pkp

Puluhan Siswa 2 Sekolah di Cianjur Alami Keracunan Usai Santap MBG

Jakarta -

Sebanyak 55 siswa di Cianjur keracunan massal usai menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Puluhan siswa ini berasal dari dua sekolah.

Awalnya, keracunan ini terjadi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Cianjur pada Senin (21/4/2025). Kepsek MAN Cianjur Erma, mengatakan di sekolahnya mulai dari kelas 10 hingga 11 tercatat ada 800 siswa. Sebagian besar mengkonsumsi makanan dari MBG.

"Setelah makan MBG itu mulai mengeluhkan gejala keracunan. Ada yang sempat dirawat di UKS, ada juga yang mengeluhkan gejala yang sama ketika sampai di rumah. Kami instruksikan seluruh guru untuk memantau murid-murid, menanyakan kondisinya untuk memastikan jumlah siswa yang mengalami keracunan," kata Erma dilansir detikJabar.

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Frida Layla Yahya, mengatakan saat ini tercatat ada 38 siswa yang rawat di rumah sakit karena keracunan usai menyantap makanan dari MBG.

"Hingga pukul 21.00 WIB tercatat ada 38 siswa yang dibawa ke rumah sakit. sebanyak 28 siswa dirawat di RSUD Sayang dan 10 siswa di RS Bhayangkara," ujar Frida.

Namun ternyata keracunan ini tak hanya terjadi di MAN 1 Cianjur. Sebanyak 23 siswa SMP PGRI 1 Cianjur juga alami keracunan usai santap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas MAN 1 Cianjur Rahman Jaenudin, mengatakan total siswa yang mengalami gejala keracunan usai menyantap MBG mencapai 55 orang. "Data terbaru ada 55 orang. Selain yang di rumah sakit, kita juga data yang dibawa ke puskesmas dan dirawat di rumah. Kita masih terus data dengan menanyakan langsung ke setiap orangtua siswa," ungkapnya.

Baca berita selengkapnya di sini.

Simak Video: Puluhan Siswa MAN 1 Cianjur Keracunan Setelah Santap MBG

[Gambas:Video 20detik]

(rdp/imk)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Pemkot Malang: Triwulan pertama 2025 pengajuan izin perumahan turun

jumlahnya yang sekarang enam pengembang dan kalau di triwulan pertama 2024 sudah di angka 10 pengembang perumahan

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Jawa Timur, menyebut pengajuan izin pembangunan kawasan perumahan mengalami penurunan pada sepanjang triwulan pertama 2025, jika dibanding periode yang sama tahun 2024.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang Arif Tri Sastyawan di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa, mengatakan pada triwulan pertama 2025 terdapat enam pengembang yang telah menyelesaikan set plan pembangunan.

"Investasi perumahan ini pada triwulan pertama 2025 ada penurunan kalau dibanding 2024, jumlahnya yang sekarang enam pengembang dan kalau di triwulan pertama 2024 sudah di angka 10 pengembang perumahan," kata Arif.

Ia menjelaskan faktor terbesar penyebab turunnya jumlah pengajuan izin pembangunan perumahan ini karena luas lahan di Kota Malang yang mulai menipis, sehingga mempengaruhi perkembangan nilai harga tanah.

"Pengalaman kami melihat di lapangan, menjual rumah dengan harga Rp500 juta ke atas sulit, kalau kami lihat itu sekitar Rp350 juta sampai di bawah Rp500 juta," ujarnya.

Kondisi itu pada akhirnya membuat para pengembang mencari solusi alternatif dengan beralih ke bidang penyediaan hunian vertikal dalam bentuk apartemen maupun beralih berinvestasi ke jenis properti komersial, seperti hotel.

"Beberapa hotel sudah mengajukan pengurusan izin, kalau apartemen ada satu tapi persyaratannya belum lengkap," ucap dia.

Melihat situasi yang ada, maka Disnaker-PMPTSP Kota Malang kini terus mengkaji dampak pembangunan bangunan vertikal terhadap lingkungan dan kondisi sosial masyarakat.

Sebab, kata dia, setiap pembangunan yang ada di suatu wilayah tidak boleh menyalahi tata ruang daerah.

"Hunian vertikal itu harus kami kaji dengan benar mengenai sampai lingkungannya dan sosial. Karena Kota Malang ini masih menjadi tempat favorit untuk tinggal, terutama bagi pensiunan," ujar Arif.

Pengkajian tata ruang dalam menghadapi tren pergeseran investasi melibatkan banyak organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Perhubungan Kota Malang.

"Mau tidak mau harus seperti Surabaya konsepnya pembangunannya," tuturnya.

Selain itu, kata dia, tren investasi yang kini terus muncul adalah minat masyarakat untuk menjadikan hunian tapak sebagai rumah kos (rukos).

Hal itu dinilai fenomena yang wajar lantaran keberadaan sejumlah universitas di Kota Malang, sehingga menghadirkan ketertarikan bagi masyarakat pemilik aset rumah tapak membuka bisnis kos-kosan.

"Pangsa pasar untuk mahasiswa yang di kota malang ini diambil suatu langkah untuk berinvestasi," katanya.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

1,2 Juta Tenaga Kerja di Dapur MBG Bakal Dijamin BPJS Ketenagakerjaan

Jakarta -

Sebanyak 1,2 juta pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan. Hal ini ditandai oleh penandatangan nota kesepahaman antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengapresiasi Badan Gizi Nasional yang telah berinisiatif melakukan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan kesejahteraan pekerja. Implementasi program MBG disebut dapat menyerap jutaan tenaga kerja di daerah secara inklusif.

"Ini merupakan wujud negara hadir dengan memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Jadi, kami mengapresiasi tim BGN atas inisiatif hari ini karena kita menyambut baik. Kita sama-sama menyukseskan program yang sangat baik, program strategis, dan kami siap mendukung program ini," kata Anggoro dalam keterangannya, dikutip Selasa (22/4/2025).

Anggoro menyebut berdasarkan peta jalan BGN, ada 1,2 juta tenaga kerja di SPPG. Setiap SPPG mampu menampung 3 pekerja BGN dan 47 pekerja lokal dengan beragam latar belakang, rentang usia yang luas, serta tidak ada batasan gender.

"Apabila melihat dari roadmap-nya Pak Dadan tadi kurang lebih 1,2 juta pekerja, minimal 1,2 juta pekerja yang akan terlindungi," tambah Anggoro.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa pemberian jaminan ini tidak akan memotong upah pekerja. "Kami tidak akan memotong gaji mereka, sehingga semua yang terlibat di dalam program Makan Bergizi Gratis secara sosial terlindungi," ucap Dadan.

Dadan menambahkan bahwa dalam program MBG ada biaya operasional yang digunakan. Biaya operasional tersebut termasuk untuk membayar premi para tenaga kerja.

"Nah, biaya operasional itu salah satunya selain untuk gaji, juga untuk melindungi pekerja tersebut dari berbagai hal yang bisa dialami pekerja," terang Dadan.

MoU yang disepakati antara kedua pihak ini memiliki ruang lingkup berupa penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja pada ekosistem Program Makan Bergizi Gratis, sinergi pemanfaatan data dan informasi, serta koordinasi dan monitoring terkait pelaksanaan kegiatan lainnya. Dadan juga menilai pemberian perlindungan kepada tenaga kerja di SPPG merupakan sebuah bentuk apresiasi dan perhatian dari pemerintah yang diharapkan mampu memotivasi pekerja untuk lebih optimal.

Lihat juga Video: KSAU Bakal Tambah Dapur MBG di Lanud Adisutjipto

[Gambas:Video 20detik]

(rea/ara)

Renovasi Rumah Jadi Mudah dengan Skema Kredit Mikro

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mendorong skema pembiayaan yang memungkinkan renovasi rumah dilakukan dengan pendekatan kredit mikro. Tujuannya agar pengembang lokal dan masyarakat bisa terlibat aktif dalam perbaikan hunian.

"Maka nanti di dalam modifikasi renovasi (rumah) juga perlu dicari cara pembiayaan karena jangan renovasi yang cuma Rp20 juta, kalau bisa ditambah, supaya kredit mikro bisa masuk," kata Fahri dikutip dari Antara, Selasa, 22 April 2025.

Menurut Fahri, anggaran renovasi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tahun ini hanya sebesar Rp900 miliar, jauh bila dibandingkan dengan program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang mencapai Rp28,8 triliun.

"Tahun ini anggaran renovasi cuma Rp900 miliar. Dibanding dengan bunga FLPP Rp28,8 triliun. FLPP Rp28,8 triliun. Renovasi yang namanya MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) cuma Rp900 miliar," kata dia.

Ia menilai anggaran tersebut harus dibalik dan difokuskan untuk memperindah kawasan kumuh, termasuk wilayah pantai dan sungai, agar kawasan tersebut menjadi lebih layak huni dan representatif bagi kehidupan keluarga Indonesia.

"Itu harus dibalik. Kalau kita mau Republik ini menjadi indah, kawasan kumuh hilang, pinggir pantai kita, pinggir sungai kita menjadi mentereng kembali maka anggarannya harus diperbanyak ke sana," ujar Fahri.

Fahri mengungkapkan telah berdialog dengan lembaga donor seperti World Bank, Islamic Development Bank, ASEAN Development Bank, dan ASEAN Infrastructure and Investment Bank untuk mendukung renovasi nasional secara masif dan terstruktur.

Menurutnya, lembaga-lembaga donor menunjukkan ketertarikan besar dalam membantu pembiayaan renovasi wajah bangsa, yang akan meningkatkan kontribusi sektor perumahan terhadap kualitas hidup dan kemajuan sosial masyarakat Indonesia.

Dalam modifikasi kebijakan, renovasi rumah perlu dilengkapi skema pembiayaan kredit mikro agar nilai bantuan lebih besar dari Rp20 juta dan dapat diakses langsung oleh keluarga serta pelaku usaha lokal di daerah.

Fahri juga menyarankan agar renovasi mencakup penambahan kamar, mengingat jumlah keluarga baru di Indonesia saat ini telah meningkat drastis menjadi 93,1 juta, termasuk pasangan baru yang belum memiliki rumah mandiri.

"Dengan data baru bahwa jumlah keluarga bertambah menjadi 93,1 juta, artinya ini banyak keluarga baru yang masih numpang sama orang tuanya," kata dia.

(KIE)