JAKARTA, KOMPAS.com - Kualitas dari program makan bergizi gratis ke depannya akan diakreditasi.

Akreditasi bakal dilakukan ketika Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah mencapai 2.000.

"Nanti ada akreditasi terkait itu (kualitas makan bergizi gratis). Nanti kita jalankan dulu intervensi sampai mentok di 2.000 SPPG mencakup 6 juta orang, akan bertahan sampai Agustus. Selama tidak bertambah SPPG, kita akan lakukan akreditasi," kata Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana, di Istana, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Dadan mengatakan, akreditasi akan dilakukan oleh lembaga independen, bukan dari Badan Gizi Nasional.

"Lembaga independen (yang akreditasi), bukan kita. Karena kita yang akan diakreditasi," imbuh Dadan.

Nantinya, makan bergizi gratis yang telah diakreditasi akan masuk ke beberapa klasifikasi.

"Nanti yang bagus disebut unggul, yang menengah baik sekali, yang standar itu baik," ucap dia.

JAKARTA, investor.id–Produksi beras lokal mampu mencukupi kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (PMBG). Optimisme itu muncul seiring produksi beras nasional yang diperkirakan kian meningkat. Implementasi PMBG dengan target 82,9 juta penerima manfaat di akhir 2025 butuh pasokan beras sekitar 4 juta ton. PMBG kini telah menjangkau 3 juta penerima manfaat.

Dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional (PNPN) Tahun 2025 yang dikelola Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) dan diperbarui 21 Februari 2025, stok beras di akhir tahun ini 10.232.133 ton dengan mempertimbangkan total ketersediaan 41.207.976 ton dan kebutuhan tahunan 30.975.843 ton (bulanan 2.581.320 ton/harian 84.865 ton). 

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi peternak rakyat mandiri yang tergabung dalam Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) dan Gabungan Organisasi Peternak Nasional (GOPAN) meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang dijalankan pemerintah untuk berpihak pada petani lokal.

"Program MBG harus berpihak kepada masyarakat kecil, terutama penyuplai sayur haruslah masyarakat di sekitar dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Demikian juga halnya pemasok ayam dan telur harus melibatkan peternak ayam mandiri agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," kata Ketua Umum PINSAR Singgih Januratmoko dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Dalam pertemuannya dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta, Selasa (4/3), Wakil Ketua Komisi VIII itu mengatakan kondisi peternak ayam saat ini sangat memprihatinkan karena harus bersaing dengan konglomerasi perunggasan yang menguasai hulu hingga hilir.

Hal itu dikhawatirkan dapat membuat peternak mandiri dengan modal kecil bisa tersingkir. Maka dari itu, dengan kehadiran MBG diharapkan dapat jadi "pintu penyelamat" bagi para peternak kecil.

Terkait kondisi tersebut, pihaknya sendiri bersama GOPAN mengaku sanggup menyediakan ayam dengan harapan dibeli pemerintah dengan Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Harga tersebut menguntungkan peternak di tengah ancaman harga jagung untuk pakan ayam yang berpotensi naik tahun ini.

“Dengan membeli ayam dari peternak rakyat, juga menyelamatkan surplus ayam nasional yang di atas 10 persen. Sehingga terserap dan membantu menormalkan harga pasaran ayam di pasar-pasar tradisional,” ucap Singgih.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola MBG BGN Tigor Pangaribuan menanggapi dengan mengatakan pihaknya membuka seluas-luasnya kerja sama dengan peternak.

“Kami membuka ruang bagi para peternak atau asosiasi peternak melalui koperasi, untuk membuka dapur SPPG,” kata Tigor.

Namun, Tigor menekankan peternak yang dapat bekerja sama dalam MBG harus memenuhi kriteria yang ditetapkan seperti higienitas, lokasi, dan peralatan dapur.

Sebab jumlah porsi yang dimasak dalam program MBG berbeda dengan restoran atau katering pengantin.

Adapun syarat untuk dapur SPPG yakni memiliki lahan seluas 600-800 meter kubik, ruangan dapur harus memiliki pintu masuk untuk bahan mentah seperti ayam, telur, dan sayur-mayur.

Selanjutnya terdapat pintu keluar hasil olahan masakan untuk menjamin higienitas, sehingga siswa dapat terhindar dari keracunan atau kontaminasi bakteri.

Tigor menekankan terbukanya kerja sama dalam program MBG dikarenakan pemerintah membutuhkan 30.000 lebih dapur SPPG untuk melayani 82 juta anak,

“Dengan membentuk koperasi, para peternak memiliki modal untuk membangun dapur, menyediakan alat masak, hingga wadah makan stainless steel,” kata dia.

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2025

SURABAYA – Sebanyak 300 warga Kecamatan Gubeng, Surabaya, memadati Gedung Serbaguna Kelurahan Pucang Sewu untuk menghadiri sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar oleh Komisi IX DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN). 

Acara tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, sekaligus mengurangi angka stunting dan malnutrisi di Indonesia.

Program MBG, yang resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025, merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan menyediakan makanan bergizi gratis bagi 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025, dengan anggaran yang mencapai Rp 171 triliun.

Anggota Komisi IX DPR RI, Lucy Kurniasari, yang hadir dalam acara tersebut, menegaskan bahwa program MBG tidak hanya sekadar menyediakan makanan bergizi, tetapi juga bertujuan menciptakan perubahan perilaku hidup sehat di masyarakat.

“Program MBG bukan hanya tentang makan bergizi, tapi juga diharapkan adanya perubahan perilaku pada pola makan yang lebih sehat, termasuk membiasakan hidup sehat sejak dini pada anak-anak,” jelas Lucy.

Lucy juga memaparkan empat target utama penerima manfaat program MBG, yaitu pelajar (mulai dari PAUD hingga SMA sederajat dan santri), balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. 

“Dengan menyasar kelompok ini, kami berharap dapat menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif,” tambahnya.

Program MBG diawali dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025. Namun, Menteri Keuangan menambahkan anggaran sebesar Rp 100 triliun, sehingga total anggaran menjadi Rp 171 triliun. 

Dengan tambahan anggaran tersebut, program ini ditargetkan dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun 2025.

“Pada April 2025, kami menargetkan 3 juta anak sudah menerima makan bergizi. Target ini akan terus ditingkatkan menjadi 15 juta pada Agustus 2025, dan di akhir tahun, seluruh anak Indonesia diharapkan sudah mendapatkan makanan bergizi gratis,” ujar Lucy.

Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai lembaga non-kementerian yang fokus pada pemenuhan gizi nasional, memainkan peran kunci dalam pelaksanaan program MBG. 

Setiap Dapur MBG dikelola oleh Kepala Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) yang ditunjuk langsung oleh BGN dan bekerja sama dengan ahli gizi dan akuntan. Mereka bertanggung jawab memastikan kualitas gizi, kebersihan, dan kelancaran distribusi makanan.

Selain itu, setiap dapur MBG juga didukung oleh 45 hingga 47 petugas yang bertugas memasak dan mengawasi standar kebersihan serta pengelolaan limbah.

Program MBG sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas Indonesia. Lucy Kurniasari menekankan bahwa kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

“Kualitas pangan dan gizi adalah fondasi penting untuk menciptakan generasi yang sehat, produktif, dan siap bersaing di masa depan. Program MBG ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan Indonesia maju pada 2045,” tegas Lucy.

Berdasarkan riset, Indonesia diproyeksikan memiliki populasi muda yang besar pada tahun 2045. Dengan program MBG, diharapkan generasi muda Indonesia dapat tumbuh sehat dan siap menghadapi tantangan global.

Warga Kecamatan Gubeng yang hadir dalam sosialisasi ini menyambut positif program MBG. Program ini sangat membantu keluarga yang memiliki balita. Dengan adanya makanan bergizi gratis, warga bisa lebih tenang memastikan anak-anak tumbuh sehat.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah, BGN, dan masyarakat, program MBG diharapkan dapat menjadi solusi konkret dalam mengatasi masalah gizi dan menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas.

Editor : Ali Masduki

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) akan menggaet lembaga independen untuk mengakreditasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mengontrol kualitas makanan yang diproduksi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, akreditasi dilakukan setelah pelaksanaan MBG sudah mencakup 6 juta penerima manfaat dan beroperasinya 2.000 SPPG.

"Nanti ada akreditasi terkait itu, nanti kita jalankan dulu intervensi sampai mentok di 2.000 SPPG mencakup enam juta orang, akan bertahan sampai Agustus. Selama tidak bertambah SPPG, kita akan lakukan akreditasi," kata Dadan usai menghadiri pemberian taklimat oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/3).

Dadan memperkirakan pelaksanaan MBG pada Agustus mendatang sudah mencakup enam juta penerima manfaat.

Pada saat itu lah, BGN akan menggandeng lembaga independen untuk menggolongkan kualitas makanan tersebut sesuai klasifikasi.

"Lembaga independen untuk melakukan akreditasi nanti (makanan) yang bagus disebut unggul, yang menengah, baik sekali, yang standar itu baik," katanya.

Jika hasil akreditasi makanan itu di bawah standar yang ditetapkan lembaga independen itu, BGN akan melakukan peningkatan terhadap 2.000 SPPG yang sudah ada.

Adapun program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Dalam kesempatan sebelumnya, Dadan menyebutkan jumlah penerima MBG mencapai 2 juta anak dengan pelayanan dari 693 SPPG.

Sementara itu, anggaran untuk MBG dialokasikan senilai Rp71 triliun untuk periode Januari sampai dengan April 2025 dengan target penerima manfaat sebesar tiga juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Penerima makan bergizi ditargetkan terus bertambah menjadi enam juta orang pada periode April—Agustus 2025, kemudian 15–17 juta orang pada Agustus—September 2025. Pada akhir 2025, Presiden menargetkan makan bergizi gratis dapat dinikmati oleh 82,9 juta orang.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) akan menggaet lembaga independen untuk mengakreditasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mengontrol kualitas makanan yang diproduksi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, akreditasi dilakukan setelah pelaksanaan MBG sudah mencakup 6 juta penerima manfaat dan beroperasinya 2.000 SPPG.

"Nanti ada akreditasi terkait itu, nanti kita jalankan dulu intervensi sampai mentok di 2.000 SPPG mencakup enam juta orang, akan bertahan sampai Agustus. Selama tidak bertambah SPPG, kita akan lakukan akreditasi," kata Dadan usai menghadiri pemberian taklimat oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/3).

Dadan memperkirakan pelaksanaan MBG pada Agustus mendatang sudah mencakup enam juta penerima manfaat.

Pada saat itu lah, BGN akan menggandeng lembaga independen untuk menggolongkan kualitas makanan tersebut sesuai klasifikasi.

"Lembaga independen untuk melakukan akreditasi nanti (makanan) yang bagus disebut unggul, yang menengah, baik sekali, yang standar itu baik," katanya.

Jika hasil akreditasi makanan itu di bawah standar yang ditetapkan lembaga independen itu, BGN akan melakukan peningkatan terhadap 2.000 SPPG yang sudah ada.

Adapun program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Dalam kesempatan sebelumnya, Dadan menyebutkan jumlah penerima MBG mencapai 2 juta anak dengan pelayanan dari 693 SPPG.

Sementara itu, anggaran untuk MBG dialokasikan senilai Rp71 triliun untuk periode Januari sampai dengan April 2025 dengan target penerima manfaat sebesar tiga juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Penerima makan bergizi ditargetkan terus bertambah menjadi enam juta orang pada periode April—Agustus 2025, kemudian 15–17 juta orang pada Agustus—September 2025. Pada akhir 2025, Presiden menargetkan makan bergizi gratis dapat dinikmati oleh 82,9 juta orang.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) akan menggaet lembaga independen untuk mengakreditasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mengontrol kualitas makanan yang diproduksi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, akreditasi dilakukan setelah pelaksanaan MBG sudah mencakup 6 juta penerima manfaat dan beroperasinya 2.000 SPPG.

"Nanti ada akreditasi terkait itu, nanti kita jalankan dulu intervensi sampai mentok di 2.000 SPPG mencakup enam juta orang, akan bertahan sampai Agustus. Selama tidak bertambah SPPG, kita akan lakukan akreditasi," kata Dadan usai menghadiri pemberian taklimat oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/3).

Dadan memperkirakan pelaksanaan MBG pada Agustus mendatang sudah mencakup enam juta penerima manfaat.

Pada saat itu lah, BGN akan menggandeng lembaga independen untuk menggolongkan kualitas makanan tersebut sesuai klasifikasi.

"Lembaga independen untuk melakukan akreditasi nanti (makanan) yang bagus disebut unggul, yang menengah, baik sekali, yang standar itu baik," katanya.

Jika hasil akreditasi makanan itu di bawah standar yang ditetapkan lembaga independen itu, BGN akan melakukan peningkatan terhadap 2.000 SPPG yang sudah ada.

Adapun program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Dalam kesempatan sebelumnya, Dadan menyebutkan jumlah penerima MBG mencapai 2 juta anak dengan pelayanan dari 693 SPPG.

Sementara itu, anggaran untuk MBG dialokasikan senilai Rp71 triliun untuk periode Januari sampai dengan April 2025 dengan target penerima manfaat sebesar tiga juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Penerima makan bergizi ditargetkan terus bertambah menjadi enam juta orang pada periode April—Agustus 2025, kemudian 15–17 juta orang pada Agustus—September 2025. Pada akhir 2025, Presiden menargetkan makan bergizi gratis dapat dinikmati oleh 82,9 juta orang.

Lembaga independen untuk melakukan akreditasi nanti (makanan) yang bagus disebut unggul, yang menengah, baik sekali, yang standar itu baik,

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) akan menggaet lembaga independen untuk mengakreditasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mengontrol kualitas makanan yang diproduksi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, akreditasi dilakukan setelah pelaksanaan MBG sudah mencakup 6 juta penerima manfaat dan beroperasinya 2.000 SPPG.

"Nanti ada akreditasi terkait itu, nanti kita jalankan dulu intervensi sampai mentok di 2.000 SPPG mencakup enam juta orang, akan bertahan sampai Agustus. Selama tidak bertambah SPPG, kita akan lakukan akreditasi," kata Dadan usai menghadiri pemberian taklimat oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/3).

Dadan memperkirakan pelaksanaan MBG pada Agustus mendatang sudah mencakup enam juta penerima manfaat.

Pada saat itu lah, BGN akan menggandeng lembaga independen untuk menggolongkan kualitas makanan tersebut sesuai klasifikasi.

"Lembaga independen untuk melakukan akreditasi nanti (makanan) yang bagus disebut unggul, yang menengah, baik sekali, yang standar itu baik," katanya.

Jika hasil akreditasi makanan itu di bawah standar yang ditetapkan lembaga independen itu, BGN akan melakukan peningkatan terhadap 2.000 SPPG yang sudah ada.

Adapun program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Dalam kesempatan sebelumnya, Dadan menyebutkan jumlah penerima MBG mencapai 2 juta anak dengan pelayanan dari 693 SPPG.

Sementara itu, anggaran untuk MBG dialokasikan senilai Rp71 triliun untuk periode Januari sampai dengan April 2025 dengan target penerima manfaat sebesar tiga juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Penerima makan bergizi ditargetkan terus bertambah menjadi enam juta orang pada periode April—Agustus 2025, kemudian 15–17 juta orang pada Agustus—September 2025. Pada akhir 2025, Presiden menargetkan makan bergizi gratis dapat dinikmati oleh 82,9 juta orang.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Livia Kristianti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan bahwa kebutuhan gizi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat puasa sama dengan waktu normal sehari-hari.

"Sebenarnya sama saja (kandungan gizi yang dibutuhkan), karena saat puasa, kebutuhan yang dihitung itu sama seperti kebutuhan pada saat tidak puasa, hanya berbeda waktu makannya saja," kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi di Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan, penentuan menu MBG saat puasa merupakan kewenangan dari Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kalau ditanyakan apakah cukup atau tidak (kandungan gizi) dengan menu roti dan lain sebagainya, itu memang kewenangan dari Badan Gizi Nasional untuk memantau mengenai bentuk dari makanan tadi apakah sudah sesuai dengan kebutuhan makan bergizi anak-anak saat Ramadhan," ujar dia.

Nadia juga mengemukakan, untuk program MBG Kemenkes selama ini turut menentukan kandungan gizi yang diperlukan dalam porsi makanan sesuai usia.

"Jadi sebenarnya memang kalau kita lihat program MBG itu kan ada di Badan Gizi Nasional, kemudian Kementerian Kesehatan itu menyusun menu, kandungan gizi, kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan usianya, nah, mengenai nanti bentuknya itu menjadi makanan seperti apa, itu BGN yang akan membuatnya," paparnya.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan bahwa menu MBG bagi siswa dapat dibawa pulang selama Ramadhan untuk dinikmati saat berbuka puasa.

“Kita tetap akan melaksanakan, untuk yang berpuasa nanti bisa dibawa pulang. Yang tidak puasa ya silakan dikonsumsi di tempat, terutama untuk daerah-daerah yang mayoritas penduduknya tidak berpuasa,” ujarnya.

Menurut Dadan, hal itu merupakan kebijakan terbaru dari pemerintah yang berlaku selama Ramadhan tahun ini di sejumlah daerah dengan mayoritas penerima manfaat beragama Islam.

Dadan menjelaskan bahwa selama satu pekan pertama Ramadhan, kebijakan ini akan dievaluasi.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ikut mengawal Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) program makan bergizi gratis atau MBG.

Permintaan itu disampaikan Zulhas saat mengunjungi kantor pusat BPOM di Jakarta, Selasa (4/3/2025).

“Program ini (MBG) bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Oleh karena itu, keamanan pangannya harus dijamin agar manfaatnya maksimal,” kata Zulhas dalam keterangannya, Selasa.

Dok. Bapanas Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ikut mengawal Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan Zulhas saat mengunjungi kantor pusat BPOM di Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Menanggapi permintaan itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan bahwa BPOM siap mensukseskan program-program pemerintah, termasuk pengawalan keamanan pangan dalam program MBG.

“Sebagai bagian dari pemerintahan, BPOM berkomitmen mendukung keberhasilan MBG melalui pengawasan mutu dan keamanan makanan. Pengawalan MBG akan dilakukan oleh unit pelaksana teknis (UPT) BPOM di daerah,” ujar Taruna Ikrar.

Selain itu, BPOM juga akan mendampingi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia.

Saat ini, sudah ada 726 SPPG untuk makan bergizi gratis. Jumlah tersebut melayani sekitar 2 juta penerima manfaat.

“Kami sedang memverifikasi sejumlah 300 (SPPG), sehingga dua minggu lagi mungkin sudah akan melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia,” kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (3/4/2025).

Dengan melayani 3 juta penerima manfaat itu, Dadan memperkirakan pemerintah membutuhkan dana sekitar Rp 1 triliun per bulan.

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menargetkan sebanyak 100 ribu rumah subsidi untuk personel Polri dibangun seluruhnya pada tahun 2025.

Hal tersebut disampaikan Jenderal Pol Sigit usai prosesi peletakan batu pertama pembangunan 100 ribu rumah subsidi bagi personel Polri di Karawang, Jawa Barat.

“Program ini kita sambut baik dan alhamdulillah ini merupakan program pertama yang bersama-sama kita laksanakan hari ini. Ada 14 ribu rumah, dan rencana tahun 2025 (membangun sebanyak, red.) 100 ribu rumah,” ucapnya yang dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Jenderal Pol Sigit mengatakan bahwa pembangunan rumah subsidi ini juga merupakan bagian dari program Presiden RI Prabowo Subianto terkait pembangunan 3 juta rumah. Pembangunan ini pun diyakini akan memberikan banyak dampak positif bagi perekonomian daerah.

“Kita yakini bahwa dengan pembangunan-pembangunan rumah, 3 juta rumah di awal pertama ini, tentunya akan menghidupkan perekonomian daerah karena sektor properti menimbulkan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.

Oleh karena itu, dirinya berharap agar pembangunan rumah subsidi bagi personel Korps Bhayangkara itu bisa berjalan sesuai rencana.

“Harapan kita, program ini berjalan dengan baik dan betul-betul juga memenuhi kebutuhan dasar anggota-anggota kami, salah satunya bisa memiliki rumah,” kata mantan Kabareskrim Polri ini.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berterima kasih kepada Jenderal Pol. Sigit atas dukungannya membantu dalam program 3 juta rumah subsidi.

“Pertama Pak Kapolri, terima kasih Bapak membantu pekerjaan kami. 14.500 rumah itu sama dengan 0,5 persen lah kurang lebih, dari target 3 juta rumah yang dibangun dan direnovasi tahun ini,” kata Ara, sapaan akrabnya.

Dia mengatakan bahwa pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memiliki rumah.

Dalam program ini, kata dia, pemerintah akan memberi kebijakan menggratiskan pajak pertambahan nilai (PPN) rumah yang nilainya di bawah Rp2 miliar. Selain itu, pemerintah juga menggratiskan persetujuan bangunan gedung (PBG) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

“Apa yang diberikan pemerintahan presiden Prabowo? Satu, PPN di bawah Rp2 miliar gratis sampai bulan Juni. Kedua, PBG gratis. Tiga, BPHTB gratis,” ujarnya.

Adapun dalam kesempatan tersebut, turut hadir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Sementara itu, jajaran Polri yang hadir antara lain Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol. Dedi Prasetyo hingga Kapolda Jawa Barat Irjen Akhmad Wiyagus.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Anies Baswedan berharap Makan Bergizi Gratis (MBG) yang jadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto bisa terlaksana dengan baik.

Namun, dia mengatakan bahwa pendidikan bukan soal makan. Eks Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan agar pemerintah tak melewatkan aspek penting dalam pendidikan.

"Yang penting program ini terlaksana dengan tanpa ada masalah. Kita doakan lancar," kata Anies saat jadi pembicara pada Ramadan Public Lecture di Masjid Kampus UGM, Sleman, Senin (3/3).

"Cuma pendidikan bukan soal makan, betul tidak? Tapi kalau sudah direncanakan memberi makan, ya diberikan. Tapi, isi pendidikannya jangan kelewat," imbuh dia.

Mantan Menteri Pendidikan era Joko Widodo itu menekankan salah satu poin penting pendidikan adalah proses belajar mengajar di kelas. Anies pun mengatakan anggaran untuk pendidikan memang mahal, tapi penting.

Karena itu, Anies tak sepakat jika anggaran pendidikan ikut kena pangkas akibat efisiensi APBN yang dilakukan Prabowo.

"Pendidikan itu memerlukan biaya dan biaya pendidikan itu mahal. Tapi, ketertinggalan itu lebih mahal, jadi walaupun biaya pendidikan itu mahal, itu harus dipandang sebagai investasi, bukan sebagai biaya," ujar dia.

Anies yang merupakan kontestan calon presiden di Pilpres 2024 ini berharap pemerintah bisa melihat pendidikan sebagai investasi. Menurutnya, hasil investasi ini akan dirasakan negara juga.

"Menurut saya pandangan ini harus diadopsi sama-sama, sebangsa, bukan hanya pemerintah. Semuanya sama-sama melihat pendidikan sebagai investasi," kata Anies.

"Jadi, saya berharap sekali bahwa alokasi investasi pendidikan jangan dikurangi, karena itu berpengaruh pada masa depan," ucap dia.