Pangan Nasional

Dietisien dari Rumah Sakit Akademik (RSA) Universitas Gadjah Mada (UGM), Leiyla Elvizahro, S Gz, menduga bahwa keracunan massal dalam kasus MBG terkait dengan penanganan makanan yang buruk. Dalam hal ini, terutama pada aspek penyimpanan dan distribusi.

Menurutnya, makanan yang disajikan dalam jumlah besar harus memenuhi standar higienitas yang ketat, termasuk kebersihan alat dan tenaga penyaji.

"Kalau makanan disimpan lebih dari empat jam tanpa penghangat atau pendingin, risiko pertumbuhan bakteri akan meningkat drastis," ucapnya dalam laman resmi UGM, dikutip Rabu (14/5/2025).

Leiyla menekankan bahwa kasus keracunan MBG harus menjadi tanggung jawab semua pihak, terutama pemerintah dan pihak penyedia MBG.

"Pemerintah dan pihak penyedia MBG perlu membuat standar operasional yang jelas mengenai pengadaan makanan," imbuhnya.

Senada dengan pakar UGM, Pengamat Kesehatan Masyarakat dari Universitas Griffith Australia, dr Dicky Budiman mengatakan bahwa pemerintah perlu membangun sistem keamanan pangan nasional yang ketat.

Menurutnya, setiap dapur, vendor, dan penyedia makanan wajib menerapkan sistem internasional atau yang diawasi secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan.

"Hanya penyedia makanan yang telah bersertifikat resmi keamanan pangan yang dapat bergabung dalam program ini," ucapnya, seperti dilansir Indonesia.go.id.

Anggota Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) tersebut menjelaskan bahwa pemerintah harus melakukan audit dan inspeksi rutin ke setiap penyedia makanan. Selain itu, juga perlu melakukan mempublikasikan laporan pelaksanaan MBG secara berkala, termasuk kasus-kasus yang telah menyebabkan siswa keracunan.

"Di samping itu, harus tersedia sistem pengaduan berbasis aplikasi, hotline, dan posko manual yang mudah diakses masyarakat," tambahnya.

Badan Gizi Nasional Menanggung Biaya Korban Keracunan MBG

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan, mengatakan bahwa pengobatan ratusan pelajar yang mengalami keracunan menu MBG, akan ditanggung pemerintah. Hal ini termasuk dalam penanganan medis dan biayanya.

"Yang menjadi korban, diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Kita bekerja sama dengan Puskesmas (menanggung) seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN," ucap Tigor dalam siaran pers, pada Selasa (13/5/2025).

Selain itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab akan diberi teguran keras. Kemudian pihak SPPG juga akan diberi pelatihan terutama untuk bagian penjamah makanan. Tujuannya agar bisa mencegah kasus keracunan makanan.

Sebelumnya, upaya peningkatan kapasitas juga telah dilakukan terhadap sukarelawan penjamah makanan yang tersebar di 1.071 SPPG (per April 2025) di seluruh Indonesia. Pelatihan ini digelar agar penjamah makanan memahami standar operating procedure (SOP), etika, dan ilmu dasar keamanan pangan.

Materi pelatihan diisi oleh para pakar dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).

Mitra Program MBG Tak Dibayar hingga Hampir Rp 1 Miliar

Pada pertengahan April 2025, salah satu mitra MBG di Kalibata terpaksa berhenti beroperasi. Hal ini lantara mitra tersebut tidak dibayar oleh yayasan senilai hampir Rp 1 miliar.

Mitra MBG di Kalibata, sebelumnya menjalin kerja sama dengan SPPG Kalibata pada periode Februari-Maret 2025. Pihak mitra sudah memasak sekitar 65.025 porsi.

Akhirnya, mitra tersebut melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke polisi. Laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis 10 April.

Sampai 14 Mei 2025, kasus masih terus berjalan antara mitra MBG dengan yayasan yang bertanggung jawab tersebut.

Ingin Tambahan Dana untuk Program MBG

Di tengah banyaknya kasus keracunan dan perlunya evaluasi program, pihak Badan Gizi Nasional menyebut program MBG membutuhkan dana tambahan senilai Rp 50 triliun. BGN sendiri telah diberi anggaran sebanyak Rp 71 triliun.

"Nah, ini realisasi anggaran sampai sekarang, jadi Badan Gizi memiliki anggaran Rp 71 triliun dan sampai hari ini kita baru bisa menyerap Rp 2,386 triliun. Jadi baru kurang lebih 3,36 persen," kata Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (6/5/2025) lalu.

Menurutnya, untuk percepatan pelayanan MBG bagi 82,9 juta orang, BGN masih membutuhkan tambahan anggaran.

BGN Klaim Akan Membuka 90 Ribu Lapangan Pekerjaan

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi akan terus ditambah oleh pemerintah. Jumlah disebut mencapai 30 ribu SPPG yang akan dibuka.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan menyebut, pembukaan SPPG akan merekrut kepala unit, ahli gizi, dan akuntan. Dengan tiga jabatan itu di 30 ribu SPPG, berarti ada 90 ribu lapangan pekerjaan.

Ia mengatakan bahwa pekerjaan itu dibuka untuk sarjana berusia 22-30 tahun. Hal ini termasuk sarjana yang baru lulus atau fresh graduate.

"Dia pasti didampingi ahli gizi, harus sarjana juga ya di usia kira-kira 22-30 lah yang kita cari. Jadi satu ahli gizi per satuan pelayanan, berarti 30 ribu ahli gizi nanti. Jadi 90 ribu lapangan pekerjaan bagi sarjana kita yang fresh graduated hari ini," ungkap Tigor dalam diskusi bertajuk 'Ada Apa Dengan Prabowo?' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (10/5/2025) lalu.

Selain itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga disebut akan membangun 1.000 SPPG di enam belas lokasi di Indonesia. Pihak Kadin telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Gotong Royong Kadin.

Nantinya, pihak Kadin juga akan menyediakan pelatihan serta sertifikasi bagi pekerja-pekerja yang terlibat. Beberapa lokasi yang dijadikan pilot project SPPG Kadin antara lain di Bandung, Bekasi, Cirebon, Depok, hingga Semarang.

Program MBG Berisiko Mengalami Pemborosan

Pada Maret 2025 lalu, ekonom FEB UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, S E, M Sc, M A, Ph D, menilai pembiayaan program MBG berpotensi akan terus membengkak. Hal ini akan berdampak pada pemangkasan anggaran di sektor lain, seperti pendidikan dan kesehatan.

Menurutnya, karena sifatnya yang universal, program MBG bisa berisiko mengalami pemborosan biaya. Terlebih dengan kemunculan tantangan seperti kualitas makanan yang disediakan dapur umum hingga sistem standar gizi yang diterapkan.

"Untuk memastikan efektivitas anggaran adalah dengan melibatkan audit independen, dan masyarakat dalam pengawasan," ujarnya dalam laman resmi UGM.

Ia menyarankan, apabila terpaksa diperlukan adanya efisiensi anggaran pemerintah, maka pemangkasan dilakukan pada belanja birokrasi, perjalanan dinas, pajak progresif untuk kelompok kaya, dan proyek infrastruktur yang tidak mendesak.

"Kita harapkan program ini tidak hanya menjadi kebijakan populis dalam jangka pendek, tapi sungguh mampu menciptakan dampak nyata untuk banyak rakyat," imbuhnya.

Dia menilai, program MBG berpotensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi dan kesehatan anak. Hal ini sesuai dengan data Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 2023 yang mengungkapkan bahwa anak-anak yang menerima makanan gratis berpeluang lebih tinggi memiliki ketahanan pangan dan kesehatan yang lebih baik.

Data lain yang dilaporkan Brookings Institution tahun 2021 juga menunjukkan bahwa program makan gratis berdampak pada peningkatan kinerja siswa di sekolah.

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) Yandri Susanto meresmikan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Pembangunan SPPG Desa Panongan hasil kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BuMDes) dan pertama di Indonesia.

"Jadi ini Badan Usaha Milik Desa yang pertama di Indonesia yang punya unit usaha Satuan Pelayanan pemenuhan gizi atau dapur makan bergizi gratis yang ada di Indonesia. Jadi kita sudah meresmikan bersama Pak Bupati, Pak Maesyal Rasyid di Desa Panongan Kecamatan Panongan kabupaten Tangerang provinsi Banten," kata Yandri di Tangerang, Rabu (14/5/2025).

Menteri Yandri hadir langsung untuk meresmikan SPPG Desa Panongan. Hadir juga dalam kegiatan tersebut, sejumlah pejabat Kementerian Desa PDT, Bupati Tangerang Maesyal Rasyid, Kepala Desa Panongan Suhendi dan perwakklan Forkpimda Tangerang.

Pembangunan SPPG melalui BumDes merupakan upaya mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo. Selain itu, pembangunan SPPG melalui BUMDes dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

"Insyaallah dengan adanya unit usaha SPPG ini, maka ada gerakan ekonomi atau kegiatan yang akan menguntungkan bagi desa yang dimaksud, melalui badan usaha milik desa. Maka terima kasih dan apresiasi setinggi tingginya kepada Desa Panongan yang hari ini pertama kali di Indonesia yang kita resmikan," kata Yandri dalam sambutannya.

Yandri Berharap, pendirian SPPG melalui BumDes bisa dicontoh oleh desa lain di Banten. Menurutnya, butuh kerja sama banyak pihak untuk menyukseskan program MBG.

"Insyaallah ini sebagai pemacu dan pemicu untuk daerah-daerah lain desa-desa yang lain, pertama di Kabupaten Tangerang atau di Kabupaten Lebak di Kabupaten Serang, kemudian di 4 kota di Banten insyaallah banyak yang mencontoh atau melakukan kerjasama seperti Desa Panongan," pungkasnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

IDXChannel - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memiliki strategi jitu untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya dengan membentuk Kantor Pusat Konsultasi dan Pendampingan Satgas MBG Gotong Royong Kadin.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Andi Yuslim Patawari mengatakan, Kantor Pusat Konsultasi dan Pendampingan Satgas MBG Gotong Royong Kadin Indonesia telah diresmikan di Gedung Tempo Scan, Jakarta Selatan, pada Selasa (13/5/2025).

Dia memastikan, Satgas MBG Gotong Royong Kadin Indonesia mampu membantu pelaksanaan MBG. Sebab, Satgas juga melibatkan para pengusaha yang tergabung Kadin di level daerah.

Targetnya, Kadin akan membangun 1.000 dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program MBG.

“Jadi Kadin itu akan melibatkan para pengusaha yang ada di Kadin, untuk membangun seribu titik (SPPG) yang ada di beberapa daerah. Saat ini sudah berjalan,” ujar Andi kepada IDXChannel, Rabu (14/5/2025).

“Yang pasti itu sekarang sudah MoU itu sudah dijalankan, nanti saya kirimkan MoU-nya juga biar lebih detail. Nah, substansinya Kantor Counseling atau tempat konsultasi dan untuk pengawasan program ini di Tempo Scan,” katanya.

Ihwal Satgas MBG, kata dia, Kadin bakal menyusun buku panduan operasional, menggelar pelatihan, dan sertifikasi bagi pengelola dapur SPPG di seluruh Indonesia.

Pelatihan mencakup administrasi keuangan, perekrutan tenaga kerja, hingga keamanan pangan. Kadin juga menggandeng Kadin Institute dalam penyusunan kurikulum dan pelatihan.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah sedang menyiapkan skema asuransi dalam program makan bergizi gratis (MBG). Salah satu risiko yang akan dilindungi adalah kasus keracunan makanan. Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 327 siswa mengalami keracunan sejak program MBG berjalan pada Januari 2025.

Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe, Direktur Utama PT Asuransi Asei Indonesia, mengatakan bahwa pada prinsipnya asuransi bukan sekadar instrumen keuangan, tetapi bagian dari infrastruktur sosial yang mendukung masyarakat agar bisa hidup lebih tenang, produktif, dan sejahtera.

Menurutnya, peran asuransi jauh lebih luas daripada sekadar menerbitkan polis dan membayar klaim. Di tataran strategis, asuransi akan berkontribusi dalam membangun masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan.

"Dalam program MBG sebagai program pemerintah, meskipun program utamanya merupakan program sosial dan kesehatan, asuransi berperan sebagai penjaga keberlangsungan, keandalan dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat, dari pemerintah hingga anak-anak penerima manfaat. Tanpa perlindungan risiko yang memadai, program bisa terganggu atau menimbulkan kerugian lebih besar," kata Dody kepada Bisnis, Selasa (14/5/2025).

Dody merinci setidaknya ada lima peran asuransi dalam program MBG. Pertama, asuransi menjamin keberlanjutan operasional program karena program MBG ini melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, penyedia bahan pangan, penyedia jasa katering, transportasi, sekolah sampai fasilitas kesehatan.

Dody menilai asuransi dapat membantu menjamin kelangsungan operasional program dengan memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko seperti gangguan distribusi, misalnya kecelakaan kendaraan pengangkut makanan, risiko kerusakan bahan makanan, hingga risiko kebakaran atau bencana di dapur atau fasilitas penyimpanan.

"Kedua, asuransi dapat melindungi kesehatan dan keselamatan penerima manfaat, karena program ini menyasar anak-anak sekolah atau kelompok rentan lainnya. Apabila terjadi keracunan makanan atau gangguan kesehatan akibat konsumsi, maka asuransi tanggung gugat [liability insurance] dapat memberikan perlindungan hukum dan kompensasi kepada korban," ujarnya.

Ketiga, Dody menilai asuransi dalam program MBG dapat memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang terlibat dalam pengadaan, persiapan, dan distribusi makanan. Risiko-risiko yang bisa timbul dalam hal ini antara lain cidera saat memasak atau mengangkut makanan, kecelakaan kerja, kematian, atau cacat tetap.

Keempat, menurutnya asuransi dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas, di mana program-program sosial rentan terhadap kebocoran dana, kualitas buruk, atau keterlambatan layanan.

"Asuransi dapat dijadikan bagian dari skema penjaminan kinerja dari pihak ketiga, seperti katering atau vendor logistik. Jika mereka gagal memenuhi standar mutu atau jadwal, maka asuransi bisa menanggung kerugian pemerintah," ujarnya.

Kelima, Dody menilai penerapan asuransi dalam program MBG dapat meningkatkan kepercayaan publik, bahwa program ini dikelola secara profesional dan siap menghadapi risiko. Menurutnya, hadirnya asuransi dalam program MBG akan meningkatkan dukungan sosial dan legitimasi program, terutama di masa awal peluncuran atau saat skala program diperluas.

Meski banyak manfaat yang bisa ditawarkan perlindungan asuransi dalam pelaksanaan program MBG, Dody mengatakan saat ini pihaknya belum mendapat kabar terbaru dari wacana itu.

Adapun saat ini pembahasan skema asuransi dalam program MBG sedang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

"Secara umum perlu ada komunikasi yang baik dan konstruktif agar pesan dalam informasi tersebut tersampaikan dengan baik dan tidak disalahartikan oleh masyarakat," pungkasnya.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana. Pertemuan itu membahas pengawasan program makan bergizi gratis.

"Hari ini kami melakukan rapat koordinasi karena beberapa keluhan yang sudah dilaporkan baik secara langsung atau tidak langsung kepada Ombudsman," kata Yeka, dalam konferensi pers, Rabu (14/5/2025).

Yeka mengatakan ada beberapa isu yang dibahas, yaitu terkait peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Ia mengatakan pada Januari hingga April tercatat banyak persoalan di lapangan karena program tersebut belum didukung anggaran yang memadai. Ombudsman pun menemukan adanya 'calo yayasan' yang bermitra dengan program MBG.

"Jadi intinya BGN di lapangan itu 1 pemilik, antara yayasan dan pemilik dapur, ternyata, ini bahasa saya bukan bahasanya Pak Dadan 'saya melihat bahwa bergentayanganlah calo-calo yayasan'," ujarnya.

"Tadi sudah disepakati dan sudah dijalankan bahwa untuk ke depan ini BGN sudah meminta kepada Kemenkumham untuk mempermudah proses yayasan terutama bagi masyarakat yang memiliki kesiapan berkontribusi dalam membangun dapurnya," katanya.

Diketahui, tahun ini pemerintah menargetkan terbentuknya 30 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sekitar 2000 SPPG dibangun oleh APBN dan selebihnya sekitar 28 ribu SPPG dibangun oleh mitra yang bekerjasama dengan SPPG.

Ombudsman mengatakan sebelumnya ditemukan pembayaran yang tertunda, namun kini masalah tersebut sudah terselesaikan. Karena per bulan Mei, anggaran untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis akan dilakukan dengan cara uang muka. Ia berharap tidak ada lagi persoalan serupa.

"Jadi biaya untuk 10 hari ke depan itu sudah di transfer dari awal. Dan nanti 5 hari berikutnya SPPG mengajukan anggaran untuk 10 hari berikutnya. Jadi sebetulnya sudah tidak ada hutang. Jadi negara tidak ada lagi hutang kepada pelaku usaha dengan format begini karena untuk pembiayaan 10 hari ke depan itu sudah dibayar di muka," katanya.

Selain itu Ombudsman juga menemukan adanya isu terkait kualitas makanan pada program MBG. Ombudsman pun mendorong agar prosedur tetap dilaksanakan oleh semua satuan pelayanan dapur yang ada di daerah dan untuk mencegah agar tidak terjadi lagi persoalan kualitas makanan, seperti misalnya keracunan.

Selanjutnya Ombudsman akan melakukan pengawasan terhadap yayasan dalam program MBG. Selain itu, Ombudsman juga akan mengawasi menu makanan yang ada pada program MBG tersebut.

"Ke depan apa yang akan dilakukan oleh Ombudsman? Ombudsman akan fokus terhadap pengawasan yayasan. Jadi pengawasan yayasan dalam pelaksanaan program MBG ini akan kami pantau, kami akan melakukan uji petik di 34 provinsi," kata Yeka.

"Kami akan monitoring, akan konsentrasi 'apakah semua SOP sudah dijalankan oleh yayasan', dan yang kedua 'apakah menu yang disajikan sudah sesuai juga dengan SOP-nya'," katanya.

Yeka berharap calo yayasan program MBG sudah tidak ada lagi. "Kami sudah mulai juga melihat bahwa calo-calo yayasan sudah, rasanya nanti di Mei atau Juni ini sudah pada out lah, karena sudah tidak ada ruang lagi bagi mereka untuk bermain-main di program ini," katanya.

Sementara itu, Dadan mengatakan pihaknya telah berdiksusi dengan Ombudsman mengenai pengawasan anggaran. Dadan juga berharap agar ada pengawasan secara harian di lapangan terutama dalam penggunaan anggaran dan kualitas makanan.

"Kami berharap bahwa Ombudsman bisa lebih intens terlibat terutama di seluruh SPPG yang sudah jalan dan akan jalan. dan dua hal yang bisa dilakukan di sana pertama adalah pengawasan penggunaan keuangan, yang kedua adalah penerapan SOP terkait dengan produksi makanan yang akan dibagikan kepada penerima manfaat," kata Dadan.

"Jadi dengan pengawasan yang intens dari Ombudsman saya yakin program ini akan semakin lama, semakin berkualitas dan memberikan manfaat yang besar kepada target penerima manfaat untuk menghasilkan SDM Indonesia masa depan yang berkualitas," katanya.

Simak juga Video Poin Jawaban Yayasan soal Polemik Pembayaran Mitra Makan Gratis Kalibata

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya