JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana telah menghadiri pertemuan dengan Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN), mitra MBN, dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pancoran guna menindaklanjuti isu yang beredar terkait penyelewengan danaMakan Bergizi Gratis (MBG) senilai hampir Rp 1 miliar.

BGN mengklaim mereka turut melakukan evaluasi dan pengecekan mengenai penyaluran dana yang telah dilakukan di SPPG Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

Berdasarkan keterangan yang didiseminasikan oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan, Rabu (16/4/2025) malam, BGN telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran sesuai dengan aturan.

Uang itu ditransfer ke rekening virtual account Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN).

Pihak mitra MBN pun menyebut tidak ada permasalahan dengan BGN karena hal tersebut murni kesalahpahaman antara yayasan dengan mitranya.

Walhasil, kegiatan penyediaan MBG di kawasan Pancoran akan dilanjutkan kembali seperti biasa.

"Isu penyelewengan dana MBG ini adalah persoalan internal yayasan dan mitranya. BGN juga telah menyalurkan dana yang dilengkapi dengan sistem keamanan," ujar Kepala BGN Dadan Hindayana.

Dadan mengatakan, BGN akan lebih selektif dalam menentukan mitra yang dapat bekerja sama dengan BGN dalam pembangunan SPPG.

Dia berharap seluruh pihak dapat mengevaluasi kinerja masing-masing. “Kami berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin," tuturnya.

Sementara itu, kata Dadan, BGN juga berkomitmen agar ke depannya dapat melakukan penguatan kembali kepada para mitra, serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG.

Dengan begitu, program MBG dapat terlaksana secara kredibel, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kelompok penerima manfaat.

Sebelumnya diberitakan, dana Makan Bergizi Gratis (MBG) diduga senilai hampir Rp 1 miliar digelapkan oleh sebuah yayasan di Jakarta Selatan.

Kasus ini terkuak dari laporan vendor dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Ira Mesra.

Dilansir dari Tribun Jakarta, Ira Mesra melaporkan yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan dugaan penggelapan itu teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal Kamis, 10 April 2025.

Kuasa hukum Ira, Danna Harly, mengatakan pada Selasa (15/4) kemarin, laporan ditujukan ke yayasan dan juga pada perorangan yang masih terkait dengan yayasan tersebut. "Untuk laporan polisi sudah kita serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Laporan ditujukan ke yayasan, dan ada perorangan. Masalahnya dari yayasan ini," kata Harly.

Yayasan ini diduga tidak menyalurkan dana MBG yang semestinya digunakan untuk pembiayaan operasional dapur.

Harly menjelaskan bahwa kliennya sudah memasak lebih dari 65.000 porsi, tetapi tidak menerima pembayaran sepeser pun.

Yayasan MBN telah menerima transfer dana sebesar Rp 386.500.000 dari Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga pemerintah yang menaungi program MBG.

Namun, dana tersebut diduga tidak disalurkan kepada mitra atau vendor yang seharusnya menjalankan kegiatan memasak dan distribusi makanan.

Menurut Harly, seluruh biaya operasional ditanggung sendiri oleh kliennya tanpa ada bantuan dari pihak yayasan, mulai dari pembelian bahan makanan, sewa tempat, biaya listrik, pengadaan peralatan dapur, kendaraan distribusi, hingga pembayaran juru masak.

Ketika Ira menagih haknya, pihak yayasan justru mengeklaim bahwa Ira memiliki kekurangan pembayaran sekitar Rp 45 juta, dengan alasan terdapat invoice pembelian barang yang belum dipertanggungjawabkan.

"Ketika Ibu Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp 45.314.249, dengan dalih adanya invoice-invoice saat di lapangan yang dibeli oleh pihak SPPG atau yayasan," ungkap Harly.

Namun, menurut Harly, dalih tersebut tidak berdasar.

Sebab, faktanya, tidak ada satu pun biaya yang dikeluarkan yayasan.

Semua dikelola dan dibayar oleh mitra dapur.

Total kerugian yang ditanggung oleh Ira dalam dua tahap pelaksanaan program MBG ini ditaksir mencapai Rp 975.375.000. "Sejauh ini total kerugian dari Ibu Ira itu adalah Rp 975.375.000, baru dua tahap. Makanya kita sekarang coba ngomong ke masyarakat supaya pemerintah aware. Baru dua tahap saja sudah seperti ini, berarti sudah harus ada pembenahan dalam pelaksanaan MBG supaya ke depan tidak lagi seperti ini," kata Harly.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan, Peraturan Menteri (Permen) PKP terkait kriteria penerima kuota rumah subsidi akan dirilis sekitar satu atau dua hari ke depan.

Hal ini disampaikan Supratman saat bertemu dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widiyasanti di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

“Karena itu dalam waktu yang singkat, Insya Allah mudah-mudahan 1-2 hari ini proses harmonisasi dan perundangan Peraturan Menteri Perumahan akan segera kita terbitkan,” jelas Supratman.

Ara menuturkan, hal ini dilakukan supaya semakin banyak masyarakat Indonesia yang memiliki kesempatan mendapatkan rumah subsidi.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo (Subianto), ada beberapa isu yang penting,” ungkap Ara.

Sementara Amalia memastikan, batas maksimal penghasilan MBR yang menerima rumah subsidi dari Pemerintah sebesar Rp 14 juta untuk di Jabodetabek.

“(Gaji) Rp 14 juta untuk daerah Jabodetabek rencananya.Ini tentunya sudah meningkat jauh lebih baik dibandingkan yang sebelumnya, yang single (lajang) Rp 12 juta,” kata Amalia.

Nantinya dalam Permen PKP tersebut akan membagi besaran batas maksimal gaji tersebut dalam empat wilayah, mulai dari 1-4.

“Nanti ada pembagiannya, wilayah-wilayahnya, kita bilang wilayah 1, 2, 3 dan 4,” tandasnya.

BEKASI, KOMPAS.com - Boin, pria terduga pemalak kuli bangunan di Perumahan Griya Srimahi Indah (GSI), Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, merupakan sekuriti.

"Pelaku orang kampung situ, terus kerjanya di situ (Perumahan GSI)," kata Kapolsek Tambun Selatan Kompol Wuryanti kepada Kompas.com, Rabu (16/4/2025).

Adapun peristiwa dugaan pemalakan tersebut terjadi di Perumahan GSI pada Selasa (15/4/2025).

Saat itu, pelaku diduga memalak korban berinisial L yang tengah bekerja merenovasi salah satu rumah subsidi.

Tak lama, polisi menangkap pelaku di kediamannya di Desa Srimahi pada Rabu sekitar pukul 10.00 WIB.

Berdasarkan pemeriksaan sementara, pelaku sempat menerima uang Rp 100.000 dari korban.

Akan tetapi, pelaku langsung mengembalikan uang tersebut begitu mengetahui aksinya direkam korban.

"Kalau pengakuannya korban dikasih Rp 100.000, begitu tahu divideokan, duitnya dikembalikan, tapi kan duit itu sudah diterima, terus ada kata-kata 'ikhlas enggak lu?'," jelas Wuryanti.

Saat ini, polisi masih memeriksa pelaku untuk mengetahui motif di balik aksi dugaan pemalakan tersebut.

Sebelumnya diberitakan, seorang pria paruh baya diduga memalak kuli bangunan yang tengah bekerja di Perumahan GSI, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi itu terekam dalam sebuah video berdurasi 6 menit 50 detik.

Berdasarkan video tersebut, pria yang mengaku sebagai "putra daerah" itu terlihat mengenakan kaus bertuliskan "security".

Pria berambut putih itu tampak mengintimidasi dan meminta uang kepada korban yang tengah merenovasi salah satu unit rumah subsidi. Korban memenuhi permintaan pria tersebut.

Akan tetapi, pria itu justru emosi setelah menerima uang pemberian korban.

"Kalau enggak ikhlas, enggak usah, cuma jangan ikut campur kerjaan di sini. Ini untuk putra daerah," kata pria tersebut kepada korban, dikutip Kompas.com, Rabu (16/4/2025).

Selanjutnya, pria itu mengingatkan korban bahwa terdapat peraturan "putra daerah" yang mengatur pekerjaan di kawasan perumahan hanya boleh dilakukan oleh warga setempat.

Bahkan, pria itu mengatakan, tidak ada aturan yang melarang hal itu.

"Eh sekarang peraturan putra daerah, otonomi daerah. Pekerjaan enggak ada undang-undang. Orang sini butuh makan lah," kata pria tersebut seraya emosi. "Ya saya juga butuh makan," jawab kuli bangunan. Cekcok keduanya pun berlanjut.

Bahkan, pria tersebut meminta korban agar angkat kaki mencari pekerjaan di tempat lain.

"Ya elu kerja di tempat lain," imbuh dia.

BEKASI, KOMPAS.com - Boin, pria terduga pemalak kuli bangunan di Perumahan Griya Srimahi Indah (GSI), Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, merupakan sekuriti.

"Pelaku orang kampung situ, terus kerjanya di situ (Perumahan GSI)," kata Kapolsek Tambun Selatan Kompol Wuryanti kepada Kompas.com, Rabu (16/4/2025).

Adapun peristiwa dugaan pemalakan tersebut terjadi di Perumahan GSI pada Selasa (15/4/2025).

Saat itu, pelaku diduga memalak korban berinisial L yang tengah bekerja merenovasi salah satu rumah subsidi.

Tak lama, polisi menangkap pelaku di kediamannya di Desa Srimahi pada Rabu sekitar pukul 10.00 WIB.

Berdasarkan pemeriksaan sementara, pelaku sempat menerima uang Rp 100.000 dari korban.

Akan tetapi, pelaku langsung mengembalikan uang tersebut begitu mengetahui aksinya direkam korban.

"Kalau pengakuannya korban dikasih Rp 100.000, begitu tahu divideokan, duitnya dikembalikan, tapi kan duit itu sudah diterima, terus ada kata-kata 'ikhlas enggak lu?'," jelas Wuryanti.

Saat ini, polisi masih memeriksa pelaku untuk mengetahui motif di balik aksi dugaan pemalakan tersebut.

Sebelumnya diberitakan, seorang pria paruh baya diduga memalak kuli bangunan yang tengah bekerja di Perumahan GSI, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi itu terekam dalam sebuah video berdurasi 6 menit 50 detik.

Berdasarkan video tersebut, pria yang mengaku sebagai "putra daerah" itu terlihat mengenakan kaus bertuliskan "security".

Pria berambut putih itu tampak mengintimidasi dan meminta uang kepada korban yang tengah merenovasi salah satu unit rumah subsidi. Korban memenuhi permintaan pria tersebut.

Akan tetapi, pria itu justru emosi setelah menerima uang pemberian korban.

"Kalau enggak ikhlas, enggak usah, cuma jangan ikut campur kerjaan di sini. Ini untuk putra daerah," kata pria tersebut kepada korban, dikutip Kompas.com, Rabu (16/4/2025).

Selanjutnya, pria itu mengingatkan korban bahwa terdapat peraturan "putra daerah" yang mengatur pekerjaan di kawasan perumahan hanya boleh dilakukan oleh warga setempat.

Bahkan, pria itu mengatakan, tidak ada aturan yang melarang hal itu.

"Eh sekarang peraturan putra daerah, otonomi daerah. Pekerjaan enggak ada undang-undang. Orang sini butuh makan lah," kata pria tersebut seraya emosi. "Ya saya juga butuh makan," jawab kuli bangunan. Cekcok keduanya pun berlanjut.

Bahkan, pria tersebut meminta korban agar angkat kaki mencari pekerjaan di tempat lain.

"Ya elu kerja di tempat lain," imbuh dia.

Polisi tengah menyelidiki laporan yang dilayangkan mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan terhadap Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000.

"Betul jadi sudah melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan, sudah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan untuk yang makan gratis," kata Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Nurma Dewi kepada wartawan, Rabu (16/4).

"Dan itu sudah yang kerjasama antara pihak kedua dan ketiga, nah itu yang terjadi, namun demikian pasti kita dalami," imbuhnya.

Nurma membeberkan dalam laporan itu pihak pelapor turut menyertakan sejumlah barang bukti. Salah satunya, kuitansi kerja sama.

"Kuitansi kerjasama, ada kerjasama antara kedua belah pihak yang diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kuitansi senilai Rp900 juta lebih kita terima untuk sementara ini," ujarnya.

Nurma menyampaikan saat ini laporan tersebut masih didalami oleh penyidik. Ke depannya, kata dia, penyidik bakal memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan.

"Pasti jelas kita memanggil siapa siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Itu yang pasti," ucap Nurma.

Sebelumnya, mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000.

Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Kuasa hukum korban, Danna Harly menerangkan awalnya Ira telah bekerjasama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihak kliennya mengaku sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), dimana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA atau SD," kata Danna, Selasa (15/4).

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp13 ribu.

Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp2.500. Jadi dari Rp15 ribu dipotong Rp2.500 menjadi Rp12.500 dan dari Rp13 ribu dipotong pula Rp2.500 setiap porsinya," katanya.

Terlebih, diketahui dari Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan pembayaran kepada pihak yayasan sebesar Rp386.500.000.

Namun, ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

Kemudian, saat ditagih untuk pencairan tahap dua, pihaknya mengaku tidak dibayarkan sama sekali oleh pihak yayasan. Pihaknya juga menyesalkan tindakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak ada keterbukaan informasi.

Dalam laporan ini, MBN disangkakan dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau 372 KUHP.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menargetkan pembangunan 250 unit rumah tapak gratis di Kabupaten Tangerang yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah dapat selesai pada 28 Oktober 2025 atau bertepatan dengan Sumpah Pemuda.

"Kalau boleh usul tanggal yakni 28 Oktober 2025 bertepatan dengan Sumpah Pemuda," ujar Ara di Jakarta, Rabu.

Ara menyampaikan bahwa pembangunan perumahan tersebut merupakan sumbangan dari Agung Sedayu Group yang merupakan perusahaan pengembang milik pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan.

"Dari Pak Aguan perusahaannya untuk bangun rumah nanti dibagi gratis di Tangerang sebanyak 250 unit, itu bangun rumah nanti dibagi gratis," katanya.

Dalam kesempatan sama, pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan menyampaikan bahwa 250 unit rumah di Tangerang tersebut saat ini dalam proses pembangunan.

"Lagi pembangunan," kata Aguan.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan 250 unit rumah tapak gratis di Kabupaten Tangerang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah.

Dirinya sudah menyampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto bahwa harus terbangun ekosistem yang baik di perumahan gratis tersebut.

Maruarar juga berharap agar 250 unit rumah tapak gratis itu juga bisa dihuni dari unsur-unsur TNI-Polri berpangkat rendah hingga para guru. Perumahan yang dibangun di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang tersebut bersifat inklusif, serta dapat dihuni oleh beberapa komponen masyarakat yang heterogen dan mewakili berbagai macam latar belakang.

Ara sebelumnya melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama Rumah Gratis bagi MBR Sumbangan dari Swasta/Filantropi dalam rangka pencanangan Gerakan Nasional Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat di lahan yang berlokasi Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

Lahan tersebut seluas 2,5 hektare merupakan sumbangan dari PT Bumi Samboro Sukses.

Sedangkan pembangunannya perumahan tersebut sumbangan dari Agung Sedayu Group yang merupakan perusahaan pengembang milik pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan.

Total rumah yang dibangun sebanyak 250 unit rumah tapak dengan luas tanah 60 m2 dan tipe rumah yakni Tipe 36.

Kompleks perumahan tersebut juga nantinya dilengkapi fasilitas berupa sekolah, one gate system dan lapangan serbaguna.

Desain rumahnya sendiri mengusung konsep inklusif dan hijau bagi MBR. Rumah tersebut terdiri dari dua kamar tidur, satu kamar mandi, ruang keluarga, dapur dan garasi untuk parkir mobil dan parkir motor.

Ara menyampaikan bahwa rumah gratis tersebut nantinya bersertifikat hak milik.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menargetkan pembangunan 250 unit rumah tapak gratis di Kabupaten Tangerang yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah dapat selesai pada 28 Oktober 2025 atau bertepatan dengan Sumpah Pemuda.

"Kalau boleh usul tanggal yakni 28 Oktober 2025 bertepatan dengan Sumpah Pemuda," ujar Ara di Jakarta, Rabu.

Ara menyampaikan bahwa pembangunan perumahan tersebut merupakan sumbangan dari Agung Sedayu Group yang merupakan perusahaan pengembang milik pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan.

"Dari Pak Aguan perusahaannya untuk bangun rumah nanti dibagi gratis di Tangerang sebanyak 250 unit, itu bangun rumah nanti dibagi gratis," katanya.

Dalam kesempatan sama, pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan menyampaikan bahwa 250 unit rumah di Tangerang tersebut saat ini dalam proses pembangunan.

"Lagi pembangunan," kata Aguan.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan 250 unit rumah tapak gratis di Kabupaten Tangerang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah.

Dirinya sudah menyampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto bahwa harus terbangun ekosistem yang baik di perumahan gratis tersebut.

Maruarar juga berharap agar 250 unit rumah tapak gratis itu juga bisa dihuni dari unsur-unsur TNI-Polri berpangkat rendah hingga para guru. Perumahan yang dibangun di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang tersebut bersifat inklusif, serta dapat dihuni oleh beberapa komponen masyarakat yang heterogen dan mewakili berbagai macam latar belakang.

Ara sebelumnya melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama Rumah Gratis bagi MBR Sumbangan dari Swasta/Filantropi dalam rangka pencanangan Gerakan Nasional Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat di lahan yang berlokasi Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

Lahan tersebut seluas 2,5 hektare merupakan sumbangan dari PT Bumi Samboro Sukses.

Sedangkan pembangunannya perumahan tersebut sumbangan dari Agung Sedayu Group yang merupakan perusahaan pengembang milik pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan.

Total rumah yang dibangun sebanyak 250 unit rumah tapak dengan luas tanah 60 m2 dan tipe rumah yakni Tipe 36.

Kompleks perumahan tersebut juga nantinya dilengkapi fasilitas berupa sekolah, one gate system dan lapangan serbaguna.

Desain rumahnya sendiri mengusung konsep inklusif dan hijau bagi MBR. Rumah tersebut terdiri dari dua kamar tidur, satu kamar mandi, ruang keluarga, dapur dan garasi untuk parkir mobil dan parkir motor.

Ara menyampaikan bahwa rumah gratis tersebut nantinya bersertifikat hak milik.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) berkomitmen lebih selektif menentukan mitra pembangunan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk merespons kasus penyelewengan dana Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) di SPPG Kalibata, Jakarta Selatan.

Kepala BGN Dadan Hindayana saat menghadiri pertemuan dengan Yayasan MBN dan Kepala SPPG Pancoran guna menindaklanjuti kasus penyelewengan tersebut, di Jakarta, Rabu, menegaskan BGN selaku pemrakarsa program MBG turut melakukan evaluasi dan pengecekan mengenai penyaluran dana yang telah dilakukan.

"BGN akan lebih selektif dalam menentukan mitra yang dapat bekerja sama dengan BGN dalam pembangunan SPPG," katanya.

Pada dialog tersebut, pihak mitra MBN menjelaskan bahwa tidak ada permasalahan dengan BGN karena hal tersebut murni kesalahpahaman antara yayasan dengan mitra. Selanjutnya, kegiatan reguler di SPPG dalam penyediaan MBG akan dilanjutkan seperti biasa.

Dia menegaskan BGN telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran sesuai dengan aturan, yakni melalui transfer ke rekening akun virtual Yayasan MBN.

"Isu penyelewengan dana MBG ini adalah persoalan internal yayasan dan mitranya. BGN juga telah menyalurkan dana yang dilengkapi dengan sistem keamanan," katanya.

Ia menekankan kepada seluruh pihak agar terus mengevaluasi kinerja masing-masing. Ke depan, BGN juga akan menguatkan kembali para mitra dan seluruh karyawan yang bertugas di SPPG.

"Kami berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin," katanya.

Pihaknya juga berkomitmen untuk ke depan dapat melakukan penguatan kembali para mitra serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG sehingga program MBG dapat terlaksana secara kredibel serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Kepolisian telah menerima bukti kuitansi senilai Rp975.375.000 terkait dengan kasus dugaan penggelapan dana Yayasan Mitra Berkat Nusantara yang dialami oleh mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan.

Penggelapan dana itu tercatat dalam Laporan Kepolisian Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4), pukul 14.11 WIB.

Atas perbuatannya, MBN disangkakan dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Yayasan Inklusi Pelita Bangsa (YIPB) bersama OVO dan Grab Indonesia melakukan uji coba pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Sekolah Khusus (SKH) Yayasan Karya Dharma Wanita (YKDW) 01–03 Kota Tangerang, Banten, Senin (14/4).

"Ini menjadi momentum penting bagi kami. Program ini bukan hanya tentang memberikan makanan sehat, tapi tentang menghadirkan perhatian, dan kepedulian yang nyata untuk teman-teman kita, anak-anak berkebutuhan khusus,” ujar Ketua Pelaksana Harian YIPB Cahaya Manthovani dalam rilis pers yang diterima, Rabu.

Uji coba tersebut merupakan bagian dari peluncuran program Makan Bergizi Gratis oleh ketiga perusahaan, yang menyasar 1.500 murid dan guru di 11 sekolah khusus se-Tangerang Raya hingga April 2026.

Program ini merupakan bentuk dukungan terhadap agenda prioritas nasional “8 Program Hasil Terbaik Cepat” dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan 80 juta penerima manfaat MBG hingga 2029.

Cahaya berharap dengan kolaborasi ini anak-anak berkebutuhan khusus di berbagai wilayah, termasuk Tangerang Raya bisa merasakan manfaat dari asupan makanan bergizi yang berkualitas.

Sebelumnya, program serupa telah dilakukan di SLB Negeri 07 Jakarta. Respons positif dari guru, orang tua, dan anak-anak menjadi dorongan besar untuk mengembangkan program ini lebih luas.

“Semangat dan senyum anak-anak saat menerima makanan sehat menjadi motivasi besar bagi kami,” katanya.

Ketua Pembina YIPB Maya Miranda Ambarsari menambahkan bahwa program ini merupakan bagian dari visi besar yayasan dalam memastikan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh sehat dan berkembang.

Pihaknya percaya bahwa anak-anak berkebutuhan khusus memiliki potensi luar biasa yang perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Gizi yang baik menjadi fondasi utama mereka untuk bisa belajar, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik,” kata dia.

Saat ini, kolaborasi antara YIPB, OVO dan Grab memang masih terfokus di Tangerang Raya. Namun secara jangka panjang, pihaknya menargetkan bisa menjangkau lebih banyak SLB di berbagai wilayah di Indonesia.

Ketua YKDW Kota Tangerang Titin Suhartini menilai program seperti ini membawa harapan baru bagi sekolah-sekolah khusus yang selama ini berjuang dalam keterbatasan.

“Anak-anak kami punya semangat luar biasa, tapi kebutuhan mereka berbeda. Bantuan seperti ini bukan hanya memberi gizi, tapi juga rasa percaya diri. Mereka merasa diperhatikan,” ujarnya.

Presiden Direktur OVO Karaniya Dharmasaputra menyampaikan bahwa partisipasi mereka bukan sekadar tanggung jawab sosial perusahaan, melainkan komitmen jangka panjang terhadap pembangunan sosial yang inklusif.

“Kami percaya bahwa teknologi harus bermanfaat bagi semua kalangan, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Lewat kolaborasi ini, kami berharap bisa turut memperluas dampak positif secara berkelanjutan,” katanya.

Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Reinata mengatakan melalui program ini pihaknya ingin menciptakan ekosistem inklusif yang memberdayakan masyarakat.

Adapun menu makanan yang diberikan kepada para siswa-siswa tersebut telah dirancang sesuai rekomendasi Badan Gizi Nasional dengan penyesuaian untuk anak-anak berkebutuhan khusus.

Semua bahan makanan disediakan oleh penjual yang merupakan UMKM sekitar sehingga program ini juga bisa menciptakan dampak terhadap ekonomi lokal.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara membantah pernyataan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) soal rumah subsidi untuk wartawan diberikan untuk membungkam pers.

Menurutnya, pemerintah hanya memprioritaskan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk program rumah subsidi. Wartawan termasuk salah satu profesi yang dinilai berpenghasilan rendah.

"Bukan dikasih, bayar kan? Memang terus kalau dapat rumah seperti itu (rumah subsidi), kalian (wartawan) terus mulutnya bungkam atas ketidakbenaran, ketidakadilan? Ya enggaklah. Saya percaya kalian akan tetap menyuarakan kebenaran," kata Ara saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (16/4).

Ara tak masalah bila ada pihak yang memprotes seperti AJI. Menurutnya, itu juga bagian dari independensi wartawan.

Meski begitu, dia menegaskan tak ada niat membungkam wartawan. Dia memastikan program ini merupakan niat baik pemerintah membantu.

"Kan wartawan jadi ada kepastian. Apakah semua perusahaan media mampu memberikan, menyediakan rumah bagi wartawan? Enggak kan? Negara hadir membantu," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah menyediakan kuota 1.000 rumah subsidi khusus untuk wartawan. Keputusan dibuat setelah Ara rapat dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Namun, kebijakan itu menuai kritik dari sejumlah asosiasi pekerja media antara lain AJI, Pewarta Foto Indonesia (PFI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Mereka menilai kebijakan ini sebagai upaya membungkam kebebasan pers.

"Jika jurnalis mendapatkan rumah dari Komdigi, tidak bisa dielakkan kesan publik bahwa jurnalis sudah tidak kritis lagi. Maka sebaiknya program ini dihentikan saja, biarlah teman-teman mendapatkan kredit lewat jalur normal seperti lewat Tapera atau bank," kata Ketua Umum AJI Nany Afrida melalui keterangan tertulis, Selasa (15/4).

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan di Kalibata, Jakarta Selatan, tengah menjadi sorotan.

Operasional dapur yang seharusnya menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat mendadak berhenti, dan hal ini memunculkan pertanyaan publik mengenai transparansi serta manajemen dana program pemerintah tersebut.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa penghentian operasional dapur MBG di Kalibata murni disebabkan oleh persoalan internal mitra pelaksana.

“Itu murni masalah internal mitra,” ujar Dadan saat ditemui di Kantor BGN, Jakarta Selatan, Rabu (16/4/2025).

Apa Penyebab Utama Terhentinya Operasional Dapur MBG?

Dadan mengungkapkan bahwa permasalahan terjadi antara dua entitas berbeda yang bekerja sama dalam menjalankan dapur MBG, yakni Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) dan mitra operasional dapur, Ira Mesra.

BGN sendiri, menurut Dadan, baru mengetahui bahwa kedua pihak tersebut bukan satu kesatuan.

“Rupanya kami juga baru tahu kalau mitra itu adalah partner. Jadi mereka itu, antara yayasan dengan pemilik fasilitas, adalah dua pihak yang berbeda,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dadan menyatakan bahwa perjanjian antara yayasan dan pemilik dapur dilakukan secara internal.

“Dan di antara mereka kan ada perjanjian khusus,” ujarnya.

Benarkah Ada Dugaan Penggelapan Dana?

Persoalan internal ini berkembang menjadi kasus hukum. Mitra MBG, Ira Mesra, melalui kuasa hukumnya, Danna Harly, melaporkan Yayasan MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Yayasan tersebut diduga melakukan penggelapan dana hingga Rp 1 miliar yang seharusnya digunakan untuk operasional dapur MBG.

Menurut Danna, kliennya telah memasak lebih dari 65.000 porsi makanan bergizi, namun tidak menerima pembayaran sepeser pun.

“Klien kami sudah produksi puluhan ribu porsi, tapi tak mendapat pembayaran,” ungkapnya.

Diketahui, Yayasan MBN telah menerima dana sebesar Rp 386,5 juta dari Badan Gizi Nasional, namun dana tersebut diduga tidak diteruskan kepada mitra pelaksana. Akibatnya, kegiatan dapur MBG terpaksa terhenti.

Menanggapi persoalan ini, BGN segera mengadakan pertemuan dengan Yayasan MBN. Dalam siaran pers resminya, BGN menyatakan bahwa pihak yayasan mengakui adanya kesalahpahaman antara mereka dan mitra, namun tidak ada permasalahan secara langsung dengan BGN sebagai lembaga pemerintah.

“Selanjutnya, kegiatan reguler di SPPG dalam penyediaan MBG akan dilanjutkan kembali seperti biasa,” tulis siaran pers tersebut.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dapur MBG Kalibata Berhenti Operasi, Kepala BGN: Murni Masalah Internal Mitra".

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap kembali menjalankan renovasi rumah tidak layak huni di Jawa Barat (Jabar) dan Jawa Tengah (Jateng) melalui semangat Gerakan Gotong Royong Mewujudkan Rumah untuk Rakyat (Membangun dan Merenovasi).

"Jadi dua minggu lagi kami survei di Banyumas, Jawa Tengah dan di Bandung, Jawa Barat," ujar Ara, di Jakarta, Rabu.

Dia meminta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, agar tepat sasaran secara by nameby address dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dengan renovasi rumah tidak layak huni masyarakat kurang mampu.

"Jangan orang kaya rumahnya direnovasi, sedangkan orang miskin tidak," kata Ara.

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan pertemuan membahas persiapan penyaluran corporate social responsibility (CSR) Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia untuk merenovasi rumah, yakni 500 unit di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, Wali Kota Bandung M Farhan, Bupati Pati Sudewo, dan Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia Sugianto Kusuma atau Aguan.

Dalam kesempatan sama, Wali Kota Bandung M Farhan menyatakan kesiapannya terkait rencana survei dari Menteri PKP.

"Dua minggu Pak, siap," kata M Farhan.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menegaskan renovasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat tidak mampu tanpa menggunakan dana APBN, APBD dan BUMN, namun melalui semangat gotong royong dengan berbagai pihak seperti masyarakat dan pengusaha swasta.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP siap renovasi rumah tidak layak huni di Jabar dan Jateng