Jakarta -

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar membeberkan bentuk dukungan pihaknya untuk merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi target Presiden Prabowo Subianto. Program itu dinilai penting untuk meningkatkan pertumbuhan di sektor konstruksi dan ekonomi.

Mahendra mengatakan pihaknya telah berkirim surat kepada perbankan dan lembaga jasa keuangan (LJK) lainnya untuk mendukung perluasan pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dalam hal ini lembaga jasa keuangan diberikan ruang untuk mengambil kebijakan pemberian kredit dan pembiayaan berdasarkan penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan pertimbangan bisnis.

"Kami telah menyampaikan surat kepada perbankan, perusahaan pembiayaan, juga BP Tapera dan PT SMF untuk mendukung perluasan pembiayaan rumah bagi MBR. Di awal tahun ini kami melakukan prudential meeting dengan para direksi dan komisaris perbankan yang antara lain membahas dan mendalami dukungan perbankan bagi pelaksanaan program-program prioritas pemerintah," kata Mahendra dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (14/1/2025).

Berkaitan dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), Mahendra menegaskan bahwa itu bukan sebagai faktor utama dalam pemberian kredit. Artinya, masyarakat yang memiliki catatan kredit tidak lancar dalam SLIK masih bisa mendapatkan fasilitas kredit.

Mahendra menyebut penggunaan SLIK dalam proses pemberian kredit atau pembiayaan perumahan merupakan salah satu informasi yang digunakan dalam analisis kelayakan calon debitur dan bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan dalam pemberian kredit dan pembiayaan itu.

"Dalam kaitan itu tidak terdapat ketentuan OJK, sekali lagi tidak terdapat ketentuan OJK yang melarang pemberian kredit atau pembiayaan untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non lancar, termasuk apabila akan dilakukan penggabungan fasilitas kredit atau pembiayaan lain khususnya untuk kredit dan pembiayaan dengan nominal kecil," tegas Mahendra.

Dukungan lainnya yang diberikan adalah penetapan kualitas aset produktif untuk debitur dengan plafon hingga Rp 5 miliar dapat dilakukan hanya didasarkan ketepatan pembayaran pokok atau bunga yang dikenal dengan istilah 1 pilar saja. Aturan ini mempermudah bank dalam menyalurkan kredit perumahan khususnya bagi MBR.

"Ini pemanfaatan dari peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2019, maka pemberian untuk debitur sampai Rp 5 miliar dapat hanya menggunakan satu pilar saja," tuturnya.

Selain itu, OJK telah mengatur bobot risiko kredit yang lebih granular melalui SEOJK No.24/SEOJK.03/2021. Semakin rendah rasio Loan To Value (LTV), maka bobot Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) kredit juga lebih kecil sehingga membantu perbankan lebih efisien dalam menyalurkan kredit properti.

"Kredit untuk properti rumah tinggal dapat dikenakan bobot risiko ATMR kredit yang rendah dibandingkan kredit lainnya, antara lain kredit kepada korporasi. Dalam ketentuan itu, bobot risiko ditetapkan secara granular dengan bobot rendah sebesar 20% berdasarkan loan to value. Dengan begitu perbankan memiliki ruang permodalan yang lebih besar untuk menyalurkan KPR selanjutnya," jelas Mahendra.

Untuk mendukung sisi pendanaan kepada pengembang perumahan, OJK juga telah mencabut larangan pemberian kredit pengadaan pengolahan tanah sejak 1 Januari 2023. Pengembang perumahan diberikan keleluasaan untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan guna melakukan pengadaan atau pengolahan tanah yang sebelumnya dilarang.

"Dengan berbagai dukungan kebijakan itu, maka kami optimis program pemerintah untuk menyediakan 3 juta hunian bagi masyarakat pendapatan rendah dapat terlaksana dengan baik," tutup Mahendra.

(aid/kil)

inilah wujud kolaborasi kita bersama antara pusat dan daerah

Tangerang (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman RI (PKP) mengungkapkan Rusunawa Cipta Griya Kedaung di Kota Tangerang mempunyai fasilitas yang layak diadopsi di daerah lain.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait di Tangerang Selasa mengatakan Rusunawa Cipta Griya Kedaung menjadi salah satu bukti konkret dari kolaborasi antar pemangku kebijakan dalam menyediakan ruang hunian yang terjangkau.

"Rusunawa Cipta Griya Kedaung berhasil memproyeksikan ruang huni dengan fasilitas yang lengkap untuk semua kalangan masyarakat, mulai dari guru honorer sampai pemulung di Kota Tangerang," kata Maruar Sirait didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnivian dan Penjabat Wali Kota Tangerang Nurdin, selepas menandatangani peresmian Rusunawa Cipta Griya Kedaung Kota Tangerang, Selasa.

Dirinya juga mengapresiasi pembangunan rusun yang berdiri di atas lahan seluas 3.856 meter persegi milik Pemerintah Kota Tangerang tersebut sebagai wujud keberpihakan pemerintah kepada masyarakat.

"Seperti yang dicetuskan pak Pj Wali Kota tadi ya, Kolaborasi Wujudkan Visi. Ini sangat bagus ya karena inilah wujud kolaborasi kita bersama antara pusat dan daerah," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut juga, Ara bersama Tito didampingi Dr. A. Damenta dan Dr. Nurdin turut menyapa sekaligus ngopi bareng para penghuni rusun.

"Ini luar biasa karena tadi kita ngobrol bareng penghuni rusun yang berprofesi sebagai pemulung, tentunya ini sesuatu yang luar biasa karena pemulung bisa menghuni rumah dengan fasilitas lengkap dan bahkan hingga 3 kamar, dengan harga yang murah. Inilah yang disebut dengan keberpihakan," katanya.

Pj Wali Kota Tangerang Dr. Nurdin mengatakan rusun tersebut tidak hanya menyasar squater atau pemulung melainkan juga menyasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) lainnya.

"Seperti penghuni bantaran Sungai Cisadane, pekerja serabutan dan juga masyarakat yang terdampak pembebasan lahan untuk pembangunan dengan konsep Urban Renewal atau peremajaan kawasan yang semula hunian tapak atau landed housing menjadi hunian bertingkat atau vertical housing," ungkap Dr. Nurdin.

Rusun Cipta Griya Kedaung memiliki 70 unit dengan kapasitas 230 hunian dengan tipe yang bervariasi mulai dari tipe manula, hingga tipe 18A sampai tipe 36c yang dilengkapi dengan klinik, minimarket dan juga ruang penjaga serta kios-kios.

Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Tangerang Decky Priambodo menambahkan, Rusunawa Cipta Griya Kedaung mempunyai fasilitas terbaik yang ada di Provinsi Banten.

Berbagai fasilitas unggulan mulai dari kapasitas yang besar (70 unit), ruang terbuka hijau, akses ramah disabilitas, solar panel, sampai dibangun dengan sistem yang ramah lingkungan (green building).

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan skema pembiayaan untuk Program 3 Juta Rumah. Ia menyebutkan pembangunan rumah di desa akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu untuk perkotaan akan mengandalkan kerjasama bisnis seperti menggaet investor atau pengembang.

Hal ini ia sampaikan saat hadir dalam seminar internasional bertajuk Sustainable Housing, Building, and Cities di Fairmont Jakarta pada Selasa (14/1/2025).

"Itu (perkotaan) bisa masuk skema bisnis. Desa APBN," kata Fahri.

Perbedaan skema pembiayaan ini dikarenakan skema investasi dinilai kurang cocok di daerah desa dan pesisir. Sebab, masyarakat di pedesaan kebanyakan membangun rumahnya sendiri dibanding membeli rumah.

"Karena kalau tadi berbicara tentang kota, desa, dan pesisir, kami menghitung bahwa di desa itu kalau kita pakai modern bisnis agak sulit. Mayoritas di desa sebenarnya sudah punya rumah. Cuma rumahnya tidak layak," jelas Fahri.

Sementara itu, di perkotaan tantangannya adalah ketersediaan lahan yang terbatas. Sementara masih banyak orang yang belum memiliki rumah. Masalah lainnya adalah di daerah pesisir seperti di Jakarta masih banyak ditemukan rumah kumuh.

Menurut Fahri permasalahan ini bisa diatasi melalui kerjasama bisnis. Seperti masalah permukiman kumuh, pihaknya berencana mengubah daerah tersebut menjadi modern tanpa perlu digusur.

"Makanya OECD saya usulkan nanti salah satunya bekerjasama dengan ITB (Institut Teknologi Bandung). Kami sedang berdiskusi dengan ITB.

Itu ada Sekolah Arsitektur dan Perencanaan Kebijakan di ITB. Mereka nantinya menciptakan sistem bagaimana mengkonversi kawasan-kawasan kumuh menjadi perkotaan modern tanpa menggusur," kata Fahri.

Di luar itu, pemerintah telah mendapat investasi dari pihak swasta lokal maupun internasional. Terbaru, Qatar baru saja menandatangani MoU investasi 1 juta rumah di Indonesia pada Rabu (9/1/2025). Investasi ini termasuk dalam realisasi Program 3 Juta Rumah.

"Qatar kemarin kita sudah tanda tangan 1 juta unit. Hari berikutnya saya bertemu dengan pejabat resmi dari kantor pejabat resmi Qatar menyebut komitmen tambahan 5 juta unit," ujarnya.

Untuk lokasi pembangunannya masih disiapkan oleh pemerintah, seperti di kawasan Kemayoran, Senayan, dan Kalibata. Nantinya investor juga akan diajak survei ke lokasi pembangunan serta dibantu untuk memahami aturan di Indonesia.

(aqi/das)

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai eksekusi program 3 juta rumah.

Fahri menyebut, meski program tersebut membutuhkan lahan yang tidak sedikit, tetapi Presiden Prabowo melarang pemenuhan kebutuhan lahan dilakukan lewat alih fungsi lahan produktif atau area persawahan.

“Kami tidak akan menggunakan tanah produktif. Presiden sudah melarang kita untuk memakai persawahan untuk rumah,” kata Fahri dalam Seminar Sustainable Housing, Building and Cities in Indonesia di Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Pelarangan alih fungsi area sawah menjadi perumahan itu dilakukan guna mengejar target swasembada pangan yang juga menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, pembangunan rumah di atas bekas lahan sawah juga dinilai berbahaya.

Mengingat, lahan bekas persawahan itu umumnya cenderung lebih lunak, karena banyak mengandung unsur hara. Apabila dipaksakan untuk tetap dibangun area pemukiman, maka hal itu akan sangat berbahaya.

“Sawah itu selutut kita ini adalah tanah unsur hara. Itu lembek sekali. Sehingga kalau ada gempa misalnya 7 skala richter (SR) hilang itu hampir semua rumah,” ujarnya.

Namun demikian, Fahri memastikan agar para investor tak ragu untuk turut serta dalam menyukseskan program 3 juta rumah. Pasalnya, dirinya mengaku bakal melakukan percepatan pengadaan lahan ke depan.

Di samping itu, Fahri juga menjamin legalitas lahan yang akan digunakan untuk program 3 juta rumah nantinya.

“Kita akan mempercepat persoalan pertanahan, kepemilikan izin pertanahan. Kita akan percepat supaya proses investasi di sektor rumah akan berjalan dengan cepat,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah membuka peluang bagi para investor asing untuk terlibat dalam program 3 juta rumah yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Wamen PKP Fahri Hamzah menjelaskan saat ini pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas bagi seluruh calon investor asing yang berminat ikut menggarap proyek tersebut.

“Jadi pemerintah hanya memfasilitasi siapapun dari seluruh dunia ini yang ingin datang meramaikan program 3 juta rumah setahun oleh Bapak Presiden itu. Kita welcome kepada semuanya,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Rabu (8/1/2025).

Fahri mencontohkan, salah satu negara yang berkomitmen kuat merealisasikan investasinya yakni Qatar. Di mana, proses penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dilakukan pada hari ini.

Jakarta (ANTARA) - TNI Angkatan Laut mengejar target membangun 96 dapur penyedia makanan bergizi gratis untuk pelajar SD, SMP dan SMA sederajat di seluruh wilayah Indonesia.

"Mudah-mudahan dalam waktu cepat, mungkin beberapa bulan lagi bisa (bangun 96 dapur)," kata Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali saat menyambangi pembagian makanan bergizi di SMA 1 Hang Tuah, Cipulir, Jakarta Selatan, Selasa.

Ali menjelaskan 96 dapur makan bergizi gratis itu dibangun untuk mendukung program pemerintah dalam mendistribusikan makanan bergizi kepada anak-anak di seluruh Indonesia.

Dalam proses pembangunan dapur, TNI AL akan menggandeng Badan Gizi Nasional (BGN) guna memastikan dapur memiliki fasilitas dan tempat yang memenuhi standar.

Tidak hanya itu, BGN juga akan berperan dalam memantau proses pengolahan makanan di dapur setiap hari.

Makanan yang disajikan dapur, lanjut Ali, sesuai dengan takaran atau anggaran yang telah ditentukan oleh pemerintah.

"Memenuhi gizi dengan nilai rupiahnya sebesar Rp10.000 rupiah atau Rp15.000 rupiah. Rp5.000 rupiah untuk pelaksanaannya dan Rp10.000 rupiah untuk makanannya," jelas Ali.

Hingga saat ini, TNI AL baru memiliki dapur di 10 titik yang tersebar di Indonesia, salah satunya di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) di Cipulir.

Dia berharap 86 dapur lainnya dapat terbangun dalam waktu dekat.

Untuk diketahui, dapur makanan bergizi Seskoal dapat memproduksi 3.000 porsi makan siang dalam satu hari. Sebanyak 3.000 porsi itu merupakan hasil dari pengolahan 47 juru masak yang terdiri dari pihak dapur Seskoal dan warga setempat.

Makanan siang tersebut disebarkan ke delapan sekolah yang ada di sekitaran Seskoal. Namun demikian, pihak Seskoal tidak menutup kemungkinan adanya penambahan jumlah sekolah pada kemudian hari.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Kita akan lakukan evaluasi agar ke depan program dapat berjalan lebih baik

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali meninjau proses pengolahan makanan bergizi gratis yang dilakukan jajaran Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), Cipulir, Jakarta Selatan, Selasa.

Pewarta ANTARA di lokasi melaporkan KSAL melihat langsung seluruh proses pengelolaan makanan dari mulai pengolahan bahan pangan, proses menggoreng hingga pengemasan makanan.

Ali yang didampingi jajaran pejabat TNI AL dan pihak Badan Gizi Nasional juga sempat memeriksa tingkat kematangan ayam goreng yang jadi menu utama makan bergizi gratis hari ini.

Setelah memeriksa seluruh fasilitas dapur, KSAL Ali beserta rombongan lalu melanjutkan kunjungan ke beberapa sekolah untuk memantau proses distribusi makan bergizi gratis.

Kepada wartawan, Ali mengatakan dapur milik Seskoal ini mampu memproduksi 3.000 porsi makan bergizi gratis. Makanan tersebut disebarkan ke delapan sekolah yang ada di sekitar wilayah Seskoal.

"Kita mengcover delapan sekolah dari mulai TK, SD, SMP dan SMA. Nah ini sekarang diujicobakan di SMA 1 Hang Tuah," kata Ali kepada wartawan.

Ali melanjutkan, seluruh proses pengolahan makanan tersebut dipantau langsung oleh pihak BGN yang hadir di dapur.

Karena hal tersebut, dia memastikan makanan yang disajikan dapur Seskoal memiliki nilai gizi tinggi.

Di saat yang sama, Danseskoal Laksamana Muda TNI Fauzi menjelaskan dapur makanan bergizi milik pihaknya beroperasi dengan konsisten selama lima hari dalam seminggu.

Selama itu pula, pihaknya tidak pernah absen memberikan makanan bergizi gratis ke delapan sekolah yang ada di sekitar. Nantinya, di akhir pekan pihaknya beserta ke delapan sekolah akan menggelar evaluasi terkait pelayanan dan jenis makanan yang disajikan.

"Kita akan lakukan evaluasi agar ke depan program dapat berjalan lebih baik," jelas dia.

Fauzi berharap upaya yang dilakukan ini mampu membantu pemerintah dalam menerapkan program makan bergizi gratis di seluruh Indonesia.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan difokuskan untuk membangun rumah di perdesaan.

Pasalnya menurut Fahri, pelaksanaan bisnis perumahan di perdesaan sulit dilakukan.

"Di desa itu kalau kita pakai model bisnis agak sulit. Mayoritas di desa sebenarnya sudah punya rumah, cuma rumahnya tidak layak," ujar Fahri dalam Seminar Sustainable Housing, Buildings, and Cities di Fairmont Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sebaliknya, Fahri mengatakan perkotaan cocok menjadi lokasi untuk bisnis perumahan, mengingat lahannya yang sempit dan kebutuhan hunian yang besar.

"APBN akan banyak lari ke desa dan di kota akan banyak skema bisnisnya," lanjut Fahri.

Sementara secara total, ada 10 juta backlog kepemilikan rumah di Indonesia dan 26,9 juta rumah tidak layak huni.

Sebagai solusi, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program 3 juta rumah, dengan sebaran 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta di perkotaan.

"Begitu kami menyebut angka 3 juta, rupanya ada banyak minat (untuk berkontribusi mewujudkan program 3 juta rumah)," jelas Fahri.

Terbaru, Menteri PKP Maruarar Sirait menandatangani nota kesepahaman (MoU) komitmen investasi dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/12025).

Qatar akan berinvestasi untuk proyek pembangunan 1 juta unit rumah di perkotaan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Qatar kemarin kita sudah tanda tangan 1 juta unit. Hari berikutnya saya bertemu dengan pejabat resmi dari Kantor Perdana Menteri Qatar, menyebut komitmen tambahan 5 juta unit," tandasnya.

Sebuah mobil boks putih bertuliskan 'Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pulo Gebang' tiba di Kompleks SDN Pulo Gebang 06 dan 07, Jakarta Timur.

Pagi itu, Rabu (8/1), merupakan hari ketiga sejak program makan bergizi gratis (MBG) dimulai oleh pemerintah.

Mobil datang sekitar pukul 09.21 WIB dan menarik perhatian para murid yang sedang mengikuti kegiatan Pramuka di tengah lapangan.

Mereka kemudian membubarkan diri dari terik matahari dan berjalan menuju kelas masing-masing. Tak lama, para siswa kembali ke lapangan dengan membawa boks besar mendekati mobil SPPG untuk mengangkut paket makan bergizi gratis.

Dengan sigap petugas SPPG membuka boks mobil dan melayani murid yang mengantre menunggu giliran mendapatkan makan.

Para murid dan guru pun bahu-membahu mengambil makanan. Paket makanan dimasukkan dalam boks dan kemudian dibawa ke kelas masing-masing.

"Kamu kelas berapa? 3A, 30 biji ya," ucap seorang guru yang membantu petugas SPPG membagikan paket makanan.

Setelah seluruh paket makanan terdistribusi, mobil boks meninggalkan lokasi sekitar pukul 10.00 WIB. Petugas bergegas mengantarkan makanan ke titik lain.

Setelah paket makanan tiba di kelas, guru-guru pun sibuk membagikan ke para murid. Pagi itu, Wali Kelas 2B SDN Pulo Gebang 06, Tiara, rampung membagikan paket makanan ke seluruh muridnya yang berjumlah 32 orang.

Namun, matanya tertuju ke satu bangku yang masih kosong di depan, anak itu ternyata masih di luar kelas. Ia bergegas mencari muridnya, setelah ketemu ia pun menggiringnya masuk ke dalam kelas.

Ruang kelas masih dipenuhi teriakan anak-anak. Ia pun meminta anak-anak duduk dengan tenang untuk makan.

"Ayo duduk anak-anak, kita mau makan, doa dulu ya," ucap Tiara.

Sekitar pukul 10.14 WIB, doa sebelum makan menggema yang kemudian diikuti bunyi kotak makan stainless steel yang secara serempak dibuka para murid.

Menu hari itu adalah nasi putih dengan lauk ayam suwir, tumis tahu, sayur buncis, dilengkapi dengan satu buah jeruk.

Para siswa tampak lahap menyantap makanan yang disajikan. Namun, hari itu, susu kotak absen dari menu.

Sekitar 15 hingga 20 menit berselang, para murid selesai makan dan silih berganti maju ke depan kelas meletakkan tempat makan mereka.

Ada pula murid yang tak menghabiskan makanan. Ia membagikan sisa makanannya ke teman sebangkunya. Ia memindahkan sesendok ayam suwir itu ke tempat makan temannya.

Namun, ada juga yang membiarkan sisa makanan di dalam tempat makan.

"Sejauh ini rata-rata siswa ngabisin makanan dan kalaupun ada sisa itu dibiarin saja tetap di tempat makannya buat dikembaliin ke SPPG," jelas Tiara.

Pukul 14.16 WIB, mobil SPPG datang lagi. Kali ini, petugas membagikan makanan ke siswa-siswi yang menjalankan kegiatan belajar pada siang hari.

Raut muka salah seorang siswa kelas 5 di SDN Pulo Gebang 07 sumringah karena kembali mendapatkan makanan. Sehari sebelumnya, yakni Selasa (7/1) mereka tak mendapatkan makanan.

"Kemarin enggak, Senin yang dapat," kata salah seorang siswa.

Menu makan bergizi gratis yang dibagikan siang itu sama dengan pagi hari. Data pengantaran paket makanan SPPG Pulo Gebang di siang hari menunjukkan ke SDN Pulo Gebang 07 dapat 186 porsi makanan.

Kepala SPPG Pulo Gebang Ahmad Irfansyah tak merespons saat dihubungi. Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Pulo Gebang 07, Catharina Yenny Indratno, memaklumi soal absennya paket makan bergizi gratis untuk siswa di siang hari pada Selasa.

Menurutnya, waktu pengantaran dari SPPG Pulo Gebang berdekatan dengan waktu anak sekolah pulang. Catharina memaklumi itu lantaran mobil SPPG Pulo Gebang harus mengantarkan makanan ke banyak titik, sehingga kerja mereka cukup berat.

"Saya memaklumi kalau misalkan terjadi keterlambatan karena mungkin terjadi kendala. Saya memaklumi mereka karena saya bersyukur, anak-anak juga bersyukur karena mereka dapat makanan itu gratis, bergizi," ucap Catharina.

Catharina pun berharap pemerintah terus melakukan evaluasi, sehingga semua siswa bisa dapat makan tepat waktu.

"Karena ini masih program awal ya bisa untuk dievaluasi terus ke depan, biar jadi lebih baik lagi, hari ini juga aman tentram, semua dapat sampai kelas siang juga dapat," ucapnya.

Keesokan harinya, Kamis (9/1), mobil SPPG yang mengantarkan paket makanan di pagi hari datang lebih awal, sekitar pukul 07.00 WIB. Butuh waktu sekitar 15-20 menit bagi para petugas SPPG membagikan paket makanan ke seluruh siswa di SDN Pulo Gebang 06 dan 07.

Hari itu, anak-anak tampak gembira karena melihat satu kotak susu UHT di paket makanan mereka. Tiga hari sebelumnya tak ada susu untuk para siswa.

Menu makanan hari itu meliputi nasi putih dengan lauk telur rebus dan tumis wortel. Dilengkapi juga dengan satu buah jeruk.

Menurut Catharina, sampah sisa makanan murid akan dibiarkan di dalam stainless steel untuk dikembalikan ke SPPG. Ia pun menyebut sampah yang dibuang oleh murid di sekolah mungkin hanya kulit buah dan kotak susu.

"Soalnya kan anak-anak kadang minum susunya itu nanti ya setelah makan atau pas mau pulang," ucap Catharina.

Pada Jumat (10/1), paket makanan kloter pertama ke SDN Pulo Gebang 06 dan 07 datang sekitar pukul 08.30 WIB.

Menu makanan hari itu adalah nasi putih, ikan goreng tepung, tumis sayur wortel dan buncis, satu buah jeruk, dan satu kotak susu. Namun, susu yang didapatkan pada Jumat berbeda dengan hari sebelumnya.

Kali ini, para murid diberikan susu 'Gizzi' varian rasa stroberi ukuran 115 ml. Kandungan gula dalam susu sebanyak 13 gram dengan total kalori 80 kkal per sajian.

Saat masa uji coba program makan bergizi gratis pada 2024, susu dengan kadar gula tinggi menuai kritik publik. Salah satunya dilayangkan Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI).

CISDI menyoroti kadar gula pada susu yang diberikan dalam uji coba program makan bergizi di Sentul, Bogor, kala itu mendekati batas harian konsumsi gula anak-anak.

Setelah program MBG berjalan lima hari, pihak sekolah memberikan catatan ihwal waktu pengantaran paket makanan yang belum terjadwal rapi dan kerap terlambat. Jadwal pengantaran di Kompleks SDN Pulo Gebang 06 dan 07 berubah-ubah setiap harinya.

Namun, pimpinan kedua sekolah tersebut merasa proses pengantaran makanan sejauh ini tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM).

"Kita lagi cari formula juga supaya dari pihak dapur dan sekolah memiliki jadwal yang pas supaya distribusi tepat waktu ke murid," kata Kepala Sekolah SDN Pulogebang 06, Paranggi Rismoko.

Hal serupa juga dialami SMAN 11 Jakarta yang lokasi berdekatan dengan SDN Pulo Gebang 06 dan 07. Paket makanan tiba tak menentu dan kadang mengganggu KBM di sekolah.

"Cukup mengganggu KBM, minimal ada 15-20 menit," kata seorang guru di SMAN 11.

Hal itu juga dikeluhkan seorang siswa kelas 10 di SMAN 11. Ia mengaku pada Rabu (8/1), paket makan bergizi gratis telat datang dan menghambat waktunya pulang ke rumah.

"Senin jam 12, Selasa jam 3 (15.00), itu harusnya sudah pulang, ini dia [makanannya] baru datang, Rabu jam 3 (15.00) juga," katanya saat diwawancara.

Namun, ia merasa program ini cukup membantunya menyisihkan uang jajannya untuk menabung.

Pengalaman berbeda dialami murid kelas 12 di SMAN 11 Jakarta. Mereka justru tak dapat paket makanan sama sekali. Sebab, makan bergizi gratis hanya diberikan untuk kelas 10 dan 11.

Salah seorang siswi kelas 12 mengaku masih membawa bekal atau merogoh kocek pribadi untuk makan siang. Bahkan hingga hari kelima program berjalan, mereka juga tak dapat makan bergizi gratis itu.

"Yang dapat kelas 10 sama 11 saja," ucap salah seorang murid Kelas 12.

Data SPPG Pulo Gebang menunjukkan penerima manfaat program di SMAN 11 sebanyak 438 murid. Pihak sekolah mengonfirmasi 438 penerima manfaat itu hanya meliputi siswa-siswi kelas 10 dan 11, tidak termasuk murid kelas 12.

Menurut sekolah, kelas 12 tak mendapatkan makan gratis lantaran tiap SPPG terbatas melayani sekitar 3.500 penerima manfaat. Sedangkan SPPG Pulo Gebang sendiri melayani sebanyak 3.496 murid yang artinya sudah kelebihan kapasitas.

Salah seorang petugas SPPG Pulo Gebang mengaku keterbatasan unit mobil membuatnya cukup kewalahan karena harus mengantarkan makanan ke banyak titik. Hanya ada dua mobil operasional untuk mengantar paket makanan ke 19 titik.

Ia menjelaskan, pengantaran dibagi menjadi dua kloter, pada pagi dan siang hari. Pengantaran di pagi hari satu mobil bisa mengantar ke 7 hingga 10 titik.

Pengantaran paket dimulai sekitar pukul 07.00 WIB pagi dan rampung di sekitar pukul 11.00 hingga 12.00 WIB. Sementara pengantaran kloter siang dimulai sekitar pukul 13.00 WIB dan rampung sekitar pukul 15.30 WIB.

Jika mengacu pada jadwal pengantaran SPPG Pulo Gebang, pengantaran di pagi hari seharusnya rampung sekitar pukul 09.30 WIB, sedangkan pengantaran di siang hari seharusnya dimulai sekitar pukul 10.00 WIB.

Pembagian paket di masing-masing sekolah juga membutuhkan waktu yang berbeda-beda, tergantung pada seberapa banyak penerima manfaat di sekolah itu.

Contohnya, di SMPN 138 dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 1.049 murid. Pembagian makananan biasanya membutuhkan waktu sekitar 20 hingga 30 menit.

Usai mengantarkan makanan, pekerjaan para sopir SPPG Pulo Gebang juga belum selesai. Mereka harus mengambil kembali wadah makanan ke sekolah-sekolah tersebut untuk dikembalikan dan dicuci di kantor SPPG.

Merespons keterlambatan waktu pengantaran paket makanan ini, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana akan mengevaluasi. "Kami evaluasi," kata dia.

KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menjadi topik yang hangat diperbincangkan di media sosial.

Banyak warganet yang mengkhawatirkan soal kelanjutan sisa makanan yang tidak habis dimakan oleh para siswa.

Dokter dan Ahli Gizi Masyarakat, DR. dr. Tan Shot Yen, M.hum, program ini masih memerlukan asesmen lebih, khususnya mengenai preferensi makan anak.

“Assessment-nya bukan cuma sekadar bagaimana didistribusikan secara massal, tapi juga memperhatikan referensi dan preferensi makan anak,” ujar dr. Tan kepada Kompas.com, Sabtu (11/1/2025).

Ia menambahkan, makanan yang tidak sesuai dengan selera anak-anak, seperti jenis sayuran atau daging tertentu, berpotensi menjadi food waste atau limbah makanan.

Tak cuma itu, permasalahan lainnya juga muncul ketika program ini membuat para penjaga kantin kehilangan sumber pendapatannya sehari-hari.

“Anak-anak sebelumnya membeli makanan di kantin sekolah. Sekarang, penjual di kantin kehilangan pendapatan,” katanya.

Ia menilai, penjaga kantin seharusnya dilibatkan dalam program ini, sebab mereka lebih memahami preferensi makanan anak-anak di sekolah.

Sehingga, menu makanan tiap sekolah tidak bisa digeneralisir, karena preferensi makanan setiap anak juga berbeda.

“Daripada mengambil tenaga kerja baru, lebih baik meningkatkan kualitas kantin dan mengedukasi penjaga kantin tentang gizi makanan anak,” saran dr. Tan.

Menurutnya, dengan melibatkan penjaga kantin, makanan bisa dimasak mendekati waktu istirahat anak sehingga tetap segar dan layak konsumsi para siswa.

Sementara itu, untuk sekolah yang tidak memiliki kantin, dia menyarankan agar distribusi makanan dilakukan melalui Sentra Pangan dan Produk Gizi (SPPG) wilayah.

Hal ini dapat membantu memastikan makanan tetap higienis dan sesuai standar gizi.

“Kalau dirangkul orang kantinnya, enggak akan ada makanan basi. Karena mereka masak fresh ketika mendekati waktu istirahat anak. Lalu yang tidak punya kantin, baru didistribusikan dari SPPG,” pungkasnya.

KOMPAS.com - Masalah makanan basi beberapa kali menjadi keluhan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama sayuran.

Banyak yang mengira makanan menjadi basi, karena ditutup saat masih panas.

Namun, menurut dokter dan Ahli Gizi Masyarakat DR. dr. Tan Shot Yen, M.hum, terdapat beberapa faktor yang bisa jadi penyebab sayuran mudah basi. Simak penjelasannya.

1. Perubahan suhu dalam rentang waktu kritis

Dr. Tan menjelaskan, makanan matang harus segera dikonsumsi dalam waktu dua jam setelah dimasak.

Jika dibiarkan lebih dari dua jam, maka makanan memasuki suhu kritis, yaitu antara 5 hingga 60 derajat Celsius.

Apabila makanan tidak segera dikonsumsi dalam keadaan panas dan terjadi perubahan suhu, maka pertumbuhan bakteri akan semakin mudah.

“Suhu ini adalah kondisi ideal bagi bakteri dan jamur untuk tumbuh, sehingga makanan lebih mudah basi,” jelas dr. Tan kepada Kompas.com, Sabtu (11/1/2025).

2. Bukan karena ditutup saat Panas

Beberapa orang beranggapan kalau sayur basi di program MBG ini disebabkan, karena makanan ditutup ketika masih panas.

Namun, menurutnya tidak demikian. Ketika makanan dengan suhu 80 hingga 100 derajat Celsius ditutup, suhunya akan perlahan menurun.

Makanan panas yang ditutup, tidak masalah apabila segera dikonsumsi.

Potensi basi bisa muncul, jika makanan tersebut tidak segera dikonsumsi dalam batas waktu aman.

“Misalnya, makanan sudah lewat lima jam dan suhunya turun menjadi 30 hingga 40 derajat Celsius. Di suhu ini, bakteri sudah berkembang, sehingga makanan basi,” tambahnya.

3. Transportasi tanpa penghangat khusus

Salah satu penyebab utama lainnya adalah proses distribusi makanan.

Dr. Tan menyebutkan, makanan seringkali diangkut menggunakan transportasi biasa, seperti pickup, yang tidak dilengkapi penghangat khusus.

Alhasil, tidak ada yang menjaga suhu dan kehangatan dari makanan tersebut sampai akhirnya diterima oleh para siswa.

“Alat transportasinya cuma seperti pickup biasa, yang tidak ada penghangat khusus makanan. Wajar saja banyak anak yang mengeluhkan sayuran basi,” tegas dr. Tan.

4. Pentingnya pemanasan untuk keamanan

Lebih jauh, ia menekankan, sangat penting untuk memastikan keamanan dan higienitas makanan sejak awal diolah hingga sampai di tangan para siswa.

Ia mengimbau, agar makanan yang sampai di siswa dalam keadaan hangat. Tujuan memanaskan makanan bukan hanya untuk menjaga cita rasa, tetapi juga untuk mematikan bakteri dan jamur.

“Makanan harus dipanaskan untuk meminimalkan risiko kontaminasi dan menjaga keamanannya sampai tiba di tangan konsumen,” tandas dia.

Jakarta: Wonosari merupakan ibu kota Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wonosari merupakan Kapanewon yang merupakan bagian wilayah administratif kabupaten setara dengan kecamatan.

Kapanewon ini memiliki banyak destinasi wisata, seperti pantai yang indah. Selain itu, daerah ini menjadi penghasil cengkeh.

Bagi kamu yang ingin cari rumah di daerah ini, perumahan yang masih tersedia di Wonosari serba Rp150 jutaan. Berikut rekomendasi rumah subsidi di Wonosari dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Wonosari

Perumahan subsidi di Wonosari. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Grand Handayani Residence 3

Perumahan subsidi terletak di Siraman, Wonosari, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dibangun oleh Santoso Cipta Sejahtera. Perumahan ini memiliki 46 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Tipe rumah memiliki luas bangunan 30 meter persegi dengan luas lahan 66 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, rangka atap baja ringan dan genteng beton. Dinding yang digunakan adalah batu ringan double dinding. Lantai keramik 40x40, serta pondasi batu cadas dan sloof cor beton.

2. Grand Handayani Residence II

Perumahan ini terletak di Siraman, Wonosari, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dibangun oleh Santoso Cipta Sejahtera. Perumahan ini memiliki 13 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp150,5 juta.

Tipe rumah ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap baja ringan serta genteng beton dan dinding bata ringan double dinding. Selain itu, lantai keramik 40x40 dan pondasi batu cadas serta sloof cor beton.

3. Perumahan Marison Wonosari

Perumahan ini terletak di Karangrejek, Wonosari, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dibangun oleh Maris Bangun Nusantara. Perumahan ini memiliki 38 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka baja ringan dan genteng beton, serta dinding batu bata merah diplester dan diaci. Lantai yang digunakan berukuran keramik 40x40, serta pondasi batu cadas.

4. Griya Kemorosari Indah

Perumahan ini terletak di Piyaman, Wonosari, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dibangun oleh Santoso Cipta Sejahtera. Perumahan ini memiliki 15 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi rangka atap baja ringan dan genteng beton, serta dinding pasangan hebel diplester dan diaci. Lantai keramik serta pondasi batu belah putih.

5. Griya Piyaman Permai

Perumahan subsidi ini terletak di Piyaman, Wonosari, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dibangun oleh Putra Adhi Tama. Perumahan ini memiliki 61 unit tipe subsidi dengan harga Rp140 juta dan Rp150 juta.

Ada dua tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan genteng tanah liat dicat dan dinding hebel diplester dan dicat. Lantai keramik 30x30 dan pondasi batu belah. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengusulkan dana infak dan sedekah yang selama ini biasa dikelola pelbagai lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah agara dapat digunakan untuk mendukung program pemerintahan Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis (MBG).

"Sebetulnya NU sendiri, Lazis NU sendiri, sekarang sedang kami minta untuk mengembangkan program-program pemanfaatan dana-dana infak dan sedekah itu untuk program-program yang kurang lebih tujuannya sama, program-program peningkatan gizi makanan untuk siswa," kata Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta, Senin (13/1).

Gus Yahya mencontohkan dana infak dan sedekah ini bisa digunakan untuk memberikan menu tambahan pada program makan bergizi gratis. Semisal memberikan tambahan menu susu atau telur kepada para siswa yang saat ini belum ada di menu makan bergizi gratis.

"Mungkin tambahan misalnya bubur kacang hijau, tambahan gizi seperti itu ini sangat memungkinkan," kata dia.

Di sisi lain, Gus Yahya mengatakan dana infak dan sedekah ini lebih 'longgar' untuk digunakan untuk mendukung program makan bergizi gratis ketimbang zakat.

Sebab, ia beranggapan dana zakat jika dipergunakan untuk program Makan Bergizi Gratis, maka tak bisa semua sasaran menerimanya.

"Karena zakat ini harus diterima oleh kelompok-kelompok yang spesifik yang di dalam wacana fikih sebagai kelompok-kelompok yang menjadi target yang diperbolehkan menerima zakat. Tapi di berbagai lembaga pengelola, itu kan bukan cuma zakat yang dikelola, tapi ada juga infak dan sedekah, yang itu lebih longgar," kata dia.

Di saat yang sama, Gus Yahya akan membentuk Pusat Komunitas Tangguh dan Kewirausahaan Sosial. Program ini digagas sebagai proyek kerja sama antara PBNU dengan PT Power Pro Lte.

Gus Yahya mengatakan program ini merupakan upaya untuk menangani permasalahan sampah dan menjadikannya sebagai komoditi bisnis.Adapun produk yang dihasilkan dari program ini berupa furnitur dan bahan bangunan hingga menghasilkan pupuk organik.

"Ini adalah satu desain bisnis sampah yang melibatkan masyarakat dalam hal ini keluarga," kata Gus Yahya.