Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) membutuhkan beras sebanyak 200 kilogram (kg) untuk sekitar 3.000 siswa per hari.

Selain itu, dibutuhkan 350 kg daging ayam dan 350 kg sayuran per hari.

"Dalam percobaan kita juga berikan susu, untuk 3.100 anak membutuhkan 600 liter susu setiap hari," kata Dadan dalam Strategic Policy Forum Membedah Program Strategis Pemerintah Baru dan Solusi Tantangan Menuju Indonesia Emas 2025 di Universitas Indonesia, Selasa (17/9).

Menurut Dadan, Indonesia sekarang kelebihan produksi telur 200 ribu ton per tahun dan kelebihan 600 ribu ton daging ayam per tahun. Di lain sisi, banyak anak-anak yang kekurangan gizi karena daya belinya rendah.

Karena itu, program MBG diharapkan bisa hadir dengan menyerap produksi dalam negeri dan menyalurkannya kepada penerima bantuan.

Di lain sisi, untuk memenuhi kebutuhan susu dalam program MBG, akan dilakukan impor sapi yang bisa menghasilkan susu dalam jangka panjang.

"Dalam jangka panjang kita bukan mengimpor susunya, tapi mengimpor sapinya supaya bisa menghasilkan susu," katanya.

Dadan menjelaskan nantinya menu prgoram MBZ akan berbeda untuk setiap daerah karena akan disesuaikan dengan selera penerima. Nantinya, Badan Gizi hanya akan menetapkan standar gizi dalam menu yang dibagikan.

"Standar gizinya sama tapi isinya sangat tergantung karakteristik daerah, sumber daya lokal, dan kesuakaan daerah," katanya.

Ia mencontohkan anak-anak di Sukabumi lebih senang mengonsumsi daging dibanding ikan. Karenanya, sumber protein nantinya lebih sering menggunakan daging sapi.

"Tapi kalau sapi setiap hari kan mahal, jadi kita terapkan misalnya tiga bulan sekali. Atau misalnya di Papua, nasinya diganti papeda. Jadi kita kasih keleluasaan untuk menyusun komposisi menu," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, semua ide untuk makanan bergizi rakyat Indonesia akan diakomodasi, termasuk penggunaan susu ikan sebagai pengganti susu sapi.

Hal ini disampaikan Dadan usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar secara tertutup bersama Komisi IX DPR, RI, Selasa (17/9/2024).

“Gini-gini, sesuatu yang baik ini akan kita akomodir ya, di daerah yang memang susunya mudah bisa diisi dengan susu,” kata Dadan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa.

Namun, menurut Dadan, kondisi ini juga disesuaikan dengan ketersediaan susu yang diperoleh dari hewan mamalia yang ada di daerah.

Menurut dia, kalau memang tidak tersedia, protein dari bahan lain setara susu dimungkinkan untuk menjadi pengganti.

“Di daerah yang banyak telur, susunya kita bisa ganti dengan telur. Kemudian kalau di daerah yang banyak ikan, protein ikan mungkin bisa menggantikan atau bisa mengisi kelengkapan gizinya gitu, bukan menggantikan, melengkapi,” kata Dadan.

Namun demikian, Kepala Badan Gizi menegaskan bahwa susu ikan tidak sama dengan susu yang dihasilan oleh hewan mamalia.

Namun, kandungan dari protein ikan bisa dijadikan pelengkap untuk kebutuhan susu dalam program makan bergizi.

“Saya harus sampaikan bahwa itu protein ikan, bukan susu ikan. Karena ikan kan tidak punya susu, kecuali lumba-lumba dan paus ya, yang mamalia menghasilkan susu,” kata Dadan.

“Tapi itu kan yang disebut dengan susu ikan itu sebetulnya adalah hasil hidrolisis dari ikan. Jadi itu sebetulnya protein ikan, bukan susu ikan,” ucap dia.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan makan bergizi gratis akan menyasar setidaknya 15 juta penerima di tahap awal. Program tersebut rencananya akan dimulai pada 2 Januari 2025.

"Minimal 15 juta (orang), minimal," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (10/9/2024).

Ia mengaku pihaknya sudah memiliki data untuk penerima program makan bergizi gratis. "Datanya ada nanti, itu terlalu detail lah. Kita punya data sendiri, ada," ucapnya.

Badan Gizi Nasional sendiri mendapatkan alokasi anggaran Rp 71 triliun di 2025. Anggaran tersebut, kata Dadan, sudah termasuk untuk operasional.

"Total (termasuk operasional Badan Gizi Nasional)," tutur Dadan.

Sebagai lembaga baru, Dadan menyebut saat ini pihaknya sedang fokus untuk menyelesaikan Struktural Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), rencana kerja (renja), rencana kerja dan anggaran (RKA), hingga rencana strategis (renstra).

"Nanti kalau sudah selesai, sudah masuk dalam UU APBN (2025) baru kita jelaskan ya. Sekarang baru menyelesaikan SOTK, sedang menunggu analisis dari Kemenpan-RB, mudah-mudahan selesai minggu ini," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional akan berkantor di kompleks Kementerian Pertanian (Kementan).

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengonfirmasi bahwa lokasi kantor Badan Gizi Nasional nantinya berada di kawasan kantor Bapanas. Menurut dia, Badan Gizi Nasional akan berkantor di gedung bagian bawah Bapanas.

"Saya kemarin komunikasi dengan Setneg (Sekretariat Negara) diminta untuk membantu supaya beberapa kegiatan seperti misalnya kantor, itu di bawah, bekas kepala Karantina, sekarang dipakai sementara untuk kepala Badan Gizi Nasional di gedung bawah," kata Arief ketika ditemui di kawasan Gedung DPR, Senin (26/8/2024).

Arief mengatakan, Bapanas juga akan membantu Badan Gizi Nasional dalam membentuk struktur organisasinya.

"Ya namanya organisasi belum full perangkatnya, struktur organisasinya dan lain-lain ya kami bantu supaya Badan Gizi Nasional dapat melaksanakan tugasnya," ujarnya.

Secara penugasan, Arief menjelaskan, Badan Gizi Nasional akan fokus pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara itu, Bapanas akan tetap fokus pada kebutuhan cadangan pangan pemerintah dan stabilisasi pasokan.

"Jadi Badan Gizi Nasional itu memang dipersiapkan salah satunya untuk mengeksekusi makan bergizi gratis. Itu sudah jelas kok, ada apa saja. Badan Pangan, ya Badan Pangan, itu cadangan pangan pemerintah, stabilisasi pasokan, kerawanan pangan, dan gizi, nah gizinya itu di Badan Gizi Nasional,” ujar Arief.

Dia berharap, Bapanas dapat menjadi pihak yang menghubungkan antara produksi petani dan peternak dengan pembeli pasti atau offtaker yaitu Badan Gizi Nasional.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa lembaganya belum memiliki kantor secara resmi. Dadan yang baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo masih menunggu arahan lebih lanjut.

"Saya nunggu arahan, karena ini badan baru kan, baru dibentuk dan belum ada (kantornya). Jadi kita nunggu arahan saja," ujar Dadan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Dadan menjelaskan, Badan Gizi Nasional dibentuk untuk melaksanakan program prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dengan adanya bantuan dari Bapanas, Badan Gizi Nasional diharapkan dapat segera menjalankan tugasnya dan berkontribusi signifikan dalam memperbaiki gizi masyarakat Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana ke Istana Presiden, Jakarta. Jokowi memberikan arahan kepada Dadan.

Pantauan detikcom, Selasa (20/8/2024), Dadan keluar dari pintu Istana pada pukul 14.31 WIB. Dadan awalnya menjelaskan dirinya mendapat arahan dari Jokowi.

"Dengan Pak Presiden Jokowi kami mendapat arahan terkait dengan hal yang harus dilakukan," ujar Dadan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Jokowi, kata Dadan, sempat bertanya di mana kantor Badan Gizi Nasional. Pasalnya, Badan Gizi Nasional hingga kini belum memiliki kantor.

"Jadi Pak Presiden juga bertanya di mana kantornya dan kami harus berkoordinasi dengan Pak Mensesneg terkait hal itu. Selebihnya saya dapat arahan yang harus dijaga agar program ini berjalan dengan baik," lanjutnya.

Ketika ditanya apakah saat ini Badan Gizi Nasional belum memiliki kantor, Dadan menjawab pihaknya belum mendapatkan arahan. Dadan akan berkoordinasi dengan Pratikno selaku Menteri Sekretaris Negara.

"Belum mendapat arahan," katanya.

Lihat juga Video: Jokowi Lantik 3 Kepala Badan: Hasan Nasbi-Dadan Hindayana-Taruna Ikrar

[Gambas:Video 20detik]

Sementara masih Rp71 triliun

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional memperoleh alokasi anggaran untuk program kerja tahun 2025 senilai Rp71 triliun, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, menyebut bahwa anggaran tersebut bertujuan untuk mendukung pencapaian target generasi emas hingga menangani masalah stunting.

"Sementara masih Rp71 triliun," kata Dadan Hindayana saat ditanya alokasi dana untuk Badan Gizi Nasional.

Ketika ditanya mengenai capaian target stunting, Dadan memastikan bahwa pihaknya sudah menyiapkan strategi agar tujuan tersebut dapat terwujud.

Meskipun ada pertanyaan mengenai perubahan anggaran, ia menyatakan bahwa jumlah anggaran saat ini tetap sebesar Rp71 triliun.

Untuk operasional, Dadan menegaskan bahwa semua aspek operasional juga akan mendapatkan perhatian dari anggaran yang ada, namun ia enggan merinci lebih lanjut mengenai anggaran operasional spesifik.

Ia juga menambahkan bahwa target dan koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) akan dilakukan segera.

Selain itu, terkait dengan struktur organisasi, Dadan menginformasikan bahwa rencana penggabungan struktur kedeputian akan diselesaikan dalam waktu dekat.

Dengan alokasi anggaran yang signifikan ini, diharapkan Badan Gizi Nasional dapat menjalankan program-programnya secara efektif dan mencapai target-target yang telah ditetapkan untuk mendukung kesehatan gizi masyarakat Indonesia, katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor: 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional sebagai perwujudan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Pertimbangan pembentukan Badan Gizi Nasional untuk memenuhi gizi nasional di mana pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengatur tata kelola tercukupinya konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Badan Gizi Nasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, serta bertugas memenuhi gizi nasional.

Badan Gizi Nasional dipimpin seorang kepala. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Gizi Nasional menjalankan beberapa fungsi antara lain koordinasi, perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Selain itu juga melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional diberikan kepada peserta didik jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren.

Selain itu juga kepada anak usia di bawah lima tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana ditanya Presiden Joko Widodo terkait lokasi kantor tempat bekerja.

Hal itu diungkap Dadan saat menghadap Kepala Negara di Istana Kepresidenan RI, sehari usai dilantik pada Senin (19/8/2024).

“Jadi Pak Presiden juga bertanya di mana kantornya,” ungkap Dadan kepada wartawan usai bertemu Presiden, Selasa (20/8/2024).

Kepada Jokowi, Dadan bilang pihaknya bakal berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

Sejak dilantik, Badan Pangan belum mendapatkan arahan dimana lokasi tempat mereka bekerja dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

“Kami berkoordinasi juga dengan pak Mensesneg terkait dengan itu,” kata Dadan.

Di sisi lain, Jokowi disebut memberi arahan supaya program makan bergizi gratis bisa berjalan dengan baik di pemerintahan mendatang.

Diketahui, makan bergizi ini merupakan program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Saya dapat arahan hal-hal yang harus dijaga agar program ini berjalan dengan baik,” kata Dadan.

Sebelumnya, Dadan Hindayana dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional oleh Presiden Joko Widodo pada Senin pagi.

Dadan yang merupakan akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) itu menjadi pemimpin pertama dari Badan Gizi Nasional yang baru saja dibentuk oleh Presiden.

Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal anggaran Badan Gizi Nasional. Menurutnya, proses anggaran untuk lembaga itu masih dibuat.

Ia pun menyebut bakal segera bertemu dengan pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), Dadan Hindayana.

"Nanti juga kami akan bertemu dulu pimpinannya dan kami lihat. Proses anggarannya kan sekarang ini sedang dibuat," kata Sri Mulyani di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (20/8).

Namun, Sri Mulyani belum bisa mengungkapkan kapan pertemuan itu akan berlangsung. Pasalnya, ia masih disibukkan dengan berbagai urusan.

"Ya nanti kita lihat, aku lagi banyak ke DPR nih," ucapnya.

Anggaran Badan Gizi Nasional sendiri dipatok sebesar Rp71 triliun. Ini terungkap dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025.

Selain untuk anggaran program makan bergizi gratis, dana itu juga termasuk untuk mengongkosi operasional Badan Gizi Nasional.

Dadan pun membenarkan saat ditanya anggaran itu juga untuk membiayai operasional Badan Gizi Nasional, termasuk membayar gaji pegawai dan keperluan lainnya.

"Menyangkut seluruhnya. Termasuk (gaji pegawai), seluruhnya," kata Dadan saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8).

Ia mengatakan anggaran Rp71 triliun akan dikelola sendiri oleh Badan Gizi Nasional. Dia memastikan anggaran itu tak dibagi ke kementerian atau lembaga lain.

Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) program studi S2 Entomologi itu menyebut Badan Gizi Nasional akan menerima Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) pekan pertama Desember. Dengan begitu, program ini akan efektif berjalan pekan pertama Januari 2025.

"Insyaallah 2 Januari kita langsung melaksanakan program makan bergizi," ucapnya.

Anggaran Badan Gizi Nasional yang sebesar Rp71 triliun unggul dibandingkan dengan kementerian/lembaga (K/L) lain, bahkan mereka berada di urutan kedelapan pemilik pagu terbesar.

Ada dua kementerian teknis yang sebenarnya penting, tapi pagu belanjanya kalah dari Badan Gizi. Mereka adalah Kemenkeu yang diberi Rp53,2 triliun atau turun dari Outlook 2024 sebesar Rp67,4 triliun dan Kementerian Perhubungan yang mendapat Rp24,8 triliun, anjlok Rp14,1 triliun dari Rp38,9 triliun.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan saat ini program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diusung presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran, sudah dalam persiapan. Nantinya, dalam pelaksanaannya, program ini akan melibatkan UMKM lokal dan pihak swasta.

"Kita sebetulnya punya tujuan selain memberikan makan bergizi kepada anak-anak, kepada ibu hamil, ibu menyusui, kita juga ingin menumbuhkan UMKM lokal. Jadi kita akan bekerja sama secara intens dengan kooperasi, dengan BUMDes dan lain-lain," ucap Dadan dalam keterangan tertulis, Selasa (20/8/2024).

Dadan menjelaskan pihaknya akan menggandeng pihak swasta. Hal ini karena melihat besarnya skala program MBG.

"Ya pasti (swasta terlibat), ini kan program yang sangat besar ya, dan dilaksanakan setiap hari, juga menyangkut target yang besar juga. Jadi semua pihak pasti welcome untuk terlibat," tambah Dadan.

Dia menjelaskan Badan Gizi Nasional tengah memastikan kesiapan program MBG dari segala aspek, mulai prosedur hingga kebutuhan yang diperlukan.

"Jadi Pak Presiden Jokowi telah meneken perpresnya, kemudian saya ditunjuk sebagai kepalanya, dan saya bertugas menyiapkan segala sesuatunya," tuturnya.

Diketahui sebelumnya pada Pidato Pengantar RAPBN 2025 dan Nota Keuangan di gedung MPR/DPR, Jumat (16/8), Presiden Jokowi menyebut program MBG akan diarahkan untuk memberdayakan UMKM dan ekonomi masyarakat kecil.

"Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah," ucap Jokowi

Jokowi menjelaskan nantinya program ini akan dilakukan secara bertahap, selaras dengan kesiapan teknis serta kelembagaan dan tata kelola yang akuntabel.

Kami akan bertemu dulu dengan pimpinannya dan kami lihat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan menemui Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana guna membahas rincian anggaran badan tersebut.

“Kami akan bertemu dulu dengan pimpinannya dan kami lihat,” kata Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Parlemen di Jakarta, Selasa.

Dia tidak menyebut kapan waktu pasti pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional. Namun, dia memastikan proses anggarannya sedang dalam penyusunan.

“Proses anggarannya kan saat ini sedang dibuat,” ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional sebagai perwujudan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Pertimbangan pembentukan Badan Gizi Nasional dalam rangka memenuhi gizi nasional di mana pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengatur tata kelola tercukupinya konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Badan Gizi Nasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, serta bertugas memenuhi gizi nasional.

Pada Senin (19/8), Jokowi melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 94B Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional.

Dadan mengatakan Badan Gizi Nasional dibentuk untuk melaksanakan program prioritas makan bergizi gratis Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto.

Program tersebut ditargetkan untuk mulai bergulir pada 2 Februari 2025, usai pihaknya memperoleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Desember 2024.

Mengenai skema penyaluran program, Dadan menyatakan bahwa arahan dari Presiden Jokowi dan Prabowo akan menentukan hal tersebut.

Adapun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, alokasi dana untuk program makan bergizi gratis adalah sekitar Rp71 triliun atau 0,29 persen terhadap PDB, yang termasuk biaya makanan, distribusi (safe guarding), dan operasional lembaga yang menangani program Makan Bergizi Gratis.

Program ini ditargetkan dapat memberikan efek ekonomi berganda. Selain perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM), MBG diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekitar 0,10 persen dan penyerapan 0,82 juta pekerja melalui pemberdayaan UMKM.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economic and Law Studies (Celios) mengingatkan agar Badan Gizi Nasional tidak berubah menjadi lembaga "superbody" atau tanpa pengawasan dalam melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah pemerintahan Presiden terpilih 2024—2029, Prabowo Subianto.

Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, menyoroti potensi risiko yang mungkin dihadapi Badan Gizi Nasional, mengingat anggaran besar yang akan dikelola untuk menjalankan program MBG di seluruh Indonesia. Media menekankan bahwa pengelolaan dana yang besar tanpa pengawasan yang memadai dapat menimbulkan inefisiensi yang signifikan.

"Ketika sebuah lembaga memegang dana dalam jumlah sangat besar, ada kecenderungan untuk menjadi 'superbody' yang dapat merusak, terutama dalam konteks inefisiensi yang risikonya sangat tinggi," ujar Media dalam sebuah diskusi daring, Selasa (20/8/2024).

Media juga mengingatkan contoh dari Amerika Serikat, di mana pemerintah federal sempat mengambil alih program pinjaman pendidikan (student loan) yang kemudian menjadi tidak efektif karena institusi tersebut tumbuh lebih besar dari bank. Akhirnya, pemerintah AS memutuskan untuk menyerahkan kembali program tersebut kepada pihak swasta. Media khawatir situasi serupa bisa terjadi pada pelaksanaan program MBG oleh Badan Gizi Nasional.

Untuk menghindari masalah tersebut, Celios menyarankan agar pelaksanaan program MBG tidak sepenuhnya terpusat di Badan Gizi Nasional. Sebaliknya, Media menyarankan pendekatan yang lebih desentralisasi, di mana Badan Gizi Nasional bekerja sama dengan institusi-institusi lokal, termasuk sekolah dan pemerintah daerah, dalam hal distribusi dan pembiayaan.

"Perlu melibatkan institusi di level terkecil, seperti sekolah dan pemerintah daerah, untuk mengelola distribusi dan pembiayaan program ini," jelas Media.

Lebih lanjut, dia menilai anggaran senilai Rp71 triliun tidak akan cukup untuk penyelenggaraan program MBG pada tahun depan. Apalagi, penyelenggaraan langsung dilaksanakan di seluruh Indonesia.

Media khawatir Rp71 triliun banyak habis untuk gaji pegawai, koordinasi, hingga pembiayaan-pembiayaan teknis. Akhirnya, masyarakat hanya menerima sedikit porsi dari total anggaran tersebut.

"Saya khawatirnya kalau Ini dipaksakan, katanya [dimulai] Januari 2025, tapi dengan skema yang belum rapi ini bisa berpotensi untuk kita kehilangan potensi anggaran yang sangat signifikan," tutupnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membentuk Badan Gizi Nasional lewat Peraturan Presiden No. 83/2024. Pada Senin (19/8/2024), Jokowi juga melantik dosen IPB Dadan Hindayana menjadi Kepala Badan Gizi Nasional.

Usai dilantik, Dadan mengatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis disiapkan untuk terlaksana pada 2 Januari 2025. Meski sudah mengetahui penugasannya, Dadan mengaku Badan Gizi Nasional masih harus dimatangkan lebih lanjut.

Dia menyebut masih akan membahas ihwal struktur organisasi, lokasi kantor, peraturan serta pengangkatan para pejabat tinggi di badan itu. Dadan berharap menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada pekanpertama Desember 2024.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut program makan bergizi gratis bakal dimulai per 2 Januari 2025. Dadan menjelaskan lembaga yang dipimpinnya memang dibentuk demi melaksanakan program prioritas Presiden terpilih RI Prabowo Subianto.

Seperti diketahui, pada Senin (19/8) Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Sosok Dadan dikenal sebagai akademisi.

"Badan Gizi Nasional ini kan sebetulnya dibentuk untuk melaksanakan program prioritasnya Pak Presiden terpilih. Tapi karena terkait dengan siklus anggaran, agar bisa dilaksanakan tahun 2025 dan dari Januari," ujar Dadan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Dadan melihat Badan Gizi Nasional dibentuk demi keberlanjutan pemerintahan. Sehingga, ia berharap Januari 2025 Program Makan Bergizi Gratis bisa terlaksana.

"Saya bertugas untuk menyiapkan segala sesuatunya agar Januari Program Makan Bergizi Gratis bisa dilaksanakan," lanjutnya.

Saat ditanya kantor Badan Gizi Nasional ada di mana, Dandan hanya mengatakan dia menunggu arahan. Ia menekankan optimis program makan bergizi gratis bisa berjalan Januari 2025.

"2 Januari kita langsung melaksanakan program makan bergizi," ucap Dadan.

Sejauh ini, program makan bergizi gratis telah diuji coba di sejumlah wilayah RI, seperti Tangerang, Solo, Bogor dan Jakarta.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di SDN 07 Cideng, Jakarta, Senin (19/8/2024). Uji coba tersebut dilaksanakan menggunakan dana operasional Gubernur DKI Jakarta sebesar Rp8 juta untuk membiayai sekitar 500 siswa. ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/tom. Foto: ANTARA FOTO/MUHAMMAD RAMDAN

Tugas dan Fungsi Badan Gizi

Presiden Jokowi membentuk Badan Gizi Nasional. Badan ini bertanggung jawab untuk menjalankan pemenuhan gizi bagi rakyat, dari anak bayi, siswa sekolah, sampai ibu hamil.

Lembaga ini dibentuk Jokowi lewat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, diteken Jokowi pada 15 Agustus 2024.

Sebagaimana dokumen Perpres yang dilihat detikcom, Sabtu (17/8/2024), Badan Gizi Nasional dipimpin oleh Dewan Pengarah, Kepala Badan Gizi Nasional, dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

Masalah gizi harus diserahkan kepada ahlinya. Siapa saja yang nantinya duduk sebagai dewan pengarah? Ada tokoh kenegaraan, tokoh agama, tokoh masyarakat, purnawirawan TNI dan Polri, dan akademisi. Demikian tercantum di Pasal 8.

Adapun Kepala Badan Gizi Nasional bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas tugas di lembaga ini. Di bawahnya, ada banyak deputi.

"Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden," demikian bunyi Pasal 46.

Tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional dijelaskan pada Bagian Kedua Perpres ini. Sesuai namanya, Badan Gizi Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional.

Fungsi Badan Gizi Nasional adalah koordinasi, penetapan kebijakan teknis, penyediaan, penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pengawasan pemenuhan gizi. Serta, ada pelaksanaan fungsi lain (tidak dirinci di Perpres) yang diberikan Presiden.

Sasaran pemenuhan gizi ada di Pasal 5. Berikut adalah sasaran pemenuhan gizi nasional:

a. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
b. anak usia di bawah lima tahun;
c. ibu hamil; dan
d. ibu menyusui

Jokowi Pastikan Program Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Presiden Jokowi menyampaikan pidato Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Jokowi memastikan program presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, masuk dalam RAPBN 2025.

Jokowi mengatakan APBN 2025 dirancang fleksibel. Dia mengatakan APBN 2025 menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian dan mendukung keberlanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan.

Salah satu kebijakan jangka pendek yang masuk RAPBN 2025 ialah Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi janji Prabowo saat Pilpres 2024. Jokowi mengatakan program itu ditujukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi seta menguatkan kesejahteraan dan pemerataan.

"Makan Bergizi Gratis (MBG) diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel," ujar Jokowi dalam sidang paripurna DPR, Jakarta, Jumat (16/8).