Buleleng -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mewanti-wanti agar program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi tidak salah sasaran. Pria yang akrab disapa Ara itu mengingatkan agar subsidi tidak dinikmati oleh orang-orang kaya.

Ara menegaskan FLPP adalah program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah. "Jangan sampai orang kaya dapat subsidi, itu tidak tepat sasaran," ujarnya dalam kunjungan kerjanya di Buleleng, Bali, Selasa (28/1/2025).

Ia menjelaskan program rumah subsidi tersebut akan dibahas dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Selain itu, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga akan turut dibahas.

"Minggu depan saya rapat dengan komisi V. Tentu saya akan membahas bagaimana APBN yang ada yang terbatas, bisa kami gunakan untuk yang paling bermanfaat. Menurut saya, BSPS juga harus diprioritaskan selain FLPP atau rumah subsidi," imbuh politikus Partai Gerindra itu.

Ara mengatakan pemerintah harus membuat skala prioritas di tengah anggaran yang terbatas. Kementerian PKP, dia berujar, tengah berusaha merancang skema pembiayaan baru untuk program FLPP.

Selama ini, program rumah subsidi tersebut dibiayai 75 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sisanya, sebesar 25 persen dari perbankan.

"Kami sudah rapat berkali-kali dengan Kementerian Keuangan, perbankan, Tapera, BPKP, untuk membuat formula baru di tahun ini. Apakah 60/40, apakah 50/50, apakah pola yang lain. Tujuannya hanya satu, bagaimana dengan anggaran yang sama, penerima manfaat rumah subsidi, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah jumlahnya meningkat," imbuhnya.

Larang Pembangunan di Lahan Pertanian

Kementerian PKP, Ara berujar, memiliki target untuk membangun rumah, merenovasi, dan memperbaiki rumah warga di Indonesia. Namun, dia melanjutkan, Presiden Prabowo Subianto juga memiliki program swasembada pangan sehingga pembangunan perumahan di atas lahan pertanian produktif dilarang.

"Kami mau bangun rumah buat rakyat? Iya, tapi kami juga mau swasembada pangan, swasembada energi, jadi jangan menyelesaikan masalah dengan masalah itu tegas jelas," kata Ara.

Ia berharap pemerintah daerah dapat membuat kebijakan untuk mendukung program swasembada pangan sekaligus melarang pembangunan permukiman di lahan pertanian produktif di daerah masing-masing.

"Kalau boleh itu dikeluarkan kebijakan. Jangan kita menyelesaikan masalah satu ada masalah lain yang muncul. Jangan lahan pertanian sawah produktif digunakan untuk perumahan bahkan untuk hal-hal lain," pungkasnya.

(iws/gsp)

BULELENG, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, meminta Pemerintah Provinsi Bali membuat aturan untuk melarang perumahan dibangun di lahan produktif atau persawahan.

Hal itu demi mendukung program swasembada pangan yang dicangkan Presiden RI Prabowo Subianto.

Menurutnya, lahan pertanian sangat diperlukan dalam program tersebut.

Maruarar meminta agar pemerintah provinsi mengeluarkan kebijakan yang di dalamnya berisikan aturan dan wilayah yang bisa dibangun untuk perumahan.

Ia menyebut, dengan demikian, akan bisa menguntungkan masyarakat dan juga menjaga ketahanan pangan.

"Kalau boleh dikeluarkan kebijakan. Jangan lahan-lahan pertanian digunakan untuk perumahan," katanya, Selasa (28/1/2025), dalam kunjungannya di Lovina, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

Menurut Maruarar, lahan pertanian yang hilang berganti dengan perumahan berpotensi memunculkan masalah baru.

"Jangan selesaikan masalah dengan masalah. Jangan sampai kami selesaikan satu masalah, masalah lain muncul. Kami bangun rumah untuk rakyat, tapi kita juga mau ketahanan pangan," lanjutnya.

Maruarar mengatakan, saat ini pemerintah melalui Kementerian PKP tengah membangun jutaan rumah dan merenovasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Meski program tersebut saat ini tengah digalakkan, namun pemerintah pusat melarang keras pengembang membangun permukiman di lahan produktif atau pertanian.

Mengingat, pemerintah juga sedang menggalakkan swasembada pangan.

"Sebagai Menteri Perumahan, kami mempunyai target membangun rumah, merenovasi rumah, dan memperbaiki rumah," sebut dia.

"Tetapi di pemerintahan Pak Prabowo itu juga bagaimana kami swasembada pangan. Jadi dilarang keras, lahan-lahan pertanian digunakan untuk perumahan," ungkap dia.

Buleleng -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah berusaha merancang skema pembiayaan baru untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Selama ini, program rumah subsidi tersebut dibiayai 75 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sisanya, sebesar 25 persen dari perbankan.

"Kami sudah rapat berkali-kali dengan Kementerian Keuangan, perbankan, Tapera, BPKP, untuk membuat formula baru di tahun ini. Apakah 60/40, apakah 50/50, apakah pola yang lain. Tujuannya hanya satu, bagaimana dengan anggaran yang sama, penerima manfaat rumah subsidi, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah jumlahnya meningkat," ungkap Menteri PKP Maruarar Sirait saat berkunjung ke Buleleng, Bali, Selasa (28/1/2025).

Ara -sapaan Maruarar- juga menekankan agar program FLPP tidak salah sasaran. Dia mewanti-wanti agar subsidi tidak dinikmati oleh orang-orang kaya. Menurutnya, lewat FLPP, pemerintah berupaya membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa memiliki rumah.

"Jangan sampai orang kaya dapat subsidi, itu tidak tepat sasaran," tegas Ara.

Program rumah subsidi, Ara melanjutkan, akan dibahas dalam rapat bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Selain itu, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga akan turut dibahas. Kedua program tersebut dinilai bagus dan bisa langsung menyentuh masyarakat.

"Jadi kalau program yang menyentuh rakyat ya harus kita besarkan. Minggu depan saya rapat dengan komisi V, tentu saya akan membahas bagaimana APBN yang ada yang terbatas, bisa kami gunakan untuk yang paling bermanfaat. Menurut saya, BSPS juga harus diprioritaskan selain FLPP atau rumah subsidi," jelasnya

Ara mengatakan dengan anggaran yang terbatas, pemerintah harus membuat skala prioritas. Yakni, benar-benar memastikan target penerima manfaat program FLPP dan BSPS.

"Menurut saya skala prioritas yang tepat adalah rakyat yang paling bawah yang membutuhkan, kemudian juga mendapat developer yang bertanggung jawab, kemudian juga tepat sasaran. Jangan sampai tidak tepat sasaran," urai mantan politikus PDIP itu.

(hsa/nor)

Buleleng -

Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng membuat kebijakan yang melarang pembangunan permukiman di lahan pertanian produktif. Hal itu disampaikan Maruarar saat kunjungan kerjanya ke Buleleng, Selasa (28/1/2025).

Mulanya, menteri yang akrab disapa Ara itu menegaskan bahwa pemerintah melarang pembangunan perumahan menggunakan lahan pertanian produktif. Ia mengatakan Kementerian PKP memang memiliki target untuk membangun rumah, merenovasi, dan memperbaiki rumah warga di Indonesia.

Namun, Presiden Prabowo Subianto juga memiliki program swasembada pangan. Untuk itu, pemerintah melarang pihak terkait melakukan pembangunan perumahan menggunakan lahan pertanian produktif. Sehingga lahan pertanian di Indonesia tetap terjaga.

"Jangan kita menyelesaikan masalah dengan masalah. Kami mau bangun rumah buat rakyat? Iya, tapi kami juga mau swasembada pangan, swasembada energi, jadi jangan menyelesaikan masalah dengan masalah itu tegas jelas," kata Ara.

Ada beberapa agenda yang dilaksanakan saat kunjungan ke Buleleng. Salah satunya meninjau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di kawasan Lovina serta meninjau lokasi penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt.

Ia berharap Pemkab Buleleng dapat membuat kebijakan untuk mendukung program swasembada pangan dengan melarang pembangunan permukiman di lahan pertanian produktif di daerah masing-masing.

"Kalau boleh itu dikeluarkan kebijakan. Jangan kita menyelesaikan masalah satu ada masalah lain yang muncul. Jangan lahan pertanian sawah produktif digunakan untuk perumahan bahkan untuk hal-hal lain," tegas Ara.

(nor/hsa)

masuknya investor ini saya rasa, asalkan mereka segera merealisasikan investasinya, itu bagus

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengungkapkan masuknya investasi asing dari Qatar dan kemudian dari beberapa negara lainnya pada Program 3 Juta Rumah dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi peluang positif untuk membantu dan memudahkan rakyat memiliki rumah.

"Dari sisi aspek positif terutama dari sisi investor saya rasa itu juga salah satu peluang untuk bisa katakanlah sifatnya mungkin berinvestasi karena kita punya target 3 juta rumah dari pemerintah, sehingga dengan adanya investor dan nanti dengan berbagai skema yang memudahkan masyarakat untuk memiliki rumah itu harapannya bisa terealisasi," ujar Eko kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Dalam Program 3 Juta Rumah, kehadiran investor swasta baik nasional maupun asing menjadi penting mengingat jika hanya mengandalkan sektor perbankan dalam negeri maka akan menghadapi keterbatasan karena bank-bank dalam negeri juga dituntut untuk membiayai program-program lainnya di luar sektor perumahan.

"Sehingga masuknya investor ini saya rasa, asalkan mereka segera merealisasikan investasinya, itu bagus," katanya.

Masuknya investasi dari Qatar untuk membantu pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini juga harus segera direalisasikan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan menyiapkan detailing mengenai Program 3 Juta per tahun tersebut.

"Masuknya investor dari Qatar, Singapura, Turki, Uni Emirat Arab, itu merupakan hal-hal yang positif dan tentu harus segera merealisasikannya. Detailing dari Program 3 Juta per tahun juga harus benar-benar disiapkan oleh pemerintah seperti lokasinya, skemanya, profil konsumennya nanti seperti apa," kata Eko.

Sebagai informasi, Pemerintah Republik Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama dan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Penandatanganan tersebut disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto dan dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka Jakarta.

Penandatanganan itu turut disaksikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Hal ini menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Selain Qatar, Uni Emirat Arab dan beberapa negara lain dijadwalkan mengunjungi Indonesia dalam waktu dekat untuk menjajaki peluang investasi sektor perumahan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait mengatakan bahwa minat investor asing dalam sektor perumahan di Indonesia semakin meningkat.

Kementerian PKP diminta Presiden untuk menyiapkan kebutuhan lahan bagi investor melalui pembentukan tim yang berkoordinasi dengan Satgas Perumahan untuk membuka akses dengan para investor.

Dalam mewujudkan itu, pemerintah menyiapkan lahan dari berbagai sumber, seperti tanah sitaan kasus BLBI dan korupsi yang dikelola oleh Ditjen Kekayaan Negara di bawah Kementerian Keuangan.

Selain itu, lahan dari BUMN juga akan dioptimalkan, termasuk milik PT Kereta Api Indonesia, Perkebunan Nusantara dan Perumnas.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Sleman -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyebut tengah mendorong produksi perumahan untuk mendukung program 3 juta rumah. Nantinya, pemerintah bakal melakukan supply side policy atau kebijakan untuk meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan barang dan jasa.

Wakil Menteri (Wamen) PKP, Fahri Hamzah mengatakan, bahwa Kementerian PKP lahir karena pekerjaan rumah (PR) di pengadaan perumahan rakyat. Di mana hal tersebut memerlukan dorongan yang keras sekali.

"Di antaranya dari angka statistik yang dilaporkan kepada Bapak Presiden dan kepada Pemerintah bahwa sungguh banyak rakyat kita itu yang rumahnya tidak layak huni, dan memang belum punya rumah," katanya kepada wartawan usai membuka Amazing REI Property Expo 2025 di Sleman, DIY, Selasa (28/1/2025).

"Ini terutama yang pasar bawah, bukan pasar premium dan pasar menengah. Pasar bawah ini cukup banyak, makanya kita ingin fokus juga mengerahkan sumber daya yang kita punya untuk menuntaskan PR kita di perumahan rakyat yang paling bawah," lanjut Fahri.

Salah satunya dengan mengandalkan pengembang untuk membangun perumahan rakyat. Mengingat kehadiran pemerintah hanya sebagai fasilitator.

"Pemerintah akan mengambil jalan supply side policy di perumahan ini. Di mana kami akan mendorong produksi perumahannya dulu, karena itu pemerintah akan bantu soal pertanahan, perizinan, kita dorong swasta untuk membangun dengan dengan kemudahan yang ada tadi," ucapnya.

Setelah hal tersebut terwujud, barulah berlanjut dengan pemasaran perumahan rakyat bagi yang benar-benar membutuhkan. Bahkan, pemerintah nantinya juga akan merenovasi rumah masyarakat dan memberikan insentif.

"Setelah itu kita ciptakan pasar secara masif, yaitu di sektor 70% rakyat kelas menengah ke bawah yang masih sangat membutuhkan rumah," ujarnya.

"Itulah peran Kementerian baru ini, kita mau push di supply side, kita produksi, dan di demand sidenya (sisi penawaran) kita atur mekanismenya supaya bagi mereka yang tidak punya rumah atau yang rumahnya ingin direnovasi mendapatkan bantuan dan insentif dari pemerintah," imbuh Fahri.

Untuk diketahui, dilansir detikNews, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas membahas pembangunan di sektor perumahan, Selasa (7/1). Pemerintah menargetkan pembangunan 3 juta rumah selama lima tahun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan APBN 2025 mendukung target 3 juta rumah di Indonesia dengan jumlah Rp 35 triliun. Data soal dukungan APBN itu dipaparkan Sri Mulyani dalam unggahan pribadi di akun Instagram resmi @smindrawati, dilihat Rabu (8/1).

Pembiayaan perumahan dengan total Rp 35 triliun yang disebutkan Sri Mulyani mulai dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah, kemudian ada Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Rp 980 miliar untuk 240.000 unit rumah.

Ada juga dukungan untuk program Subsidi Selisih Bunga (SSB) Rp 4,52 triliun untuk 743.940 unit rumah, dan terakhir fasilitas perumahan oleh Tapera Rp 1,8 triliun untuk 14.200 unit.

Dukungan APBN untuk sektor perumahan tahun 2025 juga meliputi alokasi anggaran Kementerian Perumahan dan Pembangunan Kawasan yang dipimpin Maruarar Sirait sebesar Rp 5,27 triliun.

(rih/rih)

Jakarta: Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengungkapkan masuknya investasi asing dari Qatar dan beberapa negara lainnya pada Program 3 Juta Rumah menjadi peluang positif untuk membantu dan memudahkan rakyat memiliki rumah.

"Dari sisi aspek positif terutama dari sisi investor saya rasa itu juga salah satu peluang untuk bisa katakanlah sifatnya mungkin berinvestasi karena kita punya target 3 juta rumah dari pemerintah, sehingga dengan adanya investor dan nanti dengan berbagai skema yang memudahkan masyarakat untuk memiliki rumah itu harapannya bisa terealisasi," ujar Eko kepada Antara di Jakarta, Selasa, 28 Januari 2025.

Dalam Program 3 Juta Rumah, kehadiran investor swasta baik nasional maupun asing menjadi penting mengingat jika hanya mengandalkan sektor perbankan dalam negeri maka akan menghadapi keterbatasan karena bank-bank dalam negeri juga dituntut untuk membiayai program-program lainnya di luar sektor perumahan.

"Sehingga masuknya investor ini saya rasa, asalkan mereka segera merealisasikan investasinya, itu bagus," jelas dia.

Masuknya investasi dari Qatar untuk membantu pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini juga harus segera direalisasikan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan menyiapkan detailing mengenai Program 3 Juta per tahun tersebut.

"Masuknya investor dari Qatar, Singapura, Turki, Uni Emirat Arab, itu merupakan hal-hal yang positif dan tentu harus segera merealisasikannya. Detailing dari Program 3 Juta per tahun juga harus benar-benar disiapkan oleh pemerintah seperti lokasinya, skemanya, profil konsumennya nanti seperti apa," kata Eko.

Seperti diketahui, Pemerintah Republik Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama dan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Penandatanganan tersebut disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto dan dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka Jakarta.

Penandatanganan itu turut disaksikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Hal ini menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Selain Qatar, Uni Emirat Arab dan beberapa negara lain dijadwalkan mengunjungi Indonesia dalam waktu dekat untuk menjajaki peluang investasi sektor perumahan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait mengatakan bahwa minat investor asing dalam sektor perumahan di Indonesia semakin meningkat.

Kementerian PKP diminta Presiden untuk menyiapkan kebutuhan lahan bagi investor melalui pembentukan tim yang berkoordinasi dengan Satgas Perumahan untuk membuka akses dengan para investor.

Dalam mewujudkan itu, pemerintah menyiapkan lahan dari berbagai sumber, seperti tanah sitaan kasus BLBI dan korupsi yang dikelola oleh Ditjen Kekayaan Negara di bawah Kementerian Keuangan.

Selain itu, lahan dari BUMN juga akan dioptimalkan, termasuk milik PT Kereta Api Indonesia, Perkebunan Nusantara dan Perumnas.

(KIE)

Buleleng -

Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan agar program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi tidak salah sasaran. Dia mewanti-wanti agar subsidi tidak dinikmati oleh orang-orang kaya.

Ara -sapaan Maruarar- menegaskan FLPP adalah program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah.

"Jangan sampai orang kaya dapat subsidi, itu tidak tepat sasaran," tegas Ara dalam kunjungan kerjanya di Buleleng, Bali, Selasa (28/1/2025).

Program rumah subsidi, Ara melanjutkan, akan dibahas dalam rapat bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Selain itu, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga akan turut dibahas. Kedua program tersebut dinilai bagus dan bisa langsung menyentuh masyarakat.

"Jadi kalau program yang menyentuh rakyat ya harus kita besarkan. Minggu depan saya rapat dengan komisi V, tentu saya akan membahas bagaimana APBN yang ada yang terbatas, bisa kami gunakan untuk yang paling bermanfaat. Menurut saya, BSPS juga harus diprioritaskan selain FLPP atau rumah subsidi," jelasnya

Ara mengatakan dengan anggaran yang terbatas, pemerintah harus membuat skala prioritas. Yakni, benar-benar memastikan target penerima manfaat program FLPP dan BSPS.

"Menurut saya skala prioritas yang tepat adalah rakyat yang paling bawah yang membutuhkan, kemudian juga mendapat developer yang bertanggung jawab, kemudian juga tepat sasaran. Jangan sampai tidak tepat sasaran," urai mantan politikus PDIP itu.

(hsa/hsa)

BULELENG, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait mengungkapkan progres program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar menyebut, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah menyalurkan sebanyak 36.057 unit rumah dengan nilai Rp 4,54 trilun.

Jumlah tersebut telah disalurkan sepanjang periode 20 Oktober 2024 hingga 20 Januari 2025.

Rinciannya, 34.673 unit merupakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan 1.384 unit KPR Tapera.

"Untuk KPR Tapera, itu khusus untuk pegawai negeri. Dari sisi suplai kami juga mendapat tambahan stok sebanyak 43.857 unit," kata dia dalam kunjungannya di Lovina, Kabupaten Buleleng, Bali, Selasa (28/1/2025).

Ia merinci, dari jumlah tersebut, 10.440 unit di antaranya masih dalam proses pembangunan, 10.793 unit sudah selesai dibangun tapi belum akad, 21.77 unit pesetujuan kredit, dan 853 unit sudah akad kredit.

Maruarar mengatakan, saat ini pemerintah melalui Kementerian PKP tengah membangun jutaan rumah dan merenovasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Sebagai Menteri Perumahan kami mempunyai target membangun rumah, merenovasi rumah, dan perbaiki rumah," ujar dia.

Untuk diketahui, program pembangunan 3 juta rumah digagas oleh pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah akan membayarkan cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan selama 25 tahun dalam program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Presiden Prabowo meluncurkan program ini dengan tujuan mengentaskan kemiskinan.

Buleleng -

Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan Pemerintah Bali membuat perumahan khusus untuk seniman di Bali. Hal ini dipandang perlu untuk mendukung seniman Bali yang menjadi ujung tombak pelestarian budaya Bali.

Menteri yang akrab disapa Ara itu melakukan kunjungan kerja ke Buleleng, Bali, Selasa (28/1/2025). Ara ditemani Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya dan Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana.

Ara awalnya ditanya soal sulitnya mengakses perumahan murah dan layak di Bali. Sebab, harga rumah di Pulau Dewata, khususnya di kawasan ibu kota, mahal. Sehingga masyarakat nyaris tidak bisa membeli rumah. Ara menyebut telah menyiapkan skema terkait permasalahan tersebut.

"Saya minta usulan konkret surat rapat dengan bupati-bupati sampaikan ke Jakarta. Kami juga ada kayak di Papua itu MBR (masyarakat berpenghasilan rendah)," beber Ara.

Ia mengatakan bahwa budaya di masing-masing daerah berbeda-beda sehingga penanganannya tentu tidak sama. Contohnya khusus di Papua, rumah subsidi bagi MBR memiliki angka berbeda dari daerah lain.

Ia juga menyebut Bali memiliki budaya yang luar biasa. Termasuk dalam hal arsitektur perumahan, sehingga ia berharap perumahan di Bali harus mengedepankan budaya yang ada.

Ara kemudian mengusulkan untuk membuat perumahan untuk seniman yang menjadi ujung tombak budaya Bali. Terlebih program tersebut belum pernah ada.

"Kenapa kita nggak buat itu perumahan untuk seniman? Saya pikir harus ada program untuk memelihara dan pro kepada seniman karena sangat terkenal memajukan Bali," pungkasnya.

(nor/hsa)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP REI Joko Suranto mengatakan tanah sitaan dari hasil korupsi bisa dimanfaatkan untuk mewujudkan program 3 juta rumah asalkan statusnya sudah clean and clear.

“Karena rumah ini nantinya akan dibeli orang lain, maka status hukumnya harus clean and clear,” ungkapnya dalam wawancara bersama Kompas.com, Senin (27/1/2025).

Menurut Joko, pengembang mana pun ketika membangun perumahan harus memastikan status tanahnya tidak bermasalah agar sertifikatnya dapat diterbitkan.

Terkait tanah hasil sitaan, Joko mengatakan biasanya akan masuk ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) terlebih dulu.

Setelah itu, tanah akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan bisa dibeli oleh pihak swasta.

“Kalau pemerintah yang menyediakan tanahnya untuk pembangunan rumah, status hukumnya pun harus jelas,” papar Joko.

Joko menambahkan dengan berbagai strategi yang ditawarkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, ia optimis akan mengatasi permasalahan backlog perumahan di Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengatakan sedang mengkaji dan menyusun regulasi terkait pemanfaatan tanah bekas korupsi untuk membangun perumahan bagi rakyat.

"Tanah koruptor yang disita negara akan digunakan untuk perumahan rakyat. Asal sesuai aturan, itu yang akan dilakukan," ujarnya dalam wawancara dengan Kompas.com (30/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor untuk program pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat ternyata rumit.

Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan, penetapan status penggunaan barang rampasan negara ada di Kemenkeu.

"Kewenangan penetapan status penggunaan barang rampasan negara ada di Kemenkeu," kata Harli kepada Kompas.com, Minggu malam (26/1/2025).

Harli mengatakan instansi Aparat Penegak Hukum (APH) sifatnya hanya mengajukan usul saja.

"Instansi APH penyita hanya mengajukan usul," lanjut Harli.

Oleh karena itu, tanah koruptor tidak bisa serta merta langsung digunakan untuk progam 3 juta rumah.

Sebelumnya, rumitnya pemanfaatan lahan tanah bekas korupsi untuk program pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah.

"Sebenarnya itu agak rumit karena harus mengalami proses banding dan sebagainya," ujarnya saat mengunjungi Rumah Khusus (Rusus) Kedungsari, Kota Magelang, Jawa Tengah, Minggu (26/1/2025).

Tapi, Fahri menegaskan bahwa pemanfaatan tanah bekas korupsi untuk program 3 juta rumah tidak sepenuhnya gagal.

"Cuma, harus diserahkan dulu ke Dirjen Kekayaan Negara, enggak bisa langsung dipakai karena negara kita negara hukum," tukasnya.

Beberapa waktu lalu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan kehormatan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait, dalam rangka membahas pengadaan lahan untuk permukiman rakyat di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Burhanuddin menyampaikan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI memiliki program untuk membangun sekitar 5 juta unit rumah bagi masyarakat.

Burhanuddin bilang, program tersebut membutuhkan dukungan bersama agar dapat terlaksana dan tercapai sesuai target.

“Kejaksaan menaungi beberapa tanah sitaan negara, oleh karenanya kami akan sinergikan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman agar tanah-tanah tersebut dapat digunakan untuk kepentingan rakyat," kata dia.

"Tentunya hal itu memerlukan mekanisme dan waktu dalam pengerjaannya,” tegasnya.