KOMPAS.com - Pelaksanaan Program 3 Juta Rumah memerlukan dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) di provinsi maupun kabupaten/kota.

Sebab, terdapat beberapa urusan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) yang juga menjadi kewenangan Pemda, seperti penerbitan perizinan hingga penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan.

Untuk itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan komitmen dan bentuk dukungan Pemda agar dapat menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

Hal tersebut tertuang dalam materi paparannya dalam acara gathering bersama pengembang bertajuk "Mewujudkan Program 3 Juta Rumah" pada Jumat (8/11/2024).

Pertama, Pemda melakukan dan sinkronisasi dokumen teknis yang terkait sebagai bentuk dukungan perencanaan dalam penyelenggaraan bidang PKP di daerah, antara lain:

• Perumahan: Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP);
• Sanitasi: Roadmap Sanitasi Provinsi (RSP), Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK);
• Persampahan: Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS);
• Air Minum: Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM);

Kedua, melakukan optimalisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan SPM Bidang Perumahan Rakyat.

Ketiga, melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni pada kawasan kumuh, serta melakukan pencegahan tumbuh dan berkembangnya kawasan kumuh.

Kemudian, melakukan percepatan penerbitan perizinan dan sertifikasi pembangunan perumahan, seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Lalu, Pemda juga memastikan penyediaan PSU perumahan atau permukiman agar akses air minum/air limbah domestik/jalan/sarana persampahan dapat terpenuhi.

Berikutnya, melakukan kerja sama dalam rangka penyediaan rumah layak huni. Inovasi sumber pembiayaan di luar APBN/D seperti CSR, Ziswaf, BASNAS, dan sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat.

Terkahir, peran kelompok kerja (Pokja) dan Forum PKP (dapat melibatkan perorangan atau lembaga di luar pemerintahan) untuk membantu tugas kepala daerah meningkatkan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dan para pihak dalam percepatan Program 3 Juta Rumah.

Sebagai informasi, pelaksanaan Program 3 Juta Rumah setiap tahun meliputi 1 juta unit di perkotaan dan 2 juta unit di pedesaan.

Adapun 1 juta di perkotaan mencakup pembangunan 500.000 unit rumah tapak baru di sub-urban melalui FLPP, dan pembangunan 500.000 unit hunian vertikal di pusat kota (sewa ataupun milik).

Sementara untuk 2 juta di pedesaan mencakup renovasi 1,5 juta unit rumah tidak layak huni, dan pembangunan 500.000 rumah baru dengan harga di bawah Rp 100 juta.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) menginginkan kuota FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) pada 2025 ditambah. Usulan ini telah ia sampaikan kepada bos BTN Nixon LP Napitupulu dalam pertemuan rutin mereka.

"Di sini saya sudah minta beliau, tahun depan itu harus jangan cuma 220.000 unit, harus lebih banyak. Bagaimana FLPP harus lebih banyak. Bagaimana sekuritisasi, pembiayaan, inisiatif, bagaimana model bisnis pembiayaan yang lebih juga menguntungkan," kata Ara dalam acara Agent Awards Jakarta 2024 di Kuningan, Jakarta pada Senin (18/11/2024).

Dengan kuota FLPP diperbanyak, ditambah dengan penyediaan lahan gratis, dia yakin maka harga rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat dipangkas sekitar 30-40%. Namun, nantinya perlu ada penyesuaian di mana anggaran FLPP tersebut tidak selalu dari APBN, bisa 50% ditanggung bank dan sisanya baru dari APBN.

"Nah, kalau tanahnya itu sebagian bisa dapat dari sini, harga rumahnya bisa turun. Kalau tanahnya bisa murah atau gratis, itu komponennya 30-40% harga rumah," terang Ara.

Ara juga membuat terobosan dengan membuat suatu tingkatan atau tier untuk rumah MBR. Ia tidak ingin MBR terus-terusan tinggal di rumah tipe 36. Selama menerima subsidi, diharapkan mereka dapat memperbaiki kondisi ekonominya. Tidak terus menerus hidup dalam kesusahan.

Apabila sudah berkecukupan, MBR dapat naik satu tingkat, tinggal di rumah tipe 50 atau lebih besar dari itu. Kemudian, rumah tipe 36 yang ditinggalkan bisa dijual untuk warga MBR berikutnya sehingga terjadi siklus yang ia sebut secondary market.

"Kita akan buat-buat tier. Selama ini tipe 36 aja kan. Nah saya juga mau yang 36 bisa naik ke (rumah tipe) 50. Lalu, 50 tanahnya, bukan 60 lagi. Kenapa? Supaya ada secondary market. Kita berharap tentu rakyat kita tidak stagnan hidupnya di situ saja," ungkapnya.

(aqi/das)

REPUBLIKA.CO.ID, SUMBAWA -- Komisioner Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Fahri Hamzah di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (16/11/2024).

Fahri Hamzah dalam kunjungan tersebut turut didampingi jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Direktur Pembiayaan Pembangunan pada Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Haryo Bekti Martoyoedo, dan Direktur Rumah Swadaya Ditjen Perumahan M. Salahuddin Rasyidi. Kehadiran Fahri Hamzah disambut oleh Pjs Bupati Kabupaten Sumbawa, Najamudin Amy, dan Pjs Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Julmansyah.

Fahri beserta rombongan tiba di Kantor Bupati Kabupaten Sumbawa, turut disambut juga oleh ratusan anak-anak sekolah dasar yang sudah menunggunya. Anak-anak yang menggunakan seragam pramuka tersebut bersalaman dengan Fahri Hamzah, putra asli Kabupaten Sumbawa yang kini menjabat Wamen PKP.

Fahri bersama rombongan selanjutnya melakukan pertemuan dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sumbawa, bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat. Kunjungan kerja Fahri di Kabupaten Sumbawa ini bermaksud untuk mensosialisasikan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni 3 juta rumah setiap tahunnya bagi penduduk Indonesia.

Fahri mengatakan saat ini ada sekitar 80 juta keluarga di Indonesia 50 juta keluarga sudah memiliki rumah, namun masih ada sekitar 20 juta keluarga yang belum memiliki rumah atau justru rumahnya tidak layak huni. "Misi presiden memastikan tidak ada lagi orang yang tinggal di gubuk-gubuk yang tidak layak, memastikan tidak ada orang yang tinggal dibantaran kali," kata Fahri.

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Sumbawa ada 166.433 kepala keluarga namun hanya ada 117.594 unit rumah di Kabupaten Sumbawa. Dia mengasumsikan bahwa ada satu rumah yang dihuni lebih dari satu kepala keluarga. "Inti dari kebijakan presiden khususnya di bidang ekonomi ada dua, kita kaya dan kita akan tunjukkan dengan kekayaan itu kita akan selesaikan semua persoalan maka keluar kebijakan untuk membangun 3 juta rumah setiap tahun." kata Fahri.

Dia berharap keterlibatan dan keaktifan Pemerintah Kabupaten untuk memastikan data-data yang diberikan kepada pemerintah pusat akurat, sehingga jumlah sasaran dari program 3 juta rumah Presiden Prabowo bisa menjadi solusi untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

Sementara itu Pjs Bupati Kabupaten Sumbawa Dr Najamudin Amy berharap dengan kehadiran Fahri Hamzah, bisa membantu menyelesaikan persoalan rumah bagi masyarakat miskin bahkan menjadikan Sumbawa sebagai proyek percontohan pembangunan rumah untuk mengentaskan kemiskinan. "Mudah-mudahan bisa di bantu oleh pak Wamen, bahkan Sumbawa bisa menjadi pilot project program pembangunan 3 juta rumah," kata Najam.

Usai menggelar pertemuan, Fahri Hamzah beserta BP Tapera dan rombongan Kementerian PKP melakukan kunjungan ke salah satu perumahan di Kabupaten Sumbawa, yaitu perumahan Alam Kerato Asri yang terletak di Lempeh, Sumbawa. Di lokasi, Fahri memersiksa kondisi perumahan tersebut apakah sudah sesuai dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) nya. Fahri juga memberikan masukan kepada pengembang untuk memperhatikan hal-hal pendukung lainnya, seperti saluran irigasi dan penanganan sampah.

Dalam kesempatan yang sama, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa BP Tapera sebagai badan yang mengelola dan menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan dengan skema Tapera dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2024 ini per akhir Oktober 2024 telah merealisasikan 185.261 unit rumah senilai Rp22,89 Triliun yang terdiri dari 179.917 unit rumah disalurkan melalui FLPP dan 5.344 unit rumah disalurkan melalui Tapera.

Lebih lanjut disampaikan, Nusa Tenggara Barat dalam merealisasikan FLPP menduduki peringkat 13 Provinsi di Indonesia dengan kontribusi penyaluran sebanyak 3.817 unit rumah senilai Rp495 Miliar. “Kabupaten Lombok Barat menjadi Kabupaten / Kota tertinggi di Nusa Tenggara Barat dengan reaalisasi sebesar 2.618 unit rumah,” imbuhnya. Sedangkan untuk skema Tapera, Nusa Tenggara Barat menduduki peringkat 6 provinsi di Indonesia dengan kontribusi penyaluran sebanyak 251 unit rumah.

Sebagai Badan yang dibentuk untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang dan berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta, sekaligus sebagai Operator Investasi Pemerintah, BP Tapera akan terus berkomitmen menjalankan amanah yang diberikan sesuai dengan peraturan yang ada.

Jakarta -

Pengembang menilai konsep hunian berimbang sangat baik untuk mendukung program 3 juta rumah. Konsep ini dapat dijalankan dengan bantuan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan (BP3) sebagai eksekutornya.

Koordinator GASPERR dan Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah mengaku sudah membuat konsep dan mengusulkan BP3 sebagai eksekutor aturan hunian berimbang kepada pemerintah. Ia menyebut konsep ini sudah diterima dan masuk dalam buku putih satgas dan program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"BP3 itu adalah eksekutor di lapangan bagaimana konsep 1-2-3 hunian berimbang. Bagaimana hunian berimbang itu konsepnya memberikan kontribusi terhadap negara untuk kepentingan masyarakat MBR. Itu jelas undang-undangnya ada dan itu harus dilaksanakan karena ini undang-undang," ujar Junaidi dalam acara Deklarasi GASPERR di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat belum lama ini.

Selain itu, ia mengatakan BP3 bisa fokus mengurus perumahan, sementara kementerian otoritasnya lebih ke birokrasinya. BP3 akan menjadi eksekutor di lapangan yang mengelola rumah tidak layak huni, rumah rusak, serta rumah yang mengalami kredit macet. Mengingat, hingga kini tidak ada bank yang mau mengurus rumah-rumah 'mangkrak' akibat PHK (pengakhiran hubungan kerja) massal dan lain sebagainya.

"BP3 itu saya perhatikan konsepnya bagus sekali untuk rakyat, konsepnya bagus sekali untuk para pengembang. Dan terhadap hunian berimbang 1-2-3, konsepnya bagus ada di situ. Jadi mudah-mudahan nanti BP3 ini segera terealisasi oleh pemerintahan sekarang karena sebenarnya BP3 itu kan sudah (ada konsepnya sejak) tiga tahun lalu," ucapnya.

Menurutnya, wacana BP3 merupakan kabar baik untuk masa depan para pengembang. Sebab, nantinya tidak ada lagi istilah kesusahan pembiayaan.

Junaidi menjelaskan undang-undang yang terkait hunian berimbang 1-2-3. Pengembang yang membangun satu rumah mewah, harus membangun dua rumah sedang dan tiga rumah sederhana.

"Nah, untuk pengusaha yang besar-besar yang selama ini kaya karena ngurusin rumah-rumah besar itu diwajibkan partisipasi, kontribusi terhadap hunian yang hunian berimbang ini ada dua (rumah sedang) ada tiga (rumah sederhana. Itu yang harusnya dijalankan dari dulu," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

JAKARTA, investor.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengharapkan agar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meningkatkan jumlah anggaran Kementerian PKP sebesar Rp 48,4 triliun dalam APBN 2025. Dengan tambahan anggaran tersebut total anggaran Kementerian PKP dapat mencapai Rp 53,6 triliun.

"Saat ini jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp 5,1 Triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah  Rp 53,6 Triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp 48,4 Triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," ucap Maruarar dalam keterangan resmi yang diterima pada Minggu (17/11/2024).

Kementerian PKP juga akan mendorong skema pembiayaan perumahan yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam hal ini, koordinasi dengan sejumlah bank penyalur subsidi perumahan juga akan terus ditingkatkan sehingga target dan jumlah rumah bersubsidi bisa lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Kementerian PKP menurutnya juga telah merencanakan peningkatan target dan perubahan proporsi dukungan pembiayaan perumahan. Hal itu diperlukan agar pembiayaan perumahan tidak selalu mengandalkan anggaran APBN tapi juga dari pendanaan perbankan.

"Kami menargetkan rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 menjadi 800.000. Selain itu juga mendorong pendanaan KPR FLPP dan SBUM serta perubahan proporsi APBN dan Bank yang sebelumnya 75 : 50 menjadi 50 : 50 sehingga akan menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengakses rumah subsidi," terang Ara.

Ara juga meminta agar Kemenkeu mengirimkan pegawai serta pejabat yang berkompeten untuk membantu serta menduduki jabatan di Kementerian PKP. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan program perumahan yang sudah direncanakan dapat terkoordinasi dengan baik serta mendapatkan dukungan pengawasan dari Kementerian Keuangan.

“Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pihaknya siap memberikan dukungan terhadap berbagai program perumahan pro rakyat seperti 3 Juta Rumah. Hal itu diperlukan karena sektor properti dapat membuka keran investasi sekaligus mendorong berjalannya sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas.

"Kami memberikan dukungan terhadap Program Kementerian PKP. Namun kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan," kata Suahasil.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 48,4 triliun kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dana tersebut direncanakan untuk mendukung berbagai program, salah satunya Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

“Saat ini jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp 5,1 triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan, kebutuhan dana pembangunan rumah adalah Rp 53,6 triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp 48,4 triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait, Sabtu 16 November 2024.

Dalam rapat koordinasi dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta pada Jumat 15 November 2024, Menteri Ara juga meminta agar Kemenkeu menugaskan pegawai dan pejabat yang kompeten untuk mendukung pelaksanaan program perumahan. Hal ini dilakukan agar program perumahan yang sudah direncanakan dapat terkoordinasi dengan baik dan mendapat pengawasan yang memadai.
Baca juga: Pilihan Rumah di Cileungsi, Harga Mulai Rp168 Juta

“Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP,” tambahnya.

Menteri Ara juga menyoroti inovasi pembiayaan perumahan. Selain mengandalkan APBN, ia menargetkan peningkatan proporsi pendanaan dari perbankan. Ia menargetkan peningkatan rumah subsidi dari 220.000 unit menjadi 800.000 unit.

Skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) juga akan diperbaiki, dengan proporsi pendanaan APBN dan bank dari 75:25 menjadi 50:50.

“Kami ingin menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengakses rumah subsidi,” jelasnya.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pihaknya mendukung program-program perumahan rakyat seperti Program 3 Juta Rumah.

“Kami memberikan dukungan terhadap program Kementerian PKP. Namun, kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan,” ujar Suahasil.

Ia menambahkan bahwa sektor properti tidak hanya bermanfaat langsung bagi masyarakat, tetapi juga mendorong investasi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat sektor industri nasional.

(DHI)

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap kebutuhan anggaran untuk merealisasikan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto mencapai Rp53,6 triliun.

Menteri PKP, Maruarar Sirait menuturkan, mengacu pada hal itu maka pihaknya masih memerlukan tambahan anggaran jumbo mencapai Rp48,4 triliun untuk pagu 2025.

Pasalnya, tambah Ara, saat ini pagu Kementerian Perumahan tahun anggaran 2025 hanya sebesar Rp5,1 triliun.

“Saat ini jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp5,1 triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah Rp53,6 triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp48,4 triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," jelas Ara dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (17/11/2024).

Selain itu, Ara juga meminta agar Kemenkeu mengirimkan pegawai serta pejabat yang berkompeten untuk membantu serta menduduki jabatan di Kementerian PKP.

Hal itu dilakukan agar pelaksanaan program perumahan yang sudah direncanakan dapat terkoordinasi dengan baik serta mendapatkan dukungan pengawasan dari Kementerian Keuangan.

Pada saat yang sama, Ara juga mengaku bakal mendorong skema pembiayaan perumahan yang mudah diakses oleh masyarakat. Alasannya, guna meningkatkan daya masyarakat untuk memiliki hunian.

Untuk itu, dirinya mengaku bakal meningkatkan koordinasi dengan sejumlah bank penyalur subsidi perumahan sehingga target dan jumlah rumah bersubsidi bisa lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pihaknya siap memberikan dukungan terhadap berbagai program perumahan pro rakyat seperti 3 Juta Rumah.

Pasalnya, tambah Suahasil, sektor properti dapat membuka kran investasi sekaligus mendorong berjalannya sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas.

"Kami memberikan dukungan terhadap Program Kementerian PKP. Namun kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan," pungkasnya.

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan perusahaan besar serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak akan masuk ke desa-desa dalam program perumahan. Menurutnya, peran pemerintah daerah dan masyarakat desa harus lebih optimal dalam membangun perumahan di desa.

"Kami akan memobilisasi agar pembangunan rumah di pedesaan targetnya lebih banyak dibanding di perkotaan. Jangan orang kota datang membangun desa, tapi biarkan orang desa membangun rumahnya sendiri dengan bantuan dari pemerintah," ujar Fahri dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (17/11/2024).

Ia pun meminta dukungan para kepala desa untuk ikut mewujudkan Program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, Kepala Desa merupakan pihak yang paling memahami kondisi rumah masyarakatnya, sehingga diharapkan dapat ikut membantu pemerintah dalam pembangunan rumah masyarakat di kawasan pedesaan.

"Kepala Desa merupakan aktor utama dalam pembangunan perumahan rakyat di kawasan pedesaan," ucapnya.

Hal itu disampaikannya dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Sumbawa, NTB pada Sabtu (16/11) lalu.

Menurutnya, ke depan pembangunan rumah masyarakat juga harus memperhatikan sanitasi. Pemenuhan sarana MCK (mandi cuci kakus) di setiap rumah, khususnya masyarakat miskin menjadi prioritas agar masyarakat bisa hidup sehat.

Pada kesempatan itu, Fahri juga meminta Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang memiliki 157 desa dan delapan kelurahan serta 24 kecamatan untuk melakukan pendataan tanah-tanah yang bisa digunakan untuk hunian. Selain itu, ia meminta data rumah-rumah yang tidak layak huni agar bisa dibedah menjadi layak huni. Ia juga mengingatkan agar bahan bangunan untuk rumah masyarakat bisa sesuai dengan kondisi lingkungannya, sehingga tidak mengandalkan dari pemerintah.

"Bahan material pembangunan rumah di pedesaan jangan dipasok dari pusat saja. Tapi kalau masyarakat ingin membangun rumah dari kayu dan pasokan kayunya ada ya silakan, yang mau pakai bata silakan, teknisnya kira-kira begitu," tuturnya.

Di samping itu, Pjs Bupati Sumbawa, Najamudiin Amy mengaku siap mendukung Program 3 Juta Rumah. Berdasarkan data yang ada, Kabupaten Sumbawa memiliki 166 ribu Kepala Keluarga dan 117.593 unit rumah.

Kemudian, jumlah masyarakat miskin mencapai 67.400 orang. Sementara jumlah RTLH yang ada sekitar 34 ribu rumah dan backlog perumahan lebih dari 48 ribu keluarga.

"Kami siap mendukung dan menyukseskan Program 3 Juta Rumah. Kami berharap Kementerian PKP menjadikan Kabupaten Sumbawa sebagai percontohan program pembangunan rumah masyarakat desa," kata Najamudiin.

Sebagai informasi, turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Rumah Swadaya Ditjen Perumahan Salahuddin Rasyidi, Direktur PPP Haryo Bekti, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan ratusan Kepala Desa di Kabupaten Sumbawa.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah meninjau rumah tidak layak huni dan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia menyoroti pentingnya memiliki sistem pengolahan sampah dan mandi cuci kakus (MCK) di perumahan.

Menurutnya Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan khususnya di bidang perumahan. Dirinya mencontohkan masih banyak RTLH (rumah tidak layak huni) tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan data kekurangan kepemilikan rumah yang cukup tinggi.

"Jadi saya bersama Bupati Lombok Tengah melihat langsung secara nyata bahwa masih banyak rumah tidak layak huni di NTB," ujar Fahri dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (17/11/2024).

Hal itu diungkapkannya ketika melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke lokasi pembangunan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Fahri berharap para warga sekitar ke depan bisa ikut saling membantu sesama warga jika memang ada masyarakat kurang mampu yang ingin membangun rumah.

Pemenuhan Sarana MCK

Fahri menjelaskan, salah satu tugas Kementerian PKP mengusahakan agar masyarakat bisa memiliki rumah dengan cara yang sebaik-baiknya. Ia pun mendorong pemenuhan sarana mandi cuci kakus (MCK) agar terwujud rumah layak sehat, sehingga para penghuninya tinggal dengan nyaman.

"Banyak rumah rakyat yang dihuni lebih dari satu kepala keluarga dan kurang memiliki sanitasi yang baik. Seperti rumah nenek berusia lebih dari 100 tahun yang saya kunjungi dan dia tinggal empat generasi yakni anak cucu dan cicitnya di rumah," katanya.

Adanya Program BSPS selama ini juga dinilai sudah baik, tetapi perlu ada tambahan dalam hal sarana MCK. Dengan demikian, rumah yang sudah ditingkatkan kualitasnya menjadi layak huni serta dilengkapi dengan sarana sanitasi. Masyarakatnya juga perlu diedukasi agar menjaga kebersihan agar membuang sampah pada tempatnya.

"Kami juga mengimbau agar rumah-rumah di pinggir sungai jangan ada pembuangan limbah ke aliran sungai. Prioritas utama Program BSPS selain program peningkatan kualitas rumah adalah MCK. Pokoknya semua rumah di Indonesia MCK nya harus bagus, dapurnya harus bagus dan fasilitas standar rumah sehat," ucapnya.

Penjabat sementara (Pjs) Bupati Lombok Tengah, Abdul Aziz mengatakan melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Nusa Tenggara I telah membantu pembangunan 883 unit rumah yang tidak layak bagi masyarakat Lombok Tengah. Sedangkan di Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah terdapat 42 unit rumah yang mendapatkan Program BSPS.

"Kami juga mendorong masyarakat yang mendapat Program BSPS agar bisa berswadaya secara dana maupun tenaga karena jumlah bantuan stimulannya hanya Rp 20 juta per unit rumah. Kami harap dengan Program BSPS penataan wilayah ini bisa lebih bagus karena alamnya Asri ada sungai dan rumah yang layak huni," katanya.

Sistem Pengelolaan Sampah

Pada kesempatan lain, Fahri menyatakan perlu ada regulasi khusus tentang pengelolaan sampah di setiap perumahan termasuk perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) jalan lingkungan, juga diperlukan fasilitasi dari pemerintah untuk pemilahan sampah sehingga lingkungan rumah bersubsidi menjadi lebih bersih dan sehat serta nyaman untuk dihuni.

"Jadi harus ada regulasi tentang pengelolaan sampah yang dimulai dari pemilahan, sehingga fasilitas dasar pemilahan sampah itu harus ada di setiap perumahan termasuk rumah bersubsidi," tegasnya.

Hal itu disampaikannya saat meninjau Perumahan Bersubsidi Alam Kerato Asri di Kabupaten Sumbawa, NTB pada Sabtu (16/11) lalu.

Fahri meminta para pengembang tidak hanya fokus pada fasilitas PSU seperti jalan lingkungan saja, tetapi juga perlu mengatasi masalah pengelolaan sampah. Nantinya, hal ini harus diwajibkan di setiap perumahan agar terwujud lingkungan yang asri dan nyaman untuk dihuni.

"Kalau dibiarkan begini terus, tentu tidak akan pernah ada pemilahan. Padahal kalau tidak ada pemilahan akan jadi 'dosa' kita. Jadi jangan biarkan masalah sampah dibiarkan begitu saja tanpa ada solusi yang tepat ataupun mengandalkan pihak tertentu seperti kepala desa setempat untuk mengelolanya," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Lihat juga Video Fahri Hamzah Bicara soal Satgas Perumahan Usai Temui Prabowo

[Gambas:Video 20detik]

(dhw/das)

JAKARTA, investor.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengharapkan agar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meningkatkan jumlah anggaran Kementerian PKP sebesar Rp 48,4 triliun dalam APBN 2025. Dengan tambahan anggaran tersebut total anggaran Kementerian PKP dapat mencapai Rp 53,6 triliun.

"Saat ini jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp 5,1 Triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah  Rp 53,6 Triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp 48,4 Triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," ucap Maruarar dalam keterangan resmi yang diterima pada Minggu (17/11/2024).

Kementerian PKP juga akan mendorong skema pembiayaan perumahan yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam hal ini, koordinasi dengan sejumlah bank penyalur subsidi perumahan juga akan terus ditingkatkan sehingga target dan jumlah rumah bersubsidi bisa lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Kementerian PKP menurutnya juga telah merencanakan peningkatan target dan perubahan proporsi dukungan pembiayaan perumahan. Hal itu diperlukan agar pembiayaan perumahan tidak selalu mengandalkan anggaran APBN tapi juga dari pendanaan perbankan.

"Kami menargetkan rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 menjadi 800.000. Selain itu juga mendorong pendanaan KPR FLPP dan SBUM serta perubahan proporsi APBN dan Bank yang sebelumnya 75 : 50 menjadi 50 : 50 sehingga akan menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengakses rumah subsidi," terang Ara.

Ara juga meminta agar Kemenkeu mengirimkan pegawai serta pejabat yang berkompeten untuk membantu serta menduduki jabatan di Kementerian PKP. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan program perumahan yang sudah direncanakan dapat terkoordinasi dengan baik serta mendapatkan dukungan pengawasan dari Kementerian Keuangan.

“Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pihaknya siap memberikan dukungan terhadap berbagai program perumahan pro rakyat seperti 3 Juta Rumah. Hal itu diperlukan karena sektor properti dapat membuka keran investasi sekaligus mendorong berjalannya sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas.

"Kami memberikan dukungan terhadap Program Kementerian PKP. Namun kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan," kata Suahasil.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta adanya tambahan sebesar Rp 48,4 triliun ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dana tersebut nantinya digunakan untuk beberapa program di bidang perumahan, salah satunya adalah Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat.

"Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait saat melakukan rapat koordinasi dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Kementerian Kementerian, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Pada kesempatan itu, Menteri PKP menyatakan bahwa dirinya juga meminta agar Kemenkeu mengirimkan pegawai serta pejabat yang berkompeten untuk membantu serta menduduki jabatan di Kementerian PKP.

Hal ini dilakukan agar pelaksanaan program perumahan yang sudah direncanakan dapat terkoordinasi dengan baik serta mendapatkan dukungan pengawasan dari Kementerian Keuangan.

Selain itu, Menteri PKP juga menyampaikan struktur organisasi Kementerian PKP serta sejumlah kebutuhan SDM yang akan bertugas di sejumlah unit kerja yang ada.

"Saat ini jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp 5,1 triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan, kebutuhan dana pembangunan rumah adalah Rp 53,6 triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp 48,4 triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," kata Menteri Ara dalam siaran persnya, Sabtu (16/11/2024).

Selain itu, pihaknya juga akan mendorong skema pembiayaan perumahan yang mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam hal ini, koordinasi dengan sejumlah bank penyalur subsidi perumahan juga akan terus ditingkatkan sehingga target dan jumlah rumah bersubsidi bisa lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Kementerian PKP, menurutnya, juga telah merencanakan peningkatan target dan perubahan proporsi dukungan pembiayaan perumahan.

Hal ini diperlukan agar pembiayaan perumahan tidak selalu mengandalkan anggaran APBN, tetapi juga dari pendanaan perbankan.

"Kami menargetkan rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 menjadi 800.000. Selain itu, kami juga mendorong pendanaan KPR FLPP dan SBUM serta perubahan proporsi APBN dan Bank yang sebelumnya 75:50 menjadi 50:50 sehingga akan menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengakses rumah subsidi," jelas Menteri Ara.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan terhadap berbagai program perumahan pro rakyat seperti 3 juta rumah.

Hal ini diperlukan karena sektor properti dapat membuka kran investasi sekaligus mendorong berjalannya sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas.

"Kami memberikan dukungan terhadap Program Kementerian PKP. Namun, kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan," kata Wamenkeu.

Jakarta -

Pemerintah sedang mengupayakan lahan gratis dan murah dengan tanah sitaan untuk membangun perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini menimbulkan sejumlah pertanyaan di kalangan para pengembang.

Ketua Panitia Acara Gabungan Asosiasi Pengembang Rumah Rakyat (GASPERR) Muhamad Syawali Pratna mempertanyakan sumber dana untuk membiayai pembangunan rumah. Menurutnya, tanah sitaan tidak mudah diajukan ke bank untuk memperoleh pembiayaan bangun rumah.

"Bank juga pasti ada ketentuan dan syaratnya. Kemudian setelah itu uangnya dari mana nih bangun (rumah). Kemudian, di mana saja kalau menyebutkan tanahnya dari sitaan, kemudian uangnya bisa dari pejabat yang menyumbang, itu masih mengambang," ujar pria yang juga Ketua Umum Asprumnas itu dalam acara Deklarasi GASPERR di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).

Ketua Koordinator GASPERR dan Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah pun mengungkapkan hal senada mengenai tanah sitaan tidak mudah digarap jadi perumahan MBR. Mengingat, pengembang membutuhkan modal kerja yang diperoleh dari bank dengan tanah berkepemilikan jelas.

Ia justru menilai tanah sitaan dan tanah negara lebih cocok untuk program pemerintah seperti membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Rusun tersebut bisa dibangun di atas tanah milik negara dan pasar.

"Kalau untuk jual beli, saya pikir siapa yang berkeinginan beli kalau tanahnya masih atas nama negara, balik namanya seperti apa. Terus untuk pembiayaan seperti apa," ucapnya.

Meski demikian, Junaidi menegaskan kumpulan asosiasi pengembang di GASPERR mendukung program 3 juta rumah. Sebagaimana perkumpulan ini didirikan untuk menyatukan pendapat agar dapat membantu menyediakan perumahan MBR. Ia juga mengingatkan akad terkait potensi persoalan hukum dalam kepemilikan lahan.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku sedang meminta tanah sitaan atau lahan gratis dan murah ke berbagai lembaga pemerintah dan pengusaha swasta. Ia menilai hal tersebut dapat bisa jadi upaya efisiensi anggaran kementerian yang terbatas.

"Konsep saya supaya efisiensi adalah bagaimana (memanfaatkan tanah) yang sudah disita di Kejaksaan (Agung), di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," ujar Ara di Auditorian PJ Diskusi Program 3 Juta Rumah di Auditorium PUPR beberapa waktu lalu.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/abr)