Jika hal ini memerlukan peran Dewan Pers, fungsinya hanya akan memberikan verifikasi akhir tentang perusahaan pers tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pers mendukung program pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memberikan subsidi hingga 1.000 rumah kepada wartawan.

Pernyataan itu tertuang dalam Siaran Pers Nomor 7/SP/DP/IV/2025 yang ditandatangani Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu. Dewan Pers pun memberi perhatian pada kesejahteraan wartawan dan yang bekerja pada ranah pengawasan.

"Dewan Pers menghargai perhatian pemerintah yang memberikan bantuan subsidi perumahan kepada wartawan," kata Ninik dalam siaran pers tersebut yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dalam hal ini, dia pun menyarankan kepada para pihak yang memerlukan pengajuan secara teknis data-data wartawan agar berhubungan dengan media atau perusahaan pers tempat wartawan bekerja.

"Semua prosesnya hendaknya memakai skema standar sebagaimana masyarakat yang butuh perumahan pada umumnya," kata dia.

Di samping itu, rencana tersebut seyogianya ditempuh melalui mekanisme normal dalam pengadaan perumahan. Misalnya, dengan memberikan diskon yang terbaik dan kredit terjangkau terhadap warga, termasuk di dalamnya wartawan.

"Jika para pihak memerlukan data media/wartawan, Dewan Pers hanya bisa mengeluarkan setelah ada persetujuan dari organisasi wartawan/organisasi media," katanya.

Menurut dia, Dewan Pers tidak akan ikut menyerahkan data 100 nama wartawan pertama yang akan menerima kunci perumahan. Dewan Pers mempersilakan Kementerian Komunikasi dan Digital dan Kementerian PKP untuk menggunakan data sebatas yang tersedia di laman resmi Dewan Pers.

Ninik Rahayu menilai akan lebih tepat bila Kementerian PKP mengadakan kerja sama subsidi perumahan untuk wartawan dengan cara berhubungan langsung media-media yang ada.

"Jika hal ini memerlukan peran Dewan Pers, fungsinya hanya akan memberikan verifikasi akhir tentang perusahaan pers tersebut," kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke Kepolisian. Laporan terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp 975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly dilansir Antara, Rabu (16/4/2025).

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dijelaskan bahwa pada awalnya Ira telah bekerjasama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp 13 ribu.

Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp 2.500. Jadi dari Rp 15 ribu dipotong Rp 2.500 menjadi Rp 12.500 dan dari Rp 13 ribu dipotong pula Rp 2.500 setiap porsinya," katanya.

Terlebih, diketahui dari Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan pembayaran kepada pihak yayasan sebesar Rp 386.500.000.

Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp 45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

Fakta di lapangannya, seluruh dana operasional dikeluarkan oleh Ibu Ira, mulai dari bahan pangan, sewa tempat, kendaraan, listrik, peralatan dapur dan juru masak. "Itu semua Ibu Ira yang membiayai," katanya.

Saat ditagih untuk pencairan tahap dua, pihaknya mengaku tidak dibayarkan sama sekali oleh pihak yayasan. Pihaknya juga menyesalkan tindakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak ada keterbukaan informasi.

Hingga akhirnya, pihaknya sepakat untuk mengakhiri menjadi mitra Program MBG di Kalibata dan melaporkan yayasan ke Kepolisian.

"Saya sudah somasi, sudah ajukan hak tagih dan sudah ke BGN untuk mengonfirmasi ini dan sampai sekarang belum ada. Maka dari itu kami sudah siapkan untuk langkah hukum baik gugatan maupun laporan polisi," katanya.

Atas perbuatannya, MBN disangkakan dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Dan Atau 372 KUHP.

(taa/imk)

Mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke Kepolisian terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dijelaskan bahwa pada awalnya Ira telah bekerjasama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), dimana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp13 ribu.

Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp2.500. Jadi dari Rp15 ribu dipotong 2.500 menjadi Rp12.500 dan dari Rp13 ribu dipotong pula Rp2.500 setiap porsinya," katanya.

Terlebih, diketahui dari Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan pembayaran kepada pihak yayasan sebesar Rp386.500.000.

Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

Fakta di lapangannya, seluruh dana operasional dikeluarkan oleh Ibu Ira, mulai dari bahan pangan, sewa tempat, kendaraan, listrik, peralatan dapur dan juru masak. "Itu semua Ibu Ira yang membiayai," katanya.

Saat ditagih untuk pencairan tahap dua, pihaknya mengaku tidak dibayarkan sama sekali oleh pihak yayasan. Pihaknya juga menyesalkan tindakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak ada keterbukaan informasi.

Hingga akhirnya, pihaknya sepakat untuk mengakhiri menjadi mitra Program MBG di Kalibata dan melaporkan yayasan ke Kepolisian.

"Saya sudah somasi, sudah ajukan hak tagih dan sudah ke BGN untuk mengonfirmasi ini dan sampai sekarang belum ada. Maka dari itu kami sudah siapkan untuk langkah hukum baik gugatan maupun laporan polisi," katanya.

Atas perbuatannya, MBN disangkakan dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Dan Atau 372 KUHP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, terpaksa berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025.

Penyebabnya terkait dugaan penggelapan dana operasional oleh pihak pengelola dana, Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) yang hampir mencapai Rp1 miliar.

Dilansir dari Tribun Jakarta, dapur MBG Kalibata dioperasikan oleh Ira Mesra, mitra Yayasan MBN dan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sejak Februari 2025, Ira telah menyuplai 65.025 porsi makanan dalam dua tahap pelaksanaan program.

Namun hingga dapur berhenti beroperasi, Ira belum menerima satu rupiah pun dari yayasan untuk menutup biaya operasional.

Kuasa hukum Ira, Danna Harly menjelaskan, bahwa seluruh pengeluaran, seperti untuk bahan pangan, listrik, peralatan dapur, sewa tempat, bahkan gaji juru masak, ditanggung oleh kliennya secara mandiri.

"Kita tidak bisa lagi memberikan modal karena dua tahap, 60 ribu porsi. Kita tidak dibayar sepeserpun," kata Harly.

Ironisnya, Harly mengatakan, bahwa Yayasan MBN sebenarnya telah menerima dana sebesar Rp 386.500.000 dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang menaungi program ini.

Akan tetapi, dana tersebut tidak pernah diteruskan kepada Ira selaku mitra pelaksana di lapangan.

Saat Ira berupaya menagih pembayaran, justru muncul klaim sepihak dari yayasan bahwa Ira memiliki tunggakan sebesar Rp45.314.249.

Tunggakan ini merujuk pada invoice yang dikatakan berasal dari pembelian barang oleh SPPG atau yayasan di lapangan.

Namun, Harly dan kliennya membantah hal tersebut. Menurut Harly, seluruh kegiatan dan pengadaan dilakukan oleh Ira sendiri, tanpa campur tangan pihak yayasan.

“Fakta di lapangannya, seluruh dana operasional dikeluarkan oleh Ibu Ira,” tegas Harly.

Akibat kasus ini, Ira mengalami kerugian hampir Rp 1 miliar, tepatnya Rp 975.375.000, dan memutuskan menempuh jalur hukum.

Ira resmi melaporkan Yayasan MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penggelapan dana.

Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal 10 April 2025.

Kasus ini memunculkan keprihatinan soal pengelolaan dana bantuan sosial, serta lemahnya sistem pengawasan dan pelaporan.

Harly mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera turun tangan untuk mengambil langkah tegas terkait kasus ini.

"Tapi yang paling penting sekarang bagaimana BGN memfasilitasi masalah ini," kata Harly.

Jakarta: Gunung Putri merupakan kecamatan yang terletak di Kabupaten Bogor. Wilayah dataran rendah tersebut diapit oleh Sungai Cikeas di sebelah barat dan Sungai Cileungsi di sebelah timur.

Pertumbuhan rumah subsidi di Bogor juga tidak terlepas dari kebutuhan perumahan di sekitar Jabodetabek. Ada berbagai pilihan subsidi dan komersil yang disediakan oleh developer.

Jika kamu ingin tinggal di Gunung Putri, berikut ini limarekomendasi rumah murahmulai dari Rp158 jutaan yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Gunung Putri

Perumahan subsidi di Gunung Putri. Foto: SiKumbang PUPR

1. Royal Cikeas Residence

Rumah ini berlokasi di Cicadas, Gunung Putri, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh Karya Graha Andara dengan jumlah unit yang tersedia sebanyak 11 unit.

Rumah dengan harga Rp158 juta dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari rangka atap baja ringan, dinding batako plester cat, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

2. Griya Bukit Jaya 2

Perumahanini berlokasi di Bojong Nangka, Gunung Putri, Kab Bogor, Jawa Barat yang dibangun oleh Grahacipta Langgengutama. Perumahan ini menyediakan tipe rumah komersil yang tersisa 11 unit.

Rumah subsidi mulai dari Rp341 juta dengan luas bangunan 42 meter persegi serta luas lahan 72 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap genteng beton, dinding bata merah plester aci + cat, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu kali.

3. Apartemen Podomoro Gold View Tower Dahoma

Hunian yang dibangun oleh Graha Tunas Selaras dan berlokasi di Bojong Nangka, Gunung Putri, Kab Bogor, Jawa Barat ini menyediakan 24 unit rumah komersil.

Dengan harga Rp213 juta, kamu sudah bisa memiliki tipe apartemen DAHOMA - studio dengan luas bangunan 21 meter persegi dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

4. Apartemen Podomoro Golf View

Hunian yang dibangun oleh Graha Tunas Selaras dan berlokasi di Bojong Nangka, Gunung Putri, Kab Bogor, Jawa Barat ini menyediakan 645 unit rumah komersil.

Dengan harga Rp213 juta, kamu sudah bisa memiliki tipe apartemen BALSA - studio dengan luas bangunan 21 meter persegi dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

5. Cibubur Country

Berlokasi di Cikeas Udik, Gunung Putri, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh Cibubur Country dengan jumlah unit tersedia sebanyak 5 unit.

Rumah dengan harga Rp260 Juta dengan luas bangunan 46 meter persegi serta luas lahan 126 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap baja ringan, dinding bata merah, lantai ex roman 40x40, serta pondasi cakar ayam.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Dana Makan Bergizi Gratis (MBG) diduga senilai hampir Rp1 miliar digelapkan oleh sebuah yayasan di Jakarta Selatan.

Kasus ini terkuak dari laporan mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Ira Mesra.

Dilansir dari Tribun Jakarta, Ira Mesra melaporkan yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan dugaan penggelapan itu teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal Kamis (10/4/2025).

Kuasa hukum Ira, Danna Harly, mengatakan pada Selasa, (15/4/2025), laporan ditujukan ke yayasan dan juga pada perorangan yang masih terkait dengan yayasan tersebut.

Yayasan ini diduga tidak menyalurkan dana MBG yang semestinya digunakan untuk pembiayaan operasional dapur.

Harly menjelaskan, bahwa kliennya sudah memasak lebih dari 65 ribu porsi, tapi tidak menerima pembayaran sepeser pun.

Yayasan MBN telah menerima transfer dana sebesar Rp 386.500.000 dari Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga pemerintah yang menaungi program MBG.

Namun, dana tersebut diduga tidak disalurkan kepada mitra yang seharusnya menjalankan kegiatan memasak dan distribusi makanan.

Menurut Harly, seluruh biaya operasional ditanggung sendiri oleh kliennya tanpa ada bantuan dari pihak yayasan. Mulai dari pembelian bahan makanan, sewa tempat, biaya listrik, pengadaan peralatan dapur, kendaraan distribusi, hingga pembayaran juru masak.

Ketika Ira menagih haknya, pihak yayasan justru mengklaim bahwa Ira memiliki kekurangan pembayaran sebesar Rp 45 juta, dengan alasan terdapat invoice pembelian barang yang belum dipertanggungjawabkan.

Namun, menurut Harly dalih tersebut tidak berdasar. Sebab, faktanya, tidak ada satu pun biaya yang dikeluarkan yayasan. Semua dikelola dan dibayar oleh mitra dapur.

Total kerugian yang ditanggung oleh Ira dalam dua tahap pelaksanaan program MBG ini ditaksir mencapai Rp 975.375.000.

Kasus dugaan penggelapan dana MBG ini membuka sorotan terhadap lemahnya pengawasan distribusi dana publik dalam program sosial.

Pihak kuasa hukum mendesak agar Badan Gizi Nasional (BGN) segera mengambil langkah tegas untuk menindaklanjuti laporan ini dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyaluran dana MBG.

Cirebon -

Namanya Oni, usianya 65 tahun, seorang perempuan yang berprofesi sebagai peternakan kambing di Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Siang itu, dengan memakai topi caping dan tongkat kayu di tangan, Oni tampak sedang sibuk menggembala kambingnya di area lahan kosong di samping Jalan Karya Bakti, Kota Cirebon.

Karena memanfaatkan lahan sisa di antara sawah dan jalan, Oni harus selalu memantau pergerakan kambingnya agar tidak berkeliaran terlalu jauh dan tidak memakan makanan sembarangan. Oni sendiri terpaksa untuk menggembala kambingnya di lahan kosong di dekat jalan raya, karena di sekitar rumahnya lahan kosong tempat ia biasa menggembala kambing sudah beralih fungsi menjadi perumahan.

"Kalau dulu ngangon (menggembala) tuh di dekat rumah di Cibogo, di sana banyak lahan kosong, tapi sekarang mah di sini , makin jauh dari rumah, buat ngarit (mencari rumput) juga susah, sudah nggak ada, sudah jadi perumahan," tutur Oni, Senin (14/4/2025).

Oni sendiri sudah 15 tahun lebih menjadi peternak, menurut Oni, berkurangnya lahan kosong untuk mencari makan hewan ternak berpengaruh pada produktivitasnya sebagai peternak, dulu, Oni memiliki puluhan kambing dan sapi yang diternak. Puluhan kambing dan sapi tersebut Oni beri makan rumput yang banyak tumbuh di sekitar rumahnya.

"Banyak, dulu bisa sampai 40 sampai 60 kambing ada juga sapi. Kalau jadi peternak enaknya dulu, lahan buat ngaritnya deket, nggak cape, kayak gitu ngaruh, ibunya repot cape pisan, kadang sakit, sekarang mah cuman ternak 9 kambing, malah tadinya mah 3 terus beranak jadi 9," tutur Oni.

Puluhan hewan tersebut biasanya akan Oni jual ketika menjelang hari raya Iduladha, menurutnya, dulu, pendapatan dari menjadi peternak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari.

Oni saat menggembala kambingnya di lahan kosong dekat jalan raya Kota Cirebon Foto: Fahmi Labibinajib/detikJabar

"Kadang dijualnya Rp 1.500.000, dijualnya pas hari Raya Agung, lumayan keuntungannya, cukup untuk buat makan mah, anaknya 8 sekarang sudah rumah tangga semua," tutur Oni.

Meski sekarang hanya tersisa 9 kambing, tapi Oni masih akan tetap tekun merawatnya, bagi Oni, selain untuk mencari nafkah, beternak kambing juga menjadi cara dia untuk mengisi waktu luang di usia senjanya.

"Buat ngisi waktu luang saja, daripada nganggur, di rumah juga bapak jadi peternak juga, sehari ngangon dua kali, pas pagi sama siang, jam 4 sore baru balik, kalau waktu salat yah pulang dulu," pungkas Oni.

(yum/yum)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan renovasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat tidak mampu tanpa menggunakan dana APBN, APBD dan BUMN, namun melalui semangat gotong royong dengan berbagai pihak seperti masyarakat dan pengusaha swasta.

"Hari ini Yayasan Budha Tzu Chi dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membangun rumah bagi masyarakat Jakarta. Rumah masyarakat bisa dibangun tidak pakai APBN, tidak pakai APBD, tidak ada BUMN dan BUMD. Mari kita bangun rumah rakyat jangan pakai basa-basi, tapi harus transparan dan cepat," ujar Ara di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, dengan semangat gotong royong sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, gerakan pembangunan rumah ini belum pernah ada dan baru pertama kali dalam sejarah pemerintah dengan menggandeng pengusaha dan masyarakat yang mampu untuk membangun rumah tanpa dana APBN, tanpa APBD, tanpa BUMN dan tanpa BUMD.

Ara menghadiri Peluncuran Program Bebenah Kampung di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat pada Selasa (15/4).

"Sesuai arahan Presiden kalau bekerja tidak ada Superman tapi Super Team dan saya sudah lapor ke Presiden Prabowo Subianto dan beliau mengatakan kirim salam hormat dan semoga program ini bukan hanya awal tapi bisa jadi gerakan nasional membangun rumah masyarakat bersama," katanya.

Kementerian PKP menggandeng Yayasan Budha Tzu Chi dan Kadin Indonesia untuk membangun dan merenovasi rumah masyarakat kurang mampu di Kelurahan Johar Baru, Tanah Tinggi, Jakarta. Menteri PKP hadir langsung mengecek hasil pembangunan renovasi rumah yang merupakan bagian Program 3 Juta Rumah.

Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 1.500 rumah akan direnovasi oleh Yayasan Budha Tzu Chi, 500 rumah oleh KADIN dan ada tambahan 200 rumah dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

Yayasan Buddha Tzu Chi melaksanakan Program Bebenah Kampung di DKI sebanyak 500 unit. Saat ini melaksanakan di Kecamatan Johar Baru sebanyak 232 unit dibagi dalam dua Tahap yakni Tahap I sebanyak 148 rumah yang tersebar di Johar Baru 22 rumah, Tanah Tinggi 28 rumah, Galur 29 rumah, Kampung Rawa 69 rumah. Tahap selanjutnya 84 rumah yang tersebar di Johar Baru 12 rumah, Tanah Tinggi 31 rumah, Galur 25 rumah, Kampung Rawa 16 rumah.

Rencana Pembangunan Rumah di Kelurahan Tanah Tinggi sebanyak 10 unit akan mulai pembangunan pada tanggal 14 April 2025 dan 18 unit akan mulai pembangunan pada awal bulan Mei 2025.

Sedangkan rincian kegiatan Program Renovasi RTLH di Indonesia dilaksanakan oleh Kadin Indonesia dengan Rencana Penanganan 500 unit rumah yang akan direnovasi dengan komposisi RTLH berlokasi di Jakarta 200 unit RTLH, Jawa Barat 100 unit RTLH, Banten 200 unit RTLH, Bangka Belitung 50 unit RTLH dan NTT 50 unit RTLH.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP: Renovasi rumah tidak layak huni tidak pakai dana APBN

JAKARTA - PT Elnusa Petrofin menyelesaikan proses pembersihan dan penataan ulang area kosong milik perusahaan yang berbatasan langsung dengan permukiman warga, khususnya di RW 09 Kelurahan Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara .

Dalam proses tersebut, sejumlah kontainer dan kemasan operasional yang tersimpan di area tersebut telah dipindahkan menggunakan alat berat khusus. Langkah ini merupakan bagian dari respons perusahaan terhadap aspirasi warga terkait aroma yang sempat tercium di sekitar lokasi.

?Pembersihan dan pemindahan ini kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar,? ujar Manager Corporate Communication & Relation PT Elnusa Petrofin Putiarsa Bagus Wibowo di Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Sebelumnya, Elnusa juga telah mengadakan audiensi dengan warga guna menyerap langsung aspirasi yang berkembang. Selain penanganan area kosong, perusahaan juga memperbaiki dan tengah melakukan peninggian pagar di sisi lahan berbatasan dengan permukiman.

Proyek perbaikan ini dimulai pada pertengahan April dan ditargetkan selesai paling lambat pada pertengahan tahun ini. Pagar dibangun setinggi 2,7 meter sebagai langkah pengamanan tambahan. ?Pagar ini akan dilengkapi lampu penerangan,? ucapnya.

Sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat serta menjalankan inisiatif sosial berkelanjutan, Elnusa menyalurkan 190 paket sembako dan multivitamin kepada warga yang tinggal di sekitar area operasional, khususnya di lima RT di RW 09.

Kegiatan ini berlangsung di area perusahaan dan dihadiri Lurah Rawa Badak Selatan serta perwakilan RW dan RT setempat.

?Kami berkomitmen menjaga silaturahmi dan harmonisasi dengan masyarakat sekitar. Ke depan, kami juga tengah menyiapkan program CSR lainnya yang dapat memberikan manfaat langsung bagi warga,? kata Putiarsa.

Warga menyambut baik langkah-langkah yang diambil Elnusa. ?Syukurlah sekarang tidak ada lagi bau. Kami mengapresiasi langkah cepat dari Elnusa Petrofin dalam merespons aspirasi warga,? ujar Ketua RW 09 Rawa Badak Selatan Abdus Syakur.

Timika (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi diluncurkan oleh Satuan Kerja Kesejahteraan Prajurit (SKKP) di 18 lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Selasa.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Satuan Kerja Kesejahteraan Prajurit (DPW-SKPP) Papua Tengah Aloysius Giyai di Timika, Selasa, mengatakan dari 18 SPPG tersebut enam diantaranya masih dalam tahapan renovasi dan 12 akan dibangun baru.

"Program MBG ini betul-betul dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, artinya bahan pangan lokal yang dijadikan sebagai menu merupakan hasil dari petani di kampung, begitu juga dengan hasil pertanian dan peternakan," katanya.

Selain itu, menurut Giyai, dapur sehat akan dikelola oleh kaum ibu gereja dan kampung yang direkrut oleh pengurus Satuan Kerja Kesejahteraan Prajurit (SKKP) di setiap kabupaten yang di dalamnya terdapat sebanyak 47 tenaga relawan pengelola dapur sehat.

"Kemudian di tambah tiga orang yang sementara ini direkrut oleh Badan Gizi Nasional (BGN) meliputi manajer dapur sehat, tenaga akuntan dan ahli gizi," ujarnya.

Pihaknya berharap program MBG di 18 SPPG atau dapur sehat di Kabupaten Mimika segera melayani penerima manfaat mulai dari ibu hamil, balita hingga ke peserta didik jenjang SMA.

Sekadar untuk diketahui SKPP merupakan salah satu sayap dari lembaga Badan Gizi Nasional (BGN). Meskipun dinamakan SKPP namun untuk se-Tanah Papua pelaksanaan MBG dilakukan oleh masyarakat setempat.

Dia menambahkan pengelolaan dapur sehat dilakukan dengan standar yang cukup ketat termasuk dalam hal verifikasi kelayakan dan infrastruktur dapur.

"Kalau belum ada legalitas terkait standar harga maka tidak ada izin untuk MBG karena memang kami membutuhkan dasar hukum yang jelas," katanya lagi.

Dia mengatakan khusus di Papua standar biaya senilai Rp35 ribu per anak berbeda dengan daerah lain yakni Rp15 ribu per anak.

Adapun dapur sehat di Kabupaten Mimika berada di wilayah perkotaan yang mudah diakses. Sedangkan untuk daerah pesisir dan pegunungan, pelaksanaan MBG masih menunggu petunjuk teknis untuk menyesuaikan jumlah siswa dan penerima manfaat.

Ketua SKKP Kabupaten Mimika Stignal Beanal mengatakan pihaknya mengajak seluruh masyarakat setempat untuk menyukseskan program tersebut.

"Kami juga mengajak masyarakat adat juga untuk mendukung program MBG di Kabupaten Mimika," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Elnusa Petrofin menyelesaikan pembersihan dan penataan ulang area kosong milik perusahaan yang berbatasan langsung dengan pemukiman warga, khususnya di RW 09, Kelurahan Rawabadak Selatan, Jakarta Utara. Langkah ini merupakan bagian dari respons perusahaan terhadap aspirasi warga terkait aroma yang sempat tercium di sekitar lokasi.

Dalam proses tersebut, sejumlah kontainer dan kemasan operasional yang tersimpan di area tersebut telah dipindahkan menggunakan alat berat khusus. “Pembersihan dan pemindahan ini kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar,” ujar Putiarsa Bagus Wibowo, Manager Corporate Communication & Relation PT Elnusa Petrofin, di Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Sebelumnya, Elnusa Petrofin juga telah mengadakan audiensi dengan warga guna menyerap langsung aspirasi yang berkembang. Selain penanganan area kosong, perusahaan juga memperbaiki dan tengah melakukan peninggian pagar yang berada di sisi lahan berbatasan dengan permukiman.

Proyek perbaikan ini dimulai pada pertengahan April dan ditargetkan selesai paling lambat pada pertengahan tahun ini. Pagar akan dibangun setinggi sekitar 2,7 meter sebagai langkah pengamanan tambahan.

“Pagar ini akan dilengkapi lampu penerangan,” tambah Putiarsa.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa masyarakat serta perangkat warga setempat turut dilibatkan dalam proses sebagai bentuk kolaborasi positif. “Kami berharap adanya sinergi dengan warga dalam menjaga aset perusahaan,” tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat serta menjalankan inisiatif sosial berkelanjutan, Elnusa Petrofin menyalurkan sebanyak 190 paket sembako dan multivitamin kepada warga yang tinggal di sekitar area operasional, khususnya di lima RT di RW 09.

“Kami berkomitmen untuk menjaga silaturahmi dan harmonisasi dengan masyarakat sekitar. Ke depan, kami juga tengah menyiapkan program CSR lainnya yang dapat memberikan manfaat langsung bagi warga,” kata Putiarsa.

Mari kita bangun rumah rakyat jangan pakai basa-basi, tapi harus transparan dan cepat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan renovasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat tidak mampu tanpa menggunakan dana APBN, APBD dan BUMN, namun melalui semangat gotong royong dengan berbagai pihak seperti masyarakat dan pengusaha swasta.

"Hari ini Yayasan Budha Tzu Chi dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membangun rumah bagi masyarakat Jakarta. Rumah masyarakat bisa dibangun tidak pakai APBN, tidak pakai APBD, tidak ada BUMN dan BUMD. Mari kita bangun rumah rakyat jangan pakai basa-basi, tapi harus transparan dan cepat," ujar Ara di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, dengan semangat gotong royong sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, gerakan pembangunan rumah ini belum pernah ada dan baru pertama kali dalam sejarah pemerintah dengan menggandeng pengusaha dan masyarakat yang mampu untuk membangun rumah tanpa dana APBN, tanpa APBD, tanpa BUMN dan tanpa BUMD.

Ara menghadiri Peluncuran Program Bebenah Kampung di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat pada Selasa (15/4).

"Sesuai arahan Presiden kalau bekerja tidak ada Superman tapi Super Team dan saya sudah lapor ke Presiden Prabowo Subianto dan beliau mengatakan kirim salam hormat dan semoga program ini bukan hanya awal tapi bisa jadi gerakan nasional membangun rumah masyarakat bersama," katanya.

Kementerian PKP menggandeng Yayasan Budha Tzu Chi dan Kadin Indonesia untuk membangun dan merenovasi rumah masyarakat kurang mampu di Kelurahan Johar Baru, Tanah Tinggi, Jakarta. Menteri PKP hadir langsung mengecek hasil pembangunan renovasi rumah yang merupakan bagian Program 3 Juta Rumah.

Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 1.500 rumah akan direnovasi oleh Yayasan Budha Tzu Chi, 500 rumah oleh KADIN dan ada tambahan 200 rumah dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

Yayasan Buddha Tzu Chi melaksanakan Program Bebenah Kampung di DKI sebanyak 500 unit. Saat ini melaksanakan di Kecamatan Johar Baru sebanyak 232 unit dibagi dalam dua Tahap yakni Tahap I sebanyak 148 rumah yang tersebar di Johar Baru 22 rumah, Tanah Tinggi 28 rumah, Galur 29 rumah, Kampung Rawa 69 rumah. Tahap selanjutnya 84 rumah yang tersebar di Johar Baru 12 rumah, Tanah Tinggi 31 rumah, Galur 25 rumah, Kampung Rawa 16 rumah.

Rencana Pembangunan Rumah di Kelurahan Tanah Tinggi sebanyak 10 unit akan mulai pembangunan pada tanggal 14 April 2025 dan 18 unit akan mulai pembangunan pada awal bulan Mei 2025.

Sedangkan rincian kegiatan Program Renovasi RTLH di Indonesia dilaksanakan oleh Kadin Indonesia dengan Rencana Penanganan 500 unit rumah yang akan direnovasi dengan komposisi RTLH berlokasi di Jakarta 200 unit RTLH, Jawa Barat 100 unit RTLH, Banten 200 unit RTLH, Bangka Belitung 50 unit RTLH dan NTT 50 unit RTLH.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025