KOMPAS.com – Program 3 Juta Rumah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan dunia properti Indonesia, dan kini para raksasa perbankan serta penguasa properti bersatu dalam diskusi substantif di sebuah meja bundar, di Jakarta.

Tak tanggung-tanggung, para bos PT Bank Central Asia Tbk (BCA) hadir sekaligus Presiden Komisaris Jahja Setiaatmadja dan Presiden Direktur Hendra Lembong.

Kemudian Managing Director PT Ciputra Development Tbk Budiarsa Sastrawinata, Direktur Sinarmas Land Group Hendri Hendrarta, dan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto P. Adhi.

Selanjutnya, Presiden Direktur PT Pakuwon jati Tbk A Stefanus Ridwan, Presiden Komisaris PT Alam Sutera Realty Tbk Haryanto Tirtohadiguna, dan Direktur PT Pembangunan Jaya Tbk Sutopo Kristanto.

Mereka didampingi Deputi Badan Bank Tanah Perdananto Aribowo, dan Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryanti.

Dalam diskusi substantif bersama Menteri PKP Maruarar Sirait, terobosan besar dihasilkan yakni pemanfaatan lahan negara sebagai kunci penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Dengan kolaborasi pemerintah, pengembang, dan perbankan, Indonesia siap wujudkan mimpi jutaan keluarga memiliki rumah," ujar Ara yang mengunggah diskusi ini pada akun IG pribadinya, Jumat (2/5/2025).

Program 3 Juta Rumah yang diluncurkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2025, bertujuan menyediakan hunian layak bagi MBR dengan penghasilan di bawah Rp 12 juta per bulan untuk lajang, dan Rp 14 juta per bulan untuk pasangan.

Menurut data BP Tapera, 220.000 unit KPR subsidi telah disalurkan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada Q1-2025, didukung anggaran Rp 31 triliun.

Namun, tantangan utama adalah ketersediaan lahan yang terjangkau, terutama di kawasan urban sepeti Jadebotabek, dan kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa.

Ara pun mendorong sinergi lintas sektor, menegaskan bahwa kolaborasi adalah kunci.

“Tantangan perumahan tak bisa diselesaikan sendiri. Butuh kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan perbankan, dengan semangat keberpihakan, kepastian hukum, dan keberlanjutan,” tuturnya.

Lahan Negara: Instrumen Strategis

Salah satu topik utama dalam diskusi adalah pemanfaatan lahan negara sebagai solusi strategis.

Deputi Badan Bank Tanah Perdananto Aribowo menjelaskan, bahwa lahan negara, seperti tanah sitaan korupsi, HGU kedaluwarsa, atau aset BUMN, dapat dialokasikan untuk perumahan MBR melalui skema Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Contohnya, 1.000 hektar di Banten dari Kejaksaan Agung dan 2,5 hektar di Tangerang dari donasi pribadi telah disiapkan untuk program ini.

“Badan Bank Tanah berkomitmen menyediakan lahan legal dan berkelanjutan. Ini adalah pondasi keadilan sosial,” ujar Perdananto.

Skema ini memungkinkan pengembang seperti Summarecon, Pakuwon, dan Alam Sutera membangun hunian bersubsidi dengan biaya lahan yang lebih rendah, sehingga harga jual tetap terjangkau.

Sementara Jahja Setiaatmadja dan Hendra Lembong, dua tokoh kunci BCA, menegaskan peran perbankan dalam mendukung KPR subsidi.

“Kami siap mendukung program 3 Juta Rumah dengan pembiayaan yang efisien dan transparan, memastikan MBR mendapat akses KPR dengan bunga rendah,” ujar Jahja.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan kuota rumah subsidi dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan bertambah. Ia menyebutkan kuota yang berlaku saat ini ada 220 ribu unit.

"Sebentar lagi diumumkan lah. Sabar ya 220 ribu ini akan bertambah untuk pertama kali pemerintahan Presiden Prabowo (Subianto) ini akan menyiapkan paling banyak sepanjang sejarah Indonesia merdeka," ujar Ara usai menghadiri acara Mayday 2025 di Universitas Pertamina, Jakarta Selatan, Kamis (1/5/2025).

Ara menjelaskan tambahan kuota tersebut merupakan hasil kerja sama dengan berbagai pihak. Adapun pembiayaan kuota FLPP saat ini berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Tahun ini 220 ribu udah ada uangnya. Dari mana? Dari APBN. Berkat kerja sama moneter BI (Bank Indonesia), dan juga pemerintah Presiden Prabowo, juga DPR dibantu Pak Dasco (Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad), Pak Said, Komisi X juga, Komisi XI juga Pak Misbakhun (Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun)," imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Ara mengatakan sudah serah terima rumah subsidi untuk beberapa profesi, yakni bidan, perawat, dan tenaga kesehatan. Terakhir, ia baru menyerahkan kunci rumah subsidi secara simbolis untuk buruh.

Selanjutnya, ia akan menyerahkan kunci rumah untuk wartawan pada 6 Mei 2025 dan tenaga migran pada 8 Mei 2025. Semuanya dilakukan bekerja sama dengan kementerian terkait.

"Untuk selanjutnya ke depan masih banyak PR (pekerjaan rumah) kami dengan nelayan, dengan petani, dengan sopir, dengan masih banyak lagi profesi yang kami akan dukung. Jadi ini bukti nyata bahwa negara hadir," ucapnya.

"Saya sama Pak Heru (Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) lagi persiapkan, mohon doanya. Apa yang kita lagi pikirkan? ART, Asisten Rumah Tangga," tambahnya.

Soal investasi untuk Program 3 Juta Rumah, Ara menjelaskan dirinya sudah membagi tugas dengan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah. Ia menyebut Fahri fokus untuk memperoleh investasi dari luar negeri. Adapun kerja sama dibantu oleh Satuan Tugas (satgas) Perumahan.

"Jadi kita itu udah bagi tugas. Nah, investasi juga, kita sudah buka datanya, Pak. Dari Pak Erick (Thohir Menteri) BUMN. Data-data dari Kereta Api (PT KAI). Dari PTP, mana yang bagus-bagus. Bank Tanah, sudah buka datanya," katanya.

Ia juga menyebutkan sudah melakukan survei tanah yang merupakan bekas kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan sitaan Kejaksaan Agung. Menurutnya, investor bisa berasal dari luar maupun dalam negeri.

"Besok hari Jumat (2/5/2025) saya makan bersama Dirut BCA (Bank Central Asia) dan teman-teman pengembang dengan skala besar. Saya akan kasih pendahuluan nih visinya begini. Nanti kita akan undang untuk melihat lahan-lahannya. Dan saya ingin ada kolaborasi antara pengusaha besar dengan pengusaha menengah dan lokal," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Pemerintah sudah mengalokasikan 20 ribu rumah subsidi khusus untuk para buruh. Bagi buruh yang ingin membeli rumah murah, bisa coba mendaftarkan diri dalam program ini.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan program perumahan tersebut melibatkan Serikat Buruh dan Serikat Pekerja. Ia menjelaskan proses pendaftaran rumah subsidi melalui usulan dari bottom up.

"Jadi dari serikat pekerja, kemudian datanya dikumpulkan Pak Menteri, kemudian nanti ada proses cek, karena ada beberapa kriteria, terkait tentang pagu, gaji bulanannya berapa, dan dia harus rumah yang pertama ya," ujar Yassierli kepada awak media, Kamis (1/5/2025).

Hal itu disampaikan di sela-sela kegiatan Mayday 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di Universitas Pertamina, Jakarta Selatan.

Menurutnya para buruh tentu sudah membandingkan program-program perumahan, sebelum memutuskan program rumah subsidi ini. Ia menyebut ada banyak buruh yang mendaftarkan diri, sehingga menandakan mereka melihat program ini sangat baik.

Sementara itu, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan program perumahan untuk buruh yang difasilitasi dengan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi baru pertama kali dilakukan. Untuk itu, saat ini belum ada kriteria khusus yang ditetapkan untuk buruh. Ia juga menyebut siapapun yang mendaftar lebih dulu akan diproses oleh BP Tapera.

"Ada dorongan dari Pak Menteri (Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait), dari Pak Presiden Prabowo (Subianto) untuk meningkatkan kuota FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di tahun ini, tentu harus ada upaya-upaya khusus, upaya-upaya ekstra untuk perluasan potensi dari demand-nya itu sendiri, dari permintaannya sendiri," ucap Heru.

"Dan selama ini berbagai segmen profesi, yang masuk kriteria MBR, belum secara khusus diperhatikan, termasuk kaum buruh," sambungnya.

Dalam sambutan acara Mayday 2025, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berbincang dengan dua perwakilan buruh penerima rumah subsidi. Dua buruh tersebut merupakan assistant chief of store sebuah perusahaan minimarket dan staff leader sebuah produsen sepatu.

Ia memastikan keduanya memenuhi syarat, yakni tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan sebelumnya tidak memiliki rumah alias saat ini pembelian rumah pertama. Ara juga mengonfirmasi bahwa mereka sudah melihat kondisi rumah dalam keadaan baik.

"Jadi kita harus klarifikasi yang benar, jangan sampai lagi ada rumah subsidi yang sampai kepada orang kaya. Tidak boleh. Kita harus tepat sasaran," kata Ara.

Sebelumnya diberitakan, Ara secara simbolis menyerahkan 13 kunci rumah subsidi untuk buruh. Sebanyak 100 unit rumah disalurkan hari ini di lima lokasi.

"Hari ini buat tenaga kerja, buat buruh 100 rumah ya subsidi. Kemudian tanggal 6 (Mei 2025) buat teman-teman media wartawan ya tanggal 6, Tanggal 8 (Mei 2025) buat tenaga migran," kata Ara kepada awak media.

Ia pun menegaskan negara hadir untuk masyarakat dengan menyediakan rumah subsidi. Pihaknya akan terus menyediakan rumah untuk buruh sebanyak 20 ribu unit tahun ini.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kerahkan seluruh kekuatan sektor untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto yang ambisius, yaitu 8 persen tahun 2025.

Pria yang akrab disapa Ara ini menyatakan keyakinannya bahwa sektor perumahan memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi.

Hal itu disampaikannya di sela-sela kunjungan kerjanya di Perumahan Bumi Svarga Asri (BSA), Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, pada Senin (28/4/2025).

"Sektor perumahan itu memiliki ekosistem yang luar biasa. Dampak dari sektor perumahan ke pertumbuhan ekonomi juga bagus sekali. Sehingga saya yakin kontribusinya akan cukup besar," ujarnya.

Ara juga memberikan apresiasi khusus atas kolaborasi apik antara Badan Bank Tanah, BP Tapera, PT SMF, Bank BTN, dan PT SIG dalam upaya penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Jadi terima kasih. Mari kita bekerja keras, memberi contoh, cari terobosan. Salah satu terobosannya dengan Bank Tanah dan sudah ada pertemuan dengan pengembang. Saya rasa dengan model (perumahan) hari ini dengan (ekosistem) Bank Tanah, Tapera, PT SMF, SIG, BTN itu sudah sangat baik," paparnya.

Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Perdananto Aribowo, yang turut mendampingi Ara, menegaskan komitmen penuh Badan Bank Tanah untuk mendukung program-program pemerintah, terutama di sektor perumahan.

"Sebagai bagian dari ekosistem perumahan, kami terus berkomitmen untuk mendukung program-program perumahan rakyat melalui penyediaan lahan yang tepat, legal dan berkelanjutan. Kami juga pastikan bahwa tanah-tanah yang dikelola dapat diakses berbagai program pembangunan nasional," tutur Ari.

Ari juga menekankan bahwa penyediaan tanah untuk perumahan rakyat adalah fondasi penting dalam membangun keadilan sosial dan mensejahterakan masyarakat.

“Oleh karenanya kami mengajak semua pihak untuk terus bersinergi dan berinovasi demi membangun masa depan Indonesia, khususnya di sektor perumahan, menjadi lebih baik, lebih inklusif, dan berkelanjutan,” jelasnya.

Bupati Kabupaten Kendal, Dyah Kartika Permanasari, yang juga hadir dalam acara tersebut, menyatakan dukungan penuh dan kesiapan untuk bersinergi mensukseskan program nasional rumah layak huni bagi MBR.

Salah satunya dengan menetapkan BPHTB gratis pada transaksi perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tentunya menurunkan biaya kepemilikan rumah bersubsidi.

"Ini sudah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2024. Kami siap mendukung dan selalu mensukseskan program pemerintah pusat,” ungkapnya.

Sebagai informasi tambahan, Perumahan Bumi Svarga Asri dibangun oleh PT Asatu Realty sebagai pengembang dan berada di HPL Badan Bank Tanah seluas 4,2 Hektar.

PT Asatu dan Badan Bank Tanah menjalin perjanjian pemanfaatan dan didukung oleh berbagai pihak terkait untuk membangun rumah percontohan yang berkelanjutan.

KOMPAS.com - Tips memilih pengembang perumahan yang terpercaya perlu diketahui masyarakat yang berencana membeli rumah.

Pasalnya, sebelum memutuskan membeli rumah, masyarakat juga perlu memeriksa dengan cermat latar belakang atau profil pengembangnya.

Hal itu berguna untuk memastikan kualitas produk dan layanan pengembang agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

Dikutip dari unggahan akun Instagram Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Selasa (29/4/2025), pengembang rumah bukan cuma harus ramah di brosur, tapi juga harus terpercaya.

Berikut empat tips memilih pengembang perumahan yang terpercaya:

1. Terdaftar di Asosiasi Pengembang yang Terakreditasi

Masyarakat bisa mengakses sistem informasi ini melalui laman sireng.pkp.go.id untuk mencari data asosiasi pengembang perumahan dan pengembang perumahan yang terdaftar serta diakui oleh pemerintah.

2. Lihat Kualifikasinya

Dalam hal ini, masyarakat perlu melihat apakah pengembang perumahan yang dipilih berkualifikasi kecil, menengah, atau besar. Klasifikasi itu berdasarkan aset dan sumber daya manusianya.

Semakin besar skala proyek perumahannya, seharusnya kualifikasi pengembang sudah termasuk menengah atau besar.

3. Cek Legalitas Proyek

Masyarakat harus memastikan bahwa proyek perumahan telah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)/Hak Milik (SHM), dan sertifikat tanah yang sah.

Hal-hal tersebut menjadi penting karena legalitas merupakan tanggung jawab pengembang, bukan bonus.

Selain itu, pelaku pembangunan yang melakukan pemasaran juga harus memastikan peruntukan ruang, kepastian hak atas tanah, perizinan pembangunan perumahan, dan jaminan atas pembangunan rumahnya.

4. Cek Jejak dan Laporannya

Pengembang perumahan yang memiliki Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) wajib lapor kegiatan usahanya setiap tahun. Masyarakat bisa menanyakan atau memeriksa hal tersebut melalui asosiasi pengembang atau instansi daerah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengajak Badan Bank Tanah, BP Tapera, PT SMF, BTN, Semen Indonesia Gresik (SIG), PT Asatu Realty serta developer untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia ingin memberi dukungan melalui sektor perumahan untuk membantu mencapai target pertumbuhan 8 persen.

"Sektor perumahan itu memiliki ekosistem yang luar biasa. Dampak dari sektor perumahan ke pertumbuhan ekonomi juga bagus sekali. Sehingga saya yakin kontribusinya akan cukup besar," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (1/5/2025).

Hal itu disampaikan Ara di sela-sela kunjungan kerjanya di Perumahan Bumi Svarga Asri (BSA), Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Senin (28/4).

Pada kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi terhadap kolaborasi Badan Bank Tanah dengan Tapera, PT SMF, Bank BTN, dan PT SIG dalam penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Jadi terima kasih. Mari kita bekerja keras, memberi contoh, cari terobosan. Salah satu terobosannya dengan Bank Tanah dan sudah ada pertemuan dengan pengembang. Saya rasa dengan model (perumahan) hari ini dengan (ekosistem) Bank Tanah, Tapera, PT SMF, SIG, BTN itu sudah sangat baik," ucapnya.

Di sisi lain, Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Perdananto Aribowo mengatakan Badan Bank Tanah mendukung program-program pemerintah, khususnya di sektor perumahan.

"Sebagai bagian dari ekosistem perumahan, kami terus berkomitmen untuk mendukung program-program perumahan rakyat melalui penyediaan lahan yang tepat, legal dan berkelanjutan. Kami juga pastikan bahwa tanah-tanah yang dikelola dapat diakses berbagai program pembangunan nasional," kata Ari.

Ari menyebut penyediaan tanah untuk perumahan rakyat merupakan pondasi penting dalam membangun keadilan sosial serta kesejahteraan masyarakat.

"Oleh karenanya, kami mengajak semua pihak untuk terus bersinergi dan berinovasi demi membangun masa depan Indonesia, khususnya di sektor perumahan, menjadi lebih baik, lebih inklusif, dan berkelanjutan," jelasnya.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Kendal Dyah Kartika Permanasari menyatakan pihaknya mendukung dan siap bersinergi untuk menyukseskan program nasional untuk rumah layak huni bagi MBR.

"Salah satunya dengan menetapkan BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) gratis pada transaksi perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tentunya menurunkan biaya kepemilikan rumah bersubsidi. Ini sudah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2024. Kami siap mendukung dan selalu menyukseskan program pemerintah pusat," ungkapnya.

Sebagai informasi, perumahan Bumi Svarga Asri dibangun oleh PT Asatu Realty sebagai developer dan berada di HPL (hak pengelolaan) Badan Bank Tanah seluas 4,2 hektare.

PT Asatu dengan Badan Bank Tanah melakukan perjanjian pemanfaatan dan didukung oleh Pemerintah Kabupaten Kendal, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Bank Tanah, dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) membangun plot rumah yang berkelanjutan.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) buka suara terkait kabar adanya rumah gratis. Ia menegaskan, rumah gratis itu hanya yang diberikan oleh program corporate social responsibility (CSR) perusahaan.

Awalnya, Anggota Komisi V DPR RI fraksi PDIP, Yasti Soepredjo, menanyakan terkait kejelasan Program 3 Juta Rumah apakah gratis atau tidak. Hal itu karena sempat ada kabar bahwa program tersebut gratis.

"Program 3 Juta Rumah ini gratis atau bayar? Karena beberapa kali Pak Menteri menyampaikan di dalam berbagai kegiatan bahwa 3 juta rumah ini gratis, oleh sebab itu tolong dijelaskan apakah ini gratis atau bayar," katanya dalam rapat dengan Kementerian PKP di Gedung DPR, Rabu (30/4/2025).

Saat diberikan waktu untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan anggota Komisi V DPR, Ara pun menjawab terkait rumah gratis. Ia menegaskan rumah gratis tersebut adalah rumah yang diberikan melalui program CSR perusahaan.

"Soal rumah gratis, rumah gratis itu adalah rumah yang diberikan oleh CSR. Saya sebut saja ya, dari Adaro 500 rumah gratis di Kalimantan Selatan, 500 di berau di tambang di Kaltim, 250 di Tangerang Pak Aguan," ujar Ara.

Untuk kriteria penerima rumah gratis, kata Ara, ia menyarankan agar perusahaan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, seperti bupati maupun gubernur. Menurutnya, hal itu supaya jelas soal siapa saja yang membutuhkan dan bisa mendapatkan rumah gratis tersebut.

"Jadi mereka ini bangun rata-rata di tambang mereka Pak, nah buatnya buat siapa, kalau saran saya koordinasi dengan bupati setempat, gubernur setempat, kriterianya apa, misalnya guru-guru, perawat, TNI berpenghasilan rendah, umkm, itu saran saya Pak. Itu supaya jelas, itu saran saya, karena mereka yang punya uang," jelasnya.

Ara mengaku, Kementerian PKP hanya memberikan saran saja, tidak menerima uang, tanah, atau yang lainnya. Hanya fokus pada tata kelola saja.

"Kalau bicara gratis, itu yang gratis," tegasnya.

Dalam rapat itu juga disebutkan bahwa akan ada rapat khusus antara Komisi V DPR RI dengan Kementerian PKP untuk membahas peta jalan Program 3 Juta Rumah. Rencananya, rapat tersebut akan dilakukan pada 19 Mei 2025 mendatang.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Seekor ular jenis Black Boiga dievekuasi tim Damkar Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), saat masuk permukiman warga. Ular berbisa tersebut memiliki panjang 1,5 meter.

Ular itu awalnya muncul di Kompleks Perumnas, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Parepare pada Minggu (27/4) sekitar pukul 21.00 Wita. Damkar Parepare yang melakukan evakuasi menyebut ular itu memang termasuk kategori ular berbahaya.

"Tim damkar mengevakuasi ular hitam berbisa dekat permukiman warga. Panjangnya sekitar 1,5 meter," ungkap Komandan Peleton Rescue Damkar Parepare, Pato kepada detikSulsel, Senin (28/4/2025).

"Kan itu ular hitam. Dia jenis Black Boiga Sulawesi. Berbisa itu. Membahayakan karena sudah ganti kulit. Warga sudah resah dengan adanya ular itu," katanya.

Ular itu tidak hanya berkeliaran di pohon tapi sempat memasuki rumah warga. Warga pernah menemukan kulit ular di dalam rumahnya.

"Sebelum dia naik di pohon itu sebenarnya sudah masuk di rumahnya warga. Bahkan ada ditemukan kulit itu ada di dalam rumahnya warga. Dia ganti kulit di dalam rumah," ujarnya.

Sementara itu, Kabid Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Parepare, Fransiscus mengungkapkan penyebab kemunculan ular tersebut. Menurutnya, ular itu masuk ke permumikan diduga karena habitatnya terganggu.

"Biasanya kalau ular muncul di permukiman warga akibat habitat sudah terganggu. Mungkin karena sumber makanannya juga sudah berkurang pada habitatnya," ujar Fransiscus kepada detikSulsel, Selasa (29/4/2025).

Fransiscus mengungkapkan tim damkar selama ini total telah mengevakuasi 3 ular Black Boiga di Kecamatan Bacukiki. Dia menyebut permukiman di Kecamatan Bacukiki memang dekat dari kawasan hutan.

"Sudah 3 ular Black Boiga itu di wilayah Bacukiki. Biasanya (dari) daerah hutan," kata dia.

Dia pun mengimbau warga untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan rumah untuk mencegah munculnya ular. Fransiscus juga meminta warga menghindari tumpukan barang dan menutup lubang di tanah.

"Tutup lubang pembuangan air, lubang tanah, dan jaga jarak antara rumah dengan sawah. Kebun dan pepohonan itu biasanya dekat dari habitat ular," jelasnya.

Video Momen Evakuasi Wanita di Parepare Alami Obesitas 300 Kg

Video Momen Evakuasi Wanita di Parepare Alami Obesitas 300 Kg

kami terus berkomitmen untuk mendukung program-program perumahan rakyat melalui penyediaan lahan yang tepat, legal dan berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Badan Bank Tanah berkomitmen penuh dalam mendukung program-program pemerintah, khususnya di sektor pembangunan perumahan.

Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Perdananto Aribowo mengatakan komitmen ini ditunjukkan melalui penyediaan lahan yang tepat dan berkelanjutan.

"Sebagai bagian dari ekosistem perumahan, kami terus berkomitmen untuk mendukung program-program perumahan rakyat melalui penyediaan lahan yang tepat, legal dan berkelanjutan. Kami juga pastikan bahwa tanah-tanah yang dikelola dapat diakses berbagai program pembangunan nasional," kata Ari dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Ari mengatakan bahwa penyediaan tanah untuk perumahan rakyat adalah pondasi penting dalam membangun keadilan sosial serta mensejahterakan masyarakat.

"Oleh karenanya kami mengajak semua pihak untuk terus bersinergi dan berinovasi demi membangun masa depan Indonesia, khususnya di sektor perumahan, menjadi lebih baik, lebih inklusif, dan berkelanjutan," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meminta Badan Bank Tanah, BP Tapera, PT SMF, BTN, Semen Indonesia Gresik (SIG), PT Asatu Realty hingga developer lainnya untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming sebesar 8 persen di 2025 melalui sektor perumahan dalam kunjungan kerja ke Perumahan Bumi Svarga Asri (BSA), Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, pada Senin (28/4).

"Sektor perumahan itu memiliki ekosistem yang luar biasa. Dampak dari sektor perumahan ke pertumbuhan ekonomi juga bagus sekali. Sehingga saya yakin kontribusinya akan cukup besar," ujarnya.

Menteri Maruarar menyampaikan apresiasi kolaborasi Badan Bank Tanah dengan Tapera, PT SMF, Bank BTN, dan PT SIG dalam penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sementara itu, Bupati Kabupaten Kendal Dyah Kartika Permanasari menyampaikan, pihaknya mendukung dan siap bersinergi penuh untuk mensukseskan program nasional untuk rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Ini sudah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2024. Kami siap mendukung dan selalu mensukseskan program pemerintah pusat," kata Dyah.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, akan mengutamakan pembangunan rumah vertikal, khususnya di perkotaan untuk memenuhi kebutuhan program 3 juta rumah. Persoalan harga tanah dan ketersediaan lahan di perkotaan, menjadi alasan bagi Pemerintah untuk mengutaman konsep rumah vertikal.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan sudah menawarkan lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di area Karawaci, Tangerang, Banten ke salah satu investor dari Qatar. Investor tersebut yaitu Ooredoo Group Qatar.

Ara mengungkapkan, terdapat lahan sitaan bekas BLBI. Dalam catatan detikcom, tanah dengan luas sekitar 3,5 hektare itu statusnya sudah bersertifikat dan bebas dari sengketa.

"Itu menurut saya tanah yang sangat bagus, karena ada di Lippo Karawaci, luasnya kurang lebih 3,5 hektare, tidak ada penghuninya di atasnya, di atasnya persis lapangan golf dan ekosistemnya berjalan. Buktinya sudah ada sekolah, ada kampus, ada rumah sakit yang besar Pak," katanya saat rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Ara mengatakan, dirinya sudah menawarkan lahan tersebut kepada perusahaan Qatar saat ia mendampingi Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Doha, Qatar. Dalam waktu dekat, kata Ara, Ooredoo disebut akan berkunjung ke Indonesia.

"Jadi kita sudah tawarkan itu untuk dari Ooredoo, itu investor waktu saya mendampingi presiden di Qatar. Mungkin dalam waktu 2 minggu ini, mungkin mereka akan datang ke sini untuk menindaklanjuti pertemuan," ungkapnya.

Dalam catatan detikcom, Ara sempat mengatakan dirinya telah bertemu dengan beberapa investor, salah satunya Ooredoo Qatar. Perusahaan ini sudah berinvestasi di Indonesia di bidang telekomunikasi yakni dengan PT Indosat Tbk.

"Kita kan sudah sampaikan data-data kita, kemarin saya bertemu dengan Ooredoo, grup besar yang sudah investasi di sini di bidang telekomunikasi. Kenapa saya pilih (Ooredoo) dari sekian banyak pilihan karena dia sudah pernah (investasi di Indonesia)," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025) lalu.

Dalam pertemuan tersebut pihaknya telah melakukan penjajakan dan menyampaikan data-data terkait Program 3 Juta Rumah. Ia merasa Ooredoo cocok sebagai calon investor karena mereka sudah pernah berinvestasi di perusahaan di Indonesia, bahkan hingga saat ini.

"Saya mesti milih mana yang efektif. Bagi saya yang efektif yang sudah pernah ada di sini investasi dan sekarang masih investasi di sini. Kenapa? Jadi dia sudah mengerti kultur, struktur daripada bisnis di Indonesia. Nah, jadi kita bikin one-on-one meeting. Dari dia dua, dari saya tiga. Kita jelaskan satu setengah jam," jelas Ara.

Ada pun, mengenai kejelasan waktu groundbreaking, Ara tidak menjelaskan rinci. Ia hanya menyebutkan telah melakukan beberapa pertemuan dengan investor potensial di Qatar.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengaku telah menawarkan lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada OoredooQatar untuk berivestasi pada sektor properti di Indonesia.

Maruarar yang akrab disapa Ara itu menjelaskan lahan eks BLBI yang ditawarkan tersebut berlokasi di wilayah Karawaci yang beririsan dengan Kawasan Lippo Karawaci.

“Jadi kita sudah tawarkan itu [lahan eks-BLBI] untuk Ooredoo. Itu investor yang saya tawarkan ketika mendampingi Presiden di Qatar,” kata Ara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/4/2025).

Adapun, total luasan lahan yang dapat dieksekusi oleh Ooredoo itu disebut-sebut mencapai 3,5 hektare.

Ara mengaku, Ooredoo menyambut positif tawaran investasi itu. Bahkan, Ara mengatakan bahwa manajemen Ooredoo Qatar bakal langsung bertolak ke Indonesia membahas kelanjutan rencana investasi itu dalam waktu dekat.

Terlebih, tambah Ara, lahan eks BLBI yang ditawarkan kepada Ooredoo tersebut telah memiliki ekosistem yang lengkap mulai dari adanya sekolah, kampus hingga rumah sakit (RS) internasional.

“Dalam waktu dekat ini mereka Ooredoo akan datang ke sini untuk melanjutkan pertemuan,” pungkasnya.

Sementara pada kesemptan berbeda, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Rionald Silaban menjelaskan bahwa aset tersebut nilainya mencapai Rp495 miliar.

“Ini 1 hamparannya ada 3,5 hektare. Tapi ini ada hamparan kecilnya nanti kita satukan totalnya jadi 3,7 hektare dengan nilai aset sebesar Rp495 miliar,” jelasnya.