Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah digelar sekitar satu pekan.

Program ini digelar sebagai upaya meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun, pelaksanaannya selama satu pekan terakhir menunjukkan sejumlah tantangan, terutama dalam penerimaan dan pengelolaan program di berbagai daerah.

Di Makassar, Tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Panakkukang 1 mengambil langkah kreatif untuk mengurangi sisa makanan.

Langkah kreatif diambil setelah mendapatkan temuan di SD Inpres IV Tamamaung bahwa banyak siswa yang tidak menghabiskan makanan bergizi yang disediakan.

Geralz Geerhan selaku anggota SPPG menjelaskan pihaknya memberikan motivasi melalui hadiah kecil kepada siswa yang menghabiskan makanan.

"Kami mengajak siswa bergembira sambil makan, dan memberikan hadiah sebagai dorongan agar mereka tidak menyisakan makanan," ujar Geralz pada Rabu (8/1).

Di Jakarta, program MBG baru dilayani oleh empat SPPG yang menyuplai makanan ke 41 sekolah. Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menargetkan penambahan 13 SPPG pada Januari 2025 sehingga total menjadi 17.

Ini bagian dari rencana besar menghadirkan 153 SPPG di seluruh Jakarta pada tahun mendatang.

Di sisi lain, pelaksanaan program di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tertunda hingga 13 Januari. Padahal, DIY sebelumnya masuk dalam daftar 26 provinsi pelaksana program.

Penundaan ini menyoroti pentingnya kesiapan logistik, tim dapur, serta distribusi yang matang.

Seiring pelaksanaan program, keluhan siswa terkait rasa makanan turut mencuat. Di SDN Slipi 15, banyak makanan tersisa, terutama pada menu sayur yang dianggap hambar.

Sementara di SMP 1 Barunawati Jakarta, sebagian siswa berharap menu yang lebih bervariasi, seperti ayam goreng, bisa disajikan.

Namun, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan susu atau menu tertentu tidak diwajibkan setiap hari. Fokus program tetap pada pemenuhan kebutuhan gizi, meskipun variasi menu perlu menjadi pertimbangan.

Pengelolaan anggaran menjadi tantangan tersendiri. Mitra penyedia makanan harus menggunakan dana pribadi terlebih dahulu sebelum diganti oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui sistem reimburse.

Menurut Jonie Kusuma Hadi, Kepala Chef SPPG di Halim, Jakarta Timur, biaya bahan makanan hanya Rp10.000 per porsi, yang menuntut pengelolaan kreatif agar memenuhi kebutuhan gizi sekaligus menarik bagi siswa.

Sebagai inisiatif untuk menanggulangi masalah gizi pada anak-anak, program MBG merupakan langkah penting yang membawa harapan besar.

Namun, tantangan dalam pelaksanaannya menunjukkan perlunya evaluasi berkelanjutan, mulai dari rasa dan variasi menu hingga infrastruktur yang mendukung.

Dengan perbaikan ke depan, program ini dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan gizi anak-anak Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat sekaligus Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Herman Khaeron mengakui bahwa program makan bergizi gratis masih perlu diperbaiki setelah diluncurkan pada pekan ini.

Hanya saja, Herman mengingatkan bahwa program makan bergizi gratis ini memberikan banyak dampak yang luar biasa.

"Tentu pasti dalam pelaksanaan awal di tanggal 6 (Januari) kemarin, ada hal-hal yang tentu harus terus diperbaiki ke depan. Namun, tentu kita melihat esensinya bahwa program ini akan memberikan dampak yang luar biasa dalam berbagai sisi," ujar Herman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Herman mengatakan, tujuan utama dari makan bergizi gratis adalah untuk meningkatkan gizi dan nutrisi anak-anak.

Dengan gizi yang cukup, menurut dia, diharapkan para anak-anak ini akan menjadi sumber daya manusia yang mampu meneruskan generasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

Kemudian, Herman menyinggung bahwa program ini mulai meningkatkan ekonomi wilayah masing-masing daerah.

"Ekonomi daerah akan meningkat karena ada banyak pesanan ataupun ada banyak kebutuhan akan komoditas-komoditas lokal yang dihasilkan di wilayahnya masing-masing ini, yang tentu akan menjadi pembangkit ekonomi baru. Dan makan bergizi gratis memang belum semasif yang kita harapkan, karena memang dari sisi anggaran kan baru Rp 71 triliun ya tersedianya," katanya.

Sementara itu, terkait masih banyaknya ketidaksempurnaan dari program makan bergizi gratis, Herman menyebut bahwa kondisi itu merupakan hal yang biasa terjadi di awal pelaksanaannya.

Menurut dia, ketika sebuah program dilakukan secara masif dalam wilayah yang besar, pasti masih ada hal-hal yang tidak sesuai harapan.

Pasalnya, di beberapa daerah, ada anak-anak yang tidak mendapatkan susu hingga makanannya sudah asem.

"Tetapi saya kira ini adalah proses ya. Proses kepada tahap dan ya mungkin butuh sedikit waktu untuk sampai kepada semua bisa jalan," ujar Herman.

"Karena ini adalah program negara, sehingga kalau dari sisi anggarannya belum mencukupi, ayo kita duduk kembali, nyisir kembali dari mana anggaran yang bisa kemudian mencukupi terhadap kebutuhan idealnya anggaran untuk makan bergizi gratis," katanya lagi.

Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan anggaran program Makan Bergizi Gratis bisa terus bertambah. Ia menyampaikan saat ini memang baru disepakati pemerintah dan DPR sebesar Rp 71 triliun.

"Mungkin ada miss info mengenai anggaran makanan bergizi yang kemarin saya sampaikan di Jawa Timur ya. Agar ngutipnya tepat, memang tahun 2025 baru disepakati, diputuskan pemerintah dan DPR Rp 71 triliun. Bukan untuk 6 bulan," kata Zulkifli Hasan di Serang, Jumat (10/1/2025).

Pada pelaksanaan tahap pertama ini, Makan Bergizi Gratis ditargetkan untuk 3 juta penerima manfaat. Jumlah itu pun akan terus bertambah hingga akhir tahun.

"Agustus, Desember 15 juta sampai 17,5 juta pengguna manfaat, itu anggaran yang Rp 71 (triliun) tadi, nah sekarang lagi berusaha," tambahnya.

Zulhas mengungkap adanya pembahasan untuk penambahan anggaran. Ia menyebut potensi anggaran akan bertambah hingga Rp 140 triliun untuk 82,9 juta penerima manfaat.

"Kalau nanti Presiden memutuskan menambah, nambah ini, kalau, dilihat APBN menambah di Rp 140 triliun di bulan Agustus, Juli atau Agustus, ditambah Rp 140 triliun, maka nanti penerima manfaat akan mencakup 82,9 juta orang, jadi hampir semuanya," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri sempat mempertanyakan sejumlah program pemerintah. Di antaranya adalah program pembangunan tiga juta rumah dan membangun sekolah untuk rakyat miskin.

Dalam pidatonya di acara hari ulang tahun (HUT) ke-52 PDI-P pada Jumat (10/1/2025), Megawati mempertanyakan masalah sejumlah program tersebut karena menimbulkan pertanyaan terkait dengan pelaksanannya.

“Ini dengar saya mau buat sekolah untuk rakyat miskin, bagus ya. Persoalannya yang sama mikirin duitnya ono opo ora yo. Nanti dibilang, 'oh Bu Mega tidak sejalan dengan pemerintahan'. Loh kok enak wae, orang gosok kok enak banget. Coba kamu rasain kalau dipecah belah,” kata Megawati di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta Selatan, Jumat.

“Makanya saya diam saja. Loh masa saya enggak boleh memberi sumbangsih. Pertanyaan saya sangat logis, objektif,” ujarnya lagi.

Presiden ke-5 RI ini pun secara khusus mempertanyakan mengenai program pembangunan tiga juta rumah, terkait dengan kesediaan tanah hingga cara membangunnya.

“Kalau seperti mau bikin tiga juta rumah, saya hanya ingin tahu cara bangunnya gimana, tanahnya tanah siapa, kan gitu. Cicilannya piro dengan korelasinya apa? Perekonmian kita bagaimana,” katanya.

Menurut Megawati, pernyataan itu muncul karena dirinya pernah menjabat sebagai Presiden RI, sehingga mengetahui kondisi perekonomian negara.

“Jangan lupa loh saya kan pernah Presiden,” ujarnya menegaskan.

Sebagaimana diketahui, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait memang memiliki program membangun tiga juta rumah untuk rakyat.

Namun, untuk mewujudkannya, Maruarar mengatakan butuh kerja sama dari berbagai pihak dari pusat sampai daerah. Sebab, anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak akan cukup untuk mewujudukan program tersebut.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024), Maruarar membeberkan bahwa anggaran Kementerian Perumahan tahun 2024 sebesar Rp 14,6 triliun.

Menurut dia, dengan anggaran sebesar itu hanya cukup untuk membangun 145.000 unit rumah untuk rakyat. Namun, bukannya ditambah, anggaran Kementerian Perumahan tahun 2025 justru turun menjadi Rp 5,078 triliun.

Maruarar lantas berterima kasih kepada instansi Kejaksaan Agung karena berkomitmen menyiapkan 1.000 hektar tanah yang merupakan sitaan dari koruptor untuk mewujudkan program perumahan rakyat.

“Saya berterima kasih, ada jaksa enggak di sini? Pak Jaksa Agung sudah menyiapkan 1.000 hektar tanah dari koruptor di Banten saja, untuk perumahan-perumahan rakyat. Terima kasih jaksa,” ujarnya.

Selain itu, Maruarar berterima kasih kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid yang menyumbangkan tanahnya di Mojokerto, Jawa Timur dan Tangerang, Banten.

“Saya juga sudah mendapatkan tanah dari Pak Nusron. Terima kasih Pak Nusron ya 151 hektar di Mojokerto dan 6,7 hektar di tangerang, Terima kasih Pak Nusron,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Maruarar lantas meminta kesediaan para kepala daerah untuk membuat tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi nol persen dari lima persen yang berlaku saat ini.

Dia juga meminta kerja sama dari para kepala daerah untuk mempermudah dan mempercepat pengurusan perizinan terkait tanah sehingga proses pembangunan perumahan untuk rakyat cepat terlaksana.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berbicara soal program pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Megawati mempertanyakan cara pembangunan proyek 3 juta rumah tersebut hingga cicilannya.

Hal itu diungkap Megawati dalam pidatonya di acara HUT PDIP yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025). Megawati mempertanyakan dasar program tersebut mulai lahan hingga anggaran.

"Kalau seperti mau bikin 3 juta rumah, saya hanya ingin tahu cara bangunnya gimana, tanahe tanahe sopo (tanahnya-tanah siapa) kan gitu, cicilane piro (cicilannya berapa) dengan korelasinya apa, perekonomian kita gimana," kata Megawati.

Megawati mengungkit dirinya yang pernah menjabat presiden sehingga ingin tahu dasar program tersebut. Ia lalu menyatakan pernah mendapat penghargaan semasa menjabat presiden karena bisa menyelesaikan utang Dana Moneter Internasional (IMF).

"Jangan lupa loh, saya kan pernah presiden, semua urusannya saya itu selesai, saya dapat award loh, kenapa, loh ga tau loh? Karena bisa menyelesaikan utang IMF," ujarnya.

Diketahui, program 3 juta rumah merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyebutkan bahwa program 3 juta rumah merupakan target dalam setahun. Dengan begitu, selama masa jabatan Prabowo selama 5 tahun bisa ada 15 juta rumah terbangun.

"Ini saya mau sampaikan, saya luruskan, bukan 3 juta (1 periode). Kita mau bikin 3 juta setiap tahun, (5 tahun) 15 juta. Saya harap pembangunan 3 juta (rumah) setiap tahun," katanya dalam acara Propertinomic Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).

Hashim mengatakan banyak yang menganggap program tersebut sangat ambisius. Namun, menurut dia, penting untuk memasang target yang tinggi agar tidak cepat puas dan program bisa tercapai.

"Kita harus betul-betul ambisius. Kita harus pasang target tinggi. Yang kita tahu orang Indonesia, kalau targetnya 15 juta (rumah) sudah capai 11 juta sudah puas, kalau bisa harus 16 juta. Let's exceed expectation," tuturnya.

Simak juga video: RI-Qatar Jalin Kerja Sama Bangun 1 Juta Rumah

[Gambas:Video 20detik]

KOMPAS.com - Lulusan D4, S1, dan S2 yang bercita-cita menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa mendaftar program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Tahun Anggaran 2025.

Program ini dibuka oleh Universitas Pertahanan (Unhan) untuk mengajak para lulusan perguruan tinggi menjadi pelopor pendukung, dalam menghadapi tantangan yang kompleks bagi bangsa dengan cara inovatif serta berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Peserta yang terpilih, akan akan ditempatkan sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia di bawah Badan Gizi Nasional.

Selama bertugas, peserta akan mendapatkan gaji dan status kepegawaian akan diarahkan menjadi ASN pada Badan Gizi Nasional yang akan dibentuk dengan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga gajinya bisa lebih tinggi dan dipastikan mendapatkan tunjangan lainnya sesuai daerah penempatan, beban tugas dan lingkup pekerjaan.

Perlu diketahui, pendaftaran SPPI 2025 dibuka sampai bulan Maret 2025 mendatang.

Syarat pendaftar SPPI 2025

1. WNI

2. Usia maksimal 30 tahun.

3. Lulus Pendidikan D-4/S-1 atau S-2 semua jurusan

4. Ijazah pelamar yang diakui yaitu ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi terakreditasi oleh Kemendiktisaintek atau ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Luar Negeri, yang telah mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia
Penilaian Ijazah Luar Negeri Kemendiktisaintek.

5. Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.

6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD atau tidak pernah diberhentikan karena pelanggaran/hukuman bagi pegawai
swasta.

7. Sehat jasmani dan rohani. Kesehatan jasmani, bebas narkoba, dan obat terlarang
wajib dibuktikan dengan surat dokter dari rumah sakit pemerintah minimal tipe C.

8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

9. Bagi peserta wanita selama mengikuti seleksi offline sampai dengan 1 tahun
penempatan pertama tidak dalam kondisi hamil.

10. Bagi yang sudah menikah wajib mendapat persetujuan suami/istri

11. Tidak sedang dalam ikatan dinas/perjanjian kerja dengan instansi
pemerintah/swasta manapun

12. Bagi yang sedang bekerja melampirkan surat ijin dari instansi tempat bekerja dan
wajib mengakhiri ikatan kerja dengan instansi asal bila dinyatakan lulus seleksi.

13. Wajib mendaftar online di laman https://spp-indonesia.com

Syarat dokumen pendaftaran SPPI 2025

Dokumen wajib diunggah pada aplikasi rekrutmen):

1. Surat lamaran, ditujukan kepada Yth Kepala BGN RI, U.b Ketua Rekrutmen SPPI-
B3 di Jakarta.

2. Scan KTP dan kartu keluarga

3. Foto berlatar belakang putih

4. Scan ijazah dan daftar nilai/ IPK

5. Scan sertifikat kursus/ diklat yang pernah dilakukan (apabila ada)

6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

7. Surat kesehatan jasmani dan kesehatan Rohani (dari dokter jiwa) dari Rumahsakit.

8. Surat bebas narkoba

9. Kartu BPJS (masih aktif dan tanpa tunggakan)

10. Kartu NPWP

11. Menandatangani Form Surat Pernyataan terlampir, bermeterai Rp10.000,-

Jadwal pendaftaran SPPI 2025

• Pendaftaran online: pukul 00.00 WIB tanggal 27 Desember 2024 – 15 Maret 2025
• Pengumuman hasil seleksi administrasi dan pemanggilan untuk Test
• selanjutnya secara offline: 20 Maret 2025
• Peserta hadir di tempat tes: 5 April 2025
• Pelaksanaan Tes (Psikotest, Kesehatan Umum, Kesehatan Jiwa, Wawancara dan
• Mental Ideologi): 6 April – 3 Mei 2025. Dua gelombang, sebagai berikut:
  • Gelombang 1 Hadir tanggal 5 April, test tanggal 6 – 19 April, pulang namun belum diumumkan kelulusannya.
  • Gelombang 1 yang dinyatakan lulus akan dipanggil tanggal 28 April dan hadir tanggal 3 Mei bergabung dengan yang lulus dari Gelombang 2 untuk mengikuti pendidikan.
  • Gelombang 2 Hadir tanggal 19, test tanggal 20 April – 2 Mei 2025. Tanggal 3 Mei diumumkan kelulusannya. Bagi yang tidak lulus akan dipulangkan. Bagi yang lulus bergabung dengan Gelombang 1 untuk mengikuti Pendidikan.
• Pelatihan Dasar Kemiliteran : 5 Mei – 3 Juli 2025
• Pelatihan Manajerial : 4 Juli – 4 Agustus 2025.

Untuk mendaftar SPPI 2025, bisa langsung mendaftar di website ssp-indonesia.com

KOMPAS.com - Sebuah unggahan yang membagikan foto tangkapan layar berisi informasi bahwa pemerintah daerah (pemda) dan orang tua diajak untuk menyumbang program makan bergizi gratis (MBG) beredar di media sosial.

Unggahan tersebut dibagikan oleh pengguna akun X @ARSIPAJA pada Rabu (8/1/2025) dan mengundang lebih dari 1.000 komentar.

Sebagian warganet bertanya-tanya mengapa pemerintah masih menggalang sumbangan. Sebab, program makan bergizi gratis dipahami telah dialokasikan dana sebesar Rp 71 Triliun dari APBN.

Lantas, benarkah orang tua dan pemda dimintai sumbangan untuk program MBG?

Penjelasan kantor kepresidenan

Saat dimintai tanggapan, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Ujang Komarudin, menegaskan tidak ada aturan yang mewajibkan orang tua memberikan sumbangan untuk program makan bergizi gratis.

Namun, Pemerintah juga tidak melarang apabila ada orang tua yang mau atau ingin membantu asalkan transparan dan tidak menyalahi aturan.

"Selama tidak ada aturan, boleh-boleh saja orang tua membantu. Misalkan, saya ingin menyumbang. Itu memang boleh. Program ini kan sistem gotong royong. Artinya, ada kepedulian dari rakyat, orang tua bisa menyumbang dalam program yang baik ini," jelas Ujang kepada Kompas.com, Kamis (9/1/2025).

Dia melanjutkan, sekolah pada dasarnya tidak akan menolak apabila ada orang tua yang ingin menyumbang. Ia mencontohkan, orang tua dipersilakan jika ingin menyediakan 100 porsi makanan untuk MBG.

Sementara mengenai peran pemda, menurut Ujang, beberapa pemerintah daerah telah menganggarkan dana di luar APBN untuk mendukung program makan bergizi gratis.

Ia mengatakan, penganggaran tersebut adalah bentuk dari kepedulian masing-masing pemda untuk membantu menyukseskan salah satu program prioritas dari pemerintahan pusat tersebut.

"Memang sudah banyak, seperti Pemda Majalengka yang menganggarkan Rp 5 miliar, Pemprov DIY Rp 45 miliar, lalu Pandeglang Rp 7,6 miliar. Itu kan sesuatu yang positif pemba membantu program prioritas," ujarnya.

Ujang menuturkan, pada prinsipnya semua pihak ingin turut berkontribusi menyukseskan MBG, yang salah satu tujuan utamanya untuk mencetak generasi emas Indonesia pada 2045.

Anggaran makan bergizi gratis

Pemerintah menetapkan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melaksanakan program MBG sebesar Rp 71 triliun. Dana ini digunakan sampai dengan bulan Juni 2025.

Sebelum program ini resmi dimulai pada Senin (6/1/2025), uji coba telah dilakukan di sejumlah daerah menggunakan uang pribadi Prabowo sebelum dia dilantik sebagai Presiden RI.

Aliran dana tersebut lalu disetop ketika progam resmi digelar.

Untuk anggaran per porsi makanan, pemerintah semula menetapkan sebesar Rp 15.000 sebelum diubah menjadi Rp 10.000 karena keterbatasan dana.

"Kita ingin Rp 15.000, tapi kondisi anggaran memungkinkan Rp 10.000. Itu sudah cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo, dalam konferensi pers, dilansir dari Kompas.com, Rabu.

Masalah dana tampaknya masih berlangsung hingga saat ini. BGN mengungkapkan, anggaran yang dihabiskan pemerintah per hari untuk pelaksanaan MBG sebesar Rp 1,2 triliun, sehingga ada kemungkinan melebihi alokai awal.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memprediksi, total anggaran yang dibutuhkan hingga Desember 2025 bisa mencapai Rp 420 triliun.

"Kalau seluruhnya dilaksanakan, anggarannya lebih dari Rp 400 triliun. Sekarang anggarannya Rp 71 triliun sampai Juni 2025," ungkapnya.

Dia menambahkan, kini BGN tengah berupaya mendapatkan tambahan anggaran mulai Juli 2025 sebesar Rp 140 triliun.

(Sumber: Kompas.com/Maya Citra Rosa)

BORONG, KOMPAS.com – Cuaca cerah di atas langit wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, saat siswa mulai masuk sekolah setelah libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

Peserta didik dan orangtua murid sudah mendengar adanya program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming sejak 6 Januari 2025.

Namun, hingga Jumat (10/1/2025), belum ada geliat pelaksanaan program makan bergizi gratis di wilayah Kabupaten Manggarai Timur, termasuk di Sekolah Dasar Katolik (SDK) Waelengga yang ada di Jalan Trans Flores, Kelurahan Watunggene, Kecamatan Kota Komba, Manggarai Timur.

“Kalau orangtua murid hingga saat ini belum bertanya kepada pihak sekolah, melainkan peserta didik SDK Waelengga bertanya kepada guru dan kepala sekolah, yakni, 'Pak, kapan kami dapat makan bergizi gratis (MBG)?" kata Kepala SDK Waelengga, Ireneus Tersa, kepada Kompas.com, Jumat.

Tersa mengatakan, hingga Jumat (10/1/2025), SDK Waelengga belum mendapatkan program makan bergizi gratis (MBG). Sebab, NTT adalah salah satu provinsi yang belum mendapatkan jatah program itu.

Kepala SDN Maghileko, Kelurahan Watunggene, Canisius Nggajing, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/1/2025), juga mengatakan hal yang sama. Pihaknya menanti pelaksanaan program tersebut.

“Kami berharap program baik ini secepatnya dilaksanakan agar siswa dan siswi tidak bertanya kepada guru dan kepala sekolahnya,” jelasnya.

Nggajing mengharapkan program ini dapat meningkatkan ketahanan anak sehingga dapat mewujudkan kualitas belajar di sekolah.

“Sekolah kami sangat membutuhkan terwujudnya makan bergizi gratis,” jelasnya.

Viktor Juru, Guru SDI Momang Mese, Desa Compang Ndejing, Kecamatan Ranamese, juga berharap program makan bergizi gratis itu segera terwujud di Manggarai Timur.

“Setahu saya, belum ada arahan dari Dinas Pendidikan Manggarai Timur. Sekolah biasanya mengikuti arahan Dinas Pendidikan. Bagaimana pola pelaksanaan dan pola anggaran MBG dilaksanakan. Pada dasarnya kami sangat setuju dengan MBG karena dapat membantu kesehatan anak SD yang sedang dalam pertumbuhan fisik dan pertumbuhan pola belajar anak," katanya.

Menunggu arahan Badan Gizi Nasional

Penjabat Bupati Manggarai Timur, Bonifasius Hasudungan mengatakan, Pemkab Manggarai Timur masih menunggu informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis.

“Saya dengar informasi bahwa BGN sedang berada di Labuan Bajo, ibu kota Kabupaten Manggarai Barat, lalu ke Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur,” jelasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Kabupaten Manggarai Timur, Vinsen Tala mengatakan, hingga Jumat, belum ada kegiatan program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah.

“Kami masih menunggu petunjuk teknis dan anggarannya. Namun, kami minta bukan guru yang melaksanakan program itu sebab akan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Saya dengar Badan Gizi Nasional (BGN) yang melaksanakannya. Atau bukan sekolah yang mengurus dapur untuk memasak menu makan tersebut. Sekolah menyiapkan anak-anak sekolah untuk program tersebut,” jelasnya.

Vinsen menjelaskan, puluhan ribu siswa dan siswi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas, yang akan mendapatkan program makan bergizi gratis.

“Untuk jumlah sekolah di Manggarai Timur ada lebih dari 600 sekolah yang tersebar di kota dan pelosok-pelosok," katanya.

KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis di Korea Selatan dikenal dengan "layanan makanan sekolah".

Program tersebut ternyata sudah berjalan selama 70 tahun lebih, yakni dimulai setelah Perang Korea.

Saat itu, makan siang gratis dibagikan sebagai bentuk bantuan internasional kepada anak-anak sekolah yang terkena dampak perang.

Mulanya, layanan makan gratis hanya diberikan kepada 12 persen sekolah dasar, tetapi kemudian diperluas ke sekolah menengah pertama dan menengah atas pada 1990.

Berikut sejarah makan siang gratis di Korea Selatan:

1. 1953-1972: Berawal sebagai bantuan bencana

Dikutip dari dokumen berjudul School food service in Republik of Korea yang diterbitkan Badan Perlindungan Lingkungan Pendidikan Korea Selatan pada Februari 2020, program makan gratis di "Negeri Gingseng" awalnya merupakan program bantuan yang diberikan pada 1953.

Saat itu, Kanada, UNICEF, CARE, dan USAID memberikan bantuan makan gratis ke beberapa sekolah dasar di Korea Selatan selama 20 tahun.

Alasannya karena sebanyak 620.000 siswa sekolah dasar mengalami kekurangan gizi akibat peperangan.

Adapun menu makanan bergizi gratis yang diberikan saat itu adalah susu bubuk yang dicampur dengan air, bubur jagung, roti jagung, roti terigu, adonan yang ditarik dengan tangan, dan biskuit.

2. 1973-1980: Layanan makanan bergizi gratis diberikan sekolah

Setelah bantuan makanan bergizi gratis dihentikan, Korea Selatan mencoba melanjutkan layanan makan bergizi gratis di sekolah-sekolah pada 1973.

Saat itu, Pemerintah Korea Selatan tidak bisa mengalokasikan banyak anggaran untuk menyediakan menu makan bergizi karena situasi ekonomi yang sulit dan kurangnya pemahaman tentang layanan makanan di sekolah.

Oleh karena itu, makan gratis dilakukan secara mandiri oleh sekolah-sekolah.

Masing-masing sekolah menyediakan tenaga kerja dan lauk pauk dari hasil bumi yang tersedia. Beberapa sekolah-sekolah bahkan berkoordinasi dengan peternakan ayam, babi, ikan, buah-buahan, dan sayuran untuk pemenuhan menu makan bergizi.

Bahkan wali siswa juga memberikan sumbangan barang demi keberlanjutan program tersebut.

Dengan begitu, sekolah-sekolah dapat menyediakan menu makanan bergizi kepada siswa berupa roti atau mi, lauk pauk, susu atau soymilk.

Namun, pada 1977, keracunan makanan masal terjadi di 53 sekolah yang mengakibatkan seorang siswa meninggal dunia.

Keracunan itu disinyalir karena roti yang tersedia di layanan makanan sekolah.

3. 1981-1990: Pembentukan lembaga layanan makanan sekolah

Selanjutnya, pada 1981, Pemerintah Korea Selatan mendirikan lembaga layanan makanan sekolah.

Undang-Undang Makanan Sekolah juga disahkan untuk memperluas dan membangun sistem pangan sekolah secara stabil.

Dengan adanya kebijakan tersebut, anggaran untuk mendukung fasilitas layanan makanan sekolah mulai diberikan.

Penempatan ahli gizi untuk memastikan manajemen kebersihan dan keselamatan di daerah terpencil dan pedesaan juga dilakukan.

Pada periode ini, layanan makanan sekolah mulai meluas di antara sekolah dasar.

4. 1991-2002: Layanan makanan sekolah diperluas

Selama 1991 hingga 2002, Pemerintah Korea Selatan memperluas layanan makanan baik di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas.

Total, sebanyak 765 sekolah dasar berhasil melaksanakan program layanan makanan di sekolah itu.

Pada 1998, ketika semua sekolah dasar berhasil menerapkan layanan makan bergizi secara nasional, program ini kemudian diperluas di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas.

Hingga 2003, seluruh sekolah dari berbagai tingkatan resmi melaksanakan layanan makan bergizi gratis.

Seiring dengan meluaskan cakupan program ini, pemerintah merevisi Undang-Undang Makanan Sekolah pada 1996. Tujuannya untuk menyediakan makanan yang tidak hanya berasal dari dapur sekolah, tetapi juga dengan mengangkut makanan dari luar sekolah oleh kontraktor.

5. 2003-sekarang: Peningkatan kualitas makanan bergizi gratis

Sejak layanan makan sekolah berhasil diterapkan di seluruh tingkatan sekolah, Pemerintah Korea Selatan mulai meningkatkan kualitasnya.

Pada November 2003, Kementerian Pendidikan bekerja sama dengan Kantor Koordinasi Kebijakan Pemerintah untuk menyiapkan Rencana 5 Tahun Komprehensif untuk Meningkatkan Layanan Makanan Sekolah.

Rencana tersebut melibatkan 6 proyek besar untuk substansialisasi operasi layanan, mengamankan keamanan layanan, meningkatkan penggunaan produk pertanian berkualitas tinggi, memperkuat manajemen nutrisi dan instruksi diet, memperluas dukungan pemerintah, dan meningkatkan sistem arahan serta pengawasan.

Guru gizi ditempatkan di sekolah Korea Selatan

Sejak 1978, ahli gizi mulai ditempatkan di sekolah setelah sistem layanan makanan sekolah berbasis roti resmi dihapuskan karena insiden keracunan makanan.

Pada 1980-an, ahli gizi sekolah biasa mulai memberikan edukasi gizi terkait menu sehari-hari melalui sistem penyiaran sekolah.

Atau, sekadar memberikan edukasi gizi tidak langsung dengan memasang materi edukasi gizi di ruang kelas dan koridor.

Namun, atas permintaan wali kelas, beberapa ahli gizi sekolah melanjutkan perkuliahan tentang makanan dan gizi.

Dari program ini, Undang-Undang Pendidikan Dasar dan Menengah dan Undang-Undang Makanan Sekolah diubah pada Juli 2003 untuk memberikan pendidikan gizi yang sistematis dan mempromosikan peningkatan nutrisi menjadi lebih baik.

Guru gizi resmi mulai ditempatkan di sekolah pada 2007.

Pada Februari 2019, sebanyak 10.304 guru gizi atau ahli gizi ditempatkan di 10.513 sekolah yang memiliki fasilitas layanan makanan sekolah

Di antara mereka, sejumlah 5.281 adalah guru gizi ditempatkan di 29 sekolah nasional, 5.094 di sekolah umum dan 148 di sekolah swasta yang memiliki layanan makanan yang dioperasikan sendiri, dan 10 di sekolah lain yang memiliki layanan makanan yang dikelola sebagian kontrak.

Pendidikan gizi diberikan dalam berbagai bentuk, seperti pendidikan di tempat selama jam layanan makanan, pendidikan menggunakan mata pelajaran reguler dan kegiatan pengalaman kreatif.

Kemudian, ada juga pendidikan menggunakan berbagai media komunikasi seperti situs web, aplikasi seluler, buletin pendidikan tentang layanan makanan sekolah, dan penyiaran sekolah, serta pendidikan menggunakan fasilitas pendidikan diet.

Kepala sekolah juga wajib menerapkan konseling gizi kepada siswa yang memiliki masalah kesehatan, seperti berat badan rendah, pertumbuhan yang buruk, anemia, dan obesitas.

Itulah sekilas perkembangan layanan makan di sekolah-sekolah Korea Selatan yang sudah berjalan puluhan tahun lamanya.

KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis di Korea Selatan dikenal dengan "layanan makanan sekolah".

Program tersebut ternyata sudah berjalan selama 70 tahun lebih, yakni dimulai setelah Perang Korea.

Saat itu, makan siang gratis dibagikan sebagai bentuk bantuan internasional kepada anak-anak sekolah yang terkena dampak perang.

Mulanya, layanan makan gratis hanya diberikan kepada 12 persen sekolah dasar, tetapi kemudian diperluas ke sekolah menengah pertama dan menengah atas pada 1990.

Berikut sejarah makan siang gratis di Korea Selatan:

1. 1953-1972: Berawal sebagai bantuan bencana

Dikutip dari dokumen berjudul School food service in Republik of Korea yang diterbitkan Badan Perlindungan Lingkungan Pendidikan Korea Selatan pada Februari 2020, program makan gratis di "Negeri Gingseng" awalnya merupakan program bantuan yang diberikan pada 1953.

Saat itu, Kanada, UNICEF, CARE, dan USAID memberikan bantuan makan gratis ke beberapa sekolah dasar di Korea Selatan selama 20 tahun.

Alasannya karena sebanyak 620.000 siswa sekolah dasar mengalami kekurangan gizi akibat peperangan.

Adapun menu makanan bergizi gratis yang diberikan saat itu adalah susu bubuk yang dicampur dengan air, bubur jagung, roti jagung, roti terigu, adonan yang ditarik dengan tangan, dan biskuit.

2. 1973-1980: Layanan makanan bergizi gratis diberikan sekolah

Setelah bantuan makanan bergizi gratis dihentikan, Korea Selatan mencoba melanjutkan layanan makan bergizi gratis di sekolah-sekolah pada 1973.

Saat itu, Pemerintah Korea Selatan tidak bisa mengalokasikan banyak anggaran untuk menyediakan menu makan bergizi karena situasi ekonomi yang sulit dan kurangnya pemahaman tentang layanan makanan di sekolah.

Oleh karena itu, makan gratis dilakukan secara mandiri oleh sekolah-sekolah.

Masing-masing sekolah menyediakan tenaga kerja dan lauk pauk dari hasil bumi yang tersedia. Beberapa sekolah-sekolah bahkan berkoordinasi dengan peternakan ayam, babi, ikan, buah-buahan, dan sayuran untuk pemenuhan menu makan bergizi.

Bahkan wali siswa juga memberikan sumbangan barang demi keberlanjutan program tersebut.

Dengan begitu, sekolah-sekolah dapat menyediakan menu makanan bergizi kepada siswa berupa roti atau mi, lauk pauk, susu atau soymilk.

acuannya sesuai dengan kandungan gizi yang distandarkan Badan Gizi Nasional

Manado (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyiapkan anggaran sebesar Rp7 miliar untuk mendukung program 'Makan Bergizi Gratis'.

"Pada prinsipnya program tersebut mendapat dukungan penuh pemerintah daerah," kata Kepala Dinas Pangan, dr Jemmy Lampus di Manado, Kamis.

Pola implementasi program 'Makan Bergizi Gratis' tersebut ada dua yaitu yang sudah diluncurkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN), serta program BGN yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Untuk skema yang kedua yang bersumber dari APBD, jadi ada yang dialokasikan pemerintah kota, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi," ujarnya.

Untuk APBD kabupaten dan kota, menurut Jemmy itu diplot untuk sekolah-sekolah sesuai dengan kewenangan, sementara provinsi menyasar Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan.

"Kita sudah mengalokasikan sebesar Rp7 miliar untuk pendampingan program tersebut," ujarnya.

Dia mengatakan, dengan anggaran sebesar Rp7 miliar tersebut, belum semua siswa SMA/SMK yang akan terlayani dengan program 'Makan Bergizi Gratis'.

Akan tetapi, secara bertahap akan menjangkau semua siswa SMA/SMK di Sulawesi Utara yang menjadi kewenangan provinsi sambil didukung kabupaten dan kota sesuai kewenangan.

"Kami sementara mempersiapkannya, yang pasti acuannya sesuai dengan kandungan gizi yang distandarkan Badan Gizi Nasional," ujarnya.

Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com– Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan program makan bergizi gratis (MBG) meningkatkan perputaran uang di pedesaan.

Program yang mulai berjalan sejak 6 Januari 2025 ini dinilai mampu mendorong perekonomian daerah.

"Uangnya berputar di desa itu jadi banyak. Ada kegiatan ekonomi. Orang jadi bikin sayur lah, bikin ini lah. Ini kan baru satu minggu," ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Luhut menjelaskan, program MBG ditambah dengan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat diperkirakan menghasilkan perputaran uang sekitar Rp 9 miliar per desa.

Ia optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen bisa tercapai.

"8 persen growth yang dicanangkan itu bukan hal yang impossible. Kenapa? Rp 1 miliar per desa kurang lebih untuk dari dana desa plus dengan MBG tadi itu, itu kira-kira hampir Rp 9 miliar itu berputar di desa. Itu akan mengenerate ekonomi di sana," jelasnya.

Anggota DEN Arief Anshory Yusuf menambahkan, redistribusi dari program MBG bersifat sangat progresif.

Program dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun ini juga membantu keluarga miskin menghemat pengeluaran untuk makan.

"Satu anak dapat Rp 10.000. Kalau satu keluarga punya dua anak Rp 20.000, dikali 20 hari Rp 400.000, itu hampir satu kali garis kemiskinan," ungkap Arief.

"Jadi walaupun ini sifatnya langsam, semua orang dapat universal, tapi sangat progresif. Itu directly income distribution improved. Belum kalau kita melihat dampak medium termnya satu tahun ke depan bagaimana," tambahnya.