Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa selama bulan puasa, skema program makan bergizi gratis (MBG) mengalami penyesuaian. Nantinya, menu MBG akan dibagikan pada anak-anak saat pulang sekolah agar bisa dimakan di rumah.

Merespons hal ini, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) Taruna Ikrar memastikan bahwa makanan-makanan tersebut akan melewati pengawasan yang ketat, sehingga tidak akan basi meskipun dibawa pulang.

"BPOM kan berperan untuk memitigasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanan yang dibawa pulang itu sudah dalam pertimbangan dan perhitungan. Misal kalau dibawa pulang, sayurnya tidak dicampur dengan nasi," kata Ikrar saat ditemui di Kantor BPOM RI, Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2025).

"Dipisah-pisahkan di kontainer khusus, jadi dengan demikian tidak akan ada masalah," lanjut dia.

Ikrar mengetahui masih banyak masyarakat yang mungkin takut bahwa makanan tersebut akan basi, sehingga bisa berdampak kepada kesehatan anak-anak. Namun, BPOM sendiri menegaskan akan memberikan pendampingan di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG.

"Iya, makanan pasti aman. Kami dari Badan POM bagaimana mendampingi SPPG untuk memberikan layanan sesuai prosedur yang aman tadi. Jadi aman, tidak ada masalah," tegasnya.

Pemerintah sendiri melalui BGN memiliki target bahwa di tahun ini sasaran penerima MBG akan menyentuh angka 82,9 juta. Diperkirakan, target ini bisa tercapai di bulan November mendatang.

Video: Persagi Usul Ada 2 Ahli Gizi di SPPG untuk Awasi Keamanan Makan Gratis

Video: Persagi Usul Ada 2 Ahli Gizi di SPPG untuk Awasi Keamanan Makan Gratis

LEBAK, iNewsLebak.id - Pemerintah Provinsi Banten melalui Gubernur Andra Soni telah mengumumkan bahwa pelajar di Banten akan menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhir tahun 2025.

Program ini merupakan bagian dari upaya nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memastikan akses gizi yang memadai bagi anak-anak sekolah dan ibu hamil.

Menurut Gubernur Andra Soni, program MBG ini tidak akan membebani pemerintah daerah karena pembiayaannya akan ditangani secara nasional.

Arahan ini langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya memperbaiki sumber daya manusia melalui program gizi yang memadai. 

Selain itu, Pemprov Banten juga berencana melanjutkan program sekolah gratis untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis adalah salah satu cara untuk memperbaiki sumber daya manusia. Oleh karena itu, Pemprov Banten menindaklanjuti hal tersebut dengan sekolah gratis setingkat SMA, SMK, SKH, dan sekolah swasta untuk seluruh masyarakat Banten.

Polda Banten juga terlibat aktif dalam mendukung program MBG dengan membangun dapur makan bergizi gratis di Kota Serang. Pembangunan ini bertujuan untuk memastikan distribusi makanan bergizi gratis bagi pelajar berjalan lancar dan efektif.

Program MBG ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi ribuan siswa di wilayah tersebut dan akan mulai beroperasi pada April 2025.

Selain itu, Badan Gizi Nasional (BGN), Inkoppontren, dan Puskoppontren Banten juga telah memulai pembangunan dapur umum di Kabupaten Serang sebagai bagian dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Program ini akan melayani berbagai kelompok penerima manfaat, termasuk siswa TK hingga SMA, santri pesantren, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

Target utama program MBG adalah memastikan bahwa semua pelajar di Banten, termasuk di Lebak, dapat menikmati makanan bergizi secara gratis menjelang akhir tahun 2025.

Meskipun beberapa daerah masih menunggu petunjuk teknis dari pusat, Pemprov Banten berkomitmen untuk melaksanakan program ini dengan baik.

Dengan adanya program MBG, diharapkan kualitas gizi pelajar dapat meningkat, sehingga mereka dapat belajar dengan lebih optimal dan menjadi generasi unggul di masa depan.

Program ini juga merupakan langkah strategis untuk mencapai visi Indonesia Emas pada tahun 2045.

Editor : Imam Rachmawan

JIKA berkaca kepada fakta bahwa selama ini anggaran pemerintah didominasi belanja rutin (termasuk di dalamnya cicilan dan bunga utang) dan belanja operasional, maka harus diakui bahwa kebijakan efisiensi akan menjadi salah satu jalan cepat untuk mengatasinya.

Selama ini, dengan komposisi anggaran yang berat kepada pembiayaan rutin aktifitas pemerintahan, pembiayaan pembangunan menjadi anak tiri. Pembangunan hanya mendapat sisa dari anggaran rutin dan operasional pemerintah.

Kontrasnya, sebagaimana sering dikeluhkan publik, pelayanan pemerintahan dari waktu ke waktu acapkali mengecewakan di satu sisi diiringi oleh sikap arogan sekaligus “ignorant” dari aparat pemerintahan di sisi lain.

Sehingga anggaran yang terlalu berat kepada pembiayaan rutin dan operasional memang terasa kurang adil bagi rakyat banyak.

Masalahnya, kebijakan penghematan kali ini nampaknya bukanlah dalam rangka penghematan murni alias pemangkasan anggaran.

Menelisik lebih jauh, sebenarnya kebijakan ini berupa relokasi anggaran, bukan pemangkasan anggaran yang akan mengubah total nominal APBN.

Nyatanya, nominal APBN masih tetap sama, dengan besaran penarikan utang, beserta cicilan dan bunganya juga tetap sama. Relokasi anggaran yang diklaim sebagai penghematan tidak mengubah defisit APBN.

Logika relokasi tersebut berangkat dari asumsi bahwa belanja rutin dan operasional adalah belanja produktif yang tidak sustainable.

Bahkan tak jarang beberapa pihak malah mengategorikan belanja rutin dan operasional pemerintah justru kurang produktif.

Dikatakan demikian karena sifatnya yang hanya berupa “input “sekali masuk. Jadi saat dihentikan, maka semua “chain reaction”-nya juga berhenti.

Bedakan, misalnya, jika anggaran dipakai untuk membangun sekolah, dari tidak ada sekolah di satu titik lokasi menjadi ada sekolah.

Maka setelah dibangun, tidak perlu membangun lagi dalam jangka waktu tertentu. Anak-anak bisa terus bersekolah di sana, tanpa harus pergi jauh-jauh ke tempat lain untuk bersekolah yang terkadang membuka peluang bagi anak-anak tersebut untuk tidak lagi bersekolah karena jauh dan berbiaya mahal.

Artinya, ada efek berkelanjutan dari belanja pembangunan gedung sekolah, hanya dengan sekali alokasi anggaran pembangunannya.

Begitu juga dengan pembangunan jalan dan jembatan di daerah terpencil, misalnya. Atau pengembangan irigasi yang membuat petani bisa lebih dari sekali untuk bercocok tanam, sehingga bisa dua sampai tiga kali panen alias masa tanam tidak terlalu tergantung lagi kepada musim dan cuaca.

Efeknya kepada produktifitas sangat jelas dan “calculable”, sekalipun tidak ada lagi anggaran pembangunan dengan mata anggaran yang sama setelah itu selesai dibangun.

Efek sustainable yang sama juga berlaku pada pembangunan infrastruktur untuk memudahkan investasi baru dan lainya.

Sementara belanja rutin dan operasional, katakanlah belanja perjalanan dinas, imbas produktifnya akan terasa di saat pos anggaran tetap ada setiap tahun.

Perusahaan tour and travel, hotel dan restoran, rental kendaraan, UMKM suvenir akan menjadi penikmat rutin setiap tahun, bersama dengan semua SDM yang bergantung kepada perusahaan-perusahaan tersebut.

Namun, saat anggaran perjalanan dinas dipangkas, efeknya juga terpangkas seketika. Karen itulah dikatakan tidak sustainable.

Lantas, bagaimana jika anggaran hasil penghematan digunakan untuk membiayai makan siang gratis? Apakah efeknya akan lebih baik atau justru malah lebih buruk?

Untuk makan siang gratis, efeknya bisa sustainable jika dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, karena memang digunakan untuk perbaikan nutrisi SDM masa depan bangsa.

Sebagaimana diketahui, pembangunan SDM memang membutuhkan waktu panjang, tidak bisa sekali “libas”.

Jadi secara temporal, pertama, efeknya sebenarnya sama dengan belanja rutin. Jika dalam dua tahun ternyata program makan siang gratis terhenti, maka efeknya tidak akan terlalu terasa.

Secara teknis efek produktifnya sepanjang rantai pasok program makan siang gratis juga terhenti saat programnya terhenti, persis sama dengan belanja perjalanan dinas.

Efek penambahan gizi kepada anak sekolah SD hanya selama dua tahun, misalnya, tentu hanya akan menyelamatkan anak-anak dua angkatan dari ancaman stunting.

Setelah itu, jika kondisi orangtua mereka tak juga membaik, otomatis budaya makan anak-anak tersebut akan kembali ke pola semula.

Kedua, jika ternyata makan siang gratis untuk anak-anak SD hanya menggantikan makan siang yang telah mereka bawa selama ini dari rumah, maka makan siang gratis pemerintah otomatis akan menghentikan rantai pasok makan siang mandiri dari orangtua anak-anak SD tersebut yang didapat dari pasar di mana mereka tinggal.

Artinya, ada rantai pasok makan siang yang terhenti di pasaran, lalu digantikan oleh rantai pasok baru versi pemerintah.

Belum tentu secara total program makan siang gratis menciptakan efek produktif yang dibawa oleh keseluruhan rantai pasok makan siang gratis tersebut, sebagaimana yang dielu-elukan pemerintah.

Tetap ada potensi destruktifnya kepada perekonomian, dengan berhentinya rantai pasok makan siang anak-anak SD yang bergantung kepada pasar konvensional selama ini.

Akan ada pengurangan permintaan lauk pauk, beras, sayur, dan sejenisnya, di pasar-pasar konvensional di mana orangtua anak-anak SD tersebut berbelanja selama ini.

Nahasnya, misalnya untuk program makan siang gratis anak-anak SD, jika ternyata hampir 100 persen anak-anak SD selama ini memang membawa makan siang dari rumah, katakan saja demikian, maka otomatis imbas produktif dari program makan siang gratis sebenarnya menjadi tidak ada atau cateri paribus (konstan).

Pasalnya, kehadiran rantai pasok makan siang gratis untuk anak-anak SD tadi hanya menggantikan rantai pasok dari pasar konvensional yang ada.

Sehingga yang terjadi kemudian adalah pergeseran pelaku/pelaksana semata, dari yang awalnya benar-benar dilakukan berdasarkan mekanisme pasar, digantikan rantai pasok yang di-engineering oleh pemerintah.

Secara ekonomi politik, kondisi ini tentu menjadi tidak lebih baik. Rantai pasok makan siang gratis dari pasar konvensional yang dilakukan secara mandiri oleh orangtua murid, masih berpotensi mendistribusikan kekayaan ekonomi (memberi imbas positif kepada ekonomi) secara merata, tergantung kepada model penguasaan sumber daya sepanjang rantai pasok makan siang tersebut.

Dan saya mengasumsikan proses makan siang mandiri dari orangtua murid jauh lebih terdistribusi secara merata efek ekonominya, mengingat masih kuatnya logika pasar di baliknya.

Harga masih bergantung kepada permintaan dan penawaran, bukan berdasarkan “baseline” versi pemerintah.

Nah, jika kondisi tersebut menjadi latar yang mengiringi lahirnya program makan siang gratis, maka tidak saja efeknya menjadi “konstan”, tapi juga lebih destruktif karena akan menciptakan struktur ekonomi yang lebih “government endorsed” di sepanjang rantai pasok makan siang gratis.

Artinya, keberadaan “winner dan loser” di sepanjang rantai pasok makan siang gratis akan sangat terasa.

Yang mendapatkan proyek makan siang gratis, beserta dengan rantai pasok yang ada di belakangnya, akan menjadi pemenang.

Sementara pelaku di pasar konvensional yang menjadi rantai pasok makan siang mandiri selama ini akan menjadi loser.

Di sini saya ingin mengatakan bahwa efek produktif jangka pendek dan menengah dari makan siang gratis tidak serta merta terjadi.

Boleh jadi hanya berupa perubahan pelaku/pelaksana/operator di rantai pasok makan siang gratis semata, jika ternyata hanya menggantikan budaya makan siang gratis “bawa dari rumah” yang sudah ada sebelumnya dengan makan siang gratis besutan pemerintah.

Di pasaran yang terjadi adalah zero sum game antara rantai pasok baru versi pemerintah dan rantai pasok lama versi makan siang gratis.

Efek produktifnya hanya akan terjadi jika makan siang gratis berangkat dari asumsi bahwa memang anak-anak SD tadi sebelumnya tidak makan siang gratis dan tidak pula membeli makan siang gratis di luaran.

Sehingga dengan hadirnya makan siang gratis, akan tercipta rantai pasok baru yang akan menggerakan perekonomian di sepanjang rantai pasok tersebut.

Arti lainya, imbas produktif dari hilangnya setengah anggaran rutin, lalu sebagian besar dialihkan untuk makan siang gratis, boleh jadi berujung negatif.

Pasalnya, terjadi pergeseran anggaran dari pos yang produktif, tapi tidak sustainable kepada pos produktif, tapi kurang sustainable sekaligus berpotensi negatif ke pasaran.

Sehingga, meyakini bahwa program makan siang gratis bisa menjadi salah satu triger untuk mendatangkan pertumbuhan ekonomi 8 persen, saya kira, belum memiliki dasar yang terlalu kuat untuk diyakini.

JIKA berkaca kepada fakta bahwa selama ini anggaran pemerintah didominasi belanja rutin (termasuk di dalamnya cicilan dan bunga utang) dan belanja operasional, maka harus diakui bahwa kebijakan efisiensi akan menjadi salah satu jalan cepat untuk mengatasinya.

Selama ini, dengan komposisi anggaran yang berat kepada pembiayaan rutin aktifitas pemerintahan, pembiayaan pembangunan menjadi anak tiri. Pembangunan hanya mendapat sisa dari anggaran rutin dan operasional pemerintah.

Kontrasnya, sebagaimana sering dikeluhkan publik, pelayanan pemerintahan dari waktu ke waktu acapkali mengecewakan di satu sisi diiringi oleh sikap arogan sekaligus “ignorant” dari aparat pemerintahan di sisi lain.

Sehingga anggaran yang terlalu berat kepada pembiayaan rutin dan operasional memang terasa kurang adil bagi rakyat banyak.

Masalahnya, kebijakan penghematan kali ini nampaknya bukanlah dalam rangka penghematan murni alias pemangkasan anggaran.

Menelisik lebih jauh, sebenarnya kebijakan ini berupa relokasi anggaran, bukan pemangkasan anggaran yang akan mengubah total nominal APBN.

Nyatanya, nominal APBN masih tetap sama, dengan besaran penarikan utang, beserta cicilan dan bunganya juga tetap sama. Relokasi anggaran yang diklaim sebagai penghematan tidak mengubah defisit APBN.

Logika relokasi tersebut berangkat dari asumsi bahwa belanja rutin dan operasional adalah belanja produktif yang tidak sustainable.

Bahkan tak jarang beberapa pihak malah mengategorikan belanja rutin dan operasional pemerintah justru kurang produktif.

Dikatakan demikian karena sifatnya yang hanya berupa “input “sekali masuk. Jadi saat dihentikan, maka semua “chain reaction”-nya juga berhenti.

Bedakan, misalnya, jika anggaran dipakai untuk membangun sekolah, dari tidak ada sekolah di satu titik lokasi menjadi ada sekolah.

Maka setelah dibangun, tidak perlu membangun lagi dalam jangka waktu tertentu. Anak-anak bisa terus bersekolah di sana, tanpa harus pergi jauh-jauh ke tempat lain untuk bersekolah yang terkadang membuka peluang bagi anak-anak tersebut untuk tidak lagi bersekolah karena jauh dan berbiaya mahal.

Artinya, ada efek berkelanjutan dari belanja pembangunan gedung sekolah, hanya dengan sekali alokasi anggaran pembangunannya.

Begitu juga dengan pembangunan jalan dan jembatan di daerah terpencil, misalnya. Atau pengembangan irigasi yang membuat petani bisa lebih dari sekali untuk bercocok tanam, sehingga bisa dua sampai tiga kali panen alias masa tanam tidak terlalu tergantung lagi kepada musim dan cuaca.

Efeknya kepada produktifitas sangat jelas dan “calculable”, sekalipun tidak ada lagi anggaran pembangunan dengan mata anggaran yang sama setelah itu selesai dibangun.

Pemerintah Kota Palembang memastikan program makan bergizi gratis (MBG) akan tetap berjalan selama bulan Ramadan. Makanan tersebut rencananya akan dibekali untuk berbuka puasa.

Hal itu diungkapkan oleh Wali Kota Palembang Ratu Dewa usai melakukan roadshow audiensi di Mapolrestabes Palembang pada Senin (3/3/2025).

"Iya, (MBG di Palembang) tetap akan berjalan (selama Ramadan). Dibekali untuk berbuka puasa," ungkapnya.

Ratu Dewa mengatakan, makanan tersebut akan dibagikan saat para siswa mulai kembali masuk sekolah pada Jumat (6/3/2025).

"Nanti akan dibagikan saat masuk (sekolah tanggal 6 Maret), dibawa pulang untuk berbuka," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Palembang Adrianus Amri mengungkapkan MBG di Kota Palembang, Sumatera Selatan akan terus berjalan. Namun pelaksanaannya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.

"Ya sesuai aturan pusat makan bergizi gratis tetap dijalankan selama Ramadan, tetapi kami masih menunggu petunjuk teknis dari pusat. Dengan adanya juknis ini, kita bisa memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik dan aman," katanya kepada detikSumbagsel, Rabu (26/2/2025).

Amri menjelaskan Disdik Kota Palembang terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan program ini tetap terlaksana dengan lancar, meskipun ada beberapa penyesuaian selama Ramadan.

"Jika diperlukan, kita bisa menyesuaikan waktu pembagian makanan. Misalnya, makanan bergizi ini bisa dibawa pulang untuk disantap saat berbuka atau sahur. Semua itu akan kita atur setelah juknis diterbitkan," ungkapnya.

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

...Tentu kalau ada makanan, karena sekarang bulan Ramadhan, dia mendapat jatah. Pergi sekolah terus dia dapat, bawa pulang, tentu itu sudah dalam pertimbangan dan perhitungan," kata Taruna ketika ditemui di Jakarta, Selasa

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan, pihaknya memastikan menu yang disajikan dalam Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadhan aman untuk dibawa pulang dan dikonsumsi.

"Tentu kalau ada makanan, karena sekarang bulan Ramadhan, dia mendapatkan jatah. Pergi sekolah terus dia dapat, bawa pulang, tentu itu sudah dalam pertimbangan dan perhitungan," kata Taruna ketika ditemui di Jakarta, Selasa.

Taruna mengatakan, pihaknya melakukan upaya pendampingan bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar dapat memberikan layanan sesuai dengan prosedur keamanan pangan.

Dia menjelaskan bahwa setiap bahan makanan, seperti daging, nasi, sayuran, memiliki masa degenerasinya, serta reaksi tertentu apabila bercampur dengan bahan pangan lain karena adanya proses mikroorganisme.

"Jadi misalnya, kalau dia bawa pulang, tentu sayur tidak dicampur dengan nasi, tidak dicampur dengan ini, masing-masing dipisah-pisahkan mungkin lewat kontainer khusus. Jadi dengan demikian, itu tidak ada masalah," dia menambahkan.

Dalam kesempatan itu Taruna menyoroti pentingnya mendukung Makan Bergizi Gratis dalam upaya memenuhi gizi anak Indonesia. Sebanyak 80 persen anak Indonesia bermasalah gisinya, dengan sebanyak 21,6 persen stunting, 40 persen mengalami defisiensi mikronutrisi, dan sekitar 20 persen mengalami kelebihan nutrisi.

MBG, katanya, adalah investasi jangka panjang untuk menyehatkan anak-anak dan menghindarkan mereka dari penyakit degeneratif, penyakit metabolisme, dan penyakit non-infeksius lainnya. Dengan MBG, dia menambahkan, cara makan anak dan asupan gizi lebih terkontrol.

Dia menambahkan, kesuksesan MBG memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat. Oleh karena itu, dia mengusulkan untuk mengerjakannya secara bergotong royong, termasuk dengan mengajak industri pangan bekerja sama.

"Dan saya kira kalau semua terlibat, kita gotong royong, maka program makan bergizi gratis ini bukan hanya program 1-2 tahun atau minimal 5 tahun, tapi bisa menjadi sustainable untuk selamanya," katanya.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita humaniora kemarin, Selasa (3/3) mengenai keuntungan puasa bagi otak hingga tambahan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menarik untuk disimak.

Selain itu, ada juga warta tentang penertiban sumber pencemar udara di Jakarta, 512 pesantren jadi pilot program Pesantren Ramah Anak, hingga rencana pemakaman pendaki Cartenz Lilie Wijayanti.

Berikut rangkuman berita:

Kepala BPOM sebutkan 3 keuntungan puasa dalam peningkatan saraf otak

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menyebutkan, selain sebagai sarana untuk beribadah dan meningkatkan kepribadian, secara neurosains, puasa memiliki tiga manfaat luar biasa bagi kesehatan saraf otak.

Mulai September BGN butuh tambahan Rp25 triliun/bulan percepatan MBG

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut pihaknya membutuhkan tambahan Rp25 triliun per bulan untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai arahan percepatan dari Presiden.

KLH bakal tertibkan sumber pencemar udara Jakarta, termasuk di KBN

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan pihaknya akan menertibkan sejumlah titik yang menjadi sumber pencemar udara di Jakarta, termasuk tempat penampungan batu bara di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda, Jakarta Utara.

Kemenag: 512 pesantren jadi pilot Program Pesantren Ramah Anak

Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan 512 pesantren sebagai pilot Program Pesantren Ramah Anak yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1541 Tahun 2025.

Suami pendaki Cartenz ungkap rencana pemakaman Lilie Wijayanti

Lilie Wijayati Poegiono (59), salah satu pendaki yang meninggal dunia saat mendaki Cartenz Pyramid atau Puncak Jaya, Papua Tengah, akan dimakamkan di San Diego Hills, Karawang pada Rabu (5/3).

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Program makan bergizi gratis (MBG) untuk siswa di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), akan tetap disalurkan selama Ramadan 2025. Hal itu telah dipastikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Bima.

"MBG di Kota Bima selama bulan Ramadan akan tetap diadakan," ucap Sekretaris Disdikpora Kota Bima, Muhammad Humaidin, kepada detikBali, Selasa (4/3/2025).

Humaidin mengungkapkan rencana penyaluran MBG di Kota Bima pada Ramadan 2025 akan menyesuaikan dengan jadwal siswa yang masuk sekolah pada Kamis (6/3/2025) hingga Selasa (25/3/2025). Selain itu, juga disalurkan untuk buka bersama satu kali di sekolah sebelum libur Lebaran.

Penyaluran program MBG tetap dilakukan setelah Disdikpora Kota Bima menerima arahan dan teknis dari Badan Gizi Nasional (BGN). Saat ini, rencana kegiatannya masih dalam tahap perencanaan teknis di dapur.

"Pemberian MBG selama Ramadan akan menggunakan tote bag dan tidak menggunakan kotak makan seperti biasanya," ujar Humaidin.

Selain itu, Humaidin menambahkan, ahli gzi dari BGN juga masih menyusun menu-menu MBG yang akan dibagikan kepada siswa satuan pendidikan di Kota Bima selama Ramadan 2025.

"Soal menu-menu MBG selama Ramadan kita masih menunggu informasi dari BGN," imbuh Humaidin.

Video: BGN Terus Evaluasi Temuan Makan Bergizi Gratis Basi di Daerah

Video: BGN Terus Evaluasi Temuan Makan Bergizi Gratis Basi di Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) selama bulan Ramadhan akan disesuaikan dengan jumlah penduduk yang berpuasa di sebuah daerah.

MBG akan dibagikan pada saat pulang sekolah dan dibawa pulang untuk dinikmati saat berbuka puasa.

Hal ini tidak hanya berlaku bagi siswa Muslim saja, tetapi juga non-Muslim.

Dadan mengatakan, bahwa menu MBG yang akan dibagikan kepada siswa adalah makanan yang tahan hingga waktu berbuka.

“Contoh, telur, kurma, buah, susu, sayuran, kue kering fortifikasi, dan lain-lain,” kata Dadan, kepada Kompas.com, Minggu (2/3/2025).

Dadan juga memastikan bahwa pihaknya telah siap untuk pembagian MBG di bulan Ramadhan dan memastikan makanan tetap segar ketika dimakan saat berbuka.

Pihaknya telah menyesuaikan jenis makanan yang dibagikan agar tetap layak konsumsi saat waktu berbuka puasa.

“Kami usahakan semua makanan yang tahan lama, misalnya susu, telur, buah, kurma, dan kue kering. Hari ini kami juga sedang menguji sayuran yang bisa bertahan hingga 12 jam,” kata Dadan.

Evaluasi makanan

BGN juga melakukan evaluasi harian untuk mengantisipasi kemungkinan makanan basi.

Dadan bilang evaluasi ini mencakup pengawasan terhadap Satuan Pengelola Pengelolaan Gizi (SPPG), serta klarifikasi terhadap berbagai laporan yang beredar di media.

“Setelah makanan diberikan di pagi hingga siang hari, sorenya kami langsung evaluasi. Kami cek semua laporan, baik dari media maupun dari masyarakat, lalu kami kroscek dan klarifikasi,” ujar Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) selama bulan Ramadhan akan disesuaikan dengan jumlah penduduk yang berpuasa di sebuah daerah.

MBG akan dibagikan pada saat pulang sekolah dan dibawa pulang untuk dinikmati saat berbuka puasa.

Hal ini tidak hanya berlaku bagi siswa Muslim saja, tetapi juga non-Muslim.

Dadan mengatakan, bahwa menu MBG yang akan dibagikan kepada siswa adalah makanan yang tahan hingga waktu berbuka.

“Contoh, telur, kurma, buah, susu, sayuran, kue kering fortifikasi, dan lain-lain,” kata Dadan, kepada Kompas.com, Minggu (2/3/2025).

Dadan juga memastikan bahwa pihaknya telah siap untuk pembagian MBG di bulan Ramadhan dan memastikan makanan tetap segar ketika dimakan saat berbuka.

Pihaknya telah menyesuaikan jenis makanan yang dibagikan agar tetap layak konsumsi saat waktu berbuka puasa.

“Kami usahakan semua makanan yang tahan lama, misalnya susu, telur, buah, kurma, dan kue kering. Hari ini kami juga sedang menguji sayuran yang bisa bertahan hingga 12 jam,” kata Dadan.

Evaluasi makanan

BGN juga melakukan evaluasi harian untuk mengantisipasi kemungkinan makanan basi.

Dadan bilang evaluasi ini mencakup pengawasan terhadap Satuan Pengelola Pengelolaan Gizi (SPPG), serta klarifikasi terhadap berbagai laporan yang beredar di media.

“Setelah makanan diberikan di pagi hingga siang hari, sorenya kami langsung evaluasi. Kami cek semua laporan, baik dari media maupun dari masyarakat, lalu kami kroscek dan klarifikasi,” ujar Dadan.

Menanggapi laporan terkait dugaan keracunan makanan yang basi di beberapa daerah, Dadan mengakui insiden tersebut sebagian besar terjadi karena mitra Satuan Pengelola Pengelolaan Gizi (SPPG) masih baru dan belum terbiasa menangani produksi makanan dalam jumlah besar.

“Rata-rata itu karena masih belum terbiasa. Jadi kami sekarang menyarankan, menginstruksikan kepada mitra yang baru-baru agar memulai program dari jumlah kecil,” ujar Dadan.

Dia menambahkan bahwa BGN telah melakukan evaluasi harian terhadap setiap SPPG yang terlibat dalam program MBG.

Menurutnya, penyebab utama makanan basi yang ditemukan di beberapa daerah adalah kurangnya pengalaman mitra dalam memasak dalam skala besar.

“Kami sudah melakukan kualifikasi dan evaluasi setiap hari. Masalah ini muncul karena SPPG baru belum terbiasa,” ujar dia.

“Ibu-ibu mungkin terbiasa memasak untuk 5-10 orang, tetapi memasak untuk lebih dari 1.000 orang itu butuh pembiasaan,” tambah Dadan.

MBG untuk siswa yang tak berpuasa

Dadan mengatakan, MBG akan dilaksanakan seperti biasa di daerah-daerah yang penduduknya banyak yang tidak berpuasa, tetapi menu MBG akan dibawa pulang di daerah yang penduduknya banyak berpuasa.

"Untuk tahap awal ini mekanismenya di daerah yang mayoritas puasa, makanannya (MBG) dibawa untuk buka," kata Dadan, di Jakarta, Senin (3/3/2025).

"Kemudian, untuk daerah-daerah yang nanti teridentifikasi lebih banyak yang tidak puasanya, pelayanannya akan normal seperti biasa," ujar dia.

Dadan mengatakan bahwa untuk mengakomodasi kebutuhan penerima manfaat yang berpuasa, mekanisme distribusi juga telah disesuaikan.

Badan Gizi Nasional (BGN) akan menyiapkan tiga dapur umum untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Badung. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung berkomitmen menyukseskan program tersebut. Bahkan, Bupati I Wayan Adi Arnawa menegaskan akan menambah enam dapur umum, sehingga seluruhnya berjumlah 9 dapur.

"Malahan kami sudah menyiapkan, malah nambah lagi 6 dapur umum sehingga menjadi 9 dapur umum di Badung," ucap Adi Arnawa, Senin (3/3/2025) ditemui di Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung.

Menurutnya, satu dapur umum yang akan dibangun bisa memasak mencakup 3.500 sasaran penerima. Ia meyakini dengan dukungan dana yang mumpuni, Badung bisa dengan siap melaksanakan program pemerintah pusat.

"Bahkan kalau tidak salah sudah ada anggaran Rp 16 miliar. Masing-masing dapur umum estimasi bisa Rp 3 miliar lebih sehingga ditambah ada 3 dapur oleh pusat. Mudah mudahan bisa cepat sehingga kami di Badung bisa cepat memberikan pelayanan MBG ini ke masyarakat," jelas Adi Arnawa.

Sebelumnya, uji coba pemberian menu makanan kepada siswa sudah berjalan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Badung. Pemkab Badung menyiapkan anggaran Rp 16,7 miliar untuk program itu.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Badung saat itu, Ida Bagus Surya Suamba, dalam uji coba muncul skema penganggaran untuk satu porsi sebesar Rp 20 ribu per anak. Besaran ini dua kali lipat dari yang dirancang pemerintah pusat sebesar Rp 10 ribu.

Anggaran Rp 20 ribu per anak dinilai ideal untuk melengkapi komponen pemenuhan gizi pada konsumsi tersebut. Surya menambahkan anggaran Rp 16,7 miliar ini untuk siswa PAUD, SD, hingga SMP dengan kemungkinan pola penerapan secara bergilir.

"Kami tentu mendukung program pemerintah pusat," kata Surya.

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas