Kepala Badan Gizi Nasonal, Dadan Hindayana Mengatakan, hingga Desember tahun Ini proyek Makan Bergizin Gratis (MBG) akan menyerap dana sebanyak 116 trilun rupiah.Menurutnya, angka tersebut diperoleh dari tambahan anggaran 50 triliun, dari 71 triliun rupiah yang sebelumnya sudah disetujui. Hal tersebut disampaikan dadan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI Selasa pagi.

Badan Gizi Nasional (BGN) berencana membangun 1.542 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Untuk membangun sarana tersebut, BGN membutuhkan dana Rp 6 triliun.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, saat ini telah ada 1.286 unit SPPG. Sarana tersebut 100% dibangun oleh mitra UMKM yang bergerak di bidang food and beverage (F&B).

"Kami sekarang baru dalam tahap untuk perencanaan dan sedang mencari lahan untuk pembangunan 1.542 unit SPPG yang dibiayai oleh APBN," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Secara bertahap, BGN menargetkan penambahan jumlah SPPG. Ia memproyeksikan segera ada penambahan 219 unit SPPG mitra sehingga jumlahnya bertambah menjadi 1.505 unit SPPG atau dapur MBG mitra.

"Jadi alhamdulillah program ini berjalan sampai sekarang itu semua berkat kemitraan. Jika kita mengandalkan kepada dana APBN semata, maka sebetulnya program makan bergizi baru akan bisa dilaksanakan bulan Agustus," ujarnya.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut menyangkut rencana pembangunan 1.542 unit SPPG baru, Dadan memproyeksikan total anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikannya Rp 6 triliun.

"Kurang lebih sekitar Rp 6 triliun (hanya untuk yang) baru ya," kata Dadan usai rapat.

Dadan menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan SPPG tersebut. Namun demikian, ia belum dapat memastikan kapan pembangunan dimulai karena masih dalam tahap perencanaan.

"1.542 dalam proses perencanaan dan tendernya mungkin akan di akhir bulan ini, sehingga baru akan selesai Agustus," terang dia.

Paralel dengan rencana tersebut, saat ini pihaknya juga terus menjalankan pendidikan untuk para anggota SPPG dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Saat ini, pihaknya baru selesai mendidik 1.994 orang.

"Harus sejalan antara SDM dan infrastruktur. Kami punya perencanaan di Agustus karena SDM-nya sudah selesai itu akan sudah bisa membuka 7.000 SPPG, melayani lebih dari 20 juta (penerima manfaat)," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto menyebut keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tembus 99,99%. Namun, program MBG juga diwarnai sejumlah kasus keracunan makanan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan, angka tersebut berdasarkan pada data kuantitatif yang ada di lapangan. Angka tersebut muncul dari jumlah penerima manfaat sebesar 3,5 juta orang dibandingkan dengan angka kejadian keracunan tersebut.

"Kita targetnya zero accident dan pak presiden menyampaikan angka. Itu angkanya mencerminkan, bukan kita yang mengklaim, tapi angka. Sekarang penerima manfaat 3,5 juta. Angka kejadian bisa hitung sendiri, tinggal dibagi dengan 3,5 juta," kata Dadan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dadan mengakui banyak laporan keracunan dan makanan basi melalui media sosial. Namun, saat dicek langsung di lapangan, banyak kasus yang sebetulnya tidak ada.

Kasus-kasus ini juga menurutnya langsung ditangani hingga melibatkan Kepolisian, salah satunya kasus keracunan di Cianjur yang membuat 72 siswa muntah-muntah.

"Kita nggak bilang nggak signifikan (dampaknya). Kita targetnya nol. Kalau masih ada kejadian itu berarti kita harus meningkatkan kualitas kita," ujarnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mengklaim tingkat keberhasilan program MBG mencapai 99,99% dengan jumlah penerima manfaat 3,4 juta.

Menurut Prabowo, kalkulasi di atas sudah termasuk mereka yang terkena keracunan atau sakit setelah mengkonsumsi MBG. Dari 3 juta penerima, sebanyak 200 di antaranya keracunan. Angka itu menurutnya cuma 0,005% dari total penerima 3 juta.

"Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau perutnya nggak enak itu sejumlah 200 dari 3 koma sekian juta, kalau tidak salah 0,005%. Berarti keberhasilan 99,99%," beber Prabowo

"Di mana ada usaha manusia, di bidang apapun kalau 99,99% keberhasilan, oke dong," sebutnya.

Prabowo menegaskan semua pihak tidak boleh cepat puas dengan hasil keberhasilan ini. Nol penyimpangan harus jadi target operasi MBG.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, tunjangan kinerja (tukin) struktural lembaga yang dipimpinnya belum cair sejak beroperasi.

Pencairannya menunggu Peraturan Presiden (Perpres) yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Dadan sempat menyebut tukin sebagai gaji.

"Tukin, tunjangan kinerja. Kalau struktural menunggu Perpres. Jadi, kita tunggu Perpres selesai," kata Dadan, usai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Dadan menuturkan, rancangan Perpres itu kini sudah berada di meja Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, setelah ia menandatanganinya.

"Kan Perpresnya sekarang sedang di Sekretariat Negara. Kan keuangan dan tukin itu dikeluarkan lewat Perpres. Nah, itu kemarin saya sudah paraf," ucap dia.

Dadan mengaku tak masalah tukinnya belum cair.

Sebab, BGN baru saja beroperasi dan program makan bergizi gratis yang diurusnya baru terselenggara pada awal tahun ini.

"Enggak apa-apa, itu kan dirapel. Ini Badan Gizi Nasional kan badan baru, seluruh badan baru perlu mendapatkan hak keuangan. Dan hak keuangan itu, termasuk tukinnya, itu harus dalam bentuk Perpres," ujar dia.

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat, Dadan menuturkan, seluruh struktural BGN belum menerima gaji.

Hal ini membuat realisasi penggunaan anggaran di bidang pegawai masih rendah, dari total pagu alokasi Rp 71 triliun untuk seluruh jenis belanja sepanjang tahun 2025.

"Perlu bapak ibu ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji. Jadi, ini kenapa penyerapannya di bidang pegawai masih rendah," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dadan menuturkan, pihaknya baru mengeluarkan gaji untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) atau kepala dapur umum, ahli gizi, dan akuntan.

Secara total, belanja pegawai baru terealisasi Rp 386,8 juta atau 0,01 persen dari total pagu Rp 3,52 triliun.

Sementara itu, belanja barang sudah terealisasi Rp 2,38 triliun atau 4,16 persen dari total pagu Rp 57,35 triliun.

"Jadi kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji. Kemudian pencairan di bidang pegawai akan lebih cepat setelah bulan depan," ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana membocorkan kedatangan Bill Gates ke Indonesia pada esok, Rabu (7/5/2025) dalam rangka mendukung realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan menyebut, Bill sendiri hadir usai diundang oleh Presiden Prabowo Subianto untuk turut meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

"Bill Gates itu tamunya Pak Presiden. Saya mendengar kemarin [saat] Pak Presiden memberikan arahan di Sidang Paripurna, Bill Gates akan datang [besok]. Dan salah satunya kedatangan beliau ingin mendukung program makan bergizi," kata Dadan saat ditemui di Komplek Parlemen RI, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Meski demikian, Dadan mengaku belum mengetahui secara pasti seperti apa bentuk dukungan yang bakal diberikan Bill Gates dalam rangka turut menyukseskan program MBG tersebut.

"Nah mekanisme dukungannya juga belum disampaikan secara detail, tapi yang jelas akan meninjau program makan bergizi," pungkasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sempat mengungkapkan bahwa tokoh filantropi dunia Bill Gates dijadwalkan akan mengunjungi Indonesia pada Rabu, 7 Mei 2025 untuk bertemu langsung dengan dirinya.

Prabowo mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan bentuk dukungan dan penghargaan atas program makan bergizi yang tengah digencarkan oleh pemerintah.

“Tanggal 7, yaitu besok lusa tokoh dunia namanya Bill Gates akan datang ke kita minta ketemu saya sudah cukup lama minta ketemu, kalau tidak salah suratnya dari November ini minta ketemu saya," ujar Prabowo di Kantor Presiden, Senin (5/5/2025).

Orang nomor satu di Indonesia itu menyampaikan bahwa dia merasa besar hati atas rencana kunjungan tersebut. Prabowo juga menyinggung bahwa Bill Gates tampak akan memberikan apresiasi setelah menilai program MBG benar-benar mencapai target dan hasil yang diharapkan.

"Saya merasa besar hati, tapi saya juga merasa jangan dulu muji kita. Kita belum berhasil. Kita berhasil insyaallah Desember 2025 kalau kita buktikan bahwa kita bisa menyelenggarakan 82,9 juta paket makan bergizi," tegas Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan penyerapan senilai Rp 116 triliun pada Desember 2025 untuk percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pagu tambahan tersebut sudah sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan program MBG menyasar 82,9 juta penerima. Adapun hingga saat ini, BGN baru menyasar sekitar 3,5 juta penerima.

Kepala BGN Dadan Hindayana memaparkan, penyerapan pagu akan bertambah tiap bulannya, yakni Rp 4,7 triliun pada Juni 2025, Rp 16 triliun pada Juli 2025, Rp 28 triliun pada Agustus 2025, dan Rp 51 triliun pada September 2025.

"Kemudian Oktober Rp 60 triliun, November Rp 88 triliun, dan Desember Rp 116 triliun. Jadi, kami masukkan bukan hanya anggarannya Rp 71 triliun. Uang sudah disetujui, tapi kami buatkan mekanisme penyerapan anggaran termasuk yang diminta Pak Presiden terkait dengan percepatan pelayanan makan bergizi kepada 82,9 juta," ujar Dadan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, Selasa (6/5/2025).

Belum Digaji

Meski memiliki pagu anggaran yang besar, seluruh struktural BGN belumlah menerima gaji.

Hal ini membuat realisasi penggunaan anggaran di bidang pegawai masih rendah, dari total pagu alokasi Rp 71 triliun untuk seluruh jenis belanja sepanjang 2025.

"Perlu bapak ibu ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji. Jadi, ini kenapa penyerapannya di bidang pegawai masih rendah," kata Dadan.

Dadan menyampaikan, BGN baru mengeluarkan gaji untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) atau kepala dapur umum, ahli gizi, dan akuntan.

Secara total, belanja pegawai baru terealisasi Rp 386,8 juta atau 0,01 persen dari total pagu Rp 3,52 triliun. Sementara itu, belanja barang sudah terealisasi Rp 2,38 triliun atau 4,16 persen dari total pagu Rp 57,35 triliun.

Secara keseluruhan, anggaran yang terserap baru Rp 2,38 triliun atau 3,36 persen dari total pagu Rp 71 triliun.

"Jadi, kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji. Kemudian, pencairan di bidang pegawai akan lebih cepat setelah bulan depan," ujar Dadan.

Bill Gates Bahas MBG

Sementara itu, pendiri Microsoft, Bill Gates disebut akan datang ke Indonesia pada Rabu (7/5/2025) untuk memberikan dukungan terhadap program MBG.

Menurut Prabowo, persoalan MBG menjadi salah satu yang akan dibahas oleh Bill Gates saat bertemu dengannya pada Rabu (7/5/2025).

"MBG ini adalah sesuatu yang cukup membanggakan. Banyak pimpinan negara mau ke Indonesia, yang dibahas adalah MBG. Tanggal 7 (Mei), yaitu lusa, tokoh dunia namanya Bill Gates akan datang ke kita minta ketemu saya," ujar Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden Jakarta yang disiarkan secara daring, Senin (5/5/2025).

Prabowo merasa sangat senang dengan kunjungan salah satu orang terkaya di dunia itu. Padahal menurutnya, MBG saat ini masih berproses dan sebaiknya jangan dulu dipuji.

"Saya merasa sangat besar hati. Saya merasa jangan puji kita, kita belum berhasil. Kita berhasil insya Allah Desember 2025," ujar Prabowo.

Dalam penjelasannya, Prabowo juga menyampaikan perkembangan MBG hingga awal April 2025.

Hingga 5 April, MBG sudah disalurkan ke 1.286 titik. Total capaian penerima MBG sudah 3,4 juta orang. Diperkirakan pada akhir Juni, MBG sudah bisa mencapai 6 juta sasaran.

IDXChannel - Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas usai serangkaian kasus keracunan yang terjadi di berbagai daerah dalam program makan bergizi gratis. Kepala BGN, Dadang Hindayana memastikan, pihaknya akan melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan sebagai bentuk korektif dan pencegahan ke depan.

KOMPAS.com – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan, program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak berjalan lancar karena berkaitan dengan adat dan tradisi makan langsung menggunakan tangan.

Lebih lanjut, Prabowo menduga bahwa para murid belum mencuci tangan dengan bersih.

Prabowo mencontohkan dengan menceritakan pengalamannya ketika meninjau pelaksanaan program MBG di salah satu sekolah.

Menurut ceritanya tersebut, dalam satu ruangan, 10 dari 30 anak tidak menggunakan sendok untuk menyantap makanan

Orang nomor satu di Indonesia tersebut menduga, makan tidak menggunakan sendok adalah penyebab anak keracunan.

"Tidak salah karena dia terbiasa makan tidak pakai sendok. Namun, kami mendidik dia untuk cuci tangan. Jadi bisa saja yang keracunan adalah hal-hal seperti itu. Sepele, tapi mendasar," kata Prabowo dalam rapat kabinet di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (05/05/25).

Selain kaitannya dengan tradisi dan kebiasaan makan menggunakan tangan, Prabowo menduga kasus keracunan masih terjadi karena ada siswa yang belum terbiasa mengonsumsi susu sebagai salah satu menu dalam program makan bergizi gratis.

Menurutnya, membiasakan siswa atau anak-anak untuk minum susu membutuhkan waktu.

"Masalah itu dia enggak pernah minum susu. Kami kasih susu dia butuh waktu penyesuaian," kata Prabowo.

Tingkat keberhasilan MBG capai 99,99 persen

Pada kesempatan yang sama, Prabowo mengklaim bahwa angka kasus keracunan program MBG masih lebih kecil dibandingkan dengan penerima manfaatnya.

Angka kasus keracunan makan gratis menurutnya ada sekitar 200 orang dari 3 juta penerima manfaat.

“Bisa dikatakan yang keracunan sejumlah 200 orang itu dari 3 (juta) sekian. Kalau tidak salah adalah 0,005," jelas Prabowo.

Dengan jumlah tersebut, Prabowo mengatakan tingkat keberhasilan program Makan Bergizi Gratis mencapai 99,99 persen. Sementara tingkat keracunan berada di angka 0,005 persen.

Presiden mengaku belum berpuas hati dengan capaian tersebut. Ia juga berharap target Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana yang tidak ingin ada penyimpangan lagi dalam pelaksanaan makan gratis bisa terwujud.

Kasus keracunan MBG terus berulang

Berdasarkan catatan Kompas.com, kasus keracunan makanan dalam program MBG masih terjadi. Setidaknya ada lima wilayah yang melaporkan insiden ini sejak awal berjalan pada 2025.

Salah satunya adalah kasus belasan siswa SDN 33 Kasipute, Bombana, Sulawesi Tenggara yang mengalami gejala muntah dan sakit perut akibat menu MBG ayam tepung yang diduga basi.

"Total ada 13 siswa yang keracunan. Ada yang muntah-muntah, sakit perut, dan pusing, tetapi sebagian besar (di antaranya) sudah membaik, hanya satu orang yang izin hari ini karena perlu waktu istirahat," kata Kepala SDN 33 Kasipute, Santi Jamal, dilansir dari Kompas.id, Kamis (24/4/2025).

Selain itu, ada keracunan massal di SDN Proyonanggan 5 Batang. Sebanyak 60 siswa SDN Proyonanggan 5 Batang mengalami mual dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan program MBG, dilansir dari Tribunnews, Jumat (18/4/2025).

Pendidik SDN Proyonanggan 5 Batang, Rizkika Wakhid Widilaksa mengatakan bahwa gejala keracunan dialami siswa setelah mereka pulang ke rumah.

Lebih lanjut, sebanyak 29 siswa SD Katolik Andaluri, Waingapu, Sumba Timur mengalami keracunan seusai mengonsumsi makanan program MBG.

Berdasarkan keterangan dari pihak sekolah, sejumlah siswa mengatakan bahwa makanan yang dikonsumsi terasa basi dan tidak enak. Setelah adanya keluhan itu, banyak siswa mengalami muntah dan mual.

Di Pandeglang ada 40 siswa SDN Alaswangi 2 yang juga mengalami keracunan massal usai memakan menu MBG pada Kamis (16/1/2025), dilansir dari Kompas TV. Bahkan, terdapat seorang siswa yang harus mendapat penanganan medis di Puskesmas.

Kepala sekolah SDN 2 Alaswangi, Sariful Hayat mengatakan, bahwa pihak sekolah menerima laporan dari orangtua murid mengenai kondisi anak-anak mereka pada Rabu (19/2/2025).

Keracunan makanan juga dialami oleh 40 siswa SDN 3 Dukuh setelah mengonsumsi MBG pada Kamis (16/1/2025). Kepala Puskesmas Sukoharjo Kota, Kunari Mahanani, menjelaskan bahwa murid-murid mengalami pusing hingga muntah.

Berdasarkan pengelola Satuan Pelaksanaan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari Kodim 0726/Sukoharjo, Kunari mengatakan bahwa penyebab keracunan makanan tersebut adalah menu ayam yang kurang matang.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkap pihaknya membutuhkan anggaran hingga Rp116 triliun untuk mencapai target penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun ini. Angka ini membengkak dari prediksi semula Rp100 triliun.

Dia menjelaskan bahwa total anggaran mencapai Rp116 triliun itu diperlukan guna merealisasikan target yang dibidik Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki penyaluran Makan Bergizi Gratis tembus 82,9 juta penerima manfaat pada Desember 2025.

“Jika mengikuti mekanisme yang kami rencanakan, akan dibutuhkan anggaran kurang lebih Rp116,6 triliun untuk memberikan pelayanan pada 82,9 juta,” kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Dia menegaskan, saat ini total pagu anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp71 triliun. Dengan demikian, pihaknya masih membutuhkan injeksi APBN sebesar Rp50 triliun untuk merealisasikan target tersebut.

Dalam paparan yang disampaikan, Dadan merinci bahwa pada Juni 2025 pihaknya menargetkan bakal menyerap anggaran sebesar Rp4,7 triliun, Juli 2025 sebesar Rp16,12 triliun, dan Agustus Rp28,03 triliun.

Kemudian, pada September BGN menargetkan menyerap anggaran Rp51,44 triliun, Oktober Rp60,51 triliun, November Rp88,07 triliun, dan Desember Rp116,6 triliun.

“Jadi kalau sekarang Rp71 triliun, tambahan Rp50 triliun sudah akan cukup melayani seluruh penerima manfaat sampai Desember 2025,” pungkasnya.

Sementara hingga saat ini, BGN mengungkap telah menyerap anggaran sebesar Rp2,38 triliun dari total pagu tersedia Rp71 triliun. Di mana, penyerapan tersebut paling besar untuk mendukung produksi MBG.

Kemudian, realisasi anggaran untuk belanja pegawai dilaporkan masih ada di level 0,01% atau hanya sebesar Rp386,87 juta yang digunakan untuk melakukan pembayaran pada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mencapai 4 juta siswa pada akhir bulan ini dan mencapai 82,9 juta pada akhir tahun.

Prabowo juga menyebut saat ini terdapat 3,4 juta masyarakat Indonesia yang telah menerima manfaat Makan Bergizi Gratis dan posisinya dibidik terus bertambah dan terakselerasi.

“Sudah lebih dari 1.000 titik, 1.286 yang total penerima sudah di atas 3 juta, 3,4 juta di awal Mei, dan diperkirakan akhir Mei mencapai 4 juta. Di akhir Juni mencapai 6 juta, dan di akhir Agustus akan mencapai 22 juta. Sehingga di akhir November 2025 akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat,” katanya di Kantor Presiden, Senin (5/5/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap telah menyerap anggaran sebesar Rp2,38 triliun selama 4 bulan belakangan ini untuk melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa penyerapan anggaran itu paling banyak digunakan untuk biaya produksi MBG mencapai Rp2,386 triliun.

“Ini realisasi anggaran sampai sekarang. Jadi, BGN memiliki anggaran Rp71 triliun dan sampai hari ini kita baru bisa menyerap Rp2,386 triliun jadi baru kurang lebih 3,36 persen,” kata Dadan dalam RDP bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Sementara itu, realisasi anggaran untuk belanja pegawai dilaporkan masih ada di level 0,01% atau hanya sebesar Rp386,87 juta yang digunakan untuk melakukan pembayaran pada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

Sementara, remunerasi manajemen BGN disebut hingga saat ini belum dibayarkan. Hal itulah yang menyebabkan realisasi anggaran belanja pegawai masih sangat minim.

“Kami baru bulan ini atau bulan depan menerima gaji, jadi nanti pencairan di bidang pegawai akan lebih cepat setelah bulan depan,” jelasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, hingga awal Mei 2025 total penerima manfaat Makan Bergizi Gratis dilaporkan telah menembus 3,5 juta orang.

Dadan menjelaskan bahwa MBG yang telah disalurkan kepada 3,5 juta penerima manfaat itu berasal dari 1.286 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 Provinsi di seluruh Indonesia.

“Sampai hari ini sudah dilakukan Makan Bergizi Gratis pada 1.286 SPPG di 38 Provinsi dan telah melayani penerima manfaat sebanyak 3.506.941,” ujarnya.

Pada saat yang sama, Dadan menjelaskan bahwa MBG itu telah tersalurkan pada 19 kategori kelompok, mulai dari Paud, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, hingga Sekolah Luar Biasa (SLB).

Tak hanya itu, 3,5 juta penerima manfaat itu juga diklaim telah menyasar siswa Pondok Pesantren, Ibu Menyusui, Ibu Hami, hingga Balita.

JAKARTA, KOMPAS.com -Badan Gizi Nasional (BGN) bakal membatasi yayasan hanya bisa mengelola 10 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum untuk mencegah penyimpangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Untuk sementara ini, kami kemudian membatasi juga yayasan yang bisa mengelola SPPG untuk satu provinsi. Maka maksimal satu yayasan hanya boleh mengelola 10 SPPG," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Selasa (6/5/2025).

Dadan menuturkan, jumlahnya SPPG yang dikelola satu yayasan akan lebih kecil jika SPPG tersebut berada di lintas provinsi.

Namun, yayasan yang terafiliasi dengan institusi besar dan berpengalaman akan dikecualikan dari pembatasan tersebut.

"Kalau lintas provinsi hanya 5 SPPG, kecuali untuk yayasan yang terafiliasi dengan institusi. Contoh lain Muhammadiyah, Muhammadiyah (hanya ada) satu di seluruh dunia, maka mereka sudah memiliki pojok khusus sehingga memungkinkan untuk mengolah SPPG di seluruh Indonesia," kata Dadan.

Di sisi lain, ia pun memprioritaskan yayasan yang memiliki fasilitas dapur umum atau SPPG sebagai mitra menyusul kasus tepatnya pembayaran dari yayasan sehingga operasional SPPG di Kalibata, Jakarta Selatan, sempat terhenti.

Saat pemilihan mitra, BGN akan bertanya terlebih dahulu mengenai fasilitas yang dimiliki.

Jika SPPG belum memiliki mitra yayasan, BGN akan merekomendasikan yayasan-yayasan yang bisa digunakan sementara, sebelum pemilik fasilitas memiliki yayasan tersendiri.

"Kami akan tanya apakah mitra memiliki yayasan sendiri atau tidak. Jika kemudian menggunakan yayasan yang bukan milik sendiri, maka kami akan tanya ada perjanjian apa antara yayasan dengan pemilik fasilitas. Tetapi yang kami utamakan sekarang adalah seluruh pemilik fasilitas (jadi mitra)," kata Dadan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan tunjangan kinerja (tukin) belum diterima oleh pegawai struktural, termasuk dirinya. Dadan menyebut pembayaran tukin menunggu peraturan presiden.

"Gaji sudah lengkap semuanya. Oh struktural, kalau struktural menunggu Perpres. Perpresnya sekarang sedang di Sekretariat Negara, jadi kita tunggu Perpres selesai," kata Dadan seusai rapat dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dadan mengaku tak masalah lantaran tukin yang belum dibayarkan itu akan dirapel. Ia menyebut penandatanganan Perpres akan segera dilakukan.

"Saya dilantik kapan? Agustus kan, sekarang bulan apa? Itu Perpresnya baru akan diselesaikan," ujar Dadan.

"Hak keuangan dan tukin itu dikeluarkan lewat Perpres. Nah itu kemarin saya sudah paraf, nggak apa-apa kan itu dirapel," ujarnya.

Ia mengatakan BGN adalah badan baru yang hak keuangannya perlu didapatkan dalam bentuk Perpres. Dadan mengungkap Perpres terkait tukin ada di meja Mensesneg.

"Gini Badan Gizi Nasional kan badan baru, seluruh badan baru perlu mendapatkan hak keuangan. Dan hak keuangan itu, termasuk tukinnya itu harus dalam bentuk Perpres. Nah Perpresnya sekarang sudah di meja Mensesneg karena sudah diparaf" ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya