Pemerintah tengah melakukan percepatan untuk mencapai target penerima program makan bergizi gratis (MBG) hingga 82,9 juta orang. Sejalan dengan itu, pemerintah akan menerbitkan aturan berupa Peraturan Presiden (Perpres) atau Instruksi Presiden (Inpres).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menggelar rapat koordinasi terbatas terkait percepatan program tersebut dengan kementerian/lembaga terkait. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy.

Zulhas menerangkan rapat tersebut membahas terkait penyempurnaan tata kelola program tersebut sehingga dapat mencapai target.

"Kami membahas, kita akan menyempurnakan tata kelolanya agar bisa bergerak lebih cepat lebih bagus sehingga tujuan sasaran 82,9 juta itu bisa percepat capaiannya. Akan ada pembahasan mengenai Perpres tadi," kata Zulhas usai menyelenggarakan rapat tersebut di kantornya, Jumat (9/5/2025).

Zulhas pun mengakui pembahasan aturan tersebut memakan waktu. Dia pun tidak masalah apabila pembahasannya dapat membuat para pegawai menginap berhari-hari.

"Kesimpulannya kita memutuskan akan ada tim kementerian terkait memang nggak bisa 1 jam 2 jam itu saya kira menjadi isi bahan untuk merumuskan Perpres atau Inpres. Mungkin perlu konsinyering, waktu dua hari tiga hari sampai tuntas dipaparkan target kita. Apa yang perlu dicapai, termasuk penting tata kelola, SPPG itu gimana agar 82,9 juta cepat tercapai. Perlu mengadakan segera konsinyering dengan bahan yang kita bicarakan tadi. Setelah selesai rapat berikutnya mudah-mudahan akan ada kesimpulan," terang Zulhas.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan aturan tersebut akan lebih mengatur terkait percepatan agar mencapai target. Dia pun membeberkan alasan percepatan tersebut dibuat usai program MBG berjalan selama 4 bulan.

"Ya namanya kan begini. Kita ini kan harus bekerja, berjalan. Kemudian melihat setelah dijalankan itu. Awalnya orang berpikir ini tidak akan jalan. Sebenarnya setelah jalan, ini harus lebih cepat lagi," kata Dadan.

Sebagai informasi, penerima MBG saat ini baru menyasar 3,5 juta orang. Pemerintah menargetkan sebanyak 82,9 juta orang menerima program tersebut hingga akhir tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut, persentase insiden keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berada pada angka yang kecil.

Meski demikian, Zulhas mengatakan, pemerintah telah mengevaluasi insiden penerima manfaat yang mengalami keracunan program MBG.

“Ini kami evaluasi dan akan bekerja keras agar tidak terjadi [insiden keracunan MBG], walaupun secara persentase sangat kecil, 0,00% ya, Pak [Dadan Hindayana],” kata Zulhas dalam rapat koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Lebih lanjut, Zulhas mengeklaim bahwa selama ini program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto tersebut telah berjalan baik.

“Kami melakukan evaluasi yang selama ini sudah berjalan baik, tetapi ada catatan-catatan kecil yang sudah disampaikan oleh kepala Badan Gizi Nasional yang akan berusaha keras untuk tidak ada insiden seperti satu orang-dua orang dari 3,4 juta,” ujarnya.

Selain evaluasi MBG, Zulhas menyampaikan, rapat koordinasi hari ini juga membahas terkait penyempurnaan tata kelola penyelenggaraan program MBG agar program ini bisa berjalan lebih cepat sehingga bisa segera mencapai 82,9 juta penerima manfaat.

Adapun, Badan Gizi Nasional mempercepat target MBG menjangkau 82,9 juta penerima manfaat menjadi akhir November 2025.

“Kami tadi membahas akan kita menyempurnakan tata kelola agar bisa bergerak lebih cepat, lebih bagus sehingga tujuan, sasaran 82,9 juta [penerima MBG] itu bisa kita percepat capaiannya,” terangnya.

Kemudian, lanjut Zulhas, pemerintah juga akan membahas mengenai regulasi yang nantinya akan dirumuskan ke dalam Peraturan Presiden (Perpres) atau Instruksi Presiden (Inpres).

Dalam catatan Bisnis, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat terdapat enam kasus kejadian keracunan MBG yang dialami 327 siswa sejak program MBG dijalankan pada Januari 2025.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya telah melakukan langkah-langkah penanganan dan evaluasi terhadap kejadian-kejadian tersebut.

“Kejadian [siswa memakan makanan basi] dari program MBG yang pertama tersebar itu sebenarnya dulu tanggal 13 Januari di Sukoharjo, ini penyebabnya sebetulnya teknis karena ini baru mulai,” ujar Dadan dalam RDP bersama Komis IX DPR RI, Selasa (6/5/2025).

Dia memerinci, total siswa yang terdampak keracunan di Sukoharjo pada 13 Januari 2025 mencapai 40 siswa. Insiden keracunan MBG juga sempat terjadi pada 6 Januari 2025 di Cianjur yang berdampak pada 72 siswa.

Dadan menjelaskan, kasus tersebut saat ini tengah dalam tahap penyelidikan uji lab.

Kejadian siswa keracunan MBG kemudian berlanjut pada 17 Februari 2025. Pada hari itu, terdapat tiga kasus keracunan sekaligus yang tersebar di beberapa lokasi mulai dari Tasikmalaya (Jawa Barat) 51 siswa , Batang (Jawa Tengah) 60 siswa, dan Pali (Sumatra Selatan) 4 siswa.

Kasus keracunan kembali terjadi pada 17 Maret 2025 di Bandung. BGN mencatat setidaknya terdapat 100 siswa terdampak dalam peristiwa tersebut.

“Yang [keracunan] di Bandung ini sebetulnya ada SPPG yang tadinya restoran yang kemudian dikonversi jadi SPPG dan set-nya pun set resto, jadi sebetulnya dari segi kualitas makanan sudah higienis sudah memenuhi syarat, tapi ada beberapa siswa terdampak. Kami sampai sekarang belum dapat laporan [hasil evaluasinya],” tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mewujudkan multiplier effect (efek berganda) bagi perekonomian lokal.

Dadan menyampaikan hal tersebut saat meresmikan Bumdes Tridadi di Sleman, D.I Yogyakarta pada Kamis (8/5) bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar.

"Saya kira (peran Bumdes) itu harus kita sambut baik, karena multiplier effect-nya akan luar biasa. Lima puluh orang akan bekerja, ibu-ibu yang tadinya tidak bekerja kemudian dapat penghasilan," katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Dadan mengemukakan, setiap kali satu SPPG berdiri membutuhkan minimal 15 pemasok, sehingga berpotensi muncul 15 wirausaha baru.

"Kami harapkan semua pasokan ke SPPG itu dari lokal," ujar dia.

SPPG memiliki tiga peran utama, yaitu produksi MBG, tempat bertemunya satuan pelayanan dengan produsen bahan baku, dan tempat di mana ahli gizi melakukan pemantauan produksi MBG agar sesuai dengan standar pemenuhan gizi.

Dadan menyambut baik antusias dari Bumdes dalam bermitra dengan BGN. Menurut dia dengan bergabungnya Bumdes dalam mengelola MBG, maka pergerakan perekonomian di tingkat lokal akan semakin optimal.

SPPG tersebut nantinya juga akan menerima kucuran dana Rp8-10 miliar per tahun, yang 85 persennya diproyeksikan untuk membeli bahan baku dari petani dan UMKM lokal.

Sementara itu, Menko PM Muhaimin Iskandar mengapresiasi keterlibatan Bumdes yang menjadi mitra BGN untuk membentuk SPPG.

"Saya sangat bangga dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada teman-teman Bumdes, di mana Bumdes berinisiatif menjadi partner dari BGN. Ini langsung multiplier efeknya, luar biasa," katanya.

Menurut dia, upaya Bumdes membentuk SPPG akan turut membangun pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Sleman (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa pihaknya akan menggelontorkan Rp400 miliar untuk operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Daerah Istimewa Yogyakarta bila daerah tersebut dapat mendirikan sebanyak 386 SPPG.

"Secara umum untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu akan ada kurang lebih 386 sehingga kurang lebih uang Badan Gizi akan masuk ke Yogyakarta Rp400 miliar," kata Dadan Hindayana di Sleman, DIY, Kamis (8/5).

Menurut dia, kucuran dana tersebut merupakan dukungan finansial BGN untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.

"Ini satu sokongan finansial untuk menggerakkan ekonomi masyarakat," katanya.

Dadan Hindayana mendorong BUMDES-BUMDES untuk bermitra dengan BGN guna membangun SPPG maupun menjadi pemasok MBG.

Kepala BGN menekankan bahwa keberadaan SPPG tidak memerlukan bangunan baru, tetapi bisa memanfaatkan bangunan lama yang tidak digunakan.

"Bisa dengan mengubah fungsi restoran, kafe, atau rumah yang tidak digunakan agar menjadi satuan pelayanan," kata Dadan Hindayana.

Ia melanjutkan, "Kalau ada lapangan futsal yang sekarang sudah tidak digunakan, ubah saja jadi satuan pelayanan pemenuhan gizi."

Untuk Kabupaten Sleman, pihaknya memperkirakan 111 SPPG untuk kebutuhan program MBG di kabupaten tersebut.

Dengan adanya 15 satuan pelayanan, menurut dia, ekonomi akan bergerak.

"Kalau bisa sampai 111 satuan pelayanan berdiri itu, artinya akan ada Rp120 miliar uang Badan Gizi mengalir ke Sleman," katanya.

Menurut dia, kalau bisa untuk membeli bahan baku yang berasal dari tanah Sleman sehingga uangnya tidak keluar dari daerah itu.

Pada hari Kamis (8/5), Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meresmikan operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) BUMDES Tridadi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, serta 14 SPPG lainnya di Yogyakarta.

Sleman (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang dibentuk akan menerima dana Rp8 miliar hingga Rp10 miliar per tahun untuk membiayai produksi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Nanti di satuan pelayanan ini setiap tahun akan terima uang kurang lebih antara Rp8 miliar sampai Rp10 miliar. Jadi, per bulannya kurang lebih sekitar Rp800 juta, sebanyak 85 persennya untuk membeli bahan baku," kata Dadan Hindayana di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (8/5).

Menurut dia, di Kabupaten Sleman diperkirakan memerlukan 111 SPPG.

Hingga saat ini, terdapat 15 SPPG yang baru diresmikan di Yogyakarta yang terdiri dari 13 di Sleman, 1 di Kulon Progo, dan 1 di Gunungkidul.

"Jadi, kalau dibangun 15 itu baru sekitar 10 persen, masih belum mencapai 50 persen. Baru 10 persen," kata Dadan Hindayana.

Pihaknya mengatakan bahwa keberadaan SPPG sebenarnya tidak memerlukan bangunan baru, tetapi bisa memanfaatkan bangunan lama yang tidak terpakai.

"Bisa dengan mengubah fungsi restoran, kafe, atau rumah yang tidak digunakan agar menjadi satuan pelayanan," kata Dadan Hindayana.

Kalau ada lapangan futsal yang sekarang sudah tidak digunakan, kata dia, ubah saja jadi satuan pelayanan pemenuhan gizi.

Pada hari Kamis (8/5), Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meresmikan operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) BUMDES Tridadi di Kabupaten Sleman, DIY, serta 14 SPPG lainnya di Yogyakarta.

Sleman (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa pihaknya akan menggelontorkan Rp400 miliar untuk operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Daerah Istimewa Yogyakarta bila daerah tersebut dapat mendirikan sebanyak 386 SPPG.

"Secara umum untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu akan ada kurang lebih 386 sehingga kurang lebih uang Badan Gizi akan masuk ke Yogyakarta Rp400 miliar," kata Dadan Hindayana di Sleman, DIY, Kamis (8/5).

Menurut dia, kucuran dana tersebut merupakan dukungan finansial BGN untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.

"Ini satu sokongan finansial untuk menggerakkan ekonomi masyarakat," katanya.

Dadan Hindayana mendorong BUMDES-BUMDES untuk bermitra dengan BGN guna membangun SPPG maupun menjadi pemasok MBG.

Kepala BGN menekankan bahwa keberadaan SPPG tidak memerlukan bangunan baru, tetapi bisa memanfaatkan bangunan lama yang tidak digunakan.

"Bisa dengan mengubah fungsi restoran, kafe, atau rumah yang tidak digunakan agar menjadi satuan pelayanan," kata Dadan Hindayana.

Ia melanjutkan, "Kalau ada lapangan futsal yang sekarang sudah tidak digunakan, ubah saja jadi satuan pelayanan pemenuhan gizi."

Untuk Kabupaten Sleman, pihaknya memperkirakan 111 SPPG untuk kebutuhan program MBG di kabupaten tersebut.

Dengan adanya 15 satuan pelayanan, menurut dia, ekonomi akan bergerak.

"Kalau bisa sampai 111 satuan pelayanan berdiri itu, artinya akan ada Rp120 miliar uang Badan Gizi mengalir ke Sleman," katanya.

Menurut dia, kalau bisa untuk membeli bahan baku yang berasal dari tanah Sleman sehingga uangnya tidak keluar dari daerah itu.

Pada hari Kamis (8/5), Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meresmikan operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) BUMDES Tridadi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, serta 14 SPPG lainnya di Yogyakarta.(*)

Sleman (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang dibentuk akan menerima dana Rp8 miliar hingga Rp10 miliar per tahun untuk membiayai produksi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Nanti di satuan pelayanan ini setiap tahun akan terima uang kurang lebih antara Rp8 miliar sampai Rp10 miliar. Jadi, per bulannya kurang lebih sekitar Rp800 juta, sebanyak 85 persennya untuk membeli bahan baku," kata Dadan Hindayana di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (8/5).

Menurut dia, di Kabupaten Sleman diperkirakan memerlukan 111 SPPG.

Hingga saat ini, terdapat 15 SPPG yang baru diresmikan di Yogyakarta yang terdiri dari 13 di Sleman, 1 di Kulon Progo, dan 1 di Gunungkidul.

"Jadi, kalau dibangun 15 itu baru sekitar 10 persen, masih belum mencapai 50 persen. Baru 10 persen," kata Dadan Hindayana.

Pihaknya mengatakan bahwa keberadaan SPPG sebenarnya tidak memerlukan bangunan baru, tetapi bisa memanfaatkan bangunan lama yang tidak terpakai.

"Bisa dengan mengubah fungsi restoran, kafe, atau rumah yang tidak digunakan agar menjadi satuan pelayanan," kata Dadan Hindayana.

Kalau ada lapangan futsal yang sekarang sudah tidak digunakan, kata dia, ubah saja jadi satuan pelayanan pemenuhan gizi.

Pada hari Kamis (8/5), Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meresmikan operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) BUMDES Tridadi di Kabupaten Sleman, DIY, serta 14 SPPG lainnya di Yogyakarta.

Kalau bisa sampai 111 satuan pelayanan berdiri itu, artinya akan ada Rp120 miliar uang Badan Gizi mengalir ke Sleman.

Sleman (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa pihaknya akan menggelontorkan Rp400 miliar untuk operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Daerah Istimewa Yogyakarta bila daerah tersebut dapat mendirikan sebanyak 386 SPPG.

"Secara umum untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu akan ada kurang lebih 386 sehingga kurang lebih uang Badan Gizi akan masuk ke Yogyakarta Rp400 miliar," kata Dadan Hindayana di Sleman, DIY, Kamis (8/5).

Menurut dia, kucuran dana tersebut merupakan dukungan finansial BGN untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.

"Ini satu sokongan finansial untuk menggerakkan ekonomi masyarakat," katanya.

Dadan Hindayana mendorong BUMDES-BUMDES untuk bermitra dengan BGN guna membangun SPPG maupun menjadi pemasok MBG.

Kepala BGN menekankan bahwa keberadaan SPPG tidak memerlukan bangunan baru, tetapi bisa memanfaatkan bangunan lama yang tidak digunakan.

"Bisa dengan mengubah fungsi restoran, kafe, atau rumah yang tidak digunakan agar menjadi satuan pelayanan," kata Dadan Hindayana.

Ia melanjutkan, "Kalau ada lapangan futsal yang sekarang sudah tidak digunakan, ubah saja jadi satuan pelayanan pemenuhan gizi."

Untuk Kabupaten Sleman, pihaknya memperkirakan 111 SPPG untuk kebutuhan program MBG di kabupaten tersebut.

Dengan adanya 15 satuan pelayanan, menurut dia, ekonomi akan bergerak.

"Kalau bisa sampai 111 satuan pelayanan berdiri itu, artinya akan ada Rp120 miliar uang Badan Gizi mengalir ke Sleman," katanya.

Menurut dia, kalau bisa untuk membeli bahan baku yang berasal dari tanah Sleman sehingga uangnya tidak keluar dari daerah itu.

Pada hari Kamis (8/5), Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meresmikan operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) BUMDES Tridadi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, serta 14 SPPG lainnya di Yogyakarta.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Sleman (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang dibentuk akan menerima dana Rp8 miliar hingga Rp10 miliar per tahun untuk membiayai produksi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Nanti di satuan pelayanan ini setiap tahun akan terima uang kurang lebih antara Rp8 miliar sampai Rp10 miliar. Jadi, per bulannya kurang lebih sekitar Rp800 juta, sebanyak 85 persennya untuk membeli bahan baku," kata Dadan Hindayana di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (8/5).

Menurut dia, di Kabupaten Sleman diperkirakan memerlukan 111 SPPG.

Hingga saat ini, terdapat 15 SPPG yang baru diresmikan di Yogyakarta yang terdiri dari 13 di Sleman, 1 di Kulon Progo, dan 1 di Gunungkidul.

"Jadi, kalau dibangun 15 itu baru sekitar 10 persen, masih belum mencapai 50 persen. Baru 10 persen," kata Dadan Hindayana.

Pihaknya mengatakan bahwa keberadaan SPPG sebenarnya tidak memerlukan bangunan baru, tetapi bisa memanfaatkan bangunan lama yang tidak terpakai.

"Bisa dengan mengubah fungsi restoran, kafe, atau rumah yang tidak digunakan agar menjadi satuan pelayanan," kata Dadan Hindayana.

Kalau ada lapangan futsal yang sekarang sudah tidak digunakan, kata dia, ubah saja jadi satuan pelayanan pemenuhan gizi.

Pada hari Kamis (8/5), Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meresmikan operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) BUMDES Tridadi di Kabupaten Sleman, DIY, serta 14 SPPG lainnya di Yogyakarta.

Bisa dengan mengubah fungsi restoran, kafe, atau rumah yang tidak digunakan agar menjadi satuan pelayanan.

Sleman (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang dibentuk akan menerima dana Rp8 miliar hingga Rp10 miliar per tahun untuk membiayai produksi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Nanti di satuan pelayanan ini setiap tahun akan terima uang kurang lebih antara Rp8 miliar sampai Rp10 miliar. Jadi, per bulannya kurang lebih sekitar Rp800 juta, sebanyak 85 persennya untuk membeli bahan baku," kata Dadan Hindayana di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (8/5).

Menurut dia, di Kabupaten Sleman diperkirakan memerlukan 111 SPPG.

Hingga saat ini, terdapat 15 SPPG yang baru diresmikan di Yogyakarta yang terdiri dari 13 di Sleman, 1 di Kulon Progo, dan 1 di Gunungkidul.

"Jadi, kalau dibangun 15 itu baru sekitar 10 persen, masih belum mencapai 50 persen. Baru 10 persen," kata Dadan Hindayana.

Pihaknya mengatakan bahwa keberadaan SPPG sebenarnya tidak memerlukan bangunan baru, tetapi bisa memanfaatkan bangunan lama yang tidak terpakai.

"Bisa dengan mengubah fungsi restoran, kafe, atau rumah yang tidak digunakan agar menjadi satuan pelayanan," kata Dadan Hindayana.

Kalau ada lapangan futsal yang sekarang sudah tidak digunakan, kata dia, ubah saja jadi satuan pelayanan pemenuhan gizi.

Pada hari Kamis (8/5), Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meresmikan operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) BUMDES Tridadi di Kabupaten Sleman, DIY, serta 14 SPPG lainnya di Yogyakarta.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melontarkan usul agar restoran atau lapangan futsal yang tak laku diubah menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur makan bergizi gratis (MBG).

"Saya lihat mungkin ada restoran yang nganggur gitu yang sudah tidak laku, ubah aja di sektor pelayanan. Jadi enggak usah enggak usah bangun semuanya baru seperti ini tapi bisa mengubah fungsi restoran, kafe," ujar Dadan usai peresmian operasional dapur MBG di Sleman, DIY bersama Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimmin Iskandar alias Cak Imin, Kamis (8/5).

Kata Dadan, usulnya ini bukan hal baru. Dia mengklaim sudah banyak orang yang merelakan rumahnya di Jakarta dijadikan dapur MBG ketimbang nganggur tak terpakai.

"Atau kalau ada lapangan futsal yang sekarang sudah tidak digunakan karena orang tidak lagi main futsal tetapi main mini soccer ubah aja jadi satu pelayanan untuk makan bergizi," ucapnya.

Usul Dadan ini berkaitan dengan upaya pemerintah yang mendorong lebih banyak lagi BUMDes atau masyarakat berpartisipasi mendirikan dapur MBG.

"Dan di Sleman ini dalam hitungan kami harus ada 111 ya, jadi kalau dibangun 15 itu baru sekitar 10 persen. Masih belum mencapai 50 persen baru 10 persen jadi harus masih harus bangun lagi yang lain," ucapnya.

Ia menjelaskan, program MBG gagasan Presiden Prabowo Subianto ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Dadan bilang, pembangunan satu unit SPPG lebih dari sekadar menyiapkan makanan sehat, tapi juga berdampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.

Setiap dapur MBG mampu menyerap sekitar 50 tenaga kerja, mulai dari juru masak, tenaga pengemasan, hingga distribusi makanan.

Dapur MBG juga sangat memungkinkan mempekerjakan ibu-ibu kader Posyandu mendistribusikan pangan sehat untuk ibu hamil atau balita di rumah. Tentunya dengan besaran honor yang layak.

"Jadi ini sudah menampung lapangan kerja bagi ibu-ibu yang tadinya mungkin tidak bisa bekerja di mana-mana, bisa bekerja membantu di sini untuk memasak untuk memberikan manfaat," imbuh Dadan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih kurang untuk memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia usul agar restoran nganggur dan lapangan futsal diubah menjadi SPPG.

Hal itu disampaikan Dadan dalam sambutannya saat meresmikan SPPG Tridadi, Sleman. Dia awalnya menceritakan bahwa di Sleman saja jumlah SPPG belum menyentuh angka 50 persen dari total kebutuhan.

"Masih belum mencapai 50 persen baru 10 persen. Jadi harus masih harus bangun lagi yang lain," kata Dadan di SPPG Tridadi, Kamis (8/5/2025).

Dia mengatakan, daripada membangun SPPG dari nol, lebih baik memanfaatkan bangunan yang ada.

"Saya lihat mungkin ada restoran yang nganggur gitu yang sudah tidak laku, ubah aja di sektor pelayanan. Jadi nggak usah, nggak usah bangun semuanya baru seperti ini, tapi bisa mengubah fungsi restoran, kafe," ujarnya.

Dia bilang, SPPG bisa juga menggunakan rumah yang tidak terpakai seperti yang dia lakukan di Jakarta.

"Atau rumah yang tidak digunakan. Banyak, banyak orang yang punya rumah tinggalnya di Jakarta dijadikan satuan pelayanan," imbuhnya.

Usul lainnya yakni menggunakan lapangan futsal yang sudah banyak ditinggalkan.

"Atau kalau ada lapangan futsal yang sekarang sudah tidak digunakan karena orang tidak lagi main futsal, tetapi main mini soccer, ubah aja jadi satu pelayanan untuk makan bergizi," jelasnya.

Dadan bilang, secara keseluruhan, BGN masih membutuhkan kurang lebih 28.800 SPPG lagi. Untuk itu pihaknya membuka kesempatan kemitraan dengan berbagai pihak.

"Masih banyak, kita baru sekarang ini kan 1.286, masih akan butuh kurang lebih 28.800 yang masih harus dibangun. Nanti Badan Gizi akan membangun 1.554 sehingga 28.000 itu kita harapkan kemitraan dari berbagai pihak," pungkasnya.

Video BGN Butuh Tambahan Anggaran Rp 50 T untuk Program Makan Gratis

Video BGN Butuh Tambahan Anggaran Rp 50 T untuk Program Makan Gratis