Program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) diusulkan menjadi Program Strategis Nasional (PSN). Dengan jadi PSN Harga tanah untuk membangun 3 juta rumah tidak akan naik.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjelaskan dengan menjadi PSN, program 3 juta rumah akan lebih mudah dijalankan. Usulan agar program 3 juta jadi PSN muncul setelah dirinya dengan beberapa menteri yang berada di bawah Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) diundang makan bersama Presiden Prabowo Subianto untuk merumuskan langkah-langkah mencapai 3 juta rumah.

"Salah satu yang Pak Nusron (Menteri ATR/BPN) dan saya sepakati adalah, mohon doanya, kita akan memperjuangkan proyek strategis nasional untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Jadi kita berkolaborasi dengan sangat baik," ujarnya dikutip detikProperti Kamis (12/12/2024).

PSN untuk MBR ini nantinya akan berupa program. Saat ini pihaknya mari membicarakan usulan tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. "Karena PSN itu ada yang proyek, ada yang program, yang kita maksudkan adalah program. Program bagaimana kita akan membuat itu. Dan mohon doanya karena ada proses yang perlu kita yakinkan di Menko Perekonomian,dan tentu kita akan laporkan kepada Presiden, supaya ini menjadi salah satu terobosan untuk mencapai itu," tutur politisi yang akrab disapa Ara itu.

Menteri ART/BPN Nusron Wahid menyebut salah satu masalah yang harus dihadapi dalam merealisasikan program ini adalah harga lahan yang bisa dinaikkan oleh pihak lain karena jumlahnya terbatas. Belum lagi program 3 juta rumah adalah program besar.

"Begitu tahu akan membangun 3 juta rumah, pasti lahannya itu mahal. (Harga lahan) Dinaikkan oleh orang, bisa dinaikkan oleh orang yang punya, bisa kemudian masuk pemain pihak ketiga menjadi spekulan dan sebagainya. Bener kan? Nah, kalau kita buat PSN, itu nanti harga tanah tidak boleh lebih dari appraisal," kata Nusron.

"(Harga tanah) Nggak boleh lebih. Kalau dia menaikkan lebih tinggi, sehingga terjadi dispute, bisa konsinyasi di pengadilan," tambahnya.

Ia melanjutkan, jika tidak ada tanah yang bisa dijual belikan, pihaknya akan meminta bantuan PTPN (PT Perkebunan Nusantara) maupun Perum Perhutani untuk memberikan bekas lahan produktif. Seperti lahan bekas perkebunan karet, kopi, maupun teh untuk dijadikan sebagai perumahan.

"Kan ini harus kita cari solusi supaya (program) 3 juta rumah terwujud ini apa? Salah satunya PSN," ujarnya.

Nusron menuturkan, pihaknya menyiapkan setidaknya 50 titik kabupaten/kota untuk program tersebut. Wilayahnya tersebar di Indonesia, beberapa di antaranya seperti di Pulau Jawa, Makassar, Lampung, Bali hingga Medan.

Apabila setiap kabupaten/kota yang menjadi tempat berlangsungnya program 3 juta rumah membangun 10.000-20.000 unit rumah dengan luas tanah 60 m2, maka total lahan yang dibutuhkan setiap kabupaten/kota sekitar 150-200 hektare.

"Kalau satu kabupaten/kota, PSN-nya antara 10.000-20.000 rumah, itu kan sudah 1 juta (rumah). Satu rumah kan 60 meter (luas tanah). Kalau kali 10.000 berapa? 600.000. Dibagi 10.000 berapa? 60.000. 60 hektare kan? Tambah fasus-fasusnya 40%, 24, (total) 84. 10.000 rumah, hanya butuh 84 hektare. Kalau 20.000 rumah, hanya butuh 168 hektare, maksimal 170 hektare," jelasnya.

Nusron mengatakan, apabila program 3 juta rumah menjadi PSN, tidak menutup kemungkinan pihak swasta akan ikut menggarap proyek tersebut. Ia menuturkan, sepanjang program tersebut dianggap strategis tidak harus digarap oleh pemerintah. "Kementerian PKP sama kami akan mengusulkan supaya program 3 juta rumah ini menjadi program strategis nasional," tegas Nusron.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengungkap Program Strategis Nasional (PSN) sektor perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tengah digodok.

Dia menjelaskan, lewat PSN itu nantinya pemerintah bakal membangun setidaknya 20.000 unit rumah di setiap kabupaten/kota. Di mana, pembangunan PSN rumah itu ditargetkan bakal tersebar di 50 kabupaten/kota.

“Kalau satu kabupaten kota, PSN-nya antara 10.000 sampai 20.000 rumah, itu kan sudah 1 juta,” kata Nusron saat ditemui di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Menggunakan asumsi angka itu, maka kira-kira total lahan yang dibutuhkan tiap Kabupaten/Kota mencapai 178 hektare. Angka itu merupakan hitungan kasar dirinya yang mengacu pada 1 unit rumah dibangun di atas lahan seluas 60 meter persegi.

Adapun, tambah Nusron, usulan PSN itu dalam rangka efisiensi anggaran sekaligus memunculkan kepastian kemudahan pengadaan lahan bagi proyek 3 juta rumah.

“Umumnya, begitu tahu akan membangun 3 juta rumah, pasti lahannya itu mahal. Dinaikkan oleh orang. Bisa kemudian masuk pemain pihak ketiga, menjadi spekulan dan sebagainya. Benar kan? Nah, kalau kita buat PSN, itu nanti harga tanah tidak boleh lebih dari appraisal,” tegasnya.

Sementara dalam implementasinya, pemerintah disebut bakal menggandeng perusahaan swasta hingga BUMN untuk mendukung proses konstruksi tersebut.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menjelaskan bahwa rencana PSN perumahan bagi MBR itu sudah disampaikan pada Presiden Prabowo Subianto.

Ara menyebut rencana itu saat in tengah dirumuskan dengan matang sebelum akhirnya dibawa lebih lanjut usulannya ke Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

“Karena PSN itu ada yang proyek dan program. Yang kita masukan ini adalah program, program agar bagaimana akan kita buat itu mohon doanya karena ada proses di Menko Perekonomian supaya ini jadi terobosan,” tegasnya.

Pemerintah sedang mempersiapkan penyediaan perumahan untuk masyarakat miskin melalui program 3 juta rumah. Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengungkapkan program ini sebenarnya merupakan program pengentasan kemiskinan.

"Presiden terpilih Republik Indonesia, Pak Prabowo, sebelum terpilih ya dalam kampanyenya, beliau menjanjikan memang dikenal 3 juta rumah ya. Nah, itu adalah dalam rangka program pengentasan kemiskinan," ujar Bonny kepada detikProperti di Gran Melia Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Melalui program ini, sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di desa oleh UMKM lokal. Sementara itu, sisa 1 juta akan berupa rumah susun di perkotaan.

Tujuan Program 3 Juta Rumah

Bonny mengatakan program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau masyarakat tidak berpenghasilan. Ia menyebut orang desa bukan tak punya penghasilan, tetapi tidak memiliki slip gaji. Alhasil, masyarakat miskin tak dapat mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada perbankan.

"Presiden memberikan (rumah) bagi orang yang miskin yang kriterianya nanti diumumkan siapa yang penerima. Ya orang yang tidak mampu benar, dia akan menjadi penerima rumah itu," katanya.

Program ini berangkat dari pemikiran Prabowo tentang subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selama ini diberikan pemerintah untuk masyarakat. Masyarakat yang mempunyai mobil mendapat subsidi, sementara masyarakat tidak mampu tak menerimanya.

"Bagi yang miskin sekarang Pak Prabowo, yang tidak punya mobil. Nah format, ini adalah format ekonomi. Sekarang dia harusnya dapat Rp 720 ribu. Sekarang Pak Prabowo bilang, uang itu tidak kita berikan kepada mereka. Tapi kita berikan cicilan rumahnya, dia harus memiliki rumah.

Cicilan Program 3 Juta Rumah

Bonny menjelaskan skema pendanaan program tersebut dengan membayarkan cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk masyarakat tak berpenghasilan tersebut. Ia menyebut pemerintah akan membayar cicilan setiap rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 25 tahun.

"Jadi untuk merumahkan 3 juta (keluarga miskin), negara tidak perlu keluarkan Rp 300 triliun kalau satu rumah Rp 100 juta. Negara hanya membayar cicilannya yang di mana satu rumah itu Rp 600 ribu ditetapkan Presiden, dikali 12 (bulan) jadi Rp 7,2 juta (setahun), dikali 3 juta (rumah). Setahun itu (cicilan) adalah Rp 21,6 triliun," terangnya.

"Pak Prabowo menginginkan rumah. Kalau saya bikin perpres (peraturan presiden) menyatakan presiden akan membayar cicilannya, negara akan membayar cicilannya tiap bulan selama 25 tahun seperti subsidi BBM tadi kepada rakyat miskin. Perpres itu satu kertas menjadi slip gaji 25 juta orang miskin," tambah Bonny.

Anggaran Program 3 Juta Rumah

Cicilan KPR untuk satu rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan akan dibayarkan oleh pemerintah selama 25 tahun. Dengan begitu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membutuhkan Rp 21,6 triliun setahun untuk membayar cicilan program 3 juta rumah.

"Satgas mengusulkan, mengajukan anggaran kementerian tersebut. Jumlah anggaran yang diusulkan oleh Satgas ke Kementerian Keuangan itu Rp 53,6 triliun, termasuk 21,6 triliun yang cicilan pertama," tuturnya.

Namun, untuk mendapatkan anggaran tersebut dibutuhkan peraturan presiden (perpres) dan undang-undang. Hal ini lantaran Kementerian PKP merupakan kementerian baru, sehingga membutuhkan waktu untuk memprosesnya, mengingat ada banyak badan dan kementerian baru di pemerintahan Prabowo.

"Dari Rp 53,6 triliun disudahi Rp 5 triliun. Jadi kurangnya berapa? Rp 48 triliun kan gitu. Dia (Kementerian PKP) nggak dapet 5 triliun, dia dapet Rp 53 triliun. Kenapa dapet Rp 5 triliun? Bagaimana Kementerian Keuangan untuk menyentor itu? Kementerian ini perpresnya belum turun," ucapnya.

Nasib Cicilan 3 Juta Rumah saat Prabowo Lengser

Bonny mengatakan pihaknya tengah mengejar agar pemerintah dapat membayar cicilan KPR atas nama masyarakat miskin. Dengan adanya perpres, masyarakat miskin atau masyarakat tak berpenghasilan bisa mendapat akses KPR dari bank.

"Pak Prabowo menginginkan rumah. Kalau saya bikin perpres menyatakan presiden akan membayar cicilannya. Negara akan membayar cicilannya tiap bulan selama 25 tahun seperti subsidi BBM tadi kepada rakyat miskin. Perpres itu satu kertas menjadi slip gaji 25 juta orang miskin," imbuhnya.

Ia menilai program ini akan terus berjalan dan pelunasan KPR bisa dipenuhi hingga 25 tahun. Bahkan, ketika Prabowo sudah tidak menjabat pun, pembayaran cicilan tetap berjalan karena sudah didukung dengan perpres.

"Ini kan menjadi program nasional, seperti BPJS dilanjutkan dan BLT dari zaman SBY. Jokowi dan Pak Prabowo juga melanjutkan," katanya.

Menurutnya, negara akan terus membayar cicilan tersebut walaupun sudah berganti presiden. Program ini mengatasi masalah sosial serta sudah menjadi kewajiban negara, sehingga tidak bisa diberhentikan.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menilai pelaksanaan Program 3 Juta Rumah perlu menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, hal itu diperlukan agar semua pihak yang terlibat dalam sektor perumahan bisa saling bersinergi dan bergotong royong dalam pembangunan rumah untuk masyarakat.

"Kami (Kementerian PKP) akan memperjuangkan proyek strategis nasional sektor perumahan. Kami ingin Program 3 Juta Rumah ini bisa terlaksana untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Mohon doa dan dukungannya," ujar Maruarar dalam keterangan resmi, Kamis (12/12/2024).

Sejumlah kementerian yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) akan diajak bersinergi, khususnya Kementerian ATR/BPN dalam pengusulan PSN sektor perumahan ini. Sebab, masalah pertanahan yang menjadi modal utama Pembangunan perumahan menjadi kewenangan Kementerian ATR/ BPN.

Adapun usulan ini, kata Maruarar, telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Apalagi masalah perumahan bagi masyarakat saat ini tengah menjadi fokus pemerintah dengan target Pembangunan 3 juta unit rumah per tahun.

"Saya bersama Menteri Kabinet Merah Putih telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk merumuskan langkah-langkah mencapai target Pembangunan 3 juta rumah. Dalam pertemuan salah satu yang disepakati oleh saya dan Pak Nusron Wahid (Menteri ATR/BPN) adalah PSN untuk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," ujarnya.

Adanya PSN sektor perumahan sangat penting untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki hunian. PSN tersebut ke depan dapat berupa proyek maupun program, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

"PSN itu ada yang proyek dan ada yang berupa program, usulan yang dimaksud adalah program. Ada proses yang perlu kita yakinkan di Menko Perekonomian dan akan laporkan kepada Presiden. Perlu ada terobosan untuk mencapai hal itu (PSN)," kata Menteri PKP.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan rencana jangka panjang pemerintah untuk membangun rumah susun bagi korban kebakaran di Kelurahan Kebun Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.

Dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Kemenko PMK di Jakarta, Kamis, Fahri menjelaskan bahwa kawasan yang terbakar seluas sekitar 30 hektare dapat menjadi lokasi untuk pembangunan rumah susun.

"Kebetulan sebenarnya tanah itu lebih kurang 30 hektare, tadi dikonfirmasi ulang itu, kawasan yang bisa dikerjasamakan dengan jaminan bahwa mereka yang terdata sebagai pemilik di tempat yang sementara. Dalam jangka panjang tentu akan menjadi bagian dari pembangunan rumah susun," ujar Fahri Hamzah.

Fahri menekankan bahwa rencana pembangunan ini bertujuan untuk memberikan kepastian tempat tinggal yang layak bagi para korban kebakaran.

Ia memastikan bahwa hanya mereka yang sudah terdata sebagai penghuni sebelumnya yang akan menjadi penerima manfaat dari pembangunan rumah susun tersebut.

"Kami ingin memastikan bahwa yang tinggal di situ adalah mereka yang memang sudah ada di tempat itu sebelumnya, bukan orang lain yang tidak terdaftar," kata Fahri.

Meskipun rencana jangka panjang ini sudah dipersiapkan, Fahri menegaskan bahwa prioritas saat ini adalah memindahkan para korban ke tempat yang lebih layak, yaitu rumah singgah sementara atau rusun, untuk menghilangkan status pengungsian mereka.

"Tapi yang sekarang ini, yang kita mesti selesaikan dulu adalah supaya status pengungsinya hilang, pindahlah ke rumah singgah itu," kata dia.

Dengan rencana ini, pemerintah berharap dapat memberikan solusi permanen bagi warga yang terdampak kebakaran sekaligus mengatasi masalah perumahan di wilayah tersebut.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pemerintah akan merelokasi para korban kebakaran yang terjadi di Kebun Kosong, Kemayoran, Jakarta, untuk sementara waktu sebagai upaya jangka pendek.

"Kita bahas bagaimana untuk memberikan tempat tinggal, minimal tempat tinggal sementara, tadi diusulkan mengenai posisinya rumah singgah itu bagi para korban terdampak," ujar Pratikno.

Pratikno menjelaskan berdasarkan laporan yang diterimanya sebanyak 197 bangunan terbakar, mengakibatkan 594 kepala keluarga dan 1.520 jiwa terdampak.

Para korban kebakaran saat ini sebagian besar berada di pengungsian, yaitu di Sekolah Dasar Negeri Kebun 09 dan beberapa lahan kosong yang dibangun untuk tenda.

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com – Pemerintah mengadakan uji coba Program Makan Bergizi Gratis di Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) melihat secara langsung pelaksanaan uji coba dari mulai pengolahan makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, pengiriman makanan ke sekolah, hingga makanan sampai ke tangan siswa penerima manfaat.

Sebanyak 51 pekerja dilibatkan untuk menyiapkan makanan bergizi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tanah Sareal. Di sini, terdapat ruangan-ruangan untuk mendukung penyiapan makanan, mulai dari ruang pendingin, gudang bahan kering, tempat mencuci, tempat untuk bahan baku, tempat distribusi, hingga tempat untuk pemorsian.

Para pekerja tampak sedang menyiapkan makanan yang akan diberikan kepada siswa taman kanak-kanak (TK)/pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA).

Menu yang disiapkan pagi itu adalah nasi putih, ayam goreng, cah brokoli jagung, pisang, serta susu. Menu tersebut disajikan dalam wadah stainless steel, lalu disalurkan dengan menggunakan dua unit mobil boks tertutup yang mampu menampung ribuan porsi.

Layani 3.018 porsi per hari

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tanah Sareal Ayu Pertiwi mengatakan, pihaknya melayani 3.018 porsi per hari. Menu yang disiapkan setiap hari pun bervariasi.

"Menu hari ini ayam goreng sama sayur, brokoli, dan jagung. Kami juga pernah memberi ayam fillet teriyaki, lengkap dengan sayur buncis, dan wortel. Jadi, setiap hari menu pasti berganti," kata Ayu.

Ayu melanjutkan, tim persiapan mulai bekerja pukul 19.00 WIB pada hari sebelumnya untuk menyiapkan sayuran hingga berbagai bumbu. Selanjutnya, giliran tim pengolahan bekerja mulai bekerja 01.00 WIB. Lalu, pukul 04.00 WIB, tim pemorsian datang untuk memorsikan makanan yang sudah matang ke wadah stainless steel.

"Setelah itu, dikemas dan didistribusikan tim distribusi. Kami menyiapkan dua unit mobil. Setiap mobil punya dua gelombang. Pada gelombang pertama, mobil satu mengantarkan makanan pukul 07.00 sampai 07.30 WIB dan mobil dua pukul 08.00 WIB. Adapun gelombang kedua, mobil satu berangkat pukul 10.00 dan mobil dua pukul 11.00 WIB,” ujar Ayu.

Pengiriman makanan disesuaikan dengan jam istirahat sekolah. Pada pagi hari, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tanah Sareal mengirim makanan ke TK dan SD karena jadwal istirahat dan pulang sekolah lebih awal. Sedangkan, siang hari pengiriman untuk siswa SMP dan SMA.

Buat siswa makin semangat ke sekolah

Keberadaan Program Makan Bergizi Gratis tak hanya mencukupi kebutuhan nutrisi siswa. Ternyata, program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini juga mendorong siswa semangat bersekolah.

Dampak positif tersebut dikatakan Kepala Sekolah SDN Kedung Badak 1 Kariyanti. Ia mengatakan, setiap hari, anak-anak selalu penasaran dengan lauk yang akan didapat sehingga ingin bersekolah. Para orangtua siswa juga merasa bebannya semakin ringan karena biaya makan anak sudah ditanggung pemerintah.

"Tingkat kedatangan anak-anak, mereka senang, 'oh iya, besok dapat makanan bergizi, aku mau datang'. 'Menunya apa lagi ya? Aku dapat susu apa lagi ya?'. Hal itu juga sangat dirasakan oleh beberapa orangtua karena di sini 80 persen merupakan kalangan menengah ke bawah," ujar Karyanti.

Anak-anak di sekolahnya juga menikmati makan bergizi gratis tersebut. Selain itu, makanan yang disajikan di sekolah lebih bervariasi daripada makanan di rumah masing-masing.

"Mulai dari karbohidrat, protein, nabati, hingga hewani pun ada. Kemudian, ada buah, susu, dan sayur. Itu yang membuat mereka, 'oh iya, ternyata makanan saya lebih bervariasi dibanding yang mama sediakan di rumah'," tuturnya.

Dampak positif lain, lanjut Kariyanti, para siswa menjadi lebih bersyukur kepada Tuhan atas setiap berkat yang mereka terima sehari-hari. Para murid pun lebih disiplin dalam mengantre. Melalui program ini, mereka belajar antre saat mengambil makanan.

"Dengan makanan bergizi ini, mereka antre satu per satu mengambil makanan. Mereka juga teredukasi untuk makanan yang bergizi seimbang. Upaya ini menyadarkan anak-anak bahwa kesehatan adalah investasi masa depan. Bagaimana dapat menyiapkan generasi emas kalau mereka tidak sadar akan apa yang mereka makan?" sambungnya.

Salah satu murid kelas 5 SDN Kedung Badak 1 Ahmad Zidan Firdaus Saleh mengatakan, ia dan teman-teman sekelasnya selalu menikmati makanan dari Program Makan Bergizi Gratis. Zidan berterima kasih kepada para petani, nelayan, dan pedagang yang berkontribusi pada pelaksanaan uji coba Program Makan Bergizi Gratis.

“Terima kasih juga untuk Pak Prabowo dan Pak Gibran telah memberikan program makan sehat yang membuat kami lebih jadi sehat, cerdas, dan ceria. Semoga Pak Prabowo dan Pak Gibran sehat selalu ya," doanya.

Pedagang kantin sempat resistan

Pedagang kantin sekolah sempat resistan terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Juru Bicara PCO Dedek Prayudi (Uki) mengatakan, resistansi muncul lantaran omzet penjualan pedagang kantin menurun.

Meski demikian, kata dia, pihak sekolah sudah berdialog dengan para pedagang kantin untuk mengatasi masalah tersebut. Pihak sekolah menyarankan kepada pedagang yang berjualan makanan berat untuk menjual makanan ringan.

“Akhirnya mereka bersedia bergeser menjadi menjual makanan jajanan, kurang lebih seperti itu," jelas Uki.

Uki melanjutkan, pihak sekolah juga menyesuaikan waktu istirahat agar siswa setelah makan masih bisa jajan di kantin. Dengan begitu, pedagang kantin tidak merasa dirugikan dengan keberadaan Program Makan Bergizi Gratis.

“Kami telah bertanya langsung kepada pedagang kantin di sekolah. Omzet para pedagang kantin kini kembali meningkat,” kata Uki.

Meski terbilang sukses, ada sejumlah catatan yang masih menjadi pekerjaan rumah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Salah satunya adalah kasus khusus yang dialami beberapa siswa, seperti trauma terhadap makanan tertentu.

"Ternyata ada juga yang punya trauma nasi. Ini saya temukan sewaktu kami meninjau uji coba di Sukabumi. Jadi, ada satu orang anak tidak hanya tidak mau makan nasi tapi juga trauma. Jika melihat ada nasi, dia lari," kata Uki.

KOMPAS.com – Pemerintah mengadakan uji coba Program Makan Bergizi Gratis di Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) melihat secara langsung pelaksanaan uji coba dari mulai pengolahan makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, pengiriman makanan ke sekolah, hingga makanan sampai ke tangan siswa penerima manfaat.

Sebanyak 51 pekerja dilibatkan untuk menyiapkan makanan bergizi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tanah Sareal. Di sini, terdapat ruangan-ruangan untuk mendukung penyiapan makanan, mulai dari ruang pendingin, gudang bahan kering, tempat mencuci, tempat untuk bahan baku, tempat distribusi, hingga tempat untuk pemorsian.

Para pekerja tampak sedang menyiapkan makanan yang akan diberikan kepada siswa taman kanak-kanak (TK)/pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA).

Menu yang disiapkan pagi itu adalah nasi putih, ayam goreng, cah brokoli jagung, pisang, serta susu. Menu tersebut disajikan dalam wadah stainless steel, lalu disalurkan dengan menggunakan dua unit mobil boks tertutup yang mampu menampung ribuan porsi.

Layani 3.018 porsi per hari

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tanah Sareal Ayu Pertiwi mengatakan, pihaknya melayani 3.018 porsi per hari. Menu yang disiapkan setiap hari pun bervariasi.

"Menu hari ini ayam goreng sama sayur, brokoli, dan jagung. Kami juga pernah memberi ayam fillet teriyaki, lengkap dengan sayur buncis, dan wortel. Jadi, setiap hari menu pasti berganti," kata Ayu.

Ayu melanjutkan, tim persiapan mulai bekerja pukul 19.00 WIB pada hari sebelumnya untuk menyiapkan sayuran hingga berbagai bumbu. Selanjutnya, giliran tim pengolahan bekerja mulai bekerja 01.00 WIB. Lalu, pukul 04.00 WIB, tim pemorsian datang untuk memorsikan makanan yang sudah matang ke wadah stainless steel.

"Setelah itu, dikemas dan didistribusikan tim distribusi. Kami menyiapkan dua unit mobil. Setiap mobil punya dua gelombang. Pada gelombang pertama, mobil satu mengantarkan makanan pukul 07.00 sampai 07.30 WIB dan mobil dua pukul 08.00 WIB. Adapun gelombang kedua, mobil satu berangkat pukul 10.00 dan mobil dua pukul 11.00 WIB,” ujar Ayu.

Pengiriman makanan disesuaikan dengan jam istirahat sekolah. Pada pagi hari, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tanah Sareal mengirim makanan ke TK dan SD karena jadwal istirahat dan pulang sekolah lebih awal. Sedangkan, siang hari pengiriman untuk siswa SMP dan SMA.

Buat siswa makin semangat ke sekolah

Keberadaan Program Makan Bergizi Gratis tak hanya mencukupi kebutuhan nutrisi siswa. Ternyata, program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini juga mendorong siswa semangat bersekolah.

Dampak positif tersebut dikatakan Kepala Sekolah SDN Kedung Badak 1 Kariyanti. Ia mengatakan, setiap hari, anak-anak selalu penasaran dengan lauk yang akan didapat sehingga ingin bersekolah. Para orangtua siswa juga merasa bebannya semakin ringan karena biaya makan anak sudah ditanggung pemerintah.

"Tingkat kedatangan anak-anak, mereka senang, 'oh iya, besok dapat makanan bergizi, aku mau datang'. 'Menunya apa lagi ya? Aku dapat susu apa lagi ya?'. Hal itu juga sangat dirasakan oleh beberapa orangtua karena di sini 80 persen merupakan kalangan menengah ke bawah," ujar Karyanti.

Anak-anak di sekolahnya juga menikmati makan bergizi gratis tersebut. Selain itu, makanan yang disajikan di sekolah lebih bervariasi daripada makanan di rumah masing-masing.

"Mulai dari karbohidrat, protein, nabati, hingga hewani pun ada. Kemudian, ada buah, susu, dan sayur. Itu yang membuat mereka, 'oh iya, ternyata makanan saya lebih bervariasi dibanding yang mama sediakan di rumah'," tuturnya.

Dampak positif lain, lanjut Kariyanti, para siswa menjadi lebih bersyukur kepada Tuhan atas setiap berkat yang mereka terima sehari-hari. Para murid pun lebih disiplin dalam mengantre. Melalui program ini, mereka belajar antre saat mengambil makanan.

"Dengan makanan bergizi ini, mereka antre satu per satu mengambil makanan. Mereka juga teredukasi untuk makanan yang bergizi seimbang. Upaya ini menyadarkan anak-anak bahwa kesehatan adalah investasi masa depan. Bagaimana dapat menyiapkan generasi emas kalau mereka tidak sadar akan apa yang mereka makan?" sambungnya.

Salah satu murid kelas 5 SDN Kedung Badak 1 Ahmad Zidan Firdaus Saleh mengatakan, ia dan teman-teman sekelasnya selalu menikmati makanan dari Program Makan Bergizi Gratis. Zidan berterima kasih kepada para petani, nelayan, dan pedagang yang berkontribusi pada pelaksanaan uji coba Program Makan Bergizi Gratis.

“Terima kasih juga untuk Pak Prabowo dan Pak Gibran telah memberikan program makan sehat yang membuat kami lebih jadi sehat, cerdas, dan ceria. Semoga Pak Prabowo dan Pak Gibran sehat selalu ya," doanya.

Pedagang kantin sempat resistan

Pedagang kantin sekolah sempat resistan terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Juru Bicara PCO Dedek Prayudi (Uki) mengatakan, resistansi muncul lantaran omzet penjualan pedagang kantin menurun.

Meski demikian, kata dia, pihak sekolah sudah berdialog dengan para pedagang kantin untuk mengatasi masalah tersebut. Pihak sekolah menyarankan kepada pedagang yang berjualan makanan berat untuk menjual makanan ringan.

“Akhirnya mereka bersedia bergeser menjadi menjual makanan jajanan, kurang lebih seperti itu," jelas Uki.

Uki melanjutkan, pihak sekolah juga menyesuaikan waktu istirahat agar siswa setelah makan masih bisa jajan di kantin. Dengan begitu, pedagang kantin tidak merasa dirugikan dengan keberadaan Program Makan Bergizi Gratis.

“Kami telah bertanya langsung kepada pedagang kantin di sekolah. Omzet para pedagang kantin kini kembali meningkat,” kata Uki.

Meski terbilang sukses, ada sejumlah catatan yang masih menjadi pekerjaan rumah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Salah satunya adalah kasus khusus yang dialami beberapa siswa, seperti trauma terhadap makanan tertentu.

"Ternyata ada juga yang punya trauma nasi. Ini saya temukan sewaktu kami meninjau uji coba di Sukabumi. Jadi, ada satu orang anak tidak hanya tidak mau makan nasi tapi juga trauma. Jika melihat ada nasi, dia lari," kata Uki.

KOMPAS.com – Pemerintah mengadakan uji coba Program Makan Bergizi Gratis di Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) melihat secara langsung pelaksanaan uji coba dari mulai pengolahan makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, pengiriman makanan ke sekolah, hingga makanan sampai ke tangan siswa penerima manfaat.

Sebanyak 51 pekerja dilibatkan untuk menyiapkan makanan bergizi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tanah Sareal. Di sini, terdapat ruangan-ruangan untuk mendukung penyiapan makanan, mulai dari ruang pendingin, gudang bahan kering, tempat mencuci, tempat untuk bahan baku, tempat distribusi, hingga tempat untuk pemorsian.

Para pekerja tampak sedang menyiapkan makanan yang akan diberikan kepada siswa taman kanak-kanak (TK)/pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA).

Menu yang disiapkan pagi itu adalah nasi putih, ayam goreng, cah brokoli jagung, pisang, serta susu. Menu tersebut disajikan dalam wadah stainless steel, lalu disalurkan dengan menggunakan dua unit mobil boks tertutup yang mampu menampung ribuan porsi.

Layani 3.018 porsi per hari

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tanah Sareal Ayu Pertiwi mengatakan, pihaknya melayani 3.018 porsi per hari. Menu yang disiapkan setiap hari pun bervariasi.

"Menu hari ini ayam goreng sama sayur, brokoli, dan jagung. Kami juga pernah memberi ayam fillet teriyaki, lengkap dengan sayur buncis, dan wortel. Jadi, setiap hari menu pasti berganti," kata Ayu.

Ayu melanjutkan, tim persiapan mulai bekerja pukul 19.00 WIB pada hari sebelumnya untuk menyiapkan sayuran hingga berbagai bumbu. Selanjutnya, giliran tim pengolahan bekerja mulai bekerja 01.00 WIB. Lalu, pukul 04.00 WIB, tim pemorsian datang untuk memorsikan makanan yang sudah matang ke wadah stainless steel.

"Setelah itu, dikemas dan didistribusikan tim distribusi. Kami menyiapkan dua unit mobil. Setiap mobil punya dua gelombang. Pada gelombang pertama, mobil satu mengantarkan makanan pukul 07.00 sampai 07.30 WIB dan mobil dua pukul 08.00 WIB. Adapun gelombang kedua, mobil satu berangkat pukul 10.00 dan mobil dua pukul 11.00 WIB,” ujar Ayu.

Pengiriman makanan disesuaikan dengan jam istirahat sekolah. Pada pagi hari, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tanah Sareal mengirim makanan ke TK dan SD karena jadwal istirahat dan pulang sekolah lebih awal. Sedangkan, siang hari pengiriman untuk siswa SMP dan SMA.

Buat siswa makin semangat ke sekolah

Keberadaan Program Makan Bergizi Gratis tak hanya mencukupi kebutuhan nutrisi siswa. Ternyata, program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini juga mendorong siswa semangat bersekolah.

Dampak positif tersebut dikatakan Kepala Sekolah SDN Kedung Badak 1 Kariyanti. Ia mengatakan, setiap hari, anak-anak selalu penasaran dengan lauk yang akan didapat sehingga ingin bersekolah. Para orangtua siswa juga merasa bebannya semakin ringan karena biaya makan anak sudah ditanggung pemerintah.

"Tingkat kedatangan anak-anak, mereka senang, 'oh iya, besok dapat makanan bergizi, aku mau datang'. 'Menunya apa lagi ya? Aku dapat susu apa lagi ya?'. Hal itu juga sangat dirasakan oleh beberapa orangtua karena di sini 80 persen merupakan kalangan menengah ke bawah," ujar Karyanti.

Anak-anak di sekolahnya juga menikmati makan bergizi gratis tersebut. Selain itu, makanan yang disajikan di sekolah lebih bervariasi daripada makanan di rumah masing-masing.

"Mulai dari karbohidrat, protein, nabati, hingga hewani pun ada. Kemudian, ada buah, susu, dan sayur. Itu yang membuat mereka, 'oh iya, ternyata makanan saya lebih bervariasi dibanding yang mama sediakan di rumah'," tuturnya.

Dampak positif lain, lanjut Kariyanti, para siswa menjadi lebih bersyukur kepada Tuhan atas setiap berkat yang mereka terima sehari-hari. Para murid pun lebih disiplin dalam mengantre. Melalui program ini, mereka belajar antre saat mengambil makanan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) mengunjungi Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) di Serang, Banten. Ia melakukan peninjauan ke beberapa rumah subsidi yang siap huni.

Tidak sendiri, Ara datang ditemani oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto.

Pantauan detikProperti di lokasi, Ara tiba pukul 09.15 WIB. Ia terlihat mengenakan pakaian dinas berwarna coklat.

Ia mengunjungi 2 rumah contoh di Perumahan MGK, yakni rumah subsidi dan rumah komersial.

Pada kunjungan rumah subsidi, ia melihat-lihat bagian dalam rumah yang masih kosong tanpa furniture dan sudah diisi furniture. Ara menanyakan seputar spesifikasi fisik bangunan, luas, hingga pembiayaannya. Kemudian, ia masuk ke rumah contoh komersial yang belum diperjualbelikan.

Setelah rumah contoh, Ara juga mengunjungi rumah salah satu warga Cluster Kirana, Nanik Irnawati yang telah menempati rumah tersebut sejak Juli 2024 lalu.

Ara memuji interior rumah Nanik yang rapi dan trendi. Seluruh dindingnya dipasang wallpaper polos dan bagian dapurnya yang semi terbuka terlihat kekinian dengan wall panel dan hiasan dinding.

"Nyaman, atapnya tinggi, desain rumahnya bagus. Terus di sini kalau air mati management langsung kirim air, jadi fast respon. (Kondisi airnya) tapi sementara doang (kotor) nggak sampai berhari-hari. Paling kuning dikit lah ya, ini kan bekas tanah kayak rawa ya, persawahan gitu," ujar Nanik kepada detikProperti pada Kamis (12/12/2024).

Sementara itu, Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) Serang merupakan hunian yang dikembangkan oleh PT Infiniti Triniti Jaya atau Infiniti Realty. Perumahan ini berlokasi di Jalan Pamarayan Tambak, Desa Nagara, Kecamatan Kibin, Serang, Banten.

Melihat dari catatan detikcom, Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) Serang telah mengantongi sertifikat Bangunan Gedung Hijau (BGH) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Oktober 2024 lalu.

Perumahan ini cukup strategis dekat dengan pintu gerbang tol Cikande sekitar 4,2 km atau setara 10 menit perjalanan. Sepanjang perjalanan menuju Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) Serang, di kanan dan kiri jalan banyak terdapat pedagang kaki lima. Selama perjalanan detikProperti tidak melihat angkot atau kendaraan umum melintas, tetapi sempat melewati kawasan dengan angkot terparkir rapi tetapi tidak digunakan.

Menurut Nanik Irnawati, angkot tersebut beroperasi saat waktu pergi dan pulang pekerja pabrik di sekitar sana yakni pukul 06.30 WIB dan 14.30 WIB hingga malam.

Lokasi Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) Serang tidak di pinggiran jalan utama, melainkan masuk ke jalan yang lebih kecil. Jalanan ini cukup untuk dilalui satu mobil dan satu motor. Di salah satu sisi jalan terdapat irigasi air yang cukup lebar dan ada kantor tetapi airnya tidak begitu dalam hanya sekitar mata kaki hingga paha orang dewasa. Di sekeliling perumahan banyak terlihat perumahan, lahan kosong, dan persawahan.

Video: Sederet Respons Positif Terhadap Sayembara Rp 8 M Tangkap Harun Masiku

Video: Sederet Respons Positif Terhadap Sayembara Rp 8 M Tangkap Harun Masiku

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menggodok aturan yang mengatur soal lahan sawah (Lahan Sawah Dilindungi/LSD) yang bisa digunakan untuk pembangunan perumahan. Aturan tersebut rencananya akan rampung pada awal 2025 mendatang.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menuturkan, menggunakan lahan sawah atau lahan pertanian dan pangan berkelanjutan (LP2B) untuk dijadikan permukiman sebetulnya tidak boleh. Ke depan, kata Nusron, lahan sawah bisa digunakan untuk membangun rumah namun para developer harus menyediakan lahan sawah pengganti.

Misalnya, seorang developer ingin membangun perumahan di kawasan LSD atau LP2B di wilayah Bekasi. Maka mereka harus mengganti lahan serupa di Bekasi tetapi kalau di Bekasi lahannya sudah tidak ada, bisa diganti di daerah lainnya contohnya di Ambon.

"Kami sudah rapat dengan Pak Menko Infrastruktur dan semua jajaran. Ini lagi disusun PP-nya, namanya PP RTRW Nasional.Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, turunan dari Undang-Undang nomor 59 tahun 2024tentang perencanaan pembangunan jangka panjang 2025 tahun 2045.Salah satu poinnya adalah akan memasukkan LP2B Nasional," kata Nusron dalam acara HUT APERSI sekaligus Forum Diskusi Rumah Rakyat Bersama Stakeholder Perumahan Menuju Indonesia Sejahtera di Mövenpick Hotel, Jakarta Pusat (11/12/2024).

"Jadi bapak-bapak kalau di Jawa, Pulau Jawa, karena disetting untuk kepentingan hilirisasidan disetting untuk kepentingan 3 juta rumah, mau nggak mau mengambil tanah LP2B di sini,bapak-bapak tidak harus mengganti LP2B atau mencetak sawah di lahan yang sama di kabupaten tersebut.Tidak perlu, tapi bisa diganti di Papua, di Sumatera, di Kalimantan, di mana-mana.Yang di sana lahannya masih banyak, tapi dengan tingkat produktivitas pangan yang sama," tambahnya.

Nusron menuturkan, aturan tersebut menjadi salah satu solusi dalam penyediaan rumah untuk program 3 juta rumah dan juga sebagai cara penyediaan lahan untuk swasembada pangan. Rencananya, aturan itu akan rampung pada kuartal I 2025 atau sekitar bulan Januari-Maret 2025.

"Pak Menteri Infrastruktur sudah menjanjikan Q1 tahun depan selesai PP-nya.Kalau bicara Q1 berarti antara Januari sampai Maret," ujar Nusron.

Sebagai informasi, dalam catatan Kementerian ATR/BPN, terdapat alih fungsi lahan sawah 100-150 ribu hektare setiap tahunnya. Maka dari itu, adanya peraturan mengenai LP2B nasional sangat penting. Hal ini untuk mengakomodir jika ketersediaan lahan di suatu provinsi tidak ada maka dapat diusulkan di provinsi lain untuk mengganti lahannya.

Program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto diusulkan menjadi Program Strategis Nasional (PSN). Terkait hal tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid membeberkan alasannya.

Nusron mengatakan, program 3 juta rumah merupakan salah satu program yang diusulkan Prabowo saat kampanye menjadi presiden. Kini program tersebut dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Untuk menjalankan program tersebut, salah satu masalah yang harus dihadapi adalah harga lahan yang bisa dinaikkan oleh pihak lain karena jumlahnya terbatas. Belum lagi program 3 juta rumah adalah program besar.

Untuk mencegah harga tanah naik sembari menyediakan perumahan layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Nusron dan Menteri PKP, Maruarar Sirait mengusulkan program 3 juta rumah menjadi PSN.

"Begitu tahu akan membangun 3 juta rumah, pasti lahannya itu mahal. (Harga lahan) Dinaikkan oleh orang, bisa dinaikkan oleh orang yang punya, bisa kemudian masuk pemain pihak ketiga menjadi spekulan dan sebagainya. Bener kan? Nah, kalau kita buat PSN, itu nanti harga tanah tidak boleh lebih dari appraisal," kata Nusron kepada wartawan di Hotel Movenpick, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2024).

"(Harga tanah) Nggak boleh lebih. Kalau dia menaikkan lebih tinggi, sehingga terjadi dispute, bisa konsinyasi di pengadilan," tambahnya.

Ia melanjutkan, jika tidak ada tanah yang bisa dijual belikan, pihaknya akan meminta bantuan PTPN (PT Perkebunan Nusantara) maupun Perum Perhutani untuk memberikan bekas lahan produktif. Seperti lahan bekas perkebunan karet, kopi, maupun teh untuk dijadikan sebagai perumahan.

"Kan ini harus kita cari solusi supaya (program) 3 juta rumah terwujud ini apa? Salah satunya PSN," ujarnya.

Nusron menuturkan, pihaknya menyiapkan setidaknya 50 titik kabupaten/kota untuk program tersebut. Wilayahnya tersebar di Indonesia, beberapa di antaranya seperti di Pulau Jawa, Makassar, Lampung, Bali hingga Medan.

Apabila setiap kabupaten/kota yang menjadi tempat berlangsungnya program 3 juta rumah membangun 10.000-20.000 unit rumah dengan luas tanah 60 m2, maka total lahan yang dibutuhkan setiap kabupaten/kota sekitar 150-200 hektare.

"Kalau satu kabupaten/kota, PSN-nya antara 10.000-20.000 rumah, itu kan sudah 1 juta (rumah). Satu rumah kan 60 meter (luas tanah). Kalau kali 10.000 berapa? 600.000. Dibagi 10.000 berapa? 60.000. 60 hektare kan? Tambah fasus-fasusnya 40%, 24, (total) 84. 10.000 rumah, hanya butuh 84 hektare. Kalau 20.000 rumah, hanya butuh 168 hektare, maksimal 170 hektare," jelasnya.

Nusron mengatakan, apabila program 3 juta rumah menjadi PSN, tidak menutup kemungkinan pihak swasta akan ikut menggarap proyek tersebut. Ia menuturkan, sepanjang program tersebut dianggap strategis tidak harus digarap oleh pemerintah.

"Kementerian PKP sama kami akan mengusulkan supaya program 3 juta rumah ini menjadi program strategis nasional," tegas Nusron.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan sektor perumahan akan diusulkan menjadi Program Strategis Nasional (PSN). Hal itu untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki hunian.

Ara mengatakan, dirinya dengan beberapa menteri yang berada di bawah Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) diundang makan bersama Presiden Prabowo Subianto untuk merumuskan langkah-langkah mencapai 3 juta rumah. Dari pertemuan tersebut, salah satu yang disepakati oleh dirinya dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid adalah adanya PSN untuk perumahan MBR.

"Salah satu yang Pak Nusron dan saya sepakati adalah, mohon doanya, kita akan memperjuangkan proyek strategis nasional untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Jadi kita berkolaborasi dengan sangat baik," kata Ara dalam acara HUT APERSI sekaligus Forum Diskusi Rumah Rakyat Bersama Stakeholder Perumahan Menuju Indonesia Sejahtera di Mövenpick Hotel, Jakarta Pusat (11/12/2024).

PSN untuk MBR ini nantinya akan berupa program. Saat ini pihaknya mari membicarakan usulan tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

"Karena PSN itu ada yang proyek, ada yang program, yang kita maksudkan adalah program. Program bagaimana kita akan membuat itu. Dan mohon doanya karena ada proses yang perlu kita yakinkan di Menko Perekonomian,dan tentu kita akan laporkan kepada Presiden, supaya ini menjadi salah satu terobosan untuk mencapai itu," tutur Ara.

Jakarta, Investor.id- Pembangunan rumah subsidi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) diusulkan masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN).

“Salah satu terobosan yang sedang kami perjuangkan adalah PSN (Program Strategis Nasional) untuj MBR,” ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait dalam HUT Apersi di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Dia menambahkan, pihaknya terus bersinergi dengan Kementerian terkait lainnya, seperti Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Kita akan terus bersinergi dengan berbagai kementerian, karena program yang seperti apa yang akan kita buat untuk meggerakkan sektor perumahan dan trentunya untuk mendorong Program 3 Juta Rumah. Dan ini akan kita laporkan pada presiden karena ini bagian dari terobosan dari Program Tiga Juta Rumah,” kata Menteri PKP.

Menurut Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Program Tiga Juta Rumah harus terwujud.

“Salah satu solusinya adalah lewat PSN,” tutur dia dalam kesempatan yang sama.

Dia menambahkan, dalam menjalankan PSN akan terbuka juga bekerja sama dengan swasta.

“Kita juga bisa bekerja sama dengan tanah PTPN atau Perhutani,” kata Nusron.

Sementara Junaidi Abdilah, ketua umum Asosiasi Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyambut positif terkait adanya rencana PSN untuk rumah subsidi bagi MBR.

“Kalau menjadi program strategis pemerintah tentunya diperlukan perlakukan khusus atau lex specialist terkait aturan dan kebijakannya. Kami berterimakasih kepada pemerintah, khususnya kementerian PKP yang sejak menjabat menjadi menteri langsung bergerak cepat dan melakukan sinergi dengan ekositem perumahan,” kata dia.

Dia menegaskan, Apersi sangat siap jika PSN untuk perumahan ini dijalankan karena bisa melibatkan swasta dan ini jadi peluang pengembang-pengembang di daerah.

“Kami optimistis dengan program ini, namun dengan catatan harus ada kemudahan terkait birokrasi dan program yang akan dijalankannya,” ujar Junaidi.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News