Saya mendukung sinergi antara Kementerian BUMN dan BUMN dengan Badan Gizi Nasional untuk percepatan program swasembada pangan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membahas kerja sama strategis dalam mempercepat program swasembada pangan nasional di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa.

Erick menyampaikan pertemuan ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara Kementerian BUMN, perusahaan BUMN, dan Badan Gizi Nasional dalam mengimplementasikan program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya mendukung sinergi antara Kementerian BUMN dan BUMN dengan Badan Gizi Nasional untuk percepatan program swasembada pangan," ujar Erick melalui keterangan di Jakarta, Selasa.

Erick menyebut salah satu poin utama yang dibahas adalah inisiatif pendirian Satuan Pelayanan Gizi (SP) yang dirancang untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

SP ini ditargetkan dapat melayani sekitar 3.000 peserta dengan penyediaan makanan bergizi gratis satu kali per hari atau lima kali seminggu dari Senin hingga Jumat.

"Program ini telah berjalan dalam bentuk pilot project di Magelang dan menunjukkan potensi positif dalam meningkatkan gizi masyarakat," ucap Erick.

Erick menyatakan dukungan penuh terhadap program ini dan menekankan pentingnya peran BUMN dalam membangun ekosistem yang terintegrasi guna mendukung operasional SP.

Menurut Erick, sinergitas antara Kementerian BUMN, perusahaan BUMN, dan Badan Gizi Nasional merupakan hal yang fundamental dalam mencapai target swasembada pangan.

"Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat memastikan distribusi pangan bergizi yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia," katanya.

Ia menyampaikan pembentukan SP membutuhkan dana investasi sekitar Rp3-5 miliar yang berasal dari APBN, kerja sama dengan BUMN, dukungan instansi seperti TNI, serta kontribusi BUMDes dan pihak swasta.

Dalam operasionalnya, lanjut Erick, SP akan didanai oleh APBN rata-rata Rp 11 miliar dalam setahun, yang mana perbedaan biaya operasional didasari oleh lokasi, biaya pangan, dan logistik masing-masing area

"SP juga akan membutuhkan ekosistem yang terintegrasi dengan beberapa BUMN khususnya di klaster Pangan seperti Bulog, RNI, dan PTPN," kata Erick.

Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri sejumlah direksi dari PLN, Pertamina, PGN, BRI, BNI, Mandiri, ID Survey, dan Telkomsel.

Erick berharap kehadiran perwakilan BUMN mampu memperkuat ekosistem pangan dengan peran khusus BUMN klaster pangan seperti Bulog, RNI, dan PTPN.

"BUMN akan menjadi garda terdepan dalam mendukung program-program strategis nasional. Dengan sumber daya dan kemampuan yang kita miliki, saya optimistis kita bisa mencapai target swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Erick.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Menteri BUMN Erick Thohir bertemu Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Kantor Kementerian BUMN pada hari ini, Selasa (5/11/2024). Dalam kesempatan itu, keduanya membahas kerja sama strategis percepatan program swasembada pangan nasional.

Erick mengatakan, pertemuan ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara Kementerian BUMN, BUMN, dan Badan Gizi Nasional dalam mengimplementasikan program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya mendukung sinergi antara Kementerian BUMN dan BUMN, dengan Badan Gizi Nasional untuk percepatan program swasembada pangan," ujar Erick dalam keterangan tertulis.

Erick mengataan salah satu poin utama yang dibahas adalah inisiatif pendirian Satuan Pelayanan Gizi (SP) yang dirancang untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Untuk membentuk SP ini, Erick bilang, dibutuhkan dana investasi sekitar Rp 3 miliar -Rp 5 miliar. Dana ini bersumber dari APBN, SP kerja sama dengan BUMN, dukungan instansi seperti TNI, serta kontribusi BUMDes dan pihak swasta.

Dalam operasionalnya, lanjut Erick, SP akan didanai oleh APBN dengan rata-rata anggaran Rp 11 miliar per tahun. Biaya operasional ini dapat bervariasi tergantung pada lokasi, biaya pangan, dan logistik di masing-masing wilayah.

"SP juga membutuhkan ekosistem yang terintegrasi dari beberapa BUMN khususnya BUMN klaster pangan seperti Bulog, RNI, dan PTPN," ujar Erick.

"BUMN akan menjadi garda terdepan dalam mendukung program-program strategis nasional. Dengan sumber daya dan kemampuan yang kita miliki, saya optimistis kita bisa mencapai target swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," sambungnya.

Ia menjelaskan SP ini ditargetkan dapat melayani sekitar 3.000 peserta dengan menyediakan makanan bergizi gratis sehari sekali atau lima kali seminggu, yakni dari hari Senin hingga hari Jumat.

"Program ini telah berjalan dalam bentuk pilot project di Magelang dan menunjukkan potensi positif dalam meningkatkan gizi masyarakat," ujar dia.

Erick juga memastikan dukungan penuh terhadap program ini dan menekankan pentingnya peran BUMN dalam membangun ekosistem yang terintegrasi guna mendukung operasional SP. Menurutnya, sinergitas antara Kementerian BUMN, BUMN, dan Badan Gizi Nasional merupakan hal yang fundamental dalam mencapai target swasembada pangan.

"Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat memastikan distribusi pangan bergizi yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia," imbuhnya.

Simak juga video: Dadan Hindayana Dosen IPB jadi Kepala Badan Gizi Nasional

[Gambas:Video 20detik]

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyebut Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah mitra strategis program makan bergizi gratis yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Polri akan menjadi salah satu mitra strategis dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis ini. Unsur Polri telah terintegrasi dalam manajemen, ada di dewan pengarah dan jabatan struktural," kata Dadan saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan hal tersebut merespons langkah Polri yang akan merekrut anggota dengan kompetensi khusus lulusan pertanian hingga peternakan yang akan ditugaskan sebagai Bhabinkamtibmas untuk mendukung program makan bergizi gratis.

"Langkah yang baik dan perlu diapresiasi. Program makan bergizi gratis merupakan program besar yang membutuhkan sinergi semua unsur. BGN akan sinergi dengan kementerian/lembaga lainnya, termasuk Polri," ujar dia.

Sebelumnya, Polri mendukung program Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangka ketahanan pangan dan pemberian makan siang bergizi gratis, salah satunya melalui perekrutan anggota dari lulusan sekolah pertanian-peternakan.

"Polri mulai tahun ini merekrut calon-calon anggota Polri yang dijadikan bintara kompetensi khusus Bhabinkamtibmas. Kita akan merekrut para lulusan sekolah pertanian, peternakan, juga perikanan, serta gizi dan kesehatan masyarakat," kata Kepala Biro Pengendalian Personel SSDM Polri Brigjen Pol Nurworo Danang.

Danang menjelaskan nantinya para anggota Polri yang direkrut dari lulusan pertanian hingga peternakan ini ditugaskan sebagai Bhabinkamtibmas.

Mereka, kata dia, akan mendampingi dan mengedukasi masyarakat untuk bertani hingga beternak.

Pada rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI, Dadan menyebutkan ada 100 titik percontohan atau pilot project untuk makan bergizi gratis yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, tetapi mayoritas masih berada di Pulau Jawa.

"Pilot project di 100 titik di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke dengan mayoritas tetap di Pulau Jawa, karena sekolah mayoritas ada di Jawa," katanya.

Ia menegaskan tahap awal program makan bergizi gratis masih mengadopsi yang sudah dilakukan oleh BGN di Kecamatan Warungkiara, Sukabumi dan Desa Bojong Koneng, Jawa Barat.

Dadan menyebutkan akan ada satuan layanan yang tersebar di seluruh provinsi dengan satu ahli gizi untuk menentukan standar proporsi gizi untuk anak-anak.

"Perlu diketahui bahwa di setiap satuan layanan, kami mewajibkan ada ahli gizi yang dididik di perguruan tinggi, dan mereka sudah paham standar proporsi gizi untuk anak-anak, baik itu untuk balita, PAUD, SD, sampai SMA, komposisi gizinya mereka tahu," ucapnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membongkar filosofi makan bergizi gratis yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

Dadan menyebut ada dua titik kritis pertumbuhan anak. Pertama, pada 1.000 hari awal kehidupan sehingga pemenuhan gizi penting demi menghindari stunting.

Sedangkan titik kritis kedua ada di rentang usia 8 tahun-17 tahun. Dadan menyebut banyak pihak luput memberi gizi baik pada tahap ini, sehingga makan gratis bakal diberikan juga untuk anak SMA.

Ia kemudian mencontohkan kasus nyata yang dialami di keluarganya. Dadan membandingkan pertumbuhan kedua anaknya dengan sang keponakan.

Sang keponakan memang diberi gizi pada 1.000 hari pertama, bahkan sampai obesitas. Namun, ponakan Dadan melakukan diet terlalu awal saat duduk di bangku SMP karena malu punya berat badan berlebih.

Pada akhirnya, tinggi keponakan Dadan tak lebih dari 160 cm sampai sekarang. Ia menegaskan intervensi di titik kritis kedua ini penting agar pertumbuhan otot anak berkembang dengan baik.

"Beda dengan dua anak kami, kebetulan saya ada istri satu dan anak dua. Dua orang (anak) laki-laki yang tingginya tidak kurang dari 181 cm. Bahkan, yang anak kedua itu 185 cm. Karena pada 1.000 hari pertama kita genjot dengan gizi yang cukup, bahkan susunya hampir 2 liter sehari sampai SMP," jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (31/10).

"Jadi, SMP itu badannya gemuk sekali, beratnya hampir 104 kg. Kemudian, masuk SMA baru dia sadar kegemukan dan setop makan setiap jam 4 dan langsung turun (berat badan). Tapi tinggi badannya sudah 185 cm. Kenapa? Karena kita biarkan dipenuhi gizinya pada saat pertumbuhan di periode kedua," tegas Dadan.

Oleh karena itu, Dadan menegaskan pentingnya intervensi gizi anak oleh pemerintah. Ia bahkan mewanti-wanti bahaya di kemudian hari andai tak ada makan bergizi gratis.

Ia memperkirakan populasi Indonesia pada 2045 bakal diisi anak-anak yang mayoritas lahir dari keluarga kurang mampu. Ini berpotensi terjadi jika pemerintah tak memberikan makan bergizi gratis.

"Jadi betul apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo, 'Jangankan bermain bola yang dituntut fit 90 menit, jangan-jangan bertanding pun tidak mampu'," ucap Dadan.

"Oleh sebab itu, Pak Prabowo Subianto menekankan program makan bergizi adalah pertaruhan jabatan beliau," tandasnya.

Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana merinci sejumlah personil yang mengisi lembaga tersebut. Sejauh ini, ada delapan orang yang menjabat posisi eselon I di Badan Gizi Nasional. Kebanyakan di antara mereka adalah purnawirawan TNI.

Bukan tanpa alasan, menurut Dadan penempatan jabatan yang didominasi purnawirawan TNI diyakini bisa meningkatkan upaya kemajuan program gizi. Disebutnya, sebagai purnawirawan TNI, banyak yang terbiasa bekerja dengan cepat.

"Kenapa kami dibantu oleh para purnawirawan TNI? Ini karena kami harus bekerja ekstra cepat sampai ke wilayah-wilayah dan mereka sudah terbiasa melakukan itu," jelas Dadan saat RDP, Kamis (31/10/2024).

Dadan menekankan, Badan Gizi Nasional tengah berproses untuk mengisi posisi yang masih kosong yakni eselon II dan III. Pihaknya mengaku masih berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain, untuk mengatur posisi terkait, mengingat perlu diisi oleh aparatur sipil negara (ASN).

"Kami dalam waktu dekat, minggu-minggu depan ini akan mengisi personel Eselon II dan Eselon III dan kami sedang intens berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain karena hal ini harus diisi oleh ASN," beber Dadan.

"Jadi kami sedang berusaha mencari orang yang cocok dan bisa bekerja sama dengan baik," lanjutnya.

Daftar jajaran eselon I Badan Gizi Nasional adalah seperti berikut:

1. Kepala Badan Gizi Nasional: Dadan Hindayana (Akademisi, Dosen Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor)

2. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional: Mayjen Purnawirawan Lodewyk Pusung

3. Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional: Brigjen Purnawirawan Sarwono (Eks Kemhan)

4. Inspektorat Utama Badan Gizi Nasional: Brigjen Purnawirawan Jimmy Ginting (Pensiun sebagai Inspektur di Kemhan)

5. Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional: Tigor Pangaribuan (Eks Direktur SDM PT Timah)

6. Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional: Brigjen Purnawirawan Suwardi (Eks Kemhan)

7. Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional: Nyoto Suwignyo (Eks Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi di Badan Pangan Nasional)

8. Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional: Mayjen Purnawirawan Dadang Hendrayudha (Eks Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan)

Dadan Hindayana Dosen IPB jadi Kepala Badan Gizi Nasional

Dadan Hindayana Dosen IPB jadi Kepala Badan Gizi Nasional

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menerapkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mendata anak-anak yang menjadi penerima makan bergizi gratis.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan data anak tersebut nantinya digunakan untuk menentukan titik pembangunan satuan pelayanan untuk makan bergizi gratis.

Adapun, pembangunan satuan pelayanan makan bergizi gratis nantinya akan berkaca dengan total anak yang berada di wilayah tersebut. Wilayah yang dibangun satuan pelayanan harus memiliki minimal 3.000 anak sekolah di dalamnya.

“Ya tentu, karena satuan pelayanan kan basisnya 3.000 anak, 3.000 anak ini kita sudah gunakan aplikasi AI, untuk menentukan titik-titiknya, kami sudah tahu semua,” kata Dadan saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Kamis (31/10/2024).

Meski sudah menggunakan AI untuk mendata anak sekolah, Dadan menuturkan pihaknya belum menerapkan hak tersebut untuk mengetahui jumlah ibu hamil, ibu menyesui, dan balita.

Sebab, pendataan 3 kategori tersebut kata Dadan harus dilakukan secara mandiri dan belum bisa menggunakan AI. Pendataan tersebut bakal dilakukan setelah pusat pelayanan makan bergizi gratis selesai dibangun.

“Jadi, kami tidak membuka pendaftaran, tapi yang kami akan mendatangi masyarakat untuj mencek berapa banyak ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan mulai menjalankan program andalannya ‘Makan Bergizi Gratis’ mulai awal Januari 2025.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan bahwa meskipun mulai berjalan pada tahun mendatang, tetapi hingga saat ini pemerintah masih menggodok skema yang tepat.

Hal ini disampaikannya usai melaksanakan Retreat Kabinet Merah Putih bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

“Ya Insyallah, Insyallah doakan Januari sudah bisa jalan tetapi karena keterbatasan fiskal belum bisa semuanya, jadi kita akan konsentrasi dulu ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan,” ujarnya kepada wartawan.

Pejabat Badan Gizi Nasional yang mengurus program makan gratis didominasi purnawirawan TNI.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengumumkan jajaran anak buahnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI. Ia menegaskan seluruh jajaran eselon I itu sudah resmi dilantik.

"Alhamdulillah untuk jajaran eselon I (Badan Gizi Nasional), kami sudah lengkap," kata Dadan dalam RDP dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (31/10).

Pertama, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Mayjen Purnawirawan Lodewyk Pusung. Kedua, Sekretaris Utama Brigjen Purnawirawan Sarwono yang sebelumnya bertugas di Kementerian Pertahanan.

Ketiga, Inspektorat Utama Badan Gizi Nasional Brigjen Purnawirawan Jimmy Ginting. Dadan menyebut Jimmy baru saja pensiun dari jabatan inspektur di Kemenhan.

"Berikutnya (keempat), Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola  Tigor Pangaribuan. Ini sebelumnya sebagai direktur SDM di PT Timah dan 30 tahun malang melintang sebagai profesional di perusahaan multinasional menggawangi bidang sistem dan tata kelola, termasuk SDM," jelas Dadan.

Pejabat eselon I kelima juga purnawirawan TNI. Ia adalah Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Brigjen Purnawirawan Suardi, yang sebelumnya bekerja di Kementerian Pertahanan.

Sedangkan yang keenam adalah Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional Nyoto Suwignyo. Ia sebelumnya adalah deputi bidang kerawanan pangan dan gizi di Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Terakhir alias yang ketujuh adalah Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Mayjen Purnawirawan Dadang Hendrayudha. Dadang sebelumnya menjabat sebagai direktur jenderal potensi pertahanan Kemenhan.

"Kemudian, kami dalam waktu dekat, minggu-minggu depan ini akan mengisi personel eselon II dan eselon III. Kami sedang intens berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain karena hal ini harus diisi oleh ASN," ungkapnya.

"Jadi, kami sedang berusaha untuk mencari orang yang cocok, yang bisa bekerja sama dengan baik," tambah Dadan.

Bos Badan Gizi Dadan Hindayana menegaskan ia dan jajarannya sekarang berkantor di Gedung E Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya telah memiliki kantor. Kantor badan baru tersebut terletak di Gedung E Kementerian Pertanian (Kementan), Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

"Kami sekarang berkantor di gedung E komplek Kementerian Pertanian," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (31/10/2024).

Seperti diketahui, Badan Gizi Nasional merupakan lembaga yang baru dibentuk untuk menjalankan program makan bergizi gratis di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dadan menyebut pihaknya telah mengisi jajaran eselon I secara lengkap. Sementara jajaran eselon II dan III akan diputuskan dalam waktu dekat.

"Kami dalam waktu dekat, minggu-minggu depan ini akan mengisi personel eselon II dan eselon III yang kami sedang intens berkoordinasi dengan K/L lain karena ini harus diisi oleh ASN. Jadi kami sedang berusaha untuk mencari orang yang cocok yang bisa bekerja sama dengan baik," ucap Dadan.

Terkait Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Gizi Nasional, Dadan berharap bisa menerimanya pada akhir tahun ini. Dengan begitu Januari 2025 program tersebut bisa langsung jalan.

"Kami sedang menginput rancangan kerja anggaran melalui aplikasi Krisna dan juga sedang input aplikasi SAKTI. Sehingga insyaallah DIPA kami barangkali akan bisa kami terima di akhir November atau awal Desember (2024)," ucap Dadan.

Lihat Video: Dadan Hindayana Dosen IPB jadi Kepala Badan Gizi Nasional

[Gambas:Video 20detik]

Bos Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengajak pengusaha swasta berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur makan bergizi gratis.

Dadan mengatakan seluruh program makan bergizi gratis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sepenuhnya dilaksanakan Badan Gizi Nasional. Namun, penyediaan infrastrukturnya bisa menggandeng pihak swasta.

"Penyediaan infrastrukturnya yang kami lakukan dengan melalui APBN itu dihitung sebagai capital expenditure (capex). Ada juga yang koordinasi dengan lembaga lain, kementerian lain, pemerintah daerah, dan juga pihak ketiga dalam bentuk investasi," jelas Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (31/10).

"Nanti kami akan bayar biaya sewa. Sewa lahan, sewa gedung, dan sewa lain-lain per bulan sehingga investasinya akan kembali (balik modal) dalam waktu tiga tahun," tegasnya.

Besaran investasi tersebut bakal sangat bergantung dengan infrastruktur yang dibangun. Dadan menyebut ini juga terpengaruh dengan teknologi yang digunakan.

Khusus infrastruktur yang dibangun Badan Gizi Nasional melalui APBN berada di 3 wilayah satuan pelayanan per kabupaten. Sehingga ada 1.500 lebih infrastruktur di satuan pelayanan yang tersebar di 540 kabupaten/kota.

"Kami sudah membangun hampir 85 (satuan pelayanan). Itu rata-rata untuk bangunan kurang lebih sekitar Rp1,2 sampai Rp1,5 (miliar). Nanti peralatannya kurang lebih sekitar Rp700 (juta)," ungkapnya.

"Nah, kami ingin lengkapi satuan pelayanan itu dengan genset. Itu salah satu bagian persyaratan kami ketika nanti ada mitra yang ingin membangun satuan pelayanan. Kalau berminat, titik lokasinya silakan kirim ke BGN, nanti kami akan plot di daerah itu ada sekolah mana saja yang bisa dilayani," tutup Dadan.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana perdana melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Dalam kesempatan ini dirinya memperkenalkan jajaran eselon I.

"Alhamdulillah untuk jajaran eselon I kami sudah lengkap," kata Dadan dalam RDP dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (31/10/2024).

Dadan menyebutkan nama-nama eselon I Badan Gizi Nasional beserta latar belakangnya. Mereka didominasi sebagai purnawirawan TNI yang sebelumnya bekerja di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Misalnya saja, Mayjen Purnawirawan Dadang Hendrayudha yang diangkat jadi Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional. Sebelumnya ia adalah Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemenhan.

Dadan menyebut komposisi eselon I yang dominan berlatar belakang purnawirawan TNI disebut sangat bermanfaat untuk kemajuan program di Badan Gizi Nasional.

"Kenapa kami dibantu oleh para purnawirawan TNI, ini karena kami harus bekerja ekstra cepat sampai ke wilayah-wilayah dan mereka sudah terbiasa melakukan itu," ucapnya.

Sementara untuk eselon II dan III akan diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diputuskan dalam waktu dekat.

"Kami dalam waktu dekat, minggu-minggu depan ini akan mengisi personel eselon II dan eselon III yang kami sedang intens berkoordinasi dengan K/L lain karena ini harus diisi oleh ASN. Jadi kami sedang berusaha untuk mencari orang yang cocok yang bisa bekerja sama dengan baik," ucap Dadan.

Berikut jajaran Badan Gizi Nasional:

• Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Mayjen Purnawirawan Lodewyk Pusung
• Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional, Brigjen Purnawirawan Sarwono. Sebelumnya di Kemenhan
• Inspektorat Utama Badan Gizi Nasional, Brigjen Purnawirawan Jimmy Ginting. Baru pensiun sebagai Inspektur di Kemenhan
• Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan. Sebelumnya ia Direktur SDM PT Timah.
• Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional, Brigjen Purnawirawan Suwardi. Sebelumnya ia di Kemenhan.
• Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional, Nyoto Suwignyo. Sebelumnya ia Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi di Badan Pangan Nasional (Bapanas)
• Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Mayjen Purnawirawan Dadang Hendrayudha. Sebelumnya ia adalah Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemenhan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan, pihaknya akan melayani setiap daerah di Indonesia demi menyukseskan program makan bergizi gratis.

Dadan akan menyiapkan skema untuk mengirim makanan ke daerah paling terpencil dan susah dijangkau.

"Kami akan melayani daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam. Bahkan ada daerah-daerah barangkali nanti yang harus dijangkau dalam satu hari," kata Dadan di Rapat Komisi IX DPR RI, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Salah satu opsi yang disiapkan adalah mengemas makanan dengan vakum agar bisa tahan lama, tidak basi.

Nantinya, makanan itu akan dikirim ke daerah yang sulit dijangkau dengan variasi yang beragam.

"Nanti akan kami pikirkan menggunakan makanan yang sekarang itu sudah berkembang dengan vakum yang bisa tahan selama satu tahun sehingga kami bisa kirim sekali pengiriman dalam waktu satu minggu atau satu bulan dengan variasi menu sehingga makanan itu tinggal buka, dimakan," ungkapnya.

Menurut Dadan, pihaknya juga sudah mulai melakukan percontohan atau pilot project di berbagai daerah.

Dia menambahkan, dalam waktu yang tidak lama Badan Gizi Nasional akan melakukan pilot project di 100 titik di seluruh Indonesia.

"Mulai dari Sabang sampai Merauke dengan mayoritas tetap di Pulau Jawa karena sekolah, anak sekolah mayoritas ada di Pulau Jawa. Nah satuan pelayanan ini akan ada di daerah sehingga kami tidak menutup peran daerah dan kami sudah komunikasi dengan kementerian dalam negeri," ujarnya.

JAKARTA, investor.id – Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membeberkan tiga skema penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada para penerima.

Pertama, kata Dadan, adalah membangun central kitchen.

“Yang kedua, kami akan tempatkan central kitchen-nya di sekolah atau di pesantren jika student body-nya minimal 2.000,” ujar Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Kamis (31/10/2024).

Ketiga, lanjut Dadan, pihaknya akan menggunakan teknologi kemasan vacuum sehingga makanan dapat bertahan lebih lama. Menurut dia, kemasan vacuum digunakan terutama daerah-daerah terpencil.

“Nanti akan kami pikirkan menggunakan makanan yang sekarang itu sudah berkembang dengan vacuum yang bisa tahan selama 1 tahun,” tandas Dadan.

Dia menegaskan kemasan vacuum ini penting terutama untuk pengiriman makanan ke daerah yang membutuhkan waktu tempuh hingga satu hari. Menurut dia, makan aman dan bisa dibuka untuk dikonsumsi.

“Kami akan layani daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam. Bahkan ada daerah-daerah barangkali nanti yang harus dijangkau dalam satu hari,” kata Dadan.

Pada kesempatan itu, Dadan juga memaparkan 320 program Badan Gizi Nasional yang disarikan menjadi 17 program prioritas. Dia menilai, program Makan Bergizi Gratis merupakan prioritas utama Badan Gizi Nasional untuk dilaksanakan.

“Kenapa? Karena ini adalah investasi pemerintah dalam investasi jangka panjang untuk perbaikan SDM Indonesia. Itu esensinya,” pungkas Dadan.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News