Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan bahwa kebutuhan gizi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat puasa sama dengan waktu normal sehari-hari.

"Sebenarnya sama saja (kandungan gizi yang dibutuhkan), karena saat puasa, kebutuhan yang dihitung itu sama seperti kebutuhan pada saat tidak puasa, hanya berbeda waktu makannya saja," kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi di Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan, penentuan menu MBG saat puasa merupakan kewenangan dari Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kalau ditanyakan apakah cukup atau tidak (kandungan gizi) dengan menu roti dan lain sebagainya, itu memang kewenangan dari Badan Gizi Nasional untuk memantau mengenai bentuk dari makanan tadi apakah sudah sesuai dengan kebutuhan makan bergizi anak-anak saat Ramadhan," ujar dia.

Nadia juga mengemukakan, untuk program MBG Kemenkes selama ini turut menentukan kandungan gizi yang diperlukan dalam porsi makanan sesuai usia.

"Jadi sebenarnya memang kalau kita lihat program MBG itu kan ada di Badan Gizi Nasional, kemudian Kementerian Kesehatan itu menyusun menu, kandungan gizi, kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan usianya, nah, mengenai nanti bentuknya itu menjadi makanan seperti apa, itu BGN yang akan membuatnya," paparnya.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan bahwa menu MBG bagi siswa dapat dibawa pulang selama Ramadhan untuk dinikmati saat berbuka puasa.

“Kita tetap akan melaksanakan, untuk yang berpuasa nanti bisa dibawa pulang. Yang tidak puasa ya silakan dikonsumsi di tempat, terutama untuk daerah-daerah yang mayoritas penduduknya tidak berpuasa,” ujarnya.

Menurut Dadan, hal itu merupakan kebijakan terbaru dari pemerintah yang berlaku selama Ramadhan tahun ini di sejumlah daerah dengan mayoritas penerima manfaat beragama Islam.

Dadan menjelaskan bahwa selama satu pekan pertama Ramadhan, kebijakan ini akan dievaluasi.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ikut mengawal Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) program makan bergizi gratis atau MBG.

Permintaan itu disampaikan Zulhas saat mengunjungi kantor pusat BPOM di Jakarta, Selasa (4/3/2025).

“Program ini (MBG) bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Oleh karena itu, keamanan pangannya harus dijamin agar manfaatnya maksimal,” kata Zulhas dalam keterangannya, Selasa.

Dok. Bapanas Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ikut mengawal Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan Zulhas saat mengunjungi kantor pusat BPOM di Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Menanggapi permintaan itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan bahwa BPOM siap mensukseskan program-program pemerintah, termasuk pengawalan keamanan pangan dalam program MBG.

“Sebagai bagian dari pemerintahan, BPOM berkomitmen mendukung keberhasilan MBG melalui pengawasan mutu dan keamanan makanan. Pengawalan MBG akan dilakukan oleh unit pelaksana teknis (UPT) BPOM di daerah,” ujar Taruna Ikrar.

Selain itu, BPOM juga akan mendampingi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia.

Saat ini, sudah ada 726 SPPG untuk makan bergizi gratis. Jumlah tersebut melayani sekitar 2 juta penerima manfaat.

“Kami sedang memverifikasi sejumlah 300 (SPPG), sehingga dua minggu lagi mungkin sudah akan melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia,” kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (3/4/2025).

Dengan melayani 3 juta penerima manfaat itu, Dadan memperkirakan pemerintah membutuhkan dana sekitar Rp 1 triliun per bulan.

Anies Baswedan berharap Makan Bergizi Gratis (MBG) yang jadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto bisa terlaksana dengan baik.

Namun, dia mengatakan bahwa pendidikan bukan soal makan. Eks Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan agar pemerintah tak melewatkan aspek penting dalam pendidikan.

"Yang penting program ini terlaksana dengan tanpa ada masalah. Kita doakan lancar," kata Anies saat jadi pembicara pada Ramadan Public Lecture di Masjid Kampus UGM, Sleman, Senin (3/3).

"Cuma pendidikan bukan soal makan, betul tidak? Tapi kalau sudah direncanakan memberi makan, ya diberikan. Tapi, isi pendidikannya jangan kelewat," imbuh dia.

Mantan Menteri Pendidikan era Joko Widodo itu menekankan salah satu poin penting pendidikan adalah proses belajar mengajar di kelas. Anies pun mengatakan anggaran untuk pendidikan memang mahal, tapi penting.

Karena itu, Anies tak sepakat jika anggaran pendidikan ikut kena pangkas akibat efisiensi APBN yang dilakukan Prabowo.

"Pendidikan itu memerlukan biaya dan biaya pendidikan itu mahal. Tapi, ketertinggalan itu lebih mahal, jadi walaupun biaya pendidikan itu mahal, itu harus dipandang sebagai investasi, bukan sebagai biaya," ujar dia.

Anies yang merupakan kontestan calon presiden di Pilpres 2024 ini berharap pemerintah bisa melihat pendidikan sebagai investasi. Menurutnya, hasil investasi ini akan dirasakan negara juga.

"Menurut saya pandangan ini harus diadopsi sama-sama, sebangsa, bukan hanya pemerintah. Semuanya sama-sama melihat pendidikan sebagai investasi," kata Anies.

"Jadi, saya berharap sekali bahwa alokasi investasi pendidikan jangan dikurangi, karena itu berpengaruh pada masa depan," ucap dia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebutkan program makan bergizi gratis membutuhkan anggaran Rp 25 triliun per bulannya. Anggaran ini guna mengejar kebutuhan penerima MBG di akhir tahun 2025 yakni 82,9 juta orang. #makanbergizigratis #dadanhindayana #mbg #anggaran #investordaily #investordailytv #idtv Pastikan kamu subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Investor Daily TV. Kunjungi juga social media channel kami : Official Website: https://investor.id/ Twitter : https://x.com/InvestorID Facebook : https://www.facebook.com/investor.id Instagram : https://www.instagram.com/investordailyid?

Sumber : Investor Daily TV

Editor: Investor Daily TV (redaksi@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berlanjut pada bulan Ramadan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memastikan makanan itu aman dibawa pulang untuk berbuka puasa.

BPOM menjelaskan seluruh bahan pangan yang disajikan telah dihitung dengan matang. Selain itu, makanan tersebut dipisahkan dengan jenis yang bisa membuatnya denaturalisasi atau basi.

"Tentu itu sudah dalam pertimbangan dan perhitungan. Kan ada setiap produk, apakah itu daging, apakah itu sayur, apakah itu nasi, dan sebagainya, ada posisi-posisi tertentu yang dia masa expirenya, artinya masa yang terjadi degenerasi, atau terjadi decompensation, atau terjadi bahasa indonesianya, terjadi perubahan denaturalisasi, karena ada proses mikroorganisme. Nah, masing-masing sebetulnya sudah ada hitungan-hitungannya," kata Kepala Badan POM RI Taruna Ikrar, di Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2025).

Taruna Ikrar mengungkapkan selama bulan Ramadan seluruh lauk tersebut terpisah. Sehingga tidak akan tercampur yang akan membuatnya cepat basi.

Hal ini membuat makanan menjadi lebih tahan lama sehingga bisa disantap saat berbuka puasa.

"Jadi misalnya, kalau dia bawa pulang, tentu sayur tidak dicampur dengan nasi. Masing-masing dipisah-pisahkan mungkin lewat kontainer khusus. Jadi dengan demikian, itu tidak ada masalah. Kalau dibawa, dibagikan pada saat di sekolah, terus nanti dia makannya nanti di rumah, kan tidak ada masalah," ujarnya.

Untuk program MBG, Taruna Ikrar menegaskan harus tetap berjalan karena memiliki dampak yang sangat baik. Dia menegaskan makanan akan disiapkan dengan cara berbeda agar lebih tahan lama.

"Jadi kan kita tidak bisa paksakan anak-anak yang sekolah, terus karena program makan bergizi gratis dia harus batalkan puasannya, kan tidak mungkin. Jadi tidak apa-apa, dibawa pulang. Dan itu tidak ada masalah," ucapnya.

(Ibnu Hariyanto)

SUMENEP, KOMPAS.com - Selama Ramadhan 1446 Hijriah, menu nasi dan lauk pauk yang biasanya tersaji dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur akan ditiadakan.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mohammad Kholilur Rahman mengungkapkan bahwa memang ada perubahan menu selama Ramadhan.

"Nasi (dan lauk pauk) tidak ada," kata Kholilur saat memberikan keterangan secara tertulis kepada Kompas.com, Selasa (4/3/2025).

Kholilur mencontohkan, perubahan menu selama Ramadhan di antaranya seperti roti manis, susu, kurma, jeruk, dan telur ayam.

Kendati demikian, kepala SPPG itu tidak menjelaskan apakah menu tersebut akan disediakan secara rutin atau ada perubahan selama Ramadhan.

Selain menu, jam kerja di dapur Makan Bergizi Gratis diperkirakan akan ada perubahan.

Sebab, kegiatan memasak baru akan dimulai pukul 05.00 WIB pagi, yang dilanjutkan dengan melakukan pemisahan makanan berdasarkan jenis.

Setelah itu, pukul 08.30 WIB, akan dilakukan pengecekan jumlah menu yang sudah dikemas dan siap untuk didistribusikan.

"Pengiriman dilakukan secara bertahap dan paralel," imbuh dia.

Selain menu dan jam kerja, ompreng yang biasanya digunakan sebagai wadah Makan Bergizi Gratis bagi siswa juga akan diganti.

Rencana, SPPG akan mengganti ompreng dengan totebag yang pengembaliannya akan disepakati dengan masing-masing sekolah penerima program pemerintah itu.

"Totebag dikembalikan pada waktu yang telah disepakati (dengan sekolah)," kata dia.

Sebelumnya, ada 2.965 siswa dari tingkat PAUD hingga SMA dan sederajat yang menjadi penerima program Makan Bergizi Gratis itu.

Mereka tersebar di 18 sekolah di wilayah Kecamatan Kota Sumenep.

KOMPAS.com - PT Adhi Karya (Persero) Tbk atau ADHI mengaku siap mendukung program strategis nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto, mulai dari Makan Bergizi Gratis, Swasembada Pangan, Swasembada Energi, Swasembada Air, Hilirisasi, Pembangunan Infrastruktur, dan Pembangunan manusia.

Semuanya disebut memiliki sifat strategis, terukur, dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Adapun PSN yang akan menjadi prioritas pemerintah selama lima tahun ke depan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.

ADHI dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (4/3/2025), menyatakan bahwa sebagai perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) dalam sektor konstruksi, perusahaan plat merah ini siap untuk berkolaborasi untuk mendukung pelaksanaan PSN.

Upaya itu diharapkan dapat memberi dampak positif dalam mempercepat kemajuan ekonomi Indonesia.

Melalui pembangunan infrastruktur, ADHI turut berkontribusi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pasalnya, ADHI menilai bahwa pembangunan infrastruktur di daerah bisa turut membawa manfaat bagi masyarakat, salah satunya lewat pembukaan lapangan pekerjaan baru.

LEBAK, investor.id – Gubernur Banten Andra Soni menyatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Lebak baru akan dilaksanakan akhir tahun 2025. Pembiayaan program ini pun dikatakannya, tidak akan membebani anggaran pemerintah daerah (Pemda).

"Arahan langsung dari Presiden Prabowo, pertama Makan Bergizi Gratis tidak dibebankan kepada pemerintah Kabupaten maupun pemerintah Provinsi," kata Andra dalam sambutan serah terima jabatan Bupati Lebak di Rangkasbitung, Senin (3/3/2025). 

Andra mengatakan, target pelaksanaan program ini pada akhir 2025 untuk Lebak dan daerah lain di Provinsi Banten.

"Pelajar-pelajar di Lebak, ibu-ibu hamil di Lebak, anak-anak di bawah balita di Lebak, Insyaallah menjelang akhir tahun 2025, janji Pak Prabowo akan bisa dapat haknya mendapat Makan Bergizi Gratis," tuturnya.

Menurut Andra, program ini merupakan salah satu cara untuk memperbaiki sumber daya manusia, selain itu Pemprov Banten juga akan mendukung peningkatan sumber daya manusia lewat program sekolah gratis. 

"Makan Bergizi Gratis salah satu cara memperbaiki sumber daya manusia. Oleh karena itu, Pemprov Banten menindaklanjuti hal tersebut dengan sekolah gratis setingkat SMA, SMK, SKH, dan sekolah swasta untuk seluruh masyarakat Banten,"pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi angka kasus stunting di Indonesia yang hingga kini secara nasional angka stunting masih berada di 21,5 persen (data 2024).

"Program MBG merupakan langkah pemerintah dalam meningkatkan kebutuhan gizi anak dalam upaya mengurangi kasus stunting di Indonesia," katanya saat di Sukabumi, Selasa.

Menurut Zainul, dirinya menggandeng Badan Gizi Nasional (BGN) untuk sosialisasi program MBG ke daerah-daerah yang ada di Indonesia seperti ke beberapa kecamatan di Kabupaten Sukabumi.

Sosialisasi ini sasaran tidak hanya kepada pemerintah daerah, pelajar di sekolah reguler, aparatur pemerintahan tingkat desa dan kecamatan saja, pondok pesantren (ponpes) menjadi target sosialisasi program MBG karena Presiden Prabowo ingin anak di Indonesia mendapatkan asupan gizi yang berkualitas untuk tumbuh kembangnya.

Ia mengatakan, beberapa waktu lalu dirinya sempat mendatangi Ponpes Modern Assalam 2 di Desa Sukaharja. Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi untuk memberikan sosialisasi dan ternyata program MBG ini sudah sangat dinanti oleh oleh para santri.

Program unggulan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang diresmikan secara nasional pada 6 Januari 2025 lalu secara bertahap dilaksanakan di beberapa daerah dengan target bisa menjangkau seluruh wilayah di Indonesia.

“Bahwa program MBG yang dilaksanakan secara nasional dan sudah dilaksanakan di beberapa kecamatan di Sukabumi bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak, menekan angka stunting dan memastikan setiap anak mendapatkan asupan nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak," tambahnya.

Zainul mengatakan program MBG ini tidak hanya berfokus terhadap peningkatan gizi anak, tetapi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Di mana satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang merupakan penyedia dan penyalur makanan harus berkolaborasi dengan masyarakat sekitar untuk menyediakan bahan baku.

Tentunya akan terjadi kegiatan ekonomi di setiap daerah, sehingga diharapkan program MBG ini bisa menciptakan generasi penerus bangsa yang kuat, cerdas dan berkompeten menuju Indonesia Emas 2045 dan perekonomian daerah tumbuh.

Program MBG merupakan langkah pemerintah dalam meningkatkan kebutuhan gizi anak dalam upaya mengurangi kasus stunting di Indonesia

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi angka kasus stunting di Indonesia yang hingga kini secara nasional angka stunting masih berada di 21,5 persen (data 2024).

"Program MBG merupakan langkah pemerintah dalam meningkatkan kebutuhan gizi anak dalam upaya mengurangi kasus stunting di Indonesia," katanya saat di Sukabumi, Selasa.

Menurut Zainul, dirinya menggandeng Badan Gizi Nasional (BGN) untuk sosialisasi program MBG ke daerah-daerah yang ada di Indonesia seperti ke beberapa kecamatan di Kabupaten Sukabumi.

Sosialisasi ini sasaran tidak hanya kepada pemerintah daerah, pelajar di sekolah reguler, aparatur pemerintahan tingkat desa dan kecamatan saja, pondok pesantren (ponpes) menjadi target sosialisasi program MBG karena Presiden Prabowo ingin anak di Indonesia mendapatkan asupan gizi yang berkualitas untuk tumbuh kembangnya.

Ia mengatakan, beberapa waktu lalu dirinya sempat mendatangi Ponpes Modern Assalam 2 di Desa Sukaharja. Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi untuk memberikan sosialisasi dan ternyata program MBG ini sudah sangat dinanti oleh oleh para santri.

Program unggulan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang diresmikan secara nasional pada 6 Januari 2025 lalu secara bertahap dilaksanakan di beberapa daerah dengan target bisa menjangkau seluruh wilayah di Indonesia.

“Bahwa program MBG yang dilaksanakan secara nasional dan sudah dilaksanakan di beberapa kecamatan di Sukabumi bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak, menekan angka stunting dan memastikan setiap anak mendapatkan asupan nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak," tambahnya.

Zainul mengatakan program MBG ini tidak hanya berfokus terhadap peningkatan gizi anak, tetapi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Di mana satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang merupakan penyedia dan penyalur makanan harus berkolaborasi dengan masyarakat sekitar untuk menyediakan bahan baku.

Tentunya akan terjadi kegiatan ekonomi di setiap daerah, sehingga diharapkan program MBG ini bisa menciptakan generasi penerus bangsa yang kuat, cerdas dan berkompeten menuju Indonesia Emas 2045 dan perekonomian daerah tumbuh.

Pewarta: Aditia Aulia Rohman
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Indonesia membutuhkan setidaknya 4 juta ton beras untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan target penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang.

Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan atau Zulhas menyatakan bahwa semakin banyak penerima manfaat yang diikutsertakan dalam program tersebut, semakin banyak pula bahan baku yang dibutuhkan untuk makanan yang didistribusikan kepada para pelajar di sekolah.

"Jika kita ingin memberi makan 82,9 juta orang, kita membutuhkan sekitar 4 juta ton beras," kata Zulhas dalam konferensi pers di Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Senin.

Terkait bahan baku, Hasan menyatakan setiap daerah memiliki kebutuhan dan ketersediaan bahan yang berbeda-beda. Misalnya, daerah di Jawa membutuhkan ayam dalam jumlah yang besar untuk program tersebut, sedangkan daerah lain membutuhkan ikan.

Program MBG menjadi prioritas utama pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya pelajar sekolah, di 38 provinsi di Indonesia.

Pewarta: Xinhua
Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membeberkan sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang saat ini tengah berjalan.

Menurutnya, beberapa masalah yang muncul berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru beroperasi, terutama dalam hal skala produksi makanan.

"Rata-rata itu karena masih belum terbiasa. Jadi kami sekarang menyarankan, menginstruksikan kepada yang baru-baru agar memulai program dari jumlah kecil. Meskipun ibu-ibu sudah biasa memasak untuk lima sampai 10 orang, tapi untuk bisa memasak lebih dari 1.000 itu butuh pembiasaan," ujar Dadan di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3).

Oleh karena itu, ia menekankan agar SPPG yang baru memulai program cukup memasak untuk 100-150 orang terlebih dahulu. Jika sudah terbiasa, jumlahnya bertahap ditingkatkan ke 500, 700, hingga akhirnya mampu melayani 3.000 penerima manfaat.

Menanggapi laporan makanan basi yang sempat mencuat di publik, Dadan mengklarifikasi beberapa informasi yang beredar tidak sepenuhnya akurat.

"Misalnya ada berita yang menyebut makanan basi sampai tiga hari, ternyata tidak, hanya sehari. Kami evaluasi, besoknya sudah terjadi perbaikan," katanya.

Ia juga menegaskan pihaknya rutin melakukan evaluasi setiap hari setelah makanan didistribusikan. Evaluasi tersebut mencakup verifikasi berita di media, laporan masyarakat, serta tindak lanjut kepada SPPG yang mengalami kendala.

Saat ini, program MBG telah melibatkan 726 SPPG yang melayani lebih dari 2,5 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

BGN juga sedang memverifikasi tambahan 300 SPPG baru, yang ditargetkan dalam dua minggu ke depan dapat memperluas jangkauan layanan hingga lebih dari 3 juta penerima manfaat.

Dari segi anggaran, Dadan menjelaskan untuk melayani 3 juta penerima manfaat, BGN mengalokasikan sekitar Rp1 triliun per bulan.

Namun, jika program ini dipercepat dan ditargetkan mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025, maka kebutuhan anggarannya akan meningkat menjadi Rp25 triliun per bulan mulai September hingga Desember 2025.

"Kami sudah memiliki anggaran Rp71 triliun di 2025, dan tambahan Rp25 triliun per bulan akan dialokasikan sesuai dengan perkembangan program," paparnya.

Secara keseluruhan, Dadan menilai program ini berjalan lancar, terutama bagi SPPG yang telah beroperasi lebih dari empat minggu.

Sebagai upaya transparansi dan pengawasan bersama, ia meminta seluruh SPPG untuk mengunggah hasil masakan mereka setiap hari ke media sosial seperti Instagram dan Facebook.

"Agar semua yang dimasak di hari itu diunggah ke media sosial sebagai bagian dari pengawasan bersama," ujarnya.

Terkait efektivitas pengawasan melalui media sosial, Dadan menegaskan laporan dari penerima manfaat tetap menjadi sumber utama dalam menilai kualitas makanan.

"Kalau rasa, mereka yang menerima. Biasanya akan ada laporan dari lokasi masing-masing, itu pasti," katanya.

Ia juga memastikan bahan baku dan makanan yang disajikan diperiksa secara berkala setiap bulan untuk menjaga kualitasnya.

Mengenai insiden ayam mentah yang sempat terjadi, Dadan menyebut hal itu lebih disebabkan oleh kurangnya kecepatan dalam proses memasak.

"Kami sudah evaluasi. Itu karena pembiasaan saja, masaknya terlalu lambat, kurang cepat," jelasnya.

Ia menegaskan kejadian serupa tidak akan terulang karena perbaikan sudah dilakukan di lapangan.