Beberapa rumah dan ruko di Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi terancam digusur oleh juru sita Pengadilan Negeri Cikarang. Eksekusi sebenarnya sudah terjadi pada Kamis (30/1/2025), tetapi belum sampai menghancurkan bangunan.

Warga sudah mengosongkan properti mereka karena listrik dan air di rumah dan ruko tersebut sudah dipadamkan. Mereka mengaku telah memiliki sertifikat hak milik (SHM) yang sah. Saat ini mereka bersama pengembang telah mengajukan gugatan balik ke Pengadilan Negeri Cikarang. Sidang perdana akan digelar pada Senin (17/2/2025) mendatang.

Menanggapi kasus ini, Pengacara Properti Muhammad Rizal Siregar mengatakan sesuai dengan putusan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanah tersebut sah secara hukum menjadi milik Hj. Mimi Jamilah. Adanya penggusuran tersebut serta pemutusan listrik dan air juga tidak menyalahi aturan.

Ia menyarankan langkah yang harus diambil warga dan pemilik ruko untuk mendapatkan haknya kembali adalah meminta ganti rugi dengan pihak pengembang sebagai bentuk pertanggungjawaban. Selain itu, warga juga bisa mengajukan laporan ke kepolisian atas tuduhan penipuan.

"Nah masyarakat itu melakukan suatu upaya untuk meminta ganti rugi kepada pihak developer (pengembang), bukan kepada pihak Mimi Jamilah gitu loh. Nah yang kedua adalah masyarakat bisa membuat pengaduan ataupun laporan kepolisian transaksi jual beli tanah. Itu adalah lingkup dari pasal penipuan. Jadi hubungannya itu bukan masyarakat dengan si pemilik awal Abdul Hamid ini, Mimi Jamila ini, tetapi masyarakat itu (urusannya) dengan developer," kata Rizal saat dihubungi.

Lalu, beberapa warga yang terdampak penggusuran mengungkapkan pihak Hj Mimi Jamilah sempat menawarkan kepemilikan lahan properti mereka jika bersedia membayar Rp 2,5 juta per meter. Jika setuju, bangunan mereka tidak akan digusur.

Menurut Rizal, hal seperti itu mungkin saja terjadi. Namun, ia menyarankan agar warga tidak mengambil tawaran tersebut. Sebab, warga tidak punya hak untuk membeli lahan tersebut dan yang seharusnya dilakukan adalah menyelesaikan masalah dengan pengembang terlebih dahulu. Selain itu, izin mendirikan bangunan (IMB) didaftarkan atas nama pengembang, bukan pihak Hj. Mimi Jamilah. Dikhawatirkan ke depannya akan ada masalah lain apabila urusan dengan pengembang tidak selesai.

"Kalaupun dari pihak ahli waris itu menentukan bayaran terhadap tanah yang dieksekusi, saya memberikan satu pendapat. Kalau memang warga itu tidak punya hak untuk membayar kepada keluarganya Abdul Hamid. Karena posisi transaksi jual-beli warga itu kepada developer," jelas Rizal.

Lalu, menurut Pengamat Properti yang juga Direktur Global Asset Management Steve Sudijanto mengatakan yang harus dilakukan adalah menulusuri awal mula transaksi dan status kepemilikan lahan tersebut, termasuk sengketa yang mungkin pernah terjadi.

"Harus ditelusuri dari awal, diinvestigasi, dan diverifikasi proses akuisisinya itu. Kalau itu terjadi pelanggaran hukum atau pidana, jadi developer ini harus bertanggung jawab atas kisruhya," ujar Steve.

Saat menghadapi kasus seperti itu, menurutnya pemutusan listrik dan air tidak dapat dilakukan karena kasus gugatan balik masih berlangsung.

"Karena hukum masih dalam proses, belum diputuskan oleh pengadilan. Jadi pihak yang mematikan atau pihak PLN itu wajib memberikan pelayanan publik yaitu menyalurkan listrik. Karena gugatan ini belum diputuskan pengadilan," lanjutnya.

Steve menyarankan kepada warga perumahan untuk segera mencari bantuan hukum seperti kepada pengacara untuk memperjuangkan hak mereka di pengadilan.

Agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi di tempat lain, menurutnya lebih baik membeli rumah di pengembang yang telah memiliki reputasi yang bagus. Meskipun harganya lebih mahal, tetapi status kepemilikannya bisa terjamin.

"Saya sih usulkan beli dari developer yang sudah mempunyai track record yang baik lah karena membeli rumah itu adalah fix asset yang sifatnya investasi jangka panjang. Jangan terburu nafsu, jangan terburu-buru membeli properti yang murah, tapi terus ya endingnya rumit gitu," tuturnya.

Video: Developer Cluster Setia Mekar 2 Tegaskan SHM yang Dimiliki Sah

Video: Developer Cluster Setia Mekar 2 Tegaskan SHM yang Dimiliki Sah

Pemerintah tengah mengupayakan realisasi Program 3 Juta Rumah, salah satunya dengan menggaet investor asing. Pengembang sebagai investor lokal pun berharap dapat dilibatkan menjadi mitra program tersebut.

Ketua DPP Realestat Indonesia Joko Suranto mengatakan sektor properti memberikan kontribusi besar terhadap investasi di Indonesia. Ia menyebutkan pada 2023 investasi properti mencapai Rp 115 triliun, lalu meningkat hingga Rp 122 triliun pada 2024.

"Ada kenaikan sebesar 2 persen lebih dikit atas investasi itu. Pertanyaannya, kok kita nggak diajak Prabowo tanda tangan ya di istana? Padahal kita selalu menjadi investor dalam negeri empat besar," ujar Joko di Kantor DPP REI, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

Joko mengatakan pengembang sebagai investor dalam negeri setiap tahun sudah memberi kontribusi dalam hal pemasukan pajak hingga lapangan kerja, dan menumbuhkan industri terkait.

Ia menghargai adanya investasi asing untuk Program 3 Juta Rumah yang nantinya bakal diakomodasi tanah negara. Namun, menurutnya pengakuan dan akomodasi semestinya juga berlaku untuk investor dalam negeri.

Lalu, ia menjelaskan sektor properti bisa menjadi pembangkit ekonomi (propertinomic) jika ada ada pengaturan dalam hal kelembagaan, kebijakan, dan pembiayaan. Untuk pembiayaan, upaya reliable pemerintah adalah menyediakan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Pembiayaan perumahan yang mendapatkan fasilitas sebenarnya perbankan, likuiditas, artinya yang menjadi nadinya bank yang mendapat manfaat siapa, rakyat. Developer dalam ini REI adalah menjadi mitra pemerintah, menjadi pelaku ekosistem untuk mensuplai rumah yang ada, yang dibeli yang digunakan yang dibutuhkan oleh masyarakat," ucapnya.

Sebelumnya, Indonesia resmi menjalin kerja sama MoU dengan Qatar untuk pembangunan 1 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada . Penandatanganan kerja sama (MoU) menjadikan Qatar investor pertama dalam proyek pembangunan 3 juta rumah.

Dokumen kerja sama tersebut ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang mewakili pihak Indonesia, dan Sheikh Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Hassan Al-Thani, Sekretaris Jenderal Dewan Keluarga Kerajaan sekaligus Ketua Dewan Pengawas Dana Kemanusiaan Kerajaan Qatar.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sempat mengungkapkan beberapa lokasi yang bisa dibangun, seperti Senayan hingga Kalibata yang merupakan lahan dari aset perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Selain itu, pembangunan juga akan dilakukan di dekat stasiun seperti yang dilakukan oleh Perumnas.

"Lokasi akan disurvei segera oleh Sheikh. Dan kita sudah siap membawa beberapa lokasi yang sudah dikatakan tadi. Ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan, ada di sekitar Kalibata," jelas Ara.

"Nanti Pak Erick akan menyiapkan dari PTPP, KAI, dan Perumnas. Nanti dari situ lebih lanjut karena ini G2G maka negara hadir untuk menyiapkan lahan idle dan tidak bermasalah yang siap untuk dibangun," kata Maruarar.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Pemerintah tengah mengupayakan realisasi Program 3 Juta Rumah, salah satunya dengan menggaet investor asing. Pengembang sebagai investor lokal pun berharap dapat dilibatkan menjadi mitra program tersebut.

Ketua DPP Realestat Indonesia Joko Suranto mengatakan sektor properti memberikan kontribusi besar terhadap investasi di Indonesia. Ia menyebutkan pada 2023 investasi properti mencapai Rp 115 triliun, lalu meningkat hingga Rp 122 triliun pada 2024.

"Ada kenaikan sebesar 2 persen lebih dikit atas investasi itu. Pertanyaannya, kok kita nggak diajak Prabowo tanda tangan ya di istana? Padahal kita selalu menjadi investor dalam negeri empat besar," ujar Joko di Kantor DPP REI, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

Joko mengatakan pengembang sebagai investor dalam negeri setiap tahun sudah memberi kontribusi dalam hal pemasukan pajak hingga lapangan kerja, dan menumbuhkan industri terkait.

Ia menghargai adanya investasi asing untuk Program 3 Juta Rumah yang nantinya bakal diakomodasi tanah negara. Namun, menurutnya pengakuan dan akomodasi semestinya juga berlaku untuk investor dalam negeri.

Lalu, ia menjelaskan sektor properti bisa menjadi pembangkit ekonomi (propertinomic) jika ada ada pengaturan dalam hal kelembagaan, kebijakan, dan pembiayaan. Untuk pembiayaan, upaya reliable pemerintah adalah menyediakan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Pembiayaan perumahan yang mendapatkan fasilitas sebenarnya perbankan, likuiditas, artinya yang menjadi nadinya bank yang mendapat manfaat siapa, rakyat. Developer dalam ini REI adalah menjadi mitra pemerintah, menjadi pelaku ekosistem untuk mensuplai rumah yang ada, yang dibeli yang digunakan yang dibutuhkan oleh masyarakat," ucapnya.

Sebelumnya, Indonesia resmi menjalin kerja sama MoU dengan Qatar untuk pembangunan 1 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada . Penandatanganan kerja sama (MoU) menjadikan Qatar investor pertama dalam proyek pembangunan 3 juta rumah.

Dokumen kerja sama tersebut ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang mewakili pihak Indonesia, dan Sheikh Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Hassan Al-Thani, Sekretaris Jenderal Dewan Keluarga Kerajaan sekaligus Ketua Dewan Pengawas Dana Kemanusiaan Kerajaan Qatar.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sempat mengungkapkan beberapa lokasi yang bisa dibangun, seperti Senayan hingga Kalibata yang merupakan lahan dari aset perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Selain itu, pembangunan juga akan dilakukan di dekat stasiun seperti yang dilakukan oleh Perumnas.

"Lokasi akan disurvei segera oleh Sheikh. Dan kita sudah siap membawa beberapa lokasi yang sudah dikatakan tadi. Ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan, ada di sekitar Kalibata," jelas Ara.

"Nanti Pak Erick akan menyiapkan dari PTPP, KAI, dan Perumnas. Nanti dari situ lebih lanjut karena ini G2G maka negara hadir untuk menyiapkan lahan idle dan tidak bermasalah yang siap untuk dibangun," kata Maruarar.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

BEKASI, KOMPAS.com - Developer dan penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, mempertanyakan tidak dilibatkannya pejabat dari Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bekasi dalam proses penggusuran lahan.

Penggusuran ini dilakukan berdasarkan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II, yang mengosongkan 27 bidang tanah berupa rumah dan ruko di klaster tersebut pada Kamis (30/1/2025).

Abdul Bari, perwakilan developer sekaligus penghuni klaster, menekankan pentingnya peran BPN dalam proses eksekusi untuk mengetahui batas tanah yang terlibat.

"Ketiadaan BPN dalam pelaksanaan eksekusi menjadi tanda tanya besar kepada pihak yang terkena dampak. Mana batas-batasnya yang menjadi titik obyek tanah yang akan dieksekusi," ujar Bari saat ditemui Kompas.com, Minggu (2/2/2025).

Bari juga menyoroti prosedur pelaksanaan eksekusi yang dianggap tidak sesuai.

Pasalnya dalam eksekusi tersebut, pengadilan tidak membacakan berita acara pengosongan lahan.

"Eksekusi wajib dibacakan di atas tanah. Kalau kami bicara 704, maka berita acara eksekusi wajib dibacakan di atas tanah 704. Bicaranya 705, maka berita acara eksekusi wajib dibacakan di atas tanah 705. Kemarin enggak. Tidak (tidak dibacakan)," tegasnya.

Selain itu, Bari mempertanyakan tidak dilibatkannya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Distarkim) Kabupaten Bekasi dalam eksekusi tersebut.

Ia menegaskan bahwa pengadilan seharusnya melibatkan Distarkim sebagai pihak yang mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk klaster tersebut.

"Artinya, bangunan dan tanah yang berdiri di atas sertifikat 705 adalah bangunan dan tanah legal," imbuhnya.

Sebelumnya, sebanyak 14 penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2 menghadapi ketidakpastian setelah Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II mengosongkan lahan pada Kamis (30/1/2025).

Eksekusi ini merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997, yang mencakup 27 bidang tanah seluas 3.100 meter persegi.

Langkah pengosongan ini menimbulkan kebingungan di kalangan penghuni, yang merasa dipaksa meninggalkan rumah meskipun memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).

Persoalan ini diduga memiliki kaitan erat dengan praktik ilegal oleh makelar tanah sejak tahun 1990.

Menanggapi eksekusi ini, developer, warga, dan bank pemberi fasilitas KPR di klaster tersebut berencana untuk menggugat eksekusi yang telah dilakukan.

BEKASI, KOMPAS.com - Sebanyak 14 penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, terusir dari rumahnya sendiri setelah Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II mengeksekusi pengosongan lahan pada Kamis (30/1/2025).

Eksekusi pengosongan lahan merujuk putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997.

Obyek pengosongan berupa 27 bidang tanah seluas 3.100 meter persegi yang terdiri dari rumah dan ruko di lingkungan Cluster Setia Mekar Residence 2.

Pengosongan tersebut menyisakan tanda tanya besar dari penghuninya. Pasalnya, warga dipaksa angkat kaki dari rumahnya sendiri meskipun memiliki surat hak milik (SHM).

Siapa biang kerok permasalahan ini?

Polemik pengosongan lahan 27 bidang tanah di Cluster Setia Mekar Residence 2 bermula dari transaksi jual beli sejumlah biong atau makelar terhadap tanah seluas 3,6 hektare pada 1990.

Tanah tersebut tercatat bersertifikat dengan nomor 325 atas nama Juju Saribanon Doli.

Abdul Bari, perwakilan developer sekaligus penghuni cluster menuturkan, pada tahun itu, Juju melakukan transaksi jual beli tanahnya dengan seseorang bernama Abdul Hamid.

Dalam transaksi ini, Juju turut membuat Akta Jual Beli (AJB) sebagai bukti kwitansi pelepasan tanah. Juju juga langsung menyerahkan sertifikatnya ke tangan Abdul Hamid meski pembayaran baru sebatas uang muka.

Setelah sertifikat berpindah tangan, Abdul Hamid berniat menjual tanah tersebut ke pihak lain. Ia kemudian menunjuk seseorang bernama Bambang Herianto sebagai mediator untuk menjajakan tanah seluas 3,6 hektare tersebut ke calon pembeli.

"Ditunjuklah anak buahnya bernama Bambang Herianto. Dia diberikan kuasa untuk memasarkan tanah tersebut," kata Bari saat ditemui Kompas.com di Tambun Selatan, Minggu (2/2/2025).

Tak lama setelah mendapat tugas memasarkan tanah tersebut, Bambang langsung bertemu dengan seorang calon pembeli bernama Kayat.

Transaksi terjadi, dan sertifikat tanah atas nama Juju turut berpindah ke tangan Kayat.

Selanjutnya, Kayat meminta Abdul Hamid bertemu Juju. Tujuannya, untuk mengubah nama sertifikat, dari Juju sebagai pemilik awal ke Kayat.

Namun, Abdul Hamid tiba-tiba menghilang secara misterius. Abdul Hamid diduga melakukan wanprestasi mengingat dia belum juga melunasi pembayaran pembelian tanah kepada Juju.

Juju bahkan sempat melaporkan tindakan Abdul Hamid ke Polda Metro Jaya pada 1991.

"Sehingga bukti transaksi jual beli antara Juju dan Abdul Hamid, menurut Juju, dibatalkan," ungkap Bari.

Kayat akhirnya berhasil menemui Juju. Dalam pertemuan itu, Juju meminta Kayat menanggung pembayaran Abdul Hamid yang belum lunas.

Permintaan itu kemudian dipenuhi Kayat. Dalam pelunasan ini, Juju kembali membuat AJB. Sertifikat bernomor 325 pun balik nama, dari Juju menjadi atas nama Kayat dengan luas tanah 3,5 hektare.

Setelah balik nama, Kayat langsung menjual tanah tersebut. Hanya saja, Kayat kesulitan mencari calon pembeli karena saking luasnya tanah tersebut.

Akhirnya, Kayat memecah tanah 3,6 hektare tersebut menjadi empat bidang, dengan sertifikat masing-masing bernomor 704, 705, 706, dan 707.

"Dari keempat bidang itu, diperjualbelikan lagi kepada banyak pihak. Mungkin sampai hari ini, 50 bidang dari SHM 325," ucap Bari.

Dari keempat bidang tanah tersebut, Kayat menjual dua bidang tanahnya dengan sertifikat nomor 704 dan 705, kepada Toenggoel Paraon Siagian.

Adapun sertifikat tanah nomor 704 seluas 2,4 hektare dan nomor 705 seluas 3.100 meter persegi. Sertifikat pun balik nama menjadi milik Toenggoel.

"Sedangkan bidang tanah dengan sertifikat nomor 706 dan nomor 707 dijual secara acak oleh Kayat," jelas Bari.

Digugat

Bari mengatakan, pada 1996, anak Abdul Hamid bernama Mimi Jamilah tiba-tiba menggugat ke Pengadilan Negeri Bekasi.

Gugatan dilakukan setelah ayahnya meninggal dunia. Gugatan yang dilayangkan Mimi hanya bermodalkan AJB ketika mendiang ayahnya bertransaksi membeli tanah dari tangan Juju.

Terdapat empat pihak sebagai tergugat, yakni Bambang, Kayat, Juju, dan Toenggoel. Gugatan berlangsung panjang. Bahkan gugatan sampai ke tingkat kasasi.

"Tahun 2002 terjadi akta perdamaian antara Mimi dengan tergugat. Setelah perdamaian tersebut, sudah tidak ada lagi isu. Kayat kemudian meninggal," kata Bari.

Penghuni terusir meski punya SHM

Setelah ada kesepakatan damai antara pihak tergugat dengan Mimi, Toenggoel kemudian menjual bidang tanah dengan sertifikat nomor 705 seluas 3.100 meter persegi ke Bari.

Sebelum bertransaksi, Bari lebih dulu memverifikasi legalitas tanah dengan sertifikat nomor 705 tersebut.

Berdasarkan verifikasinya ke Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bekasi, sertifikat tanah nomor 705 tidak bermasalah.

Selanjutnya, Bari melakukan pembayaran sebanyak enam kali dengan nilai Rp 4 miliar kepada Toenggoel untuk pembelian tanah tersebut. Nama pemilik sertifikat akhirnya berubah, dari nama Toenggoel menjadi atas nama Bari.

Dari pembelian ini, Bari kemudian membangun cluster yang berisi 27 bidang tanah. Pembangunan cluster turut diperkuat dengan legalitas Izin Mendirikan Bangunan (IMB) perumahan.

Selesai membangun, Bari kemudian menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan sebuah bank pelat merah. Tujuan kerja sama ini agar pihak bank memberikan fasilitas Kredit Kepmilikan Rumah (KPR).

Sejumlah konsumen akhirnya tertarik dengan cluster tersebut. Akad kredit pun terjadi, antara pihak debitur dan kreditur.

"Kemudian balik nama kepada debiturnya. Kemudian pasang HT (Hak Tanggungan). HT yang terpasang 18 dari bank pelat merah," kata Bari.

Para debitur akhirnya menempati sejumlah rumah dan ruko di Cluster Setia Mekar Residence 2.

Bertahun-tahun menempati area cluster, para penghuni dikejutkan dengan datangnya sebuah surat pemberitahuan eksekusi pengosongan lahan dari Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II pada 18 Desember 2024.

Obyek eksekusi yakni 27 bidang tanah di cluster tersebut yang mencakup rumah dan ruko, dengan rencana eksekusi pada 20 Januari 2025.

Eksekusi pengosongan lahan merujuk putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997. Putusan ini merupakan hasil gugatan yang dilayangkan Mimi pada 1996.

Karena surat pemberitahuan itulah, baik pihak developer maupun warga terkejut. Padahal, para penghuni cluster memiliki SHM yang dikeluarkan oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Bekasi atas lahan di atas mereka.

Di saat yang sama, developer dan warga selama ini tidak pernah dilibatkan dalam pokok permasalahan sengketa tanah tersebut.

"Kita tidak tahu duduk perkaranya. Pertempurannya antara siapa dengan siapa, kita enggak tahu," ujar Bari.

Sebelum eksekusi dilakukan, warga melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan gugatan putusan ke Pengadilan Negeri Cikarang Kelas III.

Permohonan gugatan diterima dengan jadwal sidang perdana pada 10 Februari 2025.

"Tapi (gugatan) tidak menghentikan proses eksekusi yang dilakukan PN Cikarang," imbuh dia.

Sementara, pihak Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II belum bisa berkomentar perihal persoalan eksekusi tersebut meskipun penghuni mengantongi sertifikat.

Sidang polemik kelebihan lahan rumah di Perum Safira Juanda, Kecamatan Buduran digelar. Sidang dilakukan di lokasi langsung oleh Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo.

Rumah pasutri Didik Noga Ahfidianto dan Eva seorang penjual kue itu digugat developer PT Chalidana Inti Cahaya selalu pengembang perumahan Safira Juanda karena dianggap ada kelebihan lahan 2×9 meter dari rumah seluas 9×16 M², yang bukan karena kesalahannya sendiri.

Sidang pemeriksaan setempat (PS) diwakili tiga hakim PN Sidoarjo, diantaranya Heru Dinarto, Herjuna Wisnu Gautama dan Rosyadi. Mereka melihat kondisi rumah yang diduga kelebihan lahan.

Di sela-sela sidang PS, hakim dari PN Sidoarjo beberapa kali menyarankan untuk masalah tersebut diselesaikan secara mediasi. Kedua belah pihak bisa duduk bersama untuk upaya perdamaian.

Kuasa Hukum pasutri Didik-Eva, Rohmad Amrullah mengatakan pemeriksaan setempat ini untuk memastikan unitnya benar-benar ada. Dia menegaskan bahwa tergugat (Didik-Eva) menerima unit rumah dari developer seperti batas yang ada saat ini.

"Lalu klien kami hanya membangun rumahnya sesuai dengan batas yang ditentukan developer. Kalau upaya damai, sebenarnya sebelumnya sudah ada pembicaraan sebelum masuk sidang. Tapi kendalanya di masalah harga yang kami nilai terlalu tinggi," kata Amrullah dilokasi, Senin (3/2/2015).

Hal senada juga disampaikan, tergugat Eva, perempuannya penjual kue, dia berharap masalah tersebut cepat selesai. Karena polemik kelebihan tanah ini sudah sangat mengganggu dalam kehidupannya.

"Kami harap masalah ini cepat selesai, dan apapun hasilnya semoga menjadi yang terbaik," kata Eva sambil berkaca-kaca.

Eva menegaskan bahwa pihaknya sebenarnya siap membeli unit tanah yang menjadi kelebihan ataupun secara keseluruhan. Namun dengan harga yang wajar.

"Saya sebenarnya sudah beritikad baik untuk membeli kelebihannya. Namun niat kami itu ditolak, malah digugat ke PN Sidoarjo," imbuh Eva.

Eva pihak tergugat juga tegaskan kesalahan di awal bukan dari pihaknya. Namun dari awal, pihaknya menempati rumah ini, ukurannya sudah sesuai dengan yang diberikan Developer. Hingga kemudian bagian belakang ditinggikan dan dibangun lantai 2.

Sementara itu, kuasa hukum PT Chalidana Inti Cahaya Siti Hamidah yang hadir dalam sidang PS tersebut menyampaikan kliennya membuka peluang untuk mediasi.
Untuk masalah harga, lanjut Hamidah mengatakan bahwa Chalidana menjalankan bisnis sesuai dengan SOP, termasuk penentuan harga.

"Kami sebenarnya sudah memberikan diskon, namun seiring berjalannya waktu tidak ketemu masalah harga," katanya. "Untuk yang lainnya kita buktikan di pengadilan saja," pungkasnya.

Untuk sidang lanjutan kasus ini akan dilaksanakan pada Kamis 13 Februari 2025 dengan agenda tambahan bukti-bukti.

Video: Terkuaknya Sindikat Penjualan Bayi di Kota Batu

Video: Terkuaknya Sindikat Penjualan Bayi di Kota Batu

BEKASI, KOMPAS.com - Sebanyak 14 penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dihadapkan dengan ketidakpastian setelah Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II mengosongkan lahan pada Kamis (30/1/2025).

Eksekusi pengosongan lahan merujuk putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997.

Obyek pengosongan berupa 27 bidang tanah seluas 3.100 meter persegi yang terdiri dari rumah dan ruko di lingkungan Cluster Setia Mekar Residence 2.

Pengosongan tersebut menyisakan tanda tanya besar bagi penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2. Pasalnya, warga dipaksa angkat kaki dari rumahnya sendiri meskipun memiliki surat hak milik (SHM).

Usut punya usut, persoalan pengosongan lahan ini diduga berkaitan dengan ulah "biong" atau makelar tanah sejak 1990.

Ulah makelar

Polemik pengosongan lahan 27 bidang tanah di Cluster Setia Mekar Residence 2 bermula dari transaksi jual beli sejumlah biong atau makelar terhadap tanah seluas 3,6 hektare pada 1990.

Tanah tersebut tercatat bersertifikat dengan nomor 325 atas nama Juju Saribanon Doli.

Abdul Bari, perwakilan developer sekaligus penghuni cluster menuturkan, pada tahun itu, Juju melakukan transaksi jual beli tanahnya dengan seseorang bernama Abdul Hamid.

Dalam transaksi ini, Juju turut membuat Akta Jual Beli (AJB) sebagai bukti kwitansi pembelian tanah. Juju juga langsung menyerahkan sertifikatnya ke tangan Abdul Hamid meski pembayaran baru sebatas uang muka.

Setelah sertifikat berpindah tangan, Juju berniat menjual tanah tersebut ke pihak lain. Ia kemudian menunjuk seseorang bernama Bambang Herianto sebagai mediator untuk menjajakan tanah seluas 3,3 hektare tersebut ke calon pembeli.

"Ditunjuklah anak buahnya bernama Bambang Herianto. Dia diberikan kuasa untuk memasarkan tanah tersebut," kata Bari saat ditemui Kompas.com di Tambun Selatan, Minggu (2/2/2025).

Tak lama setelah mendapat tugas memasarkan tanah tersebut, Bari bilang, Bambang langsung bertemu dengan seorang calon pembeli bernama Kayat.

Transaksi pun terjadi, dan sertifikat tanah atas nama Juju turut berpindah ke tangan Kayat.

Selanjutnya, Kayat meminta Abdul Hamid bertemu Juju. Tujuannya, untuk mengubah nama sertifikat, dari Juju sebagai pemilik awal ke Kayat.

Namun, Abdul Hamid tiba-tiba menghilang secara misterius. Abdul Hamid diduga melakukan wanprestasi mengingat ia belum juga melunasi pembayaran pembelian tanah kepada Juju.

Juju bahkan sempat melaporkan tindakan Abdul Hamid ke Polda Metro Jaya pada 1991.

"Sehingga bukti transaksi jual beli antara Juju dan Abdul Hamid, menurut Juju, dibatalkan," ungkap Bari.

ACHMAD NASRUDIN YAHYA/KOMPAS.com Abdul Bari, perwakilan developer sekaligus penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Permintaan itu kemudian dipenuhi Kayat. Dalam pelunasan ini, Juju kembali membuat AJB.

Sertifikat bernomor 325 pun balik nama, dari Juju menjadi atas nama Kayat dengan luas tanah 3,5 hektare.

Bari mengatakan, setelah balik nama, Kayat langsung menjual tanah tersebut. Hanya saja, Kayat kesulitan mencari calon pembeli karena saking luasnya tanah tersebut.

Akhirnya, Kayat memecah tanah 3,6 hektare tersebut menjadi empat bidang, dengan sertifikat masing-masing bernomor 704, 705, 706, dan 707.

"Dari keempat bidang itu, diperjualbelikan lagi kepada banyak pihak. Mungkin sampai hari ini, 50 bidang dari SHM 325," ucap Bari.

Dari keempat bidang tanah tersebut, Kayat menjual dua bidang tanahnya dengan sertifikat nomor 704 dan 705, kepada Toenggoel Paraon Siagian.

Adapun sertifikat tanah nomor 704 seluas 2,4 hektare dan nomor 705 seluas 3.100 meter persegi. Sertifikat pun balik nama menjadi milik Toenggoel.

"Sedangkan bidang tanah dengan sertifikat nomor 706 dan nomor 707 dijual secara acak oleh Kayat," jelas Bari.

Pewaris Abdul Hamid menggugat

Bari mengatakan, pada 1996, anak Abdul Hamid bernama Mimi Jamilah tiba-tiba menggugat ke Pengadilan Negeri Bekasi. Gugatan dilakukan setelah ayahnya meninggal dunia.

Gugatan yang dilayangkan Mimi hanya bermodalkan AJB ketika mendiang ayahnya bertransaksi membeli tanah dari tangan Juju.

Terdapat empat pihak sebagai tergugat, yakni Bambang, Kayat, Juju, dan Toenggoel. Gugatan berlangsung panjang. Bahkan gugatan sampai ke tingkat kasasi.

"Tahun 2002 terjadi akta perdamaian antara Mimi dengan tergugat. Setelah perdamaian tersebut, sudah tidak ada lagi isu. Kayat kemudian meninggal," kata Bari.

Terusirnya penghuni cluster

Setelah ada kesepakatan damai antara pihak tergugat dengan Mimi, Toenggoel kemudian menjual bidang tanah dengan sertifikat nomor 705 seluas 3.100 meter persegi ke Bari.

Sebelum bertransaksi, Bari lebih dulu memverifikasi legalitas tanah dengan sertifikat nomor 705 tersebut.

Berdasarkan verifikasinya ke Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bekasi, sertifikat tanah nomor 705 tidak bermasalah.

Rachel Farahdiba R Lahan depan Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, yang turut terdampak penggusuran.

Nama pemilik sertifikat akhirnya berubah, dari nama Toenggoel menjadi atas nama Bari.

Dari pembelian ini, Bari kemudian membangun cluster yang berisi 27 bidang tanah. Pembangunan cluster turut diperkuat dengan legalitas Izin Mendirikan Bangunan (IMB) perumahan.

Selesai membangun, Bari kemudian menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan sebuah bank pelat merah. Tujuan kerja sama ini agar pihak bank memberikan fasilitas Kredit Kepmilikan Rumah (KPR).

Sejumlah konsumen akhirnya tertarik dengan cluster tersebut. Akad kredit pun terjadi, antara pihak debitur dan kreditur.

"Kemudian balik nama kepada debiturnya. Kemudian pasang HT (Hak Tanggungan). HT yang terpasang 18 dari bank pelat merah," kata Bari.

Para debitur pun akhirnya menempati sejumlah rumah dan ruko di Cluster Setia Mekar Residence 2.

Bertahun-tahun menempati area cluster, para penghuni dikejutkan dengan datangnya sebuah surat pemberitahuan eksekusi pengosongan lahan dari Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II pada 18 Desember 2024.

Obyek eksekusi yakni 27 bidang tanah di cluster tersebut yang mencakup rumah dan ruko, dengan rencana eksekusi pada 20 Januari 2025.

Eksekusi pengosongan lahan merujuk putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997. Putusan ini merupakan hasil gugatan yang dilayangkan Mimi pada 1996.

Karena surat pemberitahuan itulah, baik pihak developer maupun warga terkejut. Padahal, para penghuni cluster memiliki SHM yang dikeluarkan oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Bekasi atas rumah mereka.

Pada saat yang sama, developer dan warga selama ini tidak pernah dilibatkan dalam pokok permasalahan sengketa tanah tersebut.

"Kita tidak tahu duduk perkaranya. Pertempurannya antara siapa dengan siapa, kita enggak tahu," ujar Bari.

Sebelum eksekusi dilakukan, warga melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan gugatan putusan ke Pengadilan Negeri Cikarang Kelas III. Permohonan gugatan diterima dengan jadwal sidang perdana pada 10 Februari 2025.

"Tapi (gugatan) tidak menghentikan proses eksekusi yang dilakukan PN Cikarang," imbuh dia.

Sementara, pihak Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II belum bisa berkomentar perihal persoalan eksekusi tersebut meskipun penghuni mengantongi sertifikat.

BEKASI, KOMPAS.com - Pihak developerCluster Setia Mekar Residence 2 di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berkomitmen untuk bertanggung jawab atas penggusuran lahan yang terjadi.

Hal ini disampaikan oleh Abdul Bari, perwakilan developer, melalui pesan tertulis pada Senin (3/2/2025).

“Bentuk perlawanan melalui gugatan penolakan eksekusi di PN Cikarang dan PN Kota Bekasi merupakan bentuk tanggung jawab developer,” ujar Bari, Senin.

Sebagai developer, ujar Bari, ia telah memenuhi dua aspek utama dalam pengembangan properti, yaitu legalitas tanah yang berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan legalitas bangunan yang berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Kedua hal tersebut telah dipenuhi dan diproses sesuai ketentuan aturan yang berlaku,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bari merinci langkah-langkah yang telah dilakukan dalam proses transaksi jual beli.

Berdasarkan hasil pengecekan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SKPT) oleh notaris di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, SHM tidak terblokir, tidak terdapat sita, dan tidak ada sengketa.

Selain itu, kata Bari, transaksi juga telah dilakukan di hadapan notaris dan pejabat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Di sisi lain, pembayaran pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) juga telah divalidasi.

Menurut Bari, proses balik nama ke atas nama pembeli yang beriktikad baik juga telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.

Lalu, pembelian dilakukan melalui KPR bank yang telah melewati verifikasi keabsahan legalitas tanah dan bangunan sehingga dapat memperoleh fasilitas KPR.

"Hak dan kewajiban para pihak telah dijalankan secara benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ucap Bari.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II mengeksekusi dan mengosongkan lahan terhadap 27 bidang tanah di Cluster Setia Mekar Residence 2 pada Kamis (30/1/2025).

Eksekusi ini merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tertanggal 25 Maret 1997.

Total lahan yang dieksekusi mencakup area seluas 3.100 meter persegi, termasuk tanah, ruko, dan warung.

“Untuk penghuninya, total ada 14 orang,” kata Ahmad Bari, Minggu (3/2/2025).

BEKASI, KOMPAS.com - Perumahan di Cluster Setia Mekar Residence 2 yang terletak di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, kini tampak sepi setelah Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II mengeksekusi penggusuran.

Berdasarkan pantauan Kompas.com pada Senin (3/2/2025) sekitar pukul 09.05 WIB, lahan yang sebelumnya dihuni itu telah kosong dan tidak ada lagi pemilik yang menetap.

Hanya tersisa bangunan rumah yang tidak dialiri listrik, dan para pemilik rumah tidak terlihat kembali untuk tinggal.

Selain rumah-rumah tersebut, delapan ruko yang terletak di depan cluster juga terlihat sepi.

Ruko-ruko tersebut terkunci rapat, dan pemiliknya sudah tidak lagi menempatinya setelah adanya imbauan untuk pengosongan lahan.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II telah menggusur 27 bidang tanah di Cluster Setia Mekar Residence 2 pada Kamis (30/1/2025).

Eksekusi ini merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS yang dikeluarkan pada 25 Maret 1997.

Dalam pelaksanaannya, pengadilan mengeksekusi tanah dan bangunan yang mencakup total lahan seluas 3.100 meter persegi.

“Untuk penghuninya total 14 orang," ungkap Ahmad Bari, perwakilan developer cluster, saat ditemui Kompas.com di Tambun Selatan pada Minggu (2/2/2025).

Sebelum eksekusi dilakukan, pihak pengadilan telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada seluruh penghuni rumah, termasuk pemilik ruko, pada 18 Desember 2024.

Surat tersebut berisi rencana eksekusi pengosongan lahan yang dijadwalkan pada 20 Januari 2025.

BEKASI, KOMPAS.com - Developer Cluster Setia Mekar Residence 2 di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, menuding penggusuran lahan yang dilakukan pada Kamis (30/1/2025) merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power oleh Pengadilan Negeri (PN) Cikarang.

“Abuse of power itu dilakukan oleh PN Cikarang bisa terjadi di mana saja dan oleh siapa saja,” ungkap Abdul Bari, salah satu perwakilan pengembang, kepada Kompas.com pada Senin (3/2/2025).

Bari menilai, eksekusi yang dilakukan oleh PN Cikarang banyak melanggar aturan dan undang-undang yang berlaku.

Pertama, kata dia, sudah ada perlawanan penolakan eksekusi. Kedua, eksekusi pengosongan lahan tidak dibacakan di atas obyek sesuai kedudukan sertifikat hak milik (SHM) dan tidak didengar oleh para pihak.

"Ketiga, eksekusi dilakukan di luar jam dinas operasional,” jelasnya.

Ia menambahkan, dasar hukum perlawanan warga sangat jelas, merujuk pada Buku II MA tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, halaman 101.

"Perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi (Pasal 207 (3) HIR dan 227 RBg), kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, maka eksekusi ditangguhkan, setidak-tidaknya sampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri,” ucap Bari.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II telah menggusur 27 bidang tanah di Cluster Setia Mekar Residence 2 pada tanggal 30 Januari 2025.

Eksekusi pengosongan lahan tersebut mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS yang dikeluarkan pada 25 Maret 1997.

Dalam pelaksanaannya, pengadilan mengeksekusi tanah dan bangunan yang mencakup ruko dan warung dengan total lahan seluas 3.100 meter persegi.

“Untuk penghuninya total 14 orang,” kata Ahmad Bari, perwakilan developer cluster, saat ditemui Kompas.com di Tambun Selatan pada Minggu (2/2/2025).

BEKASI, KOMPAS.com - Sejumlah penjual yang menyewa lahan di depan Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, ikut terdampak akibat penggusuran lahan yang terjadi pada Kamis (30/1/2025).

Penggusuran itu kini membuat mereka kehilangan tempat berjualan.

Risna (40), salah satu pemilik warung kopi yang telah berjualan selama delapan tahun, mengungkapkan rasa paniknya saat penggusuran berlangsung.

“Kami (penjual) kalang-kabut ketika ada penggusuran. Kacau balau suasananya,” kata Risna kepada Kompas.com, Senin (3/2/2025).

Saat penggusuran berlangsung, Risna dan penjual lainnya terburu-buru menyelamatkan barang dagangan mereka.

Beruntung, aparat kepolisian turut membantu mereka dalam proses tersebut.

Risna mengaku telah mendapatkan informasi mengenai penggusuran lahan sejak Desember 2024.

Lalu, pada malam sebelum penggusuran, Risna menerima imbauan dari Ketua RT setempat untuk mengosongkan lahan.

“Saya konfirmasi ke penanggung jawab lapak yang disebut ‘jawara’ di sini. Tapi, ‘jawara’ mengonfirmasi, kalau lapak kami aman enggak terdampak penggusuran,” ungkapnya.

Meskipun demikian, penggusuran tetap dilaksanakan.

“Sebanyak 1.000 aparat gabungan itu turun. Ada ambulans. Ada pemadam kebakara. Dan ada polisi juga,” tambahnya.

Risna juga mengingat terdapat tiga alat berat yang dikerahkan saat penggusuran.

Hal serupa disampaikan oleh Rika (41), seorang penjual pisang barangan yang telah berjualan selama 15 tahun. Ia merasa sedih atas penggusuran yang terjadi.

“Saya luluh lantah, seperti lapak saya yang digusur,” ujarnya.

Rika juga menyoroti ketidakadilan dari pemilik lahan yang tidak bertanggung jawab atas penggusuran tersebut.

“Saya juga enggak mendapatkan ganti rugi dari pemilik lahan. Padahal, sudah bayar sewa. Bahkan, mereka juga enggak datang,” jelasnya.

Dari kejadian ini, Rika berharap dapat kembali berjualan dan meminta agar pemilik lahan atau "jawara" membayar ganti rugi yang seharusnya mereka terima.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II telah melakukan penggusuran terhadap 27 bidang tanah di Cluster Setia Mekar Residence 2 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tertanggal 25 Maret 1997.

Proses eksekusi ini mencakup tanah dan bangunan yang meliputi ruko dan warung dengan total lahan seluas 3.100 meter persegi.

“Untuk penghuninya total 14 orang," jelas Ahmad Bari, perwakilan developer cluster, saat ditemui Kompas.com di Tambun Selatan, Minggu (2/2/2025).

Penggusuran ini jelas berdampak pada Rika dan Risna yang membuka warung di depan perumahan yang terkena pengosongan lahan tersebut.

BEKASI, KOMPAS.com - Sejumlah penjual yang menyewa lahan di depan Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, ikut terdampak akibat penggusuran lahan yang terjadi pada Kamis (30/1/2025).

Penggusuran itu kini membuat mereka kehilangan tempat berjualan.

Risna (40), salah satu pemilik warung kopi yang telah berjualan selama delapan tahun, mengungkapkan rasa paniknya saat penggusuran berlangsung.

“Kami (penjual) kalang-kabut ketika ada penggusuran. Kacau balau suasananya,” kata Risna kepada Kompas.com, Senin (3/2/2025).

Saat penggusuran berlangsung, Risna dan penjual lainnya terburu-buru menyelamatkan barang dagangan mereka.

Beruntung, aparat kepolisian turut membantu mereka dalam proses tersebut.

Risna mengaku telah mendapatkan informasi mengenai penggusuran lahan sejak Desember 2024.

Lalu, pada malam sebelum penggusuran, Risna menerima imbauan dari Ketua RT setempat untuk mengosongkan lahan.

“Saya konfirmasi ke penanggung jawab lapak yang disebut ‘jawara’ di sini. Tapi, ‘jawara’ mengonfirmasi, kalau lapak kami aman enggak terdampak penggusuran,” ungkapnya.

Meskipun demikian, penggusuran tetap dilaksanakan.

“Sebanyak 1.000 aparat gabungan itu turun. Ada ambulans. Ada pemadam kebakara. Dan ada polisi juga,” tambahnya.

Risna juga mengingat terdapat tiga alat berat yang dikerahkan saat penggusuran.

Hal serupa disampaikan oleh Rika (41), seorang penjual pisang barangan yang telah berjualan selama 15 tahun. Ia merasa sedih atas penggusuran yang terjadi.

“Saya luluh lantah, seperti lapak saya yang digusur,” ujarnya.

Rika juga menyoroti ketidakadilan dari pemilik lahan yang tidak bertanggung jawab atas penggusuran tersebut.

“Saya juga enggak mendapatkan ganti rugi dari pemilik lahan. Padahal, sudah bayar sewa. Bahkan, mereka juga enggak datang,” jelasnya.

Dari kejadian ini, Rika berharap dapat kembali berjualan dan meminta agar pemilik lahan atau "jawara" membayar ganti rugi yang seharusnya mereka terima.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II telah melakukan penggusuran terhadap 27 bidang tanah di Cluster Setia Mekar Residence 2 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tertanggal 25 Maret 1997.

Proses eksekusi ini mencakup tanah dan bangunan yang meliputi ruko dan warung dengan total lahan seluas 3.100 meter persegi.

“Untuk penghuninya total 14 orang," jelas Ahmad Bari, perwakilan developer cluster, saat ditemui Kompas.com di Tambun Selatan, Minggu (2/2/2025).

Penggusuran ini jelas berdampak pada Rika dan Risna yang membuka warung di depan perumahan yang terkena pengosongan lahan tersebut.