JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana menegaskan pemerintah tidak akan bergantung pada pihak manapun, termasuk luar negeri, terkait program makan bergizi gratis.

Dadan mengatakan, kemampuan Indonesia dalam menyediakan makan bergizi gratis harus dilakukan dalam rangka kemandirian bangsa.

"Kita mandiri kan, kita melakukan program makan bergizi itu inisiatif pemerintah, dan kita akan lakukan mandiri. Kita tidak tergantung dengan luar negeri dan tidak bergantung pada pihak manapun. Paham kan? Ini untuk kemandirian bangsa loh," ujar Dadan di Istana, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

Hal ini disampaikan Dadan merespons pertanyaan mengenai komitmen pemerintah dengan negara asing terkait bantuan untuk program makan bergizi gratis RI.

Diketahui, dalam lawatan Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini, China, Inggris, hingga Amerika Serikat (AS) menyatakan akan mendukung program makan bergizi gratis.

Dadan memastikan, negara seperti China dan Inggris belum memberikan bantuan apapun untuk makan bergizi gratis di RI.

Dadan kembali mengingatkan bahwa Indonesia mengutamakan kemandirian bangsa.

"Enggak ada. Pinjaman pasti tidak akan mungkin. Enggak akan mungkin diambil karena kita ingin kemandirian bangsa," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden menyatakan dukungannya terhadap program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden Biden juga menyatakan dukungannya terhadap program nasional Indonesia untuk menyediakan makanan bergizi dan sehat bagi anak sekolah dan ibu hamil," demikian tertulis dalam keterangan Gedung Putih, Rabu (13/11/2024).

Pemerintahan China juga sepakat untuk mendukung pendanaan program makan bergizi gratis saat Prabowo berkunjung ke negara mereka.

Kedua negara dalam hal ini menyepakati pendanaan "Food Supplementaion and School Feeding Programme in Indonesia".

Kesepakatan itu dibacakan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok yang disaksikan langsung oleh Prabowo dan Xi Jinping.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Tiongkok yang akan mendukung program Indonesia ini telah lebih dulu melaksanakan program tersebut untuk rakyat mereka.

"Ya mereka (pemerintah Tiongkok) akan men-support karena mereka juga sudah melaksanakan makan bergizi di sini," kata Airlangga di Beijing, Minggu (10/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana menegaskan pemerintah tidak akan bergantung pada pihak manapun, termasuk luar negeri, terkait program makan bergizi gratis.

Dadan mengatakan, kemampuan Indonesia dalam menyediakan makan bergizi gratis harus dilakukan dalam rangka kemandirian bangsa.

"Kita mandiri kan, kita melakukan program makan bergizi itu inisiatif pemerintah, dan kita akan lakukan mandiri. Kita tidak tergantung dengan luar negeri dan tidak bergantung pada pihak manapun. Paham kan? Ini untuk kemandirian bangsa loh," ujar Dadan di Istana, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

Hal ini disampaikan Dadan merespons pertanyaan mengenai komitmen pemerintah dengan negara asing terkait bantuan untuk program makan bergizi gratis RI.

Diketahui, dalam lawatan Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini, China, Inggris, hingga Amerika Serikat (AS) menyatakan akan mendukung program makan bergizi gratis.

Dadan memastikan, negara seperti China dan Inggris belum memberikan bantuan apapun untuk makan bergizi gratis di RI.

Dadan kembali mengingatkan bahwa Indonesia mengutamakan kemandirian bangsa.

"Enggak ada. Pinjaman pasti tidak akan mungkin. Enggak akan mungkin diambil karena kita ingin kemandirian bangsa," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden menyatakan dukungannya terhadap program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden Biden juga menyatakan dukungannya terhadap program nasional Indonesia untuk menyediakan makanan bergizi dan sehat bagi anak sekolah dan ibu hamil," demikian tertulis dalam keterangan Gedung Putih, Rabu (13/11/2024).

Pemerintahan China juga sepakat untuk mendukung pendanaan program makan bergizi gratis saat Prabowo berkunjung ke negara mereka.

Kedua negara dalam hal ini menyepakati pendanaan "Food Supplementaion and School Feeding Programme in Indonesia".

Kesepakatan itu dibacakan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok yang disaksikan langsung oleh Prabowo dan Xi Jinping.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Tiongkok yang akan mendukung program Indonesia ini telah lebih dulu melaksanakan program tersebut untuk rakyat mereka.

"Ya mereka (pemerintah Tiongkok) akan men-support karena mereka juga sudah melaksanakan makan bergizi di sini," kata Airlangga di Beijing, Minggu (10/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan belum ada kelanjutan mengenai bantuan dari luar negeri terkait dengan dukungan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya sejauh ini, program andalan dari Presiden Prabowo Subianto itu masih dilakukan secara mandiri oleh pemerintah Indonesia. Mengingat kebijakan itu merupakan inisiatif dari Kepala Negara.

“Belum, belum. Belum ada. Belum ada [bantuan] apapun. Kami tidak tergantung dengan luar negeri dan tidak bergantung pada pihak manapun. Paham kan? Ini untuk kemandirian bangsa lho,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (2/12/2024).

Dadan menekankan bahwa sejauh ini memang belum ada hibah atau pinjaman yang masuk untuk mendukung program yang memakan anggaran hingga Rp71 triliun itu.

“Enggak ada. Pinjaman pasti tidak akan mungkin. Enggak akan mungkin diambil karena kita ingin kemandirian bangsa. [Hibah] itu juga belum,” tandas Dadan.

Menurut catatan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto memperoleh dukungan dari sejumlah negara terkait program makan bergizi gratis selama melakukan kunjungan ke luar negeri.

Program makan bergizi gratis menjadi andalan Prabowo dalam mewujudkan Asta Cita. Badan Gizi Nasional telah memproyeksikan pengeluaran harian untuk program MBG ini sebesar Rp1,2 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp800 miliar per hari dialokasikan untuk belanja produk pertanian dan peternakan lokal sebagai sumber program MBG.

Besarnya pengeluaran tersebut membuat Prabowo pun bergerak untuk menjawab pertanyaan baru terkait dengan kecukupan stok pangan dalam negeri dan potensi pengeluaran yang membebani APBN yang lebih besar.

Sayangnya, hanya lawatan di Peru tak ada pembahasan mengenai program Makan Bergizi Gratis, tetapi Prabowo kembali menggencarkan niatnya tersebut berada di Negara-negara lainnya.

Oleh-oleh pertama berasal dari China dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Negeri Tirai Bambu yang disaksikan langsung oleh Prabowo dan Presiden China Xi Jinping itu menyepakati pendanaan Food Supplementation and School Feeding Programme in Indonesia.

Bahkan, kedua negara dalam hal ini menyepakati pendanaan Food Supplementation and School Feeding Programme in Indonesia. Airlangga menyampaikan bahwa China yang akan mendukung program Indonesia ini telah lebih dulu melaksanakan program tersebut untuk rakyat mereka.

Presiden Prabowo Subianto kembali membawa pulang komitmen untuk bantuan terhadap program andalannya, yaitu Makan Bergizi Gratis.

Apabila, sebelumnya komitmen ini diberikan oleh Presiden China XI Jinping, kali ini Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden juga menyatakan komitmennya untuk membantu program prioritas Prabowo itu.

Hal ini disampaikan Biden dalam keterangan resmi White House usai pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Gedung Putih, Washington DC, Selasa (12/11/2024).

“Kami menyatakan dukungan kami terhadap program nasional Indonesia untuk menyediakan makanan bergizi dan sehat bagi anak sekolah dan ibu hamil,” ujar Biden dalam keterangan resminya.

Orang nomor satu di Indonesia itu juga mengaku akan mempelajari Program Makan Gratis atau Free Meals yang diselenggarakan oleh pemerintah Brasil untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia.

Hal itu disampaikan Prabowo ke pengusaha, asosiasi pengusaha serta sejumlah lembaga/institusi di Indonesia-Brazil Business Forum, Rio de Janeiro, Brasil, Minggu (17/11/2024).

Prabowo menyebut akan mengirim tim ke Brazil untuk mempelajari program makan gratis yang diselenggarakan pemerintah setempat.

Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron juga sempat membicarakan program prioritas pemerintah tersebut pada pertemuan bilateral antara RI-Prancis di sela-sela Hari Kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Brasil, Selasa (19/11/2024).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengamini program MBG itu juga sejalan dengan pengejawantahan inisiatif Presidensi G20 Brasil terkait dengan Alinasi Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan.

Airlangga menyebut Prancis juga turut mendukung program andalan Prabowo itu, serta berencana untuk ikut mendukung terkait dengan produksi susu.

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan rencana melaksanakan program makanan bergizi bagi anak-anak saat bertemu Wakil Perdana Menteri Inggris Angela Rayner.

Prabowo mengemukakan bahwa program andalannya itu mendapat perhatian serius dari pihak Inggris.

Pembahasan mengenai program makan bergizi gratis ini dilakukan oleh Prabowo saat menghadiri jamuan santap siang yang digelar oleh Wakil Perdana Menteri (PM) Inggris Angela Rayner di Lancaster House, pada Kamis (21/11/2024) waktu setempat.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama 11 bulan terakhir di berbagai daerah di Pulau Jawa rata-rata menyentuh harga Rp10.000 per porsi.

"Kita sudah melakukan uji coba selama 11 bulan. Dan rata-rata, ini berbasis uji coba di Jawa itu rata-rata dapatnya di harga itu," kata Dadan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di ruang Rapat Kabinet, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Dadan mengatakan di daerah dengan harga bahan baku yang lebih mahal maupun lebih murah, pemerintah akan membayar sesuai dengan harga yang berlaku saat itu.

"Yang kita bayar bukan paket makan, tetapi bahan baku yang digunakan untuk masak hari itu. Nanti di tempat yang lebih mahal, pasti lebih dari itu. Mungkin ada tempat yang lebih murah dari itu, kurang dari itu. Nanti akan prosubsidi," katanya.

Menanggapi pertanyaan apakah Rp10.000 merupakan harga minimum, ia menegaskan indeks itu dihitung berbasis pengalaman selama 11 bulan uji coba di Pulau Jawa.

"Dan kita dapat rata-rata itu. Bukan bottom price, itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah, kan kita mau lakukan uji coba Desember, dari mulai Aceh sampai Papua," ujarnya.

Terkait anggaran tahunan, Kepala BGN menyatakan bahwa alokasi anggaran tetap sesuai APBN yang telah disahkan sebesar Rp71 triliun.

Ia juga menjelaskan uji coba nasional pada Desember 2024 bergulir di 150 titik di seluruh Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan daerah lain di luar Jawa.

“Sekarang petugasnya sudah turun ke lapangan. Mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk uji coba ini,” ujarnya.

Menurut dia, hasil uji coba ini akan menjadi dasar untuk menetapkan indeks harga rata-rata per porsi di berbagai wilayah.

“Nanti kita akan dapatkan, di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Ternate berapa? Di Manado berapa? Di NTT berapa? Kita akan dapatkan datanya dari situ,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, program MBG akan secara resmi berjalan di seluruh Indonesia mulai Januari 2025 dengan target melayani 3 juta penerima manfaat.

Dengan pelaksanaan resmi yang dimulai Januari 2025, pemerintah berharap program ini dapat memberikan dampak positif pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang membutuhkan.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama 11 bulan terakhir di berbagai daerah di Pulau Jawa rata-rata menyentuh harga Rp10.000 per porsi.

"Kita sudah melakukan uji coba selama 11 bulan. Dan rata-rata, ini berbasis uji coba di Jawa itu rata-rata dapatnya di harga itu," kata Dadan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di ruang Rapat Kabinet, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Dadan mengatakan di daerah dengan harga bahan baku yang lebih mahal maupun lebih murah, pemerintah akan membayar sesuai dengan harga yang berlaku saat itu.

"Yang kita bayar bukan paket makan, tetapi bahan baku yang digunakan untuk masak hari itu. Nanti di tempat yang lebih mahal, pasti lebih dari itu. Mungkin ada tempat yang lebih murah dari itu, kurang dari itu. Nanti akan prosubsidi," katanya.

Menanggapi pertanyaan apakah Rp10.000 merupakan harga minimum, ia menegaskan indeks itu dihitung berbasis pengalaman selama 11 bulan uji coba di Pulau Jawa.

"Dan kita dapat rata-rata itu. Bukan bottom price, itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah, kan kita mau lakukan uji coba Desember, dari mulai Aceh sampai Papua," ujarnya.

Terkait anggaran tahunan, Kepala BGN menyatakan bahwa alokasi anggaran tetap sesuai APBN yang telah disahkan sebesar Rp71 triliun.

Ia juga menjelaskan uji coba nasional pada Desember 2024 bergulir di 150 titik di seluruh Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan daerah lain di luar Jawa.

“Sekarang petugasnya sudah turun ke lapangan. Mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk uji coba ini,” ujarnya.

Menurut dia, hasil uji coba ini akan menjadi dasar untuk menetapkan indeks harga rata-rata per porsi di berbagai wilayah.

“Nanti kita akan dapatkan, di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Ternate berapa? Di Manado berapa? Di NTT berapa? Kita akan dapatkan datanya dari situ,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, program MBG akan secara resmi berjalan di seluruh Indonesia mulai Januari 2025 dengan target melayani 3 juta penerima manfaat.

Dengan pelaksanaan resmi yang dimulai Januari 2025, pemerintah berharap program ini dapat memberikan dampak positif pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang membutuhkan.

Pewarta: Andi Firdaus, Rangga
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan, anggaran makan bergizi gratis Rp10 ribu per anak merupakan hasil rata-rata usai uji coba selama 11 bulan di Pulau Jawa.

"Begini, begini, begini, jangan salah paham. Kita sudah melakukan uji coba selama 11 bulan. Dan rata-rata, ini berbasis uji coba di Jawa. Itu rata-rata dapatnya di harga itu," kata Dadan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan bahwa anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp10 ribu per anak. Menurut Dadan, di wilayah lain bisa lebih mahal jika dibandingkan dengan Pulau Jawa.

"Pak Presiden mengatakan kan rata-rata. Nanti di tempat yang lebih mahal, pasti lebih dari itu. Mungkin ada tempat yang lebih murah dari itu, kurang dari itu. Nanti akan prosubsidi," kata dia.

Dadan kembali menegaskan, anggaran Rp10 ribu bukan anggaran batas bawah atau bottom price namun merupakan hasil uji coba selama 11 bulan. Pada Desember ini, akan ada uji coba serentak nasional mulai dari Aceh hingga Papua.

"Bukan, ini berbasis pengalaman selama 11 bulan. Dan kita dapat rata-rata itu. Bukan bottom price. Itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah kan kita mau lakukan uji coba nih Desember, dari mulai Aceh sampai Papua," ujar dia.

Dadan menerangkan, dengan adanya uji coba serentak nasional ini akan didapatkan satuan indeks harga rata-rata untuk program makan bergizi gratis.

"Nanti kita akan dapatkan berapa satuan indeks harga rata-rata itu. Di tempat yang kurang dari itu, kita akan bayar at cost. Yang lebih kita akan bayar at cost juga. Karena yang kita bayar bukan paket makan, tapi bahan baku yang digunakan untuk masak hari itu," katanya.

(Dhera Arizona)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menargetkan sebanyak 82,9 juta menjadi penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dihimpun dari berbagai sumber resmi dan akan diverifikasi di lapangan.

"Pertama, basisnya dari sekolah, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," ujar Dadan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di ruang Rapat Kabinet, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Dadan menyebutkan kelompok sasaran utama program ini meliputi siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Untuk siswa sekolah, kata Dadan, datanya sudah lengkap. Namun, khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita akan dilakukan verifikasi langsung di lapangan secara real time dan tidak bisa hanya mengandalkan data statis.

Ia mengungkapkan bahwa setiap tahun, Indonesia mencatat sekitar 4 juta ibu hamil, diikuti dengan kelompok ibu menyusui dan anak balita.

"Kalau sekolah sudah ada, cuma yang ibu hamil, ibu menyusui kan nggak bisa pakai data sekarang kan," katanya.

Terkait perhitungan data untuk kategori tersebut, kata Dadan, diterapkan mekanisme penghimpunan dana berdasarkan siklus usia, dari sejak anak itu dilahirkan, usia balita, hingga menyusui.

"Habis anak itu dilahirkan kan menyusui, habis itu anak balita, kan sudah bisa diperkirakan dari data. Basis data yang ada jumlahnya sekian," katanya.

Program MBG diharapkan Dadan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi kelompok rentan untuk mendukung peningkatan gizi nasional.

"Dengan basis data yang kuat dan upaya verifikasi lapangan, program ini bertujuan memastikan bantuan tepat sasaran," kata Dadan.

Pewarta: Andi Firdaus, Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menargetkan sebanyak 82,9 juta menjadi penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dihimpun dari berbagai sumber resmi dan akan diverifikasi di lapangan.

"Pertama, basisnya dari sekolah, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," ujar Dadan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di ruang Rapat Kabinet, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Dadan menyebutkan kelompok sasaran utama program ini meliputi siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Untuk siswa sekolah, kata Dadan, datanya sudah lengkap. Namun, khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita akan dilakukan verifikasi langsung di lapangan secara real time dan tidak bisa hanya mengandalkan data statis.

Ia mengungkapkan bahwa setiap tahun, Indonesia mencatat sekitar 4 juta ibu hamil, diikuti dengan kelompok ibu menyusui dan anak balita.

"Kalau sekolah sudah ada, cuma yang ibu hamil, ibu menyusui kan nggak bisa pakai data sekarang kan," katanya.

Terkait perhitungan data untuk kategori tersebut, kata Dadan, diterapkan mekanisme penghimpunan dana berdasarkan siklus usia, dari sejak anak itu dilahirkan, usia balita, hingga menyusui.

"Habis anak itu dilahirkan kan menyusui, habis itu anak balita, kan sudah bisa diperkirakan dari data. Basis data yang ada jumlahnya sekian," katanya.

Program MBG diharapkan Dadan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi kelompok rentan untuk mendukung peningkatan gizi nasional.

"Dengan basis data yang kuat dan upaya verifikasi lapangan, program ini bertujuan memastikan bantuan tepat sasaran," kata Dadan.

Badan Gizi Nasional akan mengundang perusahaan-perusahaan swasta besar untuk turut serta mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dukungan dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bahan makanan, pendanaan, dan lain sebagainya.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengatakan hingga saat ini belum ada perusahaan swasta yang menyatakan komitmennya mendukung mega proyek yang diusung Presiden Prabowo Subianto itu. Meski begitu, kesempatan terbuka untuk kerja sama.

"Kalau (ada swasta) ikut juga kita berterima kasih. Kan kita diringankan beban kita," kata Dadan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Selaras dengan hal tersebut, dalam waktu dekat pihaknya akan membuka pengumuman pembukaan kemitraan program MBG melalui website. Harapannya, akan ada swasta yang tertarik untuk mendukung kelangsungan program tersebut.

"Kita nanti akan sebentar lagi buka pengumuman. Siapapun yang ingin bermitra dengan kita, daftar di website. (Bentuknya) bebas, program ini program besar, apapun bisa," ujarnya.

Kerja sama ini juga terbuka bentuk dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) maupun komersil dengan menjual produk. Dadan mengatakan, semua pihak dipersilahkan untuk turut serta.

Sedangkan saat ditanya mengenai dana bantuan luar negeri, Dadan mengatakan, saat ini hal tersebut belum ada. Menurutnya, pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan program MBG ini secara mandiri. Dalam alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) sendiri, sudah dianggarkan sebesar Rp 71 triliun.

Lebih lanjut Dadan mengatakan, uji coba program MBG akan dilakukan mulai bulan Desember ini di 150 titik di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk pelaksanaan programnya akan dimulai Januari 2025, dengan menyasar sekitar 3 juta anak untuk tahap awalnya.

Ia menambahkan, saat ini pihaknya telah mengantongi data anak-anak sekolah yang akan menjadi sasarannya. Namun tantangan lainnya ialah bagaimana menghimpun data dari ibu hamil. Nantinya, hal itu akan menjadi tugas dari Satuan Pelayanan Gizi.

"Satuan pelayanan akan terdiri dari 3.000 (porsi per hari) Basisnya adalah data sekolah, karena geospasial sekolah kan statik. Setelah itu kita akan tambah dengan ibu hamil, busui, anak balita. Jadi satu-satuan pelayanan itu nanti akan mengolah uang kisarannya antara Rp 7 s.d 10 miliar. Itu bervariasi setiap wilaya," terang dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memastikan susu sapi yang dihasilkan dari koperasi-koperasi Indonesia akan diserap untuk program makan bergizi gratis.

Budi Arie mengatakan, produksi susu sapi segar yang dihasilkan koperasi-koperasi Indonesia hanya sekitar 1,3 juta liter per hari. Jumlah ini masih kurang banyak dari kebutuhan.

“Produksi susu sapi dari Gabungan Koperasi Susu 1,3 juta liter, sementara kebutuhan bisa 4-5 juta liter susu per hari. Jadi, memang pasti diserap semua susunya,” kata Budi Arie usai melantik pejabat eselon I di kantor Kemenkop, Jakarta Selatan, Senin (2/12/2024).

Data terbaru dari Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) menunjukkan, rata-rata produksi harian susu segar mencapai 1,23 juta liter per hari. Sementara itu, kebutuhan untuk memenuhi program makan bergizi gratis sekitar 3 juta liter per hari.

“Kita berharap semua susu yang dihasilkan oleh koperasi susu Indonesia ini bisa diserap,” kata Budi Arie.

Di sisi lain, Kemenkop sedang mendata koperasi-koperasi yang akan dilibatkan dalam program makan bergizi gratis, termasuk koperasi susu.

“Gabungan Koperasi Susu Indonesia memerlukan banyak perhatian, karena bisa memberi sumbangsih bagi program makan bergizi gratis,” tutur Budi Arie.

Pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto akan melaksanakan program makan bergizi gratis, dimulai di 932 titik pada 2 Januari 2025.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat sambutan pada acara Simposium Pangan Nasional bertema “Program Makan Bergizi Gratis sebagai Motor Penggerak Transformasi Sistem Pangan Tangguh Berbasis Potensi Pangan Fungsional dan Kearifan Lokal-Nasional” di Indofood Tower, Jakarta, Senin (25/11/2024).

“Insya Allah Januari (2025) kita akan lakukan program secara masif, dimulai dari 932 titik. Nanti akan berkembang menjadi 2.000 titik di April (2025), kemudian berkembang menjadi 5.000 titik di bulan Juli-Agustus (2025),” kata Dadan.

Dadan menyebutkan, program ini akan menjangkau 82,9 juta penerima yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak bawah lima tahun (balita).

Ia mengatakan, akan ada sekitar 30.000 satuan pelayanan yang melayani program makan bergizi gratis.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto masih dalam tahap uji coba. Rencananya program ini mulai berjalan Januari 2025 dengan menyasar 3 juta anak.

"Nanti Januari (2025) kita mulai dengan melayani 3 jutaan (anak)," ujar Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, dikutip detikFinance, Senin (2/12/2024).

Dadan mengatakan anggaran pelaksanaan program MBG tahun 2025 mencapai Rp 71 triliun. Anggaran itu sudah ada di dalam APBN 2025.

Mengenai anggaran MBG per porsi Rp 10 ribu, disebut Dadan, hal itu merupakan rata-rata dari hasil uji coba awal di Pulau Jawa. Nantinya, harga per porsi pun akan menyesuaikan dengan tiap-tiap daerah.

"Bukan bottom price, itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah, kan kita mau melakukan uji coba di Desember dari mulai Aceh sampai Papua, nanti kita akan dapatkan berapa satuan indeks harga rata-rata itu," ujar dia.

"Di tempat yang kurang dari itu, kita akan bayar at cost, yang lebih kita akan bayar at cost juga. Karena yang kita bayar bukan paket makan, tapi bahan baku yang digunakan untuk masak hari itu," sambungnya.

Dari uji coba yang akan dilakukan di Desember ini, barulah akan didapatkan harga per porsi makanan di tiap-tiap daerah untuk digunakan sebagai acuan. Ia juga menekankan, anggaran tidak digunakan untuk membeli makanan per porsi tetapi untuk membeli bahan bakunya.

Lebih lanjut Dadan mengatakan, saat ini pihaknya telah mengantongi data anak-anak sekolah yang akan menjadi sasarannya. Namun tantangan lainnya ialah bagaimana menghimpun data dari ibu hamil. Nantinya, hal itu akan menjadi tugas dari Satuan Pelayanan Gizi.

"Satuan pelayanan akan terdiri dari 3.000 (porsi per hari) Basisnya adalah data sekolah, karena geospasial sekolah kan statik. Setelah itu kita akan tambah dengan ibu hamil, busui, anak balita. Jadi satu-satuan pelayanan itu nanti akan mengolah uang kisarannya antara Rp 7 s.d 10 miliar. Itu bervariasi setiap wilayah," terang dia.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengklarifikasi soal kabar alokasi anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 10 ribu per porsi yang belakangan menjadi sorotan. Dadan menjelaskan angka tersebut masih merupakan rata-rata dari hasil uji coba awal di wilayah Jawa.

"Begini, begini, begini, jangan salah paham. Kita sudah melakukan uji coba selama 11 bulan. Dan rata-rata, ini berbasis uji coba di Jawa. Itu rata-rata dapatnya di harga itu. Pak Presiden mengatakan, kan rata-rata," kata Dadan usai menghadiri sidang kabinet di Istana Jakarta, Senin (2/12/2024).

Dadan menyampaikan, alokasi anggaran bisa bervariasi per wilayah pada pelaksanaannya nanti. Dia menyebutkan ada beberapa wilayah yang memerlukan anggaran lebih besar dan ada yang lebih rendah.

"Nanti di tempat yang lebih mahal, pasti lebih dari itu. Mungkin ada tempat yang lebih murah dari itu, kurang dari itu. Nanti akan prosubsidi," ujarnya.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan angka rata-rata itu didapat berdasarkan uji coba makan gratis yang telah dijalankan dalam 11 bulan terakhir. Menurutnya, uji coba terus digencarkan di seluruh wilayah RI hingga Desember 2024 sebelum dilaksanakan pada Januari 2025.

"Bukan (Rp 10 ribu bottom price), ini berbasis pengalaman selama 11 bulan. Dan kita dapat rata-rata itu. Bukan bottom price. Itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah kan kita mau lakukan uji coba nih Desember, dari mulai Aceh sampai Papua," ujar Dadan.

"Nanti kita akan dapatkan berapa satuan indeks harga rata-rata itu. Di tempat yang kurang dari itu, kita akan bayar at cost. Yang lebih kita akan bayar at cost juga. Karena yang kita bayar bukan paket makan, tapi bahan baku yang digunakan untuk masak hari itu," lanjut dia.