Jakarta (ANTARA) - Suara ibu-ibu berceloteh ditimpa tangis para balita yang kegerahan, riuh terdengar pagi itu di Posyandu Dahlia, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.

Sekitar 45 orang yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita menerima Makan Bergizi Gratis di posyandu tersebut. Selain Posyandu Dahlia, makanan juga diberikan kepada sasaran yang sama di Posyandu Anyelir, Kecamatan Ciracas.

Setelah beberapa saat menunggu, Wakil Menteri Kependudukan dan Keluarga Berencana/Wakil Kepala BKKBN Ratu Isyana Bagoes Oka beserta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan tampak hadir untuk ikut mendistribusikan makanan hari itu.

Menu makanan yang disajikan terdiri dari nasi rempah, telur saus mentega, tumis labu siam bakso, jeruk, dan susu. Beberapa anak terlihat lahap memakan sajian tersebut, namun, beberapa ibu-ibu terlihat gelisah.

"Lauknya kurang, biasanya saya kasih anak saya makan ikan kalau di rumah," ujar Windy, ibu usia 24 tahun yang hadir di Posyandu Dahlia.

Ia terlihat kerepotan menenangkan anaknya yang menangis keras karena tidak nyaman dengan keramaian di posyandu yang cukup penuh dengan beberapa kader dan petugas yang membagi-bagikan makanan.

Beberapa ibu lain juga terlihat tak sabar dan memasukkan makanan ke kotak bekal yang mereka bawa dari rumah, karena beberapa lauk tidak termakan oleh anaknya. Beragam anak memang melahap makanannya hingga habis, tetapi beberapa yang lain terlihat memilih-milih lauk yang dimakan.

"Anak saya sehari-hari suka bakso, jadi baksonya habis, tetapi telurnya tidak habis," kata Endang Monalisa (45), warga Desa Susukan yang hadir di Posyandu Anyelir.

Endang datang bersama kedua anak kembarnya, Nizam dan Nadif yang berusia 3,5 tahun.

Baik di Posyandu Anyelir maupun Posyandu Dahlia, tak terlihat sosok ayah yang mendampingi anak-anaknya hari itu, meski bisa dipahami karena memang pembagian Makan Bergizi Gratis hari itu dilaksanakan di hari kerja, yakni hari Jumat.

"Mana ini bapak-bapaknya? Saya enggak lihat ada laki-laki ya, enggak ada bapak-bapak yang hadir ya hari ini?" tanya Wakil Menteri Veronica Tan kepada para ibu.

"Kerja, Bu," jawab para ibu yang hadir, serempak.

Veronica pun berpesan kepada mereka, sebaiknya di kesempatan berikutnya, ayah juga turut mendampingi agar bisa melihat perkembangan anaknya dan ikut berperan dalam pengasuhan.

Pentingnya pengasuhan setara

Dalam setiap kesempatan pemeriksaan balita di posyandu, memang kehadiran ayah masih jarang terlihat. Terdapat berbagai alasan mengapa kehadiran ayah masih minim, misalnya faktor ekonomi atau beban ganda pada perempuan yang menjadi ibu rumah tangga.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, terdapat 11,44 juta perempuan yang tercatat sebagai kepala rumah tangga, atau 15,7 persen yang mencari nafkah.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA Indra Gunawan mengemukakan, berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada 400 pekerja informal perempuan di sembilan provinsi di Indonesia, meski jumlah pekerja perempuan lebih rendah daripada laki-laki, kemungkinan perempuan untuk menjadi pekerja informal lebih besar, yakni sekitar 66 persen atau 54,5 juta pekerja.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa perempuan yang memiliki beban ganda dalam keluarga lebih rentan mengalami permasalahan ekonomi, sehingga dapat memunculkan konflik dalam rumah tangga.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Woro Srihastuti Sulistyaningrum mengemukakan, pengasuhan yang setara dapat mengurangi beban ganda perempuan di dalam rumah tangga.

“Kalau kita bicara masyarakat kelas menengah di mana mereka dituntut harus bekerja dua-duanya untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga, yang kemudian terjadi adalah beban ganda bagi para perempuan karena perempuan juga tetap dibebankan pada urusan domestik. Maka, yang sedang kami dorong adalah bagaimana kesetaraan di dalam membangun keluarga, di mana dalam pengasuhan, laki-laki dan perempuan harus sama-sama mengasuh anak,” katanya.

Peran memenuhi kebutuhan ekonomi selama ini memang lebih banyak ditanggung oleh ayah, namun, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menjelaskan, ayah juga mesti terlibat tidak sekadar untuk memenuhi keuangan dalam keluarga, tetapi juga hadir secara emosional untuk memenuhi kebutuhan psikologis ibu dan anak.

Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN Ratu Isyana Bagoes Oka mengemukakan, untuk meningkatkan keterlibatan ayah dalam pengasuhan, pihaknya kini tengah menggaungkan Gerakan Ayah Teladan (Gate) dalam lima program percepatan atau quick wins.

Selama ini dalam menyuapkan makanan ke anak-anaknya, terutama balita, sebagian besar masih dilakukan oleh ibu. Untuk itu, melalui program Makan Bergizi Gratis, diharapkan kedua orang tua, baik ayah maupun ibu, bisa mendapatkan edukasi tentang gizi yang baik bagi keluarga.

"Komposisi karbohidrat, protein, sayur, dan buah, juga ada tambahan susu, itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Diharapkan dengan melihat menunya setiap hari, nantinya masing-masing keluarga, baik ayah maupun ibu bisa melihat bahwa ternyata setiap kali makan kita harus memiliki komposisi seperti ini. Jadi, nantinya ada edukasi juga tentang makanan-makanan apa saja yang memang baik supaya gizinya dapat terpenuhi setiap hari," ucapnya.

Edukasi tentang pemenuhan gizi nantinya juga melibatkan kader-kader mulai dari kader posyandu hingga tim pendamping keluarga (TPK) Kemendukbangga/BKKBN yang hingga kini jumlahnya mencapai 600 ribu orang tersebar di seluruh Indonesia.

"Anak bisa dikenalkan pula dengan beragam menu-menu lain, sehingga ini juga menjadi sangat penting. Anak lidahnya terbiasa dengan beragam menu, dan nantinya juga mudah-mudahan akan menemukan kebiasaan makan yang baik," tuturnya.

Untuk mewujudkan pengasuhan yang setara, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan menekankan pentingnya perencanaan dalam berkeluarga sehingga dapat mencetak anak-anak yang berkualitas.

"Keluarga berencana penting banget untuk mengedukasi keluarga. Anak yang berkualitas itu jauh lebih baik. Anak berkualitas itu dijaga baik-baik, dikasih makan yang benar, bergizi, dikasih sekolah yang tinggi," katanya.

Posyandu sebagai tempat untuk mengamati perkembangan balita di Indonesia memang sudah semestinya tidak hanya diisi oleh para ibu, tetapi juga para ayah, karena di situlah, orang tua bisa mengetahui capaian perkembangan sang anak.

Ke depan, selain untuk memantau perkembangan anak yang dilakukan tiap bulan, posyandu juga akan menjadi tempat untuk edukasi gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita, sehingga, peran ayah yang hadir sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem pengasuhan yang setara dalam keluarga.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2025

Balikpapan (ANTARA) - Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Muhaimin mengatakan Program.Makan Bergizi Gratis bagi peserta didik di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, menggunakan dana dari Badan Gizi Nasional (BGN).

"Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan mulai Januari ini menyasar peserta didik semua jenjang pendidikan di Kota Balikpapan," ujar Muhaimin di Balikpapan, Minggu.

Menurut dia, Makan Bergizi Gratis tersebut masih menggunakan dana dari BGN, dengan kisaran harga Rp8.000 hingga Rp10.000 untuk satu porsi makanan bergizi.

Makanan bergizi untuk jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD).hingga kelas tiga sekolah dasar (SD) sederajat dengan harga Rp8.000 per porsi, dan kelas empat SD hingga sekolah menengah atas (SMA) sederajat dengan harga Rp10.000 per porsi.

"Untuk penyedia makanan yang ditunjuk BGN adalah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Balikpapan," ujarnya.

Ia mengatakan makanan untuk Makan Bergizi Gratis harus dipastikan telah memenuhi standar gizi, kemudian tempat pengolahan makanan harus bersih dan memenuhi syarat.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan diminta melakukan sosialisasi agar Program Makan Bergizi Gratis dapat dilaksanakan.

Disdikbud juga diminta untuk melakukan pendataan dan menandai untuk mengetahui kondisi anak, sebagai antisipasi apabila ada peserta didik alergi terhadap makanan tertentu.

"Harus ada data peserta didik yang mungkin punya alergi makanan tertentu, seperti ayam atau telur dan sebagainya. Jadi, saat dikirim makanan sesuai kondisi peserta didik," katanya.

Ia mengatakan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di Kota Balikpapan dilaksanakan secara bertahap, mulai dari Kecamatan Balikpapan Selatan, kemudian Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan Timur, dan Kecamatan Balikpapan Kota.

"Pendistribusian Makan Bergizi Gratis dibagi dalam tiga tahap, yakni pada pukul.07.45 WITA, 10.00 WITA, dan pukul 13.00 WITA agar makanan yang diantar masih segar dan layak konsumsi," demikian Muhaimin.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan/Muhammad Solih Januar
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Sejumlah warganet mengkritik kondisi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disediakan dengan budget atau anggaran Rp 10.000 per porsi.

Pengguna akun X @hal***TA misalnya. Ia menilai, makanan dari program Makan Bergizi Gratis termasuk kategori sad food. Jika dibandingkan, katanya, makanan untuk pasien di rumah sakit tampak lebih enak dan bergizi.

Istilah sad food biasa dipakai oleh orang yang membeli atau memasak makanan dengan penampilan, porsi, atau rasa yang mengecewakan.

Lalu, bisakah uang Rp 10.000 bisa menjadi modal untuk menyediakan makanan bergizi dan berpenampilan menarik dalam program MBG?

Penjelasan chef soal pengoptimalan uang Rp 10.000

Saat dimintai pendapat, Chef & Beverage Manager Hotel Grandhika Semarang, Teguh Firmanto, menyebut uang Rp 10.000 pada dasarnya bisa menghasilkan makanan bergizi, enak, dan layak dalam program MBG.

Namun, ia melihat, hal itu kemungkinan hanya bisa terjadi jika makanan dibuat langsung oleh pemerintah, bukan dimasak oleh vendor katering atau pihak ketiga.

"Jika ada pihak ketiga, perlu uang lebih banyak untuk menyiapkan makanan bergizi dan menarik. Sebab, mereka kan perlu membagi anggaran bukan hanya untuk membeli bahan, tetapi juga membayar tenaga, transportasi, dan keuntungan," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/1/2025).

Teguh berpendapat, pihak ketiga rasanya akan kesulitan untuk bisa menyediakan makanan berkualitas dan menarik dari hasil pemanfaatan anggaran Rp 10.000 per porsi.

Ia pun khawatir, pihak ketiga pada akhirnya hanya menyiapkan makanan dengan kualitas bahan dan penampilan yang lebih rendah jika anggaran program makan bergizi gratis tetap Rp 10.000 per porsi.

Oleh sebab itu, apabila anggarannya tidak ditambah, Teguh menyarankan kepada Pemerintah lebih baik melakukan proses memasak sendiri makanan dalam program MBG tersebut. Sebab, pemerintah tak perlu mengeluarkan anggaran untuk biaya tenaga, transportasi, dan keuntungan.

"Tanpa keuntungan sama sekali, (makanan seharga) Rp 10.000 isinya bisa disusun dengan nasi putih, ayam, sumber nutrisi tambahan seperti tahu, tempe, atau mi, sayuran, serta buah," tuturnya.

Teguh berpendapat, setidaknya butuh anggaran minimal Rp 15.000 untuk dapat menyediakan makanan per porsi yang bergizi, enak, dan layak untuk diberikan kepada orang lain dalam program MBG.

Ia mengingatkan, besaran anggaran itu belum termasuk untuk penyediaan minuman susu asli. Dalam hal ini, Teguh berharap pemerintah tidak memberikan minuman susu olahan berpemanis.

Lebih baik dimasak sendiri

Teguh melanjutkan, makanan yang tidak diolah dengan benar dalam program Makan Bergizi Gratis berpotensi membahayakan keamanan konsumen.

Misalnya, bahan makanan yang tidak disimpan dalam suhu tepat maupun mengalami kesalahan distribusi, akan berpotensi menyebabkan keracunan bila dikonsumsi.

Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram akan mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat sebagai bentuk mitigasi terhadap risiko yang mungkin terjadi selama program berlangsung.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram Emirald Isfihan menyatakan bahwa pihaknya bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram memastikan pengawasan gizi makanan dalam program MBG sesuai dengan standar yang ditetapkan.

"Kami ingin melakukan mitigasi terhadap risiko-risiko mulai dari hulu, seperti penyiapannya, kemudian bagaimana pengolahan bahan makanannya, penyimpanannya, pola distribusi hingga kemudian penyajian sampai distribusinya," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Mataram Emirald Isfihan saat dikonfirmasi di Mataram, Minggu (12/1/2025).

Emirald menambahkan bahwa pengawasan juga akan dilakukan terhadap sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pendistribusian makanan dari dapur ke sekolah-sekolah. Dia pastikan SDM yang mengelola makanan dalam kondisi sehat agar tidak menjadi media penularan penyakit.

Program MBG di Kota Mataram dipastikan mulai berjalan pada Senin (13/1/2025). Program yang merupakan inisiatif pemerintahan Prabowo Subianto ini ditargetkan menyasar 3.000 hingga 3.500 peserta didik pada tahap awal.

Secara keseluruhan, MBG di Mataram akan menjangkau 69 ribu hingga 70 ribu pelajar dari tingkat taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), hingga sekolah menengah pertama (SMP). Selain itu, program ini juga menyasar 10 persen ibu hamil dan menyusui di wilayah Mataram.

"Kami siap menyajikan data-data yang dibutuhkan, karena di situ ada kepentingan kami" imbuh Emirald.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram Yusuf menyebutkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pusat yang mengelola program MBG di Mataram.

"Hasil koordinasi, ada perwakilan SPPG yang ditunjuk untuk Kecamatan Selaparang, Kecamatan Sekarbela, dan Kecamatan Mataram. Untuk Kecamatan Mataram, dapurnya berada di Zipur TNI AD," ujar Yusuf.

Yusuf menambahkan bahwa setiap dapur akan menjangkau 3.000 hingga 3.500 peserta didik yang berada dalam radius tiga kilometer dari lokasi dapur.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Janji Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat kampanye dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, mulai diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai pada 6 Januari 2025, seiring dengan dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Program itu akan dilakukan secara bertahap, dengan target sasaran 3 juta penerima manfaat, mulai dari balita, santri, siswa pendidikan anak usia dini (PAUD), sampai sekolah menengah atas (SMA) sederajat, ibu hamil dan ibu menyusui pada periode Januari-April 2025.

Dalam satu pekan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, banyak cerita menarik yang muncul dari berbagai daerah. Ada sejumlah murid yang merasa senang dengan menu makanan yang disajikan, ada pula yang menyatakan lebih enak masakan ibu di rumah.

Menu-menu yang disajikan pada program Makan Bergizi Gratis tersebut, terbilang lengkap, mulai dari karbohidrat, yakni nasi, dilengkapi dengan sayuran, lauk, yakni ayam goreng atau olahan lainnya, buah-buahan dan susu.

Bagi sebagian kalangan, menu makanan yang disalurkan pada program Makan Bergizi Gratis ini biasa dinikmati saat berada di rumah. Maklum saja, sasaran penerima program itu bukan hanya anak dari keluarga tidak mampu, namun targetnya adalah seluruh anak-anak Indonesia.

Ada pula penerima manfaat yang tidak menghabiskan makanannya, lantaran rasa menu ayam dalam program Makan Bergizi Gratis, dirasa kurang pas di lidah. Memang, urusan lidah adalah hal yang relatif dan subjektif, apalagi terbiasa memakan masakan ibu yang enak dan sedap.

Cerita penerima program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar Negeri 1 Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, menjadi pelajaran bermakna mengenai program dari pemerintah ini. Dalam sebuah video yang diunggah di media sosial menampilkan pembagian makanan program Makan Bergizi Gratis.

Masih dalam video tersebut, terlihat sejumlah anak mulai membuka kotak makanan dan segera menyantapnya. Namun, ada satu anak yang dalam rekaman video tersebut, hanya meminum susu yang merupakan salah satu menu dari program Makan Bergizi Gratis.

Sosok perekam video, yaitu Kapolsek Bone Raya Ipda Yahya Boudelo, yang kemudian berkata kepada anak bernama Muhammad Suleman Datau, siswa kelas 3 di sekolah tersebut "Silahkan makan, kenapa tidak dimakan?" ucapnya.

Sang anak menjawab, "Mau diberikan ke mama". Perekam video kembali bertanya, "Kenapa mau dikasihkan ke mama?" Sang anak menjawab, "Karena di rumah tidak ada nasi". Sungguh, jawaban itu sangat menggugah rasa penuh makna.

Menu Makan Bergizi Gratis yang disimpan Suleman Datau untuk orang tuanya, sebetulnya relatif sederhana. Dalam video tersebut, terlihat ada nasi, telor, sayuran dan lauk lainnya. Niat Suleman Datau untuk membawa makanan itu kepada orang tuanya, sungguh mulia.

Berbagai sudut pandang bisa kita gunakan untuk memaknai fenomena yang ditunjukkan oleh Suleman, salah satunya adalah makna dari makanan yang tersaji di hadapan kita.

Hadirnya makanan di hadapan kita memiliki makna tajalli atau perwujudan af'al (perbuatan) Tuhan, meskipun yang menghadirkan makanan itu adalah manusia.

Karena itu, sikap yang ditunjukkan oleh Suleman mengajak kita, khususnya para siswa penerima bantuan MBG, untuk menghargai setiap butir nasi yang lengkap dengan sayur dan lauknya.

Lewat Suleman, Tuhan sedang menunjukkan bahwa tidak sepatutnya anak meremehkan sajian makanan yang dihasilkan dari jerih payah banyak pihak, mulai dari petani, buruh tani, pemanggul gabah di sawah, hingga kaum ibu yang mengolah makanan itu menjadi siap santap.

Belajar bersyukur

Kisah yang disuguhkan oleh Suleman mengajarkan kita, para orang dan anak-anak dari kalangan berada, agar memaknai keberadaan makanan itu dengan penuh nikmat dan rasa syukur mendalam.

Bagi anak-anak yang merasa tidak cocok dengan sajian makanan gratis itu perlu belajar, meskipun memerlukan proses, untuk tidak mengeluh karena rasanya yang tidak sesuai dengan selera mereka.

Pembelajaran rasa syukur ini tentu perlu melibatkan para orang tua dari kalangan berada untuk mengingatkan anak-anaknya agar menghargai makanan yang disediakan secara gratis di sekolah dengan cara melahapnya tanpa sisa.

Kalau bagi kalangan yang sangat mampu, makanan itu kurang bermakna karena rasanya "kurang enak" (ini sangat subjektif), namun bagi siswa dari keluarga tidak mampu, makanan itu justru merupakan sajian mewah yang jarang ditemukan di rumah.

Bagi keluarga dari kalangan berada, sesekali bisa mengajak anak-anaknya untuk melihat masyarakat yang hidup di lingkungan kumuh atau di sekitar tempat penampungan sampah.

Anak-anak dari keluarga kaya perlu diajarkan untuk berempati pada keadaan orang lain yang jauh di bawah kehidupan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup, khususnya makanan.

Dari sisi pemerintah sebagai penyelenggara program mulia ini, kasus yang ditunjukkan oleh Suleman bisa menjadi bahan evaluasi bagaimana program MBG ini juga bisa menyentuh masyarakat yang kurang mampu, misalnya melibatkan warga yang kondisi ekonominya sama dengan keluarga Suleman.

Warga dengan kondisi ekonomi ibu dari Suleman bisa dilibatkan, setidaknya sebagai pekerja ketika program itu dikerjakan untuk disajikan kepada siswa.

Pemerintah mewajibkan penerima proyek pengadaan makanan gratis itu untuk mempekerjakan warga dari kalangan tidak mampu, sehingga program itu betul-betul memiliki dampak berganda, di luar memenuhi kebutuhan siswa akan makanan bergizi.

Program Makan Bergizi Gratis, sesungguhnya memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, dengan alokasi anggaran yang direncanakan hingga mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah. Besarnya anggaran itu, bisa dimanfaatkan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah atau kekurangan, salah satunya seperti orang tua Suleman Datau.

Pelibatan masyarakat kurang mampu, antara lain memanfaatkan jasa mereka untuk membantu proses produksi makanan yang ada dalam program Makan Bergizi Gratis. Mereka dilibatkan dalam produksi, sembari dibekali pengalaman untuk di kemudian hari membuka usaha secara mandiri.

Pembekalan untuk memulai usaha tersebut perlu dilakukan supaya pada saatnya, mereka bisa hidup mandiri dengan penghidupan yang layak, mengingat program Makan Bergizi Gratis tidak akan berjalan selamanya.

Kisah Suleman Datau yang menyita perhatian publik seiring berjalannya program Makan Bergizi Gratis, bisa menjadi pintu masuk pemerintah untuk melakukan intervensi, sehingga sejalan dengan program pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP mengalokasikan 26 hektar lahan yang siap digunakan untuk mendukung kerja sama investasi pembangunan 1 juta rumah antara Pemerintah Indonesia dengan Qatar.

Seperti diketahui, lahan milik PT PP merupakan salah satu lahan yang dikelola Kementerian BUMN yang akan digunakan untuk pembangunan 1 juta rumah selain dari PT KAI (Persero) dan Perumnas.

Corporate Secretary PT PP, Joko Raharjo menyampaikan, pihaknya berkomitmen mendukung upaya kerja sama investasi Pemerintah Indonesia dengan Qatar dalam mewujudkan pembangunan 1 juta rumah.

PT PP juga berkomitmen untuk berperan aktif dalam melaksanakan konstruksi untuk pembangunan tersebut.

Joko menuturkan bahwa lahan-lahan yang telah siap digunakan tersebut berlokasi di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Pekanbaru.

Joko menyatakan bahwa pihaknya optimistis dapat menjadi salah satu penggerak dalam realisasi program 1 juta rumah hasil kerja sama Indonesia dan Qatar tersebut.

"Dengan selalu mengedepankan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, PT PP akan selalu berkomitmen dalam mengimplementasikan aspek environment, social, and governance (ESG) yang akan berdampak positif tidak hanya sebagai competitive advantage perseroan, namun juga pembangunan yang berkelanjutan untuk negara," tuturnya dalam keterangan resmi pada Sabtu (11/1/2025) dikutip dari Antara.

Sebagai informasi, Pemerintah Indonesia dan Qatar telah menyatakan komitmen investasi untuk pembangunan 1 juta rumah sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah.

Komitmen investasi itu tertuang dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang telah ditandatangani Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/12025).

IDXChannel - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta Badan Gizi Nasional memperbaiki dan menyempurnakan menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebab, sejumlah siswa mengalami alergi.

Dia pun menyebut program MBG yang baru berjalan masih tahap awal. Sehingga tidak selalu berjalan mulus.

Dia menegaskan keberhasilan dari program ini tentunya akan diteruskan, namun terkait dengan ada kesalahan atau keluhan pihaknya mendukung penuh upaya Badan Gizi Nasional untuk melakukan perbaikan.

"Ya tentu semua ini kan proses ya, ada trial, ada untuk keberhasilan diteruskan, kesalahan, kegagalan, pasti harus diperbaiki. Saya setiap hari berkomunikasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional," kata Cak Imin di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Kalibata, Sabtu (11/1/2025).

“Kita semua support untuk Badan Gizi Nasional terus memperbaiki kekurangannya, menyempurnakan yang sudah baik,” tambahnya.

Perihal pengganti menu makanan bagi siswa yang alergi, dia menyebut hal tersebut sebaiknya ditanyakan langsung kepada Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Dia hanya bisa memastikan jika keluhan terkait program MGB akan direspons cepat oleh pemerintah.

"Yang penting semua komplain, semua kesulitan cepat sampaikan. Pemerintah akan respons dengan cepat,” tuturnya.

Di sisi lain, dia pun telah meminta Kepala Badan Gizi Nasional untuk melibatkan UMKM dalam program MBG. Sehingga program ini pun berdampak positif bagi para pelaku UMKM.

Sebelumnya, sebanyak 1.334 siswa SMAN 5 Kota Sukabumi menerima manfaat MBG. Namun, 60 orang di antaranya memiliki riwayat alergi makanan yang dapat mengakibatkan gatal-gatal dan suhu tubuh yang meningkat.

“Ada 60 siswa yang mengaku alergi, jadi yang 60 orang ini kita pisahkan. Kebanyakan itu alergi olahan makanan laut. Di tahap awal ini sedang diujicobakan menu yang pas, kalau kurang cocok langsung disesuaikan menunya," ujar Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) Humas SMAN 5 sekaligus penanggungjawab program MBG, Budi Setia Baskara, kepada wartawan, Rabu (8/1/2025).

Budi mengatakan menu dalam pelaksanaan program MBG yang baru dilaksanakan di sekolahnya tersebut masih aman. Menunya terdiri dari nasi putih, ayam, sayur dan buah jeruk, plus susu kotak yang sudah dianalisa Badan Gizi Nasional.

Sementara itu, salah seorang siswi yang memiliki riwayat alergi, Salwa Azizah (16), mengaku sebelum menerima makanan dari program MBG tersebut sudah ditanya oleh pihak sekolah dan mengisi data jenis makanan yang dapat menimbulkan alergi.

"Saya alergi makanan laut kayak udang, cumi, kepiting. Kecuali kalau ikan mas, masih bisa. Bisa gatal-gatal dan panas juga. Kalau mau sembuh itu bisa 2-3 hari. Sudah mengisi di google form soal makanan yang bikin alergi,” ujar Salwa.

(Febrina Ratna)

KOMPAS.com -Kabupaten Buru di Maluku kini menjadi sorotan bagi calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah ini menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi yang terjangkau.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), rumah-rumah tersebut dipasarkan dengan harga di bawah Rp 200 juta, menjadikannya opsi yang menarik bagi banyak orang.

Berikut pilihannya:

Perumnas Lala Namlea: Tipe RST

Terletak di Namlea, Kabupaten Buru, proyek ini berupa rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 112 meter persegi.

Dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional, proyek ini menawarkan 344 rumah dengan harga per unit sebesar Rp 136 juta.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 173 unit telah terjual, sementara 171 unit masih tersedia untuk dibeli.

Dengan harga yang terjangkau dan lokasi yang strategis, Kabupaten Buru menawarkan peluang besar bagi mereka yang ingin memiliki rumah.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT PP) mengalokasikan 26 hektar lahan untuk mendukung program kerja sama pembangunan 1 juta rumah antara Indonesia dan Qatar.

“PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan konstruksi dan investasi di Indonesia, berkomitmen mendukung upaya kerja sama investasi Pemerintah Indonesia dengan Qatar dalam mewujudkan pembangunan 1 juta rumah,” ujar Corporate Secretary PT PP Joko Raharjo dalam keterangannya dikutip Sabtu (11/1/2025).

Melalui dukungan tersebut, emiten berkode PTPP ini berkomitmen untuk berperan aktif dalam melaksanakan konstruksi untuk pembangunan 1 juta rumah tersebut.

Ia menyebutkan, lahan yang telah siap digunakan tersebut berlokasi di wilayah Jakarta–Bogor–Depok–Tangerang–Bekasi (Jabodetabek), Jawa Barat (Jabar), Yogyakarta, dan Pekanbaru.

“Dengan selalu mengedepankan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, PT PP akan selalu berkomitmen dalam mengimplementasikan aspek environment, social, and governance (ESG) yang akan berdampak positif tidak hanya sebagai competitive advantage perseroan, namun juga pembangunan yang berkelanjutan untuk negara,” kata dia.

Pembangunan 1 juta rumah di Indonesia merupakan proyek kerja sama antara Indonesia dan Qatar yang bertujuan menyediakan perumahan layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selain itu, kerja sama tersebut juga akan mempererat hubungan bilateral kedua negara serta membuka peluang investasi di sektor lain. Pembangunan ini diharapkan memberikan dampak positif jangka panjang terhadap perekonomian kedua negara.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia resmi menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Qatar untuk pembangunan 1 juta rumah. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Sekretaris Jenderal Keluarga Kerajaan sekaligus Ketua Dewan Pengawas Dana Kemanusiaan Kerajaan Qatar Sheikh Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Hassan Al-Thani.

Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, serta dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, seperti Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, dan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Anis Matta.

Qatar menjadi investor pertama dalam proyek pembangunan 3 juta rumah yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo, kerja sama ini merupakan kerja sama antarpemerintah yang memerlukan sinergi tim yang solid.

“Tugas kami selanjutnya adalah menyiapkan lahan yang dimiliki negara untuk pembangunan perumahan,” ucapnya.

Maruarar menyebutkan bahwa investasi dari Qatar akan difokuskan pada pembangunan satu juta unit rumah di area perkotaan, yang diperuntukkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Ia menegaskan bahwa pembangunan tersebut akan memanfaatkan lahan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga negara dan kementerian, termasuk lahan aset milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Kami menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick (Menteri BUMN) nanti akan menyiapkan dari PT PP, Kereta Api, Perumnas. Kemudian juga dari Kemensetneg (Kementerian Sekretariat Negara) ada di Kemayoran dan ada di sekitar Senayan. Kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata," kata Maruarar.

Pemerintah telah menandatangani kerja sama dengan Qatar untuk membiayai pembangunan satu juta rumah di perkotaan. Pembangunan itu masuk ke dalam Program 3 Juta Rumah.

Salah satu perusahaan yang akan ikut dalam pembangunan tersebut, PT PP (Persero) Tbk, mengungkapkan pihaknya siap untuk membangun hunian itu. Karena dibangun di daerah perkotaan, nantinya hunian yang akan dibangun berupa hunian vertikal.

"PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan konstruksi dan investasi di Indonesia (PTPP) berkomitmen mendukung upaya kerjasama investasi pemerintah Indonesia dengan Qatar dalam mewujudkan pembangunan 1 juta rumah di RI," kata Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo dalam keterangannya, dikutip Sabtu (11/1/2025).

Pembangunan satu juta rumah di perkotaan itu tidak hanya dilakukan di Jakarta saja, melainkan di seluruh Indonesia. PT PP juga mengungkapkan ada beberapa lahan yang siap digunakan seperti di Jabodetabek, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pekanbaru dengan total luas lahan 26 hektare (Ha).

Upaya Kerjasama Investasi Pemerintah Indonesia dan Qatar ini bertujuan untuk menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kerja sama ini juga bertujuan meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Qatar, serta membuka peluang investasi di sektor lainnya.

Sebagai informasi, pada Rabu (8/1/2025), Indonesia resmi menjalin kerja sama MoU dengan Qatar untuk pembangunan 1 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dokumen kerja sama tersebut ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang mewakili pihak Indonesia, dan Sheikh Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Hassan Al-Thani, Sekretaris Jenderal Dewan Keluarga Kerajaan sekaligus Ketua Dewan Pengawas Dana Kemanusiaan Kerajaan Qatar.

Dengan penandatanganan kerjasama (MoU) ini, Qatar menjadi investor pertama dalam proyek pembangunan 3 juta rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sempat mengungkapkan beberapa lokasi yang bisa dibangun, seperti Senayan hingga Kalibata yang merupakan lahan dari aset perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Selain itu, pembangunan juga akan dilakukan di dekat stasiun seperti yang dilakukan oleh Perumnas.

"Lokasi akan disurvei segera oleh Sheikh. Dan kita sudah siap membawa beberapa lokasi yang sudah dikatakan tadi. Ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan, ada di sekitar Kalibata," jelas Maruarar Sirait.

"Nanti Pak Erick akan menyiapkan dari PTPP, KAI, dan Perumnas. Nanti dari situ lebih lanjut karena ini G2G maka negara hadir untuk menyiapkan lahan idle dan tidak bermasalah yang siap untuk dibangun," kata Maruarar.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia sudah mulai melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis untuk anak sekolah. Program satu ini mirip dengan Kyushoku yang diterapkan di Jepang.

Program Kyushoku, makan siang untuk anak sekolah, sudah ada dan diterapkan di Jepang bahkan lebih dari 100 tahun yang lalu, mulai sejak 1899. Program itu awalnya ditujukan untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin.

Saat ini, program makan bergizi ini sudah diterapkan di sekolah tingkatan SD dan SMP di Jepang. Makanan bergizi juga tak hanya diberikan kepada anak sekolah, tapi guru-guru juga bisa menikmatinya.

Lantas seperti apa sebenarnya Kyushoku?

Mengutip Jobs In Japan, Kyushoku adalah momen paling ditunggu anak-anak sekolah di Jepang. Sebagian besar siswa memilih untuk makan kyūshoku hingga akhir sekolah menengah pertama.

Biasanya, satu-satunya waktu siswa membawa makanan mereka sendiri adalah jika mereka memiliki pantangan makanan, misalnya karena punya intoleransi susu, atau alasan agama.

Namun, meski tak bisa ikut makan, mereka mungkin tetap bisa mendapatkan minuman, dan sebagai gantinya mereka bisa membawa makanan sendiri dari rumah.

Isi Menu Kyushoku

Makan siang standar pada Kyushoku terdiri dari satu hidangan utama, biasanya hidangan semur, mi, atau sup, makanan pendamping seperti salad, daging tumis atau sayuran, dan sekotak susu murni tanpa tambahan apa pun, kemudian ada buah atau puding kecil untuk hidangan penutup.

Menu yang disajikan selalu berubah setiap hari, jika hari ini ada ayam goreng, besok anak-anak bisa mendapatkan sup mie, sup ikan, nasi dengan ikan panggang, kari khas Jepang, dan menu nikmat lainnya setiap harinya.

Kemudian, untuk menu makanan penutup juga tak melulu buah dan puding, bisa juga kue atau mochi yang disukai anak-anak.

Mengandalkan Ahli Gizi Sekolah

Makanan umumnya disiapkan di sekolah dengan proses pengolahan minimal, dan mengacu pada arahan ahli gizi sekolah yang bertugas membuat menu dan menyediakan daftar mikro dan makronutrien yang dibutuhkan siswa untuk memenuhi kebutuhan anak sekolah dari segala usia.

Namun, jangan salah, makanan kyushoku meskipun sehat tapi tidak memiliki rasa yang hambar atau membosankan.

Karena konsumen utamanya adalah anak-anak berusia antara tujuh sampai 15 tahun, maka makanannya juga harus lezat.

Paling tidak, makanan ini harus disiapkan dengan mempertimbangkan kemungkinan selera anak yang suka pilih-pilih makanan.

Tak Sekadar Makan Siang Bersama

Selanjutnya, prosedur makan kyushoku dilakukan di dalam kelas. Ketika bel sudah berbunyi, lorong-lorong mulai ramai dengan aktivitas, ada siswa yang berganti pakaian untuk menyajikan makanan mereka.

Siswa sepenuhnya dilibatkan dari mendorong troli makan siang berisi perlengkapan ke kelas, dan masih banyak lagi yang membawa makanan dalam wadah logam kedap udara kembali ke kelas mereka.

Di Jepang, makan siang adalah tanggung jawab bersama, para siswa bergantian melayani teman sekelas, dan sifatnya wajib.

Berbagai peran yang dibutuhkan untuk memasukkan makanan dari dapur sekolah ke perut setiap siswa dirotasi secara berkala.

Setiap siswa yang diberi peran tersebut disebut tantō. Banyak siswa yang akan bertugas menyajikan makanan dan mengambil perlengkapan penyajian. Sementara siswa yang tidak terlibat langsung akan berbaris untuk mengambil nampan makanan dan mengantarkannya ke meja teman sekelas mereka.

Dengan kyushoku, makan siang sekolah adalah waktu bagi semua orang untuk terlibat, bahkan saat anak-anak masih berusia tujuh tahun.

Kyushoku tak sekadar makan bersama tapi juga mengajarkan tanggung jawab kepada setiap siswa, yang menjadi salah satu dari sekian banyak aspek inklusif dari makan siang sekolah di Jepang.

Dan dengan biaya 4.000-5.000 yen per bulan, Rp400.000 - Rp500.000 per bulan, Kyushoku bisa menjadi penyeimbang agar siswa dari latar belakang berpenghasilan rendah juga dapat merasakan pengalaman menyantap hidangan yang mungkin tidak dapat disediakan oleh keluarga mereka di rumah.

Pendidikan moral sendiri merupakan bagian penting dari kurikulum sekolah dasar Jepang, karena di sanalah siswa belajar tentang pembelajaran sosial dan emosional. Tujuannya untuk membentuk anggota masyarakat yang sadar sosial.

Makan siang di sekolah kemudian menjadi kesempatan yang baik untuk mengajarkan anak-anak tentang kesadaran kelompok dan hal-hal yang dapat dicapai melalui kerja sama tim dan keharmonisan.

Terkait dengan program ini, sebelumnya Kedutaan Besar Jepang juga menyatakan bersedia membantu Indonesia menjalankan program Makan Bergizi Gratis.

Indonesia diharapkan bisa mencontoh kyushoku, yang tak hanya sekadar memberikan makanan bergizi, tapi juga lezat, diatur nutrisinya oleh Ahli Gizi, sambil mengajarkan kerja sama kepada anak-anak.

IDXChannel- Pemerintah Indonesia dan Qatar resmi melakukan penandatanganan kerja sama atau MoU untuk berinvestasi membangun 1 juta unit rumah di Indonesia.

Dokumen kerja sama tersebut ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Sekretaris Jenderal Dewan Keluarga Kerajaan sekaligus Ketua Dewan Pengawas Dana Kemanusiaan Kerajaan Qatar, Sheikh Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Hassan Al-Thani.

Dengan penandatanganan kerja sama (MoU) ini, Qatar menjadi investor pertama dalam proyek pembangunan 3 juta rumah. Proyek pembangunan ini dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pembangunan akan memakai lahan yang dimiliki lembaga dan kementerian. Di antaranya, seperti lahan dari aset perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

Lokasi yang sejauh ini akan dibangun seperti di wilayah Senayan hingga Kalibata. Selain itu, pembangunan juga akan dilakukan di dekat stasiun seperti yang dilakukan oleh Perumnas.

"Lokasi akan disurvei segera oleh Sheikh. Dan kita sudah siap membawa beberapa lokasi yang sudah dikatakan tadi. Ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan, ada di sekitar Kalibata," jelas Maruarar Sirait.

Corporate Secretary PTPP (Persero) Joko Raharjo menambahkan, selain di Jakarta juga ada opsi lahan yang siap untuk dijadikan lokasi pembangunan 1 juta rumah dari Qatar. Misalnya di Jawa Barat, Yogyakarta, dan Pekanbaru dengan total luas 26 hektar.

"PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan konstruksi dan investasi di Indonesia (PTPP) berkomitmen mendukung upaya kerjasama investasi pemerintah Indonesia dengan Qatar dalam mewujudkan pembangunan 1 juta rumah di RI," lanjutnya.