Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, buka suara mengenai susu yang belum ada dalam menu makan bergizi gratis di beberapa tempat seperti Jakarta. Ia menyebut susu diprioritaskan untuk wilayah yang memiliki sapi perah.

"Sudah saya jelaskan susu akan menjadi bagian makan bergizi untuk wilayah-wilayah di mana sapi perahnya ada, untuk mendorong agar tiap daerah punya sapi perah," kata Dadan usai menghadiri rapat dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

Dadan menyebut hal ini dilakukan untuk menekan impor susu untuk Indonesia. Pihaknya ingin memperdayakan produk lokal.

"Dan kami tidak ingin program ini menjadi bagian peningkatan impor, tetapi ingin memberdayakan sumber daya lokal," ujarnya.

Ia mengatakan susu termasuk dalam anggaran makan bergizi gratis per siswa yang ditetapkan Rp10 ribu. Ia menyebut Badan Gizi Nasional juga melakukan kombinasi atas arahan yang sudah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait makan bergizi gratis.

"Termasuk, termasuk (susu ke anggaran Rp10 ribu). Jadi gini, kami sudah melakukan simulasi kapan susu diberikan. Karena indeksnya kan sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden, jadi agar indeksnya tetap masuk kami akan melakukan kombinasi sehingga susu minimal di daerah-daerah yang ada sapinya itu minimal 3 kali dalam seminggu dapat diberikan," ujarnya.

Ia mengatakan untuk daerah yang tidak memproduksi susu atau tidak ada peternakan sapi perah, maka sumber protein diganti dengan bahan yang lain. Termasuk sumber kalsium yang bisa didapat dari susu.

"Kemudian untuk daerah-daerah yang tidak ada sapi perahnya untuk sementara proteinnya bisa digantikan dengan protein lainnya, misalnya dengan ikan, telur, dan lain-lain. Dan sumber kalsium lainnya, termasuk seperti yang sudah saya sebutkan," tambahnya.

Seperti diketahui, pemerintah perdana melaksanakan program makan bergizi gratis ke sekolah-sekolah hari ini. Kendati demikian, untuk wilayah Jakarta salah satunya di SD Angkasa 5 Halim tak ditemukan susu dalam menu.

Simak Video 'Menu Makan Bergizi Gratis SPPG Tapos Hari Ini':

[Gambas:Video 20detik]

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan menu susu dalam program makan bergizi gratis (MBG) sudah termasuk ke anggaran Rp 10 ribu per siswa. Kendati demikian, ia menyebutkan susu diprioritaskan bagi wilayah yang memiliki peternakan sapi perah.

"Termasuk, termasuk (susu anggaran Rp 10 ribu). Jadi gini, kami sudah melakukan simulasi-simulasi kapan susu diberikan ketika masa kapan, karena indeksnya kan sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden," kata Dadan setelah menghadiri rapat dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

Dadan mengatakan menu untuk siswa dikombinasikan sesuai dengan besaran anggaran yang telah ditetapkan. Menurut dia, untuk daerah yang tidak ada sapi perah, maka protein atau kalsium diganti dengan bahan makanan yang lain.

"Jadi agar indeksnya tetap masuk kami akan melakukan kombinasi-kombinasi sehingga susu minimal di daerah-daerah yang ada sapinya itu minimal 3 kali dalam seminggu diberikan," ujar Dadan.

"Kemudian untuk daerah-daerah yang tidak ada sapi perahnya untuk sementara proteinnya bisa digantikan dengan protein lainnya misalnya dengan ikan, dengan telur dan lain-lain. Dan sumber kalsium lainnya termasuk seperti yang sudah saya sebutkan kelor ya," tambahnya.

Ia mengatakan pelaksanaan makan bergizi gratis hari ini di beberapa daerah tak menyertakan menu susu. Ia ingin pihaknya tak bergantung pada produk impor dan memperdayakan produksi susu lokal.

"Sudah saya jelaskan susu akan menjadi bagian makan bergizi untuk wilayah-wilayah di mana sapi perahnya ada, untuk mendorong agar tiap daerah punya sapi perah," kata Dadan

"Dan kami tidak ingin program ini menjadi bagian peningkatan impor, tetapi ingin memberdayakan sumber daya lokal," imbuhnya.

Simak Video 'Menu Makan Bergizi Gratis SPPG Tapos Hari Ini':

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut ada 3 juta anak-anak sekolah yang menjadi penerima program makan bergizi gratis (MBG) dari Januari hingga April 2025.

Ketua Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menuturkan, pihaknya akan melakukan evaluasi rutin setiap hari untuk program MBG yang mulai dilaksanakan hari ini.

"Tentu kami akan evaluasi setiap hari, dan seperti yang sudah kami sampaikan bahwa target kami dari Januari sampai April akan mencakup 3 juta penerima manfaat," kata Dadan di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

Dadan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan kepada BGN untuk menyakurkan MBG secara bertahap ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.

"Pak Presiden (menyampaikan) agar tidak terlalu memaksakan hari ini seluruhnya. Tapi bertahap saja, jadi yang sudah siap dilaksanakan, bagi yang belum secara bertahap," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Dadan mengucapkan terima masih kepada Komisi IX DPR RI yang telah melakukan persetujuan untuk anggaran MBG senilai Rp 71 triliun.

"Dengan demikian, nanti uang itu akan masuk ke Badan Gizi Nasional dan dapat digunakan untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis," imbuh Dadan.

Dadan menuturkan, anggaran MBG Rp 71 triliun ini akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

"Kami mendapatkan anggaran biaya tambahan di bulan Desember. Untuk uji coba di bulan Desember. Kemudian untuk 2025 sudah masuk APBN Rp 71 triliun," ujarnya.

Komisi IX DPR RI menyetujui anggaran untuk Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 71 triliun untuk 2025. Rapat persetujuan dengan BGN yang dilaksanakan hari ini untuk menyesuaikan beberapa pengunaan anggaran, salah satunya terkait manajemen.

"Jadi hari ini sebenarnya kita pembahasan soal anggaran karena sebenarnya beberapa keputusan anggaran itu seperti contoh beberapa anggaran untuk Badan Gizi Nasional (BGN) itu sebenarnya sudah diputuskan dari periode yang lalu," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

Nihayatul menyebut ada pergeseran penggunaan anggaran dari Badan Gizi Nasional yang harus disosialisasikan kepada Komisi IX DPR RI. Nihayatul mengatakan anggaran untuk Badan Gizi Nasional tetap di angka Rp 71 Triliun.

"Jadi ada pergeseran itu dan seluruh pergeseran pada anggaran ini tidak bisa dilakukan tanpa ada persetujuan dari DPR dan hari ini kita walaupun sedang reses, kita tetap rapat karena kita menganggap bahwa program ini, rapat ini penting untuk segera mengambil keputusan penandatanganan persetujuan anggaran ini," kata Nihayatul.

"Tetap Rp 71 triliun, tetap Rp 71 triliun cuma ada penyesuaian, penyesuaian anggaran dari dukungan manajemen dikurangi, dikasihkan, dialihkan kepada program," tambahnya.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengaku bersyukur atas keputusan dari DPR RI. Ia menyebut dana senilai Rp 71 triliun itu bisa langsung digunakan oleh BGN untuk menuntaskan program-program.

"Hari ini Alhamdulillah kita bersyukur, karena ada 20 syarat bahwa APBN itu ketika ditetapkan kan tidak langsung bisa digunakan, tapi tetap harus dilakukan beberapa persyaratan untuk bisa digunakan. Nah, salah satu syarat yang hari ini terakhir yang bisa dibuka adalah persetujuan dari Komisi IX. Oleh sebab itu saya ucapkan terima kasih ke para pimpinan Komisi IX yang telah bersedia meluangkan waktu," ujar Dadan.

"Dengan demikian nanti uang itu akan masuk ke Badan Gizi Nasional dan dapat digunakan untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis," sambungnya.

Dadan menyebut anggaran manajemen di BGN dialihkan senilai Rp 1,5 triliun. Adapun anggaran itu diutamakan untuk pemenuhan gizi nasional di 2025.

"Jadi tadi kami membahas terkait dengan penyesuaian anggaran yang awalnya untuk dukungan manajemen kurang lebih Rp 8 triliun diturunkan menjadi kurang lebih Rp 7 triliun, jadi turun Rp 1,5 triliun yang kami alokasikan untuk lebih banyak program pemenuhan gizi nasional," imbuhnya.

Simak juga Video: Syarat Gabung Mitra Program Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijadwalkan dimulai pada hari ini, Senin (6/1/2025), belum dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Kepala Bappeda DIY Ni Made Dwi Panti Indrayanti mengatakan, meskipun MBG sudah menjadi kebijakan nasional, pelaksanaannya di DIY masih terhambat.

"MBG sudah menjadi kebijakan nasional dan tertulis dalam kebijakan Presiden, baik itu di dokumen perencanaan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)," ungkap Made saat ditemui di Kantor Bappeda DIY.

Program MBG ditujukan untuk ibu hamil, balita, hingga anak sekolah.

Made menambahkan, Pemerintah DIY telah menyiapkan kontribusi sebesar 2,5 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk program ini, yang setara dengan Rp 42 miliar.

"Kami sudah menyiapkan anggaran itu di dinas pendidikan, karena harus ada posnya," jelasnya.

Namun, Made mengungkapkan bahwa Pemerintah DIY belum menerima petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

Akibatnya, kick off MBG saat ini masih ditangani langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Untuk kegiatan yang ada di daerah ini sementara masih ditangani langsung oleh pusat, dalam hal ini Badan Gizi Nasional," imbuhnya.

Made juga menambahkan bahwa Pemerintah DIY saat ini hanya bisa menunggu informasi dari pemerintah pusat mengenai lokasi-lokasi yang sudah melaksanakan MBG.

"Kami mungkin belum terinfokan dengan itu," katanya ketika ditanya mengenai lokasi pelaksanaan MBG di DIY.

Sementara itu, di Kota Yogyakarta, program MBG juga belum dimulai di beberapa sekolah.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana dan Humas SMP 6 Yogyakarta, Widawati, mengonfirmasi bahwa program MBG belum dilaksanakan.

"MBG belum, kalau makan bergizi dari kementerian belum," kata dia.

Dengan adanya kendala ini, pelaksanaan MBG di DIY masih menunggu kejelasan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari menyebutkan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia dilakukan secara bertahap hingga mencapai target 83 juta orang pada 2029.

"Karena ini program sangat besar, kalau menjangkau seluruh Indonesia, total penerima MBG hampir 83 juta. Tentu tidak bisa sekaligus, harus bertahap," kata Qodari usai meninjau pelaksanaan MBG di SDN 06 dan 07 Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, Senin.

Dari pelaksanaan MBG secara bertahap itu, lanjut dia, akan terjadi proses penyempurnaan sistem, penyempurnaan mekanisme dan kekurangan yang masih terjadi bisa terus diperbaiki.

"Kalau langsung serentak seluruh Indonesia, nanti kalau ada masalah tentunya akan menjadi masalah besar. Tapi kalau bertahap, berproses, InsyaAllah nanti masalah-masalah itu sudah selesai ketika skalanya sudah nasional atau maksimal," katanya.

Untuk target penerima MBG hingga akhir Desember 2025, kata dia, menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai "leading sector".

"Tapi informasi yang kami dapatkan hingga akhir 2025 mencapai 15 juta dan bertahap sampai 2029 sekitar 83 juta," katanya.

Dia berharap dengan pemberian MBG itu, maka kualitas gizi anak-anak menjadi meningkat, belajarnya juga semangat, ekonomi juga berkembang sehingga generasi menuju 2045 itu betul-betul akan berkualitas.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariqo Wibawa Satria menuturkan secara nasional hari ini ada 600.000 anak menerima manfaat dari makan bergizi gratis.

Seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, kata dia, tahun 2025 dan seterusnya adalah tahun penghematan.

"Nah harapan dari Presiden adalah kalau kita berhemat di tahun 2025, korupsi dicegah, judi online dicegah, penyelundupan dicegah. Maka pada 2026 nanti akan lebih banyak lagi menerima manfaat dari makan bergizi gratis," kata dia.

Program MBG ini merupakan program pertama sejak Indonesia merdeka. "Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Anggaran untuk makan bergizi gratis ini, setelah melalui uji coba sebesar Rp10 ribu per paket untuk di Pulau Jawa. Sedangkan di luar Pulau Jawa itu menyesuaikan dengan ketersediaan pangan dan rekomendasi dari para ahli gizi.

Targetnya di 2029, kata dia, hampir 83 juta masyarakat itu bisa mendapatkan MBG.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hari ini memanggil Badan Gizi Nasional (BGN) ke DPR. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup dan diketahui membahas soal program makan bergizi gratis (MBG).

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan salah satu agenda pembahasan dengan Komisi IX DPR RI hari ini menyangkut penyesuaian anggaran dukungan buat manajemen Badan Gizi Nasional sekitar Rp 1,5 triliun. Anggaran tersebut, kata dia akan dialihkan untuk program pemenuhan gizi nasional.

"Tadi kami membahas terkait dengan penyesuaian anggaran yang awalnya untuk dukungan manajemen kurang lebih Rp 8 triliun, diturunkan menjadi kurang lebih Rp 7 triliun. Turun 1,5 triliun yang kami alokasikan untuk lebih banyak program pemenuhan gizi nasional," beber Dadan saat ditemui di Gedung Nusantara I DPR RI, Senin (6/1/2025).

Dadan juga menjelaskan bahwa ada sekian syarat yang diperlukan dalam penggunaan APBN, salah satunya yakni mendapatkan persetujuan dari Komisi IX DPR RI agar BGN bisa menjalankan program MBG.

"Karena ada 20 syarat bahwa APBN itu ketika ditetapkan, tidak bisa langsung digunakan. Salah satu syarat yang hari ini terakhir, yang bisa dibuka adalah persetujuan dari Komisi IX agar anggaran BGN disetujui. Dengan demikian, uang itu akan masuk ke BGN, dan dapat digunakan untuk pelaksanaan program MBG," paparnya.

Terkait evaluasi pelaksanaan perdana MBG hari ini, Dadan menegaskan akan mengevaluasi berjalannya program MBG setiap hari dengan target per Januari-April 2025 ada sebanyak 3 juta penerima manfaat.

"Kemarin saya dipanggil oleh Pak Presiden agar tidak terlalu memaksakan hari ini, jadi seluruhnya bertahap saja. Jadi, yang sudah siap, dilaksanakan. Bagi yang belum, secara bertahap dilaksanakan. Terutama karena hari ini kami fokus untuk rapat dengar pendapat dengan Komisi IX, agar anggaran bisa digunakan," tandas Dadan.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pemberian susu dalam menu makanan dari Program Makan Bergizi Gratis diprioritaskan untuk daerah-daerah yang memiliki sapi perah.

"Sudah saya jelaskan, susu akan menjadi bagian makan bergizi untuk wilayah-wilayah di mana sapi perahnya ada dan untuk mendorong agar tiap daerah punya sapi perah," kata Dadan kepada wartawan usai menghadiri rapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Menurutnya, hal tersebut dilakukan untuk menekan atau mencegah impor susu karena BGN berkomitmen memperdayakan produk lokal dalam program Makan Bergizi Gratis.

"Kami tidak ingin program ini menjadi bagian peningkatan impor, tetapi ingin memberdayakan sumber daya lokal," ujar dia.

Hal tersebut disampaikan Dadan guna menanggapi susu yang belum ada dalam menu makan bergizi gratis di beberapa tempat seperti Jakarta.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa susu termasuk ke dalam anggaran Makan Bergizi Gratis bagi setiap siswa yang ditetapkan sebesar Rp10 ribu. Ia juga mengatakan bahwa Badan Gizi Nasional melakukan kombinasi menu atas arahan yang sudah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Termasuk, itu termasuk (dalam anggaran Rp10 ribu). Jadi gini, kami sudah melakukan simulasi kapan susu diberikan karena indeksnya sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden. Jadi, agar indeksnya tetap masuk kami akan melakukan kombinasi sehingga susu minimal di daerah-daerah yang ada sapinya itu minimal 3 kali dalam seminggu dapat diberikan," ujar dia.

Kemudian, kata Dadan melanjutkan, untuk daerah yang tidak memproduksi susu atau tidak ada peternakan sapi perah, sumber protein akan diganti dengan bahan yang lain, termasuk sumber kalsium yang bisa didapat dari susu.

"Untuk daerah-daerah yang tidak ada sapi perahnya, untuk sementara proteinnya bisa digantikan dengan protein lainnya. Misalnya, dengan ikan, telur, dan lain-lain dan sumber kalsium lainnya, termasuk seperti yang sudah saya sebutkan," kata dia.

Diketahui, Badan Gizi Nasional resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis per hari ini, Senin (6/1).

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis di bulan Januari 2025, yakni kepada para siswa sekolah.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Program makan bergizi gratis (MBG) yang jadi andalan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dimulai pada Senin (6/1) ini di 26 provinsi.

Pemerintah menjanjikan program makan bergizi gratis bisa menyentuh 3 juta penerima manfaat hingga Maret 2025 dan 15 juta penerima hingga akhir tahun nanti. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut program MBG akan menyasar balita hingga pelajar SMA.

Presiden Prabowo sebelumnya sempat menyatakan sumber pangan untuk program MBG bakal secara penuh menggunakan hasil panen dari petani dan nelayan. Program MBG diklaim dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5 hingga 2 persen.

Selain itu, Prabowo menegaskan program MBG tidak sekedar memberikan nutrisi pada anak sekolah, tetapi juga jadi salah satu cara mengatasi stunting yang masih menjadi masalah serius di Indonesia. Dia juga yakin program MBG bisa menghapus kemiskinan ekstrem.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai harapan besar tersebut bisa terwujud jika pemerintah menjamin program MBG terus berjalan alias konsisten. Ia menyebut tujuan MBG untuk mengatasi stunting hingga kemiskinan ekstrem kemungkinan baru bisa terlihat setelah program berjalan selama satu atau dua tahun.

"Pertama tentu dari sisi keberlanjutan, sepanjang kebijakan itu berlanjut, artinya tidak hanya berlaku setahun tapi sampai nanti selesai begitu," kata Trubus kepada CNNIndonesia.com, Senin (6/1).

"Misalnya stunting otomatis hanya bisa terlihat setelah satu sampai dua tahun. Kemudian kemiskinan ekstrim juga begitu, hanya bisa terlihat nanti. Jadi intinya adalah keberlanjutan supaya outputnya dapat terukur," imbuhnya.

Pengamat kebijakan publik PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio juga mengatakan makan bergizi gratis bisa saja berandil pada penurunan kasus stunting dan kemiskinan ekstrem.

Namun, kata dia, program ini terlalu tergesa-gesa dilaksanakan sehingga berpotensi menimbulkan masalah baru di masa mendatang.

"Program ini niatnya baik untuk ketahanan pangan, untuk anak-anak, untuk mempersiapkan SDM yang handal menuju Indonesia Emas di 2045," kata Agus saat diwawancara.

Salah satu persoalannya, menurut Agus, program MBG tidak memiliki payung hukum yang kuat dan hanya berlandaskan peraturan presiden (perpres). Ia menilai program berskala nasional dengan anggaran jumbo ini mestinya diatur lewat undang-undang.

"Ini program bagus tapi mencemaskan, karena pertama underlying hukumnya tidak kuat hanya perpres, sementara banyak pelaksanaan yang harusnya diatur," tuturnya.

Ia menjelaskan dasar hukum itu sangat penting karena pemerintah pusat tidak sepenuhnya menanggung anggaran makan bergizi gratis, tapi juga meminta bantuan atau urunan dari pemerintah daerah.

Agus berpendapat tak semua pemerintah daerah punya kemampuan yang sama untuk menyelenggarakan makan bergizi gratis.

"Seberapa jauh pemerintah daerah bisa ikut membantu karena underlying hukumnya tidak kuat hanya perpres. Sementara dari Menteri Dalam Negeri juga belum terlihat, petunjuk pelaksanaan dan teknisnya seperti apa," katanya.

Agus melanjutkan, tanpa aturan yang jelas, publik pun bakal bertanya-tanya soal pengawasan program MBG ini. Misalnya, jika terjadi keracunan makanan atau reaksi alergi dari penerima manfaat.

Siapa yang akan bertanggung jawab dan bagaimana mekanisme penanganan kesehatan jika sewaktu-waktu terjadi keracunan makanan?

"Bagaimana caranya mencegah supaya ini tidak bermasalah. Adakah program mitigasi yang sudah disiapkan oleh BGN atau KSP, apa bentuknya," tanyanya.

Kekhawatiran juga disampaikan Trubus. Ia menilai tanpa aturan yang kuat, program MBG memberikan celah bagi siapapun melakukan penyelewengan dana dan penipuan.

"Karena kalau enggak ada pengawasan berjenjang nanti jadi seperti dana desa yang kesannya malah menjadi bancakan kalau pengawasannya tidak ketat," kata Trubus.

Karena itu, ia mendesak agar pemerintah segera menyusun payung hukum hingga petunjuk teknis yang rinci soal program MBG hingga ke level pelaksana di lapangan.

"Kenapa tidak dibentuk saja undang-undangnya, terus ada peraturan pemerintahnya. Jadi artinya kalau nanti di tengah jalan ada yang melakukan pelanggaran sanksinya jelas," pungkasnya.

Susu sapi tidak ada dalam menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) atau dapur Halim Perdanakusuma.

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menjelaskan susu belum tersedia dalam menu MBG di Jakarta karena belum siap. Oleh karena itu, susu tidak disertakan hanya untuk hari ini.

"Besok. Ini kan baru uji coba tentu saja. Enggak usah terlalu berkecil hati, ada kekurangan sana-sini ini, enggak apa-apa, nanti kan susunya belum siap," ujar Budi Arie saat meninjau pelaksanaan MBG di SD Angkasa 5, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (6/1).

Ia menegaskan wilayah pusat sentra susu seperti Jawa Timur, telah menyediakan susu sapi sebagai salah satu menu utama MBG. Saat ini, koperasi susu mampu memasok sekitar 1,3 juta liter per hari.

Namun, Budi Arie mengakui ada kesulitan dalam menyuplai susu sapi di Jakarta, berbeda dengan daerah seperti Malang di Jawa Timur yang memiliki koperasi susu sapi yang kuat.

"Koperasi susu sapi kita yang kuat itu di Jawa Timur. Di Malang sudah ada, kalau di Jakarta susah," ujarnya.

Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Halim Perdanakusuma bernama 'Dapur Sehat Anak Bangsa' menyiapkan menu makan bergizi gratis (MBG) berisi menu ayam teriyaki, sayur buncis, nasi dan pisang.

Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, sajian makanan bergizi gratis ini diolah dan dimasak di lokasi. Kemudian makanan dikemas dengan tempat makan alumunium berbentuk persegi.

Panglima Komando Operasi Udara I Marsda TNI Tedi Rizalihadi mengatakan menu makan bergizi gratis ini seharga Rp10 ribu. Ia mengatakan belum ada menu susu sapi pada hari ini lantaran berganti-ganti menu tiap harinya.

"Sementara 10 ribu. Karena ini pertama kita mengacu di 10 ribu. Kan tiap hari menu-menunya beda. Hari ini belum ada susu. Nanti kalau ada susu kita cek lagi," kata Tedi di lokasi.

Sementara mitra SPPG Halim Perdanakusuma Chef Jonie Kusuma mengatakan menu makan bergizi gratis berganti-ganti hingga 20 hari.

"Per hari beda variasinya. Dari tanggal 1-20 menunya beda. Nanti 21 kembali ke menu awal. Kami ajukan menu dan atas rekomendasi ahli gizi," kata dia.

Chef Jonie mengatakan dapur SPPG di Halim Perdanakusuma per hari ini membuat 1.500 porsi makan siang gratis untuk sekolah yang ada di sekitar Halim.

"Untuk saat ini 1.500. Untuk berikutnya karena daerah dapur yang saat ini dengan geospasialnya 3.800. Besok 3.800. Kalau se-Halim 11 ribu nanti ada dapur tambahan," kata dia.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini didukung alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025.

Jakarta (ANTARA) - Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait penentuan lokasi dapur untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Rencananya yang siap dulu, sambil menunggu penunjukan lokasi dapur oleh BGN, berkoordinasi juga dengan dan Kodim terkait rencana pelaksanaan MBG di Jakarta Pusat," kata Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Pusat, Bambang Eko Prabowo saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Bambang menyebutkan, pihaknya sudah mengkonfirmasi ke BGN terkait operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG dan Dandim setempat.

"Kalau dari BGN masih terus berkoordinasi, tapi kalau konfirmasi ke Dandim sudah siapkan tempat, tapi belum siap untuk hari ini," ujar Bambang.

Selain itu, Bambang mengatakan, ada beberapa alternatif waktu yang akan disesuaikan dengan kebijakan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Pada dasarnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat siap mendukung untuk mensukseskan program makan bergizi gratis.

Pihaknya juga sudah melakukan beberapa kali program uji coba MBG di sekolah-sekolah Jakarta Pusat (Jakpus) sebagai bentuk sosialisasi.

"InsyaAllah kami siap menyukseskan program baik ini. Mulai dari tahun 2024 juga kami memang sudah melakukan beberapa program uji coba makan bergizi sebagai bentuk sosialisasi," katanya.

Ada empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di DKI Jakarta mendistribusikan makanan bergizi dalam Program MBG untuk ribuan siswa di sekolah hari ini.

Empat SPPG ini, yakni SPPG Halim, SPPG Susukan Ciracas, SPPG Palmerah dan SPPG Pulogebang, Cakung.

Program MBG yang didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025, menjadi program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Program ini dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, baik umum, kejuruan maupun keagamaan.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi mengungkapkan,program makan bergizi gratis (MBG) bakal menyasar 3 juta siswa selama Januari-Maret 2024.

Jumlah penerima akan bertambah secara bertahap, mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025.

"Selama Januari hingga Maret 2025, diharapkan program MBG bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat. Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025," kata Hasan dalam siaran pers, dikutip pada Senin (6/1/2025).

Adapun penerima makan bergizi gratis terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, serta ibu hamil dan ibu menyusui.

Menurut rencana pemerintah akan terus menambah jumlah penerima sepanjang tahun.

Pada tahun 2029, jumlah penerima ditargetkan mencapai 82,9 juta orang.

"Angka ini terus bertambah secara bertahap, hingga tahun 2029 target 82,9 juta penerima manfaat dapat terpenuhi," kata Hasan.

Pada tahap awal, ada 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang mulai beroperasi hari ini.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penerima, jumlah dapur pun akan terus meningkat setiap hari.

Targetnya, ada 937 dapur yang dapat beroperasi pada akhir tahun 2025, dengan pelaksanaan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

Saat ini,140 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah terlibat dalam rantai pasok program MBG.

Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lainnya telah mendaftar dan tengah melalui proses evaluasi.

Dengan begitu, geliat perekonomian lokal dapat bergerak secara signifikan ke arah yang lebih baik, karena program MBG melibatkan para petani, peternak, dan UMKM setempat.

"Selain untuk penerima manfaat, program MBG juga akan menjadi penggerak ekonomi yang luar biasa. Diharapkan seluruh pihak yang terlibat bisa mendapatkan manfaat yang positif dari program ini," tutur Hasan.

Sebagai informasi, pemerintah memulai program makan bergizi gratis Senin hari ini.

Program MBG menelan anggaran sebesar Rp 71 triliun dari APBN 2025, dan menjadi program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Program ini dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.