Awal pekan ini adalah adalah kick off program makan bergizi gratis (MBG) pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di sejumlah wilayah Indonesia, Senin (6/1).

Lewat unggahan di akun media sosial Instagram-nya@gibran_rakabuming, Wapres Gibran  berjanji akan terus memperluas jangkauan program makan bergizi gratis.

"Program MBG adalah program strategis pemerintah dan akan terus ditingkatkan jangkauannya untuk membangun generasi emas kita," tulis Gibran dalam unggahannya.

Gibran menjelaskan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Prabowo-Gibran itu dilaksanakan secara serentak di 26 provinsi.

Pada unggahan video instagram itu, Gibran juga menyertakan kumpulan rekaman video saat dia memantau uji coba makan bergizi gratis di sejumlah sekolah.

Dia pun menyertakan musik latar film animasi manga asal Jepang, Ninja Cilik Hattori, yang sudah dialihbahasakan ke Bahasa Indonesia.

[Gambas:Instagram]

Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri mendapatkan anggaran negara sebesar Rp71 triliun untuk pelaksanaan program MBG di tahun 2025.

Secara bertahap ke depannya, program itu akan dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia. Saat ini, MBG diselenggarakan di 190 titik di 26 provinsi.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi menjelaskan berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), terdapat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang akan beroperasi.

Sebanyak 190 SPPG itu tersebar di 26 provinsi, yaitu Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta.

Kemudian, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

Hasan menjelaskan program MBG ditargetkan menyentuh 3 juta penerima manfaat mulai Januari hingga Maret 2025.

Pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat yang terdiri dari balita hingga pelajar SMA itu akan terus meningkat hingga mencapai 15 juta pada akhir 2025.

Selain itu, Hasan pun memastikan Prabowo-Gibran akan sidak program makan bergizi gratis. Namun untuk kapan dan di mana, dia belum menjelaskan.

Hari ini, program MBG diluncurkan dengan melibatkan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebutkan pihaknya sedang mengevaluasi hari pertama program Makan Bergizi Gratis baik dari segi menu maupun sasaran agar lebih baik lagi ke depan.

"Sedang dilakukan evaluasi, sasaran tetap ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah dari PAUD hingga SMA serta santri dan sekolah keagamaan lainnya," katanya saat dikonfirmasi ANTARA melalui pesan singkat di Jakarta, Senin.

Pada rapat bersama Komisi IX DPR RI yang digelar secara tertutup hari ini, Dadan juga menyampaikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengedepankan kualitas, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami kan mengedepankan kualitas. Pak Presiden berpesan berkali-kali jangan mengejar kuantitas, tapi kualitas. Jadi bagi yang sudah siap, dieksekusi," ujar dia.

Sejalan dengan arahan itu, ia melanjutkan, pemberian makan bergizi gratis pada target penerima manfaat akan dilakukan secara bertahap. Contohnya, pada hari pertama pelaksanaan program tersebut, target penerima manfaat yang ditetapkan Badan Gizi Nasional adalah sebanyak 400 sampai dengan 600 ribu anak-anak.

"Kurang lebih antara 400 sampai 600 ribu," ucapnya.

Ia juga memastikan bahwa pihaknya akan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis pada setiap hari.

"Tentu kita akan evaluasi tiap hari, seperti yang saya sampaikan target kita dari Januari sampai April akan mencakup tiga juta penerima manfaat," paparnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari menyebutkan bahwa pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia dilakukan secara bertahap hingga mencapai target 83 juta orang pada 2029.

"Karena ini program sangat besar, kalau menjangkau seluruh Indonesia, total penerima MBG hampir 83 juta. Tentu tidak bisa sekaligus, harus bertahap," kata Qodari usai meninjau pelaksanaan MBG di SDN 06 dan 07 Pulogebang Cakung Jakarta Timur, Senin.

Dari pelaksanaan MBG secara bertahap itu, lanjut dia, akan terjadi proses penyempurnaan sistem, penyempurnaan mekanisme dan kekurangan yang masih terjadi bisa terus diperbaiki.

Hari ini, program MBG diluncurkan dengan melibatkan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi.

Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Gorontalo.

Selanjutnya Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh BGN. Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, iNewsSurabaya.id - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) terus berkomitmen mendukung program pemerintah membangun 3 juta rumah per tahun. Melalui inovasi produk bata interlock presisi, SIG menawarkan solusi pembangunan rumah yang lebih cepat, efisien, dan ramah lingkungan. 

Hal ini mendapat apresiasi positif dari para pengembang perumahan nasional. Dalam kunjungan ke Rumah Contoh Bata Interlock Presisi SIG di Bambu Apus, Jakarta Timur, pada Jumat (27/12/2024), sejumlah asosiasi pengembang perumahan memberikan testimoni positif. 

Ketua Umum DPP APERSI, Junaidi Abdillah, menyebut proses pembangunan dengan bata interlock presisi SIG sangat cepat dan hasilnya bagus. 

"Prosesnya cepat, hasilnya bagus, efisien dalam pengecatan dan pengacian. Teknologi ini patut disebarluaskan," ujarnya.

Senada dengan Junaidi, Ketua Umum DPP HIMPERRA, Ari Tri Priyono, menilai bata interlock presisi sebagai terobosan luar biasa. Kualitasnya dinilai cocok tidak hanya untuk rumah bersubsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), tetapi juga rumah komersial. 

"Presisinya bagus, kualitasnya bagus, proses pengerjaannya cepat, dua puluh satu hari bisa selesai," kata Ari. HIMPERRA siap mensosialisasikan teknologi ini kepada anggotanya.

Ketua Umum ASPRUMNAS, M. Syawali P., juga mengapresiasi kepraktisan dan efisiensi bata interlock presisi. "Kecepatan, kerapihan, dan biaya lebih efisien karena sedikit tenaga kerja," tuturnya.

Joko Santosa, CEO Asatu Corporation, berbagi pengalaman menggunakan bata interlock presisi dalam pembangunan hunian MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) ramah lingkungan di Kendal, Jawa Tengah. Ia menyebut pembangunan menjadi dua kali lebih cepat dan biaya efisien hingga 35%.

Direktur Utama SIG, Donny Arsal, menyampaikan terima kasih atas kunjungan para pengembang. SIG menghadirkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 dan 57 di Bambu Apus setelah sebelumnya meluncurkan tipe 36 di IKN. 

Bata interlock presisi, yang memiliki mekanisme kerja seperti lego, lebih efisien dalam penggunaan material dan lebih mudah diaplikasikan. Selain itu, SIG juga menawarkan solusi beton inovatif berbasis semen hijau.

"Untuk mendukung target 3 juta rumah per tahun dibutuhkan kolaborasi dan inovasi teknologi. Bata interlock presisi merupakan teknologi yang mengubah metode pembangunan rumah menjadi lebih mudah, cepat dan efisien," ujar Donny. 

Inovasi ini diharapkan menjadi solusi konkret untuk menghadirkan hunian layak bagi masyarakat, sejalan dengan arahan Kementerian BUMN.

Editor : Ali Masduki

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) melakukan tinjauan distribusi makanan bergizi gratis (MBG) di sejumlah Sekolah Dasar di Depok, Senin (6/1).

Meutya bersama sejumlah pihak terkait meninjau program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut di SDN 5 dan SDN 3 Cilangkap, Depok.

"Hari ini kita mulai (program makan bergizi gratis) dengan 190 titik di 26 provinsi. Jadi hanya di SDN 5 dan 3 Cilangkap yang kebetulan kami ditugaskan untuk memeriksa pelaksanaannya," ujarnya di Cilangkap, Depok, Senin (6/1).

"Kita tadi lihat bahwa alhamdulillah berjalan lancar mulai dari proses pengantaran makanan, penyiapannya, pengantarannya sampai tadi distribusi dibagikan di dalam sekolah," imbuhnya.

Menurut pantauan CNNIndonesia.com, makanan disajikan dengan wadah berbahan stainless tanpa alat makan. Alat makan dan minum dibawa oleh para siswa dari rumah.

Menu yang disajikan kepada siswa-siswi di Cilangkap pada hari ini adalah nasi, ayam, tumis sayur, serta jeruk. Susu yang kerap menjadi perbincangan ketika membahas program ini tak nampak dalam paket makanan yang diberikan.

Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan(Presidential Communication Office/PCO) Ujang Komaruddinmengatakan menu susu tidak diberikan setiap hari, melainkan dua kali dalam seminggu. Namun belum jelas apakah susu sapi atau susu ikan, yang sempat jadi perbincangan, yang akan diberikan.

"Pak Kepala Badan sudah mengatakan ada pengganti susu.Ada menu yang namanya daun kelor dan buah-buahan.Itu sudah bagian dari pada pemenuhan gizi. Jadi semuanya sudah terpenuhi keseimbangan gizinya," kata Ujang.

"Nanti dua kali seminggu akan ada susu," tambahnya.

Ujang mengatakan program MBG saat ini mengakomodir 3 juta penerima manfaat. Pada akhir 2025, program ini ditargerkan bisa mengakomodir hingga 15 juta penerima manfaat.

Lebih lanjut, Meutya mengatakan menu yang diberikan di setiap daerah bisa saja berbeda. Hal tersebut, katanya, menyesuaikan dengan kekuatan penyediaan pangan di daerah masing-masing.

"Jadi kalau memang di situ kekuatannya di peternakan ayam, maka yang diserap itu. Kalau memang ada ternak sapi, maka yang diserap itu," katanya.

KOMPAS.com - Tahap awal penerapan program makan siang bergizi gratis sudah dimulai pada Senin (6/1/2025). Wadah makanan stainless berisi makanan bagi para siswa sudah sampai di beberapa sekolah di Indonesia.

Salah satunya adalah SDN Slipi 07 Pagi, Jakarta Barat. Guru koordinator pelaksana program makan bergizi gratis SDN Slipi 07 Pagi Hery Pernata mengatakan, sekolahnya menerima makan bergizi gratis untuk seluruh siswa yakni sekitar 500 murid.

Hery menjelaskan, penerapan program makan bergizi gratis di sekolahnya. Kata Hery, semua makanan akan datang menjelang waktu istirahat atau sekitar pukul 08.00 WIB lalu dikumpulkan dalam satu ruangan.

Setelah terkumpul, makanan mulai didistribusikan untuk anak kelas 1, 2, dan 3 menyesuaikan dengan jam istrirahat.

Kemudian pada pukul sekitar pukul 09.00 dan 09.30 WIB dilanjutkan pemberian makanan untuk anak-anak kelas 4, 5, dan 6. Makanan juga akan diberikan pada anak kelas 1 SD yang masuk di siang hari.

Menu makan bergizi gratis variatif

Siswa sudah diminta untuk membawa alat makan seperti sendok dan garpu sendiri. Sementara alat makan stainless akan dikembalikan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan gizi (SPPG) sekitar jam pulang sekolah.

"Jadi begitu datang, mereka,barang makanan itu ompreng kita kumpulkan dari satu ruangan, dari satu ruangan, kita susun di dasaran kelas. Untuk kelas 1, 2, 3 nanti penjaga sekolah dan guru yang mendistribusikan ke kelas. Nah untuk kelas 4, 5, 6 kayak tadi,anak-anaknya yang kelas tinggi itu, yang piket, kita suruh untuk mengambil ke bawah ke ruangan tersebut,untuk dibawa ke kelasnya," tambahnya.

Menu makanan yang diberikan, kata Hery juga variatif seperti ikan, ayam, dan telur. Lalu juga ada sayur dan buah yang semuanya dikemas dalam satu wadah makanan yang terbuat dari stainless.

Setelah anak-anak selesai makan, mereka perlu mengembalikan wadah makanannya untuk dibawa kembali ke SPPG.

Hery mengatakan, jika ada siswa yang tidak hadir maka makanan yang ada akan ditawarkan pada siswa lainnya yang ingin menambah porsi makanan.

Siswa juga diminta membawa tempat makan sendiri untuk membungkus makanan yang tersisa di wadah stainless milik mereka masing-masing.

"Sisanya itu, awal kita kembalikan ke anak-anak, ini loh temennya ada ini, ada mau bantu ngabisin enggak? Kita tawarkan dulu ke temennya. Kalau memang enggak ada, kita sih ada beberapa solusi kita buat kompos," tuturnya.

Secara keseluruhan, Hery menilai program makan bergizi gratis sudah cukup baik dan banyak disukai anak-anak.

Namun ia berharap, ke depannya makanan yang disajikan bisa lebih bervariatif utamanya di bagian buah-buahan para siswa.

"Menunya lebih variatif aja gitu kan. Dan ya buahnya juga variatif, kemarin sih sempet begitu aja sih sarannya. Karena kan selama ini buahnya jeruk, pisang, jeruk, pisang gitu," ucapnya.

Pantauan Kompas.com, para siswa juga tampak antusias menerima makan bergizi gratis ini. Salah satu siswa kelas 6 benama Aisy mengaku senang bisa mendapat makan bergizi gratis. Sebab, ia tidak perlu terlalu banyak menghabiskan uang untuk jajan di kantin

"Senang (dapat makan bergizi gratis) jadi enggak nambah duit buat jajan," kata Aisy.

Hal senada juga diungkapkan oleh siswa kelas 6 lainnya yakni Ratu. Ia merasa senang karena makanan yang disediakan enak dan gurih. Sisa uang jajannya pun bisa ditabung.

"Senang. Uangnya bisa ditabung jadi enggak kepakai buat jajan-jajan yang banyak," ujar Ratu.

Makan bergizi gratis belum merata

Meski sudah resmi diterapkan mulai 6 Januari 2025, ternyata implementasi makan bergizi belum merata di semua sekolah di seluruh Indonesia.

SDN Cideng 07 Pagi, Jakarta Pusat yang belum mendapatkan porsi makan bergizi gratis dari pemerintah pusat. Padahal, sekitar Agustus 2024 SDN Cideng 07 Pagi sudah melaksanakan uji coba makan bergizi gratis dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Terkait makan gratis. Untuk info yang saya ketahui memang katanya akan ada dua tahap ya. Tahap pertama, dan tahap kedua nanti di bulan April," kata Kepala Sekolah SDN Cideng 07 Pagi Masna Saragih saat ditemui di sekolah, Senin (6/1/2025).

Masna Saragih menambahkan, sejauh ini sih khususnya sekolah kami memang belum mendapatkan info apakah sekolah akan diberikan makan gratis tersebut.

Masna mengatakan, saat ini ia baru diminta data oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait pernah atau tidak melaksanakan uji coba makan bergizi gratis.

Sejak dilakukan uji coba ia menilai program makan bergizi gratis ini sangat bagus untuk membantu siswa utamanya yang kurang mampu untuk memenuhi gizi mereka.

Masna menyarankan pemerintah juga mempertimbangkan untuk membuat menu makan yang sederhana dan bergizi untuk siswa yang pulang sekolahnya lebih cepat. Selain itu, juga perlu dipastikan kembali bahwa penerima manfaat program makan bergizi gratis ini memang jatuh pada sekolah yang memang banyak memiliki siswa tidak mampu.

"Kalau bagi saya makan gratis itu langkah baiknya dibedakan. Dalam arti makan bergizi ya. Kalau gizi itu kan bukan hanya di dalam menu makanan saja. Tapi kan bisa juga kayak di susu, telur. Itu kan juga udah bagian dari gizinya.Nah, menurut saya langkah baiknya gini," ungkap dia.

Pemerintah melalui Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati menjelaskan mengapa belum semua sekolah menerima manfaat program makan bergizi gratis.

Kata Adita, pada tahap awal ini pemerintah menargetkan lebih dari 3 juta penerima makan bergizi gratis dicapai sejak Januari hingga Maret 2025.

Angka itu juga termasuk ibu hamil dan balita yang akan menerima makan bergizi gratis. Kendati demikian, Adita memastikan jumlah penerima makan bergizi gratis akan ditingkatkan bertahap.

"Nantinya pada April-Juni penerima manfaat MBG akan bertambah menjadi 6 juta. Lalu, Juli-Agustus akan bertambah lagi jadi sekitar 15 juta penerima," tutur Adita dikutip dari Kompas.com, Senin (6/1/2025).

Adita menyampaikan,targetnya pada 2025 ini sekitar 40 persen penerima manfaat dari MBG bisa terpenuhi.

Adita melanjutkan, pemberian makanan dilakukan di jam sekolah menurut tingkat satuan pendidikan, yakni mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), TK, SD, SMP dan SMA.

Ia kemudian, merinci untuk PAUD dan TK, makanan akan diberikan di pagi hari karena jam sekolah yang terbatas tidak sampai siang hari. Lalu untuk siswa SD makanan akan diberikan sebelum pukul 12.00 waktu setempat.

"Sementara kalau SMP dan SMA itu di jam makan siang. Ini juga sesuai dengan beberapa uji coba yang sudah dilakukan oleh pemerintah," ucap Adita

Berikut daftar sekolah di Jakarta yang sudah melaksanakan program Makan Bergizi Gratis:

SPPG Halim

• SD Angkasa 5: 128 siswa

• SD Angkasa 1: 304 siswa

• SD Angkasa 7: 22 siswa

• SD Angkasa 10: 46 siswa

• SMPN 80: 855 siswa

• SMPN 214: 825 siswaMTSN 14: 467 siswa

• SMK Angkasa 1: 306 siswa

Total penerima manfaat: 2.953 siswa

SPPG Susukan Ciracas, Jakarta Timur

• SDN 01 Susukan: 374 siswa
• SDN 02 Susukan: 381siswa
• SDN 03 Susukan: 384 siswa
• SDN 04 Susukan: 379 siswa
• SDN 05 Susukan: 380 siswa
• SDN 08 Susukan: 375 siswa
• SMP 174 Susukan: 709 siswa
• PAUD Al Murzaqiyah: 33 siswa
• PAUD Fatahilah: 40 siswa

Total penerima manfaat: 3.055 siswa

SPPG Palmerah, Jakarta Barat, target penerima manfaat sebagai berikut:

• SDN Slipi 07: 564 siswa
• TK Aisiyah: 29 siswa
• SD Barunawati: 215 siswa
• TK Nurul Huda: 38 siswa
• SD 11 Slipi: 400 siswa
• SLB 5 Slipi: 197 siswa
• TK Bhayangkari: 48 siswa
• SMP Barunawati: 343 siswa
• MTS AL-Ukhuwwah: 112 siswa
• SD 15 Slipi: 386 siswa
• SMPN 61 Slipi: 655 siswa

Total penerima manfaat: 2.987 siswa

SPPG Pulo Gebang, Cakung Jakarta Timur

• PAUD Baiturahim: 51 siswa
• PAUD Rasfaldi Mukhlisin: 48 siswa
• PAUD Persada: 20 siswa
• TK Rabiah Al Adawiyah: 28 siswa
• TK Mutiara: 28 siswa
• TK Al Mada: 104 siswa
• TK Bakti Utama: 13 siswa
• RA At-Toyibah: 45 siswa
• SDN 06 Pulo Gebang: 529 siswa
• SDN 07 Pulo Gebang: 550 siswa
• MIS Darus Syifa: 164 siswa
• SMPN 138 : 1049 siswa
• SMAN 11: 430 siswa

Total Penerima Manfaat: 3.059 siswa.

Warga melintas di salah satu perumahan subsidi di Bagendung, Kota Cilegon, Banten, Rabu (8/1/2025). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alokasi anggaran untuk mendukung program 3 juta rumah pada tahun 2025 melalui APBN sebesar Rp40,27 triliun guna memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakan berpenghasilan rendah (MBR).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut ada 3 juta anak-anak sekolah yang menjadi penerima program makan bergizi gratis (MBG) dari Januari hingga April 2025.

Ketua Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menuturkan, pihaknya akan melakukan evaluasi rutin setiap hari untuk program MBG yang mulai dilaksanakan hari ini.

"Tentu kami akan evaluasi setiap hari, dan seperti yang sudah kami sampaikan bahwa target kami dari Januari sampai April akan mencakup 3 juta penerima manfaat," kata Dadan di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

Dadan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan kepada BGN untuk menyakurkan MBG secara bertahap ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.

"Pak Presiden (menyampaikan) agar tidak terlalu memaksakan hari ini seluruhnya. Tapi bertahap saja, jadi yang sudah siap dilaksanakan, bagi yang belum secara bertahap," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Dadan mengucapkan terima masih kepada Komisi IX DPR RI yang telah melakukan persetujuan untuk anggaran MBG senilai Rp 71 triliun.

"Dengan demikian, nanti uang itu akan masuk ke Badan Gizi Nasional dan dapat digunakan untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis," imbuh Dadan.

Dadan menuturkan, anggaran MBG Rp 71 triliun ini akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

"Kami mendapatkan anggaran biaya tambahan di bulan Desember. Untuk uji coba di bulan Desember. Kemudian untuk 2025 sudah masuk APBN Rp 71 triliun," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari menyebutkan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia dilakukan secara bertahap hingga mencapai target 83 juta orang pada 2029.

"Karena ini program sangat besar, kalau menjangkau seluruh Indonesia, total penerima MBG hampir 83 juta. Tentu tidak bisa sekaligus, harus bertahap," kata Qodari usai meninjau pelaksanaan MBG di SDN 06 dan 07 Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, Senin.

Dari pelaksanaan MBG secara bertahap itu, lanjut dia, akan terjadi proses penyempurnaan sistem, penyempurnaan mekanisme dan kekurangan yang masih terjadi bisa terus diperbaiki.

"Kalau langsung serentak seluruh Indonesia, nanti kalau ada masalah tentunya akan menjadi masalah besar. Tapi kalau bertahap, berproses, InsyaAllah nanti masalah-masalah itu sudah selesai ketika skalanya sudah nasional atau maksimal," katanya.

Untuk target penerima MBG hingga akhir Desember 2025, kata dia, menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai "leading sector".

"Tapi informasi yang kami dapatkan hingga akhir 2025 mencapai 15 juta dan bertahap sampai 2029 sekitar 83 juta," katanya.

Dia berharap dengan pemberian MBG itu, maka kualitas gizi anak-anak menjadi meningkat, belajarnya juga semangat, ekonomi juga berkembang sehingga generasi menuju 2045 itu betul-betul akan berkualitas.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariqo Wibawa Satria menuturkan secara nasional hari ini ada 600.000 anak menerima manfaat dari makan bergizi gratis.

Seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, kata dia, tahun 2025 dan seterusnya adalah tahun penghematan.

"Nah harapan dari Presiden adalah kalau kita berhemat di tahun 2025, korupsi dicegah, judi online dicegah, penyelundupan dicegah. Maka pada 2026 nanti akan lebih banyak lagi menerima manfaat dari makan bergizi gratis," kata dia.

Program MBG ini merupakan program pertama sejak Indonesia merdeka. "Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Anggaran untuk makan bergizi gratis ini, setelah melalui uji coba sebesar Rp10 ribu per paket untuk di Pulau Jawa. Sedangkan di luar Pulau Jawa itu menyesuaikan dengan ketersediaan pangan dan rekomendasi dari para ahli gizi.

Targetnya di 2029, kata dia, hampir 83 juta masyarakat itu bisa mendapatkan MBG.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hari ini memanggil Badan Gizi Nasional (BGN) ke DPR. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup dan diketahui membahas soal program makan bergizi gratis (MBG).

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan salah satu agenda pembahasan dengan Komisi IX DPR RI hari ini menyangkut penyesuaian anggaran dukungan buat manajemen Badan Gizi Nasional sekitar Rp 1,5 triliun. Anggaran tersebut, kata dia akan dialihkan untuk program pemenuhan gizi nasional.

"Tadi kami membahas terkait dengan penyesuaian anggaran yang awalnya untuk dukungan manajemen kurang lebih Rp 8 triliun, diturunkan menjadi kurang lebih Rp 7 triliun. Turun 1,5 triliun yang kami alokasikan untuk lebih banyak program pemenuhan gizi nasional," beber Dadan saat ditemui di Gedung Nusantara I DPR RI, Senin (6/1/2025).

Dadan juga menjelaskan bahwa ada sekian syarat yang diperlukan dalam penggunaan APBN, salah satunya yakni mendapatkan persetujuan dari Komisi IX DPR RI agar BGN bisa menjalankan program MBG.

"Karena ada 20 syarat bahwa APBN itu ketika ditetapkan, tidak bisa langsung digunakan. Salah satu syarat yang hari ini terakhir, yang bisa dibuka adalah persetujuan dari Komisi IX agar anggaran BGN disetujui. Dengan demikian, uang itu akan masuk ke BGN, dan dapat digunakan untuk pelaksanaan program MBG," paparnya.

Terkait evaluasi pelaksanaan perdana MBG hari ini, Dadan menegaskan akan mengevaluasi berjalannya program MBG setiap hari dengan target per Januari-April 2025 ada sebanyak 3 juta penerima manfaat.

"Kemarin saya dipanggil oleh Pak Presiden agar tidak terlalu memaksakan hari ini, jadi seluruhnya bertahap saja. Jadi, yang sudah siap, dilaksanakan. Bagi yang belum, secara bertahap dilaksanakan. Terutama karena hari ini kami fokus untuk rapat dengar pendapat dengan Komisi IX, agar anggaran bisa digunakan," tandas Dadan.

KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) disarankan untuk membangun perumahan berbasis komunitas.

Usulan tersebut dikemukakan oleh Lembaga Pengkajian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Indonesia (LP P3I) atau The Housing and Urban Development (HUD) Institute Indonesia saat rapat bersama Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah pada Jumat (3/1/2025).

Dewan Pakar HUD Institute Indonesia. Encep R. Marsadi mengatakan, perumahan berbasis komunitas digagas dan lahir dengan memerhatikan besarnya peran masyarakat dalam penyediaan hunian.

"Bahkan bisa disebut rumah yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat sebagai penyumbang terbesar dalam penyediaan perumahan nasional, yakni sekitar 82,68 persen menurut data BPS 2022, jika dibandingkan dengan perumahan yang dibangun swasta sebesar 10-17 persen dan yang dibangun pemerintah sebesar 5-10 persen," ujar Encep dalam keterangannya dikutip pada Senin (6/1/2025).

Namun dengan persentase yang besar tersebut, masih banyak rumah yang belum memenuhi ktiteria teknis seperti rumah tidak layak, berada di kawasan ilegal maupun kawasan kumuh, dan tidak dilengkapi dengan sanitasi.

"Maka dari itu dibutukannya upaya pendampingan kepada masyarakat dari pemerintah," imbuhnya.

Salah satu contoh perumahan berbasis komunitas yang telah berhasil dilaksanakan di sejumlah daerah adalah Perumahan Komunitas Penggembala Kerbau Rawa di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

"Konsepnya lahan disediakan oleh masyarakat yang tergabung dalam komunitas dan desa, pembangunannya dibantu pemerintah lewat program BSPS," tukas Encep.

Menanggapi usulan tersebut, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menilai perlunya entitas struktur negara di tingkat bawah seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dapat difungsikan menjadi kelompok ekonomi masyarakat termasuk untuk pembangunan rumah berbasis komunitas. Hal ini juga sesuai dengan konsep gotong royong.

Menurut dia, RT dan RW dapat juga difungsikan sebagai pendamping dalam pembangunan atau perbaikan rumah yang layak huni lengkap dengan sanitasi dan pengelolaan sampahnya.

"Terutama di desa yang sudah banyak yang mempunyai rumah namun belum layak huni karena tidak dilengkapi sanitasi. Untuk itu peningkatan rumah menjadi layak huni yang sehat di desa-desa menjadi bagian dari Program 3 Juta Rumah," tuturnya.

Untuk itu Fahri menyatakan bahwa Kementerian PKP selalu terbuka dengan berbagai usulan untuk menyusun formula dalam penyediaan hunian layak bagi rakyat.

"Ujungnya kita akan susun aturannya yang komprehensif, supaya ini bisa menjadi inovasi dari Presiden Prabowo kepada rakyat bahwa jalan untuk mendapatkan hunian layak terbuka," pungkas Wamen PKP itu.

Program makan bergizi gratis (MBG) yang jadi andalan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dimulai pada Senin (6/1) ini di 26 provinsi.

Pemerintah menjanjikan program makan bergizi gratis bisa menyentuh 3 juta penerima manfaat hingga Maret 2025 dan 15 juta penerima hingga akhir tahun nanti. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut program MBG akan menyasar balita hingga pelajar SMA.

Presiden Prabowo sebelumnya sempat menyatakan sumber pangan untuk program MBG bakal secara penuh menggunakan hasil panen dari petani dan nelayan. Program MBG diklaim dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5 hingga 2 persen.

Selain itu, Prabowo menegaskan program MBG tidak sekedar memberikan nutrisi pada anak sekolah, tetapi juga jadi salah satu cara mengatasi stunting yang masih menjadi masalah serius di Indonesia. Dia juga yakin program MBG bisa menghapus kemiskinan ekstrem.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai harapan besar tersebut bisa terwujud jika pemerintah menjamin program MBG terus berjalan alias konsisten. Ia menyebut tujuan MBG untuk mengatasi stunting hingga kemiskinan ekstrem kemungkinan baru bisa terlihat setelah program berjalan selama satu atau dua tahun.

"Pertama tentu dari sisi keberlanjutan, sepanjang kebijakan itu berlanjut, artinya tidak hanya berlaku setahun tapi sampai nanti selesai begitu," kata Trubus kepada CNNIndonesia.com, Senin (6/1).

"Misalnya stunting otomatis hanya bisa terlihat setelah satu sampai dua tahun. Kemudian kemiskinan ekstrim juga begitu, hanya bisa terlihat nanti. Jadi intinya adalah keberlanjutan supaya outputnya dapat terukur," imbuhnya.

Pengamat kebijakan publik PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio juga mengatakan makan bergizi gratis bisa saja berandil pada penurunan kasus stunting dan kemiskinan ekstrem.

Namun, kata dia, program ini terlalu tergesa-gesa dilaksanakan sehingga berpotensi menimbulkan masalah baru di masa mendatang.

"Program ini niatnya baik untuk ketahanan pangan, untuk anak-anak, untuk mempersiapkan SDM yang handal menuju Indonesia Emas di 2045," kata Agus saat diwawancara.

Salah satu persoalannya, menurut Agus, program MBG tidak memiliki payung hukum yang kuat dan hanya berlandaskan peraturan presiden (perpres). Ia menilai program berskala nasional dengan anggaran jumbo ini mestinya diatur lewat undang-undang.

"Ini program bagus tapi mencemaskan, karena pertama underlying hukumnya tidak kuat hanya perpres, sementara banyak pelaksanaan yang harusnya diatur," tuturnya.

Ia menjelaskan dasar hukum itu sangat penting karena pemerintah pusat tidak sepenuhnya menanggung anggaran makan bergizi gratis, tapi juga meminta bantuan atau urunan dari pemerintah daerah.

Agus berpendapat tak semua pemerintah daerah punya kemampuan yang sama untuk menyelenggarakan makan bergizi gratis.

"Seberapa jauh pemerintah daerah bisa ikut membantu karena underlying hukumnya tidak kuat hanya perpres. Sementara dari Menteri Dalam Negeri juga belum terlihat, petunjuk pelaksanaan dan teknisnya seperti apa," katanya.

Agus melanjutkan, tanpa aturan yang jelas, publik pun bakal bertanya-tanya soal pengawasan program MBG ini. Misalnya, jika terjadi keracunan makanan atau reaksi alergi dari penerima manfaat.

Siapa yang akan bertanggung jawab dan bagaimana mekanisme penanganan kesehatan jika sewaktu-waktu terjadi keracunan makanan?

"Bagaimana caranya mencegah supaya ini tidak bermasalah. Adakah program mitigasi yang sudah disiapkan oleh BGN atau KSP, apa bentuknya," tanyanya.

Kekhawatiran juga disampaikan Trubus. Ia menilai tanpa aturan yang kuat, program MBG memberikan celah bagi siapapun melakukan penyelewengan dana dan penipuan.

"Karena kalau enggak ada pengawasan berjenjang nanti jadi seperti dana desa yang kesannya malah menjadi bancakan kalau pengawasannya tidak ketat," kata Trubus.

Karena itu, ia mendesak agar pemerintah segera menyusun payung hukum hingga petunjuk teknis yang rinci soal program MBG hingga ke level pelaksana di lapangan.

"Kenapa tidak dibentuk saja undang-undangnya, terus ada peraturan pemerintahnya. Jadi artinya kalau nanti di tengah jalan ada yang melakukan pelanggaran sanksinya jelas," pungkasnya.

Susu sapi tidak ada dalam menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) atau dapur Halim Perdanakusuma.

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menjelaskan susu belum tersedia dalam menu MBG di Jakarta karena belum siap. Oleh karena itu, susu tidak disertakan hanya untuk hari ini.

"Besok. Ini kan baru uji coba tentu saja. Enggak usah terlalu berkecil hati, ada kekurangan sana-sini ini, enggak apa-apa, nanti kan susunya belum siap," ujar Budi Arie saat meninjau pelaksanaan MBG di SD Angkasa 5, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (6/1).

Ia menegaskan wilayah pusat sentra susu seperti Jawa Timur, telah menyediakan susu sapi sebagai salah satu menu utama MBG. Saat ini, koperasi susu mampu memasok sekitar 1,3 juta liter per hari.

Namun, Budi Arie mengakui ada kesulitan dalam menyuplai susu sapi di Jakarta, berbeda dengan daerah seperti Malang di Jawa Timur yang memiliki koperasi susu sapi yang kuat.

"Koperasi susu sapi kita yang kuat itu di Jawa Timur. Di Malang sudah ada, kalau di Jakarta susah," ujarnya.

Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Halim Perdanakusuma bernama 'Dapur Sehat Anak Bangsa' menyiapkan menu makan bergizi gratis (MBG) berisi menu ayam teriyaki, sayur buncis, nasi dan pisang.

Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, sajian makanan bergizi gratis ini diolah dan dimasak di lokasi. Kemudian makanan dikemas dengan tempat makan alumunium berbentuk persegi.

Panglima Komando Operasi Udara I Marsda TNI Tedi Rizalihadi mengatakan menu makan bergizi gratis ini seharga Rp10 ribu. Ia mengatakan belum ada menu susu sapi pada hari ini lantaran berganti-ganti menu tiap harinya.

"Sementara 10 ribu. Karena ini pertama kita mengacu di 10 ribu. Kan tiap hari menu-menunya beda. Hari ini belum ada susu. Nanti kalau ada susu kita cek lagi," kata Tedi di lokasi.

Sementara mitra SPPG Halim Perdanakusuma Chef Jonie Kusuma mengatakan menu makan bergizi gratis berganti-ganti hingga 20 hari.

"Per hari beda variasinya. Dari tanggal 1-20 menunya beda. Nanti 21 kembali ke menu awal. Kami ajukan menu dan atas rekomendasi ahli gizi," kata dia.

Chef Jonie mengatakan dapur SPPG di Halim Perdanakusuma per hari ini membuat 1.500 porsi makan siang gratis untuk sekolah yang ada di sekitar Halim.

"Untuk saat ini 1.500. Untuk berikutnya karena daerah dapur yang saat ini dengan geospasialnya 3.800. Besok 3.800. Kalau se-Halim 11 ribu nanti ada dapur tambahan," kata dia.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini didukung alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025.